PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN …

1

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DALAM PROSES

BONGKAR MUAT BARANG (DWELLING TIME) DI PELABUHAN BELAWAN

JURNAL

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH :

ERYANZA FIRMANDA

NIM : 130200092

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

1

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DALAM PROSES

BONGKAR MUAT BARANG (DWELLING TIME) DI PELABUHAN BELAWAN

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ERYANZA FIRMANDA

NIM : 130200092

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. Hamdan, SH.,M.H.

NIP. 195703261986011001

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H.,M.S.

NIP. 1956303311987031001

i

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DALAM PROSES

BONGKAR MUAT BARANG (DWELLING TIME) DI PELABUHAN BELAWAN

Eryanza Firmanda *

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS. **

Syafruddin, SH., MH.,DFM. ***

Pemerasan atau pungutan liar merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang

atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta yang berkaitan dengan

pembayaran tersebut. Pengeturan mengenai pemerasan / punutan liar telah diatur dalam Pasal

368 KUHP dan Pasal 423 KUHP serta Undang-Undang Nomro 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomro 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pada akhir November 2016 Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus pemerasan / pungutan liar yang dilakukan di

Pelabuhan Belawan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimana pengaturan

hukum nasional terhadap pelaku tindak pidana pemerasan / pungutan liar, Analisis hukum

pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 664/Pid.B/2017/PN-MDN (dengan

terdakwa Mafrizal, bersama Sabam Parulian Manalu dan Frans Holmes Sitanggang), dan

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan / pungutan liar dalam

proses bongkar muat barang“dwelling time” di Pelabuhan Belawan.

Penelitian skripsi ini dibuat melalui penelitian hukum normatif-empiris dengan

menggunakan data berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data dikumpulkan

melalui studi pustaka atau (librari research) serta hasil data lapangan sebagai data penunjang

yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan.

Pada kasus pemerasan yang terjadi di Pelabuhan Belawan para terdakwa dengan

ketentuan Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan

dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Pembentukan peraturan hukum yang jelas guna memberikan jaminan kepastan hukum yang

mempertegas penegakan hukum mengenai tindak pidana pemerasan / pungutan liar.

Kata Kunci : Dwelling Time, Pertanggungjawaban Pidana

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1

A. PENDAHULUAN

Setelah berlakunya sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan

suatu integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara

ASEAN guna menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN.

Pembentukan pasar tunggal ini memungkinkan suatu negara menjual barang dan/atau jasa

dengan mudah ke negara-negara lain diseluruh Asia Tenggara.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan

memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat

memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen

dapat terpenuhi. Berdasarkan kondisi umum di Indonesia, moda pengangkutan dapat

diklasifikasikan sebagai berikut : pengangkutan darat (pengengkutan melalui jalan (raya) dan

kereta api), pengangkutan laut dan pengangkutan udara. Namun kebanyakan perusahaan lebih

memilih sarana pengangkutan laut dengan sistem peti kemas untuk mengirimkan barang

dagangannya ke tujuan yang telah ditentukan. Pengangkutan laut ini mempunyai peran yang

sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia, hal ini dikarenakan dapat memberikan

keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Biaya angkutan lebih murah dibandikan dengan moda nagkutan lainnya.

2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat

ratusan bahkan ribuan kilo.

3. Meskipun waktu yang ditempuh lebih lama dari moda pengangkutan udara tetapi

bongkar muat barang dapat dilakukan secara cepat.

Di kota Medan Provinsi Sumatera Utara PT. Pelabuhan Indonesia I ( Pelindo I )

merupakan pelabuhan terbesar se-Sumatera yang berfungsi sebagai tulang punggung

pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya pulau Sumatera. Posisi Pelabuhan Belawan

yang strategis karena pelabuhan ini terletak diantara Perairan Pantai Timur Sumatera ( Selat

Malaka ), Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Laut Cina Selatan serta

menjadi pintu masuk bagi kegiatan ekonomi beberapa negara di Asia khususnya Malaysia,

Thailand, Singapura dan Hongkong. Hal inilah yang menjadikan pelabuhan Belawan sebagai

pelabuhan yang menjadi gerbang utama dari masuknya kapal-kapal pengangkut peti kemas

sebagai faktor pemicu kegiatan perekonomian negara.

