Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Bop Program Paket a Dan Paket b Melalui Dana Dekosentrasi Tahun 2010

iiii PETUNJUK TEKNIS iiiiiiBantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusan Pendidikan Kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2006, bahkan secara signifi kan telah membantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikan pendidikannya melalui jalur formal. Dengan demikian keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini, dan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik yang masih usia sekolah maupun usia dewasa. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifi kasi pelayanan mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran Pendidikan Kesetaraan. Untuk itulah

KATA SAMBUTAN

TIM PENYUSUN :1. Dr. Triyadi (Pengarah)2. Dr. Abdul Kahar (Fasilitator)3. Drs. Cecep Suryana (Penanggung jawab)4. Dra. Ermiati (Ketua)5. Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi (Anggota)6. Tim Forum PKBM Provinsi (Anggota)7. Tim P2-PNFI dan BP-PNFI (Anggota)

iviv PETUNJUK TEKNIS vvBantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. Pendidikan Kesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup. Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyusun Pedoman Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan yang memberikan rujukan teknis dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik.

Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pembina, penyelenggara, penulis bahan ajar, pamong belajar, dan tutor dalam memberikan layanan terbaiknya untuk program-program pendidikan kesetaraan bagi warga masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pengambil keputusan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan nasional semakin memahami arti penting dan strategisnya Pendidikan Kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional.

Jakarta, Januari 2010Direktur Pendidikan Kesetaraan,

DR. TriyadiNIP. 19520317 197903 1 002

KATA PENGANTAR

maka Pedoman Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disusun agar dapat memberikan kemudahan bagi pendidik dan penyelenggara dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2010Direktur Jenderal

Pendidikan Nonformal dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.DNIP. 19590912 198311 1 001

Jakarta, Januari 2010Direktur Pendidikan Kesetara

DR. Triyadiy

vivi PETUNJUK TEKNIS viiviiBantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

KATA SAMBUTAN ......................................................................... iiiKATA PENGANTAR ........................................................................ vDAFTAR ISI .................................................................................. vi

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang ........................................................... 1B. Dasar Hukum ............................................................. 3C. Maksud dan Tujuan .................................................... 3D. Pengertian ................................................................. 4

II. PENYELENGGARAANA. Jenis Lembaga ........................................................... 6B. Persyaratan ................................................................ 6C. Pendidik/ Tutor ........................................................... 7D. Bahan Ajar ................................................................ 7E. Peserta Didik ............................................................. 8F. Kelompok Belajar ....................................................... 9G. Program Pembelajaran ................................................ 9H. Pembiayaan ............................................................... 10I. Penjelasan Pembiayaan .............................................. 14J. Indikator Kunci Keberhasilan ...................................... 16

III. MEKANISME PENERIMA BANTUAN A. Proses Penilaian ......................................................... 17B. Tim Penilai dan Verifi kasi ............................................ 17C. Tahapan Pemberian Bantuan ....................................... 18D. Penetapan Lembaga dan Penyaluran Dana BOP ............ 19E. Kewajiban Lembaga Penyelenggara .............................. 19F. Peran dan Kewajiban Dinas Pendidikan atau P2PNFI atau

BPPNFI ........................................................................ 19

IV. PELAPORANPelaporan Penerima Dana Bantuan ..................................... 20

V. PENUTUP ................................................................................. 21

LAMPIRAN ................................................................................... 22

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

viiiviii PETUNJUK TEKNIS 11Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

A. LATAR BELAKANGPendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari Pendidikan Nonformal

dan Informal yang menyelenggarakan pendidikan umum mencakup Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Program Paket A dan Paket B secara khusus diarahkan untuk mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Sampai dengan tahun 2009 yang merupakan tahun terakhir program Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 fokus Program Paket A dan Paket B tetap konsisten terhadap penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Fakta menujukkan bahwa Program Pendidikan Pesetaraan dapat memberikan kontribusi terhadap suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Kontribusi Program Paket A dan Paket B sampai dengan tahun 2008 cukup signifi kan. Hal ini dapat ditunjukkan dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar pada tahun 2008 sebesar 0,50% untuk Program Paket A dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 3,96% untuk Program Paket B. Angka tersebut akan lebih meningkat lagi pada tahun berikutnya mengingat jumlah sasaran Program Paket A dan Paket B dari peserta didik yang DO SD/MI, DO SMP/MTs dan putus lanjut dari SD/MI ke SMP/MTs masih cukup banyak. Data Pusat Statistik Pendidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2009 proyeksi sasaran peserta didik Program Paket A adalah 785.843 orang atau 2,98% dari jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Sedangkan sasaran Program Paket B tahun 2009 adalah 635.148 orang atau sekitar 4,73% dari jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun (termasuk partisipasi masyarakat sekitar 30%).

