BEBERAPA KETENTUAN DALAM UUJN DAN PERUBAHANNYA
BEBERAPA KETENTUAN DALAM UUJN DAN PERUBAHANNYAUndang Undang No
30 Tahun 2004&Undang - Undang No 02 Tahun 2014BAB I s/d BAB
IIIKelompok ILisnawaty124214509Anggarani Paramita 124214523Anak
Agung Fajar Martini Dewi124214507Didik
Setiawan124214506R.Moeraditya P Poetra124214512Diah Ayuning
Trias124214521M.Abdullah124214500Agus Suliyawan1242145241Catatan
Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 20041.PASAL 3 -Jangka
waktu Magang Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris
adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja
sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris setelah lulus
strata dua kenotariatan, demikian sebagaimana ditentukan di dalam
Pasal 3 huruf f UUJN.Berdasarkan ketentuan tersebut, berkaitan
dengan magang tersebut maka ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi,
yaitu:a.Jangka waktu magang adalah 24 (dua puluh) empat
bulan;b.Jangka waktu magang tersebut dihitung mulai setelah seorang
calon notaris lulus strata dua kenotariatan;c.Jangka waktu magang
tersebut harus dijalankan oleh seorang calon notaris secara
berturut-turut.Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi barulah
seorang calon notaris dapat dikalatakan memenuhi syarat magang
sebagaimana ditetapkan dalam UUJN.Berbeda dengan sebelumnya dimana
masa magang hanya 12 (dua belas) bulan dengan berlakunya perubahan
UUJN maka masa magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan setelah
seorang calon notaris lulus strata dua kenotaritan dan masa magang
tersebut tidak boleh terputus, harus berturut-turut.Berdasarkan
ketentuan Pasal 88 UUJN tersebut jelas bahwa proses pengkatan
Notaris yang telah diajukan sebelum berlakunya Perubahan UUJN tetap
diproses berdasarkan ketantuan yang lama akan tetapi khusus untuk
masa magang tetap berlaku masa magang yang telah ditentukan di
dalam pasal 3 UUJN yaitu 2 (dua) tahun setelah calon Notaris ybs
lulus dari strata dua kenotariatan, tanpa ada pengecualian. Dengan
demikian dengan berlakunya Perubahan UUJN (17 Januari 2014) semua
proses pengkatan yang belum diterbitkan Sknya pada tanggal
berlakunya Perubahan UUJN, harus memenuhi syarat masa magang 2
(dua) tahun tersebut dan untuk itu tidak dapat dibuat kebijakan
pengangkatan yang mengakomodir masa magang yang kurang dari 2 (dua)
tahun setelah lulus starat dua kenotariatan dengan alasan apapaun
juga karena hal tersebut berrati melanggar UU.
Perbandingan UUJN No.30 Tahun 2004 dan UUJN N0. 2 Tahun 2014
pada pasal 7dan 8Perbandingan UUJN No.30 Tahun 2004 dan UUJN N0. 2
Tahun 2014 pada pasal 7 dan 8 :- Dalam waktu 30 hari sudah wajib
menjalankan tugas-tugasnya.- Pada pasal 8 tidak ada perubahan yaitu
mengenai masa jabatan notarisPasal 7 & 8 UUJN 2014Dalam waktu
60 hari sudah wajib menjalankan tugas-tugasnya namun dengan syarat
dan sanksi.Pada pasal 8 tidak ada perubahan yaitu mengenai masa
jabatan notaris.
Pasal 13 Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri
karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pemberhentian notaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Ham No 25 tahun 2014 pasal 70 ayat 1 :dalam hal
pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan
pemberhentian notaris dari jabatannya dan penetapan notaris lain
sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 14Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
pasal 8, pasal 9 pasal 10 pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur
dalam peraturan menteri.Dalam hal ini ketentuan lebih lanjut diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 25 tahun 2014
2. Kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan atau membuat akta risalah lelangPasal 15 ayat 1 UUJN
sudah sangat jelas menentukan Notaris berwenang membuat akta
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan ...
semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang. Jadi prinsipnya Notaris adalah
merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenanag untuk membuat
semua akta otentik, kecuali undang-undang menetapkan pejabat lain
juga berwenanag untuk membuat akta otentik yang bersangkutan atau
kecuali Undang-undang menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk
membuat akta otentik tersebut.