Pelabuhan yang menjadi pintu gerbang utama perekonomian suatu daerah bahkan

negara ternyata tidak terlepas dari masalah yang melibatkan oknum – oknum tertentu dalam

meraup keuntungan dengan menekan keuntungan perusahaan yang menggunakan jasa

pengangkutan laut. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di pelabuhan Belawan ialah

pungutan liar atau sering disingkat pungli maupun pemerasan dengan ancaman. Pungutan liar

tersebut sering melibatkan mereka yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan

kegiatannya itu demi kelancaran dan keamanan bagi para perusahaan yag menggunakan jasa

pengangkutan laut. Didorong oleh alasan itulah para pengusaha yang mau tidak mau harus

memberikan pungutan-pungutan yang diminta oleh oknum tersebut. Dengan maraknya tindak

pidana pungutan liar atau pemerasan yang terjadi di Indonesia khususnya di Pelabuhan

Belawan, pemerintah meningkatkan efektifitas pemberantasan pungutan liar atau pemerasan

ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar atau disingkat SATGAS SABER PUNGLI. Bedasarkan Perpres

Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bahwa praktik

pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu

menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar ini perlu dibentuk

Satgas Saber Pungli1. Mencermati fenomena diatas sebagai bentuk keprihatinan terhadap

1 MENKOPOLHUKAM, Satgas Saber Pungli, Disampaikan Pada Acara : Konferensi Nasional

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Óptimalisasi Pelayanan Publik”, Jakarta, 1 Desember 2016

bobroknya pelayanan di pelabuhan serta maraknya aksi pungutan liar dalam proses dwelling

time, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian

skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan “Dwelling Time” di

Pelabuhan Belawan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum nasional terhadap pelaku tindak pidana

pemerasan/ pungutan liar ?

2. Analisis hukum pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor :

664/Pid.B/2017/PN-MDN (dengan terdakwa Mafrizal, bersama Sabam

Parulian Manalu dan Frans Holmes Sitanggang).

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dalam

proses bongkar muat barang (Dwelling Time) di Pelabuhan Belawan?

C. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang

dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu

bertanggungjawab).

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana

harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus

dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara

negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan pasal 44 ayat (1)

KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena

dua alasan yaitu:

a. karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

b. jiwanya terganggu karena penyakit

Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian

pertanggungjawaban pidana yatu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani

untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-

undang.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-empiris. Penelitan ini mengkaji

pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam praktik pungutan liar di pelabuhan

belawan.

b. Sumber Data

1. Data Primer : Data yang di dapat melalui wawancara di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder : Data skunder terdiri dari bahan hukum primer (Undang-undang

dan peraturan tertulis lainnya yang mendukung dalam penelitian), bahan hukum

sekunder (skripsi,jurnal,tesis dan dokumen lainnya), bahan hukum tertier (kamus,

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya).

c. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka dan wawancara

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan

data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan

diinterpretasikan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi

isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian untuk ditarik

kesimpulan sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

E. PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM NASIONAL TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMERASAN / PUNGUTAN LIAR

a. Pengaturan Mengenai Pungutan Liar / Pemerasan Dalam KUHP

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep

kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang

lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu,

untuk membayar atau menerma pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

sendiri2.

Dalam tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun

dengan demikian pungutan liar juga dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi,suap,

gratifikasi bahkan pemerasan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan pungutan yang dilakukan

2 Moh.Toha Solahuddin, Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Paraikatte, Edisi

Triwulan III, 2016, Hlm. 2.

selalu dibarengi dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh

penyelenggara negara atau perorangan.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 merumuskan korupsi ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dapat

dikelompokkan sebagai berikut3 :

Pertama : Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk

memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; menyalahgunakan

kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Kedua : Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri;

memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap;

pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim;

menyuap advokat; hakim dan advokad yang menerima suap; hakim yang menerima suap;

advokad yang menerima suap.

Ketiga : Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang

mengelapkan uang atau membiarkan penggelapan; pegawai negeri yang memalsukan buku

untuk pemeriksaan administrasi; pegawai negeri merusak bukti; pegawai negeri yang

membiarkan orang lain merusakkan bukti; pegawai negeri yang membantu orang lain

merusakkan bukti.

Keempat : Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri

memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

Kelima : Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat

curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; rekanan TNI/POLRI berbuat

curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang

3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; pegawai negeri menyerobot tanah negara

sehingga merugikan orang lain.

Keenam : Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu

pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusny.

Ketujuh : Korupsi yang terkait dengan gratifikasi yaitu, pegawai negeri menerima

gratifikasi dan tidak melapor ke KPK.

Selain tujuh kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut, maka masih ada 6 (enam)

tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintangi proses

pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak

benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak

memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan

tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi membuka identitas

pelapor4.