PENDAHULUAN

BAB 1

22 PETUNJUK TEKNIS 33Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

Indikator yang paling jelas dari besarnya partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat dari perkembangan jumlah peserta Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B, yang berasal dari peserta didik program kesetaraan reguler di luar yang pindah jalur dari formal meningkat tajam dari tahun ke tahun. Peserta Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B tahun 2005 adalah; Paket A sebanyak 18.770 orang dan meningkat lebih tajam menjadi111.730 orang pada tahun 2008, dan periode pertama tahun 2009 sebanyak 56.369 orang. Sedangkan Paket B dari 103.394 orang dan meningkat menjadi 614.166 orang pada tahun 2008, dan periode pertama tahun 2009 sebanyak 309.333 orang.

Peningkatan perhatian dan peranserta masyarakat terhadap Program Paket A dan Paket B perlu diimbangi dengan upaya penyiapan kompetensi peserta didik agar memiliki kesiapan untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja, karena sebagian besar dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) untuk mengembangkan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) pada Pendidikan Kesetaraan.

Untuk membantu pelaksanaan pembelajaran akademik dan pembekalan kecakapan hidup pada Program Paket A dan Paket B, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan di Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI), Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Bantuan Rintisan Program Paket A dan Paket B, dana dekonsentrasi di setiap provinsi dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta pada Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) dalam rangka mendukung pelaksanaan model Pendidikan Kesetaraan.

Petunjuk teknis ini merupakan panduan rinci tentang pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B melalui dana dekonsentrasi tahun Anggaran 2010 serta Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI).

B. DASAR HUKUM1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada para pengelola program pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B agar:

a. memahami tentang kebijakan penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B tahun 2010.

b. memahami tatacara penetapan lembaga/satuan penyelenggara Paket A dan Paket B baik untuk kelompok belajar awal maupun lanjutan.

c. dapat melaksanakan program secara transparan/akuntabel tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Tujuana. Peserta didik Program Paket A dan Paket B baik laki-laki

maupun perempuan dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya.


b. Semua peserta didik Program Paket A dan Paket B dapat mengikuti program pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar.

c. Semua peserta didik Program Paket A dan paket B dapat menguasai kompetensi akademik dan keterampilan (pra Koperasi) untuk bekal hidup di masyarakat. Ketrampilan yang dimaksud disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

D. PENGERTIANTerkait dengan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan

khususnya untuk program Paket A setara SD/MI dan program Paket B setara SMP/MTs, perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Program Paket AProgram Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal setara SD/MI bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI.

2. Program Paket BProgram Paket B adalah program pendidikan dasar padajalur pendidikan nonformal setara SMP/MTs bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah Paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs.

3. Peserta DidikPeserta didik adalah anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang terdaftar dan mengikuti pendidikan kesetaraan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran Paket A atau Paket B.

4. Kelompok Belajar AwalKelompok Belajar Awal adalah kelompok peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Kesetaraan dan berada

pada program Paket A setara kelas/tingkat IV SD/MI dan peserta didik yang berada pada program Paket B setara kelas/tingkat VII SMP/MTs.

5. Kelompok Belajar LanjutanKelompok Belajar Lanjutan adalah peserta didik Program Paket A atau Paket B yang naik kelas/tingkat dan/atau hasil tes penempatan dari peserta didik yang baru mendaftar ke kelas/tingkat lanjutan. Kelas/tingkat lanjutan program Paket A adalah setara kelas/tingkat V VI SD/MI dan program Paket B adalah setara tingkat VIII IX SMP/MTs.