3. Kewajiban Notaris Untuk melekatkan surat atau dokumen pada
Minuta AktaPasal 16 ayat (1) huruf c menentukan Dalam menjalankan
jabatannya, Notaris wajib:...c.melekatkan surat dan dokumen serta
sidik jari penghadap pada Minuta Akta;Pasal ini demikian juga
penjelasannya, tidak menjelaskan surat atau dokumen apa yang
dimaksud di dalamnya. Sepanjang berkaitan dengan surat kuasa di
bawah tangan maka hal tersebut telah diatur secara tegas di dalam
Pasal 47 UUJN.Dalam kesimpulan Rapat PP INI pada tanggal 15 Januari
2014, yang disampaikan oleh rekan Habib Adji dikatakan Pengertian
surat dan dokumen adalah surat dan dokumen yang berhubungan dengan
identitas diri Penghadap;Yang menjadi pertanyaan selanjutnya surat
atau dokumen yang wajib dilekatkan tersebut, yang dilekatkan itu
asli surat atau dokumen atau boleh fotokopinya. Pasal 16 ayat 1
huruf c tersebut tidak menjelaskannya. Jika kita berpegang pada
pengertian surat atau dokuemn tentunya seharusnya yang wajib
dilekatkan pada minuta akta ada asli surat/dokumen bukan fotokopi
dari surat/dokumen ybs.Seandainya yang wajib dilekatkan pada minuta
akta tersebut adalah asli surat/dokumen maka kesimpulan yang
diambil dalam rapat PP INI tidak dapat diterapkan, karena tidak
akan mungkin untuk melekatkan dokumen yang berhubungan dengan
identitas diri Penghadap seperti KTP atau kartu Keluarga.Sehubungan
dengan hal tersebut maka harus ada ketentuan lebih kanjut yang
menjelaskan hal ini.
4. Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta
AktaPasal 16 ayat (1) huruf c menentukan Dalam menjalankan
jabatannya, Notaris wajib:...c.melekatkan surat dan dokumen
sertasidik jaripenghadap pada Minuta Akta;Ketentuan ini telah
mengurangi hakekat notaris sebagai pejabat umum, yang merupakan
jabatan kepercayaan. Dengan adanya kewajiban tersebut maka jelas
terlihat bahwa pembentuk UU sudah tidak mempercayai lagi notaris
sebagai jabatan kepercayaan. Kata-kata atau keterangan notaris yang
menyebutkan adanya penghadap yang hadir dihadapan Notaris dengan
menggunakan kata-kata Berhadapan dengan saya ... atau Hadir
dihadapan saya, ..... atau Menghadap kepada saya, ..... sudah tidak
dipercaya lagi, sudah kehilangan maknanya dan karenanya akta yang
dibuat oleh atau dihadapannya sebagai akta autentik juga sudah
diragukan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang sempurna.
Namun demikian oleh karena hal tersebut telah menjadi UU maka
Notaris yang berkewajiban untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan sesuai bunyi sumpah jabatannya wajib mematuhi
ketentuan tersebut.Kemudian apakah adanya pelekatan lembar sidik
jari tersebut perliu diuraikan pada minuta akta?Menurut penulis hal
tersebut sangat diperlukan. Kenapa demikian? Hal tersebut tentunya
sangat berkaitan dengan latar belakang dibuatnya ketentuan
tersebut. Kewajiban melekatkan sidik jari tersebut untuk memperkuat
pembuktian mengenai pembuatan suatu akta agar penghadap tidak mudah
lagi untuki membantah adanya pembautan dan penandatanganan akta
tersebut dihadapan Notaris . Jika ini latar belakangnya maka untuk
tercapainya maksud tersebut menurut penulis harus ada 4 (empat) hal
yang harus dipastikan berkaitan dengan pelekatan sidik jari
tersebut, yatiu:1.Sidik jari tersebut benar beralas dari jari
penghadap yang bersangkutan;2.Sidik jari tersebut bersumber
langsung dari jari tangan penghadap, dalam arti tidak melalui
prantara media lainnya;3.Sidik jari tersebut diambil berkaitan
dengan pembuatan akta tertentu;4.Sidik jari tersebut diambil pada
saat mulai berlangsungnya proses pembuatan akta dan sebelum
penandatangan akta.5. Kewajiban Notaris untuk membacakan Akta
dihadapan penghadap dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi khusus
untuk pembuatan akta wasiat dibawa tanganPasal 16 ayat (1) huruf m
menentukan:Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:m.
membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus
untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan...Pasal ini juga serta
menimbulkan pertanyaan, apa makudnya, apakah notaris mempunyai
kewenangan membuat akta wasiat dibawah tangan? Bukankah setiap akta
yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan akta otentik.Akta
yang mana yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tapi kedudukannya
hanya sebagi akta dibawah tangan selain akta-akta yang tidak
memenuhi sayarat otentisitas atau akta-akta yang pembuatannya
melanggar ketentuan pasal tertentu dalam UUJN sehingga hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat di bawah
tangan.Jika melihat redaksi pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut
dimana kehadiran 4 (empat) orang saksi dikaitkan dengan akta
wasiat, Mungkin sebenarnya maksud dari pembuatan UU bukanlan
pembuatan akta wasiat dibawah tangan akan tetapi pembuatann akta
pengalamatan surat wasiat rahasia (acte van supersciptie)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940 KUHPerdata.Pasal 940
KUHPerdata menentukan bahwa dalam pembuatan surat wasiat tertutup
atau rahasia, surat wasiat tersebut diserahkan kepada notaris dan
kemudian Notaris membuat akta penyimpanan surat wasiat tersebut
dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi. Inilah yang munghkin
dimaksud oleh pembuat UU. Mungkin juga terdapat kekeliruan redaksi
di dalam pasal 16 ayat 1 huruf m tersebut, yang seharusnya bisa
diperbaiki sebelum UU tersebut disahkan.Kekeliruhan tersebut Bisa
terjadi karena mereke terburu-buru di dalam merumuskan pasal
tersebut atau kurang paham terhadap masalah pembuatan surat
wasiat.
6. Kewajiban menyimpan dokumentasi Notaris berupa gambar
visualPerubahan lain ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
mengenai Kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama,
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait
dalam perbuatan hukum. di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1
(satu) huruf, yakni huruf b 1 yang mewajibkan Notaris untuk
melekatkan surat-surat dan dokumentasi penghadap dalam bentuk
gambar visual pada Minuta Akta.Hal ini mungkin dapat dicontohkan,
bahwa selain tanda-tangan, notaries juga diwajibkan untuk
melampirkan bukti dokumentasi dalam bentuk foto untuk proses
penanda-tanganan akta tersebut.7. Bentuk Sanksi NotarisSelain ada
perubahan, di dalam Pasal 16 ada penambahan 3 (tiga) ayat, yakni
ayat (10) mengenai sanksi bila Notaris melanggar kewajiban berupa
peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian hormat
atau pemberhentian tidak hormat. Penambahan ayat (11) menyatakan
selain mendapatkan sanksi, bila pelanggaran kewajiban berakibat
suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka hal
tersebut bisa dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada
Notaris.8. Kewajiban Notaris untuk menerima magang dikenakan sanksi
jika menolakSatu hal yang menarik adalah: pada pasal 16 ditambahkan
ayat (12) tentang kewajiban Notaris untuk menerima magang para
calon notaries. Dalam UUJN No. 30/2004 ada ketentuan yang mengatur
bahwa Notaris diwajibkan untuk menerima magang calon notaries.
Dalam RUUJN tersebut, ditambahkan klausula bahwa Notaris yang
melanggar kewajiban karena tidak mau menerima magang calon Notaris
maka dikenakan pula sanksi berupa peringatan tertulis.Kewajiban ini
terkadang dalam praktik agak sulit untuk diterapkan. Karena ada
satu notaries yang mengeluh bahwa memang dia tidak memiliki akta
sama sekali, atau dalam bahasa gampangnya: kurang laku. Jika dia
harus menerima magang, sebenarnya calon notaries tersebut juga
tidak bisa mempelajari apapun. Namun kalau dia menolak, maka yang
bersangkutan akan dikenakan sanksi. Sampai sekarang sanksi ini
masih belum jelas pemberlakukannya dalam praktik. Karena penolakan
untuk menerima magang calon notaris juga bermacam-macam sebabnya.
Bisa jadi juga karena karakter dari calon notaris yang hendak
magang tersebut juga tidak memenuhi criteria dari notaries yang
akan menerima magang tersebut.
SEKIAN & TERIMA KASIH