Page 1
i
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
ATAS HAK ASUH ANAK
DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP
ORANG TUA BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa
No.0722/Pdt.G/2014/PA. Amb).
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh:
Gatot Supeno
NIM : 21211016
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2019
Page 2
ii
NOTA PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga
Di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan
dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:
Nama : Gatot Supeno
NIM : 21211016
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA ATAS HAK ASUH ANAK DALAM
PERKARA PERCERAIAN TERHADAP ORANG
TUA BEDA AGAMA. (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Ambarawa No.0722/Pdt.
G/2014/PA. Amb).
dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 27 Maret 2019
Pembimbing,
Dr. H. Mubasirun, M.Ag
NIP.1959020219900031001
Page 4
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
DAN KESEDIAAN PUBLIKASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Gatot Supeno
NIM : 21211016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari’ah
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA ATAS HAK ASUH ANAK DALAM
PERKARA PERCERAIAN TERHADAP ORANG TUA
BEDA AGAMA. (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Ambarawa No.0722/Pdt.G/2014/PA. Amb)”.
Menyataan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya
saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atas temuan
orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode
etik ilmiah. Skripsi ini diperbolehkan untuk dipublikasikan pada e-repository
IAIN Salatiga.
Salatiga, 27 Maret 2019
Yang menyatakan
Gatot Supeno
NIM: 21211016
Page 5
v
MOTTO
Hidup adalah pilihan dan memilih
Semua akan indah pada waktunya
Ingatlah sedih ketika bahagia,
Ingatlah bahagia ketika sedih,
menangislah dihadapan-Nya
dan
Jadikanlah hidup lebih berarti
by:Gete
Page 6
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan
Kepada kedua orang tua, istri dan anak tercinta karena dengan kasih sayangnya,
dukungan dan doanya penulis dapat terus berusaha meneruskan kuliyah meraih
harapan dan cita-cita.
Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi tatkala mereka hadir disaat
mengahadapi betapa beratnya tantangan perjalanan cerita kehidupan sekaligus
proses kuliah hingga kelulusan
Teman-teman satu angkatan, teman Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kab.
Grobogan, Miftahus Sa’adah Kota Semarang, Sabilul Huda Kab. Semarang yang
selalu mendukung baik susah maupun senang.
Sahabat karib dari berbagai lulusan institusi pendidikan tinggi lainnya yang selalu
memberi motivasi serta bertukar ilmu sehinnga penulis dapat terus berjuang
hingga lulus.
Page 7
vii
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Saw. Nabi akhiru zaman yang menyampaikan agama yang hak, memberi petunjuk
kepada segenap manusia kejalan kebaikan, untuk kehidupan didunia dan
keselamatan diakhirat. Shalawat, semoga pada akhir kelak kita termasuk kedalam
umatnya yang mendapat syafaatnya, amin.
Ahamdulillah dengan rasa syukur penulis, skripsi dengan judul:
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ATAS HAK
ASUH ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP ORANG
TUA BEDA AGAMA. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa
No.0722/Pdt.G/2014/PA. Amb)”. ini telah selesai. Skripsi ini diajukan untuk
memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1). Dalam Ilmu Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Salatiga.
Penulisan skripsi ini tidak akan selesai apabila tanpa bantuan dari berbagai
pihak yang telah berkenan meluangkan tenaga, fikiran dan waktunya guna
memberikan bimbingan dan petunjuk yang berharga demi terselesaikannya
pembuatan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan
terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd., Selaku Rektor IAIN Salatiga, yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan
penelitian dan penyusunan skripsi ini.
Page 8
viii
2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M, Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Salatiga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun
skripsi ini.
3. Bapak Sukron Makmun, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-
Syakhshiyyah (AS) IAIN Salatiga yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mubasirun, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada penulis sehingga
terselesaikannya penulisan skripsi ini,
5. Para Dosen Syari’ah yang banyak memberikan ilmu, arahan serta do’a
selama penulis menuntut ilmu di IAIN Salatiga.
6. Bapak H. M. Lutfi, S.H, M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama
Ambarawa yang telah berkenan memberikan izin penulis untuk melakukan
penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa
7. Bapak Drs. Sapari, M.Si sebagai Hakim pengadilan Agama Ambarawa
yang telah membantu memberikan informasi arahan dan juga data-data
yang penulis butuhkan.
8. Panitera Pengadilan Agama Ambarawa dan juga para pegawai yang tidak
dapat kami sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam pencarian
data yang yang penulis perlukan.
9. Ayahku Marmin ( Alm ) dan Ibundaku Solekah, mertuaku bapak salamun
dan ibu sarinah (almh) yang selalu memberikan do’anya dan motivasinya,
Page 9
ix
istriku Istikharoh, S.E dan anakku tercinta M Arfan Kaukabul Mishbah
tersayang yang selalu menyemangatiku.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah kab. Grobogan, Pondok
Pesantren Miftahus Sa’adah kota. Semarang, Pondok Pesantren Sabilul
Huda kab. Semarang dan semua sahabat karib dan teman santri.
11. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga atas bantuan semua pihak yang telah membantu dan
mendoakan sebagaimana disebutkan diatas mendapat limpahan berkah dan
imbalan yang setimpal dari Allah SWT.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
penulisan Skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis
harapkan demi kasempurnaan tulisan ini serta bertambahnya pengetahuan
dan wawasan penulis.
Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini nantinya
dapat bermanfaat khususnya bagi Akademika IAIN Salatiga dan semua
pihak yang membutuhkannya. Demikian, atas perhatiannya penulis
sampaikan banyak terimakasih.
Salatiga, 27 Maret 2019
Penulis
Gatot Supeno
Page 10
x
ABSTRAK
Supeno, Gatot. 2018, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara atas
hak asuh anak dalam perkara perceraian terhadap orang tua beda
agama. (studi kasus putusan pengadilan agama ambarawa
no.0722/pdt.g/2014/pa. amb)”. Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS), Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Salatiga.
Dosen Pembimbing: Drs. H. Mubasirun. M, Ag.
Kata Kunci : Perceraian beda agama, Putusan, Hak asuh anak beda
agama.
Perceraian atau talak menurut bahasa arab adalah melepaskan
ikatan yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Macam-
macam talak antara lain: talak ba’in dan raj’I, talak bain dibagi menjadi
yaitu ba’in sugraa dan kubraa.
Hadhonah Menurut ulama ahli fiqih mendefinisikan yaitu
melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-
laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz,
menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu
yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya
agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup suka duka didunia ini dan
memikul tanggung jawab.
Setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama ambarawa
No.0722/Pdt.G/2014/PA. Amb dan anak tinggal bersama ibunya yang non
muslim ( murad ), kabar dari anak tersebut masih beragama islam dan
ibunya terkadang mengajaknya untuk beribadah bersamanya
Page 11
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... II
LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................. III
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .......................................... IV
MOTTO ................................................................................................................. V
PERSEMBAHAN ................................................................................................ VI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ VII
ABSTRAK ............................................................................................................ X
DAFTAR ISI ........................................................................................................ XI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …....................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ….................................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian …................................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 4
E. Telaah Pustaka ........................................................................................... 5
F. Penegasan Istilah ........................................................................................ 7
G. Metode Penelitian ....................................................................................... 9
H. Sitematika Penulisan ................................................................................ 13
BAB II LANDASAN TEORI
A. Ketentuan umum tentang perceraian.
1. Pengertian Perceraian ......................................................................... 15
2. Hukum Talaq ...................................................................................... 15
3. Macam-macam Talaq ......................................................................... 16
4. Alasan perceraian ............................................................................... 17
B. Ketentuan umum tentang hadhonah.
1. Pengertian hadhonah .......................................................................... 18
2. Dasar hukum hadhonah ...................................................................... 19
3. Syarat mendapatkan hadonah ............................................................. 23
4. Susunan keluarga yang berhak mengasuh anak ................................. 23
Page 12
xii
5. Masa berlakunya hadhonah ................................................................ 27
6. Faktor penghalang hadhonah ............................................................. 29
C. Pendapat ahli fiqih tentang hadhonah beda agama .................................. 31
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA AMBARAWA DAN PUTUSAN
NO 0722 /Pdt. G/2014/PA.Amb
A. Profil Pengadilan Agama Ambarawa
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Ambarawa …........................ 33
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa ................................... 35
3. Struktur Organisasi ........................................................................... 37
4. Kekuasaan Pengadilan Agama Ambarawa ........................................ 38
B. Kasus Putusan nomor 0722/Pdt. G/2014/PA. Amb.
1. Kasus Putusan No.0722/Pdt. G/2014/PA. Amb ................................ 40
2. Pertimbangan Hukum Majlis Hakim …............................................. 47
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
1. Proses Penyelesaian Perkara Putusan No. 0722/Pdt. G/2014 .......... 58
2. Pengajuan Bukti-Bukti ..................................................................... 61
3. Jawaban Termohon.…………………………………………………64
4. Gugatan termohon.…………………………………………………..64
5. Putusan pengadilan…………………………………………...……..64
6. Analisis putusan hakim ………………………………………....…66
7. Pendapat hakim dalam masalah pengasuhan ................................... 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 69
B. Saran ....................................................................................................... 71
C. Penutup …............................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Page 13
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebab terjadinya permasalahan perceraian antara suami istri tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan-alasannya, salah satu
pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang
lain selama dua tahunberturut-turut tanpa ijin pihak yang laindan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, salah satu pihak
mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman
atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu
mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tadak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.(Hadi, 2017:173-174).
Bahwa seorang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang
beragama islam. karena kondisi orang kafir lebih buruk dari orang fasiq dan
bahaya yang akan munjul jauh lebih besar, ditakutkan anak akan mengikuti
perbuatannya dan mengeluarkannya dari agama Islam melalui penanaman
agamanya. Oleh karena itu orang tua wajib mendahulukan pertimbangan agama
sebagai pengasuh anak dari pada pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Alasannya
Page 14
2
bahwa lingkungan, pendidikan dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan demi
pembentukan lingkungan akhlak yang baik (Sabiq, 1980:170).
