Batam, Tanggal 15 Maret 2012 DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PETUNJUK TEKNIS DAK INFRASTRUKTUR BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
Batam, Tanggal 15 Maret 2012
DIREKTORAT BINA PROGRAMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK TEKNIS DAK INFRASTRUKTUR BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
Visi, Misi dan Sasaran Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2010 - 2014;
Struktur Organisasi Ditjen Bina Marga; Petunjuk Teknis Penggunaan DAK;
– Pemrograman dan Penganggaran;– Perencanaan Teknik Jalan;– Pelaksanaan Konstruksi;– Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
OUTLINE
VISI, MISI DAN SASARAN RENSTRA DITJEN BINA MARGA
TAHUN 2010 - 2014
Visi:
Misi:
• Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai
RENSTRA DITJEN BINA MARGATAHUN 2010 - 2014
1. Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 94%;
2. Panjang jalan yang mendapat peningkatan kapasitas sepanjang 19.370 km atau bertambah 13.000 lajur-km;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah untuk menuju kondisi mantap menjadi 60%.
5
SASARAN RENSTRA DITJEN BINA MARGATAHUN 2010 - 2014
STRUKTUR ORGANISASIDITJEN BINA MARGA
BALAIBALAI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORATBINA PELAKSANAAN
WILAYAH I
DIREKTORATBINA PELAKSANAAN
WILAYAH II
DIREKTORATBINA PELAKSANAAN
WILAYAH IIIDIREKTORAT BINA TEKNIK
DIREKTORAT BINA PROGRAM
BALAI
JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASIDITJEN BINA MARGA
7
TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERKAIT DAK
DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH –I, II & III Penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan
pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
Cakupan wilayah Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah – I meliputi : Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu & Lampung.
Cakupan wilayah Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah – II meliputi : Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim & Kalsel.
Cakupan wilayah Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah – III meliputi : Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat
8
TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERKAIT DAK
DIREKTORAT BINA PROGRAMPenyusunan pedoman kebijakan dan strategi penyelenggaraan serta penyiapan pengaturan dan pembantuan pembiayaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
DIREKTORAT BINA TEKNIKPenyusunan dan Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria teknis jalan serta pembinaan teknik jalan;
BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONALMelalui Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) memberikan saran teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
9
Lanjutan ……
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN JALAN
Memadukan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tataruang wilayah nasional, sebagai acuan pengembangan wilayah.
Mempertahankan kinerja prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan penanganan jalan.
Membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pengembangan wilayah
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN
11
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN
DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur.
KEBIJAKAN UMUM DAK
12
Lanjutan ……
Jenis kegiatan yang diijinkan, Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/ Jembatan, Penggantian Jembatan, Peningkatan Jalan, dan Penyelesaian Pembangunan Jalan/Jembatan.
Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota. (PP No. 34, Thn. 2006, Tentang Jalan, psl. 62)
KEBIJAKAN DAK INFRASTRUKTUR SUB BIDANG JALAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN
Meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan Meningkatkan akses ke daerah-daerah potensial Membuka daerah terisolasi dan terpencil Mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan parawisata
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SUB BIDANG JALAN
13
Lanjutan ……
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
DASAR HUKUM PENYELENGGARAN JALAN DAN PETUNJUK TEKNIS DAK
Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam kaitan pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sebagai acuan dalam Sistem jaringan jalan, Fungsi Jalan, Status jalan dan wewenang serta Persyaratan Teknis Jalan.
Permen PU No. 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, digunakan sebagai pedoman bagi kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, pemanfaatan serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK bidang infrastruktur.
15
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK SUB BIDANG JALAN
Petunjuk Teknis Sub bidang Jalan (Permen PU No. 15 tahun 2010) disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK yang meliputi:
1. Pemrograman dan Penganggaran;2. Perencanaan Teknis Jalan;3. Pelaksanaan Konstruksi;4. Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan;5. Penilaian Kinerja.
