Perundang-undangan Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Manfaat dan Tujuan Penerapan Peraturan Perundang-undangan K3

1. Manfaat dan Tujuan Penerapan Peraturan Perundang-undangan K3

a. Melindungi tenaga kerja dari bahaya-bahaya akibat kerja

b. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan produktifitas kerja yang tinggi.

c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui jaminan atau kelestarian kesempatan kerja.

Tujuan :

e. Terciptanya perasaan aman dan terlindungi sehingga meningkatkan motivasi untuk lebih berprestasi.

f. Memelihara stabilitas dalam bidang ketenagakerjaan dengan semakin mantapnya pelaksanaan hubungan industrial Pancasila.

g. Dapat meningkatkan efisiensi kerja, memelihara kontinuitas usaha, menurunkan biaya pengobatan dan meningkatkan produktivitas kerja.

Manfaat :Manfaat :

a. Bagi Pengusaha ; • Terlaksananya amanat Undang –Undang

Dasar 1945 Pasa 27 ayat (2).• Adanya kepastian hukum bagi pelaku

industri dan investasi di Indonesia.• Mempunyai pedoman / standart dalam

menerapkan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja di perusahaannya

b. Bagi Tenaga Kerja : b. Bagi Tenaga Kerja :

• Memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi

• Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesehateraan.

• Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

2. Ketentuan – Ketentuan Pokok Tentang K32. Ketentuan – Ketentuan Pokok Tentang K3

Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2

mengamanatkan ;

“ Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan K3

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan K3

1). Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

• Sekalipun disebut sebagai Undang-Undang Keselamatan Kerja, UU ini juga memuat masalah kesehatan kerja.

• UU Ini mengatur masalah Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja umum di semua tempat kerja, baik didarat, di laut didalam air ataupun di udara diseluruh wilayah hukum Indonesia.

a. Undang-Undang.

b). Undang - Undang Uap (Stoom Ordonantie, STbl. No.225 Tahun 1930)

– Undang-undang ini lebih spesifik mengatur masalah uap yang dilengkapi dengan peraturan Uap Tahun 1930.

• Undang-undang ini pendekatannya lebih bersifat preventif, melibatkan peran serta seluruh pihak dan desentralistik.

c). Undang – Undang No. 3 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan kantor – kantor.

Memuat ketentuan-ketentuan antara lain tentang :• Kebersihan, Ventilasi, Suhu nyaman, Kerapian• Persediaan minum/air minum• Tempat ganti dan menyimpan pakaian• Penyediaan Alat Pelindung Diri.• Menyediakan kotak P3K• Perlengkapan Cuci dan sanitasi• Tempat duduk yang cukup.

4). Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4). Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2003, terdiri dari 18 Bab dan 192 pasal, adapun yang berhubungan dengan Hiperkes dan Keselamatan Kerja diantaranya :

a. Keselamatan dan Kesehatan kerjab. Moral dan kesusilaanc. Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai agama.d. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

guna menunjang produktivitas kerja yang optimal.

Paragraf 5 Pasal 86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memuat tentang hak pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas :

Pasal 87, yang memuat tentang Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

4. Peraturan Pemerintah.4. Peraturan Pemerintah.

b. PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas peredaran Penyimpanan dan penggunaan Pestisida.

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi keselamatan manusia, lingkungan, smber-sumebr kekayaan lainnya akibat pestisida.

a. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan kerja.

c. PP No. 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

c. PP No. 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

PP ini mengatur Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja di bidang pertambangan yang pengawasannya dilimpahkan kepada instansi yg membidangi pertambangan bekerjasama dengan Depnakertrans baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.PP ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 1/1970 dan PP No. 19 Tahun 1973.

d. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.PP ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 1/1970 dan PP No. 19 Tahun 1973.

5. Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 5. Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja a. Keputusan / peraturan yang mengatur Tempat Kerja

1). P.M.P No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta

Penerangan Ditempat Kerja.

Memuat ketentuan-ketentuan antara lain :• Cara-cara menghindarkan bahaya

keracunan• Bahaya penularan penyakit,atau

timbulnya penyakit.• Penyelenggaraan kebersihan dan

ketertiban.

• Mendapatkan suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup.

• Menghindarkan gangguan debu,gas,uap,dan bau-bauan yang tidak menyenagkan

• Penanggulangan sampah.• Persyaratan WC• Kebutuhan penyimpanan alat/pakaian • Dll

b). b). Keputusan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas No.Kep.51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja.Faktor Fisik di Tempat Kerja.

b). b). Keputusan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas No.Kep.51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja.Faktor Fisik di Tempat Kerja.

Didalamnya memuat aturan-aturan pelaksanaan pengujian, arti dan batasan-batasan atau Nilai Ambang Batas seperti tersebut dibawah :- Nilai Ambang Batas (NAB) dapat didifinisikan

standar faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan,dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

- Adapun Nilai Ambang batas Iklim kerja digunakan parameter Indek Suhu Bola Basah (ISBB),sedangkan N.A.B kebisingan ditetapkan 85 d(B)A,Getaran alat kerja langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter perdetik kuadarat,N.A.B radiasi sinar ultra ungu ditetapkan sebesar 0,1 Mikro Watt persentimeter persegi sedangkan Nilai Ambang batas sinar ultra ungu sebagaimana tercantum dalam lampiran.

c). Peraturan Menteri Tenaga Kerja,Transmigrasi No.Per.03/Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

c). Peraturan Menteri Tenaga Kerja,Transmigrasi No.Per.03/Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

• Pemeriksaan kesehatan kerja sebelum kerja dan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.

• Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan pengobatan terhadap penyakit akibat kerja.

• Penyediaan PPPK.

b. Keputusan / Peraturan yang mengatur Tenaga Kerja

b. Keputusan / Peraturan yang mengatur Tenaga Kerja

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.04/Men/1987 tentang Pembentukan P2K3 dan Pengangkatan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

6. Surat Edaran6. Surat Edaran

a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan

b. Surat Edaran Menter Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1997 tentang NAB Faktor Kimia.

TERIMA KASIH