Pesan Menteri Tiga Kebijakan untuk Dunia Pendidikan · uang praktikum, uang wisuda, ... komitmen dan kerja keras dari pemangku kepentingan pendidikan. K ... negara untuk mengikuti

1No. 05 Tahun IV • September 2013 • DikbuD

itu rencananya akan dialokasikan bagi 92 PTN. Alokasi penggunaan BOPTN telah diatur untuk membiayai penelitian dosen, serta membiayai atau mensubsi di biaya operasional terutama untuk SPP, uang gedung, uang praktikum, uang wisuda, serta biaya-biaya lain yang dibayar oleh mahasiswa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus dibebani biaya perkuliahan tinggi.

Kebijakan ketiga, pengembangan kurikulum untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Alhamdulillah, Kurikulum 2013 telah berhasil diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2013-2014, walau masih bertahap dan terbatas. Kurikulum 2013 disusun untuk menyiapkan peserta didik menguasai keterampilan di abad 21, dimana kreativitas dan inovasi menjadi aset utama bagi seseorang untuk meraih kemajuan.

Sikap kreatif dan inovatif yang dibentuk di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu niscaya akan dibawa pula ketika peserta didik melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, tenaga terampil di Indonesia pada masanya nanti akan benar-benar mampu bersaing secara global. Maka, Indonesia akan makin jaya. Semoga. Amiin. (*)

Pesan Menteri

Sikap kreatif dan inovatif yang dibentuk di tingkat

pendidikan dasar dan menengah akan dibawa

ketika peserta didik melanjutkan kejenjang

pendidikan tinggi.

“Tiga Kebijakan untuk

Dunia Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh pendidikan. Maka, yakinlah

bahwa pendidikan berperan penting dalam membangun daya saing bangsa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Peran penting pendidikan dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam menyediakan tenaga kerja terampil. Jika apa yang diramalkan oleh McKinsey Global Institute, bahwa pada tahun 2030 dibutuhkan sebanyak 113 juta tenaga kerja terampil, untuk menempatkan Indonesia di tujuh besar ekonomi dunia. Maka, salah satu jawabannya adalah pendidikan.

Penyediaan tenaga terampil bukan perkara mudah. Perlu kerja keras dan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ini merupakan tantangan dunia pendidikan, yang tiap saat dipastikan tingkat kesulitannya makin kompleks. Tentu kita tidak boleh menyerah dengan kondisi itu, untuk ini pemerintah telah memformulasikan sejumlah kebijakan strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Kebijakan pertama, meningkatkan wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Targetnya, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah menjadi tidak kurang dari

97 persen pada tahun 2020. Tanpa program PMU, maka APK yang diharapkan mencapai 97 persen baru terwujud pada 2040. Capaian yang dari sisi tahun sudah terlambat.

Kenapa terlambat? Populasi usia produktif yang melimpah seperti kondisi sekarang ini hanya berlangsung hingga 2035. Artinya, kita akan kehilangan momentum. Dari situlah kita bertekad, harus dilakukan percepatan pencapaian APK. Jika momentum usia produktif ini tidak dimanfaatkan dengan baik, potensi itu bisa jadi justru menimbulkan bencana demografi. Tentu kita semua sepakat ingin menjadikan populasi usia produktif itu menjadi bonus demografi.

Kebijakan kedua,meningkatkan akses kependidikan tinggi yang mengacu pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang itu menyatakan, pemerintah wajib menyelenggarakan sedikitnya satu akademi komunitas di tiap kabupaten. Selain itu, setidaknya ada satu universitas dan politeknik di tiap provinsi. Pemerintah menargetkan membangun 850 akademi komunitas hingga tahun 2025.

UU itu juga menyebutkan, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan bantuan operasional bagi perguruan tinggi negeri (BOPTN) untuk meringankan beban mahasiswa. Dengan program BOPTN, kita berharap APK pendidikan tinggi mencapai 53 persen pada 2025. Dan, sedikitnya 20 persen mahasiswa baru di PTN berasal dari keluarga tidak mampu.

Dana BOPTN yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa tersebut, pada tahun 2013 ini mencapai Rp 2,7 triliun. Dana

DikbuD • No. 05 Tahun IV • September 20132

Daftar Isi No. 05 Tahun IV September 2013

Mendongkrak APK SMA/SMK/Sederajat melalui PMU Mendikbud saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran PMU mengatakan, program ini sebelumnya telah dirintis sejak 2011 sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun.

