pertanyaan Wawancara:1. Terkait dengan status dari advokat itu
sendiri, apakah profesi advokat dapat diartikan sebagai pejabat
negara, pejabat negara tertentu, dan pejabat umum?
2. Apabila berbicara profesi, sudah tentu kita berbicara tentang
tanggung jawab yang di emban di dalam profesi tersebut, bagaimana
anda menanggapi tanggung jawab dari seorang advokat terhadap
profesinya sendiri? Lalu bagaimanakah tanggung jawab seorang
advokat terhadap profesi hukum lainya (hakim,jaksa,notaris,.
dll)?
3. Lebih lanjut, sebagai seorang yang memang mengerti dan
bekerja di ranah hukum positif, bagaimana pendapat anda terhadap
tanggung jawab profesi advokat terhadap masyarakat umum? Apakah
terdapat kewajiban ataupun inisiatif dari diri sendiri untuk
memberikan sosialisasi atau pendidikan hukum kepada masyarakat
umum?
4. Terkait dengan kegiatan pengawasan terhadap profesi advokat
itu sendiri, hingga sekarang diketahui ada beberapa organisasi
advokat itu sendiri, bagaimana pendapat anda terhadap pengawasan
yang bersifat internal terhadap profesi advokat jika dikaitkan
dengan adanya beberapa organisasi advokat? Apakah setiap organisasi
memiliki peraturanya sendiri terhadap pengawasan yang bersifat
internal? Dan apakah terhadap mekanisme quasi yudisial? (pengadilan
profesi yang dijalankan oleh suatu majelis atau institusi yang
berkaitan dengan advokat)
5. Adanya pengawasan internal menunjukan adanya sistem
pengawasan yang bersifat eksternal juga, terkait dengan pengawasan
tersebut, bagaimanakah bentuk kongkrit yang dilakukan oleh
KEMENKUMHAM selaku pihak yang memang dapat memberikan pengawasan
kepada profesi advokat itu sendiri?
6. Sebagai bentuk kongkrit dari menjalankan profesi advokat itu
sendiri, sudah sewajarnya seorang advokat mendirikan sebuah firma
hukum yang mempunyai keahlian khusus untuk menjalankan pekerjaan
sebagai advokat. Terkait hal tersebut, dalam hal firma hukum
tersebut ingin menentukan keahlian khususnya, apakah bidang
keahlian tersebut harus dicantumkan dalam AD/ART? Dan bagaimana
tanggapan apabila dilihat dari sudut pandang kode etik dan
peraturan yang terkait oleh profesi advokat apabila firma hukum
menerima kasus yang bukan keahlianya dari apa yang sudah di
dicantumkan dalam AD/ART?
JAWABAN WAWANCARA
Nama: Hendro Widodo, SH.NIA: 14.01386Organisasi: PERADI &
HAPI1. Advokat bukanlah pejabat negara, advokat adalah sebuah
profesi yang independen dan oficium nobile, advokat adalah penegak
hukum. Jika kita melihat definisi pejabat adalah orang yang
memiliki kedudukan dalam organisasi/institusi baik formal maupun
non formal dan memiliki hak dan kewajiban terkait kedudukannya
tersebut. Advokat merupakan sebuah profesi bukanlah kedudukan
(jabatan), Profesi Advokat melekat secara inheren seumur hidup
sedangkan jabatan hanya dalam suatu waktu tertentu. Dan sudah jelas
juga diatur bahwa advokat yang mendapatkan kepercayaan mendapatkan
suatu jabatan, ia dilarang berprofesi sebagai advokat sementara
selama menjalani masa jabatnya sebagaimana diatur dalam kode etik
advokat pasal 3 huruf i. Jadi advokat adalah profesi dan penegak
hukum yang menurut saya tidak dapat dikatagorikan sebagai pejabat