6. Tenaga PendidikTenaga pendidik untuk Pendidikan Kesetaraan adalah Tutor, Pelatih/Instruktur, Pamong Belajar atau sebutan lain yang sesuai, dan memiliki kompetensi yang memadai dilihat dari:a. Diprioritaskan bagi yang pernah mengikuti pelatihan tutorb. kualifi kasi pendidikan diharapkan minimal D2 untuk Paket A

dan D3 untuk Paket Bc. berpartisipasi dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan

Paket A dan atau Paket B.d. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang

sama untuk dapat menjadi tenaga pendidik.

7. Lembaga penyelenggaraLembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah satuan pendidikan nonformal dan atau lembaga sejenis yang berbadan hukum, memiliki ijin penyelenggaraan serta menyelenggarakan program Paket A atau Paket B sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan pada butir 2 b.

8. Nara Sumber TeknisNara Sumber Teknis adalah tenaga pendidik/tutor yang berkualifi kasi sebagai pembimbing, pelatih, dan memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan keterampilan/vokasi.


PENYELENGGARAAN

A. JENIS LEMBAGALembaga yang dapat menyelenggarakan Program Paket A dan Paket

B adalah:1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);2. UPTD yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan

Kegiatan Belajar (BPKB) dan atau sebutan lainnya yang sejenis. 3. Organisasi, Lembaga, Yayasan, Forum/paguyuban dan satuan

pendidikan sejenis baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. PERSYARATAN1. Administratif

a. Lembaga berbadan hukum memiliki Akta Notaris dan atau surat keputusan pejabat pemerintah setempat.

b. Memiliki rekening bank pemerintah yang masih aktif dibuktikan dengan referensi, dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga.

c. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Setempat.

d. Memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat

2. Teknis Operasionala. Memiliki peserta didik maksimal untuk kelas awal dan

lanjutan I Program Paket A, 20 orang, Paket B, 25 orang dan kelas VI untuk Paket A dan kelas III Paket B peserta didik masih 40 orang;

b. Memiliki pendidik minimal 2 orang untuk program Paket A dan 7 orang untuk program Paket B. Tenaga kependidikan minimal 3 orang.

c. Memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik untuk pembelajaran teori dan praktek;

d. Memiliki jaringan kemitraan dengan lembaga terkait dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

e. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas dan struktur organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Tenaga Kependidikan

Seorang ketua Sekretaris Bendahara

2) Tenaga Pendidikf. Memiliki sekretariat penyelenggara yang jelas.

C. PENDIDIK/TUTOR1. Jumlah pendidik/tutor setiap kelompok terdiri atas:

Paket A, 2 (dua) orang tiap kelompok belajar, terdiri atas 1 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor keterampilan (Nara Sumber Teknis)

Paket B, 7 (tujuh) orang tiap kelompok belajar; terdiri atas 6 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor keterampilan (Nara Sumber Teknis)

2. Kualifi kasi Tutor akademik diprioritaskan berpendidikan Strata I (S1)

atau Diploma IV. Pernah mengikuti pelatihan tutor Pendidikan Kesetaraan.

D. BAHAN AJAR1. Bahan Ajar Akademik

a. Bahan ajar yang digunakan diadakan oleh pengelola.b. Bahan ajar mengacu kepada standar isi Pendidikan Kesetaraan.c. Rasio bahan ajar setiap peserta didik satu buku untuk masing

masing mata pelajaran.

BAB 2


2. Bahan Ajar Keterampilan /Vokasia. Bahan ajar yang digunakan diadakan oleh pengelola.b. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan jenis keterampilan

yang dibutuhkan peserta didik.c. Bahan ajar keterampilan untuk Paket A setingkat dengan

tingkat dasar, untuk Paket B setingkat dengan tingkat terampil.d. Rasio bahan ajar setiap peserta didik satu buku untuk masing

masing mata pelajaran.

E. PESERTA DIDIK1. Sasaran

a. Peserta Didik Kelas Awal 1) Prioritas adalah usia wajib belajar (wajar) yang dimulai dari

setara kelas IV atau usia 10 s.d. 12 tahun atau 3 tahun diatas usia wajar yang belum mendapatkan layanan pendidikan setara SD atau putus sekolah SD/MI untuk Paket A Setara SD.