Akses Pendidikan Tinggi yang BerkeadilanUntuk memerdekakan masyarakat dari belenggu kemiskinan, pendidikan tinggi adalah cara yang paling tepat. Maka, pemerintah mengambil langkah untuk melepaskan anak-anak dari kemiskinan dengan cara membantu anak-anak yang kemampuan akademis yang bagus tetapi mereka tidak mempunyai biaya untuk menjalani pendidikan tinggi.

Hal.4

Hal.12

Letakkan Roh Pelestarian Nilai Budaya pada Tempatnya

Hal.26

FOTO

: WJ

PIH

Hal. 1 PESAN MENTERI

Hal. 2 DAFTAR ISI

Hal. 3 DARI REDAKSI

Mengejar Jatuh Tempo Pendidikan untuk SemuaHal. 8

Peran Bahasa Indonesia dan Bahasa DaerahHal. 14

Keaksaraan untuk Hidup yang Lebih LayakHal. 18

Meraih Kemandirian KebudayaanHal. 23

Rumah Gadang Butuh PerlindunganHal. 31

Pendidikan untuk Semua (Foto: Istimewa)

3No. 05 Tahun IV • September 2013 • DikbuD

Mempersiapkan Siswa Hadapi Tantangan Global

Dari Redaksi

Redaksi

Pelindung: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti

Penasihat:Sekretaris Jenderal, Ainun Na’im

Pengarah:Sukemi

Penanggung Jawab:Ibnu Hamad

Pemimpin Redaksi:Dian Srinursih

Dewan Redaksi:Setiono, Eka Nugrahini, Hawignyo

Redaktur Pelaksana:Emi Salpiati

Staf Redaksi:Arifah, Ratih Anbarini, Agung SW, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Gloria Gracia, Nur Widianto

Desain & Artistik:Susilo Widji P., Yus Pajarudin

Fotografer:Arif Budiman, Ridwan Maulana

Sekretaris Redaksi:Dina Ayu Mirta, Tri Susilawati, Mohtarom

Redaktur Eksekutif:Priyoko

Alamat Redaksi:Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telp. (021) 5711144 Pes. 2413, (021) 5701088Laman: www.kemdikbud.go.id

Majalah DIKBUDEdisi No. 05 Tahun IV - September 2013

Desain Sampul:Susilo Widji P.

Foto:WJ - Peserta OSN 2013 & Siswi SMKN 10 Bandung

Lembaga riset internasional, McKinsey Global Institute, memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Perkiraan ini berdasarkan

pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai paling stabil di dunia.

Taruhlah prediksi McKinsey itu terbukti benar. Lalu, apa yang mesti kita persiapkan untuk “mengisi” kemakmuran tersebut? Tentu saja membangun sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, berakhlak mulia, dan cinta Tanah Air. Untuk membentuk SDM dengan kriteria yang demikian ini, pendidikan memegang peran pertama dan utama. Pendidikan dimaksud di sini termasuk yang berhubungan dengan kualitas dan pemerataannya, sehingga anak di seluruh pelosok negeri memiliki kesempatan untuk berandil dalam membangun Indonesia di era kemakmuran tersebut.

Untuk membentuk SDM yang berkualitas di seluruh Indonesia tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Tentu saja termasuk di dalamnya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidikmisi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sejumlah program lainnya.Dalam acara peluncuran PMU pada Juli lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa program PMU dirintis sejak 2011 sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun. Selain itu program tersebut juga untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, yang dalam kurun waktu 2010-2035 dikaruniai dengan populasi usia produktif yang melimpah.

Apa dan bagaimana PMU itu? Simak saja terus artikel-artikel di majalah Dikbud edisi ini. Selain itu, kami menyajikan tulisan lain yang juga sayang jika dilewatkan begitu saja. Tulisan Kepala Pusat Informasi dan Humas, Ibnu Hamad, contohnya, menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah banyak melakukan terobosan dalam melakukan pembenahan masalah pendidikan, sekaligus mempersiapkan generasi muda menyambut arus globalisasi pada masa mendatang. Dengan berbagai upaya itu, kita berharap dunia pendidikan kita akan kian terbebas dari beragam masalah yang membelenggunya. Itu sangat penting demi masa depan Indonesia. Lebih penting lagi kita seyogyanya menjadi orang yang memerdekakan pendidikan: setiap ada masalah yang menggelayuti sistem pendidikan kita, sedapat mungkin kita berupaya mencari pemecahan masalahnya.