Dalam al Qur’an telah dijelaskan bagaimana hukum memelihara
anak akibat perceraian beda agama. Terdapat dalam Surat Al Baqoroh ayat
233.
ن ي ل ام ن ك ي ول ن ح ه د ول ن أ ع رض ات يػ د وال م وال ت ن ي راد أ ن أ م ل
ة اع روؼ و الرض ع م ال ن ب ه وتػ س ن وك ه ه رزقػ ود ل ول م ى ال ل ل ع
ا ه ع ل وس س إ ف لف نػ ك ا ول ت ه د ول ة ب د ار وال ض د ل ت ول ه ب ود ل ول م
ك ل ل ذ ث وارث م ى ال ل ا وع م ه نػ راض م ن تػ الا ع ص ا ف راد ن أ إ ف
ا م ه ي ل اح ع ن ل ج اور ف ش ل وت م ف دك ول وا أ ع رض تػ س ن ت م أ ت رد ن أ وإ
ي ػ ا آت م م ت لم ا س ذ م إ ك ي ل اح ع ن م ج روؼ ت ع م ال وا ب م ل وا الله واع تػق وا
ير ص ون ب ل م ع ا تػ م ن الله ب أ
Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Page 15
3
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
Sedangkan dalam pengasuhan anak harus memenuhi syarat-syarat
agar dapat mengasuh anak antara lain: Berakal, merdeka, beragama islam
apabila anak beragama islam karena ayahnya muslim, iffah yaitu
pengontrolan diri agar tidak melakukan pelanggaran syara’ orang fasiq
dilarang mengasuh anak, amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat
dipercaya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya, tidak bersuami lagi bagi
perempuan, bermukim. (Hadi, 2017:197-198).
Dari putusan pengadilan ambarawa nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.
Amb, hakim memutus kasus perceraian karena istri murtad, dalam kasus
ini pasangan suami istri sudah mempunyai anak yang usianya 12 tahun
yang hidup bersama termohon ( istri ). Akibatnya nanti bagaimana jika
seorang anak diasuh oleh orang yang beda agama, pendapat ahli fiqih
berbeda-beda, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak
memperbolehkan.
Dalam uraian diatas penulis bermaksud menganalisis
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
ATAS HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN
TERHADAP ORANG TUA BEDA AGAMA. (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Ambarawa No.0722/Pdt.G/2014/PA. Amb)”.
Page 16
4
B. Rumusan Masalah.
1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam
memutus perkara perceraian atas hak asuh anak terhadap orang tua
beda agama dalam putusan nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb ?
2. Bagaimana dampak putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa
atas hak asuh anak terhadap orang tua beda agama dalam putusan
nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb ?
C. Tujuan Penelitian.
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Ambarawa dalam memutus perkara perceraian atas hak asuh anak
terhadap orang tua beda agama dalam putusan nomor
0722/Pdt.G/2014/PA.Amb.
2. Untuk mengetahui dampak putusan No.0722 Pengadilan Agama
Ambarawa atas hak asuh anak terhadap orang tua beda agama
dalam putusan nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini sangat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada
umumnya, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
a. Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami
ilmu Hukum khususnya tentang permohonan izin poligami di
Pengadilan Agama.
Page 17
5
b. Untuk pengembangan ilmu Hukum dan penelitian Hukum serta
berguna untuk masukan bagi praktik penyelenggara dibidang Hukum
Perkawinan terutama terkait dengan masalah poligami masa kini dan
masa yang akan datang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:
a. Bagi Hakim
Dapat menerapkan kaidah-kaidah Hukum secara benar dan tepat
dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar Hukum yang
dipakai dalam permasalahan pemberian izin poligami.
b. Bagi Para Pihak
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan
perceraian dan pengasuhan beda agma.
c. Bagi mahasiswa
Dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya mahasiswa jurusan
syari’ah.
E. Telaah Pustaka
Untuk mengetahui penelitian perlu adanya perbandingan tentang
pembahasan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengidentifikasi
kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian yang
dimaksud, dan untuk memastikan bahwa, pokok masalah yang akan diteliti
belum pernah dibahas oleh penulis lainnya, menjelaskan bahwa hasil
penelitian sebelumnya tentang pokok masalahnya yang masih perlu
dibahas atau dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan hasil kajian pustaka,
Page 18
6
ditemukan beberapa literatur dan hasil kajian sebelumnya mengenai
pengasuhan anak.
Skripsi dari Ahmad Muntoha Hak Hadhanah Anak dalam Keluarga
Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang). Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Keluarga Islam,
Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari bagai mana penerapan hak hadhanah anak yang lahir dari
orang tua yang berbeda agama, hadhanah anak dalam keluarga beda agama
yang dimaksud adalah hadhanah yang dilakukan pasangan beda agama di
Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Dalam penelitian
ini peneliti meneliti empat keluarga. Pertanyaan utama yang ingin dijawab
melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan hak hadhanah anak
dalam keluarga beda agama yang terjadi di Desa Getasan, Kecamatan
Getasan? (2) Bagaimana Penerapan hadhanah anak dalam keluarga beda
agama perspektif hukum Islam?
Skripsi dari Sry Wahyuni mahasisiwi uin alauddin makasar dengan
Judul Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan
Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) konsep hadhanah dalam
perspektif hukum Islam dan hukum positif, (2) hadhanah dalam kasus
perceraian beda agama, dan (3) penyelesaian hukum hadhanah dalam
kasus perceraian beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif.
Page 19
7
Skripsi dari Intan Suray Shilvana mahasiswi Universitas Jember
Fakultas Hukum dengan judul “akibat hukum perceraian karena
perpindahan agama (murtad) terhadap anak ditinjau dari hukum islam”.
Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah hak anak atas warisan
dari orang tua kandung yang pindah agama. hak waris mewaris antara
anak dan orang tua kandung yang berpindah agama akan terputus karena
sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan huruf c kompilasi islam dan
keputusan fatwa majelis ulama indonesia nomor : 5/munas vii/mui/2005
tentang kewarisan beda agama namun hanya dapat memberikan wasiat
wajibah saja. hak asuh anak bagi orang tua kandung yang berpindah
agama akan berada pada orang tuanya yang beragama islam dengan
pertimbangan akidah dan jika yang melakukan perpindahan agama adalah
ayah sedangkan anak dari perkawinan tersebut adalah perempuan maka
ayah tidak berhak menjadi wali nikah saat anak melaksanakan perkawinan.
Dari berbagai tinjauan pustaka yang penulis uraikan diatas,
berbeda dengan yang penulis bahas. Di dalam skripsi ini penulis
menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara
perceraian atas hak asuh anak akibat perceraian beda agama dan dampak
pengasuhan beda agama.
F. Penegasan Istilah
Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian
judul secara terperinci, dengan maksud dapat diketahui secara jelas. Maka
penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah
Page 20
8
judul tentang. ’’pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian
atas hak asuh anak beda agama ( studi kasus putusan pengadilan agama
ambarawa no. 0722/Pdt. G/2014/PA. Amb). Istilah-istilah tersebut adalah:
1. Pertimbangan hakim adalah Putusan yang diambil oleh hakim
dengan tujuan terwujudnya suatu putusan yang mengandung
keadilan dan mengandung suatu kepastian hukum (Arto,
2004:140).
2. Perceraian adalah melepaskan ikatan yang dimaksud disini ialah
melepaskan ikatan pernikahan (Rasjid, 2007:401).
3. Hadhonah adalah: melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak
yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang
sudah besar tapi belum tamyiz (Sabiq,1980:161).
4. Anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita
(Sastrawujaya, 1977: 18).
5. Keluarga adalah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang
terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (Ayyub,2006: 254)
6. Beda agama adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia berlainan
dalam keyakinan dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa.
Page 21
9
G. Metode Penelitian kualitatif
1. Pengertian
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna
(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian
sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga
bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian
dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Kriyantono ,2006: 05 )
Dari pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif
berusaha mendapatkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku
yang dapat diamati,dalam peneitian ini digunakan pendekatan kualitatif
disebabkan beberapa hal yang cukup penting antara lain:
pertama,karena latar belakang penelitian tidak bersifat homogen, kedua,
karena penelitian ini ingin mengungkap data dengan apa adanya sesuai
dengan hasil temuan dilapangan tentang pertimbangan hakim dalam
memutus perkara perceraian dan tentang hadhonah orang tua beda
agama.
2. Kehadiran Peneliti
Metode kualitatif dilaksanakan dengan adanya kehadiran peneliti,
karena untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap
apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian
kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat
Page 22
10
langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat
menentukan hasil penelitian, maka dengan cara riset lapangan sebagai
pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat
menemukan dan mengumpulkan data secara langsung.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama
ambarawa, panitera pengadilan, orang tua atau yang melakukan
perceraian, Penentuan sumber data tersebut didasarkan pada asumsi
bahwa subyek yang menjadi sumber data mengetahui pertimbangan
hakim dalam memutus perkara, serta data-data yang lain yang
dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi.
4. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua hal yang mempengaruhi
kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan pengumpulan
data. Kualitas indtrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan
reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan
ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data
(Sugiyono,2013:137).
Peneliti juga berfungsi sebagai instrument utama yang terjun
kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data melalui
observasi maupun wawancara secara lebih rinci teknik pengumpulan
data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
Page 23
11
a. Metode Interview
Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
Tanya jawab secara langsung dengan sumber data, interview
digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-
hal dari responden yang lebih mendalam dalam jumlah sedikit atau
kecil (Sugiyono,2013:137).
b. Metode Observasi (Pengamatan)
Tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan tehnik wawancara dan selalu
berkomikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada
orang, tetapi juga obyek alam yang lain (Sugiyono,2013:145).
5. Dokumentasi Metode Penelitian.
Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi srtuktur
organisasi pengadilan agama ambarawa, salinan putusan dan data-data
lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.
6. Analisi Data
Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara
sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
yang dikumpulkan untuk untuk meningkatkan pemahaman terhadap
bahan-bahan tersebut agar dapat beritahukan atau dipresetasikan
temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2007: 217).
