LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMORTAHUN
2015TENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
AL-QURNTAHUN ANGGARAN 2015 BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang
Pancasilasebagaidasarnegaramenegaskanbahwaagamamerupakan
sumbernilaispiritual,moraldanetikbagikehidupanberbangsadan
bernegara.Sesuaiamanatkonstitusi,negaradanpemerintahberkewajiban
memberikanjaminandanperlindunganatashaksetiapwarganyauntuk
memelukagamadanberibadatmenurutagamanya,memilihpendidikandan
pengajaran, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk
pemenuhan hak dasar warga negara tersebut.
PembukaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiatahun
1945mengamanatkanPemerintahNegaraIndonesiauntukmelindungi
segenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahdarahIndonesiadanuntuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut
melaksanakanketertibanduniayangberdasarkankemerdekaan,perdamaian
abadi dan keadilan.
Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945Pasal31
ayat(3)berbunyi:Pemerintahmengusahakandanmenyelenggarakansatu
sistempendidikannasionalyangmeningkatkankeimanandanketakwaan
sertaakhlakmuliadalamrangkamencerdaskankehidupanbangsayang
diaturdenganundang-undang.AtasdasaramanatUndang-UndangDasar
1945tersebut,Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistem
PendidikanNasionalpadaPasal3menyatakanbahwapendidikannasional
bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidikagarmenjadimanusia
yangberimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,
sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarganegarayang
demokratissertabertanggungjawab.DalamPenjelasanUmumUndang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan
bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan
sebagai pranatayangkuatdanberwibawauntukmemberdayakansemuawarga
negaraIndonesiaberkembangmenjadimanusiayangberkualitassehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
PendidikankeagamaanIslam,padaumumnyadiselenggarakanoleh masyarakat
sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
JauhsebelumIndonesiamerdeka,lembagapendidikankeagamaansudah
lebihduluberkembang.Selainmenjadiakarbudayabangsa,agamadisadari
merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan
keagamaan -2- juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah
pendidikan agama yang dinilai
menghadapiberbagaiketerbatasan.Sebagianmasyarakatmengatasinya
menyelenggarakanpendidikankeagamaandirumah,rumahibadah,ataudi
perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan
atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.
Secarahistoris,keberadaanpendidikankeagamaanberbasismasyarakat
menjadisangatpentingdalamupayapembangunanmasyarakatbelajar,
terlebihlagikarenabersumberdariaspirasimasyarakatyangsekaligus
mencerminkankebutuhanmasyarakatsesungguhnyaakanjenislayanan
pendidikan.SebagaikomponenSistemPendidikanNasional,pendidikan
keagamaanperludiberikesempatanuntukberkembang,dibinadan
ditingkatkanmutunyaolehsemuakomponenbangsa,termasukPemerintah dan
pemerintah daerah.
Untukmencapaitujuantersebut,setiaptahundisusunAPBN/APBD
untukmerencanakankegiatanyangakandilaksanakanoleh
Pemerintah/PemerintahDaerah.SebagaiwujudkepedulianPemerintah
terhadappengembanganpendidikankeagamaan,khususnyapendidikan
keagamaanIslam,peningkatankualitaspendidikanDiniyahsebagaibagian
daripendidikanKeagamaanIslammenjadibagiandariProgramPendidikan
IslamdalamRencanaStrategis(Renstra)KementerianAgama,salahsatunya
diwujudkandalampemberianbantuankepadamitradalamrangka peningkatan
kualitas pendidikan diniyah.
BantuanPeningkatanKualitasPendidikanAl-Qurnadalahbantuan yang: (1)
diberikan kepada santri penghafal Al-Quran yang mengikuti program
10.000 Santri Hafizh Al-Quran dalam bentuk Bantuan Operasional
Pesantren
Tahfizh(BOPT);(2)diberikankepadalembagapendidikanAl-Qurandi
TKQ/TPQ/TQAdanPesantrenTahfizhAl-QurndalambentukBantuan
OperasionalLembagaPendidikanAl-Quran;(3)diberikankepada
ustadz/pendidikdilembagapendidikanAl-QurandiTKQ/TPQ/TQAdan
PesantrenTahfizhAl-QurndalambentukInsentif/TunjanganGuru Pendidikan
Al-Quran. Agar pengelolaan bantuan kepada mitra kerja dalam rangka
peningkatan
kualitaspendidikanAl-Qurnuntuktahunanggaran2015dapatberjalan secara
efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna, maka diperlukan
adanya
petunjukteknisyangakandijadikanacuanpengelolaanbagiseluruhpihak
yang terkait. B.Maksud dan Tujuan 1.Maksud
PetunjukTeknisBantuanPeningkatanKualitasPendidikanAl-Qurn Tahun
Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan bantuan
dalamrangkapeningkatankualitaspendidikanAl-Qurnuntuktahun anggaran
2015 bagi semua pihak yang terkait. -3- 2.Tujuan
PetunjukTeknisBantuanPeningkatanKualitasPendidikanAl-Qurn
TahunAnggaran2015bertujuanuntukmenjaminefektifitas,efisiensi,
ketepatansasaran,dankegunaanprogram/kegiatan/ komponen/aktivitas
bagi peningkatan kualitas pendidikan Al-Qurn pada tahun anggaran
2015. C.Asas
PetunjukTeknisBantuanPeningkatanKualitasPendidikanAl-Qurn
TahunAnggaran2015inidisusunberdasarkanasaspenyelenggaraan
administrasipemerintahansebagaimanayangtermaktubdalamUndang-Undang
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas
legalitas,asasperlindunganterhadaphakasasimanusia,sertaasasumum
pemerintahanyangbaik(AUPB)yangmencakupasaskepastianhukum,asas
kemanfaatan,asasketidakberpihakan,asaskecermatan,asastidak
menyalahgunakanwewenang,asasketerbukaan,asaskepentinganumum, dan
asas pelayanan yang baik. D.Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk
teknis Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Al-QurnTahunAnggaran2015inimeliputiPendahuluan,Pengelolaan
BantuanOperasionalPesantrenTahfidz(BOPT),PengelolaanBantuan
OperasionalLembagaPendidikanAl-Qur'an,PengelolaanBantuanInsentif
GuruPendidikanAl-Qur'an,Pengendalian,Pengawasan,danLayanan
Pengaduan Masyarakat, serta Penutup. E.Pengertian Umum
1.PondokPesantrenyangselanjutnyadisebutpesantrenadalahlembaga
pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat
yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara
terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya;
2.BantuanPeningkatanKualitasPendidikanAl-Quranadalahbantuan
yangdiberikankepadapondokPesantrenTahfizhAl-Quran/taman
pendidikanAl-Quran(TKQ/TPQ/TQA)/ustadz/santridalamrangka penguatan
aspek pendidikan Al-Quran; 3.Rencana Kerja dan Anggaran adalah
dokumen rencana kerja dan rencana anggaran yang disusun untuk
mencapai suatu tujuan tertentu; 4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
yang selanjutnya disebut DIPA adalah
DokumenPelaksanaanAnggaranyangdigunakansebagaiacuan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Negara;5.RekeningKasUmumNegaraadalahrekeningtempatpenyimpananuang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negaraataupejabatyangditunjukuntukmenampungseluruh -4- penerimaan
negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada
Bank/Sentral Giro yang ditunjuk;
6.PenggunaAnggaranKementerianAgamayangselanjutnyadisebutPA
adalahMenteriAgamasebagaipejabatpemegangkewenangan penggunaan
anggaran pada Kementerian Agama;
7.KuasaPenggunaAnggaranyangselanjutnyadisebutKPAadalahpejabat
yangmemperolehkuasadariPAuntukmelaksanakansebagiandari
kewenangandantanggungjawabpenggunaananggaranpada Kementerian Agama;
8.PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisebutPesantrenTahfizh
adalahpejabatyangdiberikewenanganolehPA/KPAuntukmengambil
keputusandan/atautindakanyangdapatmengakibatkanpengeluaran atas
beban APBN pada Kementerian Agama. -5- BAB II PENGELOLAAN BANTUAN
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AL-QURN DALAM BENTUK BANTUAN
OPERASIONAL PESANTREN TAHFIZH (BOPT) A.Pengertian, Tujuan, dan
Target Program BOPT1.Pengertian
ProgramBOPTadalahprogrambantuanOperasionalpendidikanyang
diberikanpemerintahmelaluiDirektoratPendidikanDiniyahdanPondok
PesantrenDirektoratJenderalPendidikanIslamKementerianAgama
kepadaPesantrenTahfizhAl-QurnyangmengelolaProgramBeasiswa 10.000
Santri Hafizh Al-Quran. 2.Tujuan Program BOPT bertujuan:
a)MeningkatkanlayananpendidikantahfizhAl-Qurndengan memperkuat
kelembagaan Pesantren
Tahfizh;b)Meningkatkankualitasdankuantitashafizh/hafizhahAl-Quran
dengan memberikan bantuan personal;3.Target Program BOPT memberikan
target sebagai berikut:
a)Menghasilkan10.000hafizh/hafizhahAl-Qur'andalam5(lima)tahun
anggaran, yakni 2015 2019, secara bertahap: -tahun 2015 merekrut
2.500 santri hafizh;-tahun 2016 mewisuda 2.500 hafizh dan merekrut
2.500 santri baru; -tahun 2017 mewisuda 2.500 hafizh dan merekrut
2.500 santri baru; -tahun 2018 mewisuda 2.500 hafizh dan merekrut
2.500 santri baru; -tahun 2019 mewisuda 2.500 hafizh.