16
PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN
18
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
Pemograman dan Penganggaran diutamakan untuk mendukung penanganan: Program-program prioritas nasional :
– Konektivitas Domestik (Locally integrated dan globally connected);– Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) pada 6 Koridor Ekonomi (Koridor 1 : Pantai Timur Sumatera-Jawa Bagian Barat; Koridor 2 : Pulau Jawa & Jabodetabek; Koridor 3 : Kalimantan; Koridor 4 : Sulawesi – Maluku Utara; Koridor 5 : Bali – Nusa Tenggara; Koridor 6 : Papua – Maluku);
– Perbatasan dan Pulau Terluar Preservasi jalan; Penyelesaian paket-paket yang sedang berjalan (rounding up) sehingga dapat
berfungsi; Penanganan pembangunan yang selektif; Kegiatan yang telah disepakati dalam Rencana dan Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) bidang Infrastruktur.
19
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
Pemograman dan Penganggaran meliputi kegiatan:A. Penyusunan Daftar Ruas Jalan;B. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas;C. Penyusunan Program Penanganan;D. Penyusunan Rencana Kerja (RK).
Lanjutan ……
20
Tahap awal penyusunan pemrograman dan penganggaran yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota adalah:1. Inventarisasi (Daftar Ruas Jalan) baik provinsi maupun
kabupaten/kota serta kondisi jalan (Form DD-1)2. Inventarisasi (Daftar Jembatan) baik provinsi maupun
kabupaten/kota serta kondisi jembatan (Form DD-2)
Lanjutan ……
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
A. PENYUSUNAN DAFTAR RUAS JALAN
21
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tahun :
ASPAL TANAH/PENETRASI BELUM RUSAK RUSAKMACADAM TEMBUS RINGAN BERAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan
Keterangan:1 = No. Urut2 = diisi no ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs (berdasarkan SK Gubernur untuk Jalan Provinsi dan SK Bupati/ Walikota Untuk Jalan Kabupaten/Kota)3 = diisi nama ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs4 = diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut5 = diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.506 = diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50
7 - 9 = diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs.10 - 13 = diisi prosentase jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen
14 = diisi jumlah Lalu lintas harian rerata yang lewat pada ruas tersebut, contoh 550 kendaraan15 = Status jalan yang diakses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten
TOTAL
FORM DD-1. DATA DASAR PRASARANA JALAN PROVINSI, KABUPTEN/KOTA
LHRRERATA
PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (%)
NONO
RUASNAMA RUAS JALAN
KECAMATAN YANG DILALUI
PANJANG TIAP KONDISI (%)
BAIK SEDANG
PANJANG RUAS (KM)
LEBARRUAS
(M)
AKSES KE JALAN
N/P/KTELFORD/KERIKIL
Lanjutan ……
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
22
DD-2
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tahun :
TIPE KONDISI TIPE KONDISI TIPE KONDISI TIPE KONDISI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan
Keterangan:1 = No. Urut2 = diisi kode jembatan3 = diisi nama jembatan4 = diisi nama ruas jalan dimana jembatan berada5 = diisi panjang bentang jembatan dalam meter, contoh 24.506 = diisi lebar jembatan dalam meter, contoh 5.507 = diisi jumlah bentang jembatan8 = diisi tipe bangunan atas jembatan, contoh rangka baja, cable stayed9 = diisi kondisi bangunan atas jembatan, contoh baik, rusak ringan10 = diisi tipe bangunan bawah jembatan, contoh abutment, pilar beton11 = diisi kondisi bangunan bawah jembatan, contoh baik, rusak ringan12 = diisi tipe pondasi, contoh pondasi tiang pancang, pondasi sumuran13 = diisi kondisi pondasi, contoh scouring14 = diisi tipe lantai, contoh plat beton15 = diisi kondisi lantai, contoh: retak, terkelupas
LANTAI Ket.
FORM DD-2. DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN PROVINSI, KABUPTEN/KOTA
NONO
JEMBATANNAMA
JEMBATANNAMARUAS
DIMENSI TIPE/KONDISIBANGUNAN ATAS BANGUNAN BAWAH PONDASIPANJANG
(M)LEBAR
(M)JUMLAH
BENTANG
Lanjutan ……
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
23
Setelah penyusunan Daftar Ruas Jalan, dilakukan penyusunan ruas jalan prioritas dari jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, yaitu penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas yang merupakan prioritas nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek:
1. Peningkatan integrasi fungsi jalan; Penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional
atau strategis nasional; Penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan
provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
2. Peningkatan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, penanganan daerah rawan bencana serta pendukung pengembangan kawasan perbatasan.