negara maupun pejabat lainnya,2. Tanggung jawab advokat terhadap
profesinya itu dapat dilihat ketika advokat bekerja berdasarkan
landasan hukum yang ada dan landasan moral dengan itikad baik dan
tidak melanggar kode etik. Dengan bekerja berdasarkan hal di atas
seorang advokat dapat bertanggungjawab terhadap profesinya serta
menjaga nama baik profesinya yang mana profsi advokad adalah
profesi yang terhormat (officium nobile).Tanggung jawab seorang
advokat terhadap penegak hukum yang lainnya maupun profesi hukum
lainnya. Sepengetahuan saya tida ada yang mengatur secara implisit
tanggung jawab tersebut, namun yang jelas seorang advokat memiliki
tanggungjawab harus saling menghargai terhadap sesama penegak hukum
maupun terhadap profesi hukum lainnya. Menurut saya jika kita tarik
lebih jauh advokat juga mempunyai peranan penting yang menjadi
tanggungjawabnya sebagai fungsi kontrol (pengawas) terhadap penegak
hukum yang lain maupun profesi hukum lainnya apabila dalam
melakukan/menjalankan pekerjaan dan kewajiban mereka, mereka
menyalahi peraturan yang ada dan tidak berdasar dengan itikad baik
hal ini dapak kita lakukan ketika kita membela klien yang
bersinggungan dengan penegak hukum lainnya dan profesi hukum
lainnya yang tidak menjalankan pekerjaan/kewajibannya berdasarkan
peraturan dan tidak berdasar dengan itikad baik.3. Tanggungjawab
profesi advokat terhadap masyarakat umum. Menurut saya definisi
masyarakat umum terlalu luas disini. Masyarakat umum yang mana,
klienpun menurut saya masyarakat umum. Jadi tanggung jawab terhadap
masyarakat umum secara lebih khusus menurut saya tanggungjawab
terhadap klien, hal ini dapat kita lakukan dengan cara kita
menjalankan profesi guna membela hak-hak hukum klien dengan itikad
baik sesuai dengan peraturan yang ada dan kode etik. Sedangkan
tanggung jawab terhadap masyarakat umum secara lebih luas, adalah
tanggung jawab terhadap masyarakat umum yang tidak memiliki
keterkaitan secara langsung (tidak dalam suatu perikatan
profesional advokat dengan klien), disini advokat memiliki tanggung
jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum
bagamana seharusnya proses hukum itu dijalankan dengan berlandaskan
peraturan yang ada dan berdasarkan moral dengan itikad baik dan
tidak melanggar kode etik hal ini menurut saya justru secara tidak
langsung kita memberikan pelajaran dan pendidikan hukum yang baik
kepada masyarakat.Kewajiban sosialisasi hukum ada pada pemerintah,
advokat tidak memiliki kewajiban itu menurut saya, sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UU 18 th 2003 ttg advokat yang
menjelaskan advokad adalah orang yang berprofesi memberikan jasa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhipersyaratan berdasarkan undang-undang ini dan dijelaskan
lebih lanjut pengertian jasa hukum dalam pasal 2 ayat 2 UU 18 th
2003 jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa
memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum klien. Jadi kewajiban advokad adalah
memberikan jasa hukum bukanlah memberikan sosialisasi huku, karena
kewajiban memberikan sosialisasi hukum ada pada pemerintah, namun
alangkah lebih baiknya jika advokat dapat terlibat terhadap
