permenlh no. 5 tahun 2014

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DALAM PERMEN LH NOMOR 5 TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : IIM IBRAHIM

Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 69 ayat 1 huruf a :

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 20 ayat 3 :

Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup

b. Mendapat izin

Pencemaran Air

5

Pengertian : EFFLUENT DAN STREAM

(Air limbah, BMAL, BMA)

Plant

STREAM sungai

IPAL

non point source

non point source

EFFLUENT

BMAL : COD 150 mg/L

BMA ( kelas 1) : COD 10 mg/L

Mixing

zone

DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

• Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

• Peraturan Menteri LH nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

• Permen LH No 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah

• Perda Provinsi tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001

• Pasal 37

“Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.”

• Pasal 40 ayat 1

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”

Izin

Jenis Izin :

1. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air

2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut

3. Izin Pemanfaatan Air Limbah

4. Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri Migas

Semua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya

PERSYARATAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

a. kewajiban untuk mengolah limbah;

b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;

c. persyaratan cara pembuangan air limbah;

d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan

g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;

h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dan upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;

i. kewajiban melakukan suatu swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

(Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001)

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

PENANGGUNG

JAWAB USAHA

DAN ATAU

KEGIATAN

BUPATI/

WALIKOTA

KAJIAN

AMDAL/

UKL-UPL

DITOLAK DIIZINKAN

KEGIATAN

PEMBUANGAN

AIR LIMBAH

PERSYARATAN

IZIN & BMAL

PENGAWASAN

PPLH

Perbaikan

- ReLokasi –

daya tampung

tak memadai

Pemanfaatan Air Limbah (Kep. MENLH 28 & 29/2003)

Areal seluas 10 – 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah. Membuat sumur pantau

Persyaratan teknis LA :

Melakukan pengkajian tentang pengaruh pemanfaatan terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat

BOD air limbah < 5000 mg/liter pH air limbah berkisar antara 6-9 Dilakukan di lahan selain: Lahan gambut Lahan berpermeabilitas > 15 cm/jam atau < 1,5

cm/jam Lahan yang kedalaman air tanahnya < 2 meter

Baku Mutu Air Limbah

Permen LH No 5 Tahun 2014 :

Tujuan :

Memberikan acuan mengenai Baku Mutu Air Limbah kepada Gubernur dan penyusun Amdal, UKL/UPL atau penyusun kajian pembuangan air limbah yang lebih spesifik dan atau lebih ketat

Dasar Penetapan :

1. Kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum digunakan

2. Daya tampung lingkungan di wilayah usaha dan atau kegiatan

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BAKU MUTU AIR LIMBAHNYA DIATUR DALAM PERMENLH NO 05 TAHUN 2014

1. Industri Pelapisan logam dan Galvanis

2. Industri Penyamakan Kulit

3. Industri Minyak Sawit

4. Industri Karet

5. Industri Tapioka

6. Industri Monosodium Glutamat dan Inosin Monofosfat

7. Industri Kayu Lapis

8. Industri Pengolahan Susu


9. Industri Minuman Ringan

10. Industri Sabun, Detergen dan Produk-Produk minyak Nabati

11. Industri Bir

12. Industri Baterai Timbal Asam

13. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan/atau Sayuran

14. Industri Pengolahan Hasil Perikanan

15. Industri Pengolahan Hasil Rumput Laut

16. Industri Pengolahan Kelapa


17. Industri Pengolahan Daging

18. Industri Pengolahan Kedelai

19. Industri Pengolahan Obat Tradisional atau Jamu

20. Industri Peternakan Sapi dan Babi

21. Industri Minyak Goreng dengan Proses Basah dan/atau Kering

22. Industri Gula

23. Industri Rokok dan/atau Cerutu

24. Industri Elektronika


25. Industri Pengolahan Kopi

26. Industri Gula Rafinasi

27. Industri Petrokimia Hulu

28. Industri Rayon

29. Industri Keramik

30. Industri Asam Tereftalat

31. Industri Oleokimia Dasar

32. Industri Soda Kostik/Klor


33. Industri Pulp dan Kertas

34. Industri Ethanol

35. Industri Baterai Kering

36. Industri Cat

37. Industri Farmasi

38. Industri Pestisida

39. Industri Pupuk

40. Industri Tekstil


41. Perhotelan

42. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

43. Rumah Pemotongn Hewan

44.