B. PENYUSUNAN DAFTAR RUAS JALAN PRIORITAS
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
24
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
Lanjutan ……
Integrasi/Konektivitas Jaringan Jalan
No. Ruas NamaRuas
TitikPangkalRuas
(Status)
Titik Ujung Ruas
(Status)
Pjgruas (m)
Lbrperkerasan (m)
KondisiSTA
Penanganan
Jenis Penangan
anKet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
011 KarangAnyar KarangAnyar(K) Parampuan(P) 9,9 5 Rusak 0+00 -5+50 Berkala
102 Pattimura Ahmad Yani(P) GatotSubroto(N) 24 5 Rusak
berat 2+00 - 9+50 Pening-katan
121 Baleharjo - Praci Desa Bale Harjo(JlLingk.) Praci (P) 10 3,5 Rusak
berat7+00 - 10+00
Pening-katan
Lum-bung padi
Contoh :
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
Lanjutan ……
26
1. Program penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan (kondisi jalan).
2. Program penanganan terdiri dari:
C. PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
PROGRAM/KEGIATANJALAN JEMBATAN
Pemeliharaan Berkala;Rehabilitasi; Peningkatan;Pembangunan
Pemeliharaan Berkala;Rehabilitasi;Penggantian;Pembangunan
27
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
Lanjutan ……
Langkah-langkah dalam penentuan Program Penanganan :
1. Untuk Program Penanganan Jalan Provinsi: Ruas-ruas prioritas yang ditangani diambil dari IRI atau RCI (Road
Condition Index) dengan melakukan survey kekasaran permukaan jalan secara visual melalui Tabel Penentuan Nilai RCI Berdasarkan Jenis Permukaan dan kondisi secara visual;
Menentukan kondisi ruas jalan berdasarkan nilai RCI dan volume lalu lintas berdasarkan Matriks Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI dan Volume Lalu Lintas;
Menentukan program penanganan ruas jalan berdasarkan kondisi sesuai Tabel Penyusunan Program Penanganan Jalan Provinsi
28
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
Lanjutan ……
NO JENIS PERMUKAAN KONDISI DITINJAU SECARA VISUAL NILAI RCI
1 Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe permukaan yang bisa dialalui
T idak bisa dilalui0 - 2
2 Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih)
Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan
2 - 3
3 PM lama, Latasbum lama, Batu kerikil Rusak bergelombang, banyak lubang 3 - 4
4 PM setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata
4 - 5
5 PM baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun
Cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata 5 - 6
6 Lapis tipis lama dari hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru
Baik6 - 7
7 Hotmix setelah 2 tahun, Hotmix tipis diatas PM Sangat baik, umumnya rata 7 - 8
8 Hotmix baru (Lataston, Laston), Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis
Sangat rata dan teratur8 - 10
Tabel Penentuan Nilai RCI Berdasarkan Jenis Permukaan dan Kondisi Secara Visual
29
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
Lanjutan ……
DARI KE 0 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 1.000 1.000 - 3.000 3.000 - 10.000 > 10.0007.61 ≤ RCI < 10.00 0 ≤ IRI < 3 B B B B B B B B7.26 ≤ RCI < 7.54 3 ≤ IRI < 3.5 B B B B B B B S6.93 ≤ RCI < 7.20 3.5 ≤ IRI < 4 B B B B B B S S5.74 ≤ RCI < 6.87 4 ≤ IRI < 6 B B B B B S S S4.76 ≤ RCI < 5.69 6 ≤ IRI < 8 B B B B S S S RR3.94 ≤ RCI < 4.71 8 ≤ IRI < 10 B B B S S S RR RR3.27 ≤ RCI < 3.91 10 ≤ IRI < 12 B B S S S RR RR RB2.24 ≤ RCI < 3.24 12 ≤ IRI < 16 B S S S RR RR RB RB1.54 ≤ RCI < 2.22 16 ≤ IRI < 20 S RR RR RR RR RB RB RB0.96 ≤ RCI < 1.53 20 ≤ IRI < 25 RR RR RR RR RB RB RB RB
