PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42991/1/DEWI... · DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH

UMUR DALAM KASUS PENCURIAN DITINJAU DALAM

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Analisis Putusan No:402/PID.SUS/ 2013/PN.TNG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Guna MemperolehGelar Sarjana Hukum ( S.H )

Disusun oleh

Dewi Rohmayanti

1114045000004

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018/ 1439 H

ABSTRAK

Dewi Rohmayanti ( 11140450000041 ) “ Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Kasus pencurian Ditinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ( Analisi Putusan No. 402/PID.SUS/2013/PN.TNG).” Program Study Hukum Pidana Islam (JINAYAH ), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 M/ 1439 H, Vii + 81 Halaman + 1 lampiran

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menetapakan tanggungjawab dalam melalui Diversi yang tidak diterapkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 402/PID.SUS/2013/PN.TNG. Pengadilan Negeri Tangerang menvonis 5 bulan dan 15 Hari terhadap Zulfikar Alias Upi Bin Suhartono yang dinyatakan bersalah dalam kasus melakukan pencurian dengan menbayar denda sebesar Rp. 2.000.- dan penelitian bertujuan untuk mengtahui dari sistem peradilan pidana anak, dan tanggungjawab melakukan diversi di Indonesia dan beberapa negara serta hak anak dalam peraturan perundang-undangan dilingkungan Indonesia ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif. Dengan mengumpulkan berapa data yang dilakukan dengan kepustakaan dan menganalisa putusan kasus. Penulis melakukan identifikasi secara sistematik dari bahan hukum yang didapat, kemudian dianalisa secara deduktif, yaitu menganalisa bahan buku hukum yang bertolak belakang atau bahan hukum yang bersifat umum kemudian dikaji pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada kasus Zulfikar Alias Upi Bin Suhartono seharusnya dilakukan secara diversi, anak seharusnya dikembalikan kepada orang tua /wali untuk di didik kembali dan di bimbing oleh Lembaga Penempatan Anak sementara ( LPKS ) bukan dipenjara, hal ini sesuai dengan pearturan pasa 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Cakap Hukum, Pencurian, Undang-Undang SPPA, Perlindungan Anak, Perkawinan,

Pembimbing 1 : Mustolih, SH, MH,CLA

Daftar pustaka : 1991 s.d 2016

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim...

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan

rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas

akhir dalam menempuh studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan selalu kepada Baginda Nabi

Agung, Muhammad S.A.W yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah

ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kasih sayang.

Selanjutnya dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis

mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa, yang

terhormat:

1. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana

Islam (Jinayah).

3. Nur Rohim Yunus, LL. M selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana

Islam (Jinayah).

4. Mustolih, SH, MH, CLA. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan

skripsi dan telah memberikan masukan, arahan serta meluangkan waktunya

dengan penuh keikhlasan kepada penulis.

5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Kepada orang tuaku yang tercinta, untuk BapakMawi yang telah hadir dalam

dalam hidupku dan selalu mendoakan anakmu ini, untuk ibu Enok Sopiyah

yang dengan ikhlas dan sabar tanpa henti kau selalu mendoakan anakmu ini

supaya sukses dalam menuntut ilmu, Kepada Kakak-kakak penulis Dadi

hidayat, Milah yuliani, Iis Aisyah, Mulyana, Komarudin, Ade Mulyana dan

Dina nupita yang selalu menberikan dukungan, motivasi, dan mengantarkan

penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas kasih sayang,

v

bimbingan, dan pengorbanan yang tiada henti untuk penulis. Semoga Allah

selalu berkahi langkah kalian kapan dan dimana pun berada.

7. Teman-teman kelas Hukum Pidana Islam Angkatan 2014, terimakasih telah

menjadi teman dalam berprosesselama 4 (empat) tahun ini. Yang tidak saya

sebutkan satu persatu, kalian luar biasa.

8. Sahabat dan Senior PMII Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, telah

memberikan banyak pengalaman dan ilmu kepada penulis.

9. Sahabat setia seperti keluarga, KKN KEMBANG DESA syukran katsir telah

memberi warna dalam kehidupan penulis. Zahra, Tantri, Yessi, Irda, Ica,

Tyas, kak Ifeh, Azizah, Izzu, Dayu, Hanif, Angga, Mas Aldi, Taufik, Ryan,

ketum dan mamah dan bapaku yang selalu andil dalam keseruan KKN

KEMBANG DESA

10. Terkhusus juga untuk teman yang selalu memotivasi yaitu, Mba eva, Mba

chume, Nurma, Angga, Ikhsan, Agsel, ka Novia dan KEJORA Rita, Anyzah,

Kholilah, Aini, Dilla, Ayu dan untuk Kosan An-nisa, Ka Silmi, Ka Uus, Ka

Nurul, Ka sabil, Ka Nada, Ka ela, Ela, Alya, yang selalu menberikan

semangat dan motivasi untuk menyeselaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kata syukur Alhamdulillah dan terimakasih. Besar

harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan

pembaca pada umumnya. Aaamin ya Rabbal’alamin...

Jakarta, 5 Juli 2018

2 syawal 1439 H

Penulis

vi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPI ............................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. LatarBelakang ........................................................................ 1

B. IdentifikasiMasalah ................................................................ 6

C. PembatasandanPerumusanMasalah........................................ 7

D. TujuandanManfatPenelitian ................................................... 8

E. Review KajianTerdahulu ....................................................... 9

F. MetodePenelitian.................................................................... 10

G. SistematikaPembahasan ......................................................... 12

BAB II KERANGKAN TEORI TENTANG PEMINDAAN ANAK

DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .................... 14

A. Pemindaan dalam Hukum Positif .......................................... 14

B. Pemindaan dalam Hukum Islam............................................. 15

C. TeoriPemidanaan.................................................................... 16

D. TeoriPerlindunganAnak ......................................................... 31

E. Teori Anak Di Mata Hukum .................................................. 34

BAB III PERTANGGUNGJAWABN PIDANA PENCURIAN YANG

DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR ............................... 37

A. PengertianTindakpidanaPencurian ......................................... 37

B. PengertianAnak ...................................................................... 48

C. Batas UmurPertanggungjawabanpidana ................................ 55

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN YANG

DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF .............................................. 65

vii

A. Pertimbangan Hakim Tentang Pidana Pencurian Yang

Dilakukan Anak Di Bawah Uumur Dalam Putusan No:

402/PID.SUS/2013/PN.TNG ................................................. 65

B. Batas Usia PidanaPencurian Yang Dilakukan Anak Di

Bawah Umur .......................................................................... 70

C. PertanggungjawabanPidana Pencurian Yang Dilakukan

Anak DiBawah Umur ............................................................ 73

BAB V PENUTUP .................................................................................... 77

A. Kesimpulan ............................................................................ 77

B. Saran-saran ............................................................................. 78

C. Penutup ................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 80

LAMPIRAN

viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal

ini bisa terjadi kapan saja. Terutama pada saat bersama. Pada saat kondisi

tertekan atau ada peluang bagi orang untuk melakukan pencurian. Niat jahat

yang dilakukan terhadap orang lain hal ini tidak terlepas dari peluang dan

kesempatan yang dia miliki saat bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) dalam bab XXII

dikenal beberapa tindak pidana, tindak pidana biasa dan tndak pidana dengan

pemberatan. Tindak pidana biasa, hal ini biasanya terjadi pada kondisi yang

normal, bukan dalam kondisi mengancam atau menbahayakan. Pencurian

seperti ini, sering kali terjadi pada kondisi yang sepi. Hal ini dimanfaatkan

oleh pencuri untuk melakukan niat jahatnya. Sebagaimana yang dijelaskan

dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak

pidana berat, terjadi pada kondisi yang tidak sewajarnya atau kondisi yang

mengkhawatirkan atau mengancam.

Dalam Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan

pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga

hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan

demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik

orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan pencurian,

mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan

sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik

orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan

hak milik orang lain berarti memakan dengan haram.

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri,

yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Dalam hukuman ini terdapat

hikmah yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan

organ yang sakit. Oleh karena itulah, tangan tersebut harus dipotong agar

1

2

tidak menular kepada orang lain sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan

salah satu organ demi kemaslahatan jiwa merupakan hal yang dapatditerima

oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan

bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang

lain. Dengan demikian, ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil

harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan

dilindungi.1

Penegakan hukum pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan

yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku

ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban

pencurian, ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara. Seorang pelaku

pencurian bisa dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi

syarat-syarat al-ahliyyah (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi hukuman

potong tangan, yaitu berakal, balîg, melakukan pencurian itu atas kemauan

dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum

mencuri adalah haram.2

Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.02 tahun

2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda

dalam KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum

khususnya hakim untuk menberikan keadilan terhadap perkara yang

diadilinya.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan

hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, dalam konstitusi

Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan

bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia.

1Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 330.

2Wahbab Az-Zuhaili, Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011), h, 378

3

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan

pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. 3

Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak

dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak

manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat

dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak

untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat,

penangkapan, penahanan atau pidana penjara anakhanya boleh dilakukan

sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya

terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaanya berhak

mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan

kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya

dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak yang dirampas

kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya

secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap

anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.4

Dalam Pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak

yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang

dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam

belas) Tahun.5 Sedangkan melihat pada Undang-Undang No.11 tahun 2012

Pasal (4) yang menetapkan batas umur anak yang dapat dijatuhi

hukuman atau sanksi pidana terdapat perbedaan. Dalam Pasal tersebut

3http://www.djpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html diakses pada tgl 28 september 2017 jam. 16.50 .

4 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h, 10.

5Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana , Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45, (Gama Press, 2008), h, 28.

4

diterangkan bahwa, (1) batas umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke

persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun tapi

belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. (2)

dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana

dimaksud dalam pasal (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak

yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai

umut 21( dua puluh satu ) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting

dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman,

sertadapat tidaknya suatu tindak pidana pertanggungjawaban kepadanya

dalam lapangan kepidanaan.

Berbeda dengan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem

peradilan pidana anak yang bertujuan untuk agar dapat terwujud peradilan

yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum. Pengadilan anak dinilai sudah tidak dan

belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak

yang berhadapan dengan hukum. Adapun subtansi yang diatur dalam

Undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain mengenai

penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan

dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Penjelasan Umum Undang-

undang sistem peradilan pidana anak. Yaitu Keadilan restoratif merupakan

suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlihat dalam suatu tindak

pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu

kewajiban untuk menbuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki, rekonsilasasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan

pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyeselaian perkara anak dari proses

peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Diversi menurut dalam

pasal pasal 65 ayat a UU No. 11 tahun 2012, pembimbing kemasyarakatan

wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi

5

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak

selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya

kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Restorative Justice

adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan

membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam

satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak

akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya, karena tidak

ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapa

pun sampai dia mencapai umur dewasa (balîg), hakim hanya berhak

menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang

akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat

kesalahan di masa yang akan datang. 6

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan

seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut

dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi, maka terdapat pula

pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak di bawah

umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban,

karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.7

Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berpikir

(idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan dua hal tersebut, maka

kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa

yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai di

mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni

anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa

kecuali jika dia telah balîg.

6 Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari’ah The Islamic Law, Cet ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.

7Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h, 74.

6

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan

umur terhadap anak selain kata balîg, sebagai batas usia anak dianggap

dewasa, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal

ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam

menentukan hukuman kasus pencurian, sebab hukum pidana Islam

mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi

orang dewasa kecuali jika dia telah balîg dan mukallaf (orang yang dibebani

hukum). Sedangkan batasan umur balîg sendiri tidak pasti berbeda-beda

dalam setiap diri seorang anak.

Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur dan

sanksi pemidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas

mengingat terjadi ketidak seragaman baik dalam hukum Positif sendiri

maupun hukum pidanaIslam. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik

untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam

skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI

BAWAH UMUR DALAM KASUS PENCURIAN DITINJAU DALAM

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.(Analisis Putusan

No:402/PID.SUS/ 2013/PN.TNG

B. Identifikasi Masalah

1. Pencurian adalah mengambil barang hak milik orang lain secara tidak sah

tanpa seizin pemilik. Barang siapa mengambil suatu benda yang

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan perpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

3. Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat

keberadaan manusia sebagai Mahluk tuhan Yang Maha Esa.