Page 24
12
Sedangkan mengenai data yang telah terkumpul, maka dalam
hal ini digunakan dua langkah dalam menganalisis data tersebut antara
lain yaitu:
1. Persiapan
Dimana dalam persiapan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti
yaitu:
1) Mengenai nama dan kelengkapan interview (sumber informasi)
dan benda-benda yang merupakan sumber data yang telah
dikumpulkan.
2) Mengecek kelengkapan data, yaitu memeriksa isi instrument
pengumpul data dan isian-sisian data yang terkumpul dari
sumber informasi penelitian, termasuk didalamnya tentang
tanggal pengutipan data, tanggal interview dan tanggal
dilakukan observasi.
2. Penerapan
Dalam penyusunan skripsi ini, penerapan yang digunakan
adalah penerapan yang sesuai dengan penerapan kualitatif, yang
lebih cenderung menggunakan analisa induktif yang berangkat dari
khusus ke umum, maksudnya ialah mengungkapkan proses
pelaksanaan kepemimpinan yang diterapkan, serta faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat pelaksanaan dari proses pengadilan
tersebut.
Page 25
13
7. Kredibilitas data atau temuan dalam metode penelitian
Kredibilitas data dilakukan setelah penafsiran data, cara
memeriksa kredibilitas data, dalam penelitian ini penulis memilih dua
cara utama yaitu:
1) Cara triangulasi atau pengecekan kebenaran data dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehknik triangulasi
dengan sumber data yang menjadi subyek penelitian. Dengan kata
lain, peneliti akan membandingkan dan mengecek balik derajad
keabsahan data pada waktu yang berbeda serta dengan alat dan
metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2) Cara pembahasan melalui diskusi, dalam penelitian ini, hasil
analisis sementara akan selalu dikonfirmasikan dengan data atau
informasi baru yang diperoleh dari sumber yang lain. Prosedur ini
juga akan dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda,
misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari
berbagai sumber data tentang pelaksanaan proses pengadilan
agama ambarawa.
H. Sistematika Penulisan
Sebagi karya ilmiah Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian
lapangan, maka dalam sistematika penulisan skripsi menggambarkan
struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam beberapa Bab.
Adapun uraiannya sebagai berikut:
Page 26
14
Bab Pertama: Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, penegasan
istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.
Bab Kedua: pembahasan tentang landasan teori, yaitu memberi
gambaran mengenai ketentuan umum tentang perceraian, pengasuhan anak
( hadhonah ), pendapat ahli fiqih dalam pengasuhan( hadhonah )
Bab Ketiga: Berisi tentang Putusan perkara perceraian No.
0722/Pdt. G/2014/PA. Amb. Terdiri dari: Sekilas tentang sejarah
Berdirinya Pengadilan Agama Ambarawa, visi dan misi Pengadilan
Agama Ambarawa, struktur organisasi, kekuasaan Pengadilan Agama
Ambarawa, Putusan pengadilan agama No. 0722/Pdt. G/2014/ PA. Amb.
Bab Keempat: Berisi tentang analisis Putusan hakim Pengadilan
Agama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian
No. 0722/Pdt. G/2014/PA. Amb.
Bab Kelima: Penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini
yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.
Page 27
15
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian atau talak menurut bahasa arab adalah melepaskan
ikatan yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan.
(Rasjid, 2007:401).
Secara etimologi, talak berasal dari kata "itlaq" yang berarti
melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara termonologi
menurut Sayyid Sabiq talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau
bubarnya hubungan perkawinan (Sabiq, 1983:206)
Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat bahwa menurut
syara' talak / perceraian ialah memutuskan tali perkawinan yang sah,
baik seketika ataupun dimasa yang akan datang oleh pihak suami
dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang
menggantikan kedudukan kata tersebut (Al jamal, terj:umar, 1986:206)
2. Hukum talak
Dengan menilik kemaslahatan atau kemundaratannya maka hukum
talak ada empat, yaitu :
a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan
dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah
memandang perlu supaya keduanya bercerai.
Page 28
16
b. Sunah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan
mencukupi kewajibannya ( nafkah) atau perempuan tidak
menjaga kehormatan dirinya.
c. Haram, dalam dua keadaan, pertama menjatuhkan talaq istri
dalam keadaan haid, kedua menjatuhkan talaq istri dalam
keadaan suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
d. Makruh, hukum asal dari talak yang tersebut diatas (Rasjid,
2007:403)
3. Macam-macam talak.
Dalam fiqih dikenal ada dua macam ucapan talak, yaitu sarih dan
kinayah, namun undang-undang di Indonesia tidakmemungkinkan
seorang suami mentalak dengan cara kinayah karena talak dilakukan
didepan sidang, jadi ucapannya harus sarih atau tegas (Hadi,
2017:156).
Ketentuan islam mengenai talak dan variannya dengan jelas
diuraikan dalam komplasi hukum islam Indonesia, ada dua macam
yaitu:
a. Talak raj’i adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya
belumhabis masa iddahnya
b. Talak ba’in
Talak ba’in dibagi menjadi dua yaitu
1) Talak ba’in sugraa adalah talak satu atau dua pada saat
bekas istri telah selesai masa iddahnya
Page 29
17
2) Talak ba’in kubraa adalah talak yang ketiga kalinya setelah
terjadi talak ba’in sugraa.
Adalagi talak yang lain, yaitu : Talak sunni dan bid’I, secara
kualitatif talak dibagi menjadi dua yaitu talak sunni dan bid’I, talak
sunni mengikuti sunnah nabi adalah talak yang dibolehkan yaitu
talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak
dicampuri dalam waktu suci tersebut (Hadi, 2017:159-164)
4. Alasan perceraian
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan-
alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua
tahunberturut-turut tanpa ijin pihak yang laindan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat
yang membahayakan pihak yang lain.
Page 30
18
e. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tadak dapat menjalankan kewajiban sebagai
suami/istri.
f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Alasan tersebut diuraikan lagi didalam pasal 19 peraturan
pemerintah R. I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materi yang sama.
Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan
tambahan sebagai berikut :
a. Suami melanggar ta’liq talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidak rukunan dalam rumah tangga. (Hadi, 2017:173-174).
B. Hadhonah
1. Pengertian Hadhonah.
Menurut ulama ahli fiqih mendefinisikan hadhonah yaitu
melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil,
baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi
belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya,
menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri
menghadapi hidup suka duka didunia ini dan memikul tanggung
jawab (Sabiq. 1980:161).
Page 31
19
Pengertian hadhonah secara etimologis adalah mengasuh
anak dalam bentuk pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan dan
memberi pendidikan sejak anak dilahirkan kedunia hingga anak
dewasa, pemeliharaan anak juga meliputi pengawasan, pelayanan
dan pembelajaran dalam arti luas dan ruang lingkup tentang arti
dalam hidup. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak
dalam suasana yang aman dan juga sehat, baik secara jasmani
maupun rohani sehingga anak mampu memiliki interaksi sosisal
yang baik, sehingga anak memiliki jiwa sosial yang tinggi.
Pelayanan berarti tindakan orang tua dalam menanamkan rasa
kasih sayang terhadap anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah
kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian
menjadi kebutuhan yang ditekankan pada soal nafkah (Harahab,
1975:204).
Hadhanah dilakukan baik oleh ibu atau ayah maupun oleh
orang yang menggantikannya, sehingga hadhanah merupakan
langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.
(Tahido, 2004:010).
2. Dasar hukum hadhonah.
Hadhonah dalam hukum Islam hukumnya adalah wajib,
karena pada perinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai
hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari
Page 32
20
hal-hal yang menjerumuskan mereka kedalam neraka (Manan,
2010:201).
Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila
tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan
juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun
fisik anak. Sehingga pengasuhan anak menjadi wajib hukumnya
agar tidak membahayakan jasmani dan rohani pada anak.
Dasar hukum hadhonah antara lain:
a. Alqur’an
Dasar hukum hadhanah dalam firman Allah SWT terdapat
dalam surat Al-Baqarah ayat 233:
ن ي ل ام ن ك ي ول ن ح ه د ول ن أ ع رض ػ ات ي د وال ن وال راد أ ن أ م ل
ة اع م الرض ت ن و ي ه وتػ س ن وك ه ه رزقػ ود ل ول م ى ال ل ع
روؼ ع م ال ا ب ه ع ل وس س إ ف ػ لف ن ك ة ل ت د ار وال ض ل ت
د ول ه ب ود ل ول ا ول م ه د ول ك ب ل ل ذ ث وارث م ى ال ل وع
اح ن ل ج اور ف ش ا وت م ه نػ راض م ن تػ الا ع ص ا ف راد ن أ إ ف
ا م ه ي ل ن ت ع م أ ت رد ن أ اح وإ ن ل ج م ف دك ول وا أ ع رض تػ س
م ت ي ػ ا آت م م ت لم ا س ذ م إ ك ي ل روؼ ع ع م ال وا الله ب ق ػ وات
ير ص ون ب ل م ع ا تػ م ن الله ب وا أ م ل واع
Page 33
21
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Sabiq.
1980: 171)
b. Hadist
عمر بن لل و ١عن ابن شعيب عن ابيو عن جده عبد الله بن عمر عبد
ه ما، ى الل و ت عال عن أن امرأة قا لت ؛ يا رس ول الل و إ ن ابن ىذا رض
جر ى ٠كان بطن لو و عاء قاء وح واء وثدي لو س وا ن أباه ،لو ح
ا رس ول الل و للى الله عليو و ف قال ل ،طلقن وارادأن ي نز عو م نى
ى سلم أنت أحق ب و مال ت نك ح
Page 34
22
Artinya: Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya
yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada
seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah,
“ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang
menjadi kantongnya (mengandungnya), air
susuku minumannya, dan pangkuan saya tempat
berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah
menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini
dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah
S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu,
selama kamu belum nikah lagi”.(kitab
Mashobihus sunnah juz 2, 489 : 82)
c. Kompilasi Hukum Islam
Hadhanah (pengasuhan) juga sejalan dengan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Bab XIV pasal 98 sebagai berikut:
1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah
21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun
mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat
terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila
kedua orang tuanya meninggal.
Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang
tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik,
serta membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal
mereka di hari dewasanya (Ali, 2012:65)
Page 35
23
3. Syarat-syarat mendapatkan hadhonah.
Ayah atau ibu berhak mengasuh anak, harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Berakal
b. Merdeka
c. Beragama islam apabila anak beragama islam karena
ayahnya muslim
d. Iffah yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan
pelanggaran syara’ orang fasiq dilarang mengasuh anak.
e. Amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat
dipercayamengasuh anak dengan sebaik-baiknya.
f. Tidak bersuami lagi bagi perempuan
g. Bermukim (hadi, 2017:197-198).
4. Susunan dari keluarga yang berhak mengasuh anak.
Didalam kitab fiqih keluarga Syaikh Hasan Ayyub
menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam
mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri.
Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka
para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang
anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang
yang berhak mengasuh anak adalah:
a) Ibu anak tersebut
b) Nenek dari ibu dan terus ke atas
Page 36
24
c) Nenek dari pihak ayah
d) Saudara kandung anak
e) Saudara perempuan seibu
f) Saudara perempuan seayah
g) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
h) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
i) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
j) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
k) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
l) Anak perempuan dari saudara perempuanseayah
m) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
n) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
o) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
p) Bibi yang sekandung dengan ayah
q) Bibi yang seibu dengan ayah
r) Bibi yang seayah dengan ayah
s) Bibi ibu dari pihak ibu
t) Bibinya ayah dari pihak ibunya
u) Bibi ibu dari pihak ayahnya
v) Bibi ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan
yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya
(Ayyub, 2006:394).
Page 37
25
Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh
anak, seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara
sekandung lebih didahulukan.
Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan
sama agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang
boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-
mewarisi dengan si anak. Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat
perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya di atas atau anak
memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadhonah barulah
berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim
yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika
tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:
a. Ayah kandung anak itu
b. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
c. Saudara laki-laki sekandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah
g. Paman yang sekandung dengan ayah
h. Paman yang seayah dengan ayah
i. Pamannya ayah yang sekandung
j. Paman yang seayah dengan ayah.
Page 38
26
Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki
tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak
pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki
selain kerabat dekat yaitu:
a. Ayah ibu
b. Saudara laki-laki ibu
c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
d. Paman seibu dengan ayah
e. Pamanyang sekandung dengan ayah
f. Pamannya yang seayah dengan ayah
k. Paman yang seayah dengan ibu (Ayyub, 2006:395)
Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya
kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang
perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.
Hadhonah sangat terikat dengan tiga hak: hak wanita yang
mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang
menempati posisinya.
Jika tidak ada yang melakukan hadhonah pada tingkat
perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki
yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak
laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan
hadhonah itu merupakan kewajiban pemerintah.
Page 39
27
5. Masa Berlakunya Hadhonah
Hadhonah berhenti (habis) bila anak kecil tersebut yang
berada didalam pengasuhan sudah tidak lagi membutuhkan
pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta
telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti:
makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri, dalam hal ini
tidak ada batasan tentang waktu habisnya (Sabiq, 1980:173).
Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode anak dalam
hadhonah yaitu masa sebelum mumayyiz dan sesudah mumayyiz
kaitanya dengan itu adalah (Satria, 2010:181).
a. Periode Sebelum Mumayyiz (mandiri)
Periode ini dimulai dari anak lahir sampai
menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada
masa tersebut anak masih dikatakan belum mumayyiz
(mandiri), karena masih belum bisa membedakan antara
yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya.
Adanya sarat-sarat sebagai pengasuh pada periode ini,
ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak
terhadap anak selanjutnya melakukan kewajiban
hadhonah. karena anak pada masa ini masih
membutuhkan untukhidup didekat ibunya (Satria.
2010:181).
Page 40
28
Hadhonah berhenti atau habis bila si anak
kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan
pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri
sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri
kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri,
berpakaian sendiri, mandi sendiri. dalam hal ini
tidakada btasan tertentu untuk waktu habisnya (Sabiq,
1980:173).
Hanya saja ukuran yang dipakai adalah
tamyyiz (mandiri) dan kemampuan untuk berdiri
sendiri. Jika anak sudah dapat membedakan ini dan
itu, dan sudah tidak membutuhkan pelayanan
perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya
sendiri, maka hadhonahnya telah habis. Fatwa pada
madzhab hanafi yaitu: masa hadhonah berahir atau
habis bila mana sianak telah berumur tujuh tahun
kalau laki-laki, dan sembilan tahun kalau ia
perempuan (Sabiq, 1980.174).
b. Periode Mummayyiz (mandiri)
Masa mummayyiz (mandiri) adalah dari umur
tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini
seorang anak secara sederhana telah mampu
membedakan masa yang berbahaya dan mana yang
Page 41
29
bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah
dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk
memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, apakah
ia akan ikut ibu atau ayahnya (Basyir, 1996:94).
6. Faktor Penghalang Hadhonah
Meskipun hak pengasuhan anak merupakan hak seorang
ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak
pengasuhannya disebabkan ada beberapa faktor yang dapat
menghalangi haknya, diantaranya sebagai berikut:
a. Pengasuh seorang budak
Maksudnya orang yang berstatus sebagai pengsuh anak
berstatus sebagai budak, dan seorang budak tidak mempunyai
hak perwalian, disebabkan seorang budak biasanya sangat sibuk
dengan urusan-urusan tuannya, sehingga tidak ada kesempatan
mengasuh anak dengan baik (Sabiq. 1980:170).
b. Perginya Pengasuh ke tempat yang jauh
Ulama hanafiyyah berpendapat bahwa hak pengasuh
dapat dianggab gugur jika Hadhinah (ibu asuh) yang berstatus
janda pergi ketempat jauh, dan ayahnya tidak dapat
mengasuhnya. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyyah hak
seorang pengasuh menjadi gugur jika ia pergi dengan niat untuk
pindah baik jarak dekat maupun jauh.(Az-Zuhaili,2011:70)
Page 42
30
c. Seorang pengasuh mengidap penyakit yang membahayakan
Hak seorang hadhinah gugur jika ia memiliki penyakit
yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kusta.
d. Seorang pengasuh kafir
Bahwa seorang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh
anak yang beragama islam. karena kondisi orang kafir lebih
buruk dari orang fasiq dan bahaya yang akan munjul jauh lebih
besar, ditakutkan anak akan mengikuti perbuatannya dan
mengeluarkannya dari agama Islam melalui penanaman
agamanya. Oleh karena itu orang tua wajib mendahulukan
pertimbangan agama sebagai pengasuh anak dari pada
pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Alasannya bahwa
lingkungan , pendidikan dan pembinaan akhlak wajib
diperhatikan demi pembentukan lingkungan akhlak yang baik.
(Sabiq, 1980:170).
e. Seorang pengasuh telah menikah lagi
Dalam masalah pengasuhan anak, apabila hadinah (ibu
asuh) menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahram
bagi anaknya maka hak asuh anak tersebut gugur, kecuali
hadinah (ibu asuh) menikah dengan laki-laki yang mahram bagi
anak yang diasuh, maka hak hadhanah tidak dapat gugur.
(Sabiq, 1980:170).
Page 43
31
C. Pendapat Ahli Fiqih Tentang Hadhonah Beda Agama
Pengasuhan anak dari pendapat ahli fiqih:
1. Imamiyah dan syafi’I seorang kafir tidak boleh mengasuh anak
yang beragama islam. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak
mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan
bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh,
menggugurkan hak asuhan. (Mughniyah,1994:135).
2. Pendapat imam maliki dalam Kitab Mausual Fiadiah Juz 17
halaman 305- 306.
أما الشرط العامة فهي : الإسلم, وذلك إذاكان المخضون مسلماا,
على المخضون من الفتنة في إذلولية للكفر على المسلم, وللخشية
دينه, وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبغض فقهاءالمالكية, في
المشهور عندهم وعند الحنفية باالنسبة للحاضنة الأنثى, فل يشترط
رب_كما يقول الحنفية الأسلم إلأن تكون المرأة مرتدةا, لأنػها تخبس وتض
_ فل تتفرغ للحضانة.أما غير المسلمة_كتابيةا كانت أومجوسيةا_فهي
كالمسلمة فى ثبوت حق الحضانة, قال الحنفية: مالم يغقل المخضون
الدين, أويخشى أن يألف الكفرفإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من
سلمين, لكن عند المالكية إن خيف عليه فل ينزع منها, وإنما تضم الم
الحاضنة لجران مسلمين ليكونوا رقػباء عليها.
Page 44
32
Artinya: Adapun syarat umum, islam. Hal itu ketika yang
diasuh adalah islam, karena orang kafir tidak boleh
mengasuh orang islam, dan juga kekhawatiran akan
fitnah pada diri dari masalah agamanya, ini menjadi
syarat dalam hal hadhonah menurut madzab syafii dan
hambali dan sebagian pengikut ulama malikiyah dan
sama dengan itu madzab hanafi, jika yang diasuh laki-
laki. Adapun menurut madzab maliki : pendapat yang
mashur dan juga menurut hanafiyah, jika
pengasuhnya wanita maka tidak disyaratkan beragama
islam kecuali jika wanita tersebut murtad, karena
wanita yang murtad itu harus dihukum dan diberi
sanksi dengan hal semacam ini. Contoh yang
dilakukan madzab hanafi, hak asuh wanita murtad
dipersempit, adapun wanita yang tidak muslim dari
awal ( kitabiyah/majusi ) sama dengan wanita
muslimah dalam ketetapan hak asuh, madzad hanafi
membatasi sampai anak asuh mampu memahami
agama, usia 7 tahun atau dikhawatirkan menjadi
condong kekafiran maka saat tersebut boleh dicabut
dari perempuan kafir dan dipindahkan hak asuhnya
kepada orang yang berhak berikutnya yang beragama
islam, tapi menurut madzab maliki jika dicabut hak
asuhnya dikhawatirkan muncul efek tidak baik maka
hak asuh tetap kepada wanita kafir tetapi ditambahkan
pengawas-pengawas muslim dari tetangga-tetangga
yang islam.