Jauh sebelum kita mengenal istilah pungutan liar KUHP (Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana) telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti :

pemerasan, melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang. 5

1. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya

termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu

4 Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan Kedua : Jakarta, September

2006. 5 Moh. Toha Solahuddin, Op.cit. Hlm. 3.

membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan

hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

(2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi

kejahatan itu.

2. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang

lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan

pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk

pribadi sendiri, dipidana denagn pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

b. Pengaturan Pungutan Liar/ Pemerasan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan

oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e

dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan

ketentuan-ketentuan tersebut, tindak pidana korpsi yang berkaitan dengan pemerasan dapat

dikelompokkan atau digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dipidana denga pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palin singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) : pegawai negeri atau peyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,

atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi

dirinya sendiri”.

Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dipidana denga pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palin singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan

utang.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar/Pemerasan

Pada dasarnya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar,

pemerasan dan korupsi adalah sama. Dimana, secara umum terjadinya pungutan liar,

pemerasan dan korupsi disebabkan oleh :

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang

panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan

pelayanan publik yang korup.

2. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/ melekat pada

seseorang.

3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak

sebanding denga tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk

melakukan pungli.

4. Faktor kultural dan budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di

suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar

sebagai hal biasa.

5. Terbatasnya sumber daya manusia.

6. Lemahnya sistem kotrol dan pengawasan oleh atasan6.

Dalam kasus yang penulis teliti7 yakni Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam

amar putusannya menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Mafrizal, Terdakwa II. Sabam

P. Manalu dan Terdakwa III. Frans Holmes Sitanggang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Berlanjut Berupa

Pemerasan Dengan Ancaman Dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam

Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-

Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

6 Widyo Pramono, Delik Pungutan Liar Dalam Layanan Publik, Disampaikan Pada : Workshop “Peran

APIP dlam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik”, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan: Jakarta, 12 Januari 2017.

7 N0. 664/PID.B/2017/PN.MEDAN

Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menghukum terdakwa dengan pidana

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada

didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana.

Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu perkara pidana. Oleh karena itu dalam

membuat putusan hakim haruslah berhati-hati.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan kepada para

terdakwa sudah tepat, meskipun jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu menimbulkan

rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan ataupun tindak pidana dan

menimbulkan rasa jerah bagi pelakunya yang tentunya juga berkaitan pada peningkatan

angka kriminalitas khususnya tindak pidana pemerasan dengan pengancaman atau pungutan

liar. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku sangat

merugikan orang lain dan tentunya sangat meresahkan masyarakat.

Namun pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan bagi

seseorang berdasarkan dari tuntutan jaksa, tetapi walaupun demikian hakim dalam

menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek bahwa dalam

pemidanaan itu mempunyai efek pada psikologi orang yang mengalami suatu masalah

dengan setiap apa yang terjadi padanya.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang untuk dihadapi yang dapat berakibat

langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi apabila

masalah kejahatan penanggulangannya tidak pernah diusahakan oleh berbagai pihak, maka

hal ini akan mengganggu kesinambungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para

aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya

tindak pidana pemerasan. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya

aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus

dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pemerasan, serta

bagaiman peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut8.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar maka dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar9.. Satgas

Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan

efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana,

baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah10

.

Dalam menjalakan tugas tersebut, berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 Satgas

Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut11

:

a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/ lembaga dan pihak

lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemeberantasan

pungutan liar;

d. Melakukan operasi tangkap tangan;

8 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara,

19 Juli 2017 9 Saber Pungli: Langkah Serius Pemerintah Berantas Pungli, diakses dari:

http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-serius-pemerintah-berantas-

pungli diakses pada 27 Mei 2017 pukul 13.28 WIB.

10 Pasal 2 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016

11 Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016

e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/ lembaga serta kepala

pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di

setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/

lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan

g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Terkait dengan kejahatan pemerasan yang terjadi di pelabuhan belawan maka Kompol

E.Hulu,SH (wawancara Penyidik Polda Sumut, 19 Juli 2017), mengatakan bahwa upaya-

upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara preventif

(pencegahan) dan represif (penindakan).

