Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. TMP. Kalibata 8, Jakarta Selatan PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT PIMPEMDAGRI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA JABATAN ADMINISTRATOR
43
Embed
PETUNJUK TEKNIS PENY ELENGGARAAN DIKLAT PIMPEMDAGR I DI ... filePembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ... peranan strategis guna terwujudnya efektifitas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. TMP. Kalibata 8, Jakarta Selatan
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT PIMPEMDAGRI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
JABATAN ADMINISTRATOR
1 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka perlu
dilakukan serangkaian upaya berkesinambungan mencakup berbagai aspek baik politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah
dan terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan upaya berkesinambungan
tersebut maka diperlukan sosok pemerintahan yang kuat, bersih dan professional yang
ditopang oleh aparatur pemerintahannya yang kompeten.
Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan bidang aparatur pemerintahan mempunyai
peranan strategis guna terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai
bidang, dimana birokrasi dengan tatakelola yang baik dan berkualitas memiliki korelasi
signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel, terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas
adalah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang
berintegritas, profesional, netral, dan mempunyai kompetensi tinggi sebagai pendorong dan
penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat dan pemersatu bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Selanjutnya, pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi
daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pada
hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga tercipta suatu
kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah
2 secara berdayaguna dan berhasilguna untuk kemajuan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 Pasal 233 tentang Pemerintah Daerah, dalam
mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan selain memiliki kompetensi managerial,
teknis, dan sosial kultural setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki
JABATAN ADMINISTRATORdi bawah kepala Perangkat Daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang
terkait dengan Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah,
Pemerintahan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Etika
Pemerintahan.
Tujuh aspek kompetensi pemerintahan dimaksud dapat dimiliki oleh setiap pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Hal ini
diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) bahwa “Pendidikan
dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintahan Daerah”. Salah satu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang disebutkan pada ayat (2) Huruf b antara lain adalah “Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri” dan ditindak lanjuti melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Dalam Negeri.
Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri JABATAN ADMINISTRATOR dan
menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85
Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
yang mengamanatkan pengaturan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Administratorperlu disusun secara teknis untuk
ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator(Diklat Pimpemdagri).
3 B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinanan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat
Pimpemdagri) Jabatan Administrator bertujuan:
a. Meningkatkan kompetensi pemerintahan sesuai Karakteristik kepemimpinan dan
penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri;
b. Meningkatkan kompetensi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai ASN,
kepamongprajaan dan etika pemerintahan;
c. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas;
dan
d. Meningkatkan kompetensi pemerintahandalam memimpin pelaksanaan tugas, fungsi
dan wewenang dalamkegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan
pembangunan sesuai dengan jenjang jabatan.
2. Sasaran
Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat
Pimpemdagri) JABATAN ADMINISTRATOR, adalah terwujudnya Aparatur Sipil Negara
yang memiliki kompetensi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri pada Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratamadalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
C. Kompetensi Setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
(Diklat Pimpemdagri) JABATAN ADMINISTRATORpeserta diharapkan mampu:
1. Melaksanakan Kebijakan Desentralisasi;
2. Mengidentifikasi Hubungan Pusat dan Daerah;
3. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
4. Menyusun Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
6. Memfasilitasi Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
7. Mengimplementasikan Etika Pemerintahan.
4 BAB II
KURIKULUM
A. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan pemerintahan, disusun struktur kurikulum Diklat
Pimpemdagri terbagi lima tahapan pembelajaran yakni:
1. TahapanDefine a Problem
Pada Tahap Define a Problem merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan
Diklat Pimpemdagri. Dalam tahap ini peserta diharapkan dapat mengidentifikasi
permasalahan instansi yang dilakukan melalui seminar danbrainstormingkepada peserta
dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta.
Adapun kebutuhan peserta tersebut diklasifikasi untuk menentukan bahasan prioritas
untuk melanjutkan pada tahap berikutnya.