Domestik :

a. Kawasan Pemukiman, Kawasan Perkantoran, Kawasan

Perniagaan dan apartemen;

b. Rumah Makan dengan Luas Bangunan Lebih dari 1000 m3

c. Asrama yang berpenghuni 100 orang atau lebih

PERATURAN YANG DICABUT DENGAN KEPMEN LH NO. 5 TAHUN 2014

1 KepMenLH No. 51 Tahun 1995 BMLC Kegiatan Industri

2 KepMenLH No. 52 Tahun 1995 BM Limbah Cair Perhotelan

3 KepMenLH No. 58 Tahun 1995 BM Limbah Cair Rumah Sakit

4 KepMen LH No. 09 tahun 2007 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Rayon

5 Permen LH Nomor 122 Tahun 2004 Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk

6 Permen LH No. 02 Tahun 2006 BMAL Bagi Usaha dan atau Kegiatan Rumah Potong Hewan

7 PERMEN LH NOMOR 05 TAHUN 2007

BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Buah dan sayuran

8 PERMEN LH NOMOR 06 TAHUN2007

BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Perikanan


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid Dan Poly Ethylene Terephthalate


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut

PERATURAN YANG DICABUT OLEH KEPMEN LH 5/2014

PERMEN LH NOMOR 13 TAHUN 2008 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa

15 PERMEN LH NOMOR 14 TAHUN 2008 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Daging

16 PERMEN LH NOMOR 15 TAHUN 2008 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai

17 PERMEN LH NOMOR 16 TAHUN 2008 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Keramik

18 PERMEN LH NOMOR 09 TAHUN 2009 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu

19 PERMEN LH NOMOR 11 TAHUN 2009 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi

PERMEN LH NOMOR 04 TAHUN 2010 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Goreng

21 PERMEN LH NOMOR 05 TAHUN 2010 BMAL Bagi Industri Gula

22 PERMEN LH NOMOR 06 TAHUN 2010 BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Rokok dan/atau Cerutu

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Menjamin tidak terlampaui berdasarkan peruntukkannya akibat

pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

Melakukan kajian ilmiah yang memuat:

a. Perhitungan daya tampung media air

b. Parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah

c. Karakteristik Air Limbah yang dibuang

d. Karakteristik Usaha dan/atau Kegiatan

e. Dampak Pembuangan

f. Peraturan perundng-undangan terkait dengan baku mutu air

limbah

g. Rekomendasi baku mutu air limbah baru

Pelaksanaan kajian ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5

tahun

Jika hasil kajian menunjukkan baku mutu air limbah yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri ini menyebabkan :

- daya dukung dan daya tampung beban pencemaran belum terlampaui,

Gubernur menetapkan nilai Baku mutu air limbah sama dengan

Peraturan Menteri ini

- daya dukung dan daya tampung beban pencemaran telah

terlampaui Gubernur wajib menetapkan nilai baku mutu air limbah yang

lebih spesifik dan/atau lebih ketat dari baku mutu air limbah dalam

Peraturan Mentri ini

GUBERNUR

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN(DTBP)

Melaksanakan penetapan DTBP sesuai kewenangannya secara berkala

sekali dalam 5 tahun;

Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditetapkan DTBP-nya;

Bupati/walikota wajib menolak permohonan izin apabila berdasarkan;

analisis menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan menjadi faktor

dilampauinya DTBP;

Bupati/walikota melaporkan penetapan DTBP kepada Gubernur;

Gubernur melaporkan penetapan DTBP kepada Menteri.

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

Harus memperhitungkan: hidrologi dan morfologi termasuk status

mutu/tropik, baku mutu air untuk sungai, baku mutu air dan kriteria status

tropik untuk waduk dan danau, beban pencemaran;

Harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemaran air dari

masing-masing sumber;

Menjadi dasar dalam penetapan izin lokasi, izin lingkungan, baku mutu air

limbah (BMAL), kebijakan pengendalian pencemaran air, penetapan

rencana tata ruang, dan penentuan mutu air sasaran.

Penetapan DTBP

Penetapan prioritas badan air yang akan ditetapkan DTPB-nya: status mutu

air dan/atau status tropik air, sumber pencemar air dari hasil inventarisasi

dan identifikasi sumber pencemar air, pemanfaatan air baku untuk air

minum.

Penetapan Prioritas Sumber Air

Bupati/Walikota menggunakan baku mutu air limbah

yang ditetapkan oleh Gubernur dalam menerbitkan izin

pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh

baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian

dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah

ke sumber air

Jika Gubernur belum melakukan kajian ilmiah dan/atau

menetapkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik

dan/atau lebih ketat, Bupati/Walikota dalam menerbitkan

izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib

menggunakan baku mutu yang lebih ketat yang

diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan atau

kajian pembuangan air limbah ke sumber air

KE SUMBER AIR

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KE LAUT Menteri dalam menerbitkan izin pembuangan air

limbah ke laut wajib menggunakan baku mutu air

limbah yang diperoleh dari hasil kajian dokumen

lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke

laut

LAMPIRAN PERMENLH NO 05 TAHUN 2014

LAMPIRAN TENTANG

XIII bagian A Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang melakukan satu jenis kegiatan

XIII bagian B Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang melakukan kegiatan pengolahan gabungan

XIII bagian C

Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang pengolahan air limbahnya terpusat di kawasan industri

XIV bagian A Industri pengolahan hasil perikanan yang melakukan satu jenis kegiatan pengolahan

XIV bagian B Industri pengolahan hasil perikanan yang melakukan kegiatan pengolahan gabungan

XIV bagian C Industri pengolahan perikanan yang pengolahan air limbahnya terpusat di kawasan industri

