m m •"SfltwJS1' BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IL1R PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR: 61C TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Menimbang BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR a. bahwa dalam perkembangannya besaran organisasi Dinas Daerah dan untuk menampung bertambahnya beban kerja serta memaksimalkan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukakn perubahan terhadap organisasi Dinas Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang ...
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
m
m
•"SfltwJS1'
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IL1R
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRNOMOR: 61C TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2014TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
Menimbang
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
a. bahwa dalam perkembangannya besaran organisasiDinas Daerah dan untuk menampung bertambahnyabeban kerja serta memaksimalkan pelaksanaan tugasdalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,perlu dilakukakn perubahan terhadap organisasiDinas Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan atas PeraturanBupati Nomor 008 Tahun 2014 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenPenukal Abab Lematang Ilir.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang ...
Menetapkan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentangPembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilirdi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2010 Nomor 537); dan
7. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir Tahun 2014 Nomor 002).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2014TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal AbabLematang Ilir Nomor 008 Tahun 2014 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita DaerahKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor002), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dinas Daerahyang terdiri dari :1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informartika;6. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;7. Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan;8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;11. Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil;12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;14. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan;
/15. Dinas Sosial.
2. Ketetuan Bagian Kesatu, Pasal 3 sampai 6 diubah,Sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 3
(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsurpelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan danKebudayaan.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin olehseorang Kepala Dinas yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.
Pasal 4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikandan Kebudayaan.
Pasal5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyaifungsi:
a. Perumusan ...
a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikandan Kebudayaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
c. pelaksanaan pembinaan di bidang Pendidikan danKebudayaan ;
d. pengedalian, pembinaan dan pengawasan sebagiankegiatan teknis operasional dan atau penunjangPendidikan dan Kebudayaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan danKebudayaan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;2. Subbagian Keuangan; dan3. Subbagian Perencanaan.
c. Bidang Pendidikan Dasar dan MenengahMembawahi;
1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Tenaga Teknis; dan
3. Seksi Sekolah Swasta.
d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi;1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
2. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan; dan
3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.e. Bidang Teknis Pendidikan Luar Sekolah dan
Kegiatan Siswa, membawahi;
1. Seksi Kegiatan Kesiswaan;
2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan PAUD; dan
3. Seksi Tenaga Teknis.
f. Bidang Kebudayaan, membawahi;1. Seksi Permuseuman Dan Purbakala;
2. Seksi Kesenian Dan Perfilman; dan
3. Seksi Pelestarian Sejarah dan Budaya.g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan danKebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ...
3. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 15 sampai denganPasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaPasal 15
(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsurpelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan UmumBina Marga.
(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin olehseorang Kepala Dinas yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.
Pasal 16
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugasmelaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan di bidang PekerjaanUmum Bina Marga.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 16, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyaifungsi :
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang PekerjaanUmum Bina Marga;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;pelaksanaan dan pembinaan di bidang PekerjaanUmum Bina Marga;
pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagiankegiatan teknis operasional dan atau penunjang dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga; danpelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuaitugas dan fungsinya.
b.
d.
e.
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Secretariat, membawahi :1. Subbagian Umum;2. Subbagian Keuangan; dan3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Program, membawahi:1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi ...
I
d.
h.
2. Seksi Program dan Anggaran; dan3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan,membawahi:
1. Seksi Pembangunan Jalan;2. Seksi Pembangunan Jembatan; dan3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis.Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan danJembatan, membawahi:1. Seksi Pemeliharaan Jalan;2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;3. Seksi Pemanfaatan Jalan,
Utilitas.
Bidang Pembinaan Teknismembawahi:
1. Seksi Pembinaan Teknis;2. Seksi Peralatan dan Perbekalan; dan3. Seksi Pengujian Teknis dan Inventarisasi.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).Kelompok Jabatan Fungsional.
dan
Jembatan dan
dan Peralatan,
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga sebagaimana tercantum pada Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.
4. Ketentuan Bagian Kedelapan, Pasal 31 sampai denganPasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagian berikut:
Bagian KedelapanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 31
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakanunsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenagakerja; dan
(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin olehKepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 32
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugasmelaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenagakerja dan transmigrasi.
Pasal...
(2)
Pasal 33
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 32, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimempunyai fungsi :
a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang TenagaKerja dan Transmigrasi;Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan PelayananUmum di bidang Tenaga Kerja Transmigrasi;Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Tenaga Kerjadan Transmigrasi;
Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sebagiankegiatan teknis operasional dan atau penunjang dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; danPelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuaitugas dan fungsinya.
b.
c.