7

4. Diversi adalah pengalihan penyeselaian perkara anak dari proses

peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Diversi menurut

dalam pasal pasal 65 ayat a UU No. 11 tahun.

5. Sanksi hukuman terhadap pelaku pencurian

6. Pandangan hukum pidana Islam dan hukum Positif terhadap pencurian

C. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang saya kemukakan

di atas. Maka penulisan skripsi ini menbatasi ruang lingkup penulisan

skripsi ini. hanya pada pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur

dalam kasus pencurian. Dan bagaimana batas usia bagi anak yang

melanggar kasus pencurian disertai sanksi nya atau hukumannya, dan

dalam Undang-undang UU No 11 2012 tentang sistem peradilan pidana

anak. Dengan melakukan perbandingan hukum islam dan hukum positif.

dan menganalisi kasus .(Analisis Putusan No:402/PID.SUS/

2013/PN.TNG)

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanapertimbangan hakim terhadap anak dalam putusan No.

402/ Pid.SUS/2013/PN.TNG?

b. Bagaimana batas usia pemindanan anak dalam pelaku pencurian

hukum Islam dan hukum Positif ?

c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan

anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam?

8

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

a. Untuk mengtahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap

putusan No. 402/Pid.SUS/2013/PN.TNG

b. Untuk mengtahui batas usia anak dan pertanggungjawaban pelaku

pencurian

c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum Islam dengan

hukum positif

2. Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis

a. Mengembangkan wawasan dalam penerpan ilmu hukum serta

meningkatkan pengtahuan dibidang hukum islam dan hukum positif

b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban pemnidanaan di Indonesia

Manfaat Praktis

a. Dengan penelitian ini diharapkan akan berguna bagi

pengembangan pemikiran di bidang hukum dan juga sebagai

kontribusi penyusun dalam bidang hukum Islam terutama

mengenai pertanggungjawaban pidanapencurian yang dilakukan

anak di bawah umur.

b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum

positif khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan

pertanggungjawaban pidananya

9

E. Review Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu

sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun

kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain :

Skripsi karya oleh Muhammad Fakhruddin Zuhri yang berjudul

“Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”.

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konseppertanggungjawaban

anak berdasarkan Undang-undang no. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak dan menurut hukum Islam dengan skripsi tersebut memberikan

gambaran bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjaraan yang dilakukan

oleh pemerintah (aparat penegak hukum) atas kesalahan yang dilakukan anak

di bawah umur adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam pandangan

hukum Islam. Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib

dikenakan pembebanan hukum (taklif).8

Imam Zamahsari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU

No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal”. Dalam

skripsi tersebut mengkaji tentang Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 tentang

pidana anak nakal dalam perspektif hukum Islam. Dengan memakai metode

deskriptif analitis, dan menggali latar belakang serta substansi dari pasal

tersebut ditemukan bahwa penjatuhan pidana bagi anak nakal merupakan

sesuatu yang tepat karena sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar

1945. Dari kajian yang dilakukan oleh si penulis, dapat dikatakan bahwa

berbagai macam persoalan yang terkait dengan anak nakal, maka Pasal 26

tersebut menjadi substansi penting dalam melindungi anak tersebut dan

secara yuridis formal tidak ada alasan bagi yudikatif untuk tidak menjalankan

dalam memberikan vonis bagi anak nakal yang terlibat pidana sesuai dengan

8Muhammad Fakhruddin Zuhri, Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak, Semarang: Iain Wali Songo, 2012.

10

UU tersebut. Adanya Pasal tersebut, secara substansi sangat berpengaruh

dalam melindungi kondisi psikologis anak.9

Tesis dari Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjudul “Sistem

Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”.30

Tulisan tersebut menitik beratkan pada kajiannya terhadap hakim dalam

pemberian hukuman yang sesuai terhadap anak. Hal ini dikarenakan pada

proses penjatuhan hukuman, hakim sering memberikan putusan yang

bersifat menghukum (punitive) ketimbang pemberian hukuman yang

bersifat mendidik sang anak tersebut. Padahal banyak sekali alternatif

hukuman yangdapat dipilih oleh para hakim selain menjatuhkan hukuman

penjara kepada anak nakal. Hukuman yang diberikan oleh hakim,

bagaimanapun juga akan mempengaruhi perkembangan anak pada waktu

yang akan datang. Oleh karenanya, sebisa mungkin hakim memberikan

hukuman yang tidak mengabaikan aspek-aspek perkembangan anak pada

masa mendatang.10

Penelitian yang disusun oleh penulis ini adalah

pertanggungjawabanpidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan

kasus pencurian menuru hukumIslam dan hukum positf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum

normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara

yang digunakan dalam penelitian bahan pustaka yang ada dan sumber

datanya melalui penelitian buku yang relavan dengan persoalan

pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak di bawah umur. Norm-norma, kaidah-kaidah, atau

9mam Zamahsari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal” Semarang: Iain Wali Songo, 2012.

10Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjudul “Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

11

asas-asas dalam prinsip yang terkandung dalam perudang-undangan,

landasan filosofi dan sosiologis dan yuridis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu

berusa memaparkan tentang batas usia dan pertanggungjawaban

pidananya menuruthukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya data-

data yang ada, di uraikan dan di analisis dengan secermat mungkin

sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah library research, maka pada

tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang

batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya. Hukum pidana

positif dan hukum pidana Islam yang relevan. Pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan

pustaka yang bersifat:

a. Data primer yaitu : sumber data atau yang menjadi rujukan utama

penelitian ini adalah adalah pasal 1 ayat 1UU No. 23 tahun 2002

perbaharui UU No. 35 Tahun 2014Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 66 Tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) UU No. 39 Tahun

1999 dan UU No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Pasal 45 dalam

KUHP, UU No. 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak.

b. Data sekunder yaitu: al-Qur’an, Kitab Undangundang Pidana, dan

Undang-undang. Selain itu untuk melengkapi data primer, juga

digunakan sumber-sumber berupa aturan hukum Islam dan hukum

positif, serta karya-karya hukum yang berkenaan dengan tindak

pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Dan terdapat

juga buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah atau artikel yang berkaitan

dengan judul penelitian

4. Analisis Data

Metode analisis data yang biasanya digunakan adalah metode

kualitatif. Data skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yakni menarik

12

kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dan seluruh data yang

didapatkan akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum

sehingga mendapatkan gambaran kesimpulan yang spesifik.

5. Metode penulisan

Penyusunan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian

yang merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas

Syari”ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka

pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan

sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, secara runtut

mencakup lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan

tentang latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah

yang menjadi kajian dalam skripsi Ini, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan

analisis terhadap data-data yangdikumpulkan, dan metode penelitian sampai

pada titik akhir pembahasan.

Bab kedua yang menguraikan tinjaun pemindanaan dan perlindungan

anak dalam hukum positif dan hukum islam

Bab ketiga, yang berisi tentang pengertian pencurian, pengertian anak

menurut hukum positif, batasan umur pertanggungjawaban menurut hukum

positif dan hukum positif.

Bab keempat, merupakan analisis bentuk perlidungan anak dan

batas usia pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam dan hukum

positif,persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana pencurian

yang di lakukan oleh anak di bawah umur.

13

Bab kelima, merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan

menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai yang telahdi bahas dan diteliti

dalam skripsi ini.

BAB II

KERANGKAN TEORI TENTANG PEMINDAAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pemindaaan Anak dalam Hukum positif

Pengertian pemindaan diartikan secara luas sebagai suatu proses

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah diartikan bahwa

sistem pemindaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur

bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasikan secara konkret sehinga

seorang dijatuhi sanksi ( hukum pidana) ini berarti semua peraturan perundang-

undangan mengenai hukum pidana subtansif, hukum pidana formal dan hukum

pidana pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemindaan1.

Istilah kebijakan hukum pidana atau penal policy, berapa ahli hukum

berpendapat dalam hukum pidana, seperti Sudarto mengemukakan bahwa,

kebijakan hukum pidana mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai

dengan keadan dan situasi pada saat itu, kemudian badan-badan yang diberikan

wewenang oleh pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diterima

dan diekspersikan dalam untuk mencapai suatu yang dicita-citakan2.

Kebijakan pidana dalam penyeselaian perkara anak dapat dihindari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yaitu proses penyeselain perkara anak pelaku tindak

pidana melalui diversi dan keadilan restorative. Diversi disebut dilaksanakan jika

perbuatan yang dilakukan ancaman dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun) dan

bukan pengulangan tidak pidana. melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan

anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka

diperlukan proses penyeselaian perkara diluar mekanisme pidana atau biasanya

disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan permasalahan anak dan justru

1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, edisi ke-dua( P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002). H. 129.

2 Sudarto, Hukum dan Hukum pidana, ( Alumni, Bandung, 1981).h. 159

14

15

didalam lembaga masyarakat rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak

anak 3.

B. Pemindaan Anak dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam itu sendiri pemindaan bagi seorang yang terbukti

melakukan tindak pidana. Tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman

hudud, qishas/diyat ataupun ta’zir pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam

islam diberikan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-

anaknya agar menjadi orang yang lebih baik. Apabila anak menjadi penjahat

berarti orang tua tidak melaksanakan kewajiabannya dengan baik. Maka orang

tualah yang menaggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaianya.

Ketentuan dalam hukum islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atau

anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi hakim hanya untuk menegur

kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang menbantu

memperbaikinya dan menghentikan kesalahannya dimasa yang akan datang4. Bila

seorang anak mencuri, atau menbunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai sanksi

hukuman apapun. Bahkan, menurut Wahbah Zuhaili, dalam buku al-fiqh al-

Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum

termasuk tindakan kriminal (jinayah).

Berbeda konsep dengan pemindaan dalam hukum sekuler, Hukum Islam

memandang pemindaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk

Tuhan Yang ada dalam Al-qur’an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi

kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sediri suci.

Manusia itu sendiri yang kemudian menetukan jalan yang ia pilih. Tujuan hukum

islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak,

memilih antara melakukan atau tidak, dan melakukan atau tidak karena ada atau

tidaknya keharusan keberadan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini diliaht dari segi

tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum islam dari segi

3 Marliana, Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, ( P.T Reftika Aditama, Bandung, 2009).h. 10

4 Abdurahman I. Doi, Tindak Pidana dalam syariat Islam, Alih bahasa Sulaiman Rasjid, CET ke 1, ( Rineka Cipta, Jakarta 1992). H. 16

16

pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan primer( al-dharuriyah), sekunder

( al-hajjy) dan tujuan tersier (al-tahsiny). 5

C. Teori Pemindaan 1. Pemindaan Menurut Umum

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan penghukuman. Doktrin

menbedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Tirtamidjaja menjelaskan Hukum pidana Materill dan Hukum pidana Formil

sebagai berikut: 6

a. Hukum pidana materill adalah kumpulan aturan pidana yang menetukan

pelanggarana pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk

dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan

hukuman atas pelanggaran pidana.

b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara

mempertahankan hukum pidana materill terhadap pelanggaran yang

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

bagaimana hukum pidana materill diwujudkan sehingga memperoleh

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

c. Pemidanaan sebagai satu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat

dibenarkan secara formal bukan terutama karena pemidanaan itu

mengandung konsekuensi-koneskuensi positif bagi terpidana, korban juga

orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat

tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut

melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan

5 Mohd. din, Simulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia,( Unpad Press, Bandung, 2009 ). H. 78

6Leden Marpaun, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. ( cet ke-2), ( Jakarta : Sinar Graftika, 2005,) H. 2.

