PERUMAHAN RAKYAT DAN AIR MINUM · Web view(Tabel - XVII). Rumah-rumah yang telah selesai dibangun sebagian besar telah dihuni yaitu 2.320 unit rumah inti dan 6.860 unit rumah sederhana.

PERUMAHAN RAKYAT DAN AIR MINUM

B A B XVI

PERUMAHAN RAKYAT DAN AIR MINUM

1. PENDAHULUAN

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa, pembangunan perumahan rakyat merupakan sasaran yang penting. Oleh karena itu dalam Repelita II pembangunan perumahan rakyat memperoleh perhatian sepenuhnya. Hal itu bukan saja karena masalah perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat tetapi juga karena kegiatan. pembangunan perumahan itu sendiri dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang besar baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja kasar serta memperluas pasaran hasil industri bahan bangunan.

Tujuan pembangunan perumahan rakyat adalah untuk mewujudkan tersedianya rumah dalam jumlah yang memadai di dalam ling-kungan yang sehat, serta memenuhi syarat-syarat sehat, kuat dan dalam yangkauan daya beli rakyat banyak. Pada hakekatnya pembangunan perumahan adalah usaha masyarakat sendiri dan Pemerintah membantu terciptanya iklim yang mendorong perkembangan usaha pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan dalam Repelita I masih terbatas kepada usaha-usaha perintis dan persiapan untuk menggalakkan terlaksananya pembangunan perumahan secara nasipnal Dalam Repelita II, selain meneruskan dan meningkatkan kegiatan usaha-usaha perintisan dan persiapan, tersebut, mulai dirangsang pula usaha masyarakat untuk ikut serta melaksanakan pembangunan perumahan rakyat.

Di daerah perkotaan, diusahakan melaksanakan perbaikan kampung (KIP) terutama untuk memperbaiki lingkungan pemukiman golongan masyarakat berpenghasilan sangat rendah. Di samping itu dibangun pula penyediaan tanah matang (rumah inti) yang diper-untukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan pem-

963

bangunam rumah sederhana yaitu rumah yang cukup kuat dan sehat serta pemilikannya direncanakan dapat terjangkau oleh golongan masyarakat berpenghasilan sedang dan rendah dengan cara pembayaran cicilan.

Di daerah pedesaan, dilakukan usaha untuk meningkatkan mutu perumahan pedesaan melalui penyuluhan dan pemugaran pedesaan. Khusus di daerah pemukiman baru seperti daerah transmigrasi, secara terbatas dilaksanakan pembangunan desa baru.

Untuk menunjang usaha pembangunan perumahan rakyat, dibentuk sarana kelembagaan yang telah dipersiapkan dalam tahun terakhir pelaksanaan Repelita I, yaitu Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN). Badan tersebut merumuskan kebijaksanaan dan peraturan pembangunan perumahan nasional. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) menangani pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat di daerah perkotaan dan Bank Hipotik Perumahan (BHP) sebagai wadah perkreditan perumahan dalam jangka panjang.

Dalam pada itu penyediaan air minum dalam Repelita II, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak; bagi masyarakat. Pembangunannya dikaitkan dengan .pengernbangan wilayah pembangunan secara nasional.

Di daerah perkotaan diusahakan meningkatkan kemampuan produksi air minum di samping memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi sehingga produksi air minum dapat dimanfaatkan lebih efektif dan merata oleh masyarakat yang lebih luas.

Penyediaan air minum di daerah pedesaan diusahakan melalui Program Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dengan memperbaiki sistem penyediaan air minum yang ada dan pengadaan baru di daerah yang langka akan sumber air minum atau di daerah yang air minumnya tidak memenuhi syarat.

Usaha perbaikan dan- peningkatan sistem air buangan dan air hujan dibatasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang sangat mendesak. Di samping itu juga dilakukan kegiatan survey dan studi dalam

rangka penyusunan rencana induk air buangan dan air hujan.