sosialisasi hukum kepada masyarakat umum.4. Membahas tentang
tanggung jawab pengasawan internal yang dilakukan organisasi
advokat, sebelum membahas terkait tanggungjawab pengawasan internal
oleh organisasi advokat saya akan lebih dulu membahas tentang
organisasi advokat itu sendiri terlebih dahulu, secara garis besar
organisasi advokat terpecah menjadi 2, ada PERADI (Perhimpunan
Advokat Indonesia) dan ada KAI (Kongres Advokat Indonesia). Disini
saya akan membahas PERADI karena peradilah yang diakui oleh
undang-undang, pemerintah dan penegak hukum lainnya, lahirnya
PERADI didasari adanya UU 18 th 2003 tentang advokat, sebelum
lahirnya PERADI organisasi advokat bersifat multibar yaitu terdiri
dari beberapa organisasi advokat, PERADI terbentuk dari
penggabungan 8 oranisasi advokat yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI,
SPI, AKHI, HKPM dan APSI. Dan sampai saat ini PERADI lah yang
diakui oleh undang-undang dan pemerintah, hal ini dapat dilihat
dari tata cara pengangkatan advokat aggota PERADI, seluruh advokat
PERADI selalu disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi wilayah tempat
domisiliadvokat tersebut sebagai kepanjangan tangan Meteri Hukum
dan Ham, Advokat PERADI tidak pernah memdapatkan masalah ketika
menjalani persidangan di pengadilan (tidak pernah diminta keluat
oleh hakim karena hakim tidak berkenan apabila ada advokat selain
anggota PERADI). Jadi jika mengacu kepada UU 18 th 2003 organiasasi
advokat adalah PERADI dan tidak ada yang lain selain PERADI. PERADI
melakukan pengawasan terhadap kode etik yang efektifnya dilakukan
sesama anggota PERADI dan Komisi Pengawas PERADI, dimana anggota
yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan
dilaporkan oleh anggota lainnya maupun pihak lain kepada Dewan
Kehormatan PERADI.Pengadilan Profesi PERADI yang diberikan
wewenangnya kepada Dewan Kehormatan PERADI selama ini berjalan dan
berlaku hanya untuk anggota PERADI, contohnya beberapa kasus yang
saya tangani terkait pelanggaran Kode Etik yang kami laporkan yang
dilakukan oleh Rekan O.C. KALIGIS, Rekan DHANISWARA selama ini
berjalan dengan baik dan telah bisa memberikan efek dengan
memberikan putusan pemberhentian sementara dan pemberhentian
tetap.5. Tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang
pengawasan advokat di bawah kemenkumham, justru menurut saya
kemenkumham tidak punya hak untuk mengawasi advokat, advokat memang
termasuk dalam 4 pilar penegak huku yaitu Polisi, Jaksa, Hakim,
Advokat, namun posisi advokat disini berdiri atas nama sipil
berbeda dengan 3 penegak hukum yang lain yang mana berdiri di atas
nama negara, advokat bersifat independen dan tidak dapan
diintervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah oleh karena itu
tidak ada kewenangan apapun untuk mengawasi advokat yang dimiliki
oleh kemenkumham. Justru menurut saya masyarakatlah yang bisa
melakukan pengawasan eksternal terhadap advokat advokat, misalnya
dengan cara melaporkan advokat ke Dewan Kehormatan PERADI apabila
ada advokat yang dirasa merugikan masyarakat ataupun ada advokat
yang menyalahi peraturan yang berlaku dan tidak menjaga norma.6.