17

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap

terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-

benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis –jenis Pemindanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam

Pasal 10 KUHP yakni :

1) Pidana Pokok

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut

adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat

adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah

sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif

(artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-

kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275

KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

3. Tujuan Pemindanann

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan

pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP

18

Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan

Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu :

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara

menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti

orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak

melakukan kejahatan lagi (speciale preventif)

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan

agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi

masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan

hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang

bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F. Lamintang (1984 : 23) menyatakan :Pada dasarnya terdapat tiga pokok

pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

dan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan

cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan

pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian

ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a) Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan

19

Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan,

dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang

dinyatakan Muladi bahwa :7

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak

pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan

untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu

tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan

hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat

dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos Andi Hamzah, bahwa :8

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan

pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap

kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap

apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana

adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini

berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya

memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan

7Zainal Abidin, Hukum Pidana I , CET ke -2 ( jakarta, Sinar Grafika, 2007, ) h. 11. 8Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) H.27.

20

proses pembinaan sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi,

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :9

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk

pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan,

baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku

maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitupreventif,

detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi

masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan

kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya,

maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan

(reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya

pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan

kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai

yang ada di masyarakat.

c) Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan

absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana

pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

9Zainal Abidin, Hukum Pidana I , CET ke -2 ( jakarta, Sinar Grafika, 2007, ) H.11.

21

tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu

reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.Teori ini

diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47)

dengan pandangan sebagai berikut :

• Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu

gejala masyarakat.

• Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan

hasil studi antropologi dan sosiologis.

• Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya

sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi

harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar

pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan

terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu

perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-

kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang

dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang

bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat

penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

4. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemah dari istilah The

Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinsikan dengan

sejumlah Institusi yang bergabung dalam pengadilan, yang melipuit polisi, jaksa

penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat

penahaan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.10

10M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, ( jakarta, Sinar Grafika, 2013) h.43.

22

Didalam kata sistem peradilan piadana anak, terdapat istilah “ Sistem

Peradilan Pidana Anak” dan istilah kata anak, kata “anak” dalam frasa “ sistem

peradilan pidana anak” meski dicantumkan, karena untuk menbedakan dengan

sistem peradilan pidana anak dewasa, Sebagaimana telah dibahas pada bab

sebelumnya, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, apabila mengacu pada

UU No. 3 Tahun 1999 tentang pengadilan anak, maka yang dimaksud anak adalah

anak nakal, yakni yang melakukan tindak pidana, atau pun anak yang melakukan

perbuatan terlarang bagi anak-anak. 11 Definsi tersebut mengandung permasahan

secara teroretis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang

dilarang, sehingga mengakibatkan penafisiran yang tidak tunggal. Pada pratiknya,

aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempel

temannya dengan seekor lebah, padahal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan

bisa selesai melalaui jalan kekeluargaan. Permasalahan definsi tersebut jelas

bermasalah, sehingga diperbaiki dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan

pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana, maka

dalam menberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu

djelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ( criminal

justice system ) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

dengan menggunakan dasar “ pendekatan sistem”

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (

network ) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya,

baik maupun hukum pidana materill, hukum pidana formil maupun hukum

pelaksanaan pidana. 12 sedangkan pengertian crimnal Justice system adalah

interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses

peradillan pidana.

Pada akhirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak menberikan defisni

berupa keseluruhan proses penyeselaian perkara anak yang berhadapan dengan

11 Mengacu pada pasal 1 angka (2) No.3 Tahun 1999 tentang pengadilan Anak. 12Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, ( semarang: badan penerbit

Universitas Diponegoro, 2002 ) h. 4.

23

hukum, mulai tahap penyeldikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani perkara.

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak

( SPPA ) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak

yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan pidana yang terkenal, yakni: 13

1) Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individu

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi

pelaku, bukan pada perbuatan yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada

tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi

dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual,

adalah sanksi ditonjokan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah

pelaku diidentifikasi, apakah pelaku telah diminta untuk dibina dalam program

pembinaan khsusus dan sejauh program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan

pada perintah pemberiaan program untuk diterapi dan pelayaan. Fokus utama

pada pengidentifikasikan pelaku dan pengembangan pendekatan positis untuk

mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan

pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa

campur tangan terapilik. Pada umumnya pelaku perlu dibina,, karena pelaku akan

memperoleh keuntungan dan campur tangan terapilik

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa

menghindari pengaruh jejak dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku

mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir berperan serta pembinaan,

apakah pelaku menunjukan kemajuan dalam sikap dan seft control, apakah ada

kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam pratek adalah

konsuling kelompok dan keluarga: paket kerja probation ialah disusun, dan

aktivitas rekeasi, yang telah berlangsung, menurut sistem peradilan pidana dengan

13M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, ( jakarta, Sinar Grafika, 2013) h.45-47.

24

paradigma pembinaaan individual, maka agar perlindungan masyarakat secara

langsung, bukan bagian fungsi paradigma anak.

2) Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku dijatuhi pidana. Tujuan dijatuhi sanski

tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan

pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa

penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif denda, dan fee. Untuk

menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai

strategis terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik.

Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah

pelaku telah ditahan, apakah residivius berkurang dengan pencegahan atau

penahanan.

3) Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma

restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan pejatuhan sanksi, maka diikut sertakan

korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian

tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah

direstorasi, kepuasanan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelau atas perhatian,

jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayaan kerja dan

keseluruhan proses yang terjadi bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi

pelaku korban, pelayaan korban, restorasi masyarakat, pelayaan langsung pada

korban atau denda restoratif.

Dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

anak dilaksanakan berdasarkan atas :

• pelindungan;

• keadilan;

• nondiskriminasi;

• kepentingan terbaik bagi Anak;

25

• penghargaan terhadap pendapat Anak;

• kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

• pembinaan dan pembimbingan Anak;

• proporsional;

• perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan

• penghindaran pembalasan.

b. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.14

Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang

terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-

sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala

unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus

kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal

pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua,

jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah

anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan

Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari

dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan

dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice

systemmemiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak

pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan

sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak

terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan

ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau

14http:// doktormarlina.htm Marlina,Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .Diakses hari selasa tanggal 16 januari 2018pukul 18.00 wib.

26

peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode

Diversi dan Restorative Justice.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah

melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang

berkonflik dengan hukum.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

• Untuk menghindari anak dari penahanan;

• Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;

• Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh

anak; Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

• Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi

• Korban dan anak tanpa harus melalui proses formal

• Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

• Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses

peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justicejika :

• Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

• Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan

• yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;

• Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam

proses;

• Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan

hubungan dengan keluarga;

• Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam

masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.15

1) Tujuan Penerapan Konsep Diversi

15http:// Blog pada WordPress.com. Anjar's Blog. KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE. Diakses hari sabtu tanggal 20 januari 2018 pukul 13.00 wib

27

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan Persuasif atau

pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk

memperbaiki kesalahan Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan

pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi

dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang

menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk mengalihkan suatu

kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan

untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah

terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai

pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah

penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau

tindakan yang tepat (appropriate treatment)Tiga jenis pelaksanaan program

diversi yaitu:

• Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu

aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab

pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada

persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung

jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan

kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

• Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service

orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi,

mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk

memberikan perbaikan atau pelayanan.

• Menuju proses restorative justiceatau perundingan (balanced or restorative

justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan

pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan

membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

28

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk

bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku

2) Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek

negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan

sistem peradilan pidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum

didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretionatau

dalam bahasa Indonesia diskresi.

Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada

selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak

dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak

dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari

masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan

pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak

perlu diproses ke polisi.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur

ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat

melekukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi

pelindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah

sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi

demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan

diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak

sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat

membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke

lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa

depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal

utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda

yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis,

29

setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan

terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya

(mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.

Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan

buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan

yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekeuatan

moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat diminati

pertanggungjawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur

kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat

dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini untuk menghidari asas

Green Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan)

kemudian dapat dibedakan juga mengenai keakurasian alat bukti yang

diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat

dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak

dapat dipidana hal tersebut sesuai dengan KUHP (Pasal 184). Hal ini sesuai

dengan asas unus testis nullus testisartinya suatu alat bukti bukanlah suatu alat

bukti.

3) Dasar Hukum dalam Penerapan Diversi Menurut Hukum Perlindungan

Anak

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada

aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada

mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, UU Pengadil nak dibedakan

tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi

perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan

hak propesi anak, pelindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental

dan proses peradilan yang singkat dan cepat.

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak

yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana setelah melampaui

30

batas usia 18 tahun hal tersebut sesuai dengan UU Perlidungan Anak, hak

asasi manusia dan Beijing Rulis.16

Berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat

dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan

pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara,sedangkan terhadap anak

yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18

(delapan belas) tahun dijatuhkan pidana Pembedaan perlakuan tersebut

didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi,

psikologis, pedegogis(pendidikan) sosial anak. Dasar pertimbangan ini dalam

pertimbangan.

Pemindanaan anak di bawah umur tidaklah relevan kalau

menggunakan tiga teori klasik yaitu :

• Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan

diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana

• Teori relative atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat

dikesampingkan dalam pemindanaananak di bawah umur sebab teori

ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban,

masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga

memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak

mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.

• Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori

pembalasan dan teori relative di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori

pemindanaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku

toeri pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa

memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang

acapkali menimbulkan penderitaan tanpa batas.

16Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,( Reflika Aditama, 2009,)h. 127.

31

Dengan demikian Mengingat pada pasal 67 bahwa berlakunya

undang- undang no 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak atau sistem peradilan

pidana anak maka pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dinyatakan tidak berlaku, jadi pembedaan perlakuan dan sanksi pidana dapat

diatur dalam. Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

pasal 22 – 34 dan UU NO 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 16 –

18 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang

bermasalah dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya.

D. Teori Perlindungan Anak

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (

fundamental rights and freedom of children ) serta berbagai kepentingan yang

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi

anak mencakup lingkup yang sangak luas. 17

Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi

anak-anak:

a. Perlindungan terhadap kebebasan anak

b. Perlindungan terhadap hak asasi anak

c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan

dengan kesejahteraan.

Dalam perspketif kenegaraa, komitmen negara untuk melindungi warga

negara terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 ( UUD 1945). Hal tersebut tercerimlah dalam kalimat: “ ... Kemudian dari

pada itu menbentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

melaksanakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertibaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan

17Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, ( CV. Mandar maju, bandung, 2009) h.1.

32

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia

itu.. “

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana

disebutkan dalam alinea ke –IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB

XA tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) khususnya untuk pelindungan terhadap

anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “ setiap berhak atasa

kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta berhak atas perlidungan

diri kekerasan dan diskriminasi. Penulisan berpendapat.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak indonesia

adalah salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar

perlindungan hak-haknya anak dapat dilakukan secara teratur, tertertib dan

bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan

berkembang masayarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak,

maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “

fakir msikin dan anak-anak telantar diperlihara oleh negara “. Hal ini

menunjukan adanya perhatian serius dari pemeritahan terhadap Hak-Hak anak dan

perlindungan. Lebih lanjut pengaturan pemerintahan tentang hak-hak anak dan

perlindungan ini terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara

lain:

a. Dalam bidang hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang sistem peradilan pidana anak

b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang kesehatan, diatur dalam pasal 128s/d 135.

c. Dalam bidang pendidikan, diatur dengan pasal Undang-Undang Dasar

Nomor 36 Tahun dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional

33

d. Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvilensi ILO mengenai usia

minimum dan diberbolehkan berkerja

e. Dalam bidang kesejahteran sosial dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

f. Perlindungan Anak secara lebih komprenhenisf diatur dalam Undang-

Undang. Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan uraian di atas tampaknya bahwa sesungguhnya usaha

perlindungan anak sudah sejak lam ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintahan

maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukan

hasil yang memadai sesustu kebutuhan dan perkembangan masayarakat. Keadan

ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasana yang ada pada pemerintahan

dan masyarakat sendiri itu belum memungkinkan mengembangkan secara nyata

ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Untuk itu, marilah kita sama-sama meminjau hak-hak dan perlindungan

anak, yang dalam hal ini batasi pada uaraian yang menbahas hak-hak dan

perlindungan secara sepintas, yang diberikan oleh deklarasi anak sedunia yang

melatarbelakangi Undang-Undang nasional tentang kesejahetraan anak, dengan

harapan dapat lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab

peraturan tersebut relaif cukup baru.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak yang berbunyi: “ Anak-anak

menpunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh

kesempatan dan fasiliats yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga

secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang

dengan sehat dan wajar dala keadaan bebas dan bermartabat” .

