-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN MENENGAH
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.ll, 11. Pintu 1 Senayan, Jakarta
Pusat Telepon, Fax. 021-57955141, 57955141
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1561/D/KEP/LK/2014
TENTANG
.PETUNJUK PELAKSANAAN PEMESANAN DAN PEMBAYARAN BUKU KURIKULUM
2013 UNTUK SMA DAN SMK SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2014 tentang perubahan
atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun
2014 tentang pembelian buku kurikulum 2013 oleh sekolah, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah ten tang
petunjuk pelaksanaan pemesanan dan pembayaran buku kurikulum 2013
untuk SMA dan SMK semester I Tahun Pelajaran 2014/2015;
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyediaan buku
Kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK Semester I tahun pelajaran
2014/2015 perlu mengubah tatacara pemesanan .dan pembayarannya.
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemesanan dan
Pembayaran Buku Kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK semester I Tahun
pelajaran 2014/2015 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran
....
-
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diu bah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Namor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomar 56 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
,
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun
2013 tentang Implementasi Kurikulum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun
2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 34 tahun 2014 tentang pembelian buku kurikulum
2013 oleh sekolah.
-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMESANAN DAN PEMBAYARAN BUKU KURIKULUM 2013 UNTUK SMA DAN SMK
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Pasal 1 Petunjuk pelaksanaan pemesanan dan pembayaran buku
kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK semester I tahun pelajaran
2014/2015 yang selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal ini
disebut Juklak pemesanan dan pembayaran buku kurikulum 2013
semester I untuk SMA dan SMK digunakan sebagai pedoman bagi
Direktorat terkait.
Pasa12 Juklak Pemesanan dan pembayaran buku kurikulum 2013 untuk
SMA dan SMK semester I tahun pelajaran 2014/2015 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1Juli 2014
-
.1
LAMPlRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDlKANMENENGAH NOMOR:
1561/D/KEP/LK/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMESANAN DAN
PEMBAYARAN BUKU KURIKULUM 2013UNTUK SMA DAN SMK SEMESTER I TAHUN
PELAJARAN 2014/2015
PETUNJUK PELAKSANAAN
1. KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah yang
melakukan pembinaan terhadap Sekolah Menengah Atas.
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan adalah unit
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah yang
melakukan pembinaan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK).
4. Buku adalah Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 untuk SMA
dan SMK yang merupakan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru
yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan.
5. Penyedia buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013
untuk SMA dan SMK semester I tahun pelajaran 2014/2015 yang
melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
6. BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah SMA DAN SMK.
II. TUJUAN
Tujuan dari diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pemesanan
dan Pembayaran Buku Kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK semester I
tahun pelajaran 2014/2015 yang belum membayar kepada penyedia.
-
III. PEMESANAN BUKU
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah melalui Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan akan melakukan pemesanan buku kurikulum 2013
untuk SMA dan SMK Semester I tahun pelajaran 2014/2015 yang belum
melakukan pemesanan kepada penyedia.
IV. PEMBAYARAN BUKU
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah melalui Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan akan melakukan pembayaran buku kurikulum 2013
untuk SMA dan SMK Semester I tahun pelajaran 2014/2015 yang belum
melakukan pembayaran kepada penyedia.
2. Pembayaran tersebut menggunakan dana BOS Semester II SMA dan
SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 sesuai alokasi dana pada sekolah
. .
masmg-masmg. 3. Pembayaran dilakukan setelah penyedia menyiapkan
dan
menyerahkan persyaratan sebagai berikut: a. Penyedia menyerahkan
Berita Acara Serah Terima (BAST) pengiriman
Buku Kurikulum 2013 untuk SMA atau SMK semester I tahun
pelajaran 2014/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan
penyedia;
b. Surat Pernyataan Kepala Sekolah bermaterai cukup yang
menyatakan bahwa sekolah belum melakukan pembayaran buku kurikulum
2013 untuk SMA dan SMK semester I tahun pelajaran 2014/2015 kepada
penyedia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2014
NIP.195902191986101001
-
SURAl PERNYAlAAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama NIP Jabatan Alamat Sekolah
Dengan ini menyatakan, bahwa Sekolah tempat saya bertugas belum
melakukan pembayaran buku kurikulum 2013 kepada penyedia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan
tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Nama/jabatan
Ttd (materai) NIP.
I