Pasal 34
(1) Susunan Organisasi DinasTransmigrasi, terdiri dari:a. Kepala dinas;b. Sekretariat, membawahi:
1• Subbagian Umum dan Kepegawaian;2. Subbagian Keuangan; dan3. Subbagian Perencanaan.Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerjamembawahi: s ^cija,
1• Seksi Informasi Pasar Kerja; dan2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas
™2LTWmn IndUStnal dan p™«-asan,1• Seksi Pengawasan dan Ketenagakerjaan-2. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial- dan3. Seksi Hubungan Industrial.
e. Bidang Transmigrasi, membawahi-1. Seksi Penyiapan dan Pemukiman Transmigrasi-2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan § 'd. Seksi Pembinaan Transmigrasi
t. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)g. Kelompok Jabatan Fungsional
s™^-n,ba8ian tidak ffisrss5. Setelah Bagian Keduabelas ditambah 3 (tiga) Bagian
yakn> Bagian Ketigabelas, Bagian Keempatbelas d^n'Baglan Kelima beta, dan diantara Pasal SO dan Pasal 5T
c.
Tenaga Kerja dan
Disisipkan ...
disisipkan 12 (duabelas) Pasal, yakni Pasal 50A sampaidengan Pasal 50L sehingga berbunyi sebagai berikut.
Bagian Ketigabelas
Dinas Pemuda, Olahraga dan PariwisataPasal 50A
(1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakanunsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda,olahraga dan pariwisata.
(2) Dinas Pemuda, Olahraga da Pariwisata dipimpin olehKepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 50B
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugasmelaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda,olahraga dan pariwisata.
Pasal 50C
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 50B, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisatamempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda,olahraga dan pariwisata;Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;Pelaksanaan dan pembinaan di bidang pemuda,olahraga dan pariwisata;Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagiankegiatan teknis oprasional dan atau penunjang dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata; danPelaksanaan tugas lain yag di berikan Bupati sesuaitugas dan fungsinya.
Pasal 50D
b.
(1) Susunan dan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata,terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;2. Subbagian Keuangan; dan3. Subbagian Perencanaan;
a.
b.
c. Bidang ...
f.
Bidang Kepemudaan, membawahi:1. Seksi Pembina Kepemudaan;2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan3. Seksi Lembaga Kepemudaan.Bidang Keolahragaan, membawahi :1. Seksi Senam dan Rekreasi;2. Seksi Olahraga Prestasi dan Masyarakat; dan3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.Bidang Pariwisata, membawahi :1. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;2. Seksi Pemasaran Industri Pariwisata; dan3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahragadan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
Bagian Keempat BelasDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan
Pasal 50E
(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairanmerupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan;
(2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairandipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.
Pasal 50F
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairanmempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahandaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuandi bidang pekerjaan umum Cipta Karya dan Pengairan.
Pasal 50G
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50F, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karyadan Pengairan mempunyai fungsi :a. perumusan Kebijakan teknis dibidang pekerjaan
umum cipta karya dan pengairan;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pekerjaan umum cipta karya danpengairan;
c Pelaksanaan ...
c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pekerjaanumum cipta karya dan pengairan;
d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagiankegiatan teknis oprasional dan atau penunjang dibidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan;dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuaitugas dan fungsinya.
Pasal 50H
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya dan Pengairan, terdiri dari:a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :1. Subbagian Umum;2. Subbagian Keuangan; dan3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Program, membawahi:1. Seksi Perencanaan Teknis;2. Seksi Program dan Anggaran; dan3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Bangunan dan Lingkungan, membawahi:1. Seksi Perumahan dan Prasarana;2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan3. Seksi Bangunan Gedung dan Drainase.
e. Bidang Pengairan, membawahi :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;2. Seksi Bina Manfaat; dan3. Seksi Operasioanal dan Pemeliharaan.
f. Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman,membawahi:
1. Seksi Penataan Ruangan;2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan3. Seksi Pemukiman.
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD )h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan UmumCipta Karya dan Pengairan sebagaimanatercantum pada Lampiran Vyang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian ...
10
' &
«
I
Bagian Kelima BelasDinas Sosial
Pasal 501
(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan otonomidaerah di bidang sosial.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.
Pasal 50J
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusanpemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan di bidang sosial.