b)MeningkatkanlayananpondokPesantrenTahfizhAl-Quranmelalui
Penyelenggaraan metode cara cepat tahfizh Al-Quran dan; c)Penguatan
kompetensi pendidik tahfizh Al-Quran. B.Sasaran, Besar Bantuan, dan
Kriteria Peserta Program 1.Sasaran Peserta Program
SasaranpesertaprogramBOPTadalahsantripesantrenTakhassusAl-Qurandanataupesantrenyangmempunyaiprogramtahfizhyang
berusia(7-18tahun).Untukmemperjelassasaranprogram,berikut diuraikan
penjelasan kelompok sasaran program sebagai berikut: a)Santri
peserta program adalah santri yang berusia 7-18 tahun;
b)SantripesertaprogramadalahsantripadapesantrenTakhassusAl-Quran
dan atau pesantren yang mempunyai program tahfizh; -6-
c)Pesertadidikpadasekolahdasar/ula/sederajat,
menengah/wustha/sederajatmaupuntingkatatas/paketC/sederajat
dilingkunganpesantrenpelaksanaprogrambolehmenjadipeserta program
ini. 2.Besar Bantuan
BesarbiayasatuanBOPTyangditerimaolehPesantrenTahfizhdihitung
berdasarkanjumlahmajlisyangdikelolauntukmengikutiprogram dengan
ketentuan Rp. 30.000.000,-/majlis/tahun. 3.Kriteria Peserta Program
PesertaprogramBOPTadalahterdiridariduaunsur.Unsurpesantren
pelaksana program dan unsur santri.Adapun kriteria pesantren
pelaksana adalah sebagai berikut; a)Diutamakan pesantren Takhassus
Al-Qurn; b)PesantrenTakhassusAl-Qurnyangmenjadisimpuldan
rujukanbagipesantrentahifzhlainnyamendapatkanafirmasi dan perhatian
lebih; c)Pesantren yang mempunyai program tahfizh Al-Qurn;
d)Mempunyai izin opersional pendirian pesantren; e)Mempunyai Akta
Yayasan. Adapunsantricalonpesertaprogramadalahsantriyangmemenuhi
kriteria sebagai berikut:
a)Padasaatrekrutmen,calonpesertaberusiaantara7s.d.17 tahun;
b)Mempunyai hafalan minimal 5 juz; c)Mampu menghafal selama 2
tahun; d)Santripadapondokpesantrenyangditunjuk/dinyatakanlayak
menjadi peserta program; e)Sehat jasmani dan rohani; C.Seleksi
Penetapan pesantren pelaksana program berdasarkan pada;
a.Lembagayangberhakmengikutiprogram10.000hafizhadalah
PesantrenTahfizhAl-Qurndanpesantrenpenyelenggaraprogram tahfizh;
b.Dalam satu pesantren minimal melaksanakan satu majlis/maktab;
c.Dalam satu majlis/maktab terdiri dari 10 santri; d.Sejumlah
santri tersebut mempunyai hafalan minimal 5 juz; -7- D.Proses
Pendidikan
SantripesertaprogramBOPTmengikutiprogrampendidikanselama2(dua)
tahundiPesantrenTahfizhAl-Quranyangtelahmelakukankesepakatan
kontrakprestasidengankementerianAgamadenganmenggunakanmetode
khaspesantrenmasing-masing.Danjikadalammasaprosespendidikanada
santri yang keluar karena sebab tertentu atau sudah menghatamkan
Al-Quran kurangdariwaktuyangditentukanmakapesantrenterkaitboleh
menggantinya dengan santri lain yang memenuhi kriteria program.
E.Alokasi Anggaran
BOPTdibiayaidenganDIPADirektoratJenderalPendidikanIslamTahun
Anggaran2015,denganalokasisebesarRp.7,500,000,000(tujuhmilyarlima
ratus juta rupiah). F.Target Layanan Tahun Anggaran 2015
TargetlayananprogramBOPTtahun2015merekrut2.500hafizhAl-Quran untuk
mengikuti program Beasiswa 10.000 Santri Hafizh. G.Organisasi
Pengelolaan PengelolaanprogramBOPTdilingkunganKementerianAgama
dilakukanolehTimManajemenBOPT,mulaidaritingkatpusat, provinsi,
sampai tingkat lembaga.
SesunanTimManajemenBOPTdaritingkatpusatsampaitingkat lembaga
Pesantren Tahfizh ditetapkan sebagai berikut: 1.Tim Manajemen BOPT
Tingkat Pusat a.Pengarah Direktur Jenderal Pendidikan Islam
b.Penanggungjawab
1)DirekturPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenDitjen Pendidikan
Islam 2)Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam c.Tim Pelaksana 1)Ketua
Tim 2)Wakil Ketua 3)Sekretaris4)Anggota Tugas dan Tanggungjawab Tim
Manajemen BOPT Pusat; 1)Menyusun rancangan program; 2)Menetapkan
alokasi dana dan sasaran BOPT tiap Provinsi; 3)Menyusun petunjuk
teknis pelaksanaan program BOPT;
4)Melakukansosialisasipetunjukteknispelaksanaanprogram BOPT; -8-
5)Menyusun database Pesantren Tahfizh tingkat nasional;
6)Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7)Memberikanpelayanandanpenangananpengaduan masyarakat;
8)Memonitorperkembanganpenyelesaianpenanganan
pengaduanyangdilakukanolehTimManajemenBOPT Provinsi;
9)Melaporkansetiapkegiatanyangdilakukankepadainstansi terkait.
2.Tim Manajemen BOPT Tingkat Provinsi a.Pengarah Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi b.Penanggungjawab 1)Kepala
Bidang PD.
Pontren/PAKIS/TOS2)KepalaBagianTataUsahaKanwilKementerianAgama
Provinsi c.Tim Pelaksana
1)KepalaSeksiPendidikanAl-Quran/PendidikanDiniyahdan Pendidikan
Al-Quran/TOS 2)Seksi Data dan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi
BOPT 3)Seksi Monev BOPT 4)Seksi Humas dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOPT Provinsi;
1)MembentukdanmenerbitkanSKTimManajemenBOPT Provinsi;
2)MenetapkanPesantrenTahfizhyangmemenuhikriteria peserta program
BOPT dan jumlah majlis yang dikelola;
3)Mensosialisasikanpetunjukteknispelaksanaanprogram BOPT pada Tim
Manajemen Pesantren Tahfizh;
4)MelakukankoordinasidenganTimManajemenPesantren
TahfizhdalamrangkapenyalurandanaBOPTkelembaga Pesantren
Tahfizh;5)MempersiapkandanmelatihTimManajemenBOPTlembaga Pesantren
Tahfizh; 6)Melakukan pendataan penerima bantuan; 7)Merencanakan dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi;
8)Memberikanpelayanandanpenangananpengaduan masyarakat;
9)Bertanggungjawabterhadapkasuspenyimpangan penggunaan dana di
tingkat provinsi; 10)
MelaporkansetiapkegiatanyangdilakukankepadaTim
ManajemenBOPTkelembagaPesantrenTahfizhPusatdan instansi terkait.
-9- 3.Tim Manajemen BOPT Pesantren Tahfizha.Penanggungjawab
Penanggung Jawab Pesantren Tahfizh b.Anggota
1)Pendidik/tenagakependidikanyangditugaskanoleh Penanggung Jawab
Pesantren Tahfizh untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana
BOPT. 2)Satu orang dari unsur orang tua santri Tugas dan
Tanggungjawab Pesantren Tahfizh
1)Melakukanrekrutmensantripesertaprogram10.000Santri Hafizh;
2)MengirimkandatadanperkembangansantripenerimaBOPT pada tiap tahun
(formulir BOPT-02 dan lampirannya)
3)Melakukanverifikasijumlahdanayangditerimadengandata
santriyangada.Bilajumlahdanayangditerimamelebihidan
ataukekurangandariyangsemestinya,makaharussegera
memberitahukankepadaTimManajemenBOPTkepadaTim Manajemen BOPT
Provinsi; 4)MengeloladanaBOPTdenganpenuhtanggungjawabdan
transparan;5)Membuat laporan bulanan pengeluaran dana
BOPT;6)Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di
Pesantren Tahfizh; 7)Memberikanpelayanandanpenangananpengaduan
masyarakat; 8)MelaporkanpenggunaandanaBOPTkepadaTimManajemen BOPT
Provinsi dan Pusat. H.Penetapan Pelaksana Program BOPT1.Penentuan
Pesantren Pelaksana Program
BOPTa)KantorWilayahKementerianAgamamengirimkandataPesantren
TahfizhkeDirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenCq. Subdit
Pendidikan Al-Qurn via email [email protected];
b)DirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenmelakukan verifikasi
data dan menyeleksi pesantren yang layak mengikuti program 10.000
hafizh; c)DirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenmembuatkuota
pesantrenpesertaprogramdenganprosentasi(Jumlahtotalpesantren
yanglolosverifikasidibagi2500,kemudianhasilnyadikalikanjumlah
pesantren yang lolos verifikasi setiap daerah); -10-
d)HasilkuotadiserahkankeKantorWilayahKementerianAgamauntuk
ditentukanpesantrenmanayangmengelolaprogram10.000Hafizh oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama;
e)DirektoratJenderalPendidikanIslamCq.DirektoratPendidikan
DiniyahdanPondokPesantrenmengeluarkanSuratKeputusan Penerima BOPT.