≤ RCI < 0.94 IRI ≥ 25 RB RB RB RB RB RB RB RB
RCIIRI LALULINTAS HARIAN RATA-RATA TAHUNAN (LHRT) (DUA LAJUR DUA ARAH)
Matriks Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI dan Volume Lalu Lintas
30
Tabel Penyusunan Program Penanganan Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
Kondisi Program PenangnaanBaik (B) Pemeliharaan Rutin (PR)Sedang (S)Rusak Ringan (RR)Rusak Berat (RB) Peningkatan (PK)
Pembangunan
Pemeliharaan Berkala (PM)/Rehabilitasi
Lanjutan ……
31
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
2. Untuk Program Penanganan Jalan Kabupaten/Kota Melakukan survey prosentase tingkat kerusakan untuk menentukan kondisi
ruas jalan yang dilakukan per 100 meter dengan kategori :
Lanjutan ……
JALAN BERASPAL JALAN TAK BERASPALA. Tampak permukaan/tekstut (tidak digunakan untuk penilaian)
B. Lubang-lubang F. Lubang-lubang
C. Legokan-legokan/amblas G. Titik-titik lembek
D. Retak-retak (tipe buaya) H. Erosi permukaan
E. Alur bekas roda (rusak tepi) I. Alur bekas roda
L. Bahu jalan J. Bergelombang
K. Kemiringan melintang K. Kemiringan melintang
32
1 2 3 4Baik Sedang Rusak Rusak Berat
B Lubang - lubang 0 - 1 1 - 5 5 - 15 > 15C Legokan / amblas 0 - 5 5 - 10 10 - 50 > 50D Retak - retak 0 - 3 3 - 12 12 - 25 > 25E Alur bekas roda 0 - 3 3 - 5 5 - 25 > 25
1 2 3 4Baik Sedang Rusak Rusak Berat
F Lubang - lubang 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25G Titik - titik lembek 0 - 3 3 - 10 10 - 50 > 25H Erosi permukaan 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25I Alur bekas roda 0 - 5 5 - 15 15 - 50 > 50J Bergelombang 0 - 3 3 - 10 10 - 50 > 50
Tingkat kerusakan ( % luas )Jalan Beraspal
Jalan Tak BeraspalTingkat kerusakan ( % luas )
Lanjutan ……KONDISI JALAN TERHADAP LUAS TINGKAT KERUSAKAN
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
33
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
Lanjutan ……
KONDISI KATEGORI-K (KEMIRINGAN MELINTANG JALAN)
KATEGORI-L (KONDISI BAHU JALAN)
1 = Baik 4 - 2% Bentuk dan kemiringan memadai
2 = Sedang 2 – 0% (hampir datar) Bentuk dan kemiringan buruk
3 = Rusak Tidak rata, kemiringan buruk Bahu terlalu tinggi/rendah < 10 cm
4 = Rusak Berat Tidak terbentuk Bahu terlalu tinggi/rendah > 10 cm atau tanpa bahu padahal diperlukan
34
Kondisi Nilai Batas Kerusakan Program Penanganan
Baik (B) Kerusakan < 11 Pemeliharaan Rutin (PR)Sedang (S) 11 < Kerusakan < 16Rusak Ringan (RR) 16 < Kerusakan < 23Rusak Berat (RB) Kerusakan > 23 Peningkatan (PK)
Pembangunan
Pemeliharaan Berkala (PM)/Rehabilitasi
Lanjutan ……
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN
PROGRAM PENANGANAN Kode angka 1-4 harus dimasukkan pada setiap kategori jenis tingkat kerusakan yang
bersangkutan, lalu dijumlahkan untuk memberikan nilai total antara 6-24 pada kolom total penilaian dibagian bawah formulir;
Penilaian harus didata dan dijumlah untuk setiap 100 m bagian sampel, kemudian dirata-ratakan per kilometer, lalu dihitung dengan menjumlahkan skor per 100 m dan membaginya dengan 10;
Total penambahan dari seluruh kategori tersebut merupakan batas nilai kerusakan yang dapat menentukan jenis penanganan dari tabel di bawah ini.