Pasal 50K
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 50J, Dinas Sosial mempunyai fungsi :
perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial;penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang sosial;
pelaksanaan dan pembinaan di bidang sosial;pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagiankegiatan teknis operasional dan atau penunjang dibidang sosial; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuaitugas dan fungsinya.
b.
c.
d.
e.
Pasal 50L
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;2. Subbagian Keuangan; dan3. Subbagian Perencanaan.
c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial dan
Jaminan Sosial;
3. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial danKepahlawanan.
d. Bidang ..
11
Is.8
d. Bidang Pelayananmembawahi :
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi SosialPenyandang Cacat;
2. Seksi Pelayanaan dan Rehabilitasi Tuna Sosial,Anak Nakal dan Korban Narkotika; dan
3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan AnakTerlantar dan Lanjut Usia.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :1. Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi
Sosial;
2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;dan
3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).g. Kelompok Jabatan Fungsional.
dan Rehabilitasi Sosial,
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimanatercantum pada lampiran VI yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPenukal Abab Lematang Ilir.
DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
: TALANG UBI
:^3JULI 2014
PENJABAT BUPATI
*PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,.
Y H. HERI AMALINDO
Diundangkan di Talang UbiPada tanggal Juli 2014SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
feH. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRTAHUN 2014 NOMOR
12
LL
OM
PO
K
VB
AT
AN
JN
GS
ION
AL
'EN
UK
AL
AB
AB
LE
MA
TA
NG
IL
IR
:»
''
'-••
--..
^.-
-.w
„••
.:-
--
.—
-.
PE
RA
TU
RA
NB
UP
AT
IP
EN
UK
AL
AB
AB
LE
MA
TA
NG
IL
IR
NO
MO
RT
AH
UN
20
14
TA
NG
GA
L2
01
4
KE
PA
LA
DIN
AS
0ir»
stap/
>t&
iM^
pM
^'"
/*^
BID
AN
GP
EN
DID
IKA
N
DA
SA
RD
AN
ME
NE
NG
AH
SE
KS
I
KU
RIK
UL
UM
SE
KS
I
TE
NA
GA
TE
KN
IS
SE
KS
I
SE
KO
LA
HS
WA
ST
A
BID
AN
G
SA
RA
NA
DA
NP
RA
SA
RA
NA
SEKSI
PERENCANAANDAN
PENGADAAN
SEKSI
PEMELIHARAANDAN
PENGHAPUSAN
SE
KS
I
MO
NIT
OR
ING
,E
VA
LU
AS
I
DA
NP
EL
AP
OR
AN
L
UP
TD
SU
BB
AG
IAN
UM
UM
DA
NK
EP
EG
AW
AIA
N
BID
AN
G
TE
KN
ISP
EN
DID
IKA
NL
UA
R
SE
KO
LA
HD
AN
KE
GIA
TA
N
SE
KS
I
KE
GIA
TA
NK
ES
ISW
AA
N
SE
KS
I
PE
ND
IDIK
AN
LU
AR
SE
KO
LA
HD
AN
PA
UD
SEKSI
TENAGATEKNIS
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
PERENCANA
BIDANG
KEBUDAYAAN
SE
KS
I
PE
RM
US
EU
MA
ND
AN
PU
RB
AK
AL
A
SE
KS
I
KE
SE
NIA
ND
AN
PE
RF
ILM
AN
SE
KS
IP
EL
ES
TA
RIA
N
SE
JA
RA
HD
AN
BU
DA
YA
PE
NJA
BA
TB
UP
AT
I
PE
NU
KA
LA
BA
BL
EM
AT
AN
GIL
IR,
•;•it
tfit,
r•.i
i•,:
*.,-
*-^
•+..
i^-i
t,J
^*
C.,
r.-
^^
.^Y
^y
y^
j,.-
,,
KA
BU
PA
TE
NP
EN
UK
AL
AB
AB
LE
MA
TA
NG
ILIR
KE
LO
MP
OK
JAB
AT
AN
FU
NG
SIO
NA
L
KE
PA
LA
DIN
AS
plftt
fsTj
Cnac
/aK
^rjo
<ST
^Oir
n/g
rew
BID
AN
GP
EL
AT
IHA
N
DA
NP
EN
EM
PA
TA
N
TE
NA
GA
KE
RJA
"Z
U'
SE
KS
I
INF
OR
MA
SI
PA
SA
R
KE
RJA
SE
KS
IP
EL
AT
IHA
N
DA
NP
RO
DU
KT
IVIT
AS
SE
KS
IP
EN
EM
PA
TA
NT
EN
AG
AK
ER
JA
BID
AN
G
HU
BU
NG
AN
IND
UST
RIA
LD
AN
PE
NG
AW
AS
AN
SE
KS
I
PE
NG
AW
AS
AN
DA
N
KE
TE
NA
GA
KE
RJA
AN
SE
KS
I
KE
SE
JAH
TE
RA
AN
DA
NJA
MIN
AN
SO
SIA
L
UP
TD
SE
KS
IH
UB
UN
GA
N
IND
US
TR
IAL
UP
TD
**
+ii*
ii
MM
M«
rtB
w^^
Ma
.,M
JBJi
l,^
^-^^.-
-..,^,
^•,-;-
..-.«•
•.•..,•
•.•-^
.,-.-
:Hin
{^_.