1) Upaya preventif ( pencegahan )

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kompol E. Hulu, SH (wawancara 19 juli

2017) selaku Kanit 1 Subdit 1 Penyidik Polda Sumut, menegaskan bahwa langkah-langkah

preventif kepolisian melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan penyuluhan kepada pengusaha serta para karyawan di Pelabuhan

Belawan agar tidak memberikan pungutan-pungutan diluar ketentuan yang

telah berlaku.

b. Mengadakan patroli di sekitar wilayah hukum Polda Sumut, di mana dari

masing-masing Polres bekerja berdasarkan wilayahnya masing-masing.

c. Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang memang di curigai

sebagai daerah yang rawan kejahatan seperti kejahatan pemerasan.

d. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dapat memberikan laporan kepada

pihak kepolisian apabila menjadi korban ataupun melihat terjadinya kejehatan

pemerasan.

2) Upaya Represif (penindakan)

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang

ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di

masyarakat, atau upaya-upaya yang merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi.

Tujuan utamanya adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya dan kejahatan

pemerasan pada khususnya tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang

terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa :

a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku pemerasan.

b. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan.

c. Memberikan penyuluhan hukum, agama, moral, dan etika.

d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka

bisa hidup.

Selain upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara selaku pihak

penegak hukum. Pelabuhan Indonesia I Medan (Pelindo I) selaku pihak yang menaungi

proses masuknya kapal, dibongkarnya muatan kapal ke tempat penimbunan sementara

sampai barang dikeluarkan dari tempat penimbunan juga mengupayakan agar tidak terjadi

lagi peristiwa pemerasan yang terjadi pada saat proses dwelling time di Pelabuhan Belawa.

Upaya yang dilakukan Pelindo I untuk mencegah terjadinya pemerasan di Pelabuhan

Belawan terkait proses dwelling time adalah dengan cara12

:

1. Mempertajam penyelidikan dengan sasaran pengurus koperasi dan

Perusahaan Bongkar Muat (PBM),

2. Membentuk satgas demurrage yang terdiri atas Tim Lidik Lapangan, Tim

Intelijen Keuangan (back-up oleh tim money loundry Mabes Polri), Tim

Survilance,

3. Mendirikan posko satgas yang memonitor khusus penyelidikan,

4. Melaksanakan patroli rutin guna memantau penyelidikan,

5. Melakukan penegakan hukum guna menciptakan deterence (efek jera),

6. Melakukan pembenahan secara sitematik terhadap peraturan serta

mekanisme dan SOP dalam hal pelayanan jasa kepelabuhan,

7. Penguatan fungsi otoritas pelabuhan sebagai regulator pelabuhan untuk

mencegah adanya deviasi dilingkungan pelabuhan ,

8. Peningkatan fungsi dan fasilitas pengawan pelabuhan berbasis IT (CCTV

terintegrasi / sistem online), dan

9. Revitalisasi pelayanan satu atap.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep

kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau

orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk

memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerma pembayaran, atau untuk

12

Hasil Penelitian Di Kantor Pelabuhan Indonesia I Medan.

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 368

KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu

barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri

kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan

piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya

sembilan tahun”. Serta ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP dan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : No.

664/Pid.B/2017/PN-MDN terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. Mafrizal,

Terdakwa II. Sabam P. Manalu dan Terdakwa III. Frans Holmes Sitanggang telah

terbukti secara sah dan meyakinkan Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan

Tindak Pidana Berlanjut Berupa Pemerasan Dengan Ancaman Dan Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)

KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara

masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada

didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Terkait dengan maraknya tindak pidana pemerasan/pungutan liar yang ada di

Indonesia khususnya yang terjadi di Pelabuhan Belawan maka diperlukan upaya-

upaya hukum untuk menanggulangi kejahatan tersebut sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Kepolisian selaku pihak yang berwenang dalam hal tugas

penyidikan melakukan beberapa upaya diantaranya :

a. Upaya Preventif

1. Melakukan penyuluhan kepada pengusaha serta para karyawan di Pelabuhan

Belawan agar tidak memberikan pungutan-pungutan diluar ketentuan yang

telah berlaku.

2. Mengadakan patroli di sekitar wilayah hukum Polda Sumut, di mana dari

masing-masing Polres bekerja berdasarkan wilayahnya masing-masing.

3. Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang memang di curigai

sebagai daerah yang rawan kejahatan seperti kejahatan pemerasan.

4. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dapat memberikan laporan kepada

pihak kepolisian apabila menjadi korban ataupun melihat terjadinya kejehatan

pemerasan.

b. Upaya Represif

1. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku pemerasan.

2. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan.

3. Memberikan penyuluhan hukum, agama, moral, dan etika.

4. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka

bisa hidup.