Beranjak dari sini, maka reaslisasinya kita temui dalam Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak pasal 2, 3, 4, 5 dibawah Titel II

yang mengatur tentang Hak-Hak anak. Sedangkan pasal 6 mengatur tentang

34

pemberian bantuan dan asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuaan

yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan

keputusan Hakim. Pasal 10 dibawah Titel III tentang pertanggungjawaban

terhadap kesejahteraan anak. Maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak

mencabut atau mengembalikan kuasa kepada orang tua.

Dengan demikian, maka apa yang tercermin pada peraturan perundang-

undangan ini menunjukan bahwa Indonesia telah menberika hak-hak dan

perlindungan anak.18

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak

dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun ( delapan belas )

tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan

komprehensif, undang-undang ini meletakan kewajiban menberikan perlindungan

kepada anak berdasarkan asas-asas berikut: 19

a. Nondiskriminasi

b. Kepentingan terbaik bai anak

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan melakukan pembinaann, pembangunan, dan perlindungan anak,

perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga keagaaman, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media

massa, atau lembaga pendidikan.

E. Teori Anak Di Mata Hukum

Faktor usia memang memilki pengaruh terhadap tingkah laku manusia jika

diliat dari segi fisik, psikis dan sosiologis. Faktor usia pula disebutkan pula

menpunyai hubungan dengan pengulangan tingkah laku kriminal. Mengenal hal

ini menurut Thorsten Stallin menbagikan ilmu dari hasil studi nya di Benua Eropa

mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang yang mengalami suatu

18 Soetodjo Wagiati dan meilani, Hukum pidana Anak, ( bandung, reftika aditama, 2013) h.49-51.

19Undang-Undang Perlindungan Anak( UU RI No. 23 tahun 2002 ), (jakrta, Redaksi Sinar Grafika, 2003), h.35.

35

hukuman. Maka semakin besar lagi kemungkinan akan mengulangi kembali

perbuatan yang mengakibatkan untuk dihukum, dan mungkin ia akan mengulangi

kejahatan-kejahatan di masa waktu yang panjang.

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya anak ini berusia 6

tahun.20Dalam hukum positif, pengertian anak dapat ditinjau dari berbagai aspek,

yaitu aspek hukum, aspek psikologis, dan aspek biologis. Dalam UU anak

ditinjau dari aspek hukum yaitu, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang perlindungan anak,

disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia 18 ( delapan belas )

tahun, termasuk anak masih dibawah umur kandungan. Dalam pasal 1 ayat 2

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang disebut

anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 ( dua puluh satu ) tahun dan

belum pernah kawin menurut ketentuan pasal 45 KUHP, bahwa seseorang

dikatakan masih anak-anak haruslah menpunyai 2 syarat, yakni:

a. Orang atau anak itu ketika melakukan tindak pidana belum dewasa yang

dalam artian belum memilki umur 21 ( dua puluh satu ) tahun dan belum

pernah kawin

b. Tuntuatan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia berumur 16 tahun.

Dalam hukum islam, orang yang sudah dewasa disebutkan dengan orang

sudah aqil baligh yang dihitung sejak seorang laki-laki sudah mengalami mimpi

basah dan seorang perempuan sudah mengalami menstruasi. Penentuan umur

seseoramh yang belum aqil baligh dan yang sudah baligh dalam islam sangatlah

susah.

Kedua, anak ditinjau dari aspek psikologis. Proses perkembangan anak

terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada

keselaran antara perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Ketiga, anak ditinjau dari segi biologis yang lebih ditekankan pada

perubahan fisik seseorang. Biasanya, perubahan fisik seseorang yang diawali

20Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( jakarta, balai pustaka, 1976), hlm 38 dalam Bundi Hidayat, Pemindananan Anak di Bawah Umur, ( bandung, P.T , Alumni 2010). H.55.

36

dengan perubahan jasmani yang menyangkut dari segi seksual, biasannya terjadi

pada sekitar umur 13-14 tahun, Perubahan itu disertai dan diiringi oleh perubahan-

perubahan lainnya yang berjalan sampai umur 20 tahun. Oleh karena itu, masa

remaja dapat dikatakan terjadi pada umur 13-20 tahun.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua,

lembaga perawatan yang khusus atau pembinaan, dibalai latihan kerja, atau

lembaga sosial, dan tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang

dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapusnya hak anak untuk menjalankan

hukuman penjara dari anak tersebut,

BAB III

PERTANGGUNGJAWABN PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 1. Pencurian menurut Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan

yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinoimkan

dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata Delictum. Dalam kamus

hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “ Delik adalah perbuatan

yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang (tindak pidana)”1

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri

atas tiga suku kata yaitu Straf yang diartikan sebagaian pidana dan hukum, baar

diartikan dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP ) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang

hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang

merumuskan suau Undang-Undang mempergunakan istilah peristwa pidana atau

perbuatan pidana atau tindakan pidana.2

Penulis beberapa memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut

pakar antara lain:

Menurut Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalambuku Leden

Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut: “strafbaarfeit adalah suatu tindak yang

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabaankan dan

1 Sudarsono, Kamus Hukum , cet ke-5 ( jakarta, PT. Rineka Cipta.2007. )h. 92. 2 Amir Iiyas, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Yogjakarta, Rengkang Education Yogjkarta dan

Pukap Indonesia. 2012 ) h.20.

37

38

oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.” 3. Moeljanto menyebutkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan

sebagai berikut: “ perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan

hukum larangan mana yang disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Andi Zainal Abdidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,

dikarenakan alasan sebagai berikut:

• Bersifat universal dan dikenal dimana-mana,

• Lebih singkat, efisien, dan netral, Dapat mencakup delik-delik khusus

yang subjeknya merupakan badan hukum, badam, orang mati.

• Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana

juga menggunakann delik,

• Luas pengertian sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh

koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

• Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “ peristiwa pidana” ( bukan

peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnyya).4

Jonkers dan Utrech berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan

yang paling lengkap karena meliputi:

• Diancam dengan pidana oleh hukum;

• Bertentangan dengan hukum;

• Dilakukan oleh yang bersalah;

• Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatanya. 5

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat

beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

• Suatu perbuatan manusia

• Perbuatan itu dilarang dengan hukuman oleh undang-undang

3 Leden Marpaung, Asas Teori Pratik Pidana, cet ke-7 ( jakarta, Sinar Grafika, 2012 ) hlm 8.

4 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , CET ke -2 ( jakarta, Sinar Grafika, 2007, ) hlm 231-232 .

5 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, ( jakarta, : Sinar Grafika. 2009 ) h. 20.

39

• Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.6

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran

dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP.

Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengenrtian strafbaarfeit,

bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar

dilatarbelakagi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang

masing-masing pakar.

b. Pengertian Tindak Pidana pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) dalam bab XXII dikenal

beberapa tindak pidana, tindak pidana biasa dan tndak pidana dengan pemberatan.

Tindak pidana biasa, hal ini biasanya terjadi pada kondisi yang normal, bukan

dalam kondisi mengancam atau menbahayakan. Pencurian seperti ini, sering kali

terjadi pada kondisi yang sepi. Hal ini dimanfaatkan oleh pencuri untuk

melakukan niat jahatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak pidana berat, terjadi pada

kondisi yang tidak sewajarnya atau kondisi yang mengkhawatirkan atau

mengancam.

Pencurian atau disebut juga dengan diesfsat: theft perbuatan dengan

sengaja benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud

memilikinya secara melawan hukum. 7

Pengertian delik pencurian menurut Koster Henke, dengan mengambil

barang saja belum merupakan pencurian, karena harusnya seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain. Lagipula pengambilan itu harus dengan maksud

untuk memilkinya bertentangan dengan hak pemilik.

Delik pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP

dengan berbagai macam jenis pencurian. Delik pencurian bisa dkategorikan yang

paling umum, karena hampir disetiap negara mengatur tetang delik pencurian

6 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet ke-2 ( jakarta, PT, Raja Grafindo, 2011. ) h. 48. 7 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 37

40

Pencurian di dalam terbentuknya yang pokok itu di atur dalam pasal 362 KUHP

yang berbunyi:

“Hij die eeing goed dat geheel of ten deele aan ander toebehoot wegneent,

met het oogmerk om het zizh wedeerhtelijik toe te eigenen, wordt, als schudig aan

gestracft met gevangenisstraft van ten hoogste vijjjaren of geldboete van ten

hoogste negen hondred gulden”

Artinya: barang siapa yang mengambil suatu benda yang sebagian atau

seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai

benda tersebut secara melawan hukum. Karena bersalah melakukan pencurian,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana

denda setinggi-tinnginya sembilan ratus rupiah.

c. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Dalam pasal 362 KHUP merupakan pasal dimana dirumuskan bnetuk

pokok dari pencurian. Pasal-pasal lainnya mengandung unsur tambahan terhadap

pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal

362 KUHP terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif sebagai berikut:

• Unsur Subjektif : Met het toogmek om het zizh wederrechtjik toe teigemen

atau dengan dimaksud untuk menguasai benda tersebut seacara melawan

hukum.

• Unsur Objektif : Hij atau barangsiapa, “ wegmemen atau mengambil, eing

goed atau sesuatu benda, dat gehel of gedeeticijk een ander toebehort atau

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, haruslah

memenuhi semua usnur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam

rumusan 362 KUHP. Dengan segala unsur yang dimaksudkan didalam KUHP

bahwa mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhnya kepunyaan atau milik

orang lain, dengan maksud untuk memilki dan melawan hukum.

41

d. Macam –macam Tindak Pidana Pencurian

Dengan mempelajari rumusan pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 KUHP,

maka terhadap perbuatan-buatan pencurian tersebut dibuat klasifikasi sebagai

berikut:

• Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362)Pencurian yang dikualifikasikan

/ diperbuat (pasal 363)

• Pencurian ringan (pasal 363)

• Pencurian denga kekerasan (pasal 365)

• Pencurian dalam keluarga (367)

• Sanksi Pidana

2. Pencurian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jarimah

Hukum pidana Islam mengenal istilah tindak pidana dengan jarimah atau

jinayah. Kata jarimah berasal dari kata jarama, yajrimu, jariman, yang bentuk

jamaknya adalah jarimah atau jaraim, artinya al-dzabu wa al-khotu ( perbuatan

dosa, perbuatan salah atau kejahatan).8

Dalam Hukum Pidana Islam, suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah

jika dilarang oleh syara.’ 9 Ahmad Hanafi juga menambahkan dalam hukumnya

bahwa suatu perbuatan dapat dianggap jarimah apabila dapat merugikan

kehidupan tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan

kehidupan anggota-anggotta masyarakat, baik harta bendanya, nama baik atau

perasaan-perasaannya atau pertimbangan-timbangan lain yang harus dihormati

dan diperlihara.

Apabila dalam istilah jinaya itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab,

berasal dari kata jana, yajni, janyan, jinayatan yang berarti adznaba (berbuat dosa)

atau tamawalu (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam

kalimat janaal dzanaba (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan).10

8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia terlengkap, ( Surabaya: Pustaka Progresif , 1997 ).h.186-187 .

9 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 9 . 10 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, ( jakarta, Amzah, 2016) h.4.