XXII bagian A Industri gula dengan kapasitas produksi kurang dari 2500 ton tebu per hari

XXII bagian B

Industri gula dengan kapasitas produksi kurang dari 2500 sampai dengan 10.000 ton tebu per hari

LAMPIRAN PERMENLH NO 05 TAHUN 2014

LAMPIRAN TENTANG

XXII bagian C Industri gula dengan kapasitas produksi lebih dari 10.000 ton tebu per hari

XXIII bagian A

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer basah dan proses sekunder termasuk yg hanya berasal dari proses primer basah

XXIII bagian B

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer basah dan proses sekunder termasuk yg hanya berasal dari proses primer basah dengan air limbah domestik

XXIII bagian C

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer kering dan/atau proses sekunder, termasuk industri rokok dan/atau cerutu tanpa cengkeh

XXIII bagian D

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer kering dan/atau proses sekunder, termasuk industri rokok dan/atau cerutu tanpa cengkeh dengan air limbah domestik

XLIV bagian A Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengolahan limbah domestik

XLIV bagian B Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

Pasal 14 Ayat (1)

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14 Ayat (2)

Baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan:

a. jika air limbah yang dibuang ke badan air penerima sungai kelas I maka usaha dan/atau kegiatan tersebut mengikuti baku mutu air limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BELUM MEMILIKI BAKU MUTU

Pasal 14 Ayat (2)

b. jika kandungan BOD kurang dari 1.500 ppm (seribu lima ratus parts per million) dan COD kurang dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum dilakukan pengolahan, maka diberlakukan baku mutu air limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII, walaupun badan air penerimanya bukan sungai kelas I

c. jika kandungan BOD lebih dari 1.500 (seribu lima ratus parts per million) dan/atau COD lebih dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum dilakukan pengolahan, dan badan air penerimanya bukan sungai kelas I maka diberlakukan baku mutu air limbah golongan II dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII.

PARAMETER PENCEMAR

Parameter Satuan

PERMEN LH NO. 5 TAHUN 2014

I II

Temperatur oC 38 40

Zat padat larut (TDS) mg/L 2000 4000

Zat padat suspensi (TSS) mg/L 200 400

pH 6,0-9,0 6,0-9,0

Besi terlarut (Fe) mg/L 5 10

Mangan terlarut (Mn) mg/L 2 5

Barium (Ba) mg/L 2 3

Tembaga (Cu) mg/L 2 3

Seng (Zn) mg/L 5 10

Krom Heksavalen (Cr6+) mg/L 0,1 0,5

Krom Total (Cr) mg/L 0,5 1

Cadmium (Cd) mg/L 0,05 0,1

Air Raksa (Hg) mg/L 0,002 0,005

PARAMETER PENCEMAR

Parameter Satuan

PERMEN LH NO. 5 TAHUN 2014

I II

Timbal (Pb) mg/L 0,1 1 Stanum mg/L 2 3

Arsen mg/L 0,1 0,5

Selenum mg/L 0,05 0,5

Nikel (Ni) mg/L 0,2 0,5

Kobalt (Co) mg/L 0,4 0,6

Sianida (CN) mg/L 0,05 0,5

Sulfida (H2S) mg/L 0,05 0,1

Fluorida (F) mg/L 2 3

Klorin bebas (Cl2) mg/L 1 2

Amonia Nitrogen (NH3-N) mg/L 5 10

Nitrit (NO2-N) mg/L 1 3

PENGURANGAN PEMERIKSAAN PARAMETER

Yang sudah beroperasi: a. Konsentrasi pencemar dalam aliran IPAL selalu lebih kecil dari 25 % dan/atau selalu

lebih kecil dari 75% untuk aliran masuk IPAL b. Melakukan analisa parameter air limbah pada huruf a paling sedikit 10 kali

berurutan dan seluruh data paling lama 5 tahun Yang belum beroperasi: a. Telah melakukan kajian air limbah untuk penentuan golongan penggunaan b. Melakukan kajian untuk menentukan parameter kunci meliputi:

- Bahan baku yang digunakan - Proses yang terjadi - Produk yang dihasilkan - Identifikasi setiap senyawa yang terkandung

c. Konsentrasi pencemar dalam aliran keluaran IPAL selalu lebih kecil dari 25% dan/atau selalu lebih kecil dari 75% untuk aliran yang masuk ke IPAL

d. Kajian huruf b dilakukan terhadap seluruh parameter sebanyak 5 kali berturut-turut dg rentang paling cepat 1 minggu dlm waktu paling lama 1 tahun

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

• Melakukan pemantauan paling sedikit 1 kali setiap bulan

• Melaporkan hasil pemantauan sekurang kurangnya 3 bulan sekali kepada penerbit izin dengan tembusan Menteri dan Gubernur

• Laporan memuat :

1. Debit air limbah harian

2. Bahan baku dan/atau produksi senyatanya

3. Kadar parameter baku mutu limbah cair

4. Penghitungan beban air limbah

IIM IBRAHIM Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Mobile : 0818562496

email : [email protected]

permenlh no. 5 tahun 2014

Documents