Tidak ada aturan yang secara tegas mengatur bidang keahlian advokat
harus dicantumkan pada AD/ART firma, dan tidak ada aturan yang
mengatur secara tegas juga bahwa advokat harus mendirikan firma
hukum dalam menjalankan profesinya, secara individu selaku advokat,
ia jg bisa menjalankan profesinya sebagai advokat. Yang biasa
terjadi di lapangan dalam AD/ART firma hukum bidang keahlian
advokat ditulis secara umum, advokat juga ditunutut untuk menguasai
hukum dari sisi segi dan aspek manapun. Dan advokat juga bisa
menolak perkara apabila itu tidak sesuai dengan keahliannya hal ini
sesuai dengan Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat.Tidak ada aturan
yang melarang firma hukum harus menolak perkara yang bukan
keahliannya, karena firma hukum bukanlah subjek yang diatur dalam
Undang-Undang tengtang Advokat dan Kode Etik Advokat, yang dimaksud
subjek dalam UU dan Kode Etik Advokat yaitu advokatnya itu sendiri
bukan firmanya. Jika kita berkaca pada hukum positif segala sesuatu
yang tidak di atur maupun di larang maka hak tersebut boleh
dilakukan. Dan dalam kode etik advokat Pasal 3 huruf a dijelaskan
bahwa advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan
hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan
hukumoleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan
dengan hati nuraninya dan seterusnya, jika kita melihat bunyi pasal
di atas terdapat kata dapat bukan harus maka kata dapat dapat
diartikan boleh dilakukan (menolak), maupun tidak melakukan
(menerima) suatu perkara tersebut. Maka tidak ada peraturan yang
mengharuskan advokat harus menerima perkara sesuai keahliannya
saja. Oleh karena itu seorang advokat dituntut lebih cerdas dan
lebih progresif untuk mengikuti perkembangan hukum agar sesuai
dengan perkembangan jaman dan dituntun memahami hukum dari sisi
segi dan aspek manapun.
Nama: Firda FirdausNim: 10.01 307Organisasi: Peradi
1. Jelas bukan, karena bahwa berdasarkan uu advokat profesi
advokat adalah profesi yang berdiri sendiri, jadi profesi advokat
tidapat diartikan sebagai pejabat yang seperti anda maksud. Perlu
diketahui bahwa profesi advokat adalah profesi khusus yang memang
bersumber dari Undang- Undang advokat.2. Dalam menjalani profesi
advokat berarti tanggung jawab yang diemban adalah tanggung jawab
yang diemban kepada klien, yang berarti setiap advokat harus
bertanggung jawab terhahadap nasehat atau pendapat hukum yang
diberikan kepada klienya. Advokat sendiri adalah pekerjaan sendiri
yang bergerak dibidang jasa, yang bergerak dibidang memberikan
konsultasi ataupun produk di bidang hukum, oleh karenanya advokat
disini harus dapat mempertanggung jawabkan segala pernyataan
ataupun produk hukum yang diberikan kepada klien advokat itu
sendiri. Lalu bentuk pertanggung jawaban langsungnya tidak ada,
karena 4 profesi ini adalah profesi yang berada dibawah naungan
peraturan masing masing. Yang ada adalah rasa saling menghormati
sebagai sesama profesi yang bergerak dibidang hukum.3. Seorang
adavokat adalah seorang yang bisa dikatakan ahli dalam bidang
hukum, bentuk sosialisasi terhadap masyarakat apabila ditempat
tinggal konsultan tersebut memang ada yang mau bertanya. Mungkin
sebagai advokat kita dapat memberikan jawaban kepada masyarakat
tanpa membebankan biaya (probono). Sebisa mungkin saya sebagai
advokat menjawab apa yang bisa di jawab kepada masyarakat. Tidak
ada kewajiban membantu masyarakat tetapi yang perlu di garis bawahi
advokat yang beretika baik itu biasanya berinisiatif untuk membantu
apabila terdapat kesulitan terhadap permasalahan hokum. karena
kenyataan pahit yang kita hadapi di Negara ini, masih banyak sekali
masyarakat yang tidak mengerti atau bahkan buta akan hukum. Maka
dari itu diperlukan inisiatif dari advokat itu sendiri untuk
membantu.4. Setiap organisasi advokat yang ada di Indonesia
pastinya memiki peraturan sendiri terhadap pengawasan bersifat
internal akan tetapi hingga saat peradi yang ditunjuk lanhgsung
oleh undang- undang. Oleh karena itu semua tidak boleh bertentangan
dengan pengaturan yang bersifat di peradi.5. Pada dasarnya
kemenkumham tidak punya hak untuk mengawasi advokat. advokat
bersifat independen dan tidak dapan diintervensi dari pihak manapun
termasuk pemerintah. 6. Apabila seorang advokat ingin mendirikan
firma hokum sendiri, kegiatan usaha dari pada firma itu pasti
dicmtumkan dalam anggaran dasar itu sendiri seperti firma yang
bergerak dibidang hokum. Mengenai ada pandangan sebuah firma hukum
harus ada keahlian khusus saat anda memilih profesi advokat maka
anda dituntut untuk tau semua jenis lingkup hukum yang ada di
Indonesia dan wajib mempelajari segala jenis hukum yang ada di
Indonesia. Menurut saya Seorang advokat tidak bsia bilang hanya
punya 1 keahlian hukum tertentu. Yang menarik bagaimana kalau kita
tidak mengetahui apabila terdapat pertanyaan dimana hal tersebut
kurang dikuasai secara maksimal? Maka kewajibanya jawab dengan
kemampuan terbaik dan tetap menyarankan apabila kurang mendapat
jawaban yang di inginkan maka tentunya sebagai advokat harus
memberitahukan referensi terbaik kepada advokat yang memang lebih
menguasasi di bidang tertentu tersebut.
