Pertemuan ke 10

PERTEMUAN KE 10

Pembuatan draf Per UU

By fatim

KERANGKA PERATURAN-PER UU

Terdiri atas:A.Bagian penamaan /judul.B.Bagian Pembukaan/C.Batang Tubuh/Isi PeraturanD. Penutup.E. Penjelasan ( bila perlu).F. Lampiran ( bila perlu).

BAGIAN PENAMAAN/JUDUL Setiap bentuk/jenis per-UU khusunya

UU diberi penamaan.Berisi: - Jenis/macam/bentuk. - nomor dan tahun

pembentukan, - nama per UU - dirumuskan singkat, dan mencerminkan materi

muatan/isi UU tsb. - ditulis dg huruf capital yg diletakkan di tengah2

marjin tanpa diahiri tanda baca.

CONTOH:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

BAGIAN PEMBUKAAN UU

) memuat: 1. Frase:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2. Konsideran: memuat: -latar belakang/alasan dibentuknya

UU. -maksud dan tujuan, perlunya

dibentuknya UU. -

Mengingat memuat:* dasar hukum kewenangan badan

pembentuk UU dalam rangka membentuk UU yg sedang dibentuknya. Berupa pasal-pasal per UU berupa hukum positip penulisan secara herarkhis.

FRASE UU SETELAH PERUBAHAN PERTAMA DAN KEDUA UUD 1945 ADALAH

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSAKAN

Menetapkan ( nama UU)

BATANG TUBUH UU

Memuat semua substansi uu, yang dirumuskan dan dituangkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.

1. Ketentuan Umum. 2. Pengaturan Materi/isi UU. 3. Ketentuan Pidana. 4. Ketentuan Peralihan. 5. Ketentuan Penutup

BAGIAN PENUTUP UU

Bagian ini- terkesan merupakan bag dari batang tubuh.

Padahal --- letaknya di luar bag Batang tubuh.

Isi Bagian Penutup: 1. rumusan pengundanganUU

Lembaran negara ( L.N RI)--- tujuan: agar semua orang tahu

LANJUTAN:

2.Keterangan tempat disahkan, tanggal disahkan, tanda tangan pengesahan, yang merupakan pengesahan dari RUU menjadi UU.

3. keterangan tempat disahkan, tanggal dan pejabat yang mengundangkan,

( di sudut kiri bawah).

4. keterangan LN.RI memuat pengundangan, yang merumusannya:

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR....... TAHUN.......

Tempatnya di bawah dan di luar UU karena bukan bagian dari batang tubuh.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal ......... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd.

Susila Bambang YudoyonoDiundangkan di JakartaPada Tanggal.............

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ttd. MARSILAM SIMANJUNTAK