42

Ada dua pendapat tentang Fiqh Jinayah dalam pandangan Islam itu

sendiri:

Menurut M. Nurul Irfan mengemukakan bahwa Jinayah adalah sebuah

tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia

serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan

manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan

bahkan pelakunya harus dikenal sanksi hukum, baik diberikan didunia maupun

diakhirat.11

Menurut Abdul Qadir Audah, mengemukakan Fiqh Jinayah secara istilah

adalah nama bagi suatu tindakan yang diharamkan secara syara’ . baik tindakan

itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal yang lain. 12 kemudian ia

mengemukakan pada umumnya para ahli Hukum Islam menbatasi cakupan makna

Jinayah hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan

fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukan, pemukulan dan aborsi:

walaupun sebagaian ahli yang lain berpendapat bahwa Jinayah mencakup semua

tindakan pidana Hudud dan Qisas.13

Pengertian Jarimah Pencurian

Dalam Hukum Pidana Islam itu Jarimah Pencurian disebut sebagai Sariqah

itu bentuk mashdar dari kata اق ر س – ق ر س ی -ق ر س dan secara etimologis berarti ذ خ ا

-mengambil harta milik orang seseorang secara sembunyi ما لھ خفیة و حیلة

sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis terbagi 2

yaitu: P13F

14

• Ali Bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqah dalam syariat Islam yang pelaku nya harus diberi hukuman potong

tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang

masih berlaku, disamping ditempat penyimpanan atau dijaga dan

11 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 29.

12 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-jin’i Al-Islami,( Beirut, Al-risalah, 1998) h. 67. 13 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, ( jakarta, Amzah, 2016) h .5. 14 M. Nurul Irfan , Masyofah, Fiqh Jinayah , cet ke -1 ( jakarta, Amzah, 2013 ) h. 8.

43

dilakukan oleh seseorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak

terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurangdari sepuluh

Dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai

pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.15

• Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanan

nya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan

sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mengambil

atau mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-

sembunyi.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana ( Jarimah )

Suatu jarimah dianggap terjadi jika suatu perbuatan melanggar syara’ yang

telah ditentukan sehigga sanksi yang diberikan sesuai. Sebelum adanya sanksi ada

beberapa unsur yang diperhatikan apakah suatu tindakan tersebut

mengindikasikan suatu jarimah. Oleh karena itu, ada beberapa unsur yang harus

dipenuhi:

• Unsur Formil ( Al-Rukn Al-syar’ir )

Unsur Formil ( Al-Rukn Al-syar’ir ) merupakan unsur yang menyatakan

bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada nash

yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak

pidana.16

• Unsur Materill ( Al-Rukn Al-Madii )

Unsur Materill ( Al-Rukn Al-Madii ) merupakan unsur yang menyatakan

bahwa seseorang dapat dijadikan pidana jika ia benar-benar terbukti

melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif ( aktif dalam

melakukan sesuatu ) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan

sesuatu ). 17

• Unsur Moril ( Al-Rukn Al-adabi )

15 M. Nurul Irfan , Masyofah, Fiqh Jinayah , cet ke -1 ( jakarta, Amzah, 2013 ) h. 9.

16 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-jin’i Al-Islami,( Beirut, Al-risalah, 1998) h .97. 17 M. Nurul Irfan , Masyofah, Fiqh Jinayah , cet ke -1 ( jakarta, Amzah, 2013 ) h. 2.

44

Unsur Moril ( Al-Rukn Al-adabi ) merupakan unsur yang merupakan

seseorang yang dipersalahkan jika dia sudah dapat mempertanggung

jawabkan atas tindak pidana.18

c. Macam-macam Jarimah pencurian

Jarimah ini sebenarnya sangak banyak macam dan ragammnya, akan

tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi

berat ringanya hukuman, jarimah dapat dibagi 3 bagian yaitu:

• Jarimah Qisash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman

qisash atau diyat. Baik qisash maupun diyat keduanya dengan hukuman

had adalah had merupakan hak Allah ( hak masyarakat ), sedangkan qisash

dan diyat adalah hak manusia (Individu)

• Jarimah Hudud jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian

hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan

sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-qur’an dan oleh Nabi SAW dalam

hadist. 19 Had secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain

batasan atau definsi, siksaan.

• Jarimah Takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir.

Pengertian

1) Syarat dan Rukun Jarimah Sariqah

Rukun-rukun pencurian yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu:

• Sariq ( pelaku pencurian)

• Masruq ( barang yang dicuri)

• Saraqah ( pencurian )

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencurian yang dihukum

potong tangan adalah sebagai berikut:

• Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa

• Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain

18 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-jin’i Al-Islami, ( Beirut, Al-risalah, 19987)h. 9. 19 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, ( jakarta, Amzah, 2016) h. 47.

45

• Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab yaitu kadar harta

tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

• Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat.

2) Unsur-unsur Jarimah Sariqah

Unsur –unsur sariqah dalam Fiqh Jinayah dalam Hukum Pidan Islam: 20

• Pengambilan secara diam-diam atau dengan sembunyi-sembunyi

Pengembalian secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban ) tidak

mengtahui terjadinya pengembalian barang tersebut dan ia tidak merelakanya.

Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya

pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengembalian harta harus

dilakukan dengan sempurna jadi. Sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai

tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

• Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan

adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal ( harta)

Adapun beberapa syarat penting untuk dikenakan hukuman potong tangan,

syarat-syarat tersebut adalah :

a) Barang yang harus dicuri mal mutaqawwin yaitu barang yang

dianggap bernilai menurut syara’. Menurut Syafi’i, Maliki dan

Hambali, bahwa yang dimaksud dengan harta benda berharga

adalah yang dimuliakan syara’, yaitu bukan benda yang

diharamkan oleh syara’ seperti khamr, babi, anjing, bangkai dan

seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum

Muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang

diharamkan oleh syara’, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal

ini disampaikan Abdul Qadir Audah, “ Bahwa tidak divonis

20 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ( Fiqh Jinayah ), ( jakrta, Sinar Grafika, Cet ke 1 , 2004) h.83.

46

potong tangan kepada pencuri terdidik (helder ) maupun anjing

tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual

belinya.

b) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman Had bagi para pencuri maka

disyaratkan barang yang dicuri harus baranng atau benda yang

begerak, suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak

apabila benda tersebut bisa diperintahkan dan satu tempat ke

tempat lainnya.

c) Barang tersebut harus barang yang disimpan

Jumuhur Fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk

dikenakan hukuman Had bagi pencuri adalah bahwa barang yang

dicuri harus tersimpan ditempat simpannya. Sedangkan Zhairiyah

dan sekelompoknya ahli hadist tetap menberlakukan hukuman Had

walapun pencurian hukum dari tempat tersimpannya apabila

barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi

pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.

Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman Had

potonglah ialah seperempat dinar ( berkurang lebih seharga emas 1,

62 Gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu

dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi

pada suatu dan tempat.

• Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman Had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan

barang orang lain. Dalam keluarga dengan unsur ini yang terpenting adalah

barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri

melainkan orang lain.

47

d. Sanksi Jarimah Pencurian

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dai tujuh

jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Berikut:

Dalam QS Al-Maidah ayat 38, Alloh berfirman:

ز ی ز ع هللا و هللا ن م ا ال ك ا ن ب س ا ك م ء ب ~از ا ج م ھ ی د ی ا ا ~وع ط ا ق ف ة ق ا ر الش و ق ر اا لش و

م ی ك ح Artinya : “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

kedua (sebagai ) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan

dari alloh dan alloh maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS Al-Maidah /5/; 38 )”.

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri

maupun perempuan yang pencuri harus di potong tangannya, Ulama telah sepakat

dengan hal ini, tetapi berbeda pendapat mengenai batas minimal nisab) barang

curian dan dengan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

Dengan demikian, ayat tentang potong tangan harus dihubungkan dengan

hadis Nabi. Berikut ini versi lengkap dari hadis tersebut:

االس د ی ع ط ق ت ال ا ل ق م ل س و ھ ی ل ع ى هللا ل ص هللا و ل س ر ن ا ع ھ ن ع هللا ي ض ر ة ش ا ئ ع ن ع

ا _ متفق علیھ و اللفظ لمسلم و اللفظ للبجا ر ي د ا ع ص ف ا ر ن ی د ع ب ر في ال ا ق ر

ا ي ھ و ة ش ا ئ ا_ و في ر و ا یة ال حمد ا ي عن ع د ا ع ص ف ا ر ین د ع ب ر في د لی ا ع ط ق ت

( _) ك ل ذ ن ئ م ن د ا و ا ھ یم و ا ف ع ط ق ت ال و ر ان د یال ع ب ر و ا في ع ط ق

Artinya : Dari Aisyah Ra. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga dinar atau

lebih.’” ( HR. Muttafaq ‘ alaih) “ tangan pencuri dipotong karena

mencuri seperempat dinar atau lebih.” ( HR. Al-Bukhari dan Muslim )

dari Aisyah , “ potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat

Dinar atau dan jangan dipotong pada pencurian yang kurang itu, “ (

HR. Ahmad )

48

B. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia ( KBBI), anak adalah keturunan

kedua, dalam Konsideran pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat

bahwa anak adalah Tunas, manusia seutuhnya, dan generasi muda penerus cita-

cita perjuangan bangsa memiliki potensi, dan memiliki peran strategis dan

menpunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa

dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu

memikul tanggung jawab tersebut, maka ia pelu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta

untuk mewujudkan kesejahteraann anak dengan menberikan jaminan terhadap

permusuhan hak-haknya adanya.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang

( DPR dan pemerintahannya ) Memiliki politik hukum yang responif terhadap

perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin

kelangusngan eksistensi negara ini, melalui pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang perlindungan anak, bahkan dibentuk

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) yang memiliki tanggung jawab

untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. 21 pembicaraan tentang anak

dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sejarah kehidupan, karena anak

adalah generasi bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan

pemagang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya instansi dan

21 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Mata Hukum, ( jakarta, Sinar Grafika, 2013) h. 8-9.

49

menbangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan

makmur, materill spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.22

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-

undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman

mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang

dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih

belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam

peraturan perundang-undangan:

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330

ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak

yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab

XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik

pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di

lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.Dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak

terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli

yakni sebagai berikut:

22 Nahrina, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2012) h.1.

50

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi

Gultom mengatakan bahwa:

“Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan

perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila

proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak

adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun

untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.” 23

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama

merumuskannya dengan:

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu

dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa

namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum

dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia

belum berenang kawin.”24

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian

anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18

(delapan belas) tahun serta belum kawin.

1. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi yang akan datang, baik dan buruk nya masa

depan tergantung pula pada baik dan buruknya kondisi anak saat ini.

Berkaitan dengan tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang

baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan

baik dapat menjadi pengembangan risalah peradaban bangsa ini.

a. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (pasal 3 UU SPPA)

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai

dengan umurnya

b. Dipisahkan dari orang dewasa

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan orang secara efektif

d. Melakukan kegiatan rekreasional

23 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung,, P.T.Refika Aditama, 2010,) h.32.

51

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak

manusiawi, serta merendahkan derajatnya dan martabatnya

f. Tidak dijatuhi pidanamati atau pidana seumur hidup

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan

dalam waktu yang paling singkat

h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

i. Tidak dipublikasika identitasnya

j. Memperoleh perdampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh

anak

k. Memperoleh advokasi sosial

l. Memperoleh kehidupan pribadi;

m. Memperoleh aksesibiltas, terutama bagi anak

Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB(kepres No.36 Tahun 1990 ): 25

• Memperoleh perlindungan bentuk diskrimasidan dan hukman.

• Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan

• Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban

orang tua serta keluarga

• Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin

perkembangan dan kelangsungan hidup anak

• Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengtahui dan

diasuh oleh orang tua.

• Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan

keluarga.

• Hak untuk tinggal bersama orang tua.

• Kebebasan menyatakan pendapat /pandangan

• Kebebasan berfikir, berkeyakinan, beragama

• Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.

25 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung,, P.T.Refika Aditama, 2010,) h.13-15.

52

• Memperoleh imformasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.

• Memperoleh perlindunga akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan,

pelantaran atau perlakuaan salah( eksplotasi ) serta penyalahgunaan

seksual

• Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan ( kehidupan pribadi,

keluarga, surat-menyurat atau serangan yang tidak sah).

• Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban

negara

• Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengunsi

• Hak perawatan khusu bagi anak cacat.

• Memperoleh pelayaan kesehatan

• Hak mempeoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial)

• Hak anak taraf yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.

• Hak anak atas pendidikan

• Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam

kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.

• Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi

• Perlindungan dan penggunaan obat terlarang

• Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual

• Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atas perdagangan anak

• Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek

kesejahteraan anak.

• Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi

• Hukum acara peradilan anak,

• Hak mempeoleh bantuan hukum baik di dalam atau diluar pengadilan .

Hak –hak anak menuurt Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan

Anak ( pasal 2 sampai pasal 8 ) : 26

26 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung,, P.T.Refika Aditama, 2010,) h.15-19 .

53

• Anak berhak kesejahteraan, keperawatan, asuhan, dan bimbimngan

berdasarkan kasih sayang baik maupun keluarganya maup didalam asuhan

khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar.

• Anak berhak atas pelayaan untuk mengembangkan kemampuan dan

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,

untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

• Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasanya demi mengembang

diri.

• Setiap anak menyandang cacat bentuk memperoleh rehabilitas, bantuan

sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

• Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau wali pihak lain pun

bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan

diri dari perlakuaan diskrimasi, eksploitasim, hak ekonomi maupun

seksual penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ketidak

adian dan perlakukan salah lainnya.

• Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, keculai jika

ada alasan dan/ atau aturan hukum yang menunjukan bahwa pemisah itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak untuk merupakan

pertimbangan terakhir.

• Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam

kegiatan politik; pelibatan dalam sangketa bersenjata; pelibatan dalam

kerusuhan sosial dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan

pelibatan dalam peperangan.

• Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi

• Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan huum.

• Penangkapan, penahaann atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan

apabilasesuai hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya

terakhir.

54

• Setiap anak dirampas kebebasannya berhak, mendapatkan perlakukan

secara manusiawi dan penempatnnya dipisahkan dari orang dewasa

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

tahapannya upaya hukum yang berlaku, dan menbela diri dan mempeoleh

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam

sidang tertutup untuk umum.

• Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang

berhadapannya dengan hukum berhak dirahasiakan.

• Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Zakiah Drajat mengemukakan mengemukakan terjadinya kenakalan anak

remaja: “Dimana kekacauan dan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang

dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin

menggangu orang lain atau dirinya sendiri, sering kali menyebabkan

timbulnya kenakalan anak atau remaja”27

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Yang dimaksud anak nakal adalah:

a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,

baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. 28

27 Yesmil Anwar, dan Adang, Kriminologi, (Bandung Refika Aditama, 2010,) h.384. 28 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2008,) h. 26.

55

Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan

menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecendrungan untuk

berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat

dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan

kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya.29

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi

instrintik dan motivasi ekstrintik yang menyebabkan kenakalan anak.

a) Motivasi intrinstik dari kenakalan anak-anak ialah:

• Faktor intelegentia;

• Faktor usia;

• Faktor kelamin;

• Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

• Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

• Faktor rumah tangga;

• Faktor pendidikan dan sekolah;

• Faktor pergaulan anak;

• Faktor mass media.

C. Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Ahmad Hanafi yang disadur oleh Ahmad Wardi Muslich,

pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam adalah

pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanyaperbuatan

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui

maksud dan akibat dari perbuatannya itu.30 Dalam hukum pidana Islam sendiri

pertanggungjawaban dikaitkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga

mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu

29 Walyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung, Mandar Maju, 1991) , h. 17.

30 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004,) h. 74.

56

perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh nash (syar’i). Bisa

dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk

tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum

itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatanitu. Dan dapat dikatakan bahwa

tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep

mengenai pertanggungjawaban pidana31.

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang

dianggap cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan atas segala

tindakannya. Sedangkan tidak mampu bertanggung jawab hal ini umumnya

dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain:

• Jiwa si pelaku cacat

• Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan

• Gangguan penyakit jiwa.

Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum,

tetapi karena keadaan si pelaku yang demikian, dia pun dimaafkan.32

Dalam hukum Positif ketentuan pertanggungjawaban pidana menurut

Undang-undang Nomor 11tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana

tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)

diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal. P32F

33P Diantaranya

andalah:

1) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

• Pidana penjara

• Pidana kurungan

• Pidana denda, atau

31 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Pidana Islam, ( Fiqh Jinayah), ( jakarta, Sinar Grfatika, 2004 ), h. 75.

32 Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, ) h. 72.

33 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004, ) h. 27.

57

• Pidana pengawasan.

2) Pidana Tambahan

3) Pidana tambahan terdiri dari:

• Perampasan barang-barang tertentu

• Pembayaran ganti rugi

• Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anaknakal (Pasal 24

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,

dan latihan kerja

c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial

kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan

latihan kerja.34

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan

syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak

yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum

lain. Dalam segi umur, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih

berumur 8 ( delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak

yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana.

Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial

anak. Sedangkan rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal

132 rancangan KUHP adalah:

• Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya

• Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang

• Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh Pemerintah atau

suatu badan swasta

34 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000. ) H.10.

58

• Pencabutan surat izin mengemudi

• Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

• Perbaikan akibat tindak pidana

• Rehabilitasi dan atau

• Perawatan di dalam suatu lembaga.35

4) Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya ½

(satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh)

tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun

pidana seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu

tindakan.36

5) Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal

setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa,

adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang

dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang

lainnya (penjelasan Pasal 27).

6) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan, penjatuhan pidana denda

dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang

dewasa. Jika denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan

latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari

dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan

anak.37

7) Pidana Bersyarat

35 Bambang Waluyo,Pidana dan Pemindaan, cet ke-1, ( jakarta, Sinar Graftika, 2008 ) h. 28.

59

Pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa

pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

• Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak

pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

• Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap

memperhatikan kebebasan anak.

c. Pengawasan dan bimbingan

• Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan

pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan

agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

• Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat, dibimbing oleh balai

pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.

• Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat

mengikuti pendidikan sekolah.38

8) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk

anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap

perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan

pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkankepada Negara di

tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak sebagai anak Negara, dengan

38 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000. ) H.12.

60

maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak menghendaki anak

dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.39

Disini dapat dibedakan atau disamakan dilihat dari (Pasal 24 ayat (1)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) dengan Pasal 132 rancangan KUHP

dimana anak nakal dikembalikan kepada kedua orang tua, orang tua asuhnya. Dari

sini dapat di tafsirkan bahwasannya undang-undang peradilan anak saling

melengkapi.

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

• Adanya perbuatan yang dilarang

• Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

• Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban.

Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban.

Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan

terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasaar

pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.40

2. Unsur –Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan

teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang menjuruskan kepada

pemidanaan pelaku atau tersangaka dengan maksud untuk menentukan seseorang

terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

yang terjadi atau tidak. 41

39 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemindaan, cet ke-1, ( jakarta, Sinar Graftika, 2008 ) h. 31.

40 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004, ) hl. 74

41 Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. ( cet ke-2), ( Jakarta : Sinar Graftika, 2005,) h.49.

61

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa Unsur yang diuraikan

sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya

tidak mengatr tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu

ketidak mampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP antara

lain berbunyi sebagai berikut: “barang siapa melakukan perbuatan

yang tidak dapat dipertanggungjawabankan kepadannya karena

jiwaya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,

tidak dipidana”

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi memperjelaskan bahwa unsur-unsur mampu

bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya

• Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara(tempora)

• Tidak cacat dalam pertumbuhan dan sebagaimananya

• Tidak terganggu karena terkejut, hypontisme, amarah yang meluap,

pengaruuh bawah sadar ( reflexe beweging), melindur ( slaapwandel),

mengigau karena demam (koorts) nyidamdan dan lain sebagainya, dengan

perkataan lain didalam keadaan sadar.

2) Kemampuan Jiwannya;

• Dapat menginsyafi hakekat dari tindaknya

• Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan

dilaksanakan atau tidak, dan

• Dapat mengtahui ketercelaaan dari tindakan tersebut.

3) Kesalahan

Kesalahan memilki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum

positif indonesia yang menyatakan “tindak pidana tanpa kesalahan”, yang

artinya untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan

62

yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat dimintai

pertanggungjawab atasnya.42

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu

kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih

jelas sebagai berikut:

Kesengajaan ( Opzet)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja

(Opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat

sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.43

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan”

terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:44

• Kesengajaan sebagai dimaksud ( Oogmerk) Corak kesengajaan ini adalah

yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang

dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya

yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak

ada, ia tidak akan melakukan berbuat.45

• kesengajaan dengan insaf pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatnnya,

tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu

benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.46

• kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus

eventualis).Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan

kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan

42 Teguh Prasetyo,Hukum Pidana, cet k3 -2, ( jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011) h. 226-227.

43 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , CET ke -2 ( jakarta, Sinar Grafika, 2007) h.226 44 Leden Marpaung,., Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. ( cet ke-2), (

Jakarta : Sinar Graftika, 2005,) h. 9. 45 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet k3 -2, ( jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011) h. 98. 46 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ( Jogjakarta, Rengkang Education dan

Pukuan Indonesia, 2012 ) h.80.

63

dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si

pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga

dilarang dan diancam oleh undang undang.47

Kealpaan ( Culpa )

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya

sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri

di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

• Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata).Dalam

hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan

timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk

mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

• Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld/culpa levis)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan

timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-

undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

4) Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini manyangkut

pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah

dilakukannya atau criminal responbility, alasan pemaaf ini menghapuskan

kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan

dalam keadaan:

• Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa

seseorang berada dalam posisi terjepit (dwangpositie). Daya paksa ini

47 Leden Marpaung, Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana. ( cet ke-2), ( Jakarta : Sinar Graftika, 2005,), h.18.

64

merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku

dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.48

• Pembelaaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa noodwer dengan pembelaan

terpaksa yang melampaui batas nodwer exces, yaitu keduanya

mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela

juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik

diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaanya ialah:

• Pada noodwer, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih

daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan noodwerexces

pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena

keguncangan jiwa yang hebat.

• Pada noodwer, sifat melwan hukum perbuatan hilang, sadangkan pada

noodweexces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya

tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.

• Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas nodwerexces

menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (noodwer)

merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.49

5) Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku

menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang

berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah

tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan

masih berada pada lingkungan pekerjaanya.50

48 Amir Ilyas, , Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ( Jogjakarta, Rengkang Education dan Pukuan Indonesia, 2012 ) h.88-89.

49 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet ke -1 , ( jakarta, Sinar Graftika, 2007 ) h. 200-201.

50 Amir Ilyas Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ( Jogjakarta, Rengkang Education dan Pukuan Indonesia, 2012 )h.90.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF

A. Pertimbangan Hakim Tentang Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak

Di Bawah Uumur Dalam Putusan No: 402/PID.SUS/2013/PN.TNG

1. Kronologi Kejadian

Dalam analisa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini,

penulis mendapatkan data dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam

kasus ini sebagai terdakwa yaitu Zulfikar alias Upi Bin Suhartono bersama Fahril,

Hendrik dan Aris Trianto ( masing-masing berkas perkara terpisah ) pada hari

Kamis, tanggal 24 Januari ditahun 2013, bertempat di Perumahan Pamulang

Permai I Blok A 19 Rt. 04/10 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang

Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil

sesuatu barang dengan maksud akan memilki barang itu dengan melawan hak,

yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan

yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang

atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

cara tersebut.

Pada awalnya terdakwa bersama Fahril, Hendrik dan Zulfikar alias Upi (

masing berkas perkara terpisah ) sedang berjalan untuk mencari sasaran,

sesampainya di jalan Perumahan Pamulang Permai Blok A 19 Rt. 04/10 Kel.

Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan. Melihat rumah dalam

keadaan sepi, kemudian Terdakwa berempat menbagi tugas, Terdakwa bersama

Fahril dan Hendrik ( masing-masing berkas perkara terpisah ) menunggu diluar

pagar, sedangkan Upi dan Fahril

( masing-masing berkas perkara terpisah) masuk kedalam pekarangan

rumah dengan cara lompat pagar, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah

dengan cara berlebih dahulu melepas kaca nako, dan pintu terbuka setelah itu

65

66

masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang berupa CPU, Monitor,

Keyboard yang ada diruang depan lalu Terdakwa bawa dipindahkan kebelakang

rumah dan setelah itu Terdakwa pergi kedapur dan mengambil tabung gas yang

berukuran 3 kg, selanjutnya disatukan menjadi satu dengan CPU sebelum

mengambil Keyboard mengambil celana yang ada diruang kursi tamu.