Nama: RizaNim: 10.00306Organisasi: Peradi
1. Mengingat bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi advokat
adalah BUKAN PEJABAT NEGARA sudah tentu saya sebagai advokat tidak
menempatkan diri saya sebagai seorang pejabat negara, baik pejabat
negara tertentu maupun pejabat umum. Selain itu, saya secara
pribadi berpendapat bahwa profesi advokat ini adalah suatu profesi
penegak hukum yang independen, bebas dan mandiri. Oleh sebab itu,
tidak tepat apabila profesi advokat ini tunduk pada suatu lembaga
pemerintahan tertentu yang memungkinkan hilangnya independensi dari
advokat pada saat menjalankan tugasnya.2. Menyangkut dengan
tanggung jawab dalam menjalankan profesi sebagai advokat, menurut
saya advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi,
serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi,
untuk penegakan ataupun menjaga rambu-rambu pelaksanaan Kode Etik
saya rasa itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dewan
Kehormatan (PERADI) sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah
dan harus diakui setiap Advokat. Sebagai profesi yang merupakan
salah satu unsur dari CATUR WANGSA, saya merasa memiliki kedudukan
yang setara dan seimbang dengan dengan pihak profesi hukum lainnya,
sehingga dibandingkan dengan rasa tanggung jawab terhadap profesi
hukum lainnya, saya lebih cenderung beranggapan bahwa semua
pihak-pihak dalam profesi hukum wajib bersinergi untuk dapat
menciptakan suatu proses keadilan yang transparan.3. Menurut saya,
kewajiban untuk memberikan sosialisasi ataupun pendidikan hukum
kepada masyarakat umum sudah tentu menjadi bagian pekerjaan dari
profesi advokat yang mana mencakup profesi konsultan hukum.4. Saya
beranggapan organisasi-organisasi advokat yang ada hanya merupakan
wadah pemersatu dan bukan bersifat sebagai organisasi yang mengatur
terlebih lagi menjalankan fungsi pengawasan. Sepengetahuan saya,
negara ini hanya mengakui 1 induk organisasi profesi advokat yakni
PERADI sehingga mekanisme pengawasan maupun pengadilan profesi
tinggal mengikuti kebijakan dan aturan main yang sudah ditetapkan
oleh PERADI.5. Sejujurnya saya tidak melihat adanya fungsi
pengawasan eksternal yang dimaksud, terlebih lagi penerapannya.6.
