Perubahan RENCANA STRATEGIS PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT TAHUN 2015 - 2019 DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Peluang (Opportunity) Tantangan (Threat) 1. Telah terbentuknya beberapa forum atau kelompok
masyarakat yang peduli terhadap perairan darat.
2. Telah adanya komitmen dari beberapa kementerian/lembaga untuk pengelolaan sungai, danau
dan mata air berkelanjutan
1. Kondisi perairan darat, yaitu sungai, danau, mata air dan air tanah semakin parah dan berdampak pada kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat 2. Pengendalian kerusakan perairan darat belum dipahami
dengan baik oleh para pemangku kepentingan di pusat
maupun daerah 3. Data dan informasi mengenai perairan darat ketersediaannya
tersebar di berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah (data dan informasi belum terpusat)
4. Masyarakat di sekitar danau, sungai dan mata air masih belum
memahami dengan baik pentingnya pengendalian kerusakan perairan darat.
Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka strategi yang ditempuh untuk pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan
Darat adalah:
a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
b. Pengembangan pola kegiatan berdasarkan hasil pemetaan pemangku kepentingan serta ketersediaan data dan informasi;
c. Sosialisasi seluas-luasnya mengenai PKPD kepada para pemangku kepentingan serta pelibatan dalam kegiatan;
d. Peningkatan peran para pihak, dukungan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat;
e. Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan bagi pemerintah daerah maupun UPT;
f. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi;
g. Fasilitas aksi pengendalian kerusakan perairan darat; serta
h. Pengembangan jaringan kerjasama baik di dalam negeri maupun internasional.
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
9
II. VISI, MISI, TEMA DAN KELEMBAGAAN
A. Visi
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam merancang arah pembangunan
menggunakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Visi Pembangunan Nasional telah ditetapkan oleh Presiden RI.Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
B. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional maka telah ditetapkan Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
C. Tema dan Sub Tema
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Direktorat Jenderal PDASHL menetapkan tema sebagai berikut
“Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
10
Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, beberapa sub tema yang menjadi pilar dalam rangka pencapaian tema pembangunan
bidang PDASHL, yaitu:
(1) Memantapkan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS,
(2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
(3) Memantapkan Pengelolaan Hutan Lindung Tingkat Tapak,
(4) Memantapkan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat,
(5) Meningkatkan Penyediaan dan Penggunaan Benih Tanaman Hutan yang Berkualitas,
(6) Memantapkan Kelembagaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.
D. Kelembagaan
1. Organisasi
Keberadaan Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur Jenderal PDASHL dibantu oleh 4 (empat)
pejabat eselon III, yaitu:
1) Kasubdit Pemolaan PKPD,
2) Kasubdit Pengendalian Kerusakan Sungai,
3) Kasubdit Pengendalian Kerusakan Danau,
4) Kasubdit Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah.
2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang
pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan
fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah (Pasal 495).
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
11
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakanekosistem perairan darat, meliputi
pencegahan dan penanggulangan kerusakan sertapemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputipencegahan
danpenanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai,danau, mata air dan air tanah;
c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairandarat, meliputi pencegahan
dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsiekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakanekosistem perairan darat, meliputi
pencegahan dan penanggulangan kerusakan sertapemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian kerusakan ekosistemperairan darat, meliputi
pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsiekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairandarat, meliputi pencegahan dan
penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsiekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
12
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
13
III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
A. Sasaran dan Indikator Kinerja Program
Sebagai pengantar sasaran dan indikator kinerja kegiatan pengendalian kerusakan, perlu dicermati dan dirujuk piramida arahan
kegiatan sebagai berikut:
Nawacita angka 7: mewujudkan kemandirian
ekonomi denganmenggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomidomestik
Agenda Pembangunan NasionalKetahanan Air dan Pelestarian
Sumber Daya Alam, LingkunganHidup dan Pengelolaan Bencana
Salah satu indikator Ketahanan Air: Pemeliharaan danPemulihan sumber air dan ekosistem
Salah satu indikator Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana:
peningkatan kualitas lingkungan hidup melaluipengendalian kerusakan sumber air
Strategi untuk pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya: Penyelesaianstatus DAS lintas negara, pengurangan luasan lahan kritis, pemulihan kesehatan DAS Prioritas, perlindungan mata air di DAS Prioritas, Internalisasi RPDAST, pembangunan
embung dan dam pengendali, peningkatan kualitas air sungai, pengendalian sedimentasidanau, dan pengelolaan terpadu 15 danau prioritas nasional,.
.Strategi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup: pengendalian kerusakan ekosistem.
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
14
Sasaran dan indikator kinerja kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1
SASARAN STRATEGIS 1 (S1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
PROGRAM Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
Hasil (Outcome) 1. Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau prioritas, sempadan sungai dan daerah imbuhan mata air.
2. Meningkatnya kesehatan DAS prioritas.
IKU Program 1. Meningkatnya luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi 2. Tersedianya data rencana dan kinerja DAS dan danau
3. Meningkatnya kesehatan DAS prioritas 4. Meningkatnya kualitas danau prioritas
Indikator Program Kualitas DAS Prioritas meningkat setiap tahun
Kegiatan Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Terpulihkannya fungsi ekosistem sungai dan mata air di 15 DAS prioritas 2. Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas
3. Tercapainya luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di DTA dan sempadan 15 danau prioritas, serta di sempadan sungai dan area imbuhan mata air di 15 DAS prioritas
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya kesehatan DAS Prioritas(S1.P2.2)
Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP)
Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5)
Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas (S1.P2.2.K5.1)
Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.2.K2.1.IKK.a)
Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas (S1.P2.2.K5.2)
Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya (S1.P2.2.K2.2.IKK.a)
Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S1.P2.2.K2.2.IKK.b)
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
15
Tabel 3. Indikator Unit Kegiatan PKPD di Direktorat
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
UNIT KEGIATAN
SASARAN UNIT KEGIATAN
INDIKATOR UNIT KEGIATAN KEGIATAN
1. Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas (S1.P2.2.K5.1)
Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.2.K2.1.IKK.a)
Pemolaan pengendalian kerusakan perairan darat
Memolakan pengendalian kerusakanperairan darat
1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan.
2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat.
3. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis.
4. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat.
Pengendalian kerusakan sungai
Meningkatkan pengendalian kerusakan sungai
1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan
2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan 3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 4. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria 5. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan bimbingan teknis 6. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian
kerusakan ekosistem sungai di daerah.
Pengendalian kerusakan mata air dan air tanah
Meningkatkan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah
1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan
2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan 3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 4. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria 5. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan bimbingan teknis 6. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian
kerusakan mata air dan air tanah di daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Ekosistem danau di 15 danau prioritas (S1.P2.2.K5.2)
Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya (S1.P2.2.K5.2.IKK.a)
Pengendalian kerusakan danau
Meinigkatkan pengendalian kerusakan danau
1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan
2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan
3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
4. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Tersedianya penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem danau di daerah
Perubahan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tahun 2015-2019
16
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
UNIT KEGIATAN
SASARAN UNIT KEGIATAN
INDIKATOR UNIT KEGIATAN KEGIATAN
Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S1.P2.2.K5.2.IKK.b)
Pengendalian kerusakan danau
Meinigkatkan pengendalian kerusakan danau
1. Tersusunnya NSPK Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas
2. Tersedianya data dan nformasi kualitas air pada Danau prioritas
3. Terbinanya dan terkendalinya perencanaan Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas
4. Terbinanya dan terkendalinya pelaksanaan Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas
5. Termonitornya Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas
Tabel 4. Indikator Unit Kegiatan PKPD di UPT
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
UNIT KEGIATAN
SASARAN UNIT KEGIATAN
INDIKATOR UNIT KEGIATAN ELEMEN
KEGIATAN
Pulihnya kesehatan DAS kritis (S1.P2.2.K6.2)
Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasisumberdaya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.b)
Perencanaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
Menyediakan perencanaan rehabilitasi hutan danlahan serta konservasi tanah dan air
Terlaksananya penyusunan rancangan pengendalian kerusakan perairan darat
Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air serta pengelolaan hutan lindung