Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasiona;
8. Undang-Undarg Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan
Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor
237/MENKES/SK/IH/2001 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Duren
Sawit;
3
22 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di
Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
26. Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
27. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Keputusan Gubernur Nomor 2091 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit
Khusus Daerah Duren Sawit Sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
29. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit yang selanjutnya disebut RSKD Duren Sawit adalah
Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus ibukota
Jakarta.
7. Direktur adalah Direktur RSKD Duren Sawit.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSKD Duren Sawit.
9. Komite Rumah Sakit adalah Komite RSKD Duren Sawit
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal
RSKD Duren Sawit.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di RSKD Duren Sawit.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu
dan bertugas di RSKD Duren Sawit.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Pelayanan Medis adalah bagian atau subordinat dari RSKD Duren Sawit tempat pelayanan
medis dilaksanakan.
15. Unit Pelayanan Penunjang Medis adalah bagian atau subordinat dari RSKD Duren Sawit tempat
pelayanan penunjang medis dilaksanakan.
16. Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bagian atau subordinat di RSKD Duren Sawit
tempat pelayanan asuhan keperawatan dilaksanakan.
17. Komite, Mutu, Etik dan Hukum adalah Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) RSKD Duren Sawit merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan
kesehatan perorangan.
(2) RSKD Duren Sawit dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5
Pasal 3
(1) RSKD Duren Sawit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dengan
mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan secara
terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (pro-motif) serta melaksanakan
upaya rujukan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSKD Duren Sawit
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran RSKD Duren Sawit;
b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan mediko-psiko-sosial;
d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
e. penyelenggaraan kerja sama pelayanan kesehatan khusus pada panti-panti sosial;
f. penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi mental, rehabilitasi medis dan rehabilitasi NAPZA
serta pelayanan penderita HIV/AIDS;
g. penyelenggaraan pelayanan medis;
n. penyelenggaraan pelayanan penuniang medis;
i. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
j. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
k. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan;
I. penyelenggaraan urusan rekam medis;
m. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
o. penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah;
p. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
q. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan;
r. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan peralatan kesehatan dan peralatan non
kesehatan;
s. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
t. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
u. pengelolaan keuangan;
v. penyusunan standar pelayanan;
w. penyusunan operasienal prosedur;
x. pengelolaan urusan ketatausahaan;
y. pengelolaan urusan perlengkapan; dan
z. pelaporan dan pertanggungjawaban.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4
(1) Susunan organisasi RSKD Duren Sawit terdiri dan :
a. Direktur;
b Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
c Wakil Direktur Pelayanan;
6
d. Subbagian Tata Usaha;
e. Subbagian Keuangan;
f. Seksi Pelayanan Medis;
g. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
h. Seksi Pelayanan Keperawatan;
i. Komite Rumah Sakit;
j. SPI;
k. Unit Pelayanan Medis;
I. Unit Pelayanan Penunjang Medis,
m. Unit Pelayanan Keperawatan; dan
n. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi RSKD Duren Sawit sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan Gubernur ini
Bagian Kedua
Direktur
Pasal 5
Direktur mempunyai tugas:
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
c. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Direktur, Subbagian, Seksi, Komite
Rumah Sakit, SPI, Unit-unit Pelayanan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. melaksanakan peningkatan dan pengembangan pelayanan RSKD Duren Sawit baik kualitas
maupun kuantitas;
e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan
pelayanan RSKD Duren Sawit sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.
Bagian Ketiga
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 6
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan
ketatausahaan dan keuangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan
Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran jajaran Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas tata usaha dan keuangan;
d. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas tata usaha dan keuangan;
7
e. pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas tata
usaha dan kauangan;
f. pengkoordinasian, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan
kinerja para Kepala Subbagian; dan
g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
(3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung
jawab kepada Direktur.
Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan
Pasal 7
(1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelayanan medis,
pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan keperawatan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan
mempunyai fungsi ;
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran jajaran Wakil Direktur Pelayanan;
b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
c. penyusunan standar pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan
keperawatan;
d. penyusunan standar operasional prosedur pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan
pelayanan asuhan keperawatan;
e. pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan
medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan asuhan keperawatan;
f. pengkoordinasian, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kinerja
para Kepala Seksi; dan
g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
(3) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada
Direktur.
Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
d. melaksanakan administrasi pengurusan barang meliputi penerimaan, penyimpanan,
pengeluaran, pencatatan/pembukuan, mutasi dan penghapusan barang medis dan barang
non medis;
e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pengamanan, pemeliharaan kebersihan dan
penyelenggaraan rapat rumah sakit, serta upacara dinas;
8
f. melaksanakan pengadaan dan pendayagunaan pegawai rumah sakit;
g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir pegawai rumah sakit;
h. melaksanakan kesejahteraan pegawai rumah sakit;
i. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai rumah sakit;
j. melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data kepegawaian rumah sakit;
k. mengkoordinasikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
l. mengurus tugas/izin pendidikan dan pelatihan belajar bagi pegawai;
m. mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
n. melakukan kerja sama dengan institusi pendidikan/institusi pendidikan tenaga kesehatan;
o. menyiapkan bahan, perumusan dan penyelesaian peraturan kerumahsakitan;
p. mengkoordinasikan fasilitas pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kedinasan;
q. melaksanakan pengelolaan data kerumahsakitan;
r. melaksanakan pemasaran pelayanan rumah sakit;
s. mempersiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain;
t. menyelenggarakan kegiatan kehumasan rumah sakit;
u. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring,
evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan,
kerumahtanggaan, teknologi informasi dan kehumasan; dan
v. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
Bagian Keenam
Subbagian Keuangan
Pasal 9
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Keuangan yang telah ditetapkan;
c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSKD Duren
Sawit;
d. melaksanakan mobilitasi penerimaan keuangan;
e. melaksanakan pengelolaan kas;
f. melaksanakan pengelolaan utang-piutang RSKD Duren Sawit;
g. melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan;
h. melaksanakan akuntansi dan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, arus kas dan
catatan atas laporan keuangan) RSKD Duren Sawit;
9
i. menyusun laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan RSKD Duren Sawit;
j. melaksanakan pembayaran pengeluaran;
k. mengkoordinasikan perhitungan unit cost setiap pelayanan;
I. mengkoordinasikan penyusunan formula remunerasi;
m. melaksanakan verifikasi, penetapan denda dan penagihan piutang;
n. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran RSKD Duren Sawit;
o. menghimpun dan menyiapkan bahari penyusunan laporan kinerja RSKD Duren Sawit; dan
p. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Medis
Pasal 10
(1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medis;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medis yang telah ditetapkan;
c. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina pelaksanaan
kegiatan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
d. menyediakan sarana dan prasarana unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan
rujukan;
e. mengembangkan kegiatan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
f. menghimpun usulan rencana kegiatan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan
dan rujukan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medis;
g. menyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi,
pengawasan dan pembinaan unit pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan
rujukan;
h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, Seksi
Pelayanan Penunjang Medis, Seksi Pelayanan Keperawatan dalam rangka memperlancar
dan meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan
rujukan; dan
i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medis.
(2) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
10
Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 11
(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medis yang telah
ditetapkan;
c. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina pelaksanaan
kegiatan Unit Pelayanan Penunjang Medis;
d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Penunjang Medis;
e. mengembangkan kegiatan Unit Pelayanan Penunjang Medis;
f. menghimpun usulan rencana kegiatan Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
g. menyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi,
pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan Penunjang Medis;
h. menyelenggarakan urusan rekam medis;
i. menyelenggarakan pemulasaraan jenazah dan koordinasi pelayanan ambulans;
j. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat RSKD Duren Sawit;
k. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, Seksi
Pelayanan Medis, Seksi Pelayanan Keperawatan dalam rangka memperlancar dan
meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Penunjang Medis; dan
i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan
Penunjang Medis.
