Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

(Indonesian Water Supply Association)

SEJARAH

• PERPAMSI didirikan 8 April 1972 pada

Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum (MA

PAM) I di Kopeng, Jawa Tengah

– Dibentuk oleh sekitar 50 pemimpin PDAM yang ada pada masa itu

– Asosiasi ini awalnya diberi nama Perserikatan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesi, sebelum diubah menjadi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BUMD; 401

UPT-BLU/D; 23PT; 16

Anggota Biasa 440 Penyelenggara

GOLD; 13PLATINU…

Anggota Luar Biasa 23 Perusahaan

Jumlah Anggota Biasa dan Luar Biasa (2020)Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sumber: Litbang PERPAMSI 2020 Platinum: Member 2 tahunan

Gold : Member 1 tahunan

808

2.6

74

2.0

31

1.9

68 2

.985

1.9

13

150 154

53

2818

3 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

< 10K 10K - 30K30K - 50K 50K -100K

100K -300K

> 300K

Ju

mla

h P

DA

M

Ju

mla

h P

ela

ng

gan

Th

ou

san

ds

Kelompok Pelanggan

JUMLAH PDAM DAN JUMLAH PELANGGAN

Jml. PLG Jml. PDAM

Sumber: Litbang PERPAMSI 2020Rata-rata penambahan sambungan

Periode 2013 – 2018 = 566.094 samb/tahun (5,6 % /thn)

9.548.330

12.378.798

13.380.180

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PERKEMBANGAN JUMLAH PELANGGAN BUMD AM

TARGET PENAMBAHAN SAMBUNGAN AIR MINUMRPJMN 2020 - 2024

12

.37

8.7

98

12

.87

8.7

98

13

.87

8.7

98

15

.37

8.7

98

17

.37

8.7

98

19

.87

8.7

98 500.000

1.000.0001.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ju

mla

h S

am

bu

ng

an

Awal Thn Tambahan

Sumber: Perpres 18/2020, Lampiran II

Cakupan Pelayanan Teknis & Administrasi

32,3%

27,4%

39,4%

40,6%

34,4%

42,9%

30,7%

23,1%

20,6%

28,1%

33,0%

27,8%

24,7%

22,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Sumatera

Jawa

Banustra

Kalimantan

Sulawesi

Maluku-Papua

Nasional

Administrasi Teknis

Laporan Kinerja BUMD Air Minum 2020, Dit AM-CK

MISI II

PERUSAHAAN

MISI I

PELAYANAN MASYARAKAT

PP 16/2005 …….. wajib memberikan jaminan pengaliran 24

jam per hari. (Pasal 10)

Permendagri 23/2006 Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum

harus terjangkau oleh daya beli masyarakat

pelanggan yang berpenghasilan sama dengan

Upah Minimum Provinsi. (Pasal 3)

PP 54 2017 (pasal 7 a,b) Manfaat Perekonomian daerah, Kemanfaatan

umum untuk pemenuhan hajat hidup

masyarakat

PP 16/2005 Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip

pemulihan biaya (Pasal 5)

Komponen biaya yang diperhi-tungkan dalam p

erhitungan tarif meliputi: ……..keuntungan yang

wajar (Pasal 60)

Permendagri 23/2006 Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasa

rkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesa

r 10% (Pasal 5)

Permendagri 23/2006

PP 54 2017 (pasal 7 c) Memperoleh laba/keuntungan

KEPUASAN PELANGGAN PERUMDA AIR MINUM

TUNTUTAN DARI 3K MENJADI Model 5K-TA

Kualitas

Kuantitas

Kontinuitas Keterjangkauan

Kemudahan pelayanan/

pembayaran

Tekanan air ke pelanggan

Aduan (kecepatan penanganan

aduan).

ACUAN SAK YANG

DIGUNAKAN PAM/

PDAM/PERUMDA

AIR MINUM

KEPMEN OTDA NO. 8 TAHUN 2000

Pedoman Akuntansi PDAM

SAK Umum

Sebelum tahun 2000

SAK ETAP

Diterbitkan 17 Juli tahun 2009

Berlaku efektif Januari 2011

Diterapkan lebih awal Januari 2010

SAK Entitas Privat (EP)

Disahkan IAI 30 Juni 2021

Berlaku efekti tahun 2025

Diizinkan Diterapkan Lebih awal

Mengganti SAK Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (ETAP)

.

HASIL PENILAIAN KINERJA PDAM

TAHUN 2017-2019

Ketegori 2017 2018 2019

Sehat 209 223 224

Kurang Sehat 103 99 102

Sakit 66 52 54

Jumlah 378 374 380

2017 2018 2019

209 223 224

103 99 10266 52 54

Sehat Kurang Sehat Sakit

Sumber :

Kinerja PDAM

2019 oleh BPPSPAM

TANTANGAN PENERAPAN SAK ENTITAS PRIVAT (SAK EP)

Ada beberapa permasalahan penerapan SAK ETAP, antara lain :1. Permasalahan Aset Tetap

- Belum mencerminkan nilai aset sekarang

- Penurunan nilai aset

- Pencatatan aset hibah dari pemerintah (dasar hukumnya)

2. Imbalan Pasca Kerja

3. Penyisihan Piutang

4. Bimtek penerapan SAK ETAP oleh PERPAMSI/PUPR/BPKP ke Perumda/

PDAM belum semuanya diterapkan, tetapi sudah ada SAK pengganti (SAK EP).

RENCANA LANGKAH ASOSIASI

01Sosialisasi Penerapan SAK EP (Kerjasama

PERPAMSI dengan IAI, BPKP, dan PUPR)

02Penyusunan Bahan/ Modul SAK EP untuk

PAM/PDAM/Perumda Air Minum

03Kerjasama dengan IAI/PUPR/PERPAMSI untuk

membuat program akuntansi khusus Perumda Air

Minum/PDAM yang berpedoman pada SAK EP

04 Bimtek dalam penerapan SAK EP

Thank you