2) Lulus SD/MI/Paket A tidak lanjut serta putus sekolah SMP/ MTs untuk Paket B) dengan prioritas kelompok usia 13 s.d.15 tahun.

3) Peserta didik pendidikan keaksaraan yang telah menyelesaikan sukma 3 atau tingkat mandiri melalui tes kemampuan awal untuk masuk sebagai peserta didik tingkat 2 kompetensi dasar (setara kelas IV).

b. Peserta Didik Kelas Lanjutan1) Peserta didik Program Paket A/Paket B yang telah naik

kelas; 2) Sesuai hasil tes penempatan bagi yang baru mendaftar.

2. Hak dan Kewajiban Peserta didik Hak peserta didik selama mengikuti pembelajaran Program Paket A dan Paket B adalah:a. Mendapatkan pelayanan pendidikan akademik dan

vokasional/ keterampilan; b. Memperoleh layanan pendidikan secara gratis; c. Mengikuti Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Mendapatkan Ijazah setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B.

e. Memiliki kartu anggota pra koperasiKewajiban peserta didik selama mengikuti pembelajaran Program Paket A dan Paket B adalah:a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan;b. Menyelesaikan program pembelajaran sesuai dengan paket

pembelajaran yang diikuti.

F. KELOMPOK BELAJAR1. Kelas Awal (Kelas 4 untuk Paket A dan Kelas 7 untuk Paket B)

Untuk kelas awal (Kelas 4) Program Paket A, maksimal tiap kelompok belajar 20 orang peserta didik, sedangkan untuk Paket B maksimal 25 orang peserta didik.

2. Kelas Lanjutan I (Kelas 5 untuk Paket A dan Kelas 8 untuk Paket B)Untuk kelas lanjutan I baik Paket A maksimal 20 orang, sedangkan Paket B minimal 25 orang peserta didik.

3. Kelas Lanjutan II (Kelas 6 untuk Paket A dan Kelas 9 untuk Paket B)Untuk kelas lanjutan II baik Paket A maupun Paket B minimal 40 orang peserta didik.

G. PROGRAM PEMBELAJARANProgram pembelajaran memuat kompetensi akademik dan keterampilan (vokasi).1. Pembelajaran Akademik

a. Dapat dilaksanakan dengan tatap muka, tutorial, dan mandiri. b. Rata-rata belajar tiap minggu minimal tiga kali pertemuan.

2. Pembelajaran Keterampilan (Vokasi)a. Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga mitra yang terkait.b. Memiliki kurikulum keterampilan yang diajarkan sesuai dengan

tingkatan; Paket A tingkat dasar dan Paket B tingkat terampil.


c. Muatan keterampilan yang dimaksud disesuaikan dengan potensi daerah dan dikelola dalam bentuk Pra Koperasi sesuai dengan petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari juknis ini.

H. PEMBIAYAAN Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B dari dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Belajar Awal

a. Program Paket AKelompok belajar awal (Kelas IV) berjumlah 20 orang, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

NO. KOMPONENPAKET A (KLS BARU)

VOL SAT BIAYA TOTAL

1. BAHAN

a Modul/Bahan ajar 20 set 130.000 2.600.000

b Penilaian tes semester (2 kali x 11 MP) 20 OK 60.000 1.200.000

2. ALAT

a Alat tulis peserta didik 20 OT 50.000 1.000.000

b Administrasi pembelajaran 1 set 50.000 50.000

c Sarana pembelajaran 1 set 100.000 100.000

dBantuan pembiayaan keterampilan(Pra Koperasi)

20 org 200.000 4.000.000

3. TENAGA

a Transport tutor (2 org x 12 bln) 24 OB 350.000 8.400.000

b Transport penyelenggara (1 org x 12 bln) 12 OB 150.000 1.800.000

4. PENGELOLAAN

a Rekrutmen calon peserta didik 20 org - -

b Manajemen 1 keg - -

c Visitasi lapangan 1 OK - -

Harga Satua Kelompok 19,150,000

Harga Satua Orang 957.500

b. Program Paket B Kelompok belajar awal (Kelas I) Paket B berjumlah 25 orang, dengan komponen pembiayaan:

NO. KOMPONENPAKET B (KLS BARU)

VOL SAT BIAYA TOTAL1 BAHAN



2 ALAT




d Bantuan pembiayaan keterampilan(Pra Koperasi)

25 org 300.000 7.500.000

3 TENAGA



4 PENGELOLAAN

a Manajemen 1 keg 200.000 200.000

b Visitasi lapangan 1 OK 300.000 600.000

c Monev 1 OK 1.425.000 1.425.000

Harga Satua Kelompok 46,725,000

Harga Satua Orang 1.869.000

Dana bantuan kelompok belajar awal harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

2. Kelompok Belajar LanjutanProgram pembelajaran untuk program lanjutan mengikuti proses pembelajaran di kelas sebelumnya. Sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan Kebijakan Direktur Pendidikan Kesetaraan yang meliputi sistem: (1) Reguler, (2) Akselerasi, (3) Terbuka.


a. Program Paket A Kelompok Belajar Lanjutan I (Kelas V)1) Paket A

NO KOMPONENPAKET A (KLS V)




2 ALAT




dBantuan pembiayaan keterampilan(Pra Koperasi)

20 org 200.000 4.000.000

3 TENAGA



Harga Satua Kelompok 19.150.000

Harga Satua Orang 957,500

Catatan: Apabila dalam RKA-KL tidak sesuai dengan atau kurang dengan ketentuan di atas maka komponen yang tidak boleh dikurangi ialah biaya modul/bahan ajar, bantuan pembiayaan keterampilan dan transpor tutor, sedangkan komponen lainya bisa diatur sesuai dengan kelayakannya.

2) Paket A Lanjutan II (Kelas VI)

NO KOMPONENPAKET A (KLS VI)

VOL SAT BIAYA TOTAL

1 BAHAN

a Modul/Bahan ajar 40 Set 65.000 2.600.000


2 ALAT


b Administrasi pembelajaran 1 Set 25.000 25.000

c Sarana pembelajaran 1 Set 50.000 50.000

d Bantuan pembiayaan keterampilan 20 org 100.000 4.000.000

3 TENAGA

aTransport tutor (smester ganjil :2 org x 6 bln. Semester genap 1 org X 6 bln)

18 OB 350.000 6.300.000

b Transport penyelenggara (1 2 org x 6 bln) 12 OB 150.000 1.800.000


Harga Satua Orang TOTAL 425.375

Catatan: Dalam pembelajaran Paket A Kelas VI biaya keterampilan hanya satu semester karena konsentrasinya pada persiapan UNPK yang lamanya 6 bulan, oleh karena itu, sifatnya adalah pendalaman terhadap materi yang akan diujikan.

b. Program Paket B Kelompok Belajar Lanjutan I (Kelas VIII)1) Paket B

NO KOMPONENPAKET B (KLS II)

VOL SAT BIAYA TOTAL

1 BAHAN



2 ALAT




dBantuan pembiayaan keterampilan (Pra-Koperasi)

25 org 200.000 5.000.000

3 TENAGA



4 PENGELOLAAN

a Manajemen 1 keg - -

b Monev 1 OK - -


Harga Satua Orang 1.692.000


2) Paket B Lanjutan II (Kelas IX)

NO KOMPONENPAKET B (KLS IX)



b Penilaian tes semester (1 kali x 13 MP) 40 OK 10.000 400.000

2 ALAT

a Alat tulis peserta didik 40 OT 9.250 370.000



3 TENAGA

aTransport tutor (smester V : 7 org x 6 bln dan Smt VI 6 org X 6 bln)

78 OB 350.000 27.300.000

bTransport penyelenggara (1 2 org x 6 bln)

12 OB 175.000 2.100.000


Harga Satua Orang 831.000

Catatan: Dalam pembelajaran Paket B Kelas IX tidak ada biaya keterampilan karena konsentrasinya pada persiapan UN pada semester terakhir, oleh karena itu, sifatnya adalah pendalaman terhadap materi yang akan diujikan.