Saya tidak setuju atas pengkotak-kotak-an profesi ini. Dikarenakan
hal ini tidak mencerminkan sifat dasar UUD negara kita yang membuka
seluas-luasnya bagi warga-nya kesempatan untuk berkarya. Sehingga
tidaklah tepat apabila keahlian-keahlian khusus (semacam pengacara
pidana, pengacara perdata, pengacara HAM, pengacara perceraian atau
pengacara corporate-commercial) dicantumkan dalam Anggaran Dasar
suatu Firma hukum. Saya lebih cenderung menyerahkan persaingan
maupun kompetensi masing-masing advokat pada mekanisme pasar.Nama:
Dian ArtatiNim:13.00708Organisasi: Peradi
1. Sudah tentu Advokat bukanlah pejabat yang anda maksud.
Advokat adalah advokat karena jelas keberadaan kami tentunya
berdasarkan ada Undang- Undang yaitu Undang- Undang Nomor 18 tahun
2003. tidak tepat apabila profesi advokat ini dikaitkan dengan
beberapa pejabat yang anda maksud.2. Tentunya tanggung jawab
sebagai advokat adalah tanggung jawab apabila kita menjalankan
profesi kita menjalankan dengan suatu niatan yang baik dan justru
tidak menggelapkan hukum dan malah mengarahkan klien untuk
melakukan penggelapan hukum. Dengan kata lain tanggung jawab yang
saya maksud dapat dilihat apabila kita mulai bekerja.3. Advokat itu
adalah jasa pemberi nasihat hukum, seharusnya yang memegang fungsi
dalam hal dilakukanya sosialisasi terhadap masyarakat tentunya
sudah pasti pemerintah mulai dari mensosialisasikan undang- undang
yang berlaku sampai segala jenis bentuk kepada seluruh warga negara
indonesia.4. Pada mulanya terdapat 8 organisasi Advokat yang ada
pada saat itu, yaitu IPHI, IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM
sepakat membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai
wadah tunggal organisasi advokat yang terbentuk berdasarkan amanah
UU Advokat. Dalam Pasal 12 UU Advokat, Pengawasan terhadap Advokat
dilakukan oleh Organisasi Advokat dalam hal ini adalah peradi. Jadi
apabila ditanya metode pengawasan internal sudah pasti semua
ketentuanya ada dalam ketetapan yang dibentuk peradi walaupun
memang terdapat Kongres advokat indonesia. Tetapi dikarenakan
peradi yang diperkanankan oleh undang- undang jadi sudah jelas
mekanisme dari pengawasan terdaat dari peradi.5. Tidak ada
pengawasan yang dilakukan oleh kemenhukam, menurut saya mekanisme
pengawasan justru terdapat pada klien, masyarakat umum, media dan
tentunya semua elemen masyarakat yang memang dapat melakukan
pengawasan secara langsung terhadap profesi advokat. jadi sebagai
advokat jagalah sikap tindak perilaku kita.6. Kalau menurut saya
tergantung dari anggaran dasar dari firma itu sendiri, karena perlu
dipahami, pada dasarnya anggaran dasar tersebut adalah perjanjian
ang dibuat oleh para pendirinya. Dengan kata lain seharusnya dalam
perjanjian tersebut disebutkan dengan jelas apa saja lingkup dari
hal yang dikuasai oleh firma hukum tersebut. Akan tetapi apabila
dalam anggaran dasar firma tersebut memang disebutkan secara umum
saja, ya sudah pasti lingkup dari kegiatan firma mungkin bisa
ditafisirkan dalam segala jenis bentuk keahlian yang dikuasai oleh
firma tersebut. Dan pada prakteknya, biasanya klien dari kami sudah
mengetahui keahian kami dibidang apa sebelumnya, jadi hampir 100
persen bisa dipastikan bahwanklien yang datang kekami, pasti sesuai
dengan keahlian dari firma hukum itu sendiri.Nama : Lexyndo
HakimNim:07.10528Organisasi: Peradi
1. Berdasarkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, pengertian
Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik
didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
tertentu.Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah minimal
berlatar belakang Sarjana pendidikan tinggi Hukum dan telah
mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat, magang dan ujian
Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Dalam Pasal 5 UU
Advokat jelas ternyata bahwa seorang Advokat berstatus sebagai
Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan., sehingga profesi Advokat itu tidak
dapat diartikan sebagai pejabat negara, pejabat negara tertentu
ataupun pejabat umum.2. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia
dan terhormat dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku
Penegak Hukum di Pengadilan, sejajar dengan Jaksa dan hakim, yang
dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,
undang-undang dan kode etik.Sebelum menjalankan profesinya, Advokat
disumpah menurut agamanya yaitu: berjanji akan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia; berjanji untuk memperoleh profesi ini,
langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu
kepada siapapun juga; berjanji dalam melaksanakan tugas profesi
sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan
bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; berjanji dalam
melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak
akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat
pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan
bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; berjanji
akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya
sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai
Advokat; berjanji tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau
memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya
merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai
seorang Advokat.Tanggung jawab Profesi Advokat tidak lepas dari apa
yang telah disumpahnya seorang Advokat tersebut, dan di dalam UU
Advokat juga telah diatur bahwa seorang Advokat tidak dibenarkan
memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara
yang sedang diurusnya; seorang Advokat tidak dibenarkan menjamin
kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.;
seorang Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang
diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga
rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien
itu.; seorang Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang
dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi
klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang
tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan,; dengan
demikian tanggung jawab seorang Advokat secara profesi adalah
sebatas hal-hal tersebut diatas.
Yang termasuk penegak hukum di Indonesia adalah Kejaksaan,
Kepolisian, Kehakiman dan KPK.Profesi Advokat adalah profesi yang
mulia dan terhormat dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku
Penegak Hukum di Pengadilan, sejajar dengan Jaksa dan hakim, yang
dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,
undang-undang dan kode etik. Dalam hal hubungannya dengan penegak
hukum lainnya (Jaksa, Hakim, dan Polisi) adalah bahwasanya seorang
Advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga
kewibawaan dan marwah persidangan, seorang Advokat harus patuh pada
aturan-aturan, norma kesopanan di pengadilan, termasuk sopan satun
yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya serta menunjukkan sikap
saling menghargai dan profesional kepada rekan-rekan penegak hukum
lainnya. 3. Tanggung jawab profesi advokat terhadap masyarakat
umum, perlu kita cermati bahwa Advokat adalah profesi yang
terhormat (officium mobile). Kata mobile officium mengandung arti
adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan
pekerjaan mereka. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi
advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi,
tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat
tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan memenuhi
persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 UU Advokat, maka seorang
sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan
menjadi anggota organisasi advokat. Dengan diangkatnya seseorang
menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia
melaksanakan pekerjaan terhormat (mobile officium), dengan hak
eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang
advokat, (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan
mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan
dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, jangan dilupakan, bahwa
hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat
kepada masyarakat, yaitu: (a) menjaga agar mereka yang menjadi
anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan
profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi
terhormat ini, serta (b) oleh karena itu bersedia menyingkirkan
mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat
ini.Seorang Advokat juga harus selalu berusaha menjunjung
kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja
menyempurnakan hukum namun juga penyelenggaraan sistem peradilan.
Saat ini sudah ada UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, bahwa
setiap orang (masyarakat) yang termasuk dalam kategori Penerima
Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang
tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berhak
mendapatkan bantuan Hukum. Hal ini bergaris linear dengan UU
Advokat yang menyatakan bahwa seorang Advokat tidak dapat menolak
klien, atau dalam Pasal 18, berbunyi seorang Advokat dalam
menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap
Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras,
atau latar belakang sosial dan budaya.4. Berdasarkan UU Advokat
Nomor 18 Tahun 2003, organisasi Advokat harus terbentuk, dan pada
tanggal 21 Desember 2014, ke-delapan (8) organisasi Advokat yang
ada pada saat itu, yaitu IPHI, IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM
sepakat membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai
wadah tunggal organisasi advokat yang terbentuk berdasarkan amanah
UU Advokat. Dalam Pasal 12 UU Advokat, Pengawasan terhadap Advokat
dilakukan oleh Organisasi Advokat yang bertujuan agar Advokat dalam
menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi
Advokat dan peraturan perundang-undangan. PERADI memiliki Dewan
Kehormatan sebagai instrumen penjaga kehormatan profesi Advokat.