Page 45
33
BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
DAN PUTUSAN No 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
A. Profil Pengadilan Ambarawa.
1. Sejarah berdirinya pengadilan agama ambarawa
Sebuah gedung yang terletak di Jalan Ki Sarino
Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m2 dan
luas bangunan 250 m2 dengan status Hak Milik Negara
(Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek
Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan
Berita Acara pada tanggal 7 Nopember 1985 Nomor :
Bagpro/PA/105/XI/1985 awal berdirinya Pengadilan Agama
Ambarawa.
Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Ambarawa di
Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal
13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan
Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa
menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak
lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah
terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat
Page 46
34
tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M2
dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq.
Pengadilan Negeri Ungaran yang beralih fungsi sebagai
pengadilan agama yang berada di Ambarawa yang terletak di Jl.
Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan
Ambarawa yang telah dialih fungsikan berdasarkan Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009, No. 24
Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28 Februari 2013, DI
307 6310 tgl 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Mahakamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai
berikut:
a. Sebelah Utara : Lapangan.
b. Sebelah Timur : Jalan ke Lapangan.
c. Sebelah Selatan : Jalan raya Semarang-Magelang.
d. Sebelah Barat : Kebun milik perorangan;
Sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983
Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah hukum Pengadilan,
bahwa Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari
Page 47
35
7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami
pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu :
1) Kecamatan Ungaran Barat.
2) Kecamatan Ungaran Timur.
3) Kecamatan Bergas.
4) Kecamatan Pringapus.
5) Kecamatan Bawen.
6) Kecamatan Ambarawa.
7) Kecamatan Sumowono.
8) Kecamatan Banyubiru.
9) Kecamatan Jambu.
10) Kecamatan Bandungan
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa
Visi
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga
kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, dibawah
lindungan Allah SWT.
Page 48
36
Misi
1) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jujur
sesuai dengan hati nurani.
2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen,
bebas dari campur tangan pihak lain.
3) Meningkatkan pelayanan dibidang peradilan kepada
masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.
4) Meningkatkan kufwalitas sumber daya manusia aparat
peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban
secara professional dan proposional.
5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan
bermartabat dalam melaksanakan tugas.
6) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia
dibidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,
Infaq, Sadaqah dan ekonomi syari’ah.
Page 49
37
3. Sruktur Organisasi
Struktur organisasi Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Ketua : H. M. Lutfi, S.H., M. Hum.
Wakil Ketua : Dra. Hj. Lelita Dewi, S. H., M. Hum.
Hakim :
1) Drs. H. Saefudin, S. H., M. H.
2) Abdul Hakim, S. Ag., S. H.
3) Drs. Sapari, M.S.I.
Sekretaris : M. Roy Irawan, S. Kom.
Panitera : Muni’in, S. H.
Wakil Panitera : Hj. Robikah Maskimayah, S. H.
Panitera Muda Hukum : Dra. Widad
Panitera Muda Gugatan : Saefudin, SH
Panitera Muda Permohonan : M. Abid Fajruddin, S.Ag
Panitera pengganti :
1) Arifah S.Maspeke, S. Ag
2) Khalim Mudrik Masrukhan, S.
Sy
3) Siti Novida Subyanti, S. H.
Jurusita Pengganti :
1) Gogod Widiantoro, SH
Page 50
38
2) Naliatussa’adah, A.Md
3) Syaiful Rijal, A.Md
4) Ana Jatmikowati, S.Pdi
5) Adnani
6) Sabar Budi Santosa
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan :
Wahyu Puji Leksono S. Kom.
Kasubag Umum dan Keuangan :
Aulia Ardiansyah. S, S. H, M. H
Kasubag Kepegawaian dan Ortala :
Ade Husnul Khotimah Hasan, S. E.
4. Kekuasaan Pengadilan Agama Ambarawa
Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-
masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (relative
competentie) dan kekuasaan mutlak (absolute competentie).
a) Kekuasaan Relatif
Kekuasaan Relatif adalah pembagian kekuasaan
pengadilan antar PA berdasarkan wilayah Hukum (Arto,
1998:44),
kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara
pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau
wewenang yang berhubungan dengan wilayah Hukum antar
Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.
Page 51
39
Adapun kekuasaan Relatif Pengadilan Agama
Ambarawa adalah meliputi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Ambarawa, Yang termasuk dalam wilayah
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kecamatan Ungaran Barat.
2) Kecamatan Ungaran Timur.
3) Kecamatan Bergas.
4) Kecamatan Pringapus.
5) Kecamatan Bawen.
6) Kecamatan Ambarawa.
7) Kecamatan Sumowono.
8) Kecamatan Banyubiru.
9) Kecamatan Jambu.
10) Kecamatan Bandungan
b) Kompetensi Absolut
Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan
yang berhubungan dengan perkara, pengadilan atau tingkat
Pengadilan, dalam perbedaannya dari perkara, pengadilan
atau tingkat pengadilan.(Rasyid, 1998:27)
Kompetensi absolut dari Pengadilan Agama adalah
memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara orang
yang beragama Islam. Kompetensi Peradilan Agama diatur
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989
Page 52
40
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 7 Tahun 1989 pasal 49 tentang Peradilan
Agama, yakni dibidang :
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat,
d. Hibah,
e. Wakaf,
f. Zakat,
g. Infaq,
h. Shodaqoh
i. Ekonomi syari'ah.
B. Putusan Pengadilan Nomor 0722/Pdt. G/2014/PA. Amb.
1. Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0722/Pdt.
G/2014/PA. Amb.
Perkara pengadilan yang diajukan pemohon umur 39 tahun, agama
Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di
- Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Melawan TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten
Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.
Page 53
41
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai
Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa
tanggal 21 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor
0722/Pdt.G/2014/PA.Amb. dengan mengemukakan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal
17 Oktober 2001, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang sebagaimana Duplikat
Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 18 Agustus 2014.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup
bersama belum menetap, kadang di rumah orangtua Pemohon di
Dusun Krajan dengan alamat sebagaimana terebut diatas dan
kadang di rumah orangtua Termohon di Dusun Krajan dengan
alamat sebagaimana terebut diatas selama 12 tahun 3 bulan.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul)
dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON
DENGAN TERMOHON, umur 12 tahun dan sekarang diasuh oleh
Termohon.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan
Desember tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena rumah
Page 54
42
tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
disebabkan karena :
Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah
serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke orangtuanya, TERMOHON
kembali ke agama semula sebelum menikah yaitu agama kristen.
5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
pada bulan Januari tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dengan
Termohon berpisah dimana Termohon tanpa seijin Pemohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon
di Dusun Krajan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas
selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul
akibat perkara ini.
7. Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Cerai
Talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan
Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan
hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan
Page 55
43
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON)
untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama
Ambarawa.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.
SUBSIDAIR :
Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (
Ex Aequo et Bono ) ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.
Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangan telah
mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan telah
pula diupayakan mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1
Tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. FUAD sebagai
mediatornya, namun sesuai laporannya tertanggal 07 Oktober 2014
bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.
Page 56
44
Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon
dalam jawaban membenarkan semua dalil permohonan Pemohon,
dan Termohon juga bersedia diceraikan dengan menuntut nafkah
anak sebesar Rp.700.000,00 sebulan dan meminta rumah tinggal
agar diatas namakan anak. Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah
anak Pemohon menyatakan hanya sanggup Rp.500.000,00
sedangkan terhadap rumah menolak untuk diatas namakan anak
karena tanah tersebut milik orang tua Pemohon, Termohon dalam
duplik terkait tuntutan tetap seperti dalam jawabannya.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang, Nomor: -, tanggal 20 Nopember
2012, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai
dengan P.1.
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : - Tanggal 18
agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, yang telah
bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan
Page 57
45
dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2.
Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas,
Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi, dan atas
pertanyaan Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama :
1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH,
bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;, dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :
a. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri
yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang
anak.
c. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan lalu
menjadi tidak harmonis karena Termohon kembali ke
keyakinannya semula sebagai pemeluk katholik.
d. Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaranya, yang saksi
ketahui sekarang Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah sekitar 6 bulan, Termohon yang meninggalkan
Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, dan
selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi.
Page 58
46
e. Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH,
bertempat tinggal di -Kabupaten Semarang, dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :
a. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai
seorang anak.
c. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan lalu
menjadi tidak harmonis karena Termohon kembali ke
keyakinannya semula sebagai pemeluk katholik.
d. Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaranya, yang saksi
ketahui sekarang Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah sekitar 6 bulan, Termohon yang meninggalkan
Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, dan
selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi
e. Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.
Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon
mengajukan surat pernyataan bersama tertanggal 27 Oktober
Page 59
47
2014 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dengan
diketahui Ketua RT setempat, setelah diteliti selanjutnya
ditandai dengan T.1:
Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Pemohon
membenarkan :
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan
tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon
putusan, demikian juga Termohon menyatakan tidak akan
mengajukan bukti lagi dan menerima terhadap perceraian ini,
namun tetap mohon agar tuntutannya dikabulkan :
Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dalam Berita
Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.
2. Pertimbangan hukum Majlis Hakim.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan
Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan Majlis telah
memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi
sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008, namun sesuai
dengan laporan Hakim Mediator Drs. H. FUAD tertanggal 07 Oktober
2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai
kesepakatan untuk berdamai:
Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan perceraian yang
diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan
Page 60
48
Termohon terus menerus bertengkar, penyebabnya Termohon
meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin
Pemohon, ternyata ia pergi ke orangtuanya dan Termohon kembali ke
agama semula sebelum menikah yaitu agama katholik, yang
mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari
tahun 2014, Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan
Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Krajan
yang hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, dan selama itu sudah
tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan hal tersebut sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah
mengakui atau membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, oleh karena
pengakuan tersebut dilakukan Termohon dalam persidangan, maka
berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan
mengikat.
Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil
sebagaimana dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :
الحكام واشهدها وهو اقوى من البينة.اعلم ان القرار من اقوى
Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan
hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian.