I. PENJELASAN PEMBIAYAANPenjelasan Komponen Pembiayaan Kelompok Belajar Awal dan Lanjutan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahana. Peruntukan belanja bahan ajar hanya digunakan untuk

pembelian modul/bahan ajar, Paket A dan Paket B kelas awal dan lanjutan adalah 1 (satu) set modul/bahan ajar sesuai mata pelajaran ujian nasional.

b. Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan penggandaan soal 2 semester untuk semua mata pelajaran.

c. Masing-masing komponen bahan tersebut berdasarkan jumlah peserta didik (Paket A kelas awal 20 orang, Paket B 25 orang, sedangkan lanjutan II masing-masing 40 orang).

2. Alata. Dibelanjakan untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama

2 (dua) semester.b. Kelengkapan administrasi kelompok belajar seperti buku

absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta didik, buku tamu, buku kas dsb.

c. Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur, penggaris besar, penghapus.

d. Bantuan biaya keterampilan diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran keterampilan yang dapat menunjang ekonomi peserta didik.

3. Tenagaa. Transport tutor harus dibayarkan 1 (satu) orang tutor Rp.

350.000,- per bulan. Untuk Paket A 2 (dua) orang tutor dan Paket B 7 (tujuh) orang tutor untuk kelas awal dan 7 (tujuh) orang tutor untuk kelas lanjutan selama 12 bulan, kecuali kelas persiapan ujian nasional hanya dibayarkan 6 orang tutor sesuai mata pelajaran ujian nasional.

b. Transport penyelenggara dibayarkan untuk 1 (satu) orang penyelenggara, Program Paket A dan Paket B perbulan.

4. Pengelolaana. Rekrutmen peserta didik baru, digunakan sebagai manajemen

provinsi untuk mengumpulkan data-data calon peserta didik.b. Manajemen pengelolaan Bantuan Sosial, diperuntukkan

untuk pembiayaan penilaian proposal (sekretariat, tim penilai, dan ATK penilaian).

c. Visitasi lapangan digunakan panitia provinsi untuk menilai kelayakan lembaga untuk menerima bantuan sebagai bagian dari penilaian.

d. Monev digunakan untuk pengendalian mutu program, baik petugas provinsi ke kabupaten/ kota, maupun petugas kabupaten/kota ke kecamatan yang besarnya sesuai dengan pagu yang tersedia untuk program Paket A, dan Paket B.


5. Komponen pembiayaan bahan, alat dan tenaga dibelanjakan dalam bentuk bansos, sedangkan untuk komponen pengelolaan dibelanjakan dalam bentuk belanja barang di satuan kerja.

Jumlah bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi riil peserta didik pada tahun berjalan dan harus sudah selesai diluncurkan paling lambat

bulan Juni tahun berjalan.

J. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILANIndikator kunci keberhasilan (IKK) dari program Bantuan Paket A dan Paket B adalah sebagai berikut:1. Minimal 75% dana bantuan pendidikan kesetaraan tersalurkan

paling lambat bulan Juni 2010, dan 100% pada bulan September.2. 100% lembaga membayar transport tiap tutor Rp. 350.000/

bulan.3. 100% lembaga membayar transport tiap penyelenggara :

a. Paket A Rp. 150.000/ bulan, b. Paket B Rp. 175.000/bulan.

4. 100% lembaga mengalokasikan biaya keterampilan kelas awal dan kelas lanjutan pertama :a. Paket A Rp. 200.000/tahun, b. Paket B Rp. 300.000/tahun.

5. Peserta didik Program Paket A dan Paket B diprioritaskan usia wajar dengan toleransi 3 tahun diatas usia wajib belajar.

A. PROSES PENILAIAN1. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Program Paket A dan Paket B akan dilakukan penilaian secara kompetitif, terutama untuk kelas awal/kelas baru. Untuk kelas lanjutan diberikan atas dasar laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

2. Penilaian dilakukan melalui tahapan; penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, penilaian substansi program meliputi; muatan isi, sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan pendidikan kesetaraan yang mempunyai dampak langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara akademik dan vokasional dan visitasi lapangan.

3. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim penilai dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk, atau Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) dengan tembusan Direktur Pendidikan Kesetaraan.

