MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK,Oll/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . . ' : a. bahwa berdasarkan Amandemen Kelima Harmonized System (HS) dan Revisi Kedua ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang nasional, perlu dilakukan perubahan · terhadap sistem klasifikasi barang yang akan mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012; b. bahwa sehubungan dengan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali pembebanan tarif bea masuk atas barang impor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang . Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK,Oll/2011
TENTANG
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . . '
: a. bahwa berdasarkan Amandemen Kelima Harmonized System (HS) dan Revisi Kedua ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang nasional, perlu dilakukan perubahan · terhadap sistem klasifikasi barang yang akan mulai diberlakt~kan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang . Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang International Convention on the Harmonized Description and Coding System beserta
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.·
Pasal 1
Menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang meliputi:
1. Ketentuan umum untuk menginterpretasi Harmonized System sebagaimana tercantum dalam Lampiran ~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. Catatan bagian, catatan sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak Menteri ini;
bab, dan catatan subpos dalam Lampiran II yang terpisahkan dari Peraturan
3. Struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal2
Struktur klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a. po$/ sub pos dan uraian barang pada tingkat 4 (em pat) digit dan 6 (enam) digit yang merupakan teks dari
. Harmonized System (HS) yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO);
b .. pos/ sub pos dan uraian barang pada tingkat 8 (delapan) digit yang merupakan teks dari ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN);
c. posjsub pos dan uraian barang pada tingkat 10 (sepuluh) digit yang merupakan pos tarif nasional; dan
I / ,, ... \
l·Jl. i·J! [- f<l f":.[ \ IPJ·i(-,/'J,I
i,'U'Ii'!lll', li'llli'i,ll ';It
- 3 -
d, , pos/sub pos dan uraian barang pada Bab 98 Lampiran III Peraturan Menteri ini yang seh:iruhnya merupakan pos tarif nasionaL
Pasal3
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
Pasal4
Ketentuan mengenai sistem k1asifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi sistem klasifikasi barang sebagaimana digunakan dalam ketentuan di bidang tarif dan non tarif, termasuk bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, fiskal, perdagangan, industri, dan investasL
Pasal5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulaiberlaku:
a. Petaturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang tetah beberapa kali diubah dengan:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2010;
4. Peraturan MenteriKeuangan Nomor 241/PMK.011/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80fPMK.011/2011;
8., Per~turan Menteri Keuangan Nomor 90fPMK.011/2011;
9, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011;
·~.···· • / \
i•.IU•II L hi IIHii\loi( •I\[ I Hl l-'UCI !!;: ll·li J()i ll ',1,.\
- 4 -
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2007 ten tang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Di Bawah Air;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.Oll/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu;
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea N):asuk Atas Impor Produk Olahan Tembakau;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea ·Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.Oll/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor ProdukProduk Susu Tertentu;
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.Oll/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas lmpor Gula sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2009; dan
J. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.011/2010 tenta)lg Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk
. Produk Minuman Yang Mengandung Eti! Alkohol Tertentu,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal6
Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
MENTER/ 1\EUANGAN REPUOUIC IN!JONEBI/\
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2011
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 20 II
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 827 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
ENTERIAN
LAMPIRANI PERATURM f:d:ENTERI KEUANOAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR Z 1 j /PMK.OII/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK A1NJ BARANG IMPOR.
Ml ~1"1 L 1!1 1\LUP,I\IC'fllll 1-"CI'U[JLII\ lbiLJCli~[SI/\
Ketentuan Umum Untuk Menglnterpretasl Hannonlzed System
Klaslflkasl barang dalam Nomenklatur dllakukan menurut prtnslp bertkut lnl:
1. Judul dari Baglan, Bab dan Sub-bab dlmaksudkan hanya unluk
mempermudah referensl saja; untuk keperiuan hukum, klaslflkasl harus
dltenlukan berdasarkan urelan yang terdapat dalam pos dan barbagai
Catamn Baglan atau Bab yang berkaltan serta berdasarkan ketentuan
ber1kut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menenb.lkan lain.
2. (a) Setiap referensi unb.lk suatu bareng dalam suabJ pos harus
dianggap mellputl juga referensl untuk barang tersebut dalam
kaadaan tldak lengkap atau belum rampung, asalkan pads saat
dlajukan, bareng yang tidak lengkap atau belum rempung
tsrsebut mempunyal karakter utama dari barang itu dalam
keadaan lengkap alau rampung. Relerensl lnl horus dlanggap
jiJga mellpuU referensi untuk barang tersebut dalam keadaan
lengkap atau rampung (atau berdasarkan Ketentuan · ini dapat
dlgolongkan sebagai lengkap alau rempung) yang dlajukan dalam
keadaan belum dlreklt atau terbongkar.
(b) Setiap referensi untuk suatu bahan a tau zat dalam suatu pos,
harus dianggap juga meliputl referenst untuk campuran atau
komblnasl darl bahan atau zat ltu dengan bahan atau zat lain.
Setlap referensl untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus
dianggap juga mellputi referensl untuk barang yang sebaglan atau
seluruhnya terdirl dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri
Jebih dari salu jenls bahan alau zat harus dlklaslflkaslkan sesual
dengan prinslp darl ketentuan 3.
3. Apablla dengan menerapkan Ketenluan 2 (b) alau unluk barbagal
alasan lain, barang yang dengan pertimbengan awal dapat
dlklaslflkaslkan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya horus
diberlakukan sebagal berikut:
(a) Pos yang memberikan uralan yang paling spesiflk, harus leblh
diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang leblh umum.