(2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
Bagian Kesembilan
Seksi Pelayanan Keperawatan
Pasal 12
(1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Keperawatan;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Keperawatan yang telah
ditetapkan:
c. mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina
pelaksanaan Unit Pelayanan Keperawatan;
11
d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Keperawatan;
e. mengembangkan kegiatan Unit Pelayanan Keperawatan;
f. menghimpun usulan program kerja/rencana kegiatan Unit Pelayanan Keperawatan sebagai
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan;
g. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur,
pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan
Keperawatan;
h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, Seksi
Pelayanan Medis, Seksi Pelayanan Penunjang Medis dalam rangka memperlancar dan
meningkatkan pelayanan Keperawatan; dan
i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Keperawatan.
(2) Seksi Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan,
Bagian Kesepuluh
Komite RumahSakit
Pasal 13
(1) Komite Rumah Sakit adalah wadah pengembangan kompetensi pejabat fungsional di RSKD
Duren Sawit
(2) Komite Rumah Sakit dipimpin satu orang Ketua yang dipilih dari dan oleh pejabat fungsional
dalam rapat yang dilaksanakan untuk itu, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Ketua Komite Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Rumah Sakit, Direktur atas usul Ketua Komite
Rumah Sakit membentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Untuk dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
setiap kelompok profesi jabatan fungsional paling sedikit mempunyai anggota 15 (limabelas)
orang anggota profesi jabatan fungsional yang dipimpin satu orang Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional.
(6) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Ketua Komite Rumah Sakit.
(7) Kelompok yang tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bergabung
dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang sudah ada, atau bergabung dengan kelompok
jabatan fungsional yang tidak memenuhi syarat jumlah untuk membentuk Kelompok Jabatan
Fungsional gabungan dengar jumlah anggota paling sedikit 15 (limabelas) orang.
12
(8) Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih dan diangkat hanya untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.
(9) Ketua Komite Rumah Sakit mempunyai tugas:
a. menyusun etika profesi di RSKD Duren Sawit;
b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelayanan profesi;
c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika profesi;
d. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi profesi;
e. melaksanakan kegiatan peningkatan kemitraan antar profesi;
f. menyelesaikan permasalahan pelanggaran etika profesi, pelayanan profesi, dan hubungan
anfar profesi;
g. melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi sanksi profesi terhadap
pelanggaran etika profesi, pelayanan profesi dan hubungan antar profesi;
h. menyusun standar pelayanan profesi;
i. memberikan rekomendasi keprofesian kepada Direktur; dan
j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Subbagian
dan para Kepala Seksi.
(10) Ketua Komite Rumah Sakit dalam memimpin Komite Rumah Sakit wajib berkoordinasi dan
bekerja sama dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi.
(11) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam memimpin Kelompok Jabatan Fungsional wajib
berkoordinasi dan bekerja sama dengan Ketua Komite Rumah Sakit dan para Kepala
Subbagian dan para Kepala Seksi.
(12) Setiap keputusan Komite Rumah Sakit dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan melalui
musyawarah atau pemungutan suara dalam rapat.
(13) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional disusun oleh Komite Rumah Sakit dan ditetapkan
oleh Direktur.
Pasal 14
(1) Susunan Komite Rumah Sakit terdiri atas:
a. satu orang Ketua merangkap anggota;
b. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. para Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagai anggota.
(2) Susunan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
a. satu orang Ketua merangkap anggota;
b. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. pejabat fungsional sebagai anggota.
Pasal 15
(1) Pejabat Fungsional untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Komite Rumah Sakit
sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
13
a. berprofesi sebagai tenaga kesehatn;
b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan pelayanan profesinya,
c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh anggota profesi;
d. tidak pernah melanggar etika profesi dan perbuatan tercela lainnya;
e. dicalonkan anggota profesi; dan
f. diterima seluruh atau sebagian besar kelompok profesi.
