PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 PD KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN Jalan Raya Sedayulawas – Brondong e-mail : [email protected], Website : www.lamongankab.gi.id Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150
64
Embed
PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 · KATA PENGANTAR Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
a Kesimpulan ...... ............................................................. 55
b Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
55-56
c Kaidah – kaidah Pelaksanaan ....................................... 56
d Rencana Tindak Lanjut ................................................. 56-57
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018
PD Kecamatan Brondong dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan nya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan. yang selanjutnya disebut ( RENJA ) Perubahan
merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan
Brondong, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai
tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan
kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang
dicapai pada masa satu tahun.
Peraturan Daerah RKPD di jadikan dasar penetapan
perubahan Renja PD dan pedoman penyusunan kebijakan umum
perubahan APBD serta perubahan PPAS, kemudian selanjutnya
digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja
( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD Kecamatan Brondong
dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 1
Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini
diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk
mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah
daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta
meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan
keanekaragaman sumber daya manusia .
Dalam melaksanakan kewenangan dengan
memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan
Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan
mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah
Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD
Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD
Kecamatan Brondong, serta kerangka pendanaan daerah, Renja
Perubahan PD Kecamatan Brondong secara subastansial sesuai
dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program
Nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
( Sustainable Developmnet Goals ). dan rencana resmi daerah
( RKPD, RPJMD dan Renstra PD ) dengan Renja K / L dan Renja
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 2
Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses
Penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus
mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
( Stake holder ) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,
mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun
2018, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan priode sebelumnya.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 3
1.2. Landasan Hukum.
Landasan Operasional dari Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2018 adalah :
1). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287 ) ;
2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
3). Undang – Undanh Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 );
4). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 49 );
5). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 ) ;
6). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 4
7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312 ) ;
9). 9). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E ) ;
10). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten
Lamongan Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ) ;
11). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 8 ) ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 5
12). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 ;
13). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
14). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017, tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 ;
15). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018, tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 ;
16). Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/44.1/Kep/413.013/2018. Tentang Pengesahan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 6
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud :
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Tahun 2018, dimaksudkan untuk menselaraskan dengan
perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD , sebagai bentuk
penjabaran Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk
mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan
pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan .Serta sebagai kunci
keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam
penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta
pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip
GOOD GOVERMANT .
Tujuan :
penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan
yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran –
sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun
2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 7
1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong . Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang :
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan
antara Renja PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja
Perubahan K/L dan Renja Perubahan Propinsi serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;
1.2. Landasan Hukum :
Memuat penjelasan tentang Undang – Undang Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan
lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan PD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan :
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perubahan PD.
1.4. Sistematika Penulisan :
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II
Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 8
Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
( Tahun n-2 atau 2017 ) dan capaian tahun berjalan ( Tahun
n-1 atau 2018 ) s/d Triwulan II dengan mengacu pada APBD
tahun berjalan ( 2018 ) yang sudah di sahkan, selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun
– tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu,
dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang
bersangkutan.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain
1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya
atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra PD.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan
perundang - undangan yang terkait dengan kinerjapelayanan.
Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah, terhadap capaian program nasional
/internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs
( Sustainable Development Goals )
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
PD, dan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 10
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan .
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan
program / kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok
masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan
propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun
dari PD lain berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten ( bila sudah dilakukan ).
Dikripsi yang pedrlu disajikan dalam su bab ini antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan
program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi PD.
3. Menyajikan Tabel 2.3, sebagai berikut.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 11
Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional.
Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan
Perubahan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan
yang menyangkut Perubahan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan
tugas pkok dan fungsi PD.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2018.
Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
PD.
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.
Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang
direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.
2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD
Tahun 2016 – 2021.
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
maupun Renja PD Tahun 2017.
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan
mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada ( Jika
SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 12
5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional
yang tertuang dalam SDG’S, Rencana Aksi Daerah
( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ) Indikator
Kinerja Utama Provinsi
Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya
terkait dengan :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir, dsb
b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Perubahan
program dan kegiata, antara lain meliputi :.
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa
saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat teryentu )
3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam
tabel tersendiri
4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci
menurut sumber pendanaannya
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 13
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi
keduanya.
d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaiman berikut.
Bab. IV Penutup.
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan .
b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan
c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
d. Rencana tindak lanjut.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 14
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUNLALU.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun
2018 dan Capaian Renstra PD.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Kecamatan
Brondong tahun 2017 semua Program / Kegiatan terlaksana sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja dan DPA tahun 2017 telah
- Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD
1. Jumlah Capaian Layanan Publik.
7.250 Pelayanan
7.500 Pelayanan
7.750 Pelayanan
8.000 Pelayanan
7.500 Pelayanan
7.750 Pelayanan
8.000 Pelayanan
8.250 Pelayanan
APBD
2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
76.57 Nilai IKM
77,25 Nilai IKM
78,75 Nilai IKM
79,25 Nilai IKM
77.25 Nilai IKM
78,75 Nilai IKM
79,25 Nilai IKM
80.25 Nilai IKM
APBD
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 33
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Kecamatan Brondong adalah :
1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong dalam hal
kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem
pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.
a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong
sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD kecamatan brondong .
b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat
komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga
dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di
wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah
cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,
khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan
pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap
dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah
Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya usia
fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas
yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang
air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 34
3. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM
dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Program dan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Brondong
selaras dengan Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya saing, adapun Misi yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-
4 (empat) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
Kecamatan Brondong
Tantangan :
Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat
lunak maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd )
sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses
pelayanan ;
Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas
pelayanan ;
Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan
peningkatan pelayanan publik ;
Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong
saat ini belum bisa maksimal dikarenakan di Kecamatan
Brondong hanya bisa melakukan perekaman, sedangkan
untuk pencetakan di Kecamatan Paciran.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 35
Pemohon KK di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak,
Sedangkan Blangko dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terbatas sehingga
menghambat kelancaran proses.