Page 61
49
Menimbang, bahwa sekalipun demikian, namun oleh karena
permohonan perceraian ini didasarkan adanya perselisihan dan
pertengkaran, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat
berupa P.1. dan P.2. dimana bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang
bermeterai cukup dan telah sesuai/cocok dengan aslinya, maka alat
bukti surat tersebut telah memenuhi sebagai alat bukti yang perlu
dipertimbangkan.
Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai
dengan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang Undang Nomor : 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor : 50
Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi
kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama.
Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P-1 dan keterangan para
saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon
maupun Termohon adalah benar bertempat tinggal diwilayah hukum
Pengadilan Agama Ambarawa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66
ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Page 62
50
Agama, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini (Relatif Kompetensi).
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon,
Termohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P-2,
maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,
oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan ini.
Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula
mengajukan saksi-saksi baik dari keluarga maupun tetangga yang
masing-masing saksi tersebut mengetahui tentang rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi tersebut secara formil dan
materiil telah memenuhi sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa saksi Pemohon SAKSI I, umur 72 tahun,
agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -Kabupaten
Semarang, dan SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan
BURUH, bertempat tinggal di - Kabupaten Semarang, yang
keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas.
Menimbang, bahwa dari keterangannya ternyata saksi-saksi
tidak ada yang mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon,
yang saksi-saksi ketahui Termohon telah kembali memeluk agama
kristen (katholik) dan sekitar 6 bulan terakhir Pemohon dan Termohon
telah berpisah dan selama itu pula sudah tidak berkomunikasi lagi.
Page 63
51
Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan
Termohon yang selama itu tidak berkomunikasi dan Termohon sendiri
dalam jawaban menghendaki juga perceraian ini dapat dijadikan
petunjuk adanya perselisihan Pemohon dan Termohon.
Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon
dihubungkan dengan jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti surat dan
keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon diketemukan
fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 17 Oktober 2001, sebagaimana Duplikat Akta Nikah
Nomor : -, Tanggal 18 Agustus 2014 ;
b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis karena Pemohon dan
Termohon sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan
Termohon kembali ke keyakinannya semula sebagai pemeluk
katholik dan Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan
alasan yang sah serta tidak seizin Pemohon ;
c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak Januari 2014,
Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan
pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Krajan yang hingga
sekarang sudah 10 bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak ada
lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak saling
berkomukasi ;
Page 64
52
d. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi
tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan
didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
kembali ke keyakinannya semula sebagai pemeluk katholik dan
Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah serta
tidak seizin Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon
berpisah sejak Januari 2014, Termohon tanpa seijin Pemohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon di
Dusun Krajan yang hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya, dan
selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta
tidak saling berkomukasi, sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat
dipertahankan dan rumah tangga yang demikian adalah sudah retak
(brocken mareage) ;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis berpendapat dan
berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah mengalami keretakan (broken marriage) serta tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri karena Termohon
telah kembali ke agama semula yaitu kristen (riddah), dan mengingat
Pemohon dan Termohon telah berpisah tanpa hubungan lahir maupun
batin menunjukkan perselisihan batin Pemohon dengan Termohon terus
Page 65
53
berlanjut, karenanya maksud yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut
untuk dikabulkan.
Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim
secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Ambarawa untuk mengirimkan satu salinan
DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan
rekonpensi/gugatan balik, maka untuk penyebutan para pihak yang
semula disebut Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Rekonpensi dan untuk Pemohon disebut sebagai Tergugat
Rekonpensi.
Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat
Rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban sehingga telah
memenuhi syarat formil sebagai gugatan balik, sebagaimana dimaksud
pasal 132 b ayat 1 HIR, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan.
Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat
Rekonpensi berupa tuntutan tentang menuntut nafkah anak sebesar
Page 66
54
Rp.700.000,00 sebulan dan meminta rumah tinggal agar diatas namakan
anak :
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi
tentang rumah tinggal agar diatas namakan anak serta nafkah anak,
Tergugat Rekonpensi merasa keberatan karena tanah tersebut milik
orang tua Pemohon, namun terhadap nafkah anak Tergugat Rekonpensi
berseedia memberikannya untuk setiap bulannya Rp.500.000,00 ;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan
bukti T.1 berupa surat pernyataan bersama tertanggal 27 Oktober 2014,
dan bukti tersebut diakui atau dibenarkan Tergugat Rekonvensi.
Menimbang, sekalipun pada awalnya Tergugat Rekonvensi
menolak memberikan rumah tinggal untuk diatas namakan anaknya,
namun berdasarkan bukti tersebut, maka menjadi terbukti bahwa
Tergugat Rekonvensi telah menyetujui untuk memberikan rumah
tinggal untuk diatasnamakan anaknya yang bernama ANAK
PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 12 tahun.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk
melaksanakan kesepakatan tersebut.
Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak sebesar Rp.
700.000,00 perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia
memberikannya Rp. 500.000,00 perbulan.
Page 67
55
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dengan
berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 80 ayat 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan pula
pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, dan sosial, suami berkewajiban memberi nafkah kepada
anaknya.
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi
untuk memberikan nafkah anak dimaksud sebesar Rp.500.000,00 setiap
bulan, dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sales
multi maka kesanggupan tersebut sudah sesuai dengan kepatutan dan
kelayakan pemenuhan kebutuhan primer seorang anak didaerah
Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga
anak tersebut dewasa/21 tahun:
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara bidang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun
Page 68
56
2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon.
Tergugat Rekonpensi. Mengingat, segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara
ini :
3. Putusan Pengadilan
Dalam Konvensi
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memfasahkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan
Termohon (TERMOHON).
c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk
mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten
Sewmarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:
Dalam Rekonvensi
a. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
b. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
melaksanakan kesepakatan untuk mengatas namakan rumah yang
terletak di – Kabupaten Semarang, kepada anaknya yang bernama
ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 12 tahun.
Page 69
57
c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar
Rp.500.000,00 sebulan hingga anak tersebut dewasa/21 tahun
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Page 70
58
BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
NOMOR 0722/Pdt. G/2014/PA.Amb
A. Proses penyelesaian perkara nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
Perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal
49 huruf ( a ) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perubahan
kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut
kompetensi) Pengadilan Agama.
1. Proses pengajuan perkara No. 0722/Pdt. G/2014/PA. Amb.
Proses pengajuan perkara ini juga dimulai dengan surat
permohonan tertulis dengan identitas yang jelas yaitu suami
sebagai Pemohon dan istrii kedudukannya sebagai Terrmohon.,
selanjutnya proses mediasi.
2. Dengan proses mediasi
Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan
Termohon tidak berhasil, dan Majelis telah memerintahkan
pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana
maksud Perma nomor 1 Tahun 2008, namun sesuai dengan
laporan Hakim Mediator Drs. H. FUAD tertanggal 07 Oktober
Page 71
59
2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil
mencapai kesepakatan untuk berdamai,
Kemudian pada sidang lanjutan Majelis Hakim untuk
menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil,
sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan
surat permohonan dari pemohon.
3. Pembacaan permohonan pemohon atau Konvensi.
Setelah Majelis Hakim mengupayakan upaya damai
kepada Pemohon ijin poligami tidak berhasil, proses
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan
Pemohon yang dalam surat permohonan
a. Identitas Pemohon, umur 39 Tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan SWASTA, bertempat
tinggal di Kabupaten semarang,
b. Identitas Termohon, umur 32 Tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan SWASTA, bertempat
tinggal di Kabupaten Semarang.
c. Alasan-alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah:
1) Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada
tanggal 17 Oktober 2001, dihadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten
Semarang sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : -,
Tanggal 18 Agustus 2014.
Page 72
60
2) Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon
hidup bersama belum menetap, kadang di rumah
orangtua Pemohon di Dusun Krajan dengan alamat
sebagaimana terebut diatas dan kadang di rumah
orangtua Termohon di Dusun Krajan dengan alamat
sebagaimana terebut diatas selama 12 tahun 3 bulan.
3) Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak
bernama : ANAK PEMOHON DENGAN
TERMOHON, umur 12 tahun dan sekarang diasuh oleh
Termohon.
4) Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan
tetapi sejak bulan Desember tahun 2001 ketentraman
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis yang disebabkan karena rumah tangga selalu
terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan
karena :
5) Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan
yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke
orangtuanya, TERMOHON kembali ke agama semula
sebelum menikah yaitu agama kristen;
Page 73
61
6) Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut pada bulan Januari tahun 2014, yang akibatnya
Pemohon dengan Termohon berpisah dimana Termohon
tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan
pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Krajan
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8
bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin.
7) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara
yang timbul akibat perkara ini.
d. Mengabulkan Permohonan Pemohon, menetapkan,
memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar
menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di
depan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa,
menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada
Pemohon, kemudian pengajuan berupa bukti-bukti.
B. Pengajuan bukti-bukti
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan
oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang,
Nomor: -, tanggal 20 Nopember 2012, yang telah bermaterai cukup dan
dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata
telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai
dengan P.1.
Page 74
62
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : - Tanggal 18 agustus 2014,
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu,
Kabupaten Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;
3. Selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula
menghadirkan 2 orang saksi. Dalam persidangan saksi-saksi mengaku:
a. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH,
bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;, dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :
1) Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
2) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai
seorang anak ;
3) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan lalu menjadi
tidak harmonis karena Termohon kembali ke keyakinannya
semula sebagai pemeluk katholik ;
4) Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaranya, yang saksi
ketahui sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah
sekitar 6 bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan
Page 75
63
sekarang tinggal di rumah orang tuanya, dan selama itu
keduanya sudah tidak saling berkomunikasi ;
5) Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;
b. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH,
bertempat tinggal di -Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :
1) Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
2) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai
seorang anak ;
3) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan lalu menjadi
tidak harmonis karena Termohon kembali ke keyakinannya
semula sebagai pemeluk katholik ;
4) Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaranya, yang saksi
ketahui sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah
sekitar 6 bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan
sekarang tinggal di rumah orang tuanya, dan selama itu
keduanya sudah tidak saling berkomunikasi
Page 76
64
5) Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya jawaban
termohon.