(2) Pejabat Fungsional yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Bagian Kesebelas
SPI
Pasal 16
(1) SPI adalah satuan kerja RSKD Duren Sawit yang independen bertugas melaksanakan
pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan,
perlengkapan dan metode) rumah sakit.
(2) SPI mempunyai rincian tugas:
a. menyusun kerja dan anggaran SPl;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
d. menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan internal;
e. melaksanakan pengawasan internal;
f. mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal;
g. merekomendasikan tindakan atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan;
h. memantau/memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
(3) SPI dipimpin satu orang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan Direktur dari Pegawai
Negeri Sipil di Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan.
(4) SPi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
(5) SPI dalam melaksanakan pemeriksaan tidak dapat dipengaruhi Direktur, para Wakil Direktur,
para Kepala Subbagian/Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit dan/atau pejabat fungsional
rumah sakit lainnya.
Pasal 17
Susunan SPI, terdiri atas :
a. Satu orang Ketua merangkap anggota003B
14
b. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
c. Satu orang anggota; dan
d. Sekretariat paling banyak dua orang.
Pasai 18
Untuk dapat diangkat sebagai ketua, sekretaris, dan anggota SPI sekurang-kurangnya harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai non kesehatan;
b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh pegawai rumah sakit;
d. tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian;
e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
f. memiliki pendidikan paling rendah Strata Satu;
g. memiliki integritas; dan
h. memiliki komitmen, konsistensi dan obyektifitas.
Pasal 19
Ketua dan Sekretaris SPI diangkat oleh Dlrektur untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.
Bagian Keduabelas
Unit Pelayanan Medis
Pasal 20
(1) Unit Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat
inap kegawatdaruratan dan rujukan.
(2) Unit Pelayanan Medis antara lain terdiri dari unit pelayanan tumbuh kembang anak, unit
pelayanan psikogeriatri, unit pelayanan psikosomatik, unit pelayanan kesehatan jiwa remaja,
unit pelayanan gawat darurat kejiwaan, unit pelayanan ambulans dan unit pelayanan medis
lainnya.
(3) pembentukan Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas.
(4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur dapat menugaskan satu orang penanggung jawab untuk memimpin satu
dan/atau beberapa Unit Pelayanan Medis atas usul Kepala Seksi Pelayanan Medis.
(5) Penanggung Jawab Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis.
(6) Uraian tugas Penanggung Jawab Unit pelayanan Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul
Kepala Seksi Pelayanan Medis.
15 5
Bagian Ketigabelas
Unit Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 21
(1) Unit Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis
dan rujukan pelayanan penunjang medis.
(2) Unit Pelayanan Penunjang Medis antara lain terdiri dari unit pelayanan farmasi, unit pelayanan
laboratorium, unit pelayanan radiodiagnostik, unit pelayanan gizi, unit rekam medis, unit
pemulasaraan jenazah, unit pelayanan ambulans dan unit pelayanan penunjang medis lainnya.
(3) Pembentukan Unit Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan
Kepala Dinas.
(4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Penunjang Medis, Direktur dapat
menugaskan satu orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit
Pelayanan Penunjang Medis atas usul Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
(5) Penanggung jawab Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
Medis.
(6) Uraian tugas Penanggung jawab Unit Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Direktur atas
usul Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
Bagian Keempatbelas
Unit Pelayanan Keperawatan
Pasal 22
(1) Unit Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan, rawat
jalan, rawat inap, rawat intensif serta rawat emergensi (gawat darurat) dan rawat rehabilitasi.
(2) Unit Pelayanan Keperawatan antara lain terdiri dari unit pelayanan keperawatan jiwa, unit
keperawatan intensif dan unit pelayanan keperawatan lainnya.
(3) Pembentukan Unit Pelayanan Keperawatan ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala
Dinas.