,r.^
.^.
PERA
TURA
NBU
PATI
PENU
KAL
ABAB
LEM
ATA
Ncf
T]N
OM
OR
TAH
UN
2014
GIL
IRTA
NG
GA
L20
14
SE
KR
ET
AR
IAT
nS
UB
BA
GIA
N
UM
UM
SU
BB
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
SU
BB
AG
IAN
KE
PE
GA
WA
IAN
BID
AN
G
TR
AS
MIG
RA
N
I SE
KS
I
PEN
YIA
PAN
DA
NPE
MU
KIM
AN
TR
AN
SM
IGR
AN
SE
KS
I
PE
NE
MP
AT
AN
TR
AN
SM
IGR
AN
SE
KS
I
PE
MB
INA
AN
TR
AN
SM
IGR
AN
PE
NJA
BA
TB
UP
AT
IPE
NU
KAL
AB
AB
LEM
ATA
NG
ILIR
,
Qtu
mA
h."
SerT
am
ali
nd
o
KE
LO
MP
OK
JAB
AT
AN
FU
NG
SIO
NA
L
PA
TE
NP
EN
UK
AL
AB
AB
LE
Ii
n^jj
l*i
—»
.
HU
M•-
—I
,-..
,...
.:.
„*
«*
iin
in
rm
PE
RA
TU
RA
NB
UPA
TI
PEN
UK
AL
AB
AB
LE
MA
TA
NG
ILIR
NO
MO
RT
AH
UN
20
14
TA
NG
GA
L2
01
4
KE
PA
LA
DIN
AS
Oio
aspi
fDuD
cijO
iahr
a^a
Apy
riaj
isaf
a
BID
AN
G
KE
PE
MU
DA
AN
SEKSI
PEMBINAANDAN
KEPEMUDAAN
SEKSILEMBAGA
KEPEMUDAAN
UP
TD
SE
KR
ET
AR
IAT
ZL
SUBBAGIANUMUMDAN
KEPEGAWA1AN
SU
BB
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
SU
BB
AG
IAN
PE
RE
NC
AN
AA
N
BIDANG
KEOLAHRAGAAN
SEKSI
SENAMDANREKREASI
SE
KS
I
OL
AH
RA
GA
PR
ES
TA
SI
DA
NM
AS
YA
RA
KA
T
SE
KS
IS
AR
AN
AD
AN
PR
AS
AR
AN
AO
LA
HR
AG
A
I.
BID
AN
G
PA
RIW
ISA
TA
SE
KS
I
PE
NG
EM
BA
NG
AN
PO
TE
NS
I
PA
RIW
ISA
TA
SE
KS
I
PE
RM
AS
AR
AN
IND
US
TR
I
DA
NP
AR
IWIS
AT
A
SE
KS
IS
AR
AN
AD
AN
PR
AS
AR
AN
AP
AR
AW
ISA
TA
PE
NJA
BA
TB
UP
AT
I
PE
NU
KA
LA
BA
BL
EM
AT
AN
GIL
IR,
H.