C. Jawaban termohon
Termohon dalam jawabannya telah mengakui atau membenarkan
semua dalil-dalil Pemohon, oleh karena pengakuan tersebut dilakukan
Termohon dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 174 HIR
pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat dan majlis perlu
mengemukakan dalil sebagaimana dalam kitab Muinul Hukkam, halaman
125 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai
berikut :
اعلم ان القرار من اقوى الحكام واشهدها وهو اقوى من البينة.
Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan
hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian,
selain pengakuan jawaban dari termohon.
kemudian termohon juga mengajukan gugatan balik kepada
pemohon.
D. Gugatan termohon atau Rekonvensi
Tuntutan tentang menuntut nafkah anak sebesar Rp.700.000,00
sebulan dan meminta rumah tinggal agar diatas namakan anak.
E. Putusan pengadilan nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
Berdasarkan tahap-tahap proses persidangan diatas, Majelis Hakim
yang menangani perkara nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb memutuskan :
Page 77
65
Dalam Konvensi
1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2) Memfasahkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan
Termohon (TERMOHON)
3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk
mengirimkan salinan
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Jambu,
Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;
Dalam Rekonvensi
1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya
2) Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
melaksanakan kesepakatan untuk mengatas namakan rumah
yang terletak di – Kabupaten Semarang, kepada anaknya yang
bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur
12 tahun.
3) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar
Rp.500.000,00 sebulan hingga anak tersebut dewasa/21 tahun.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Page 78
66
F. Analisis putusan hakim perkara nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
Dalam putusan perkara nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb majlis
hakim dalam memutus perkara mengacu pada hukum acara perdata pada
umumnya. Pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang
bagaimana fakta atau kejadian. Dasar-dasar hukum yang dipergunakan
hakim dalam menilai fakta dan memutus fakta baik menurut dalil-dalil
syar’I maupun Undang-undang yang berlaku.
Analisis putusan perkara nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb.
Majelis Hakim menyimpulkan fakta, bahwa dalam perkara nomor
0722/Pdt.G/2014/PA.Amb. Ini berdasarkan jawaban Termohon yang
membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta
dikuatkan oleh saksi-saksi, dan Termohon juga bersedia diceraikan dengan
menuntut nafkah anak sebesar Rp.700.000,00 sebulan dan meminta rumah
tinggal agar diatas namakan anak.
Ketentuan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon apabila
memenuhi syarat yang sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam. Adapun yang termasuk dalam pasal 116 kompilasi hukum islam
adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Page 79
67
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa ijin pihak yang laindan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemauannya.
c. Salah satupihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu mendapatcacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tadak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hdup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan
dalam rumah tangga.
G. Pendapat hakim dalam masalah pengasuhan.
1) Ketentuan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon apabila
memenuhi syarat yang sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam.
2) Pertimbangan majelis hakim juga mengikuti pendapat madzab imam
maliki dan hanafiyah.
a) Imam maliki berpendapat tidak mensyaratkan Islam, jika
pengasuhnya wanita maka tidak disyaratkan beragama islam
Page 80
68
kecuali jika wanita tersebut murtad, karena wanita yang murtad
itu harus dihukum dan diberi sanksi.
b) Imam hanafiyah berpendapat kecuali jika wanita tersebut
murtad, karena wanita yang murtad itu harus dihukum dan
diberi sanksi dengan hal semacam ini.
3) Pertimbangan hakim dalam permasalahan mengasuh anak, kenapa
diasuh oleh ibunya yang beda agama, dikarenakan dari pihak ayah atau
pemohon tidak dapat mengurus anaknya, walaupun beda agama, akan
tetapi pemohon menerima dan rela jika anak diasuh oleh ibunya,
karena pengasuhan bukan hanya sekedar menyusui akan tetapi lebih
dari itu, dan dikhawatirkan ayahnya tidak mampu mengasuhnya dan
ayahnya tetap wajib memberi nafkah kepada anaknya hingga dia
dewasa sebulan sebesar 500.000 yang telah disepakati dalam putusan
perkara pengadilan.
Page 81
69
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor
0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
a. Majelis hakim mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya.
Pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang
bagaimana fakta atau kejadian. Dasar-dasar hukum yang
dipergunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus fakta baik
menurut dalil-dalil syar’I maupun Undang-undang yang berlaku.
Analisis putusan perkara nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb.
Majelis Hakim menyimpulkan fakta, bahwa dalam perkara nomor
0722/Pdt.G/2014/PA.Amb. Ini berdasarkan jawaban Termohon yang
membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta
dikuatkan oleh saksi-saksi, dan Termohon juga bersedia diceraikan
dengan menuntut nafkah anak sebesar Rp.700.000,00 sebulan dan
meminta rumah tinggal agar diatas namakan anak.
Ketentuan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon
apabila memenuhi syarat yang sesuai dengan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.
Page 82
70
Pertimbangan hakim dalam permasalahan mengasuh anak,
kenapa diasuh oleh ibunya yang beda agama, dikarenakan dari pihak
ayah atau pemohon tidak dapat mengurus anaknya, walaupun beda
agama, akan tetapi pemohon menerima dan rela jika anak diasuh
oleh ibunya, karena pengasuhan bukan hanya sekedar menyusui
akan tetapi lebih dari itu, dan dikhawatirkan ayahnya tidak mampu
mengasuhnya dan ayahnya tetap wajib memberi nafkah kepada
anaknya hingga dia dewasa sebulan sebesar 500.000 yang telah
disepakati dalam putusan perkara pengadilan.
b. Pertimbangan majelis hakim juga mengikuti pendapat madzab imam
maliki dan hanafiyah.
Imam maliki berpendapat tidak mensyaratkan Islam, jika
pengasuhnya wanita maka tidak disyaratkan beragama islam kecuali
jika wanita tersebut murtad, karena wanita yang murtad itu harus
dihukum dan diberi sanksi.
Imam hanafiyah berpendapat kecuali jika wanita tersebut
murtad, karena wanita yang murtad itu harus dihukum dan diberi
sanksi dengan hal semacam ini.
2. Dampak putusan majelis hakim putusan perkara nomor
0722/Pdt.G/2014/PA.Amb.
Majelis hakim dalam memutus perkara perceraian sudah sesuai
dengan hukum perdata pada umumnya dan memenuhi syarat yang
Page 83
71
sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Akan tetapi setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama
ambarawa tahun 2014 dan anak tinggal bersama ibunya yang non
muslim ( murad ), kabar dari anak tersebut masih beragama islam dan
ibunya terkadang mengajaknya untuk beribadah bersama ibunya.
B. Saran
Dalam membangun sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan
hendaknya siapkan mental hati yang kuat, jiwa yang tenang, bila nanti
terjadi sebuah permasalahan dapat diatasi dengan hati yang jernih, jika
ingin menikah yang dahulu beda agama dengan agama kita, kita harus
berpikir dan meyakinkan kembali biar tidak terjadi permasalahan yang
mengacu perceraian karena pasangan kita pindah agama yang sebelumnya.
Akibat perceraian pasti akan timbul masalah pengasuhan atau hak
asuh anak, pengasuhan anak haruslah diperhatikan, siapa yang akan
mengasuh karena demi masa depannya, sebaiknya pengasuhan dilakukan
oleh orang yang seagama, ditakutkan dampaknya nanti anak tersebut
dimungkinkan akan mengikuti agama yang mengasuh, jika dimungkinkan
diasuh oleh orang yang beda agama dengan alasan tertentu harus ada yang
mengawasi yang beragama islam, misalnya tetangga dan apapun yang
terjadi Allah SWT akan bersama kita.
Page 84
72
C. Penutup
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah wasyukrulillah
wanikmatillah atas kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga
tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung nabi besar nabi
Muhammad Saw sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
Walau dalam cerita perjalanan penulisan, penulis menemukan
banyak hambatan, halangan, rintangan, ,masalah namun hal ini tidak
membuat penulis putus asa untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan
meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin, namun pasti
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini semata-mata
merupakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karena
kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis mengharap kritik dan
saran dari para pembaca untuk menyempurnakan tulisan ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
kepada penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.
Page 85
73
DAFTAR PUSTAKA
Sabiq. Sayyid, 1983. Fiqh Sunnah, Jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. ke-4.
Sabiq. Sayyid, 1980. Fikih Sunnah Jilid 8. Bandung: PT Alma‟arif.
Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1986. Fiqh Al-mar’at Al-Muslimat. Terj. Anshori
Umar ”Fiqh Wanita”, Semarang : CV. Asy-Syifa’.
Rasyid. Raihan A, 1998. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta:PT
Rajagrafindo Persada
Hadi. Abdul, 2017. Fiqih pernikahan, Kendal:pustaka amanah
Kriyantono, Rachmat,. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada
Rasyid. Sulaiman, 2007, fiqih islam, bandung:sinar baru algensindo
Prof. Dr. Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan
R&D, bandung:ALFABETA
Zuriah. Nurul, 2007. Metodologi Pendidikan Sosial dan Pendidikan. Jakarta:
Sinar Grafika.
Ayyub. Syaikh Hasan, 2006. Fikih Keluarga . jakarta:Pustaka Al-kautsar.
Satria, Efendi M. Zein, 2010. Problemantika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer. Jakarta:Kencana
Mughniyah. Jawad Muhammad, 1994. Fiqih Lima Madzab, Jakarta:basrie press
Basyir. Ahmad Azhar, 1996. Hukum Perkawinan Islam . Yokyakarta: Pustaka
Pelajar Offset
Page 86
74
Az-Zuhaili. Wahbah, 2011. Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 10. Jakarta: Gema
Insani Bahrawi,
Tahido. Huzaemah Yanggo, 2004.Fikih Anak.Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima.
Harahab. Yahya, 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan:CV. Zahir Trading.
Manan. Bagir dkk, 2010. Mimbar Hukum Ed.70. Jakarta:PPHIMM
Kahar. Masyhuri, 1991. Bulughul Maram 2. Jakarta. PT Rineka Cipta.