Pembaca yang budiman, tak lupa kami pun menyertakan berita mengenai kebudayaan. Kali ini kami menampilkan seputar perjuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam melakukan upaya pelestarian kebudayaan. Inventarisasi rumah gadang adalah salah satu contoh upaya yang telah dilakukannya. Selamat membaca. Salam. (*)

DikbuD • No. 05 Tahun IV • September 20134

Pendidikan Menengah Universal

Mendongkrak APK SMA/SMK/Sederajat

melalui PMUProgram Pendidikan

Menengah Universal (PMU) telah diluncurkan. Melalui

program ini, diharapkan angka putus sekolah di

kalangan lulusan sekolah menengah pertama (SMP)

dapat berkurang dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah

menengah atas (SMA) meningkat signifikan. Agar

PMU sukses dan memiliki efek positif, dibutuhkan

komitmen dan kerja keras dari pemangku kepentingan

pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan dua program

baru yang pelaksanaannya diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia mulai tahun ajaran baru 2013/2014 ini. Kedua program tersebut adalah Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang telah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh di Jakarta, akhir Juni lalu. Satu lagi, Kurikulum 2013 yang tahun ini pelaksanaannya dilakukan secara terbatas dan bertahap.

Mendikbud saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran PMU mengatakan, program ini

sebelumnya telah dirintis sejak 2011 sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun. Selain itu program ini juga untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, yang dalam kurun waktu 2010-2035 dikaruniai dengan populasi usia produktif yang melimpah.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad, menjelaskan, rintisan PMU pada 2011 lalu dilakukan dengan mulai memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah menengah yang nilainya Rp 120.000 per siswa per tahun. Jumlah tersebut diakui masih sangat minim untuk

5No. 05 Tahun IV • September 2013 • DikbuD

Mendikbud, Mohammad Nuh, menyerahkan bantuan kepada guru dan siswa di acara Peluncuran Pendidikan Menengah Universal (PMU) di Gedung Kemdikbud, Jakarta (25/6). Peluncuran PMU menandai dimulainya pelaksanaan program di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh

Indonesia.

membantu membiayai kebutuhan operasional sekolah. Untuk itu mulai tahun ini, BOS diberikan Rp 1 juta per siswa per tahun. “Harapannya, orangtua dapat lebih ringan dalam membayar biaya pendidikan di sekolah menengah,” ujarnya.

Peluncuran PMU secara resmi oleh Mendikbud menandai dimulainya pelaksanaan program tersebut di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program PMU merupakan salah satu strategi menghadapi penambahan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Melalui program PMU, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu dengan memfasilitasi penduduk usia 16-18 tahun agar tertampung di sekolah jenjang pendidikan menengah.

Kebijakan PMU diyakini dapat mempercepat kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah yang saat ini baru mencapai 78,8 persen menjadi sekitar 97 persen pada tahun 2020. Jika tidak dilakukan upaya percepatan, capaian APK yang ditargetkan tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. “Kita jangan sampai kehilangan momentum populasi usia produktif yang hanya berlangsung hingga 2035. Mereka akan menjadi bonus kalau kualitas orangnya juga bagus. Dan akan menjadi bencana kalau kualitasnya tidak bagus,” papar Mendikbud.

Lebih lanjut ia menuturkan, target pencapaian APK 97 persen pada tahun 2020 ini mengandung makna, bahwa seluruh siswa lulusa SMP dan sederajat dapat melanjutkan dan lulus pendidikan menengah. Ini sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all) bahwa layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan.

“Melalui program PMU, lulusan SMA/MA diharapkan dapat melanjutkan ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lulusan SMK/MAK diharapkan siap untuk memasuki dunia kerja, berwirausaha atau melanjutkan ke jenjang vokasi lebih tinggi,” imbuhnya.

Dalam keterangannya, Mendikbud menambahkan, untuk mencapai target APK 97 persen hingga tahun 2020, maka setidaknya APK pendidikan menengah setiap tahun harus tercapai 2,5 hingga tiga persen. Setiap kenaikan itu ekuivalen dengan 400.000 siswa baru setiap tahunnya yang tertampung di sekolah menengah. Artinya, kapasitas sekolah-sekolah menengah di Indonesia harus dinaikkan hingga mampu menambah jumlah siswa baru tersebut setiap tahunnya.