HE
RfA
MA
LIN
DO
>*•><*•%-l-iW--,
.*.«—
~
KABUPATENPENUKALABAB
LET
KE
LO
MP
OK
JA
BA
TA
N
FU
NG
SIO
NA
L
PlP
di>
BID
AN
G
PR
OG
RA
M
SE
KS
I
PE
RE
NC
AN
AA
N
TE
KN
IS
SE
KS
I
PR
OG
RA
MD
AN
AN
GG
AR
AN
SE
KS
I
MO
NIT
OR
ING
,E
VA
LU
AS
ID
AN
PE
LA
PO
RA
N
KE
PA
LA
DIN
AS
yUti
rjaa
rui
mw
r!&
rip-fc
fsar
Yd
L
BID
AN
G
BA
NG
UN
AN
DA
N
LIN
GK
UN
GA
N
SE
KS
I
PE
RU
MA
HA
ND
AN
PR
AS
AR
AN
A
SE
KS
I
PE
NY
EH
AT
AN
LIN
GK
UN
GA
N
SE
KS
I
BA
NG
UN
AN
GE
DU
NG
DA
N
DR
AIN
AS
R
UP
TD
PERATURANBUPATIPENUKALABAB
NO
MO
RT
AH
UN
20
14
TA
NG
GA
L2
01
4
GIL
IR
SU
BB
AG
IAN
UM
UM
BID
AN
G
PE
NG
AIR
AN
SE
KS
I
PE
MB
AN
GU
NA
ND
AN
PE
NIN
GK
AT
AN
SE
KS
I
BIN
AM
AN
FA
AT
SE
KS
I
OP
ER
AS
ION
AL
DA
N
PE
ME
LIH
AR
AA
N
SE
KR
ET
AR
IAT
SU
BB
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
SU
BB
AG
IAN
KE
PE
GA
WA
IAN
BID
AN
G
PE
NA
TA
AN
RU
AN
GD
AN
PE
MU
KIM
AN
SE
KS
I
PE
NG
EM
BA
NG
AN
DA
N
KE
MA
NF
AA
TA
N
SE
KS
IP
ER
MU
KIM
AN
PE
NJA
BA
TB
UP
AT
I
PE
NU
KA
LA
BA
BL
EM
AT
AN
GIL
IR,
H.
HE
RI
AM
AL
IND
O
>•
:ab
uP
AT
EN
PE
NU
KA
LA
BA
BL
EM
AT
AN
GIL
IR
EL
OM
PO
K
JAB
AT
AN
JN
GS
ION
AL
Dm
os£
om
i
L
BID
AN
GB
AN
TU
AN
DA
N
JAM
INA
NS
OS
IAL
SE
KS
I
BANTUANSOSIALDAN
KORBANBENCANA
SE
KS
I
PE
ND
AY
AG
UN
AA
N
SU
MB
ER
DA
YA
SO
SIA
L
DA
NJA
MIN
AN
SO
SIA
L
SE
KS
IB
IMB
ING
AN
OR
GA
NIS
AS
IS
OS
IAL
DA
N
KE
PA
HL
AW
AN
AN
-41
b-
•»
^r
vi
,,
,*>
^..
-,^
rm
:-<
™M
-m
^i^
PE
RA
TU
RA
NB
UP
AT
IP
EN
UK
AL
AB
AB
LE
MA
TA
NG
ILIR
NO
MO
RT
AH
UN
20
14
TA
NG
GA
L2
01
4
KE
PA
LA
DIN
AS S
UB
BA
GIA
NU
MU
MD
AN
KE
PE
GA
WA
IAN
BID
AN
G
PE
LA
YA
NA
ND
AN
RE
HA
BIL
ITA
SI
SO
SIA
L
L
J SE
KS
I
PE
LA
YA
NA
ND
AN
RE
HA
BIL
ITA
SI
SO
SIA
L
PE
NY
AN
DA
NG
CA
CA
T
SE
KS
I
PEL
AY
AN
AN
DA
NR
EH
AB
IBIL
ITA
SI
TU
NA
SO
SIA
L.A
NA
KN
AK
AL
DA
NK
OR
BA
NN
AR
KO
TIK
A
SE
KS
IP
EL
AY
AN
AN
DA
N
PE
RL
IND
UN
GA
NA
NA
K
TE
RL
AN
TA
RD
AN
LA
NJU
TU
SIA
SE
KR
ET
AR
IAT
SU
BB
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
1
SU
BB
AG
IAN
PE
RE
NC
AN
AA
N
BID
AN
G
PE
MB
ER
DA
YA
AN
SO
SIA
L
SE
KS
I
BIM
BIN
GA
ND
AN
PE
MB
ER
DA
YA
AN
OR
GA
NIS
AS
IS
OS
IAL
SE
KS
I
PE
MB
ER
DA
YA
AN
KQ
MU
NIT
AS
AD
AT
TE
RP
EN
CIL
SE
KS
IP
EM
BE
RD
AY
AA
N
KE
LU
AR
GA
DA
NF
AK
IR
MIS
KIN
UP
TD
PE
NJA
BA
TB
UP
AT
I
PE
NU
KA
LA
BA
BL
EM
AT
AN
GIL
IR,
H.
HE
RI
AM
AL
IND
O
Related Documents