2.Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program
KontrakprestasibagiPesantrenyangtelahditetapkansebagai
PenyelenggaraProgram10.000HafizhdituangkandalamPerjanjian Kerjasama
Pelaksanaan Program, sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis
ini,peraturanperundang-undangan,sertaRencanaKerjadanAnggaran (RKA)
program BOPT pada pesantren tersebut. 3.Proses rekrutmen santri
sebagai calon peserta program; 1)
Pesantrenyangsudahdinyatakansebagaipenerimabantuan
melakukanpenjaringansantri/santriwatitahfizhsesuaidengan sasaran,
kriteria, dan syarat yang telah ditentukan; 2)
RekrutmensantripesertaprogramyangdikelolaPesantrenPelaksana
ProgramdapatdilakukandenganmelibatkanparaUstadz,Pengasuh atau
Pembimbingpesantren sebagai bagian dari Tim Rekrutmen. I.Mekanisme
Alokasi Dana BOPT
PengalokasiandanaBOPTpadaPesantrenTahfizhdilaksanakandengan
langkah-langkah sebagai berikut: 1.
TimManajemenBOPTPusatmengumpulkandatajumlahsantri
PesantrenTahfizhpadatiapPesantrenTahfizhmelaluiTimManajemen
BOPTProvinsi.DatasantriPesantrenTahfizhpenerimaBOPTharus dikirimkan
melalui alamat email; [email protected] dengan
formatnamapesantren,alamat,namapenanggungjawab,nomer
kontak,jumlahmajlis,namabank,namarekeningbank,nomer rekening bank;
2. Datatersebutdisampaikandalambentuksoftcopydanhardcopyyang
sudahditandatanganiolehTimManajemenBOPTProvinsidan Lembaga; 3. Atas
dasar data jumlah majlis yang dikelola Pesantren Tahfizh pada tiap
provinsitersebut,TimManajemenBOPTPusatmenetapkanalokasi
danaBOPTuntukPesantrenTahfizhpadatiapprovinsiyang dituangkan dalam
DIPA Pusat; 4.
SetelahmenerimaalokasidanaBOPTdariTimManajemenBOPTPusat,
TimManajemenBOPTProvinsimelakukanverifikasiulangdatajumlah
majlistiapPesantrenTahfizhsebagaidasardalammenetapkanalokasi di
tiap Pesantren Tahfizh.-11- J.Mekanisme Pencairan dan Pengambilan
Dana BOPTAnggarandanaBOPTuntukPondokPesantrenTahfizhpenyelenggara
programBeasiswa10.000SantriHafizhdialokasikanpadaDIPA
DirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenKementerian
AgamadengankodeAkun521219.DengankodeAkuntersebut,maka
PerencanaandanaBOPTdenganmenyusunRencanaKegiatandan Anggaran
Belanja BOPT sesuai dengan petunjuk penggunaan dana BOPT.
HasilpenyusunanRencanaKegiatandanAnggaranBelanjaBOPT
tersebutdisampaikankeKantorWilayahKementerianAgamaProvinsi
selanjutnyaharusmenjadipedomandalampelaksanaanpencairandan
penggunaandanaBOPTpadalembagaPesantrenTahfizhdenganmengikuti
mekanisme sebagai berikut: 1.Mekanisme Pencairan Dana Pelaksanaan
pencairan dana BOPT kepada lembaga Pesantren Tahfizh dilakukan
sebagai berikut: a.PejabatPembuatKomitmen(PPK) membuka rekening
pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
b.PejabatPembuatKomitmen(PPK)menandatanganiSuratPerjanjian
PemberianBantuan(SPPB)sebagaimanaformatlampiran1dan
RincianRencanaKegiatandanAnggaranBOPT(formatBOPTK-2)yang diajukan
oleh setiap Pesantren Tahfizh;
c.JumlahdanaBOPTyangditerimaolehPesantrenTahfizhsebagaimana yang
tertulis dalam SPPB disesuaikan dengan jumlah majlis yang dikelola
oleh Pesantren Tahfizh penerima BOPT;
d.PPKmerekapitulasiJumlahMajlisyangdikelolaolehPesantrenTahfizhsesuai
pengajuan dari Tim Manajemen BOPT Kanwil; e.Hasil rekapitulasi
tersebut kemudian diajukan oleh PPK dan BPP sebagai
pedomanpenyalurandanaBOPTdenganmekanismePembayaran
Langsung(LS),UangPersediaan(UP)atauTambahanUangPersediaan (TUP)
khusus pencairan dana BOPT;
f.PesantrenTahfizhdapatmembukarekeningatasnamalembagauntuk
menerimaalirandanaBOPTdariBPP,baikyangdilakukanmelalui mekanisme
LS, UP atau TUP, dengan mekanisme sebagai berikut; 1) Pembayaran
Langsung a)PembayarandiatasRp.50.000.000,-(limapuluhjutarupiah)
kepadasatupesantrentahfizhmenggunakanmekanisme pembayaran langsung
(LS) oleh PPK; -12- b)PejabatPembuatKomitmen(PPK)membuatsurat
perjanjian/kontrak/suratkeputusanterhadappihakpesantren tahfizh;
c)PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) apabila pesantren tahfizh mengelola 2 majlis atau lebih.
2)Pembayaran UP/TUP a)Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan
permintaan UP/TUP kepada Kepala KPPN setempat (format 6);
b)Dalamhaldibutuhkan,KPAdapatmengajukanpersetujuan besaran UP
melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA
DirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenkepada
KepalaKantorWilayahDirektoratJenderalPerbendaharaan
berdasarkanpengajuanrekapitulasiJumlahMajlisyangdikelola Pesantren
Tahfizh; c)PembayaransampaidenganRp.50.000.000,-(limapuluhjuta
rupiah)kepadasatupesantrentahfizhdapatmenggunakan mekanisme UP/TUP
melalui PPK dan BPP khusus dana BOPT;
d)Dalamhalpembayarankepadasatupesantrentahfizhmelebihi
Rp.50.000.000,-(limapuluhjutarupiah)tidakdapatdilakukan
denganLS,dapatdilakukanUPolehPPKsetelahmendapat
persetujuandariDirekturJenderalPerbendaharaanatas permintaan KPA;
e)BendaharaPengeluaranmentransferdanaUP/TUPkepada
PesantrenTahfizhpengelolaDanaBOPTmelaluirekeningsesuai
kebutuhanmengacupadajumlahmajlisyangdikeloladan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Belanja BOPT; f)Penyaluran dana UP kepada Pesantren
Tahfizh oleh BPP dilakukan berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB)
yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA yang dilampiri rincian
jumlah majlis dan dana BOPT masing-masing Pesantren Tahfizh;
g)SetiapBPPmengajukanpenggantianUPmelaluiBendahara
Pesantren(BP)apabilaUPyangdikelolanyatelahdipergunakan
palingsedikit50%(limapuluhpersen),sehinggaBPdapat
melakukanpenggantian(revolving)UPyangtelahdigunakan sepanjang dana
yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA;
h)UntukBPyangdibantuolehBPP,dalampengajuanUPkeKPPN
harusmelampirkandaftarrincianyangmenyatakanjumlahuang yang dikelola
oleh masing-masing BP; i)Setiap pembayaran UP/TUP oleh BPP
berdasarkan Surat Perintah
Bayar(SPB)yangditandatanganiolehPPKatasnamaKPA,maka
SPBtersebutharusdilampiribukti-buktipengeluaranberupa
kuitansi/buktipembelian,dannota/buktipenerimaan -13-
barang/jasa,ataudokumenpendukunglainnyayangdiperlukan yang
disetujui/disahkan oleh PPK;
j)KPAdapatmengajukanTUPkepadaKepalaKPPNdalamhalsisa
UPpadaBPtidakcukuptersediadengansyaratdigunakandan
dipertanggungjawabkanpalinglamasatubulansejaktanggal SP2D
diterbitkan; k)ApabilapenggunaandanpertanggungjawabanTUPtidakdapat
dilakukandalamwaktu1(satu)bulan,makaKPAdapat
mengajukanperpanjanganwaktupertanggungjawabankepada Kepala
KPPNhingga satu bulan berikutnya; l)Dalam rangka pelaksanaan
mekanisme pencairan dana BOPT, jika
diperlukanBPPdapatmemberikanuangmukakerjakepada Pesantren Tahfizh
berdasarkan SPB, maka harus dilampiri: - Rencana pelaksanaan
kegiatan/pembayaran - Rincian kebutuhan dana - Batas waktu
pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerjam) Pengajuan
pembayaran UP/TUP pada tahap berikutnya, BP harus menyiapkan
bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BPP terhadap dana
BOPT yang telah telah dibayarkan sebelumnya; n)Atas penyaluran dana
UP/TUP kepada BP oleh BPP, harus disertai
kuitansi/buktipenerimaanataspenyalurandanaUP/TUP(bukti
transfer)senanyak2lembardenganketentuanlembarkesatu disampaikan
kepada BPP sebagai bukti bahwa dana UP/TUP telah
diterimaolehBPdanlembarkeduadisimpanolehBendahara Pengeluaran.