Dompet yang dimeja lalu Terdakwa Kantongi lalu celana Terdakwa lempar

kedalam kardus yang sudah disiapkan oleh Fahril ( berkas terpisah ) masuk lagi ke

dalam rumah dan setelah keluar menbawa Monitor. Kemudian Fahril ( berkas

terpisah ) mengemas hasil pencurian kedalam kardus yaitu: CPU, Monitor, dan

Celana setelah barang dikemas barang dikeluarkan Fahril dan dari luar diterima

oleh Hendrik ( berkas terpisah ), mengangkat tabung gas yang kemudian dari luar

pagar tabung gas diterima oleh aris. Setelah tabung gas Aris terima kembali

kemudian Aris menyerahkan bungkusan plastic yang berisi pakaian saksi korban

kepada Terdakwa, baru setelah keluar Terdakwa dan Fahril keluar dari

pekarangan dengan cara lompat pagar secara bergantian. Selanjutnya tabung gas

Aris jual kepada orang tidak kenal seharga Rp. 70.000.-( Tujuh puluh ribu rupiah )

Aris mengambil Rp. 15.000.- ( lima belas ribu rupiah ) sisa nya Terdakwa pakai

jajan bersama Fahril, Hendrik dan Terdakwa ambil uang untuk keperluaan sehari-

hari:1

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam hal ini, Putusan Hakim Anak harus mempertimbangkan mengenai

unsur-unsur yang didakwan oleh jaksa penuntut umum anak dalam dakwaanya.

Unsur-unusr pasal tersebut harus seluruhnya terbukti dan jika salah satu unsur

tersebut tidak terbukti, maka anak akan diputus bebas, dalam pertimbangan unsur

tersebut, Hakim harus merujuk pada ketentuan alat bukti yang terdapat pada pasal

184 KUHAP dan juga berdasarkan menurut para ahli maupun para yurisprudensi

untuk menentukan lamanya pidana, Hakim anak juga menguaraikan tentang

keadan baik yang menberatkan maupun yang meringkan.

1 Putusan Pengadilan Negeri ..., h.3

67

Mengenai penegasan tentang keadan-keadaan yang menberatkan dan

meringkan bagi anak dapat bercermin baik dari diri sendiri dan perilakunya, untuk

kepentingan kepribadian maupun untuk masa depannya.

Dalam putusan nomor 402/PID.SUS/2013/PN.TNG , Menimbang, bahwa

kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai

berikut:2

• Barang siapa

• Mengambil sesuatu barang

• Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

• Dengan maksud untuk memilki dengan melawan hukum

• Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu untuk tidak

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum bahwa unsur-

unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena

terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ pencurian dalam keadaan menberatkan” . untuk itu Terdakwa harus

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya:

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung,

Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai

alasan pemaaf, pembenar maupun alasan pengahapus pidana lainnya sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:3

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHAP,

maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan

dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa:

2 Putusan Pengadilan Negeri ..., h.5 3 Putusan Pengadilan Negeri ..., h.6

68

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuasan hukum,

maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP , status penahanan Terdakwa

tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa tetap

menbayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam antar putusan dibawahi

ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Terdakwa dipandang

perlu untuk mempetimbangkan hal-hal yang menberatkan maupun yang

meringkan yang dijadikan alasan menjatuhkan sebagai berikut: 4

Hal-hal yang menberatkan:

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

• Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban:

Hal-hal yang meringkan :

• Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan:

• Terdakwa belum pernah dihukum:

• Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk menjadi baik dan

dapat berubah tingkah lakunya:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,

maka statusnya hukuman yang ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah

ini:

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa

akan dijatuhi kepada terdakwa seperti tersebut dalam memutuskan putusan

merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa

keasilan.

4 Putusan Pengadilan Negeri ..., h.6

69

3. Amar Putusan

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak

adalah putusan Hakim Pengadilan sebagai akhir penyesalan perkara anak. 5

Ditinjau dari praktik peradilan, amar putusan hakim anak dimulai dengan kata “

mengadili ”

Dalam putusan nomor 402/PID.SUS/2013/PN.TNG mengenai

Pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur

terdapat amar putusan yang berisi “ mengadili ”

a. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULFIKAR alias UPI Bin

SUHARTONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan menberatkan”,

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR alias UPI Bin

SUHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima

) bulan dan 15 ( lima belas ) hari;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahana yang telah dijalani

Terdakwa dikurangi seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhikan

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

e. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;

- Tabung gas ukuran 3 kg, Monitor, CPU, Keyboard, helm,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Sumadj;

f. Menbebankan Terdakwa menbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (

Dua Ribu rupiah );

Penulis beranggapan, bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim

merupakan keputusan yang tepat. Di samping menimbang hal-hal yang

memberatkan dan meringankan Terdakwa anak di bawah umur tersebut, patut pula

dipertimbangkan adanya kekhususan yang dimiliki seorang anak di bawah umur

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka itu, kasus ini memiliki

kekhususan dengan mengecualikan ketentutan yang umum seperti yang tercantum

5Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, ( bandung, PT. Alumni, 2014,) hl.274.

70

dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3-4 KUHP yang memberikan sanksi 7 tahun.

Kekhususan ini disebabkan dengan adanya faktor umur seseorang. Di samping itu,

ketentuan yang digariskan dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3-4 KUHP bukanlah sanksi

yang mutlak diterapkan. Sebab selama terdapat beberapa hal yang menurut hakim

dapat meringankan, maka sanksi dapat diperingan, dengan ketentuan tidak melebihi

batas sanksi yang digariskan, ultra petita.

B. Batasan usia anak di bawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana Positif batasan anak ditentukan oleh Undang-undang

yaitu 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun atau belum

menikah. Hal ini agak berbeda jika memakai hukum perdata yang tertuang

dalam KHI (kompilasi hukum Islam) yang menyebutkan bahwa pengertian anak

yang kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, adapun bunyi

lengkapnya sebagai berikut:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh

satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau

belum pernah melangsungkan pernikahan”.6

Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-undang Nomor

3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur

tentang pemidanaan terhadap batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang

pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini

berbunyi :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah

sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang

pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur

6Kompilasi Hukum Islam Bab XIIV Tentang Pemeliharaan AnakPasal 98 Ayat (1).

71

tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap

diajukan ke Sidang Anak. 7

Dalam hal ini apabila seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana

pencurian, maka anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman orang dewasa.

Karena hukuman bagi anak adalah setengah dari hukuman orang dewasa.

Dan setiap anak pertumbuhannya berbeda-beda. Dilihat dari segi lingkungan

dan pergaulan anak tersebut. ada seorang anak yang cukup kasih sayangnya dan

ada pula anak tersebut tidak dapat kasih sayang baik dari keluarga maupun

lingkungannya. Maka hal ini akan menjadikan anak tersebut mencari

lingkungan yang nyaman baginya. Dan anak tersebut tidak bias membedakan

mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang buruk.

Begitupula kehidupan anak tersebut. jika tidak diperhatikan oleh

keluarganya maka anak tersebut bias terjerumus ke dalam tindak pidana

kejahatan baik itu pencurian maupun pembunuhan. Maka dalam hal ini

orang tua asuhnya sangat dibutuhkan supaya mendidik anak tersebut menjadi

anak yang cakap hukum. Misalnya: jika orang tua mendidik anak tersebut dengan

baik dan benar maka anak tersebut tidak akan terjerumus dalam tindak pidana.

B. Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak

tidak dijelaskan secara pasti, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara

para ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh mengenai

batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan

sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak.

Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hokum

Positif maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi

hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak

tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana

7Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. H. 4.

72

dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (mukallaf), dan

bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).8

Dalam Fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan

umur anak disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama’.

Para ulama’ fiqh berijma’, bahwa seorang anak bila telah berihtilammaka

dipandang baligh. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haidatau

kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat Al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 59:

ك یبین اللة لكم و ا ذ ا بلغ األ طفل منكم ا لحلم فلیستئذ نو ا كما ا ستئذ ن الذ ین قبلھم . كذ ل

59( ة علیم حكیم ء ا یتھ . والل

Artinya : “ Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka

hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka

meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59).9

Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum Positif, keduanya

sama mempunyai kesamaan tentang adanya aturan mengenai kemampuan

bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Islam aturan ini dituangkan dalam ayat-

ayat Al-Qur’an, sedangkan dalam hukum Positif dituangkan dalam Undang-

undang salah satunya adalah Undang-undang tentang Peradilan Anak.

Sedangkan aturan mengenai batasan anak antara hukum pidana Islam dengan

hukum Positif berbeda dengan kata lain, pertanggungjawaban anak dalam

hukum pidana Islam dengan hukum Positif juga.

berbeda terpaut adanya perbedaan siapa yang dikatakan anak dalam

hukum pidana Islam maupun hukum Positif. Dengan demikian antara hukum

pidana Islam dengan hukum Positif keduanya mempunyai kelebihan masing-

masing. Hukum pidana Islam lebih fleksibel dalam penentuan

pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban tidak ditentukan

dengan umur seseorang yang pasti tetapi pertanggungjawaban pidananya bersifat

keterkaitan antara baligh, mukallaf dan tamyiz. Sedangkan hukum Positif

8Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, ( Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992,) h. 86.

9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm 358

73

bersifat permanen terhadap umur tertentu antara 12 (dua belas) tahun

sampai 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

1. Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum Positif anak masih berpeluang untuk dipidana, tetapi dalam

proses peradilan maupun pidananya anak berhak mendapat perlakuan khusus, hal

ini juga termasuk dalam tindak pidana pencurian. Adapun ketentuan sanksi pidana

untuk anak menurut hukum Positif terutama yang terdapat pada ketentuan

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 pasal 28 terdiri

dari:

a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling

banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi

orang dewasa.

b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata

tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90

(Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4

(empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.10

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan

akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan

kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari

perbuatannya itu. Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban itu didasarkan

kepada tiga hal:

a. Adanya perbuatan yang dilarang

b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.11

10Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000.) H. 28.

11Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah,( Jakarta: Sinar Grafika, 2004,) H. 74.

74

Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapat pula

pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula

pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur,

orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena

dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Dan anak di bawah umur

(belum baligh) tidak dikenakan hukuman pokok, seperti halnya potong

tangan, tetapi tidak menuntut kemungkinan dilakukannya ta’ziratau pembinaan

atau dimaafkan begitu saja karena pada dasarnya seseorang yang belum

baligh belum dibebani hukum secara penuh.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban anak di bawah umur

yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan alternative

berupa pembinaan atau ta’zir yang berupa hukuman selain hukuman pokok

(potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau

dikembalikan keorang tua.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada

orang lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh Negara dalam bentuk

Undang-undang,

demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat

dikategorikan

sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur

oleh nash. Undang-undang maupun nashtersebut tidak mempunyai arti tanpa

adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan

tersebut.

Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau

sanksi.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum

pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas, karena menurut hukum

Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus

dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan

75

perbuatan melanggar hukum, maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman

dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang lain,

perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh Negara dalam bentuk Undang-

undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah

diatur oleh nash. Undang-undang maupun nashtersebut tidak mempunyai arti

tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi

peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman

hukuman atau sanksi.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum

pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas, karena menurut hukum

Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus

dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan

perbuatan melanggar hukum, maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman

dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana,

sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan

pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak

pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.12

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa

berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimahdapat dihukum apabila perbuatannya

dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus

mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat

dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam

hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Dan dikatakan bahwa

jarimahdapat dipersalahkan terhadap pelakunya, apabila pelaku tersebut sudah

berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut

terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.

12DR. Andi Hamzah, S.H. Asas-asas Hukum Pidana, ( Jakarta: Melton Putra, 1991)h.27.

76

Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa

yang dilalui hidupnya.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. Adanya nashyang melarang dan mengancam perbuatan itu

2. Adanya tingkah laku yang membentukjarimah

3. Si perbuat adalah mukallaf.13

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang

di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Seseorang yang

mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya suatu hal,

serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup

yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu dia telah dewasa menurut pendidikan

Islam.