Upaya yang dilakukan Pelindo I untuk mencegah terjadinya pemerasan di Pelabuhan

Belawan terkait proses dwelling time adalah dengan cara :

1. Mempertajam penyelidikan dengan sasaran pengurus koperasi dan

Perusahaan Bongkar Muat (PBM),

2. Membentuk satgas demurrage yang terdiri atas Tim Lidik Lapangan, Tim

Intelijen Keuangan (back-up oleh tim money loundry Mabes Polri), Tim

Survilance,

3. Mendirikan posko satgas yang memonitor khusus penyelidikan,

4. Melaksanakan patroli rutin guna memantau penyelidikan,

5. Melakukan penegakan hukum guna menciptakan deterence (efek jera),

6. Melakukan pembenahan secara sitematik terhadap peraturan serta

mekanisme dan SOP dalam hal pelayanan jasa kepelabuhan,

7. Penguatan fungsi otoritas pelabuhan sebagai regulator pelabuhan untuk

mencegah adanya deviasi dilingkungan pelabuhan ,

8. Peningkatan fungsi dan fasilitas pengawan pelabuhan berbasis IT (CCTV

terintegrasi / sistem online), dan

9. Revitalisasi pelayanan satu atap.

b. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang penulis usulkan berkaitan

dengan pemerasan/pungutan liar di Pelabuhan Belawan, antara lain :

1. Perlunya dibuat aturan hukum yang jelas mengenai Tindak pidana

Pemerasan/Pungutan Liar, melihat begitu banyaknya terjadi tindak pidana

pemerasan/pungutan liar di Indonesia khususnya Pelabuhan Belawan yang

dilakukan oleh Pejabat-pejabat publik yang memegang kekuasaan dan

pemerasan yang dilakukan bukan dalam skala kecil melainkan skala yang besar.

2. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku dan

bersifat objektif, sehingga vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku

sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya dan harus bersesuaian dengan

ketentuan yang ada di dalam undang-undang agar terwujudnya tujuan dari

pemidanaan itu sendiri yaitu menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak

melakukan kejahatan ataupun tindak pidana dan menimbulkan rasa jerah bagi

pelakunya.

3. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan

suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti memberikan penyuluhan

hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif dengan membangun

kecerdasan spiritual serta meningkatkan kordinasi antara pihak-pihak yang

terkait dengan Polda Sumut dan masyarakat dalam hal ini membantu pihak

kepolisian dalam proses upaya penanggulangan kejahatan pemerasan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti:

Bandung

Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti:

Bandung

Adami Chazawi. (2010). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada:

Jakarta

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan

Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta

Elfrida Gultom. (2009). Hukum Pengangkutan Laut, Literata Lintas Media: Jakarta

H.M.N, Purwosutjipto. (1991). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3:

Hukum Pengangkutan, Djambatan: Jakarta

Harrys pratama dan Usep Sepullah. (2016). Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana

Khusus,Pustaka Setia: Bandung

Jay S. Albanese. (2016). Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan

Perkembangannya, Prenada Media Group: Jakarta

Kristian dan Yopi Gunawan. (2015). Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap

Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against

Corruption (UNCAC),Refika Aditama: Bandung

Moeljatno. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum

Pidana, Bina Aksara, jakarta

Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni: Bandung

Muladi, Dwidja Priyatno. (2010). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum

Pidana, Kencana: Jakarta,

Kitab-Kitab :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. (1991) Balai Pustaka: Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penjelasan Palas 31 RUU KUHP 1999-2000

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet :

Dokumentasi Bea Cukai Belawan. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2017 pukul

21.09 WIB.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Belawan. Diakses pada Tanggal 11Februari

2017 pukul 20.45 WIB

http://m.hukumonline.com/berita/baca/bahasa-hukum-tindak-pidana-pemerasan.

Diakses pada Tanggal 14 Mei 2017 pukul 21.55 WIB

http://digilib.unila.ac.id/20103/11/new%20BAB%20IV%20HEndrY.pdf (diakses

pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 20.15)

m.viva.co.id/berita/nasional/830756-dua-tersangka-dwelling-time-di-belawan-dibekuk

(diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pada pukul 16.05 WIB)

Nasional.kompas.com/read/2016/09/13/12304531/jokowi.marah.dwell.time.pelabuhan.belawa

n.masih.7.hingga.8.hari, (diakses pada tanggal 25 maret 2017, Pukul 15.45 WIB)

Saber Pungli: Langkah Serius Pemerintah Berantas Pungli, diakses dari:

http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-

serius-pemerintah-berantas-pungli diakses pada 27 Mei 2017 pukul 13.28 WIB.