964

2. PELAKSAN,AAN KEGIATAN PEMBANGUNAN A. Perumahan Rakyat

(1). Perumahan KotaUsaha perbaikan kampung pada dasarnya

merupakan kegiatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Sejak tahun 1973/74, Pemerintah mulai mengambil langkah untuk membantu peningkatan dan mempercepat pelaksanaan per-baikan kampung di DKI Jaya dan meluaskan pelaksanaan ke kota-kota lain dengan mengusahakan sistem pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang.

Selama tahun , 1973/74 sampai tahun 1977/78 telah dapat di. yelesaikan, perbaikan kampung di DKI Jaya seluas 4.789 Ha yang memberikan pelayanan kepada, 1.810.267 orang penduduk. Dalam Repelita II pelaksanaan perbaikan kampung dengan sistem pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang diperluas dengan kota Sura-baya Sampai tahun 1977/78 telah dapat diselesaikan perbaikan kampung seluas 186 Ha yang memberikan pelayanan kepada 100.000 orang penduduk.

Di samping Surabaya, juga sedang dipersiapkan pelaksanaan perbaikan kampung di kota Cirebon, Bagor, Tanggerang dan Bekasi.

Pembangunan perumahan inti dan perumahan sederhana mencakup juga pembangunan fasilitas lingkungan antara lain jalan ling-kungan, jaringan listrik, jaringan air minum dan sanitasi lingkungan.

Setelah PERUMNAS dibentuk pada tahun 1974, maka dalam tahun 1974/75 mulai dipersiapkan pelaksanaan antara lain pembe-basan/pembelian. tanah. Dalam tahun 1975/76 PERUMNAS telah menyelesaikan pembangunan 2,268 unit rumah sederhana. Kemudian dalam tahun 1976/77 diselesaikan lagi 3.976 unit. rumah inti dan 4.240 rumah sederhana. Dalam tahun 1977/78 direncanakan untuk membangun 10.300 unit rumah

965

inti dan 10.958 unit rumah seder-hana. Dari jumlah yang direncanakan, diperkirakanakan dapat dise-lesaikan sampai akhir 1977/78 sebanyak 6.498 unit rumah inti dan 6.144 unit rumah sederhana, sehingga jumlah seluruh rumah dibangun. sampai akhir 1977/78 adalah 10.474 unit rumah inti dan 12 652

unit rumah sederhana yang tersebar di beberapa kota. (Tabel - XVII). Rumah-rumah yang telah selesai dibangun sebagian besar telah dihuni yaitu 2.320 unit rumah inti dan 6.860 unit rumah sederhana. Dalam tahun 1978/79 direncanakan akan dibangun pula rumah inti dan rumah sederhana sekitar 41.000 unit rumah. Persiapan-persiapan pembangunan untuk itu, seperti pengadaan tanah dan lain sebagainya telah dilakukan dalam tahun 1977/78. Dengan demikian sasaran dalam Repelita II untuk membangun sekitar 73.000 unit rumah inti dan rumah sederhana diharapkan akan,dapat dicapai. Pembangunan

TABEL XVI - 1PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH INTI DAN RUMAH SEDERHANA,

1976/761977/78 (Unit)

k e t e r a n g a nR S = R u m a h S e d e r h a n aS S = R u m a h I n t i

966

perumahan rakyat secara bertahap akan terus ditingkatkan dan disebarluaskan luaskan keberbagai kota lainnya.

Dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat pada tahuntahun mendatang, sedang dipersiapkan studi persiapan perbaikan kampung, pembangunan rumah inti dan pembangunan perumahan sederhana tahap II untuk kota-kota seperti Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Padang, Palembang, Malang dan sebagainya.

Bank Tabungan Negara (BTN) yang ditetapkan Pemerintah ber-fungsi sebagai Bank Hipotik Perumahan (BHP), sejak tahun 1976 telah mulai memberikan kredit pemilikan rumah kepada masyarakat. Sampai bulan Nopember 1977 Bank Tabungan Negara telah mempersiapkan penyediaan kredit pemilikan rumah untuk pembangunan 1.699 unit rumah. Di antaranya telah disetujui pemberian kredit untuk pembangunan 1.029 unit rumah dan dilaksanakan pemberian kredit untuk pembangunan 407 unit rumah, tersebar di beberapa kota yaitu Bandung, Semarang, Surabaya Purwokerto, Grobogan, Ujung Pandang, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Palu dan Bengkulu. Di samping itu Bank Tabungan Negara juga telah memberikan kredit pemilikan rumah kepada 42.913 kepada keluarga korban bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 1976 di Bali.