Dari ketentuan di atas adalah ketentuan terhadap keadaan seseorang yang

dapat dipertanggungjawabkan sekaligus, apabiladia berbuat jarimah maka dia

dikenakan sanksi pidana. Konsep yang dikenakan oleh syari’at Islam tentang

pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik

meskipun telah lama, namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum

Positif. Menurut hukum Romawi yang mendasari hukum Bangsa Eropa

sebagai bentuk hukum Positif, menyatakan bahwa apabila anak-anak sudah

berumur 7 (tujuh) tahun maka dia dikenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan

menurut syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara,

yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradahdan ikhtiar).

13Alie, Yafie, dkk., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terjemahan dari “At-Tasyri’ AlJina’I Al-Islamiy Muqaronah Bil Qanunil Wad’iy” karya Abdul Qadir Audah, jilid 4, ( Bogor, KharismaIlmu, ) h. 255.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis membahas masalah di atas, akhirnya penulis

dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam hukum Positif, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Penuntut Umum yaitu Dan Hakim juga menimbang ketentuan pasal 24,

25, 26 KUHP, pasal 363 ayat (1) ayat ke-(3), ke –(4) KUHP, Atas Nama

Zulfikar alias Upi Bin Suhartono, telah terbukti bersalah dan mengakui

nya, dan dijatuhi Pidana Hukuman selama 5 Bulan 15 hari, menbebankan

Terdakwa menbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-. Dan dalam

hukum Islam melihat kepada Hukuman potongan karena anak ini telah

baligh.

2. Batasan usia anak di bawah umur dalam pandanagn Islam itu sendiri

melihat kepada baligh dan tumbuhnya anak tersebut, dan dalam hukum

positif itu sendiri bisa meliaht kepada Undang-Undang No.11 tahun 2012

tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang No. 23 tahun

2002 diperbaruhi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. UU No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan

3. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di

bawah umur dalam Menurut hukum Positif adalah anak masih

berpeluang untuk dipidana, tetapi dalam proses peradilan maupun

pidananya anak berhak mendapat perlakuan khusus, hal ini juga

termasuk dalam tindak pidana pencurian. Adapun ketentuan sanksi

pidana untuk anak menurut hukum Positif terutama yang terdapat

pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal

28 terdiri dari:

77

78

a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak

½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang

dewasa.

b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling

lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak

lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

menurut hukum pidana Islam adalah pengertian bahwa seseorang

bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sahdan

telah diatur oleh nash(syar’i). Jadi tidak ada suatu jarimah, kecuali

sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada

aturan yang mengikatnya. Para fuqahamerumuskan sebuah kaidah

yang berbunyi, sebelum adaketentuan nash, tidak ada hukum bagi

perbuatan orang-orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami

bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai jarimah,

kecuali bila ada nash yang jelas melarang perbuatan tersebut.

Apabila tidak ada nashseperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman

terhadap pelakunya. Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat

disimpulkan bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman,

kecuali dengan suatu nash.

B. Saran-saran

Delik pidana pencurian atau tindak pidana lain yangdilakukan anak di

bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baikhukum

pidana Islam maupun hukum Positif. Selain itu, perbuatan pencurian atau

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ini tidak dibenarkan adanya

pemberian sanksi yang melebihi batas dari sanksi yang seharusnya bagi

seorang anak di bawah umur. dalam hukum pidana Islam anak di bawah umur

tidak mendapatkan sanksi dengan ketentuan bahwa anak tersebut belum

baligh, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa anak juga akan

79

diberikan sanksi walaupun sanksi tersebut berupa ta’zir maupun pembinaan.

Oleh karena itu sangat diharapkanbagi setiap orang tua, agar membimbing

anaknya dan dapat menghindarkan anaknya dari perilaku melanggar

hukum. Dan bagi aparatur hukum, untuk selalu memproposionalkan hukum

anak di bawah umur sebagaimana Undang-undang yang mengaturnya,

baik itu dalam peradilan maupun proses pemidanaan. Hal ini merupakan

salah satu bentuk upaya menjadikan hukum yang berkeadilan bagi anak.

Selainitu, peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan

kedamaian masyarakat sangat diperlukan untukmenjaga agar tercapainya

keadilan dalam hukum agar bisa berjalan diseluruh lapisan masyarakat

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil’ Alamin, rasa Syukur Penulis panjatkan

kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan

kemurahan-Nya kepada hamba-Nya (Penulis), Penulis akhirnya dapat

menyelesaikan tugas akhir studinya. Penulis menyadari bahwa dalam hasil

karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik

dalam penyusunan, maupun penulisannya. Maka Penulis mengaharapkan

saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih baik. Akhirnya Penulis

mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, kedua

Orang Tua, Keluarga, dan Segenap Kerabat, para pimpinan dikalangan

fakultas Syari’ah, Dosen Pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan semua

pihak yang telah membantu skripsi ini. Semoga karya ini dapat

menjadikan manfaat baik bagi Penulis maupun orang lain. Mudah-

mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya

bagi kita semua amin.

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor : 402 / PID.SUS / 2013 / PN.TNG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

------Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana tindak pidana anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

terdakwa : -------------------

Nama Lengkap : ZULFIKAR Alias UPI Bin SUHARTONO ;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur/ Tgl. Lahir : 16 tahun / 13 Juli 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Oscar VI Rt.003/002 Kelurahan Bambu Apus,

Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SLTA Kelas 1 ;

(-). Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 03

Februari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama JON HENDRY, SH

& REKAN, Advokat dan Pengacara, pada Kantor LBH & LSM Pembela HAM Payung

Bangsa, beralamat di Komplek Pengayoman Eksekusi III Blok E.4/11 RT.01/13 Sukasari

Tangerang Banten, 15118, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan Penetapan No.402/

Pen/Pid.Sus/2013/PN.TNG tertanggal 13 Maret 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tangerang atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 -

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Alias UPI BIN SUHARTONO, bersalah

melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam surat

dakwaan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan

dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Tabung gas ukuran 3 kg, Monitor, CPU, Keyboard, helm, dikembalikan kepada

yang berhak yaitu saksi Ahmad Sumadji ;----------------------------------

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya

bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji

tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa

memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut,

selanjutnya Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Zulfikar Alias Upi Bin Suhartono bersama Fahril, Hendrik

dan Aris Trianto (masing-masing berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 24

Januari 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Januari di tahun 2013, bertempat di Perumahan Pamulang Permai I Blok A 19 RT.04/10

Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan, atau setidak-tidaknya pada

tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya, dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud akan memiliki

barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ykang dilakukan oleh dua orang

atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara

sebagai berikut :

2

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Pada awalnya Terdakwa bersama Fahril, Hendrik dan zulfikar Alias Upi (masing-

masing berkas perakra terpisah) sedang berjalan jalan untuk mencari sasaran,

sesampainya di jalan Perumahan Pamulang Permai Blok A 19 Pamulang Barat

Kec. Pamulang Tangerang melihta rumah dalam keadaan sepi, kemudian

Terdakwa berempat membagi tugas, Terdakwa bersama Hendrik (berkas terpisah)

menunggu diluar pagar, sedangkan Upi dan Fahril (masing-masing berkas

terpisah) masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara lompat pagar, kemudian

Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara terlebih dahulu melepas kaca nako,

dan pitnu terbuka setelah itu masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang

berupa CPU, Monitor Keyboard yang ada di ruang depan lalu Terdakwa bawa

dipindahkan kebelakang rumah dan setelah itu Terdakwa pergi kedapur dan

mengambil tabung gas yang berukuran 3 kg, selanjutnya disatukan menjadi satu

dengan CPU sebelum mengambil keyboard mengambil celana yang ada di ruang

kursi tamu ;

• Dompet yang ada dimeja lalu Terdakwa Kantongi lalu celana Terdakwa lempar

kedalam kardus yang sudah disiapkan oleh Fahril (berkas terpisah) masuk lagi

kedalam rumah dan setelah keluar membawa montir. Kemudian Fahril (berkas

terpisah) mengemas hasil pencurian kedalam kardus yaitu CPU, monitor, dan

celana setelah barang dikemas barang dikeluarkan oleh Fahril dan dari luar

diterima oleh Hendrik (berkas terpisah), mengangkat tabung gas yang kemudian

dari luar pagar tabung gas Aris terima, setelah tabung gas Aris terima kembali

kemudian Aris menyerahkan bungkusan plastic yang berisi pakaian saksi korban

kepada Terdakwa, baru setelah Terdakewa dan Fahril keluar pekarangan dengan

cara lompat pagar secara bergantian. Selanjutnya tabung gas Aris jual kepada

orang yang tidak dikenal seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Aris

mengambil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sisanya Terdakwa pakai jajan

bersama Fahril, Hendrik dan Terdakwa, sedangkan hasil penjualan computer Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dompet Terdakwa ambil uangnya

untuk keperluan sehari-hari ;

• Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya saksi Ahmad Sumadji

menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih

dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4

KUHP ;

- 3 -

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah

mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi,

yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah adalah sebagai

berikut :

1. Saksi AHMAD SUMADJI :

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;

• Bahwa keterangan yang pernah saksi terangkan di Polisi tersebut benar ;

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 04.30 WIB

bertempat di Perumahan Pamulang Permai I Blok A 19 RT.04/10 Kelurahan

Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Terdakwa telah

melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa CPU komputer

warna putih Pentium IV, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, Monitor LCD

merk Samsung 15 inch, 1 (satu) buah helm merk KYT, 1 (satu) buah celana

jeans warna biru, jaket katun lengan panjang dan ATM BCA milik saksi ;

2. Saksi HENDRIK Bin PI’IN :

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;

• Bahwa keterangan yang pernah saksi terangkan di Polisi tersebut benar ;

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 04.30 WIB

bertempat di Perumahan Pamulang Permai I Blok A 19 RT.04/10 Kelurahan

Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Terdakwa telah

melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa CPU komputer

warna putih Pentium IV, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, Monitor LCD

merk Samsung 15 inch, 1 (satu) buah helm merk KYT, 1 (satu) buah celana

jeans warna biru, jaket katun lengan panjang dan ATM BCA milik saksi

AHMAD SUMADJI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah

tersebut, Terdakwa atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak keberatan dan semua

keterangan saksi dibenarkannya ; -------------------------------

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

4

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi ;

• Bahwa keterangan yang pernah Terdakwa terangkan di Polisi tersebut benar ;

• Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

• Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut benar ;

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 04.30 WIB

bertempat di Perumahan Pamulang Permai I Blok A 19 RT.04/10 Kelurahan

Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Terdakwa telah

melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa CPU komputer

warna putih Pentium IV, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, Monitor LCD

merk Samsung 15 inch, 1 (satu) buah helm merk KYT, 1 (satu) buah celana

jeans warna biru, jaket katun lengan panjang dan ATM BCA milik saksi

AHMAD SUMADJI ;

• Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

• Barang siapa ;

• Mengambil sesuatu barang ;

• Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

• Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;

• Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 363

ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan

memberatkan“, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung,

Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan

- 5 -

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, maka

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya

pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka

berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap

dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa

dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa

dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang

meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

• Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk menjadi baik dan dapat berubah

tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,

statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan

dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

6

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, serta segala ketentuan dalam

KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin SUHARTONO telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam

keadaan memberatkan“ ;--------------------------------------------------------------

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin SUHARTONO

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

----------------------------------------------------------------------

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -------

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -------------------------------------------------

5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa : ----------------------------------------------

- Tabung gas ukuran 3 kg, Monitor, CPU, Keyboard, helm, dikembalikan kepada

yang berhak yaitu saksi Ahmad Sumadji ; ---------------------------------

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

( Dua ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 03 April 2013, oleh kami :

TOGA NAPITUPULU, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

oleh : J.C. ENDANG ARDATI, Panitera Pengganti, dihadapan INA MAMMU A, SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Terdakwa

dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,

J.C. ENDANG ARDATI

HAKIM TERSEBUT,

TOGA NAPITUPULU, SH.

- 7 -

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

8

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8