2.Mekanisme Pengambilan Dana
BOPTPengambilandanaBOPTdilakukanolehpenanggungjawabPesantren
Tahfizh(ataubendaharaBOPTpadaPesantrenTahfizh)dengan
diketahuiolehPimpinanPondok.Adapunprosedurpengambilandana
BOPTolehlembagaPesantrenTahfizhdilakukanmelaluilangkah-langkah
sebagai berikut:
a.BendaharaBOPTpadaPesantrenTahfizhmengajukanpermohonan
danaBOPTkepadaDirekturPendidikanDiniyahdanPondok Pesantren selaku
PPK dengan melampirkan SPPB, Rincian Rencana
KegiatandanAnggaranBelanjaBOPT(formatBOPT-K2),serta surat
permohonan pencairan.
b.RincianRencanaKegiatandanAnggaranBelanjaBOPTyang
diajukan,termasukrealisasianggaran(jikasudahdibelanjakan)
yangakandiajukankepadaBPPharusmengacupadapetunjuk
teknispenggunaandanaBOPT,khususnyatentangkegiatanyang boleh dan
tidak boleh dibelanjakan dari dana BOPT;-14- c.Besar dana BOPT yang
diajukan disesuaikan dengan jumlah majlis yang dikelola oleh
pesantren tahfizh; d.Jika BPP telah menyetujui Rencana Kegiatan dan
Anggaran Belanja BOPTyangdiajukanolehPesantrenTahfizh,makaBPPdapat
mentransferdanaBOPTkerekeningmasing-masingPesantren
Tahfizh;e.SetiapmengajukanpencairandanaBOPTpadaperiodetahun
berikutnya,dilakukandenganmelampirkanSPPB,Rincian
RencanaKegiatandanAnggaranBelanjaBOPT,suratpermohonan
pencairan,dansemuabuktipengeluarandaridanaBOPTyang diterima pada
periode tahun sebelumnya. -15- ALUR PENCAIRAN BOPT TAHUN 2015
K.PEMANFAATAN DANA 1.Pemanfaatan dana dibuat prosentase, 60 % untuk
membantu pemenuhan kebutuhan Biaya Personal Santri dan 40 % untuk
membantu pemenuhan kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan.
2.YangdimaksudBiayaPersonalSantriadalahbiayakebutuhanpokok
santriseperti;biayauntukmakan,minum,akomodasi,seragam,dan
lain-lainnya. Melakukan Pencairan Dana BOPT (SP2D) PPK Ditpdpontren
Pesantren Tahfizh Mengajukan Pencairan Dana BOPT PPK & BPP
Melakukan Verifikasi SPPB, RKA BOPT / LPJ BOPT PPK & BPP
membuat rekapitulasi majlis BOPT pada PP Mengajukan RKABOPT/ LPJ
KPPN Mengajukan Rekapitulasi Jumlah Majlis BOPT pada PP Mentransfer
Dana BOPT ke rekening Pesantren Tahfizh Mencairkan Dana BOPT
melalui transfer atau cahh -16-
3.YangdimaksudBiayaOperasionalPendidikanadalahuntukpenyediaan
pendanaan biaya operasional non personalia satuan pendidikan Al
Qur'an di Pesantren Tahfizh,
seperti;a.BiayaRekrutmenPeserta(Honor,KonsumsiTimRekrutmendan ATK);
b.PembinaandanPendidikandiPesantren(BiayaTutor,Biaya pendidikan,
Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai Lainnya, Biaya
Operasional, Sarana
pembelajaran);c.OrganisasiPelaksanaProgramBOPT(HonorPelaksanaanPelatihan
atau Pembimbingan penyelenggaraan program Pelaporan).
4.PemanfaatandanauntukprogramprogramBOPTtidakdibenarkan untuk:
a)Disimpandenganmaksuddibungakandan/ataumendapatkan keuntungan bagi
hasil; b)Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud
mendapatkan keuntungan; c)Dipinjamkan kepada pihak lain;
d)Membiayaikegiatanpenunjangyangtidakadakaitannyadengan
operasionalprogramBOPT,misalnyaiurandalamrangkaperayaan hari besar
nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
e)Membayarbonus/insentifdantransportasirutinuntuktenaga
pendidikdantenagakependidikanpesantren,kecualibiayayang dibayarkan
sebagai honor tutor; f)Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana
dan prasarana pesantren; g)Membangun gedung/ruangan baru;
h)Membelibahan/peralatanyangtidakmendukungprosespembinaan dan
pendidikan; i)Membiayaikegiatanyangtelahdibiayaidarisumberdana
pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
j)MembiayaikegiatanyangtidaktermasukdalamRencanaKerjadan Anggaran
program BOPT;
k)Membiayaikegiatandalamrangkamengikutipelatihandan/atau
pendampinganyangdiselenggarakanlembagadiluarKementerian Agama.
5.SelaindaridanayangberasaldariKementerianAgama,programdapat
dibiayai dari dana yang berasal dari sumber lainnya yang tidak
mengikat,
baikdarizakat/infaq/sodaqoh(ZIS),fundrising,maupunsumberlain
yangtidakbertentangandenganketentuanperaturanperundang-undangan
yang berlaku;
6.Bilamanaterdapatsisadanapadaakhirtahunanggaranyangbukan
diakibatkandarikesalahanpenyalurandana,makadanatersebuttetapmilikkasPesantrenPelaksanaProgramBOPT,tidakdisetorkekas-17-
negara,danharusdigunakanuntukkepentinganPesantrenPelaksana Program
BOPT; 7.BungaBank/JasaGiroakibatadanyadanadirekeningPesantren
PelaksanaProgramBOPTmenjadimilikPesantrenPelaksanaProgram
BOPTuntukdigunakanbagikepentinganPesantrenPelaksanaProgram BOPT.
8.ApabilapesertaprogramBOPTmerupakanpenerimamanfaatdari
programbeasiswa/bantuanlainyangberasaldaridanapemerintah
(APBN/APBD),pemanfaatandanakegiatanBOPTbersifatmenambahkan
dan/ataumelengkapipembiayaanyangjugadicakupolehdanayang berasal
dari program beasiswa/bantuan lain tersebut.
9.Tidakdiperkenankanadanyapenghitunganganda(double-counting)
terhadapitempembiayaandenganjenisdanjumlahyangsama,dari sumber dana
yang berbeda. L.Perpajakan
1.PelaksanaprogramBOPTadalahtidaktermasuksebagaipihakyang ditunjuk
sebagai pemungut Pajak Penghasilan (Pesantren Tahfizhh) Pasal
22dan/atauPajakPertambahanNilai(PesantrenTahfizhN),maka
ketentuanperpajakandalampemanfaatandanaprogramBOPTadalah sebagai
berikut: a)TidakmempunyaikewajibanmemungutPesantrenTahfizhh
Pasal22sebesar1,5%,karenatidaktermasuksebagaipihak yang ditunjuk
sebagai pemungut Pesantren Tahfizhh Pasal 22;
b)MembayarPesantrenTahfizhNyangdipungutolehpihak
penjual/penyediabarang/penyediajasayangmerupakanPengusaha Kena
Pajak (PKP)
c)Ataspembelianbuku-bukupelajaranumum,kitabsucidanbuku-buku
pelajaran agama, Pesantren TahfizhN yang terutang dibebaskan;
d)Pajakyangdikenakanataspenghasilanorangpribaditerkaithonor
tutorberdasarkanketentuanpadaPeraturanDirekturJenderalPajak
NomorPer-31/PJ/2012TentangPedomanTeknisTataCara
Pemotongan,PenyetoranDanPelaporanPajakPenghasilanPasal21 Dan/Atau
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa,DanKegiatanOrangPribadi,atauperaturan pengganti/perubahannya.
2.Pelaksana program BOPT wajib melaporkan dan menyetorkan pajak
yang dipungut berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
M.Penatausahaan Pemanfaatan Dana
1.PelaksanaprogramBOPTwajibmenatausahakansetiappemanfaataan dana
yang berasal dari dana program BOPT-18-
2.Penatausahaanpemanfaatandanadilaksanakansekurangnyadalam bentuk
pembukuan arus dana keluar/masuk, serta penatausahaan bukti
pemasukan dan pengeluaran.
3.Pembukuanaruskaskeluar/masukdilaksanakandenganpencatatan
secarajelassetiaptransaksikeuangandalambukukasataubentuk pencatatan
lain, sekurangnya meliputi:
a)Penerimaan(aruskasmasuk),berupapenerimaandaripenyalurdana
(danaprogramBOPTatausumberdanalain),danpenerimaandari pemungutan
pajak.
b)Pengeluaran(aruskaskeluar),berupapengeluaranataspengadaanbarang/jasadalamrangkarekrutmenpeserta,pembinaanmasa
transisi,pembinaandanpendidikandipesantren,biayapengelolaan
programBOPT,biayahiduppesertaselamamengikutiprogramBOPT, bea
materai, dan pengeluaran dari setoran pajak.