Karena dalam UU Advokat itu sendiri telah menegaskan bahwa advokat
berstatus sebagai penegak hukum. Itu sangat penting kita selalu
ingat. Kita adalah satu yang dipercayakan, diamanatkan, ditugaskan
sebagai penegak hukum, di samping tentu saja penegak-penegak hukum
lainnya seperti hakim, polisi, jaksa, dan sebagainya. UU Advokat
juga telah ada aturan mengenai pengawasan internal terhadap profesi
advokat termasuk dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yang bertujuan
untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. 5. Menurut
saya, karena Advokat adalah sesama penegak hukum dengan lembaga
peradilan lainnya, Kemenkumham tidak bisa memberikan pengawasan
kepada profesi advokat itu sendiri, mengingat dalam UU Advokat juga
sudah diatur mengenai pengawasan, yaitu Pengawasan terhadap advokat
hanya dilakukan oleh Organisasi Advokat. Advokat dan Organisasi
Advokat pun tidak menerima honorarium dari negara maupun anggaran
apapun dalam menjalankan profesinya. Kemenkumham pun, dalam
kaitannya dengan Advokat maupun Organisasi Advokat hanya sebatas
dalam menerima pelaporan dari Organisasi Advokat melaporkan
pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah
Agung dan Menteri.6. Sebuah law firm tidak harus dicantumkan dalam
AD/ART, karena law firm adalah perusahaan jasa, sedangkan untuk
keperluan AD/ART itu berlaku untuk sebuah asosiasi, perkumpulan
maupun partai. Yang ada dalam setiap law firm adalah berupa SOP (
Standar Operating Procedure ), yang mengacu dalam UU Advokat ,
misalnya:Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama
dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat,
termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya
seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau
dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.; Advokat hanya dapat
menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.;
Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi
saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata
atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.; Apabila
Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai
suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai
perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat
tersebut.; Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan
pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada
waktunya.; dan Advokat (Law Firm) nya sebaiknya menjelaskan SOP
awal pelayanan jasa Hukum apa saja yang bisa diberikan, apakah
pidana dan perdata saja, litigasi saja, non-litigasi saja, maupun
kasus Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kurator maupun bidang Pasar
Modal ?Seorang advokat sebelum dilantik dan disumpah sebagai
advokat tentunya sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya
mengikuti program pendidikan khusus profesi advokat, program
pendidikan magang di kantor advokat selama 2 (dua) tahun
berturut-turut, menangani perkara perdata dan pidana dengan
pendampingan dari Advokat senior serta mengikuti
pelatihan-pelatihan profesi seperti pasar modal maupun konsultan
HKI dan kurator. Sehingga setiap advokat yang sudah membuka Law
firm baik bersama-sama maupun sendiri, tentunya sudah dibekali ilmu
dan keahlian di bidang jasa hukum pidana dan perdata. Advokat dalam
melaksanakan tugas profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum akan
bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkanhukum dan
keadilan, dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasrkan
jenis kelamin, agama, politik, suku, ras dan agama. Dalam kondisi
tertentu misalnya, seorang advokat diharuskan menerima klien atas
perkara yang (mungkin) bukan keahliannya, misalnya dalam perkara
Kurator, si advokat itu bisa mengajak rekan-rekan sejawat lainnya
untuk bersama memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kurator
tersebut ataupun hanya menjembatani si calon klien dengan rekan
sejawat yang memang sudah kurator. (contoh saja) Tapi intinya,
seorang advokat itu sudah seyogianya terbekali oleh ilmu teori dan
praktek yang cukup sebelum membuka Law Firm dalam memberikan
pelayanan jasa hukum terhadap masyarakat.
Nama : Rizk