35
Rencana Kegiatan berisi informasi : Kegiatan : pemeliharaan berkala/rehabilitasi, penggantian,
peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan; Sasaran : mengacu prioritas nasional sesuai ketentuan Juknis; Volume : Panjang (km), Lebar (m), Panjang Efektif (km),
Panjang fungsional (km); Biaya : harga satuan/km untuk panjang efektif
fungsional (Rupiah); Pagu : DAK, pendamping (APBD) minimum 10%, Jumlah.
Rencana Kegiatan adalah usulan program penanganan jalan yang disusun oleh Dinas terkait serta disahkan oleh Gubernur untuk Jalan Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi tahapan penyaringan program prioritas, penentuan lokasi, penyusunan pembiayaan dan kesiapan teknis.
D. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
36
Lanjutan ……
Provinsi : ………………………Kabupaten/Kota : ………………………
DAK PENDANPING JUMLAH
1 3 4 5 6 7 = 6/3 8 9 10
LEMBAR KONFIRMASI
NAMA JABATAN TANGGAL PARAF
Catatan :*) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form iniKolom 8 : Diisi Pemeliharaan/PeningkatanKolom 9 (Jenis Kegiatan) : Kontrak/SwakelolaKolom 10 : Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi
(2) Menunjang daerah potensial (Pelabuhan, Industri, Pertanian, Pariwisata)(3) Membuka daerah terisolir
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ………..
( …………………………………….. )
2
SUB JUMLAH
JUMLAH
PETUGAS
Unsur Pusat (Ditjen. Bina Marga)
Dinas PU Kabupaten/Kota ybs.
RENCANA KEGIATANDAK SUB BIDANG JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ……
NO NO & NAMA RUAS JALANVOLUME(Km/M)
ALOKASI (dalam Juta Rp) HARGASATUAN
(JUTA RP)
JENISPENANGANAN
JK(K/Sw)
KETERANGAN
PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN
PERENCANAAN TEKNIK JALAN
38
1. Perencanaan Teknis Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/kota disiapkan oleh instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan mengacu pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Perencanaan Teknis ini menghasilkan Detail Engineering Design (Gambar, RAB, Dokumen Lelang).
PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
40
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan konstruksi yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada :
• Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
• Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
41
Pelaksanaan dan Cakupan Kegiatan Prasarana Jalan terdiri dari : Pemeliharaan Berkala Jalan
Merupakan pekerjaan perbaikan dan pembentukan/pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik
Rehabilitasi JalanMerupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi;
Peningkatan JalanPeningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
Pembangunan JalanPekerjaan pembangunan merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Lanjutan ……
42
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan dan Cakupan Kegiatan Prasarana Jembatan terdiri dari : Pemeliharaan Berkala Jembatan
Pemeliharaan berkala jembatan merupakan kegiatan untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan yang baik;
Penggantian JembatanPekerjaan mengganti sebagian/seluruh elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi atau duplikasi jembatan.
Pembangunan JembatanPembangunan jembatan merupakan pembangunan jembatan baru dari kondisi belum tersedia hingga dapat berfungsi.
Lanjutan ……
43
DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN
NO JUDUL STANDAR / PEDOMAN NOMOR
1Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen
SNI 03-1732-1989
2 Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994
3Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jaln Raya
SNI 03-3425-1994
4Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA
SNI 03-3426-1994
5Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan dengan Batu Pecah
SNI 03-2853-1992
6Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung Untuk Jembatan
SNI 03-3446-1994
7Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran untuk Jembatan
SNI 03-3447-1994
8Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan
SNI 03-6747-2002
9 Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur Pt T-01-2001-B
10Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan menggunakan Pondsi Galar Kayu
008/T/BM/1999
11 Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil SNI 03-2843-199212 Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal SNI 03-2844-1992
DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN
Lanjutan ……NO JUDUL STANDAR / PEDOMAN NOMOR
13Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan
01/T/BNKT/1992
14 Gambar Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten 014/T/BT/1995
15Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu
009/T/BM/1999
16 Kesalahan Umum Pelaksanaan Jalan dan Jembatan
17Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya
SNI 03-1737-1991
18 Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan Pd T-10-2005-B
19Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan (dengan Semen dan Cerucuk)
Pd T-11-2005-B
20 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 038/T/BM/199721 Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang Pt T-02-2002-B22 Petunjuk Perencanaan Marka Jalan 012/S/BNKT/1990
23Geometri Jalan Perkotaan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan
RSNI T-13-2004
24 Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten 013/T/Bt/199525 Petunjuk Teknik untuk Perencanaan Jembatan Kabupaten 016/t/Bt/1995
26Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten
SK. NO 77/KPTS/Db/1990
27Panduan Perhitungan Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan
015/T/Bt/1995
28 Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 024/T/Bt/199529 Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual Agustus 1998
DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
46
Monitoring dilakukan melalui koordinasi secara berjenjang yaitu:
Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian Penyelenggaran DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Unit Kerja Eselon I;
Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi yang terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Dinas Teknis terkait, dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan/SNVT P2JN dari provinsi terkait.
Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kotamadya Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas Teknis terkait.
MONITORING
47
MONITORING
1. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan monitoring pelaksanaan DAK oleh SKPD Kabupaten/Kota secara berkala yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Kesesuaian paket pekerjaan dengan Rencana Kegiatan (RK); Proses pengadaan paket tersebut; Proses pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi rencana dan
realisasi fisik dan keuangan.2. Tim Koordinasi Provinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara berkala.
3. Tim Koordinasi Kementerian berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota secara berkala.
Lanjutan ……
48
EVALUASI
Evaluasi pelaksanaan DAK meliputi hal-hal sebagai berikut:
Kesesuian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Rencana Kegiatan (RK); Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku; Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen
kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan; Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang
dilaksanakan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan; Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan
MEKANISME MONITORING & EVALUASI
Tim TeknisSub Irigasi
Tim TeknisSub Jalan
Tim TeknisSub Air Minum
Tim TeknisSub Sanitasi
TIM KOORDINASI KEMENTERIAN
Bappeda Dinas Teknis
TIM KOORDINASI PROVINSI
Balai/Satker Pusat
TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA
Bappeda Dinas Teknis
MENTERICq. Sekretaris Jenderal
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA SKPD Provinsi
SKPD Kab/Kota
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
(Semesteran)
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
50
PELAPORAN
1. Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun Laporan Triwulanan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala SKPD Provinsi dan Balai/SNVT P2JN.
2. Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun Laporan Triwulanan atas dasar Laporan Triwulan Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir.
3. Kepala SKPD Provinsi menyusun Laporan Triwulanan atas dasar Laporan Triwulan Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Balai/SNVT P2JN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir
51
PELAPORAN
4. Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi menyusun Laporan Triwulanan atas dasar Laporan triwulan Bupati/Walikota & Kepala SKPD Provinsi dan disampaikan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir.
5. SNVT P2JN menyusun Laporan Triwulanan atas dasar Laporan Triwulan SKPD Kabupaten/kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga cq. Direktur Wilayah terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir.
6. Direktur Jenderal melalui Direktur Wilayah terkait menyusun Laporan Tahunan atas dasar Laporan Triwulan terakhir SNVT P2JN dan disampaikan kepada Menteri terkait cq. Sekretaris Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tahun yang bersangkutan berakhir.