2. Tahapan Penguatan Teori dan Kebijakan
Pada Tahapini merupakan penguatan aspek Explicit Knowledgeyang merupakan
tahapan kedua dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri. Dalam tahapan ini peserta
mendapatkan pembekalan sejumlah kebijakan dan teori tentang Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Administrator yang meliputi: Kebijakan
Desentralisasi: Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Dan Hubungan Antar
Kelembagaan; Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Konsep Peta Keterkaitan
Kewenangan Dan Hubungan Antar Kelembagaan ; Pemerintahan Umum: Identifikasi Pemangku Kepentingan;Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyusunan Kebijakan APBD; Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Penerapan Standar
Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah;Hubungan Pemerintah Daerah dengan
Pada tahapanComparative Study ini peserta dapat melihat/mengamati dan
mengalami secara langsung praktek pemerintahan (best practices) yang relevan dengan
penyelarasan antara teori yang diperoleh di kelas dan pengalaman peserta di tempat
kerja dengan implementasi nyata hasil di lokasi tempat obyek comparative study.
5
4. Tahapan Gladi Manajemen Pemerintahan
Pada tahapan ini peserta melakukan simulasi terhadap kasus dan skenario
berdasarkan unit kompetensi jabatan. Peserta diharapkan berperan sebagai tokoh yang
diperankan sesuai dengan permasalahan/kasus yang dihadapi, selanjutnya peserta
diminta untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
5. TahapanBack Home Action Plan (BHAP)
Pada tahapanBack Home Action Plan (BHAP) peserta dituntut membuat rencana
aksi (project) yang akan dilakukan di organisasi masing-masing. Rencana aksi (project)
tersebut merupakan dokumen program kerja yang berisi rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan
kegiatan. Project disusun dengan prinsip Specific - Measurable – Achievable - Relevant –
Timely (SMART) dan inovatif.
Selain lima tahapan dimaksud, dalam penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri
terdapat Orientasi Pelaksanaan Diklat. Pada saat Orientasi Pelaksanaan Diklat peserta
dibekali informasi kebijakan umum yang berkaitan dengan rencana keberlangsungan
penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang meliputi: strategi dan kebijakan
pengembangan kompetensi pemerintahan, tinjauan kebijakan penyelenggaraan diklat
pimpemdagri, collective leadership building, pra uji kompetensi, dan uji kompetensi.
B. Mata Diklat Struktur kurikulum Diklat Pimpemdagri dijabarkan melalui mata Diklat sesuai lima
tahapan pembelajaran, yakni:
1. Define a Problem
2. Penguatan teori dan kebijakan sebagai berikut:
a. Sistem Pemerintahan Indonesia;
b. Kebijakan Desentralisasi: Melakukan diagnosis organisasi; c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Membuat konsep peta keterkaitan kewenangan
dan hubungan antar kelembagaan; d. Pemerintahan Umum: Merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal; e. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menyusun Kebijakan APBD;
6 f. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Melakukan penerapan
standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah;
g. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun rencana kinerja SKPD; h. Etika Pemerintahan: Menerapkan etos kerja pelayanan publik.
3. Comparative Study.
4. Geladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan.
5. Back Home Action Plan(BHAP).
Selain Mata Diklat diatas terdapat mata diklat yang terangkum dalam Orientasi
Pelaksanaan Diklat diantaranya sebagai berikut:
1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan;
penyusunan BHAP, dan Geladi Manajemen Pemerintahan
27
b) Penceramah/Narasumber
Penceramah pada Diklat Pimpemdagri memiliki:
(1) kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan
kualifikasi, pengalaman, dan keahlian pada program Diklat Pimpemdagri;
(2) kemampuan dalam penguasaan substansi mata Diklat Pimpemdagri yang
diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian
mengajar pada Diklat Pimpemdagri.
c) Fasilitator harus memiliki kemampuan, keahlian dan pengalamannya pada
bidangnya;
d) Pengelola dan Penyelenggara yang membidangi Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan
menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri yang dibuktikan dengan:
(1) sertifikat PelatihanManagement of Training bagi pengelola Diklat; dan
(2) sertifikatTraining Officer Course bagi penyelenggara Diklat.;
.