4.Penatausahaanbuktipemasukandanpengeluarandilaksanakan sekurangnya
meliputi: a)Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran harus
didukung dengan bukti/kuitansi yang sah; b)Bukti pengeluaran uang
dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai
dengan ketentuan bea materai:
1)TransaksidengannilaimominalsampaiRp.250.000,-(duaratus lima puluh
ribu rupiah) tidak dikenai bea meterai;
2)TransaksidengannilainominalantaraRp.250.000,-(duaratus
limapuluhriburupiah)sampaidenganRp1.000.000,-(satujuta
rupiah)dikenaibeameteraidengantarifsebesarRp3.000,-(tiga ribu
rupiah);
3)TransaksidengannilainominallebihbesardariRp.1.000.000,-(satujutarupiah)dikenaibeameteraidengantarifsebesarRp
6.000,- (enam ribu rupiah). c)Uraian pembayaran/pengeluaran dalam
bukti/kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukkannya;
d)Uraiantentangjenisbarang/jasayangdibayardapatdipisahdalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi;
e)Setiapbuktipembayaran/pengeluaranharusdiketahuidandisetujui oleh
penanggung jawab Program BOPT dan telah lunas dibayar;
f)Setiappemasukanharusdiketahuiolehpenanggungjawabprogram BOPT;
g)Apabilaterdapatpengeluaranberupapembelianyangtidakdapat
diperolehbukti/kuitansiyangsah,makabuktipengeluarandapat berupa
kuitansi biasa yang disertai dengan pernyataan kesediaan dari
yangmelakukanpembelianuntuksewaktu-waktudiperiksauntuk
keperluanpemeriksaan/auditkeuanganterkaitdenganpengeluaran
tersebut; -19- h)Segala jenis bukti pemasukan dan pengeluaran harus
disimpan sebagaibahan bukti dan bahan laporan. N.Pertanggungjawaban
1.Pertanggungjawabandanabantuandilaksanakandengantertib
administrasi,transparan,akuntabel,tepatwaktu,tepatsasaran,tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
2.PesantrenTahfizhbertanggungjawabataspelaksanaanpenyalurandana
belanja bantuan.
a.Untukmenjaminakuntabilitasdantransparansipenyalurandana
belanjabantuan,PesantrenTahfizhharusmenyusunlaporan
pertanggungjawaban kepada KPA.
b.Laporantersebutberupalaporantertulis,sekurangnyamemuatjumlah
pagubantuan,realisasibantuanyangtelahdisalurkan,dansisadana
bantuanyangdisetorkankeRekeningKasUmumNegara,serta lampiran, berupa
salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional
Lembaga Pendidikan Al-Qurn Tahun Anggaran 2015, serta salinan Tanda
Terima Bantuan dari masing-masing penerima bantuan.
c.Laporanpertanggungjawabantersebutdilampirkansebagaisuplemen pada
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
3.Penerimabantuanbertanggungjawabmutlakterhadappelaksanaandana
bantuan yang di terimanya.
4.Untukkeperluanpengawasan/monitoringdanevaluasi,PesantrenTahfizh
dapatmemintaLaporanPertanggungjawabanPenerimaBantuankepada penerima
bantuan, dengan ketentuan: a.Laporan tersebut berupa laporan
tertulis, yang sekurangnya memuat: (1)Identitas Penerima Bantuan.
(2)Jenis Bantuan Yang Diterima. (3)Jumlah Bantuan Yang Diterima.
(4)Pemanfaatan Dana Bantuan.
b.LaporandapatdibuatdenganFormatLaporanPertanggungjawaban Penerima
Bantuan sebagaimana terlampir dalam Petunjuk Teknis ini.
c.Laporandapatdisampaikanolehmasing-masingpenerimabantuan,
atausecarakolektifmelaluiBidangKanwilKemenagPropinsimelalui layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat: Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Gedung
Kementerian Agama Pusat Lt. 6 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3
4Jakarta Pusat 10710 -20- BAB III PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN AL-QURNDALAM BENTUK OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN AL-QURN A.Pengertian dan Tujuan Program Bantuan1.
PengertianBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-Qurnadalah
bantuanoperasionalpendidikanyangdiberikanolehDirektoratPendidikan
IslamCq.DirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantrenkepada
LembagaPendidikanAl-Qurngunamembantuprosespenyelenggaraan
pendidikan. 2.
TujuanBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-Qurnadalahuntuk
penyediaanpendanaanbiayaoperasionalnonpersonaliasatuanpendidikan
AlQur'andiTKQ/TPQdanPesantrenTahfizhsebagaipelaksanapendidikan
Keagamaan Islam. B.Sasaran dan Kriteria Penerima Program Bantuan 1.
SasaranBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-Qurnadalah
LembagaTKQ/TPQdanPesantrenTahfizhAl-Qur'anyangtidakterikat Kontrak
Prestasi dengan Program 10.000 Santri Hafizh Al Qur'an. 2.
KriteriapenerimaBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-Qurn adalah;
a.TerdaftarpadaKantorKementerianAgamaKab./Kotasetempat
dibuktikandenganpiagamNomorStatistikPondokPesantren(NSPP)
dan/ataumendapatkanrekomendasidariKantorKementerianAgama
Kab./KotaatauKantorWilayahKementerianAgamaPropinsi,yang
menyatakankeberadaan,keaktifan,dankelayakansebagailembaga penerima
bantuan. b.Memiliki akte notaris pendirian yayasan/lembaga.
c.Mengajukan proposal bantuan dengan kelengkapan sebagai berikut;
1)Surat Permohonan dari Pimpinan/Pengasuh lembaga;
2)SuratRekomendasidariKantorKementerianAgamaKabupaten/Kota dan
Kantor Kementerian Agama Provinsi; 3)Profil lembaga; 4)Rencana
Kerja dan Anggaran; 5)Salinan Izin Operasional lembaga yang masih
berlaku; 6)Salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga; 7)SalinanBukuRekeningBank/Posatasnamalembaga,dilampirkan
dengansuratpernyataan/keteranganbank/posyangbersangkutan yang
menerangkan bahwa rekening tersebut dalam keadaan aktif. C.Alokasi
AnggaranBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015
dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.
3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah). -21-
Alokasitersebutdirencanakanuntukdisalurkankepada300lembaga
pendidikanAl-Quran(PesantrenTahfizhAl-QurandantamanpendidikanAl-Quran)dalamrangkapenguatankelembagaanpenyelenggaraprogram
pendidikan Al-Quran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
ketercukupan anggaran. D.TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA
BANTUAN1.Pengajuan Calon Penerima Bantuana.Pengajuan calon penerima
bantuan dilakukan dengan beberapa cara:
(1)Pengajuanlangsungolehcalonpenerimabantuandalambentuk proposal
yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
(2)PengajuanolehKantorKementerianAgamaKab./Kotamelalui Bidang
Kanwil Kemenag Propinsi. (3)Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan
langsung. (4)Pengajuan berdasarkan kebijakan program. b.Pengajuan
dilakukan secara tertulis, ditujuan kepada Pesantren Tahfizh.
2.Seleksi Calon Penerima
Bantuana.PPKmerekapitulasipengajuanbantuanberupaDaftarPengajuan
Bantuan Tahun Anggaran 2015, yang sekurangnya memuat: (1)Nama
lembaga; (2)Alamat lengkap lembaga; (3)Sasaran bantuan; (4)Nama
pimpinan dan pendiri lembaga yang mengajukan permohonan bantuan;
(5)Jumlah santri. (6)Keterangan Kelengkapan persyaratan
bantuan(Ada/Tidak)
-PiagamNomorStatistikLembagadan/atausuratrekomendasi
KantorKementerianAgamaKab./KotaatauKantorWilayah
KementerianAgamaPropinsi,yangmenyatakankeberadaan, keaktifan, dan
kelayakan lembaga penerima bantuan. -Akta Notaris pendirian
yayasan/lembaga. -Surat Referensi dari bank/pos terkait yang
menyatakan rekening tersebut dalam keadaan aktif. (7)Jenis usulan
bantuan. b.SeleksidilakukanolehPPKberupahasilpengajuancalonpenerima
bantuan berdasarkan Daftar Pengajuan Bantuan Tahun Anggaran 2015.
c.Seleksi dilakukan berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan.
d.Untukmendapatkandatayangvalid,DaftarCalonPenerimaBantuan
OperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015 diverifikasi
dengan cara:
(1)PPKmemberikantugasverifikasikelengkapandatacalonpenerima
bantuan, atau;
(2)PPKmemberikantugasperjalanandinasverifikasicalonpenerima
bantuanmelaluikunjungankelokasicalonpenerimabantuan
denganmekanismePerjalananDinasDalamNegeri,untukmelihat -22-
kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga sebagai penerima
bantuan , atau;
(3)PPKberkoordinasidenganKantorKementerianAgamaKab./Kota melalui
Bidang Kanwil Kemenag Propinsi untuk mendapat kebenaran
datapengajuandankelayakanpondokpesantrensebagaipenerima bantuan.
e.Hasil verifikasi berupa:
(1)DokumenInstrumenVerifikasiyangberisiketerangantentang
kesesuaiandenganpersyaratanpenerimabantuandankelayakan
sebagaipenerimabantuanapabilaverifikasidilakukanmelalui perjalanan
dinas verifikasi calon penerima bantuan.
(2)SuratRekomendasiKantorKementerianAgamaKab./Kotamelalui
BidangKanwilKemenagPropinsiyangberisiketerangantentang
kesesuaiandenganpersyaratanpenerimabantuandankelayakan sebagai
penerima bantuan bagi lembaga pendidikan Al-Qurn dalam Daftar Calon
Penerima Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qurn Tahun
Anggaran 2015pada wilayahnya.
f.PPKmenelaahhasilverifikasidankemudianmelaporkanhasilseleksi
kepada KPA. g.KPA menelaah laporan hasil seleksi dengan:
(1)memastikan kebenaran proses seleksi.