Lanjutan ……
52
MEKANISME PELAPORAN
MENTERICq. Sekretaris Jenderal
GUBERNURCq. Kepala Bappeda
BUPATI/WALIKOTACq. Kepala Bappeda
Direktorat JenderalCq. Direktur Wilayah terkait
Kepala SKPDProvinsi Sub Bidang
Kepala Balai/Satker Terkait
Kepala SKPD Kab/KotaSub Bidang
5 hari kerja
Tembusan
Tembusan10 hari kerja
14 hari kerja
14 hari kerja
10 hari kerja10 hari kerja
53
PELAPORAN PENERIMA DAK TA. 2011
Status Pelaporan Penerima DAK untuk Wilayah Sumatera dan Jawa (tidak termasuk Prov. Jawa Timur)
54
PELAPORAN PENERIMA DAK TA. 2011
Status Pelaporan Penerima DAK untuk Wilayah Sumatera dan Jawa (tidak termasuk Prov. Jawa Timur)
55
PROGRES FISIK & KEUANGAN PENERIMA DAK TA. 2011
Progres Fisik dan Keuangan Penerima DAK untuk Wilayah Sumatera dan Jawa (tidak termasuk Prov. Jawa Timur)
Keterangan :Progres Fisik dan Keuangan diambil dari 12 Provinsi yang memberikan laporan dengan rincian : 8 dari Laporan Triwulan III, 1 dari Laporan Triwulan II dan 3 dari Laporan Triwulan I
Keterangan :Progres Fisik dan Keuangan diambil dari 189 Provinsi yang memberikan laporan dengan rincian : 111 dari Laporan Triwulan III, 56 dari Laporan Triwulan II dan 22 dari Laporan Triwulan I
56
PENILAIAN KINERJA
1. Tim Koordinasi ProvinsiTim koordinasi provinsi melakukan penilaian kinerja kabupaten dan kota penerima DAK berdasarkan aspek penilaian kinerja semesteran yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah semester yang bersangkutan.
2. Tim Koordinasi KementerianTim koordinasi kementerian melakukan kinerja provinsi dan kabupaten/kota penerima DAK yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota penerima DAK.
57
PENILAIAN KINERJA
Lanjutan ……
Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK
ANGKA HURUF> 80% kegiatan 10 Baik
60% - 80% kegiatan 6 - 8 Cukup< 60% kegiatan < 6 Buruk> 80% sesuai 10 Baik
60% - 80% sesuai 6 - 8 Cukup< 60% sesuai < 6 Buruk> 80% sesuai 10 Baik
60% - 80% sesuai 6 - 8 Cukup< 60% sesuai < 6 Buruk
progres fisik > 80% 10 Baik progres fisik 60% - 80% 6 - 8 Cukup
progres fisik < 60% < 6 Buruk> 80% 10 Baik
60% - 80% 6 - 8 Cukup < 60% < 6 Buruk
4 triwulan dan lengkap 10 Baik2 - 3 triwulan dan lengkap 6 - 8 Cukup0 - 1 triwulan dan lengkap < 6 Buruk
100
Nilai Total = [ 20% * Nilai (a) + 20% Nilai (b) + 15% Nilai (c) + 15% Nilai (d) + 15% Nilai (e) + 15% Nilai (f) ] * 10
Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60 - 80 = Cukup, Nilai < 60 = Buruk
BOBOT(%)
PENILAIANNILAI
TOTAL
20
20
15
15
f
Dukungan kegiatan terhadap Program Prioritas Nasional
Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan DAK
NO ASPEK PENILAIAN
a
b
c
d
e
Kesesuaian pelaksanaan fisik dengan Spesifikasi Teknis/Dokumen Kontrak
Pencapaian Sasaran Kegiatan
Dampak dan Manfaat (Rerata a - d)
Kepatuhan dan ketertiban Pelaporan (empat Triwulan)
15
15
DRAFT PERMEN PU TENTANG PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI & KAB/KOTA
Draft Permen PU tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan database jaringan jalan dengan tujuan terkoordinasi dan terintegrasi data jaringan jalan di masing-masing daerahj.
58
Aplikasi ini berbasis web
Aplikasi ini user friendly
Proses input data dilakukan secara offline
Data yang sudah diinput secara offline kemudian di-upload ke server pusat
Aplikasi bisa diakses menggunakan web client atau web browser, seperti Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera,Safari dan browser yang lain.
GAMBARAN UMUM APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI DAN KAB/KOTA
APLIKASIOFF LINE
PUSAT
Report
* EISReport
Database
SiPD-JDOn-Line
* EIS : (Executive Information System)
Server Database Dengan Aplikasi ONLINE, maka PUSAT dapat memperoleh informasi secara konferehensif tentang Progress dan Monitoring Jalan PROPINSI dan KABUPATEN/KOTA seluruh Indonesia
Masing-masing Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) melakukan input data Jalan Daerah
Data hasil Inputing di-eksport ke Database Pusat
PROVINSI
* EISReport
Database
Server Database
KABUPATEN
PROVINSIPROVINSI
PROVINSI
KOTAKOTA
KOTA
MODEL ALUR APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TERIMA KASIH