Ikut sertanya Pemerintah melaksanakan pembangunan perumahan rakyat tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi usaha-usaha masya-rakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat bahkan sebaliknya diharapkan akan mendorong, partisipasi masyarakat. Bebe rapa perusahaan pembangunan perumahan (real estate) dan badan-badan usaha yang tidak bersifat mencari keuntungan, telah ikut serta membangun rumah-rumah

sederhana dan sedang.

( 2 ). Perumahan DesaKebijaksanaan pembangunan perumahan pedesaan

ditujukan untuk meningkatkan pengertian, kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan masyarakat desa dan untuk menaikkan mutu peru-mahan pedesaan. 967

Peningkatan mutu perumahan desa dilakukan melaiui pemugaran pedesaan dan penyelenggaraannya didasarkan pada usaha-usaha swa-daya gotong-royong masyarakat dengan pengarahan, bimbingan dan bantuan Pemerintah.

Pelaksanaan pemugaran perumahan pedesaan disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Di desa swadaya kegiatann dititik-beratkan pada lingkungan perumahan, di desa swakarya kegiatan dititik-beratkan pada pemugaran perumahan dan mutu lingkungan, sedangkan di desa swasembada dititik-beratkan pada pengadaan sarana penunjang ke-mampuan masyarakat dalam bidang perumahan,

Sebagai permulaan, pada tahun terakhir Repelita I, telah dapat diselesaikan pemugaran 22 desa. Dalam Repelita II direncanakan pemugaran 1.000 desa sebagai perintisan dan percontohan. Sampai akhir tahun 1976/77, telah selesai dilaksanakan pemugaran 217 desa tersebar di 24 propinsi. Dalam tahun 1977/78, direncanakan untuk menyelesaikan pemugaran 286 desa, sehingga selama 4 tahun pelaksanaan Repelita II jumlah desa yang dipugar menjadi 503 desa terdiri, dari 95 lokasi desa swadaya, 363 lokasi desa swakarya dan 45 lokasi desa swasembada, tersebar di 24 propinsi. Pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan perangsang (stimulans) berupa perbaikan jalan lingkungan sepanjang 20.000 meter, MCK (mandi, cuci dan kakus). 812 buah, 17.600 rumah dipugar, 92 rumah contoh dan peningkatan ningkatan ketrampilan 90 petugas tingkat propinsi, 1.540 petugas kecamatan dan 25.510 anggota masyarakat desa dilokasi proyek, Selanjutnya selama 4 tahun Repelita II telah diselenggarakan latihan petugas pemugaran perumahan desa sebanyak 125, orang tingkat nasional dan 568 orang tingkat regional.

(3). Kegiatan Penunjang Pembangunan PerumahanKegiatan penunjang pembangunan perumahan

antara lain dila-kukan melalui penelitian, penyuluhan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan perumahan.

968

Penelitian dan penyuluhan pembangunan perumahan yang telah dimulai sejak Repelita I, dalam Repelita II diteruskan dan ditingkat-kan. Demikian juga usaha perumusan kebijaksanaan pembangunan perumahan.Dalam rangka penelitian kemungkinan pembangunan perumahan bertingkat (flat) di daerah kota yang kepadatan penduduknya semakin tinggi, telah diselesaikan pembangunan mesin cetak elemen beton (brecast) di Pasar Jum'at (Jakarta). Dengan mesin cetak tersebut telah diselesaikan pembangunan dua buah bangunan flat masing-masing terdiri dari 16 unit dengan luas 70 m2/unit dan 24 unit dengan luas 48 m2/unit. Dalam tahun 1978/79 dilanjutkan lagi dengan membangun 8 blok bangunan flat yang terdiri dari 168 unit.

Tersedianya bahan bangunan bermutu baik dalam jumlah banyak dan dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat merupakan salah satu unsur perangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan peru-mahan. Karena itu terus dilaksanakan kegiatan penelitian untuk menemukan bahan bangunan baru, meningkatkan mutu bahan bangunan yang sudah ada dan. untuk menemukan sistem konstruksi yang seder-hana, murah dan kuat.

Dalam hubungan ini telah selesai dibangun proyek percobaan (pilot) pabrik papan buatan beserta alemen bangunan rumah di Cibadak (Sukabumi) yang dimulai sejak Repelita I Selain itu telah diselesaikan pula pembangunan pabrik percobaan (pilot plant) untuk elemen perumakan dari beton ringan, di Cibadak dan bahan bangunan berkapur di Mranggen (Jawa Tengah) serta unit-unit produksi di Surabaya, Sukabumi, Jakarta, Medan, dan Yogyakarta.

Untuk menangani usaha-usaha penyuluhan dan bimbingan teknis pembangunan perumahan secara intensip dan terarah, sejak tahun kedua Repelita I telah dirintis pembentukan Pusat Informasi Teknis Bangunan (PITB) di ibukota propinsi. Sampai tahun 1977/78 telah dibentuk PITB di 21 ibukpta propinsi. Di samping itu akan dilanjut-kan pembentukan PITB tersebut sehingga semua ibukota propinsi mempunyai PITB. 969

(1). Air Minum

Sampai tahun keempat pelaksanaan-Repelita I, yaitu tahun 1972/ 73, kegiatan pembangunan fasilitas penyediaan air minum ditekankan kepada usalia peningkatan. kemampuan produksi air minum. Perbaikan dan perluasan jaringan distribusi direncanakan menjadi beban Pe-merintah Daerah. Pada tahun itu, melalui usaha-usaha rehabilitasi dan perluasan instalasi produksi air minum yang ada, telah dapat dicapai tambahan kemampuan produksi sebanyak 5.624,5 lt/dt, se-hingga kemampuan produksi air minum naik dari 9.000 lt/dt pada awal Repelita I menjadi 14.624,5 lt/dt pada akhir tahun 1972/73.

Tambahan kemampuan produksi tersebut di atas ternyata belum dapat dimaniiaatkan secara efektif, karena di -beberapa tempat Pemerintah Daerah masih belum mampu membiayai peliaksanaan perbaikan dan perluasan jaringan distribusi sebagaimana yang direncanakan semula. Agar tambahan kemampuan produksi air minum yang diperoleh dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas, maka pada tahun 1973/74, yakni tahun terakhir Repelita I telah diusahakan melaksanakan perbaikan dan perluasan jaringan distribusi. Dengan detnikian diperoleh tambahan kemampuan produksi sebanyak 597,5 lt/dt, sehingga kemampuan produksi air minum pada akhir Repelita I, atau pada permulaan Repelita II adalah sebesar 5.222 lt/dt.

Dalam Repelita II, direncanakan peningkatan kerampuan pro-duksi air minum sebanyak 12.000 lt/dt. Pelaksanaannya diusahakan melalui perluasan instalasi produksi air minum yang sudah ada dan,

970

melalui pembangunan instalasi baru, yang disebarkan pelaksanaannya baik di kota-kota besar maupun di kota-kota sedang dan kecil. Di samping itu, usaha perbaikan dan perluasan jaringan distribusi yang dirintis. pada akhir Repelita I terus dilanjutkan dan ditingkatkan serta akan diusahakan sampai pada sambungan ke rumah-rumah.

Pada akliir tahun 1977/78 kemampuan produksi diharapkan akan bertambah sebesar 1.939 lt/dt, sehingga kemampuan produksi air minum selama 1973/74 sampai 1977/78 adalah 4.164,5 lt/dt. Dengan demikian kemampuan produksi air minum secara keseluruhan pada akhir tahun 1977/78 menjadi 48.789 lt/dt (Tabel XVI-2 dan Grafik XVI-1).

