Permenkes No

8/18/2019 Permenkes No

1/21

PERMENKES No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan

Izin Kerja enaga Ke!ar"asian

#$# I

KEEN%$N %M%M

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat,

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri

atas Apoteker dan Tenaga Teknis efarmasian.

!. Apoteker adalah "arjana #armasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah

mengu$apkan sumpah jabatan Apoteker.

%. Tenaga Teknis efarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan

pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas "arjana #armasi, Ahli Madya #armasi, Analis

#armasi dan Tenaga Menengah #armasi&Asisten Apoteker.

'. "ertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang

Apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan&praktik profesinya di seluruh (ndonesia

setelah lulus uji kompetensi.

). *egistrasi adalah pen$atatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki

sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui se$ara hukum

untuk menjalankan pekerjaan&praktik profesinya.


2/21

+. *egistrasi ulang adalah pen$atatan ulang terhadap tenaga kefarmasian yang telah

diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

. "urat Tanda *egistrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat "T*A adalah bukti tertulis

yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.

-. "urat Tanda *egistrasi Apoteker husus, yang selanjutnya disingkat "T*A husus

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker arga negara asing

lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di (ndonesia.

1/. "urat Tanda *egistrasi Tenaga Teknis efarmasian, yang selanjutnya disingkat "T*TT

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis efarmasian

yang telah diregistrasi.

11. "urat (0in Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat "(PA adalah surat i0in yang

diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas

pelayanan kefarmasian.

12. "urat (0in erja Apoteker, yang selanjutnya disebut "(A adalah surat i0in praktik yang

diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada

fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.

1!. "urat (0in erja Tenaga Teknis efarmasian, yang selanjutnya disebut "(TT adalah

surat i0in praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis efarmasian untuk dapat

melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

1%. omite #armasi asional, yang selanjutnya disingkat # adalah lembaga yang

dibentuk oleh Menteri esehatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu Apoteker dan

Tenaga Teknis efarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas

kefarmasian.

1'. rganisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di (ndonesia.


3/21

1). Direktur 3enderal adalah Direktur 3enderal pada ementerian esehatan yang tugas dan

tanggung jaabnya di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

1+. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

kesehatan.

#$# II

RE&ISR$SI

#agian Kesat'

%"'"

Pasal 2

1. "etiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian ajib memiliki surat

tanda registrasi.

2. "urat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 415 berupa:

a. "T*A bagi Apoteker6 dan

b. "T*TT bagi Tenaga Teknis efarmasian.

Pasal !

1. "T*A dan "T*TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri.

2. Menteri mendelegasikan pemberian:

a. "T*A kepada #6 dan

b. "T*TT kepada epala Dinas esehatan Pro7insi.

Pasal %


4/21

1. Apoteker arga negara asing lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan

kefarmasian di (ndonesia dalam rangka alih teknologi atau bakti sosial harus memiliki

"T*A husus.

2. "T*A khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 415 dikeluarkan oleh # untuk jangka

aktu kurang dari 1 4satu5 tahun.

!. 8ntuk dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian, Apoteker yang telah memiliki "T*A

husus tidak memerlukan "(PA atau "(A, tetapi ajib melapor kepada epala Dinas

esehatan abupaten&ota.

Pasal '

1. Apoteker lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di (ndonesia

harus melakukan adaptasi pendidikan.

2. Adaptasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 415 dilakukan pada institusi

pendidikan Apoteker yang terakreditasi.

!. etentuan lebih lanjut mengenai adaptasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

415 dan ayat 425 diatur oleh Menteri.

Pasal )

"T*A dan "T*TT berlaku selama ' 4lima5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama

memenuhi persyaratan.

#agian Ke('a

Pers)aratan Registrasi

Pasal +

1. 8ntuk memperoleh "T*A, Apoteker harus memenuhi persyaratan:


5/21

a. memiliki ija0ah Apoteker6

b. memiliki sertifikat kompetensi profesi6

$. memiliki surat pernyataan telah mengu$apkan sumpah&janji Apoteker6

d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat

i0in praktik6 dan

e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

2. "elain memenuhi pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 415 bagi Apoteker lulusan

luar negeri harus memenuhi:

a. memiliki surat keterangan telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker dari

institusi pendidikan yang terakreditasi6 dan

b. memiliki surat i0in tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang9undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian bagi Apoteker

arga egara asing.