(4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Keperawatan, Direktur dapat
menugaskan satu orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit
Pelayanan Keperawatan atas usul Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
(5) Penanggung Jawab Unit Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
(6) Uraian tugas Penanggung Jawab Unit Pelayanan Keperawatan ditetapkan oleh Direktur atas
usul Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
16
BAB IV
STATUS JABATAN
Pasal 23
(1) Jabatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural
yang hanya dapat dijabat oleh PNS.
(2) Jabatan Ketua SPI merupakan jabatan non struktural yang hanya dapat dijabat oleh PNS.
(3) Jabatan Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Penanggung
Jawab Unit Pelayanan bukan jabatan struktural.
(4) Direktur adalah jabatan eselon Ill/a, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon
IV/a.
(5) Wakil Direktur disetarakan dengan jabatan eselon lll/b.
(6) Kepala Dinas dalam mengajukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian jabatan
dengan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, pengalaman dan kompetensi
pejabat/calon pejabat.
(7) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha
harus mempunyai latar belakang pendidikan formal, berpengalaman dan/atau kompetensi di
bidang administrasi dan Kepala Subbagian Keuangan di bidang keuangan.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 24
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Komite Rumah Sakit, Ketua SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Komite Rumah
Sakit, dan Penanggung Jawab Unit Pelayanan, wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektifitas, transparansi,
produktifitas, akuntabilitas dan menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Direktur, Wakli Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua
SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Komite Rumah Sakit, dan Penanggung jawab
Unit Pelayanan, wajib mengkoordinasikan, memberikan pengarahan bimbingan, pembinaan dan
petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
(3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerjasama dan koordinasi vertikal dan
horizontal, baik di satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait maupun dengan instansi
pemerintah pusat can swasta.
17
Pasai 25
(1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua
SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Komite Rumah Sakit, dan Penanggung jawab
Unit Pelayanan, wajib mengawasi di satuan kerja masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan serta bahan
pengambilan keputusan pada lingkup tugasnya.
Pasal 26
Keputusan dalam bentuk dan tingkat manapun harus didasarkan atas pertimbangan obyektif.
Pasal 27
(1) RSKD Duren Sawit merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Daerah.
(2) RSKD Duren Sawit menjadi bagian dari sistem penanggulangan kejadian luar biasa di bidang
kesehatan.
Pasal 28
Pemanfaatan RSKD Duren Sawit sebagai lahan pendidikan tenaga kesehatan dan/atau
mahasiswa/siswa pendidikan disiplin ilmu lainnya tidak diperkenankan mengurangi kualitas
pelayanan dan/atau mengganggu kecepatan, ketepatan, keamanan dan kenyamanan pelayanan
kepada pasien dan/atau keluarganya.
BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 29
(1) KepegawaianRSKD Duren Sawit terdiri dari:
a. PNS;
b. Pegawai Non PNS.
(2) Pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
18
(2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan
Gubernur tentang Pegawai Non PNS SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasai 30
(1) Penugasan dan penempatan pejabat fungsional tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga
kefarmasian dan jabatan fungsional Iainnya serta tenaga non medis dalam lingkungan RSKD
Duren Sawit ditetapkan oleh Direktur.
(2) Penugasan dan penempatan PNS pejabat fungsional tenaga medis, tenaga keperawatan,
tenaga kefarmasian dan jabatan fungsional Iainnya serta tenaga non medis RSKD Duren Sawit
ke unit kerja lain dalam lingkungan Dinas.Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 31
(1) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan RSKD Duren Sawit bersumber dari:
a. Pendapatan operasional;
b. APBD; dan
c. Sumbangan, hibah/bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Pengelolaan keuangan RSKD Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 32
(1) Pembinaan teknis RSKD Duren Sawit dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(2) Pembinaan administrasi keuangan RSKD Duren Sawit dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta.
(3) Pembinaan kelembagaan dan tata kelola dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
Dinas Kesehatan, Biro Keuangan dan Biro Organisasi dan Tatalaksana dapet mengikutsertakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.
19
BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 33
Pengawasan terhadap RSKD Duren Sawit dilaksanakan oleh :
a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara;
b. SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan Daerah; dan
c. instansi pengawas fungsional lainnya.