Kitab Mausual Fiadiah juz 17
kitab Mashobihus sunnah juz 2, 489 : 82
Page 88
PUTUSAN
Nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara cerai talak yang diajukan oleh ;
PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan
SWASTA, bertempat tinggal di - Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut
sebagai Pemohon; Melawan
TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di – Kabupaten Semarang, untuk
selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Setelah mendengar
keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi dipersidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai Talak yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 21 Agustus 2014
di bawah Register Perkara Nomor 0722/Pdt.G/2014/PA.Amb. dengan
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17
Oktober 2001, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jambu, Kabupaten Semarang sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : -
, Tanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama
belum menetap, kadang di rumah orangtua Pemohon di Dusun Krajan
dengan alamat sebagaimana terebut diatas dan kadang di rumah orangtua
Termohon di Dusun Krajan dengan alamat sebagaimana terebut diatas
selama 12 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan
dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DENGAN
TERMOHON, umur 12 tahun dan sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada
awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun
2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis yang disebabkan karena rumah tangga selalu terjadi perselisihan
dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
a. Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah serta
ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke orangtuanya;
Page 89
b. Termohon kembali ke agama semula sebelum menikah yaitu agama
kristen;
5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada
bulan Januari tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon
berpisah dimana Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan
Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Krajan
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga
sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin ;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat
perkara ini;
7. Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Cerai Talak
terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMAIR :
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2) Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar
menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
persidangan Pengadilan Agama
Ambarawa ;
3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;
SUBSIDAIR :
- Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et
Bono ) ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan ;
Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangan telah mendamaikan
Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan telah pula diupayakan mediasi
sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H.
FUAD sebagai mediatornya, namun sesuai laporannya tertanggal 07 Oktober
2014 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon ;
Page 90
Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon dalam jawaban
membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon juga bersedia
diceraikan dengan menuntut nafkah anak sebesar Rp.700.000,00 sebulan dan
meminta rumah tinggal agar diatas namakan anak ;
Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Pemohon menyatakan hanya
sanggup Rp.500.000,00 sedangkan terhadap rumah menolak untuk diatas
namakan anak karena tanah tersebut milik orang tua Pemohon, Termohon dalam
duplik terkait tuntutan tetap seperti dalam jawabannya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan
oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang,
Nomor: -, tanggal 20 Nopember 2012, yang telah bermaterai cukup dan
dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah
sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : - Tanggal 18 agustus 2014, yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten
Semarang; , yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti
dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya,
kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;
Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula
menghadirkan 2 orang saksi, dan atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing
mengaku bernama ;
a) SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH, bertempat
tinggal di - Kabupaten Semarang;, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak ;
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan lalu menjadi tidak
harmonis karena Termohon kembali ke keyakinannya semula
sebagai pemeluk katholik ;
Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaranya, yang saksi ketahui
sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar 6
bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan sekarang
tinggal di rumah orang tuanya, dan selama itu keduanya sudah
tidak saling berkomunikasi ;
Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;
b) SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH, bertempat
tinggal di - Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada
Page 91
pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak ;
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan lalu menjadi tidak
harmonis karena Termohon kembali ke keyakinannya semula sebagai
pemeluk katholik ;
Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaranya, yang saksi ketahui
sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar 6 bulan,
Termohon yang meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di
rumah orang tuanya, dan selama itu keduanya sudah tidak saling
berkomunikasi ;
Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan surat pernyataan
bersama tertanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani Pemohon dan
Termohon dengan diketahui Ketua RT setempat, setelah diteliti selanjutnya
ditandai dengan T.1 ;
Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Pemohon membenarkan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan, demikian juga Termohon
menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menerima terhadap perceraian
ini, namun tetap mohon agar tuntutannya dikabulkan ;
Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang
ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA
DALAM KONVENSI
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon
tidak berhasil, dan Majelis telah memerintahkan pihak berperkara untuk
menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008,
namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator Drs. H. FUAD tertanggal 07
Oktober 2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai
kesepakatan untuk berdamai ;
Page 92
Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan perceraian yang diajukan oleh
Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon terus menerus
bertengkar, penyebabnya Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan
yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke orangtuanya dan Termohon
kembali ke agama semula sebelum menikah yaitu agama kristen, yang
mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari tahun 2014,
Termohon tanpa seijin
Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon
di Dusun Krajan yang hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, dan selama itu
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan hal tersebut sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui atau
membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, oleh karena pengakuan tersebut
dilakukan Termohon dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 174 HIR
pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;
Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil sebagaimana dalam kitab
Muinul Hukkam, halaman 125 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
majelis yang artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan
hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;
Menimbang, bahwa sekalipun demikian, namun oleh karena permohonan
perceraian ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka kepada
Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. dan P.2.
dimana bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah
sesuai/cocok dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi
sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa perkara ini in casu adalah cerai talak maka sesuai dengan
ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas
Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini
adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama ;
Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi dipersidangan
dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon maupun Termohon adalah benar
bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka sesuai
dengan ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Page 93
maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini (Relatif Kompetensi) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan
para saksi serta dikuatkan dengan bukti P-2, maka harus dinyatakan telah terbukti
menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan ini ;
Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi
baik dari keluarga maupun tetangga yang masing-masing saksi tersebut
mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi
tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi sebagai alat bukti untuk
dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa saksi Pemohon SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di -Kabupaten Semarang, dan SAKSI II, umur
62 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH, bertempat tinggal di - Kabupaten
Semarang, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas
;
Menimbang, bahwa dari keterangannya ternyata saksi-saksi tidak ada yang
mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saksi-saksi ketahui
Termohon telah kembali memeluk agama kristen (katholik) dan sekitar 6 bulan
terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama itu pula sudah tidak
berkomunikasi lagi ;
Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon yang selama
itu tidak berkomunikasi dan Termohon sendiri dalam jawaban menghendaki juga
perceraian ini dapat dijadikan petunjuk adanya perselisihan Pemohon dan
Termohon ;
Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan
jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon
dan saksi Termohon diketemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :
Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang telah menikah pada
tanggal 17 Oktober 2001, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : -,
Tanggal 18 Agustus 2014 ;
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis,
kemudian menjadi tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering
diwarnai pertengkaran yang disebabkan Termohon kembali ke
keyakinannya semula sebagai pemeluk katholik dan Termohon
meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tidak seizin
Pemohon ;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak Januari 2014, Termohon
tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah
Page 94
orangtua Termohon di Dusun Krajan yang hingga sekarang sudah 10 bulan
lamanya, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin serta tidak saling berkomukasi ;
Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak
berhasil ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di
atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon kembali ke keyakinannya semula sebagai pemeluk katholik
dan Termohon meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tidak
seizin Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisahsejak
Januari 2014, Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan
pulang kerumah orangtua Termohon di Dusun Krajan yang hingga sekarang sudah
10 bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin serta tidak saling berkomukasi, sehingga rumah tangganya sudah
tidak dapat dipertahankan dan rumah tangga yang demikian adalah sudah retak
(brocken mareage) ;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa
kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon telah mengalami keretakan
(broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami
isteri karena Termohon telah kembali ke agama semula yaitu katholik (riddah),
dan mengingat Pemohon dan Termohon telah berpisah tanpa hubungan lahir
maupun batin menunjukkan perselisihan batin Pemohon dengan Termohon terus
berlanjut, karenanya maksud yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi
unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan satu salinan
penetapan ikrar talak, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar
putusan ;
DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi/gugatan
balik, maka untuk penyebutan para pihak yang semula disebut Termohon
selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan untuk Pemohon disebut
sebagai Tergugat
Rekonpensi ;
Page 95
Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi diajukan
bersama-sama dengan jawaban sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai
gugatan balik, sebagaimana dimaksud pasal 132 b ayat 1 HIR, oleh karenanya
patut untuk dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berupa
tuntutan tentang menuntut nafkah anak sebesar Rp.700.000,00 sebulan dan
meminta rumah tinggal agar diatas namakan anak :
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang rumah
tinggal agar diatasnamakan anak serta nafkah anak, Tergugat Rekonpensi merasa
keberatan karena tanah tersebut milik orang tua Pemohon, namun terhadap nafkah
anak Tergugat Rekonpensi berseedia memberikannya untuk setiap bulannya
Rp.500.000,00 ;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 berupa
surat pernyataan bersama tertanggal 27 Oktober 2014, dan bukti tersebut diakui
atau dibenarkan Tergugat Rekonvensi ;
Menimbang, sekalipun pada awalnya Tergugat Rekonvensi menolak memberikan
rumah tinggal untuk diatasnamakan anaknya, namun berdasarkan bukti tersebut,
maka menjadi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyetujui untuk
memberikan rumah tinggal untuk diatasnamakan anaknya yang bernama ANAK
PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 12 tahun ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menghukum
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan
kesepakatan tersebut ;
Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 700.000,00 perbulan,
Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikannya Rp. 500.000,00 perbulan ;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dengan berdasarkan pasal 45
ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan pula pada Pasal 8 Undang Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, dan sosial, suami berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya ;
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan
nafkah anak dimaksud sebesar Rp.500.000,00 setiap bulan, dengan melihat
pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sales multi maka kesanggupan tersebut
sudah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan pemenuhan kebutuhan primer
seorang anak didaerah Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ;
Page 96
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menghukum
Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/21tahun ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara bidang perkawinan maka
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
Dalam Konvensi
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memfasahkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon
(TERMOHON)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah
Kantor urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten Sewmarang, untuk
dicatat
dlam daftar yang disediakan untuk itu ;
Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
melaksanakan kesepakatan untuk mengatasnamakan rumah yang terletak
di – Kabupaten Semarang, kepada anaknya yang bernama ANAK
PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 12 tahun ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar
Rp.500.000,00 sebulan hingga anak tersebut dewasa/21 tahun
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 M.
Page 97
bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1436 H. Oleh kami oleh Kami Drs. H.
SALIM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SAPARI, MSI. Dan H.
ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. dan sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu Dra. Hj.
SITI ZULAIKHAH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri
Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;
Hakim Anggota, Ketua Majelis
Drs. SAPARI, M.Si Drs. H. SALIM, SH, MH
H. ABDUL KHOLIQ, SH.MH
Panitera Pengganti,
Dra. Hj. SITI ZULAIKHAH
Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 541.000,00