Lampiran Surat Nomor Targgal Nama Perusahaan Nama Kel. Hutan IUPHHK Luas Kabupaten / Provinsi HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN IUPHHK.HTI*) PERSYARATAN ADMINISTRASI BUKTT MINIMAL ADA /TIDAK ADA a) Permohonan IUPHHK-HTI Ditujukan Ke Menteri dengan tembusan : 1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan 2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 3. Gubernur 4. Bupati/Walikota 5. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan b) Akte pendirian Koperasi / Badan Usaha Berbentuk PT beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi bennrenang c) Surat Izin Usaha dari Instansi yang Benruenang Copy SIUP d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Copy yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan e) Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Surat pernyataan di atas materai yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Notaris f) Rencana Lokasi yang Dimohon yang Dibuat oleh Pemohon Dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 ha atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 Ha s) Rekomendasi Gubernur Rekomendasi Bupati Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota Analisa fungsi kawasan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BPKH Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000 dengan didasarkan pada : a. Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bahwa areal yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain. b. Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BPKH yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai Kepmenhut tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial. h) Proposal Teknis a, Kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan. b. Usulan teknis kegiatan,usaha yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, " pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan *) Berdasarkan Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010