Pasal 34
(1) RSKD Duren Sawit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu kepada Dinas Kesehatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan keuangan dan laporan
kinerja.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
(1) Dalam rangka memonitor, memantau dan mengendalikan mutu pelayanan, etika institusi rumah
sakit dan norma hukum RSKD Duren Sawit, Direktur dapat membentuk Komite Mutu, Etik dan
Hukum.
(2/ Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Direktur dalam memonitor, memantau
dan mangendalikan mutu pelayanan, etik institusi rumah sakit dan norma hukum RSKD Duren
Sawit,
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit;
b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Komite Mutu, Etik dan Hukum yang telah
ditetapkan;
c. mengkoordinasikan penyusunan hukum RSKD Duren Sawit;
d. mengevaluasi kepuasan pelanggan RSKD Duren Sawit;
e. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan RSKD Duren
Sawit;
f. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian etika institusi RSKD Duren Sawit;
g melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian penerapan norma hukum RSKD
Duren Sawit;
h. mendokumentasikan ketentuan mutu pelayanan. etika institusi rumah sakit dan norma institusi
RSKD Duren Sawit;
i. memberikan rekomendasi kepada Direktur. mengenai peningkatan mutu pelayanan,
pelaksanaan etika institusi RSKD Duren Sawit dan penerapan norma institusi RSKD Duren
Sawit; dan
j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi,
20
Pasal 36
Susunan Komite Mutu, Etika dan Hukum RSKD Duren Sawit terdiri atas :
a. Satu orang Ketua Komite merangkap anggota;
b. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
c. Tiga orang anggota masing-masing sebagai penanggung jawab Mutu Pelayanan, Etika
Institusi RSKD Duren Sawit dan penerapan Norma Hukum RSKD Duren Sawit; dan
d. Sekretariat paling banyak 2 orang untuk membantu Sekretaris.
Pasal 37
(1) Ketua Komite Mutu, Etika dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a
merangkap anggota mempunyai tugas:
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Mutu, Etika
dan Hukum RSKD Duren Sawit:
b. melakukan Koordinasi dengan Wakil Direktur, Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua SPI
dalam rangka meningkatkan kinerja Komite Mutu, Etika dan Hukum RSKD Duren Sawit;
dan
c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Direktur dengan tembusan
kepada para Wakil Direktur, Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua SPI.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Ketua Komite Mutu, Etika
dan Hukum RSKD Duren Sawit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Pasal 38
(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I: merupakan unsur pelaksana adrr
inistrasi, Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada d
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren
Sawit.
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
Direktur atas usul Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
Pasal 39
(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan unsur pelaksana,
Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit sesuai bidang tanggung jawab masing-
masing.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung kepada Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
(3) Uraian tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Direktur atas usul Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
21
Pasal 40
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pasal 36 adalah pegawai administrasi
membantu Sekretaris melaksanakan kesekretariatan Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD
Duren Sawit.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Ketua atas usul Sekretaris Komite Mutu, Etik dan Hukum RSKD Duren Sawit.
Pasal 41
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Sekretaris atau Anggota Komite Mutu, Etik dan
Hukum RSKD Duren Sawit sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan antara lain :
a. pendidikan minimal strata satu;
b. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai;
c. mempunyai dedikasi baik dalam melaksanakan tugas;
d. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelayanan RSKD Duren Sawit;
e. bersifat konsisten dan objektif;
f. mampu memimpin (khusus Ketua); dan
g. memahami kegiatan administrasi (khusus Sekretaris).
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah Diktum sesuai
kebutuhan dan perkembangan RSKD Duren Sawit.
Pasal 42
(1) Jabatan Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum merupakan jabatan non struktural yang hanya
dapat dijabat oleh PNS.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Mutu, Etik dan Hukum dilakukan oleh
Direktur.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22
Pasai 44
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2007
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 172.
Related Documents