B. TIM PENILAIAN DAN VISITASI1. Tim Penilai bertugas menilai proposal dan melaksanakan visitasi

lapangan terhadap lembaga yang menjadi nominator penerima bantuan sosial. Tim ini dibentuk dan ditetapkan dengan Surat

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

BAB 3


Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

2. Tim penilai melakukan penilaian terhadap proposal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket A dan Paket B, dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

3. Jumlah tim penilai mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan beban objek sasaran penilaian.

4. Komposisi Tim penilai proposal terdiri dari unsur birokrasi pada satker yang bersangkutan dan mitra terkait.

C. TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN 1. Tahap Persiapan

a. Sosialisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.b. Membentuk tim penilai.c. Menyusun instrumen penilaian.

2. Tahap Pelaksanaana. Penilaian proposal oleh Tim Penilai.b. Visitasi lembaga calon penerima bansos oleh Tim Penilai.c. Usulan dan rekomendasi Penetapan lembaga calon penerima

dana bantuan sosial dari Tim Penilai.d. Penetapan Surat Keputusan Lembaga Penerima Bansos oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI). SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di tembuskan kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan.

e. Penandatanganan perjanjian kerjasama ditandatangani antara Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan lembaga penerima bansos.

f. Proses pencairan dana bansos.

3. Tahap Pengendaliana. Monitoring dan Evaluasi Program.b. Penyusunan laporan.

D. PENYALURAN DANA BOP

Penyaluran dana BOP Paket A dan Paket B dilakukan langsung ke rekening lembaga melalui penerbitan SP2D dari KPPN ke Bank Pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. KEWAJIBAN LEMBAGA PENYELENGGARA

1. Melaksanakan program pembelajaran Paket A dan Paket B yang terintegrasi dengan pendidikan keterampilan sesuai dengan petunjuk teknis dan kebijakan Direktorat.

2. Memanfaatkan dana BOP Paket A dan Paket B sesuai dengan usulan dan peruntukan dalam proposal.

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

F. PERAN DAN KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN ATAU P2-PNFI ATAU BP-PNFI.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket A dan Paket B, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan kewajiban sebagai berikut:1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.2. Menilai dan menetapkan lembaga penyelenggara sesuai dengan

Petunjuk Pelaksanaan.3. Memberi bantuan teknis, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan

program.4. Menyampaikan laporan secara periodik.


PELAPORAN PENGELOLA DANA DEKON Pelaporan meliputi :1. Laporan lembaga; lembaga yang menerima dana bansos dari

satker provinsi, wajib menyampaikan; laporan awal, saat dana telah diterima oleh lembaga; laporan proses, disampaikan setelah 1 semester pembelajaran berjalan; dan laporan akhir, disampaikan saat program selesai dilaksanakan (semester kedua); yang disampaikan ke pengelola program pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Laporan daya serap disampaikan setiap triwulan, dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan alokasi anggaran yang dikelola, yang disampaikan oleh satker kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, dengan tembusan Direktorat Pendidikan Kesetaraan.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan sebagai rujukan bagi pihak terkait dalam menyusun petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing masing satker daerah.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan penjelasan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan nonformal dan informal dalam upaya memberikan pelayanan seoptimal mungkin bagi bangsa Indonesia.

PELAPORAN PENUTUP

BAB 5BAB 4


1. Sistematika Proposal2. Contoh Format Penilaian Administrasi, Substansi dan Visitasi3. Contoh Format Data Peserta Didik4. Contoh Format Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan5. Sistematika Pelaporan6. Contoh Perjanjian Kerjasama7. Contoh Laporan Keuangan8. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program

dari Lembaga

LAMPIRAN 1

SISTEMATIKA PROPOSAL

PROPOSAL

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PROGRAM PAKET A DAN PAKET B

TAHUN 2010

Diajukan Kepada:Kepala Bidang PNFI

Provinsi.........................................................

Oleh:

Nama Lembaga : .............................................Alamat : ...........................................................

No. Tlp./Hp./Fax : ..................................................

LAMPIRAN


ISI PROPOSAL

A. PROFIL LEMBAGA

1. Nama Lembaga : .........................2. Alamat Lengkap : ......................... .........................3. No. Telp/HP : .........................4. Nama Ketua : .........................5. Nama Bank : .........................6. No. Rek. Bank a.n Lembaga : .........................7. Pemegang Rekening Bank : 1. ................ 2. ................8. NPWP : .........................9. Program yang dilaksanakan saat ini : Pendidikan Kesetaraan : (......) Paket A (......) Paket B Program Lain : ......................... ......................... .............

B. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR1. Data peserta didik Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama

dilampirkan):

No ProgramJenis Kelamin

JumlahL P

1 Paket A

2 Paket B

Jumlah

2. Data Tutor Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama dilampirkan):

No ProgramJenis Kelamin

JumlahL P

1 Paket A

2 Paket B

Jumlah

C. DISKRIPSI PROGRAM YANG DIUSULKAN

NO. URAIAN PROGRAM PENJELASAN *)

1. Jenis

2. Tujuan

3. Sasaran

4. Hasil yang diharapkan

5.Kegiatan/Pembelajaran Akademik dan Keterampilan

6. Langkah-langkah pelaksanaan

7. Fasilitas/sarana kegiatan

8. Mitra Kerja

9. Kelengkapan AdministrasiSemua kelenggkapan administrasi dilampirkan fotokopinya.

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti diatas


LAM

PIRA

N 3

DAFT

AR

PESE

RTA

DID

IK P

ROG

RAM

PA

KET

A, D

AN

PA

KET

B

NA

MA

LEM

BAG

A :

.

LOKA

SI :

......

.....

TAH

UN

201

0

NoNa

ma

Pese

rta

Didi

kNa

ma

Oran

g tu

aTe

mpa

t La

hir

Tang

gal L

ahir

L/P

Agam

aIja

zah

Tera

khir

Tahu

n Lu

lus

Tahu

n M

asuk

Ke

seta

raan

Ket

Tgl

Bln

Thn

LAMPIRAN 2

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................... menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : ............................................Nama Penanggung jawab : ............................................Alamat Lembaga : ............................................No. Telp./Hp./Fax : ............................................Telah disetujui untuk diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi

..................... untuk memperoleh dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket A, Paket B yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010

............................., 2010Kepala Dinas Pendidikan

.......................................

Catatan*) = coret yang perlu


LAM

PIRA

N 4

DAFT

AR P

ENDI

DIK/

TUTO

R &

TEN

AGA

KEPE

NDI

DIKA

NPR

OGRA

M P

AKET

A, P

AKET

B

NAM

A LE

MBA

GA :

......

......

......

......

......

......

LO

KASI

:

......

..TA

HU

N 2

010

NoNa

ma

Tuto

rTe

mpa

t La

hir

Tang

gal L

ahir

L/P

Agam

aIja

zah

Tera

khir

Tahu

n Lu

lus

Juru

san

Peng

alam

an S

ebag

ai

Tuto

r (Ta

hun)

Bida

ng

Mat

pel

Ket

Tgl

Bln

Thn

LAMPIRAN 5

LAPORAN KEGIATAN

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PAKET A & PAKET B

I. PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATANA. Latar BelakangB. TujuanC. SasaranD. Hasil Yang DiharapkanE. Perkembangan Kegiatan

II. PERKEMBANGAN KEGIATAN BOP PAKET A & PAKET B TAHUN 2010

NAMA LEMBAGA : ...........................................ALAMAT LEMBAGA : ...........................................PERIODE BULAN : ................ S.D ....................

No KEGIATANPERKEMBANGAN

KEGIATANKETERANGAN


III. LAPORAN KEUANGAN

NO PEMASUKAN SUMBER Rp.PENGELUARAN

CATATANJENIS PENGELUARAN RUPIAH

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan : Halaman 2 isi pemasukan.

PENUTUP LAMPIRAN

1. Bukti-bukti Pengeluaran2. SK Tim3. Surat Setor Pajak (SSP)

Catatan: Perlu diperhatikan oleh semua pengelola dan penyelenggara Program Paket A dan Paket B baik yang kelas awal maupun lanjutan, bahwa dalam pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran biaya harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran, sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan oleh lembaga penyelenggara sesuai dengan prinsip akuntansi. Apabila ini tidak dilakukan, maka apabila masalah dikemudian hari, tanggungjawab ada pada lembaga penyelenggara program.

3232 PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Bop Program Paket a Dan Paket b Melalui Dana Dekosentrasi Tahun 2010

Documents