(2)memastikankelayakandanketepatansasarancalonpenerima bantuan
berdasarkan kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
h.HasilpenelaahanKPAdiserahkankepadaPPKuntukdisesuaikan
seperlunya,danmenyusunSuratKeputusanPenetapanPenerima
BantuanBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahun Anggaran
2015. 3.Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuana.Berdasarkan
hasil seleksi calon penerima bantuan Bantuan Operasional
LembagaPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015,PPKmenyusun
draftSuratKeputusanPenetapanPenerimaBantuanBantuan Operasional
Lembaga Pendidikan Al-Qurn Tahun Anggaran 2015yang paling sedikit
memuat: (1)Tujuan pemberian bantuan; (2)Bentuk bantuan yang
disalurkan; (3)Identitas penerima bantuan; (4)Nilai uang bantuan.
b.PPK memastikan calon penerima bantuan dalam draft Surat Keputusan
Penetapan Penerima Bantuan Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan
Al-QurnTahunAnggaran2015telahmemenuhipersyaratanpenerima bantuan,
dan memiliki semua dokumen yang diperlukan.
c.DraftSuratKeputusanPenetapanPenerimaBantuanBantuan
OperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015
diserahkankepadaSekretarisDirektoratJenderalPendidikanIslam untuk:
(1)PengoreksianformatdanteknisdraftSuratKeputusanPenetapan Penerima
Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qurn Tahun Anggaran 2015;
-23- (2)HasilpengoreksiankemudiandiserahkankepadaPPKuntuk
penyusunanSuratKeputusanPenetapanPenerimaBantuan Operasional
Lembaga Pendidikan Al-Qurn Tahun Anggaran 2015.
d.PPKmenyusunSuratKeputusanPenetapanPenerimaBantuan
OperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015untuk kemudian
diserahkan kepada KPA untuk disahkan.
e.SuratKeputusanPenetapanPenerimaBantuanBantuanOperasional
LembagaPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015yangdisahkan merupakan
dasar pemberian bantuan kepada penerima bantuan.
f.Untukmempercepatpemberianbantuan,SuratKeputusanPenetapan
PenerimaBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahun Anggaran
2015 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang
telah memenuhi persyaratan. 4.Pencairan dan Pemanfaatan Dana
Bantuana.Pencairandanabantuandapatdilakukansecarabertahapkepada
penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan. b.Pencairan
bantuan Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qurn
TahunAnggaran2015dilaksanakanmelaluipembayaranUPdari Rekening Kas
Umum Negara ke rekening Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren. (sebagaimana proses pencairan dan pengambilan dana BOPT
di BAB II juknis ini)
c.DanaBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahun Anggaran 2015
tidak untuk: (1)Dikembalikan kepada pemberi bantuan, dan/atau
(2)Diambil hasilnya oleh pemberi bantuan.
d.DanaBantuanOperasionalLembagaPendidikanAl-QurnTahun Anggaran 2015
yang dipergunakan oleh penerima bantuan untuk: 1)Pembelian Alat
Tulis Kantor dan barang habis pakai; 2)Pembayaran rekening listrik,
air, dan telepon; 3)Pembayaran biaya transportasi ustadz;
4)Pembelian buku ajar. E.PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN1.
Pertanggungjawaban dana bantuan dilaksanakan dengan tertib
administrasi,
transparan,akuntabel,tepatwaktu,tepatsasaran,tepatjumlahdan
terhindar dari penyimpangan. 2. PPK bertanggung jawab atas
pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan. 3.
Untukmenjaminakuntabilitasdantransparansipenyalurandanabelanja
bantuan, PPK harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA.
4. Laporan tersebut berupa laporan tertulis, sekurangnya memuat;
a.Jenis bantuan; b.Jumlah pagu bantuan; c.Realisasi Pemanfaatan
bantuan yang telah disalurkan;d.Lampiran, berupa salinan Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan
Al-Qurn Tahun Anggaran 2015;e.Salinan Tanda Terima Bantuan dari
masing-masing penerima bantuan.
5.Penerimabantuanbertanggungjawabmutlakterhadappelaksanaandana
bantuan yang di terimanya. -24-
6.LaporandapatdibuatdenganFormatLaporanPertanggungjawaban Penerima
Bantuan sebagaimana terlampir dalam Petunjuk Teknis ini.
7.Laporandapatdisampaikanolehmasing-masingpenerimabantuanatau
secarakolektifmelaluiBidangKanwilKemenagPropinsimelaluilayanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat: Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Gedung
Kementerian Agama Pusat Lt. 6 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3
4Jakarta Pusat 10710 -25- BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN AL-QURNDALAM BENTUK BANTUAN INSENTIF GURU
PENDIDIKAN AL-QURN A.Pengertian dan Tujuan Program
Bantuan1.PengertianBantuanInsentifGuruPendidikanAl-QurnTahunAnggaran
2015 adalah program bantuan personalia yang diberikan Direktorat
Jenderal
PendidikanIslamCq.DirektoratPendidikanDiniyahdanPondokPesantren
kepadagurupendidikanAl-QurndiTKQ/TPQdanguruAl-Qurndi Pesantren
Tahfizh Al-Qurn untuk meningkatkan kinerja dan pengabdiannya dalam
mengajar. 2.TujuanProgramBantuanInsentifGuruPendidikanAl-QurnTahun
Anggaran2015adalahuntukpeningkatankesejahteraandanpeningkatan
kompetensiguru.PengunaandanaBantuanInsentifPendidikanAl-Qurn
TahunAnggaran2015meliputi:(1)Pembiayaankesejahteraanguru
TKQ/TPQ,(2)Pembayarantransportasiguru,(3)PembelianATKataubuku
yangberkaitandenganpendidikandiTKQ/TPQ,(4)Menstimulasidukungan
danpartisipasimasyarakatdalampenyelenggaraanpendidikanAlqurandi
Pesantren Tahfizh Al-Quran dan TKQ/TPQ. B.PEMBERI BANTUANPemberi
BantuanBantuan Insentif Pendidikan Al-Qurn Tahun Anggaran 2015
adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktorat
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pendidikan Kementerian Agama RI.
C.PENERIMA BANTUANPenerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan
Al-Quran adalah guru pendidikan Al-Qurn di TKQ/TPQ dan guru Al-Qurn
di Pesantren Tahfizh Al-Qurn. D.ALOKASI ANGGARAN
BantuanInsentifPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015dibiayaidengan
DIPADirektoratJenderalPendidikanIslamKementerianAgamaRITahun
Anggaran 2015 sejumlah Rp. 3.350.000.000.- (tiga milyar tiga ratus
lima puluh
jutarupiah).Alokasitersebutdirencanakanuntukdisalurkankepada1000
guru pendidikan Al-Qurn di TKQ/TPQ dan guru Al-Qurn di Pesantren
Tahfizh Al-Qurn.
PengalokasianBelanjaBantuanterpisahdariunsurbiayaoperasionalsatuan
kerjapenyelenggarabantuan,biayapencairandanpenyaluranbantuan,serta
biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa, yang
dialokasikan
sebagaiBelanjaBarang,danunsurbiayaperjalanandinasverifikasiserta
pengawasan yang dialokasikan sebagai Belanja Perjalanan.
E.PERSYARATAN PENERIMA
BANTUANPersyaratanpenerimabantuanBantuanInsentifPendidikanAl-QurnTahun
Anggaran 2015 sebagai berikut:
1.Guru/UstadzdiLembagaTKQ/TPQ/TQAdanPesantrenTahfizhyang terdaftar
pada Kantor Kementerian Agama tingkat Kab/Kota;-26- 2.Tidak
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 3.Guru/Ustadz
mengajukan permohonan bantuan secara pribadi atau kolektif
dariKanwil/Kab/Kota/LembagaPembina/LembagaTKQdanTPQAktif
menyelenggarakan kegiatan pendidikan Alquran. 4.Melampirkan foto
copi rekening aktif. F.TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA
BANTUAN1.Pengajuan Calon Penerima Bantuana.Pengajuan calon penerima
bantuandilakukan dengan beberapa cara: (1)Pengajuan langsung oleh
calon penerima bantuan dalam bentuk proposal yang ditandatangani
oleh pimpinan lembaga.
(2)PengajuanolehKantorKementerianAgamaKab./Kotamelalui Bidang
Kanwil Kemenag Propinsi. (3)Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan
langsung. (4)Pengajuan berdasarkan kebijakan program.
b.Pengajuandilakukansecaratertulis,ditujuankepadaPesantren Tahfizh.
2.Seleksi Calon Penerima
Bantuana.PPKmerekapitulasipengajuanbantuanberupaDaftarPengajuan
BantuanTahun Anggaran 2015, yang sekurangnya memuat: (1)Nama Guru;
(2)Alamat lengkap Guru; (3)Sasaran bantuan; (4)Nama lembaga;
(5)Alamat lembaga; (6)Nama bank; (7)Nama rekening bank; (8)Nomor
rekening bank; (9)Jenis usulan bantuan.
b.SeleksidilakukanolehPPKberupahasilpengajuancalonpenerima
bantuanberdasarkanDaftarPengajuanBantuanTahunAnggaran 2015.
c.Seleksi dilakukan berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan.
