LKPP LKPP Perpres No. 70 Tahun 2012 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Tahun 2012 tentang P P engadaan engadaan Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah
Jan 21, 2016
LKPPLKPP
Perpres No. 70 Tahun 2012Perpres No. 70 Tahun 2012tentangtentang
Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang tentang PPengadaan Barang/Jasa Pemerintahengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP
I.I. Latar BelakangLatar Belakang
II.II. MetodologiMetodologi
III.III. TujuanTujuan
IV.IV. PemberlakuanPemberlakuan
Daftar Isi :
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;
Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010.
I. Latar BelakangI. Latar Belakang
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011;
Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan e-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan;
Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol.
II. MetodologiII. Metodologi
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD;
Menghilangkan dan memperjelas multitafsir;
Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan.
III. TujuanIII. Tujuan
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan anggaranMempercepat pelaksanaan anggaran
1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan);
2. Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disyahkan: Menyediakan biaya pendukung Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan
setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain);
3. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan anggaranMempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)(Lanjutan)
4. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar;
5. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan;
6. Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya;
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan anggaranMempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)(Lanjutan)
7. Memperjelas persyaratan untuk Konsultan Internasional dengan menyesuaikan terhadap praktek bisnis di dunia internasional;
8. Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang.
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Menghilangkan dan memperjelasMenghilangkan dan memperjelas multitafsirmultitafsir
1. Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran;
2. Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP;
4. Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan metode dua tahap.
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
MMemperjelas emperjelas arah Reformasi Kebijakan arah Reformasi Kebijakan PengadaanPengadaan
1. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN);
2. Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing;
3. Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.
LKPPLKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
IVIV. . PemberlakuanPemberlakuan Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
(1 Agustus 2012).
Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010.
Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.
LKPP
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa