PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN …...BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Babat Tahun 20 19 dilandasi oleh semangat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BABAT

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2019

KECAMATAN BABAT

KECAMATAN BABAT

KABUPATEN LAMONGAN

Perubahan RENJA Kecamatan Babat Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan

hidayahNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Babat Tahun 2019 ini

dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan RENJA ini adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami

lakukan pada Tahun 2019 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

priode sebelumnya, sebagai implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021;

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna

sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan

guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Babat, Juni 2019

CAMAT BABAT

Ir. H. MULKAN, MM

Pembina Tingkat I NIP. 19640714 198711 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2019 dan capaian Renstra PD

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ......

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ........

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ...............................

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan ...............................................

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD ..............

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut...................................................

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD..............................................

2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.....................................................

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ) .........................................................

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan

5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan . ............................................

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. ......................................

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda. ...................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . .....................................................

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..........

3.2 Telaahan Renstra..............................................

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD .......................

1. Faktor – faktor yang menjadi hambatan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan..................................

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. ................................

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. ....................................................

4. Tabel rencana program dan kegiatan. ......

BAB.IV PENUTUP

a Catatan Penting

b Kaidah – kaidah Pelaksanaan

C Rencana Tindak Lanjut

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

Kecamatan Babat Tahun 2019 dilandasi oleh semangat otonomi daerah

dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang - Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian

Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk

mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu

meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Kecamatan,

maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan

pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan

maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

Kecamatan Babat Tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang - Undang

Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (

lima ) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah

secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh

kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus

dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai

pihak yang berkepentingan (Stake holder ) terhadap pembangunan.

4. Pendekatan Top- Down ( Atas - Bawah ) yaitu bahwa penyusunan

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program

jenjang pemerintahan diatasnya.

5. Pendekatan Botom - Up ( Bawah - Atas ) yaitu bahwa penyusunan

perencanaan pembangunan harus pemperhatikan kepentingan dan

kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil

proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up

diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau

musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Babat

Tahun 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (

RENJA ) SKPD Kecamatan Babat Tahun 2019 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

1) Undang–Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah–daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur

(Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2). Undang–Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3). Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor

4287) ;

4). Undang–undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

;

5). Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6). Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) ;

7). Undang–undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8). Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578) ;

9). Undang–Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593) ;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;

11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;

12). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817) ;

15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010–2014 ;

16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 ;


Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang

Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517) ;


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 694) ;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2013 Nomor 471) ;

20). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E) ;

21). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03 / E) ;

22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006,

tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran

Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E) ;

23). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 ;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

Tahun 2011 - 2031 ;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) ;


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

SKPD Kecamatan Babat Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk

Penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam

melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk

mencapai program - program, kebijakan – kebijakan dan tujuan

pembangunan yang termuat dalam Rencara Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan serta sebagai kunci keberhasilan

strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat

yang didasarkan pada prinsip – prinsip “GOOD GOVERMANT ”.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )

SKPD Kecamatan Babat Tahun 2019 adalah untuk merencanakan

pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum,

sasaran - sasaran strategis, program- program pembangunan selama

Tahun 2019. yang sesuai dengan Rencara Kerja Pembangunan Daerah (

RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

1.4. Sistimatika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Babat Bab. I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyususunan Renja yang berisi tentang Latar Belakang,

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Babat, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

OPD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD,

Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Riview terhadap awal

OPD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD,

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja OPD, yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, serta Program dan

Kegiatan OPD.

Bab. IV Rencana Program dan Pendanaan

Pada Bab ini memuat Program dan Kegiatan OPD yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019

Bab. V Penutup

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaan, dan

rencana tidak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2019 dan

Capaian Kinerja Renstra PD.

OPD Kecamatan Babat telah mengevaluasi Kinerja tahun 2019,

bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan

dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2019,

Kecamatan Babat telah mengevaluasi 6 program dan kegiatan yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;

4. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan ;

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ;

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran di bidang Pengelolaan

Administrasi dan Urusan Kewilayahan, antara lain :

a. Terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran untuk kepentingan dan

kelancaran pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

Babat ;

b. Tersedianya barang-barang pakai habis perkantoran untuk

kepentingan dan kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor yang

representatif ;

b. Terjaganya kualitas bangunan kantor ;

c. Terpeliharanya kondisi yang layak jalan untuk kendaraan dinas/

operasional ;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah kecamatan dalam

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi aparatur

pemerintah kecamatan dengan baik ;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan di Kecamatan

Babat, antara lain :

a. Tersusunnya pelaporan keuangan secara berkala yang tepat waktu ;

b. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi yaitu LKPJ, LKjIP,

LPPD dan RENJA ;

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sehingga

ada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan

Babat.

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan

Terlaksananya program-program penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kecamatan Babat, antara lain :

a. Terlaksananya penyelenggaraan musyawarah perencanaan

pembangunan di wilayah Kecamatan Babat ;

b. Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di wilayah

Kecamatan Babat ;

c. Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan di wilayah

Kecamatan Babat ;

d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD Desa di Kecamatan

Babat ;

e. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

desa di Kecamatan Babat ;

f. Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa dan

Kelurahan di Kecamatan Babat.

g. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Babat di Kecamatan Babat.

h. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Babat di Kecamatan Babat.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja

Tahun 2019 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Babat yang mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD berikut :

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROSENTASE TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1. Penyedian Jasa Perkantoran 2. Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran

Pesentase Unit Internal yang terlayani dengan Baik

12 org, 6 jenis 39 Jenis

12 org, 6 jenis 39 Jenis

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor

3. Rehabilitasi Sedang atau Berat Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

5 Jenis 1 kegiatan 1 gedung 2 mobil, 5 motor

5 Jenis 1 kegiatan 1 gedung 2 mobil, 5 motor

3 program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase Keikutsertaan Dalam Membangun Aparatur Yang Baik

1 Tahun

1 Tahun

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

2 laporan 4 laporan

2 laporan 4 laporan

5 Program peningkatan kualitas pelyanan kecamatan Kegiatan :

1. Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan

8 Jenis,

8 Jenis

6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Kecamatan Kegiatan :

1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

2. Pembinaan organisasi kepemudaan 3. Pengendalian keamanan lingkungan 4. Monitoring dan evaluasi APBD desa

dan perdes 5. Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa 6. pembinaan kelmbagaan desa dan

kelurahan

Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah

2 Kali 3 Kali 12 Kali 21 Desa 21 Desa 21 Desa dan 2 Kelurahan

2 Kali 3 Kali 12 Kali 21 Desa 21 Desa 21 Desa dan 2 Kelurahan

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babat

8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran

Kelurahan Babat Kelurahan Banaran

Kelurahan Babat Kelurahan Banaran

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program

dan kegiatan terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai

dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala

dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di

tahun 2018, faktor – faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana

perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan

kurangnya SDM ( Personil ) di Kecamatan Babat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu sama

dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program /

kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan

untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya saran perangkat

komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi

keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap

tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara

Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Rentra PD s/d Triwulan II Tahun 2019

Kecamatan Babat - Kabupaten Lamongan

Kode

Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program

/ kegiatan

Indikator Kinerja Program

( outcome ) / Kegiatan (

Output )

Target

capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2021

( akhir tahun

Renstra

SKPD )

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan tahun

2018

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2018

Target dan

Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan

PD Tahun 2019 s/d Triwulan II

Tingka

t capaia

n

( % )

Catata

n Sumber Dana

Target

Realisasi

Tingka

t Realis

asi

( % )

Target

Realisasi

capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kinerja

pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100

%

100

%

100

%

100 % 100 % 100

%

APBD

1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

100 % APBD

1 20 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor

yang dilaksanakan

6 Jenis 6 jenis 6 jenis

6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % APBD

1 20 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit

Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

1 Unit Mobil

100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor yang tersedia

3 Orang 3 Orang 3

Orang

3

Orang

3

Orang

- - - -

1 20 1 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

46 jenis 46 jenis 46 jenis

46 jenis

46 jenis

46 jenis 46 jenis 100 % APBD

1 20 1 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis

11 Jenis

11 Jenis

11 Jenis 11 Jenis 100 % APBD

1 20 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis

10 Jenis

10 Jenis


1 20 1 1

5

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 Jenis 3 Jenis 3

Jenis

3

Jenis

3

Jenis


1 20 1 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

rapat

60 kali 60 kali 60 kali

60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100 % APBD

1 20 1 19

Penyediaan Jasa Administrasi/Tekns

Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

3 Orang 3 Orang 3 Oran

g

3 Orang

3 Orang

8 Orang 8 Orang 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 2 Program : Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

APBD

1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor

6 Unit 6 Unit 6 Unit

6 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 100 % APBD

1 20 2 10

Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi

0 0 10 Unit

10 Unit

10 Unit

11 Unit 11 Unit 100 % APBD

1 20 2 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

7 Paket 7 Paket 7 Pake

t

7 Paket

7 Paket

7 Paket 7 Paket 100 % APBD

1 20 2 2

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit

Mobil

6 Unit Sepeda motor

1 Unit

Mobil

6 Unit Sepeda motor

1

Unit Mobil

6 Unit

Sepeda

1 Unit

Mobil

6 Unit Seped

a

motor

1 Unit

Mobil

6 Unit Seped

a

motor

1 Unit

Mobil

6 Unit Sepeda motor

1 Unit

Mobil

6 Unit Sepeda motor

100 % APBD

motor

1 20 2 42

Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

0 0 Lantai 1

Lantai 1

Lantai 1

Lantai 2 Lantai 2 100 % APBD

1

20 2 4

3

Rehabilitasi sedang /

berat rumah dinas

Jumlah unit rehab

sedang / berat rumah dinas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 20 3 Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase jumlah PNS yang disiplin

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

APBD

1 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

0 0 28 Stel

28 Stel

28 Stel

35 Stel 35 Stel 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 6 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

APBD

1 20 6 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah buku laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

25 Lap 25 Lap 25

Lap

25

Lap

25

Lap

25 Lap 25 Lap 100 % APBD

1 20 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

7 Lap 7 Lap 7 Lap

7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100 % APBD

1 20 6 4 Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah buku laporan

keuangan akhir tahun yang tersusun

8 Lap 8 Lap 8

Lap

8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100 % APBD

1 20 6 6 Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan

dan evaluasi yang tersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD

4 8 15 Program peningkatan kualitas pelayanan

kecamatan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

0 0 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

APBD

4 8 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

Jumlah nilai IKM 0 0 B B B B B B APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

Prosentase jumlah UMKM di wilayah Kecamatan

0 0 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

APBD

1 20 16 11

Pendataan UMKM di wilayah kecamatan

Jumlah UMKM di wilayah Kecamatan

0 0 10 Desa

10 Desa

10 Desa

0 0 100 % APBD

1 20 16 12

Pemberdayaan bidang koperasi dan UMKM

Jumlah pemberdayaan Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan

0 0 10 Desa

10 Desa

10 Desa

0 0 100 % APBD

4 8 17 Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang

Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan

pembangunan di wilayah

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

APBD

4 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan yang dilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD

4 8 17 2 Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah pembinaan

organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3

Keg

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 8 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang

dilaksanakan

3 Pemb 3 Pemb 3 Pem

b

3 Pemb

3 Pemb

3 Pemb 3 Pemb 100 % APBD

4 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

9 Desa 9 Desa 9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa 9 Desa 100 % APBD

4 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

0 0 10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa 10 Desa 100 % APBD

4 8 17 8 Pemberian stimulan

pembangunan desa

Jumlah bantuan

stimulan Rt kelurahan Babat

42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 100 % APBD

4 8 17 10

Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat

tingkat Rt / Rw

0 0 0 0 0 42 Rt

7 Rw

42 Rt

7 Rw

100 % APBD

4 8 17 11

Fasilitasi kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

0 0 0 0 0 10 Desa 10 Desa 100 % APBD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Babat tahun 2016, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD

Kecamatan Babat merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan

Babat.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Babat

Kabupaten Lamongan

NO

Indikator Kinerja

sesuai Tugas & Fungsi PD

Tar

get SPM

Tar

get IKK

Target

Indikator lainnya

Target Renstra PD

tahun ke-

Realisasi Capaian

Tahun Ke -

Rasio Capaian Tahun

Ke -

Tahun 201

2

Tahun 201

3

Tahun 201

4

Tahun 201

5

Tahun 201

6

Tahun 201

2

Tahun 201

3

Tahun 201

4

Tahun 201

5

Tahun 201

6

Tah

un 2012

( % )

Tah

un 2013

( % )

Tah

un 2014

( % )

Tah

un 2015

( % )

Tahun 2016 ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

1. Meningkatnya

Kapasitas Kelembagaan dan Sistem

Administrasi Pemerintahan.

- - Jml. Surat

masuk

1.22

5

1.22

5

1.20

0

1.20

0

875 1.6

64

1.41

4

1.22

3

1.37

8

924 135

,8

115,

4

101,

9

114,

8

93,87

%

Jml surat keluar

1.275

1.250

1.260

1.225

925 1.846

1.442

1.567

1.381

1.185

144,7

115,3

124,3

112,7

101,37%

Jumlah buku laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD yang tersusun

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

25 Lap

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah buku laporan

keuangan semesteran

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

7 Lap

100%

100%

100%

100%

100%

yang tersusun

Jumlah buku laporan

keuangan akhir tahun yang

tersusun

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

8 Lap

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Penyusunan

dokumen perencanaan dan evaluasi

yang tersusun

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatnya pembinaan aparatur

pemerintahan Kecamatan

- - Rapat Staf 12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

15 Kali

15 Kali

20 Kali

20 Kali

17 Kali

125%

125%

166,6%

166,6%

141,6%

Apel pagi -

siang

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

SKJ 48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

48

Kali

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

3. Menigkatnya kualitas aparatur

pemerintah Kecamatan

Mengikutsertakan Diklat

Kepemimpinan bagi pejabat

1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 100%

100%

50%

50%

0%

2 Bidang Tata Pemerintahan

1. Meningkatnya

Koordinasi Lintas Sektoral.

Terlaksanan

ya Rapat Koordinasi , Dinas

Instansi, UPT, Kepala Desa /

Lurah.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Terlaksanan

ya Rapat , Dinas Kepala Desa

/ Lurah dan Perangkat Desa /

Kelurahan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Meningkatnya

Pembinaan

Terlakasana

nya

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Administrasi dan Pengawasan

Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Pembinaan Administrasi

dan Pengawasan Aparatur

Pemerintahan Desa /

Kelurahan .

3. Meningkatnya Tertib Administrasi

Kependudukan

Laporan bulanan

Kependudukan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100%

100%

100%

100%

100%

4. Meningkatnya

Pelayanan Publik

Terlaksanan

ya pelayanan

KTP.

8.0

00

2.4

00

2.1

00

2.2

00

25.2

00

8.3

97

2.7

32

2.1

58

2.5

50

25.7

30

104

,9%

113

,8%

102

,7%

115

,9%

102,

1%

Terlaksananya

pelayanan KK

3.6

00

3.300

3.1

20

3.360

5.400

3.773

3.378

3.106

3425

5.436

104,8%

102,3%

99,5%

101,9%

100,6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5. Meningkatkan lembaga dan organisasi

masyarakat pedesaan

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi APBDes

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

9 Desa

100%

100%

100%

100%

100%

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan

Olah Raga.

1. Terlaksananya

pembinaan organisasi

kepemudaan.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100%

100%

100%

100%

100%

2.

Terlaksananya Lomba – lomba

tingkat Kecamatan,

Kabupaten, dan Propinsi

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Meningkatkan Kesejahteraan

masyarakat miskin

1. Terlaksana

nya monitoring penyalura

n beras

12 Bula

n

12 Bul

an

12 Bul

an

12 Bul

an

12 Bula

n

12 Bula

n

12 Bul

an

12 Bul

an

12 Bul

an

12 Bula

n

100%

100%

100%

100%

100%

raskin dan program –

program sosial lainnya.

2. Terlaksana

nya monitoring dan

fasilitasi penyerahan bantuan

BLSM, PKH kepada masyaraka

t

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

0 3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

0 100%

100%

100%

100%

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Terlaksana

nya penyaluran bantuan

GNOTA kepada siswa /

siswi yang tidak

mampu

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

4. Terlaksana

nya monitoring bantuan

BKSM tingkat SD s/d SMU

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

5. Terlaksana

nya penyaluran bantuan

sarana dan prasarana

alat bermain

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

ke sekolah PAUD.

4 Bidang Tramtibum

1. Meningkatnya

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

lingkungan di wilayah Kecamatan Babat.

1 .

Terlaksananya Pengendali

an Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

di wilayah Kecamata

n Babat.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Meningkatnya

Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

1.

Terlaksananya Pembinaan

Politik terhadap LSM,

Ormas dan OKP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. Terlaksananya

Pembinaan terhadap anggota

Linmas Desa dan Kelurahan

di Kecamatan Babat

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

100%

100%

100%

100%

3. Terlaksana

nya penertiban dan

pembinaan terhadap pedagang

kaki lima, warung – warung

penjual miras atau berprofesi

ganda, para penamban

g liar

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100%

100%

100%

100%

100%

galian C dan

pengusaha yang belum

punya ijin atau

ijinnya sudah mati.

4. Memantau dan

memberikan bantuan

apabila terjadi bencana

alam baik didarat

maupun dilaut.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100%

100%

100%

100%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

1. Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya kegiatan

Musrenbang

Kecamatan

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Terselenggaranya

bantuan stimulan

pembangunan desa

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 100%

100%

100%

100%

100%

3. Meningkatkan

Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

Terlaksanan

ya Pembangunan Jembatan

dan Jalan

Poros Desa

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4. Meningkatkan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa /

Kelurahan

Terlaksanan

ya Pembangunan Sarana

dan Prasarana Desa /

Kelurahan

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Babat.

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Babat telah melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Babat

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Babat antara lain :

a. Jumlah personil di Kecamatan Babat pada tahun 2019, sebanyak 24 Orang

dengan perincian sebagai berikut :

Pejabat Strukturan sebanayak : 7 Orang PNS

Staf sebanyak : 15 Orang PNS

Tenaga Kontran Pemda sebanyak : 2 Orang

Dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam melaksanakan tugas masih

banyak personil yang merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.

b. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing

pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum

maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah

Kecamatan Babat hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD

Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Babat sudah cukup baik, namun hal

ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan

Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan

pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan

jalan di wilayah Kecamatan Babat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya,

karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan

pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian

program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium

Development Goals ).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Babat beberapa

tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan

tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Babat diantaranya :

1. Jumlah personil di Kecamatan Babat pada tahun 2019, sebanyak 24 Orang

dengan perincian sebagai berikut :

Pejabat Strukturan sebanayak : 7 Orang PNS

Staf sebanyak : 15 Orang PNS

Tenaga Kontran Pemda sebanyak : 2 Orang

dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam melaksanakan tugas masih

banyak personil yang merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja

ekstra.

2. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Babat masih kurang

memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi

perkantoran ;

3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan

penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah,

kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya

operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan

masih melalui Perangkat Daerah terkait ;

4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan

tepat waktu ;

5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh

pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;

6. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Babat cukup banyak,

sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang maka diperlukan

kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut ;.

7. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran

kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan

masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan

pelayanan Kecamatan Babat antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat

struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan

pelayanan yang nyaman dan kondusif ;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Babat dengan

Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa /

Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan

peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi ;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan

pembangunan ;

4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance

merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan

kesempatan bagi Kecamatan Babat dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan ;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;

6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra pemerintah dalam

pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi

program pembangunan ;

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan, adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran

2018,telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari

rencana yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program yang tidak

sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa

terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Babat mengharapkan kepada Pemerintah agar terus

melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka

memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu

menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan

perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2018, SKPD Kecamatan Babat, melalui

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan

melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah

Kecamatan Babat dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk

meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana

prasaran yang mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD

Kecamatan Babat melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta

penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan

kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang

mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD

Kecamatan Babat melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan

kegiatan yang masih belum singkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang

Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga

memunculkan skala prioritas pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan

Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat

bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat( prosesdur Baten Up ).

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk

menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan

mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak

prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KECAMATAN BABAT

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING

PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Babat

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Babat


APBD

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa

Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di servis

Jumlah unit jasa pemelihraaan da perjinan kendaraan dinas

Jumlah jasa tenaga administrasi

12 Bulan Kegiatan : 1. Penyediaan

Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik




12 Bulan

2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran

Jumlah jenis ATK yang tercukupi

Jumlah barang cetak dan penggandaan

46 jenis

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

46 jenis

yang tercukupi

Jumlah penyediaan mamin yang tercukupi

Jumlah jenis bacaan

Jumlah item komponen instalasi listrik

11 item

60 rapat

6 jenis

10 item

11 item

60 rapat

6 jenis

10 item

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Babat

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Babat


APBD

Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi

4 jenis Kegiatan : 1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor


4 jenis

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


5 gedung 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


5 gedung

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 Unit mobil 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 Unit mobil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kecamatan Babat

Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kecamatan Babat


APBD

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Aparatur

70 PNS 24.500.000 Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


35 Stel 20.000.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya

4. Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis

2 orangx 4 hari Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis

2 orangx 4 hari


Kecamatan Babat



Kecamatan Babat




70 PNS Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


70 PNS

4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Babat

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan

Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Babat

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan

Penyusunan laporan keuangan secara berkala

Jumlah Dokumen yang Tersusun

4 laporan Penyusunan laporan keuangan


4 laporan

semesteran

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


4 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


4 Dokumen

5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Babat


Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Babat


Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah aplikasi PATEN

1 aplikasi Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

1 aplikasi 1 aplikasi

6 Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Babat

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Babat


1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 Kegiatan 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

3 Kegiatan

dilaksanakan

2. Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan 2. Pembinaan organisasi kepemudaan


3 Kegiatan

3. Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Pemb 3. Pengendalian keamanan lingkungan


3 Pemb

4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Desa yang di monev APBDes

21 Desa 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes


21 Desa

5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Desa yang di fasilitasi pembinaan apartur Pemerintahan Desa / Kelurahan

21 Desa 5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


21 Desa

6. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

Jumlah peningkatan Desa dan Kelurahan yang menerima Pembinaan

21 desa dan 2 kelurahan




2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang

mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /

Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur

Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan

usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa

/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk

mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang

telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isyu - isu penting

dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di

tingkat Kecamatan

BAB III

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Babat adalah :

NO PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS JAWA TIMUR

ARAH KEBIJAKAN

PROVINSI

PRIORITAS KABUPATEN

ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN

1 2 3 4 5 6

1 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan

Pemilu

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

serta Kesuksesan Pelaksanaan

Pemilu

a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban

terhadap Isu Potensi Konflik dan

Penyalagunaan Obat – obat terlarang dan Narkoba

b. Mensukseskan Pemilu serentak.

Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Pengelolaan

Potensi Konflik serta Pencegahan

tindak kriminal demi kesuksesan pesta

demokrasi ( Pemilu )

a. Meningkatkan Kewaspadaan dengan mengoptimalkan

peran Forum Komunikasi Deteksi Dini

Masyarakat ( FKDM ) , dan Tim Deteksi Dini Pemerintah

Daerah terhadap gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Wilayah.

b. Meningkatkan

dukungan kerjasama dengan TNI, Polri

c. Meningkatkan

Trantibum dengan Penegakan Perda Kabupaten

Lamongan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan,

Kecamatan Babat mendukung Urusan Perencanaan dengan

tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD,

adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK. Misi ini dimaksudkan

untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

( good governance ) dan pelayanan publik yang profesional.

Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan

kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-202, sebagaimana Metrik Perangkat

Daerah Kecamatan Babat Tahun 2016 – 2021.di

bawah ini .

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ( Optional )

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ( Optional )

NO

.

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET

SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Tujuan 1 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan di Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat

( IKM ).

1. 5.000 Pelayanan

2. 72,25 Nilai IKM ( B )

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. Jumlah Capaian Layanan Publik.

2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

1. 5.000 Pelayanan

2. 72,25 Nilai IKM ( B )

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

2. Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang baik.

Prosentase Desa dengan

katagori maju

100 %

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. persentase Rekomendasi

hasil koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100 %

Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan.

1. Pelaksanaan Musawarah Perencanaan Pembangunan

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3. Pengendalian Keamanan

Lingkungan

4. Monitoring dan Evaluasi

APBDes dan Perdes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Persentase desa yang sudah

menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja

3. prosentase Desa Yang sudah menyusun

dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan

dengan benar dan tepat waktu

5. Fasilitas Penyelenggaraa

n Pemerintahan Desa

3.3. Program dan Kegiatan OPD tahun 2019

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan berdasarkan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021,

sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah

:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021 adalah :

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik ( good governance ) dan pelayanan

publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai

dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian,

Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

sebagaimana tabel dibawah ini :

NO RANCANGAN AWAL RKPD


TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6


Kecamatan Babat



Komunikasi sumberdaya air dan listrik


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

yg di servis





Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tercukupi


Jumlah jenis bacaan


46 jenis

11 item

60 rapat

6 jenis

10 item


Kecamatan Babat


Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


4 jenis



5 gedung

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 Unit mobil


Kecamatan Babat


ProgramPeningkatAparatur



70 PNS 24.500.000 KegiatPengadadinas besperlengk





2 orangx 4 hari


Kecamatan Babat




70 PNS

4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Kecamatan Babat

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja

Dan Keuangan

dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan



4 laporan



4 Dokumen


Kecamatan Babat




1 aplikasi


Kecamatan Babat




3 Kegiatan



3 Kegiatan



3 Pemb



21 Desa



21 Desa




TOTAL DANA ANGGARAN

3. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program / Kegiatan,

Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

- Rumusan Program pada rancangan awal RKPD sebanyak 6

- Rumusan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 17

Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

KECAMATAN BABAT

NO SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN CATATAN PENTING


TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kecamatan Babat


Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Babat


APBD


Perkantoran





12 Bulan Kegiatan : 1. Penyediaan

Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik




12 Bulan



46 jenis 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang

46 jenis

Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tercukupi


Jumlah jenis bacaan


11 item

60 rapat

6 jenis

10 item

dilaksanakan

11 item

60 rapat

6 jenis

10 item


Kecamatan Babat


Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Babat


APBD

Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Jumlah unit peralatan kantor yang dicukupi

4 jenis Kegiatan : 1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor


4 jenis



5 gedung 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


5 gedung

3. Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung kantor

Jumlah Gedung yang diperbaiki

1 Gedung 3. Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung kantor

Jumlah Gedung yang diperbaiki

1 Gedung

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Jumlah Unit Kendaraan

1 Unit mobil 4. Pemeliharaan rutin/berkala

Jumlah Unit Kendaraan

1 Unit mobil

dinas/operasional

dinas/operasional yang dipelihara

kendaraan dinas/operasional

dinas/operasional yang dipelihara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kecamatan Babat



Kecamatan Babat


APBD



70 PNS 24.500.000 Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


35 Stel 20.000.000





2 orangx 4 hari Jumlah aparatur yang melaksanakan bimbingan teknis

2 orangx 4 hari


Kecamatan Babat



Kecamatan Babat


APBD



70 PNS Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


70 PNS

4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Babat

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan

Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Kecamatan Babat

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan

APBD

Keuangan yang dilaksanakan

Keuangan

Keuangan yang dilaksanakan



4 laporan Penyusunan laporan keuangan semesteran


4 laporan



4 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


4 Dokumen


Kecamatan Babat


Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Babat


APBD



1 aplikasi Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

1 aplikasi 1 aplikasi


Kecamatan Babat


Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Babat


APBD



3 Kegiatan 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


3 Kegiatan



3 Kegiatan 2. Pembinaan organisasi kepemudaan


3 Kegiatan



3 Pemb 3. Pengendalian keamanan lingkungan


3 Pemb



21 Desa 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes


21 Desa



21 Desa 5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


21 Desa







7. Penyelenggaraan Jumlah 1 Kelurahan 7. Penyelenggaraan Jumlah 1

Pemerintahan Kelurahan Babat

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan Kelurahan Babat

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan

8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

1 Kelurahan 8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

1 Kelurahan

BAB. IV

PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Babat

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk

melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu

juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Babat merupakan bagian integritas dalam proses

perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan

Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi

pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan

program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana

dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang

tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila

tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD

Kecamatan Babat dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu

APBD.

c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Babat pada tahun 2019 mendatang akan

menetapkan 6 program, 18 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan

sesuai APBD tahun 2019

Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Babat tahun 2019 merupakan dokumen

rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan rencana kerja PD Kecamatan Babat tahun 2019 disusun,

diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah

maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum

rencana kerja PD Kecamatan Babat tersebut sedah mencakup semua program

pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Babat, Juni 2019

CAMAT BABAT

Ir. H. MULKAN, MM

Pembina Tingkat I NIP. 19640714 198711 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN …...BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Babat Tahun 20 19 dilandasi oleh semangat

Documents