3.Untukmendapatkandatayangvalid,DaftarCalonPenerimaBantuan
InsentifPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015diverifikasidengan cara:
(1)PPK berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota
melaluiBidangKanwilKemenagPropinsiuntukmendapat
kebenarandatapengajuandankelayakanlembagadimanaguru tersebut
mengabdi; (2)PPKmeverifikasiberkaspengajuandenganbenardanpenuh
ketelitian.
4.HasilverifikasiberupaDokumenInstrumenVerifikasiyangberisi
keterangan tentang kesesuaian dengan persyaratan penerima bantuan.
5.PPKmenelaahhasilverifikasidankemudianmelaporkanhasilseleksi
kepada KPA. 6.KPA menelaah laporan hasil seleksi dengan: -27-
(1)memastikan kebenaran proses seleksi.
(2)memastikankelayakandanketepatansasarancalonpenerima
bantuanberdasarkankebijakanpengembanganpendidikan Islam.
7.HasilpenelaahanKPAdiserahkankepadaPPKuntukdisesuaikan seperlunya,
dan menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima BantuanBantuan
Insentif Guru Pendidikan Al-Quran Tahun Anggaran 2015. 8.Penetapan
dan Pengesahan Penerima
Bantuana.BerdasarkanhasilseleksicalonpenerimabantuanBantuanInsentif
GuruPendidikanAl-QuranTahunAnggaran2015,PPKmenyusun draft Surat
Keputusan Penetapan Penerima BantuanBantuan Insentif
PendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015yangpalingsedikit memuat:
(1)Tujuan pemberian bantuan; (2)Bentuk bantuanyang disalurkan;
(3)Identitas penerima bantuan; (4)Nomor rekening bank; (5)Nilai
uang bantuan. b.PPK memastikan calon penerima bantuan dalam draft
Surat Keputusan
PenetapanPenerimaBantuanBantuanInsentifPendidikanAl-Qurn Tahun
Anggaran 2015 telah memenuhi persyaratan penerima bantuan, dan
memiliki semua dokumen yang diperlukan. c.Draft Surat Keputusan
Penetapan Penerima BantuanBantuan Insentif
PendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015diserahkankepada Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk:
(1)PengoreksianformatdanteknisdraftSuratKeputusan Penetapan
Penerima BantuanBantuan Insentif Guru TPQ Tahun Anggaran 2015.
(2)HasilpengoreksiankemudiandiserahkankepadaPesantren
TahfizhuntukpenyusunanSuratKeputusanPenetapan
PenerimaBantuanBantuanInsentifGuruPendidikanAl-Qurn Tahun Anggaran
2015.
d.PPKmenyusunSuratKeputusanPenetapanPenerimaBantuanBantuanInsentifPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015untuk
kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan. 9.Surat Keputusan
Penetapan Penerima BantuanBantuan Insentif Pendidikan Al-Qurn Tahun
Anggaran 2015 yang disahkan merupakan dasar pemberian bantuankepada
penerima bantuan. 10.
Untukmempercepatpemberianbantuan,SuratKeputusanPenetapan
PenerimaBantuanBantuanInsentifPendidikanAl-QurnTahunAnggaran
2015dapatdilakukansecarabertahapbagipenerimabantuanyangtelah
memenuhi persyaratan. G.PENCAIRAN BANTUAN
a.Pencairandanabantuandapatdilakukansecarabertahapkepada penerima
bantuan yang telah memenuhi persyaratan.
b.PencairanbantuanBantuanInsentifPendidikanAl-QurnTahun
Anggaran2015dilaksanakanmelaluipembayaranlangsung(LS)dari -28-
RekeningKasUmumNegarakerekeningpenerimabantuanpada
bank/posataudariRekeningKasUmumNegarakerekeningBank/Pos
penyalursesuaiketentuandalamPeraturanMenteriKeuanganyang
mengaturtentangBelanjaBantuanpadaKementerianNegara/Lembaga
danPeraturanMenteriAgamayangmengaturtentangMekanisme
PelaksanaanPembayaranAtasBebanAPBNdiLingkunganKementerian Agama.
c.DanaBantuanInsentifPendidikanAl-QurnTahunAnggaran2015tidak untuk:
(1)Dikembalikan kepada pemberi bantuan, dan/atau; (2)Diambil
hasilnya oleh pemberi bantuan. H.PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN1.Pertanggungjawabandanabantuandilaksanakandengantertib
administrasi,transparan,akuntabel,tepatwaktu,tepatsasaran,tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan. 2.PPK bertanggung jawab
atas pelaksanaan penyaluran dana belanja
bantuana.Untukmenjaminakuntabilitasdantransparansipenyalurandana
belanjabantuan,PesantrenTahfizhharusmenyusunlaporan
pertanggungjawaban kepada KPA.
b.Laporantersebutberupaberitaacarapenerimaanbantuanoleh penerima
bantuan, sekurangnya memuat;(1)Identitas Penerima Bantuan; (2)Jenis
Bantuan Yang Diterima; (3)Jumlah Bantuan Yang Diterima;
(4)Pemanfaatan Dana Bantuan.
c.Beritaacaratersebutditandatanganiolehpenerimadiatasmaterei 6000.
3.BeritaacaradapatdisampaikanOlehmasing-masingpenerimabantuan
atausecarakolektifmelaluiBidangKanwilKemenagPropinsimelalui layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat: Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Gedung
Kementerian Agama Pusat Lt. 6 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3
4Jakarta Pusat 10710 -29- BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT A.PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
1.KPAmenyelenggarakanpengendalianinternterhadappelaksanaan
pengelolaan dana yang berada dalam penguasaannya; 2.Dalam rangka
pengawasan penyaluran dana belanja bantuan, KPA dapat melakukan
koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional. B.LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT 1.Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk:
a.Membangunketerbukaandanpartisipasipublikdalamrangka pelaksanaan
public accountability dan mewujudkan good governance di lingkungan
Kementerian Agama; b.
Meningkatkanperanmasyarakatsebagaibentukpengawasanmelekat oleh
masyarakat; serta
c.Mengetahuideteksidiniterhadappenyimpangandanmencarisolusi
terbaik. 2.Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara: a.Masyarakat
dapat melaporkan secara langsung ataupun tertulis ke: Direktorat
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cq. Sub Direktorat
Pendidikan Diniyah Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 6 Jl.
Lapangan Banteng Barat No. 3 4 Jakarta Pusat 10710 DKI Jakarta b.
Masyarakatdapatmelaporkansecaraonlinemelaluisaluran pengaduan pada
portal www.kemenag.go.id.
3.Masyarakatpelaporharusdapatmenunjukkanbukti-buktipengaduan,
sepertifoto,dokumen,ataubuktilainyangsahdandapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. -30- BAB VII PENUTUP
DemikianPetunjukTeknisinikamisusununtukdapatdigunakansebagai acuan
bagi pengelolaan Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan Al-Qurn
Tahun
Anggaran2015.Ketentuanlebihlanjutmengenaihal-halyangperludijabarkan
lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam
petunjuk teknis ini. DIREKTUR JENDERAL, KAMARUDDIN AMIN 1 LAMPIRAN
BOPT SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN*)Tentang pemberian Bantuan
Operasional Pesantren Tahfizh (BOPT untuk biaya operasional program
beaSantri 10.000SantrihafizhdiPesantrenPenyelenggaraTahfizhAl-Quran
.,Desa, Kecamatan., Kab/Kota., padaharitanggal.bulan.tahun
..............................., yang bertanda tangan di bawah ini
:1. Nama
:.............................................................................................................................................................Jabatan
:.............................................................................................................................................................Alamat
:.............................................................................................................................................................Sebagai
Pejabat Pembuat KomitmenProgram BOPT Kantor Kementerian Agama RI
**, berdasarkan SK Nomor:
............................................... tanggal
............................, selanjutnya disebut sebagai Pihak
Pertama.2. Nama
:.............................................................................................................................................................
Jabatan : Penanggung Jawab Pesantren Tahfizh
...............................................................................................
Alamat
:.............................................................................................................................................................
Bertindak atas nama Pesantren Tahfizh, selanjutnya disebut sebagai
Pihak Kedua.Kedua belah pihak setuju dan bersepakat mengenai
pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut
:a. Jenis Pekerjaan :Mengelola dana Bantuan Operasional Pesantren
Tahfizhb.Jumlah
Santri:.........................................................................................................................
c. Jumlah Bantuan :Rp
...........................................................................................................................
d. Batas Waktu Pelaksanaan
:.............................................................................e.
Tata Cara Pembayaran
:PembayarandilakukandengancaraUP/TUP/LsberdasarkanSurat Keputusan
Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.f.Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan
serta melaporkan kegiatannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen
g.Pihak kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang
penggunaan dana yang bersumber dari dana BOPT maupun yang berasal
dari sumber lain.h. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan
evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua akan dikenai sanksi
atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib
menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara. Pihak
Pertama : Pihak Kedua :Pejabat Pembuat KomitmenPenanggung Jawab
Pesantren tahfizh Materai Rp. 6.000
.......................................