Dua SkenarioSetidaknya ada dua skenario yang dilakukan Kemdikbud untuk dapat menampung tambahan siswa baru setiap tahunnya itu. Pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya dengan membuka dua waktu sekolah dalam satu hari, sehingga tidak perlu menambah infrastruktur. Sementara skenario kedua adalah menambah unit sekolah baru (USB) atau menambah kapasitas melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB).

“Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah guru. Guru juga harus ditambah. Oleh karena itu, kami dorong Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk memproduksi atau mempersiapkan calon-calon guru yang ada di SMA/

FOTO

: Pen

dhi P

IH

DikbuD • No. 05 Tahun IV • September 20136

SMK/MA,” tandas Mendikbud.

Hamid menambahkan, konsekuensi logis dari diluncurkannya PMU ini, pemerintah mulai tahun ajaran baru ini mulai menyalurkan BOS senilai Rp 1 juta per siswa per tahun untuk seluruh siswa sekolah menengah, baik negeri maupun swasta dan diberikan langsung ke sekolah. Selain itu, pihaknya juga memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 1 juta per siswa bagi 1,7 juta siswa sekolah menengah dari keluarga tidak mampu dan diberikan langsung kepada mereka.

Hal lain yang dilakukan adalah memperbanyak pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah, seperti USB, RKB, rehabilitasi ruang kelas, penyediaan peralatan pendidikan, dan lain-lain. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadi hal yang tidak dilupakan untuk dilakukan seiring dengan pelaksanaan PMU secara utuh. Demikian pula dengan penyiapan sistem pembelajaran yang baik untuk memberikan bekal yang terbaik pula bagi siswa melalui pelaksanaan Kurikulum 2013.

Hamid mengakui, pelaksanaan PMU membawa konsekuensi pada dukungan anggaran yang cukup besar, sehingga diperlukan komitmen dan tanggung jawab, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, pimpinan sekolah, hingga masyarakat dan orangtua. Oleh karena itu pada kesempatan peluncuran PMU tersebut, dilakukan penandatangan sejumlah nota kesepahaman antara Mendikbud dengan 7 Gubernur dan 11 Bupati/Wali Kota.

Selain itu ditandatangani pula nota kesepahaman program afirmasi Papua dan Papua Barat antara Mendikbud dengan Gubernur dari kedua provinsi tersebut. Program afirmasi Papua dan Papua Barat ini diwujudkan dengan mengirimkan 500 siswa lulusan SMP/MTs dari kedua provinsi tersebut ke 178 sekolah yang ada di enam provinsi

di Pulau Jawa dan Bali.

Bukan Wajar 12 Tahunyang dipilih Kemdikbud untuk penggunaan istilah PMU, hal ini karena sejumlah alasan. Istilah Wajib Belajar atau Wajar harus berlandaskan dasar hukum yang kuat. Sementara, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menyebut tentang Wajar 9 Tahun, sedangkan untuk Wajar 12 Tahun tidak dikenal.

Istilah pendidikan universal pertama kali diperkenalkan UNESCO. Untuk menyebut Wajar 9 tahun, UNESCO tidak menggunakan istilah “compulsory basic education” melainkan “universal basic education”. Selain itu, istilah Wajar juga mengandung unsur pemaksaan dan konsekuensinya ada sanksi bagi

yang tidak melakukannya. Tidak demikian dengan PMU. Menurut Hamid, PMU esensinya seperti Wajar tetapi tidak ada sanksi, dan tidak mengenal istilah memaksa. Kata yang digunakan adalah “mendorong” agar seluruh lulusan SMP sederajat dapat menempuh pendidikan ke jenjang menengah.

Mendikbud juga menuturkan, pihaknya sengaja tidak menggunakan kata “wajib belajar” yang seolah-olah memberi kesan bahwa pemerintah pusat saja yang harus menanggung biaya pendidikan tingkat menengah itu. Padahal, menyukseskan program ini menjadi kewajiban bersama. “Dengan istilah universal, biaya pendidikan untuk program ini bisa dibagi dengan pemerintah kota, masyarakat, dan pemerintah pusat,” ujarnya.

FOTO

: WJ PIH