Sebagai persiapan bagi pelaksanaan pembangunan fasilitas pe-nyediaan air minum sejak tahun.1974/75 telah dilakukan studi dan penyusunan rencana induk air minum. Sampai tahun 197.7/78 direncanakan akan diselesaikan studi dan penyusunan rencana induk air minum bagi 120 kota, pembuatan design terperinci untuk 110 kota dan perhitungan konstruksi bagi 60 kota.

Pada umumnya sampai akhir Repelita I pengelolaan air minum di daerah masih dalam bentuk dinas atau jawatan dan tidak dapat menjamin-kelangsungan pelayanan. Karena itu sejak tahun 1974/75mulai diambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan air minum di. kota-kota, berupa penyelenggaraan penataran pelaksana-pelaksana tingkat menengah dan atas dalam bidang pengelalaan air minum. Di samping itu dilakukan pula perubahan status pengelolaan air minum di daerah-daerah dari bentuk dinas/jawatan (atau lain-lainnya) menjadi-perusahaan daerah. Sampai sekarang sudah terbentuk 38 perusahaan daerah untuk pengelolaan air minum

Di samping sistem pembiayaan pembangunan fasilitas penyediaan air minum dalam bentuk subsidi, dalam Repelita II mulai diterapkan sistem perrubiayaan dalam bentuk pinjaman antara lain untuk pembangunan air minum di kota-kota Malang, Banyuwangi, Purwokerto, Samarinda, Jambi dan Bandung. Sementara itu sedang dipersiapkan pula pelaksanaan pennbiayaan dalam bentuk pinjaman antara lain untuk kota-kota Cirebon, Yogyakarta, Jakarta dan Medan. Penerapan sistem baru ini akan diperluas terhadap kota-kota lain setelah terlebih dahulu dilaksanakari studi sosial ekonomi untuk kota yang bersangkutan guna menentukan tingkat kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

971

TABEL XVI - 2PENAMBAHAN KAPASITAS PENYEDIAAN AIR MINUM

1972/73 - -1977/78(liter/detik)

972

(TABEL XVI – 2 sambungan)

973

(TABEL XVI – 2 sambungan)

974

(TABEL XVI – 2 sambungan)

975

(TABEL XVI –2 sambungan)

976

GRAFIK XVI - 1KAPASITAS PRODUKSI AIR. MINUM KOTA,

1972/73 1977/78(Liter/detik)

977

977

(2) AssaineringPelaksanaan fisik di bidang assainering yaitu

pembangunan saluran pembuangan air buangan dan air hujan masih terbatas kepada pekerjaan-pekerjaan yang mendesak di kota-kota secara lokal. Semen-jak Repelita I telah dilaksanakan pekerjaan dalam bidang assainering di kota-kota Jakarta, Ambon, Pangkal Pinang, Tanjung Karang, Pekan Baru, Tanjung Pinang, Surabaya, Pamekasan, Sumenep, Madiun, Bogor, Bandung, Sukabumi, Karawang, Yogyakarta, Semarang, Cilacap, Surakarta dan Denpasar. Dalam tahun 1974/75 dilanjutkan di kota-kota Surakarta, Sibolga, Jakarta dan Bandung, kemudian dalam tahun 1975/76 di kota-kota Surabaya, Madiun, Semarang dan Surakarta.

Selain pekerjaan fisik tersebut di atas, dalam Repelita II diusa-hakan penyusunan rencana induk dalam bidang assainering dan pem-buangan sampah. Sampai tahun ketiga Repelita II, telah dilaksanakan survey dan studi di kota-kota Bandung, Pontianak, Ujung Pandang, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Madiun dan.

Yogyakarta. Dalam tahun 1977/78 sedang dilaksanakan

978

studi dan penyusunan rencana induk pembuangan air buangan dari air hujan di kota-kota Cirebon, Bengkulu, Sibolga, Manado, Pekan Baru, Padang, Jember dan Bandung.