....................................... *) Dibuat rangkap 2 (dua),
1 untuk dikirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (yang bermaterai), 1
untuk Pesantren Tahfizh,.**)Sesuaikan dengan kebjakan Formulir
BOPT01 Ditandatangani oleh Penanggungjawab Pesantren Tahfiz dan Tim
Manajemen BOPT Pusat PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SANTRI PESANTREN
TAHFIZH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: Jabatan:
Penanggungg Jawab Pesantren Tahfizh Menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa: Nama Pesantren Tahfizh: NSP: Alamat Pesantren Tahfizh: Tahun
Anggaran: Kabupaten/Kota: Provinsi: memiliki jumlah santri sebagai
berikut: Jumlah Santri Jumlah MajlisJenis KelaminUsia Lk2P18 Th
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya Penanggung Jawab Pesantren Tahfizh
Materai6000 Formulir BOPT 02 Dibuat oleh Pesantren Tahfizh Dikirim
ke Tim Manajemen BOPT Provinsi dan Pusat SURATPERNYATAAN
PENGIRIMANNOMORREKENINGPESANTREN TAHFIZH
Padahariini,tanggal..........................kamikirimkansalinanhalamanpertamaBukuTabunganBank
................................. alamat Bank
....................................................... atas nama
Pesantren Tahfizh : Nama Pesantren Tahfizh:
.................................................................................................................................................
NSP:..................................................................................................................................................Alamat
Pesantren Tahfizh
:................................................................................................................................................Jalan
...............................................................................................................................................
Kel/Desa
........................................................................................................................................
Kecamatan
....................................................................................................................................
Kab/Kota
........................................................................................................................................No
Rekening
:..................................................................................................................................................
Atas Nama : 1. Jabatan
....................................................................................................................................2.
Jabatan
....................................................................................................................................
Nomor telepon yang bisa dihubungi jika fax yang kami kirimkan
kurang jelas :1. No.
...............................................................
Telp.
..........................................................................................................
2.
No...............................................................
Telp.
..........................................................................................................
3.
No...............................................................
Telp.
..........................................................................................................
Yang Mengirimkan ( ........................................ )
NamaPesantrenTahfizhNSPAlamatTahunkeKab/KotaProvinsiNo. Nama
NomorInduk TanggalLahir Kelas
NamaIbuKandung123456789dst.,TaggalPenanggungJawabPesantren.LampiranFormulirBOPT03DibuatolehPesantrenTahfizhdandikirimkeTimManajemenBOPTdanPusat::::::
DATAPESANTRENTAHFIZHALQUR'ANKEMENTERIANAGAMA NONAMAPESANTRENALAMAT
PROVINSIPJPROGRAMNOHPJMLMAJLISNAMABANKNAMAREKNOREKCABANG1 2 3 dst
Mengetahui, ., tanggalPenanggungjawab BOPT Provinsi ..Ketua
Pelaksana BOPT Provinsi .. NIP.NIP. FORMULIR BOPT-04 Dibuat oleh
Tim BOPT Provinsi Dikirim ke Tim BOPT Pusat LEMBAR PENCATATAN
PERTANYAAN/KRITIK/SARAN 1. Identitas Penanya/Pemberi Sarana. Nama
:.....................................................................................................................................................b.
Alamat
:.....................................................................................................................................................
2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran
:..................................................................................................................
3. Uraian Pertanyaan/Saran :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Penerima Pertanyaan/Saran :
.....................................................................................................................................
5. Tindak Lanjut Saran :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...........................................20__Melaporkan :Tim
Manajemen BOPT Prov/Pesantren Tahfizh,
................................................................
FORMULIR BOPT-05 Diisi oleh Tim Manajemen BOS Prov dan Pesantren
LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Identitas Pengadua.Nama
:........................................................................................................................................................b.Alamat
:
.........................................................................................................................................................
2. Tanggal Terima Pengaduan
:..................................................................................................................................
3. Lokasi Kejadiana. RT/RW/Dusun
:......................................................................................................................................b.
Desa/Keluarahan:......................................................................................................................................c.
Kabupaten/Kota
:......................................................................................................................................d.
Provinsi :
.......................................................................................................................................
4. Uraian Pengaduan :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : 6. Penyelidik
:...........................................................................................................................................................
7. Temuan :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................8.
Keputusan/Rekomendasi :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................9.
Pelaksanaan Keputusan :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................10.Tanggal
pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan dan pelaksanaan
keputusan :............................ 11.Dokumen yang diterima :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................20__Melaporkan:Tim
Manajemen BOPT Prov/Pesantren Tahfizh,
................................................................
FORMULIR BOPT-06 Diisi oleh Tim Manajemen BOPT Prov dan Pesantren
Tahfizh CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA BOPT TAHUN ANGGARAN Jumlah
majlis :........... majlis Jumlah Dana BOPT : Rp......... Rencana
Penggunaan Dana BOPT di Pesantren ............NOKomponenJumlah Dana
(Rp) TOTAL Penanggung Jawab BOPTBendahara
(....................................)
(.................................) FORMULIR BOPT-07 Dibuat oleh
PPS Dikirim ke Tim BOPT Provinsi dan Pusat CONTOH LAPORAN
PENGGUNAAN DANA BOPT TAHUN ANGGARAN ............ A.Pengeluaran
NoJenis PengeluaranTanggal/BulanNo. BuktiJumlah (Rp) B.Pembelian
Barang/Jasa NoBarang/Jasa yang dibeliTanggal/Bulan Nama Toko/
Penyedia Jasa No. Bukti Jumlah (Rp) Penanggung Jawab BOPTBendahara
(.......................................)
(.................................)
FORMULIR BOPT-08 Dibuat oleh Pesantren Tahfizh Dikirim ke Tim
Manajemen BOIPT Provinsi dan Pusat BUKU KAS UMUM Nama Pesantren: .
NSP: .:Desa/Kecamatan: . Kabupaten: . Provinsi: . TanggalNo.
BuktiUraianPeneriamaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Mengetahu, .., tanggal .. Penanggung Jawab BOPT PesantrenBendahara
BOPT Pesantren (..)(..) BUKU PEMBANTU KASNama Pesantren: . NSP:
.:Desa/Kecamatan: . Kabupaten: . Provinsi: . TanggalNo.
BuktiUraianPeneriamaan (Debit) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Mengetahu, .., tanggal .. Penanggung Jawab BOPT PesantrenBendahara
BOPT Pesantren (..)(..) FORMULIR BOPT-09 Dibuat oleh Tim BOPT
PesantrenDikirim ke Tim BOPT Provinsi/ Pusat FORMULIR BOPT-10
Dibuat oleh Tim BOPT PesantrenDikirim ke Tim BOPT Provinsi/ Pusat
BUKU PEMBANTU BANK Nama Pesantren: . NSP: .:Desa/Kecamatan: .
Kabupaten: . Provinsi: . TanggalNo. BuktiUraianPeneriamaan (Debit)
Pengeluaran (Kredit) Saldo Mengetahu, .., tanggal .. Penanggung
Jawab BOPT PesantrenBendahara BOPT Pesantren (..)(..) BUKU PEMBANTU
PAJAKNama Pesantren: . NSP: .:Desa/Kecamatan: . Kabupaten: .
Provinsi: . TanggalNo. BuktiUraian Peneriamaan (Debit) Pengeluaran
(Kredit) Saldo PPNPPh 21PPh 22PPh 23 Mengetahu, .., tanggal ..
Penanggung Jawab BOPT PesantrenBendahara BOPT Pesantren (..)(..)
FORMULIR BOPT-11 Dibuat oleh Tim BOPT PesantrenDikirim ke Tim BOPT
Provinsi/ Pusat FORMULIR BOPT-12 Dibuat oleh Tim BOPT
PesantrenDikirim ke Tim BOPT Provinsi/ Pusat PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : . Jabatan :
Penanggung Jawab BOPT Pesantren .............................
Alamat : . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.BelanjaBantuanOperasionalPesantrenTahfizh(BOPT)telahdigunakandalamrangka
mendukung Bantuan Operasional Pesantren Tahfizh dan tidak untuk
keperluan pribadi. 2.Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Tahfizh
(BOPT) adalah sebagai berikut : No.WaktuPenerimaan (Rp)Penggunaan
(Rp) 1Tahun I 2Tahun II J umlah
3.Apabiladikemudianharipernyataaninitidaksesuaidengankeadaanyangsebenarnya,
saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti
rugi dan/atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnyadanbermateraicukupuntuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. (Nama Kabupaten/Kota) 20
Penanggung Jawab BOPT Pesantren .. (Nama Lengkap & Stempel)
Materai Rp. 6.000 LAMPIRAN FORMULIR BOPT-13 Dibuat oleh BOPT
Pesantren Dikirim ke Tim Manajemen BOPT Provinsi dan Pusat
REKAPITULASI PENERIMA DANA BOPT TINGKAT PROVINSI PROVINSI:
NO.KAB/KOTA ALOKASI PesantrenMajlisDana Total Mengetahui, .,
tanggalPenanggungjawab BOPT Provinsi ..Ketua Pelaksana BOPT
Provinsi .. NIP.NIP. LAMPIRAN FORMULIR BOPT-14 Dibuat oleh Tim
Manajemen BOPT Provinsi Dikirim ke Tim Manajemen BOPT Pusat
REKAPITULASI PENERIMA DANA BOPT TINGKAT NASIONAL TAHUN: NO.Provinsi
ALOKASI PesantrenMajlisDana total , ., tanggalDirektur Jenderal
Pendidikan Islam .NIP. LAMPIRAN FORMULIR BOPT-15 Diisi oleh Tim
Manajemen BOPT Pusat Untuk laporan Kepada Menteri