Namun demikian, apablla dua pos atau leblh yang masing-masing
pos · hanya merujuk kepada baglan dari bahan atau zat yang
terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau
hanya merujuk kepada baglan dart barang dalam set yang
dlslapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus
dlanggap setara sepanjang berkaitan dengan bareng tersebut,
9t'alaupun selah satu deli pos tersebut membelikan uralan barang
yang leblh lengkap atau leblh tepa!.
(b) Barang campuran dan barang· komposisi yang terdlri dari bahan
yang berbeda atau dlbuat dari komponen yang berbeda, serta
barang yang dislapkan dalam set untuk penjualan eceren yang
:ldak dapat dlklaslflkasikan berdasarkan referensl 3 (a), harus
dlklasiflkaslkan berdasarkan bahan atau komponen yang
'1l&mberlkan karakter utama barang tersebut, sepanjang krlteria
,nl dapat diterapkan.
Genaral Rules For Tho Interpretation OfThe Hannonlzad System
Classification of goods In lhe Nomenclature shall be govemed by lhe
following principles:
1. The tltles of Sectlons, Chapter.; and sub.Chapte111 are provided for
ease of reference only; for legal purposes, classification shall be
determined according to the terms of the headings and any relative
Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes
do not otherwise require, according to the following provisions.
2. (a) Any reference to a heading to an article shall be taken to Include
a reference to that article Incomplete or unfinished, provided
that, as presented, the incomplete or unfinished article has the
essential character of lhe complete or flnlshed article. It shell
also be taken to Include a reference to that article complete or
flnlshed (or falling to be classified as complete or flnlshed by
virtue of this Rule), presented unassembled or disassembled.
(b) Any reference In a heading to a material or substance shall be
taken to Include a reference to mixtures or combinations of
that material or substance with other materials or substances.
Any reference to goods of a given material or substance shall be
taken to Include a reference ID goods conslstlng wholly or partly
of such material or substance. The classification of goods
consisting of more than one material or substance shall be
according to lhe principles of Rule 3.
3. When by appllcaUon of Rule 2 (b) or for any olher reason, goods
are, prima facie, classtflable under two or more headings,
classlflcatlon shall ba effected as follows:
(a) The heading which provides lhe most specific description shall be
preferred to headings providing a more general description.
However, when two or more headings each refer to part only of
the materials or substances contained In mixed or composite
goods or to part only of the items in a set put up for retail sale,
those headings are to be regarded as equally specific In relation
to those goods, even if one of them gives a more complete or
precise description of the goods.
(b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or
made up of different components, and goods put up In sets
for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a),
shall be classified as if they consisted of the material or
component which gives them their essential character, Insofar
as this criterion in applicable.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
:c) Apablla barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi
3 (a) atau 3 (b), maka b~rang tersebut harus diklasifikasikan dalam
pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara
pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara.
-2-
(c) When goods cannot be classified by reference to 3 (a) or 3 (b),
they shall be classified under the heading which occurs last in
numerical order among those which equally merit consideration.
4. B3rang yang tldak dapat tliklasifikasikan berdasarkan Ketentuan dl 4. Goods which cannot be classified In accordance with the above
3tas, harus diklasifikasikan dalam pas yang sesuai untuk barang yang Rules shall be classified under the heading appropriate to the goods
;:,aling menyerupai. to which they are most akin.
5. Sebagai tambahan aturan di atas, Ketentuan berikut ini harus
jiberlakukan terhadap barang tersebut di bawah inl:
(a) Tas kamera, tas instrumen muslk, kopor senapan, tas instrumen
gambar, kotak kalung dan kemasan semacam itu, dibentuk
secara khusus atau pas untuk menylmpan barang atau
perangkat barang tertentu, cocok untuk penggunaan jangka
panjang dan diajukan bersama dengan barangnya, harus
diklasifikasikan menurut barangnya, apabila kemasan tersebut
memang biasa dljual dengan barang tersebut. Namun demikian,
ketentuan ini tldak berlaku untuk kemasan yang memberikan
seluruh karakter utamanya.
{1::) Berdasarkan aturan dari Ketentuan 5 (a) di atas, bahan
pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan
bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut
barangnya, apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut
memang biasa digunakan untuk membungkus barang tersebut.
Namun demikian, Ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan
atau kemasan pembungkus tersebu_t secara nyata cocok untuk
digunakan berulang-ulang.
6. Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu
p·JS harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan
Catalan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di ataS dengan
pe,yesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang
setara yang dapat diperbandlngkan. Kecuali apabila konteksnya
menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga
Catalan Bagian dan Catalan Bab bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya I<EP ALA BIRO UMUM
5. In addition to the foregoing provisions, the following Rules shall
apply In respect of the goods referred to therein:
(a) Camera cases, musical Instrument cases, gun cases, drawing
instrument cases, necklace cases and similar containers,
specially shaped or fitted to contain a specific article or set of
articles, suitable for long-term use and presented with the
articles for which they are intended, shall be classified with such
articles when of a kind normally sold therewith. This Rule does
not, however, apply to containers which give the whole its
essential character.
(b) Subject _to the provisions of Rule 5 (a) above, packing
materials and packing containers presented with the goods
therein shall be classified with the goods if they are of a kind
normally used for packing such goods. However, this provision
Is not binding when such packing materials or packing
containers are clearly suitable for repetitive use.
6. For legal purposes, the classification of goods in the
subheadings of a heading shall be determined according to the terms
of those subheadings and any related Subheading Notes and,
mutatis mutandis, to the above Rules, on the understanding that
only subheadings at the same level are comparable. For the
purposes of this Rule the relative Section and Chapter Notes also
apply, unless the context otherwise requires.
MENTERI KBUANGAN,
ttd,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
u.MPIRAN II PERATU~l~NTERI KEUANOAN REPUBUK INDONESIA NOMOR L. .:l /PMK.Oll/2011 TENTANQ PENETAPAN S!STEM KLAS!FlKASl BARANO DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.