Peluang :
Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan
ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara
swadaya ;
Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator
pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan
terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi
masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan
tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional
Kecamatan ;
Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi
tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses
pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana dengan
baik, tertib dan lancar.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun
2018 direncanakan dengan memaksimalkan sesuai
kebutuhan dan Pagu Anggaran yang ada.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 36
Adapun SDM di Kecamatan Brondong sebanyak 11 Orang
PNS dan masing – masing kasi tidak punya staf sehingga
kinerja tidak bisa maksimal maka Perlu adanya penambahan
personil di Kecamatan Brondong agar kinerja bisa maksimal.
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018
khususnya kegiatan Pembangunan gedung kantor lantai 2
masih terealisasi 90 % sehingga direncanakan pada tahun
2018 bisa selesai 100 %, namun dengan keterbatasan dana
pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan, harapan kami di
tahun 2018 melalui PAK pembangunan tersebut bisa
dilanjutkan agar bisa dioperasionalkan.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018
ditekankan kepada seluruh PNS agar lebih ditingkatkan
kedisiplinannya antara lain ( Kinerjanya, Kehadiran dan
seragam beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan ).
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 akan lebih
teliti, akurat dan tepat waktu dalam penyampaian laporan.
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan pada
tahun 2018 akan Memberikan pelayanan yang berkualitas ,
Cepat dan akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan pada tahun 2018.
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan pada tahun 2018, akan direncanakan
melalui Musrenbang, Perioritas sehingga semua program
dan kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan program dan .
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 37
kegiatan OPD terkait maupun program kegiatan yang
bersifat mendesak unuk di laksanakan.
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun
2018, akan terus dilakukan pembinaan dalam rangka
memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas ,
sehingga mampu bersaing dengan dengan atlit – atlit baik
tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Provinsi.
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun
2018 akan lebih ditingkatkan dengan melakukan penertiban,
pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan
Brondong dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif,
untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,
dan sarana prasaran yang mendukung.
d. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
pada tahun 2018, selalu kita tingkatkan agar tidak terjadi
kesalahan dalam membuat APBDes serta mengevaluasi
dalam penyusunan Perdes agar sesuai dengan undang –
undang yangtelah ditentukan.
e. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada tahun 2018, dilaksanakan setiap bulan agar SDM
Perangkat Desa / Kelurahan lebih berprofesional dalam
melayani masyarakat.
f. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw pada tahun
2018, dilaksanakan agar RT/RW dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat lebih Berkualitas , Cepat dan
Akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 38
g. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan pada tahun 2018,
diutamakan pada program UHC agar semua masyarakat
menjadi peserta BPJS Mandiri.
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam
musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari
tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat,
Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi
Kemasyarakatan sehingga mengahisilkan usulan program yang di
bawah ke form Musrenbangdes.
2. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan
tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari
Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form
Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program
yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu -
isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit
Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.
Adapun Usulan Perubahan Progran dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2018 Kecamatan Brondong Nihil.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.
Hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan Nasional dan
Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang
terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Brondong
adalah :
NO PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KABUPATEN
1 2 3 4 5 1 Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
a. Penguatan Pertahanan
b. Stabilitas Politik dan Keamanan
c. Kepastian Hukum
d. Reformasi Birokrasi
a. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
b. Peningkatan Teloransi Sosial
a. Perkuat Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) dan Organisasi Kemasyarakatan serta Partai Politik.
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018.
Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 didasarkan atas rumusan isu – isu penting
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Brondong yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan
Brondong, adalah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan
adalah “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahter dan Berdaya Saing”
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 40
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “ Mewujudkan
Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
sebagaimana uraian dibawah ini.
MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KETERANGAN
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Kecamatan Brondong dalam rangka mendukung pencapaian misi ke
- 4 ditetapkan 2 ( Dua ) tujuan yaitu:
MISI 4 TUJUAN 1
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KET.
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
Renstra Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 41
MISI 4 TUJUAN 2
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KET.
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.
Jumlah Desa Maju.
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun .
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK)
3. Prosentase
Desa yang
sudah
menyusun
dokumen
perencanaan
penganggaran
dan pelaporan
dengan benar
dan tepat
waktu.
Renstra Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 42
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun
2016-2021. bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
PD Kecamatan Brondong pada tahun 2018 tidak ada perubahan
namun hanya terjadi pada perubahan pagu anggaran.
2. Peraturan Kepala PD Kecamatan Brondong tentang Perubahan
Renstra PD Tahun 2016-2021.bahwa terjadi perubahan program
dan kegiatan dikarenakan menyesuaikan dengan program dan
kegiatan yang tercantum dalam DPA perubahan yag telah
disyahkan.
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Brondong pada
Tahun 2016 maupun Renja Tahun 2017, pada tahun 2016 semua
program dan kegiatan terlaksana 100 % sedangkan untuk tahun
2017 semua program telah dilaksanakan 100 %, namun untuk
program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan
pembangunan fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2
terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang belum
terselesaikan karena keterbatasan anggaran, adapun kegiatan
yang belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik,
1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2
dan tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2
belum bisa dimanfaatkan.
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan
capaian kinerja SPM yang ada, SPM kegiatan tersebut tidak