3) Penugasan Tenaga Diklat
a) Tenaga Diklat yang terdiri dari Pengajar, pembimbing, Penguji, Pengelola dan
Penyelenggara, ditugaskan oleh Pimpinan BPSDM atau dengan sebutan lain;
b) Penceramah/Narasumber ditugaskan oleh pimpinan instansi dengan
memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan keahliannya.
4. Fasilitas Diklat Pimpemdagri menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut: .
a. Prasarana yang diperlukan dalam Diklat Pimpemdagrimeliputi: 1) aula;
2) ruang kelas;
3) ruang diskusi;
4) ruang seminar;
5) ruang kantor;
6) ruang kebugaran atau olah raga;
28 7) ruang komputer;
8) asrama bagi peserta;
9) perpustakaan;
10) ruang makan;
11) fasilitas rekreasi;
12) unit kesehatan; dan
13) tempat ibadah.
b. Sarana yang diperlukan dalam Diklat Pimpemdagrimeliputi:
1) papan tulis;
2) standing Flipchart;
3) board marker;
4) sound system;
5) TV dan video player;
6) kaset dan/atau compact disc;
7) perekam;
8) komputer/laptop;
9) LCD Projector;
10) jaringan Wireless fidelity (Wi-fi);
11) buku referensi;
12) modul/bahan ajar;
13) bank kasus; dan
14) teknologi multimedia.
29 Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka
layout atau tata letak ruangan kelas disesuiakan dengan tujuan pembelajaran salah
satunya berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang,
dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. Detail layout ruangan
kelas antara lain seperti gambar di bawah ini:
5. Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan DiklatPimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
C. Penyelenggaraan 1. Lembaga Penyelenggara Diklat
a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan DiklatPimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas lingkup kementerian dalam negeri, antar
provinsi, dan antar kabupaten/kota.
b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lain dapat
menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan
30 Jabatan Pengawas dengan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
c. Diklat pimpemdagri JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota
dalam wilayah provinsi.
2. Waktu Penyelenggaraan Diklat
Diklat Pimpemdagri JPT Pratama dilaksanakan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja
atau setara dengan 246 Jam Pelajaran (JP). Rincian alokasi waktu adapun sebagai
berikut:
NO. MATA DIKLAT JP
1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP
2. Tinjauan kebijakan penyelenggaraan diklat Pimpemdagri 6 JP 3. Collective Leadership Building 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 3 JP 5. Define a Problem 20 JP 6. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 9 JP 7. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik 9 JP 8. High Performance Team 9 JP 9. Kebijakan Desentralisasi: Diagnosis Organisasi 18 JP
10. Pemeirntahan Umum: Perumusan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
9 JP
11. Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyusunan Kebijakan APBD 18 JP 12. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Penyusunan
Rencana Kinerja SKPD 18 JP
13. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Penerapan Standar Pelayanan dalam Proses Pelayanan Pemerintah
9 JP
14. Etika Pemerintahan: Penerapan Etos Kerja Pelayanan Publik 9 JP 15. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Konsep Peta
Keterkaiatan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan 9 JP
16. Visitasi 10 JP 17. Comparative Study 27 JP
31 18. Gladi Manajemen Pemerintahan 18 JP 19. Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 9 JP 20. Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 10 JP 21. Uji Kompetensi 10 JP 22. Evaluasi 3 JP
JUMLAH
246 JP
Dengan Sekuen Jadwal Pembelajaran sebagai berikut:
SEKUENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI JABATAN ADMINISTRATOR
HARI KE-I HARI KE-II HARI KE-III HARI KE-IV
Pembukaan Strategi dan Kebijakan Pengembangan kompetensi Pemerintahan (3 JP) Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri (6 JP)