Pasal

8ntuk memperoleh "T*TT, Tenaga Teknis efarmasian harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ija0ah sesuai dengan pendidikannya6

b. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat i0in

praktik6

$. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki "T*A,

atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga

Teknis efarmasian6 dan

d. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.


6/21

#agian Ketiga

Serti!ikat Ko"*etensi Pro!esi

Pasal -

1. "ertifikat kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 415 huruf b

dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi.

2. "ertifikat kompetensi profesi berlaku selama ' 4lima5 tahun dan dapat dilakukan uji

kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya.

Pasal 1/

1. agi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi

dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi se$ara langsung.

2. Permohonan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 415 diajukan oleh

perguruan tinggi se$ara kolektif 1 4satu5 bulan sebelum pelantikan dan pengu$apan

sumpah Apoteker baru.

!. rganisasi profesi harus memberitahukan kepada # mengenai sertifikat kompetensi

yang dikeluarkan paling lama 2 4dua5 minggu sebelum pelantikan dan pengu$apan

sumpah Apoteker.

Pasal 11

1. 8ji kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi melalui pembobotan "atuan redit

Profesi 4"P5.

2. Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh #.

#agian Kee"*at

ata +ara Me"*eroe- S'rat an(a Registrasi


7/21

Pasal 12

1. 8ntuk memperoleh "T*A, Apoteker mengajukan permohonan kepada # dengan

menggunakan $ontoh sebagaimana ter$antum dalam #ormulir 1 terlampir.

2. "urat permohonan "T*A harus melampirkan:

a. fotokopi ija0ah Apoteker6

b. fotokopi surat sumpah&janji Apoteker6

$. fotokopi sertifikat kompetensi profesi yang masih berlaku6

d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat i0in

praktik6

e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi6 dan

f. pas foto terbaru berarna ukuran % ; ) $m sebanyak 2 4dua5 lembar dan ukuran 2

; ! $m sebanyak 2 4dua5 lembar.

!. Permohonan "T*A dapat diajukan dengan menggunakan teknologi informatika atause$ara online melalui website #.

%. # harus menerbitkan "T*A paling lama 1/ 4sepuluh5 hari kerja sejak surat

permohonan diterima dan dinyatakan lengkap menggunakan $ontoh sebagaimana

ter$antum dalam #ormulir 2 terlampir.

Pasal 1!

1. agi Apoteker yang baru lulus pendidikan dapat memperoleh "T*A se$ara langsung.

2. Permohonan "T*A sebagaimana dimaksud pada ayat 415 diajukan oleh perguruan tinggi

se$ara kolektif setelah memperoleh sertifikat kompetensi profesi 2 4dua5 minggu sebelum


8/21

pelantikan dan pengu$apan sumpah Apoteker baru dengan menggunakan $ontoh

sebagaimana ter$antum dalam #ormulir ! terlampir.

Pasal 1%

1. 8ntuk memperoleh "T*TT, Tenaga Teknis efarmasian harus mengajukan

permohonan kepada kepala dinas kesehatan pro7insi dengan menggunakan $ontoh

sebagaimana ter$antum dalam #ormulir % terlampir.

2. "urat permohonan "T*TT harus melampirkan:

a. fotokopi ija0ah "arjana #armasi atau Ahli Madya #armasi atau Analis #armasi

atau Tenaga Menengah #armasi&Asisten Apoteker6

b. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat i0in

praktik6

$. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian6

d. surat rekomendasi kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki "T*A, atau

pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga

Teknis efarmasian6 dan

e. pas foto terbaru berarna ukuran % ; ) $m sebanyak 2 4dua5 lembar dan ukuran 2

; ! $m sebanyak 2 4dua5 lembar.

!. epala Dinas esehatan Pro7insi harus menerbitkan "T*TT paling lama 1/ 4sepuluh5

hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap menggunakan $ontoh

sebagaimana ter$antum dalam #ormulir ' terlampir.

#agian Kei"a

Registrasi %ang

Pasal 1'


9/21

1. *egistrasi ulang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau

Pasal 1% dengan melampirkan surat tanda registrasi yang lama.

2. *egistrasi ulang harus dilakukan minimal ) 4enam5 bulan sebelum "T*A atau "T*TT

habis masa berlakunya.

#agian Keena"

Pena'tan SR$ (an SRK

Pasal 1)

1. "T*A atau "T*TT dapat di$abut karena:

a. permohonan yang bersangkutan6

b. pemilik "T*A atau "T*TT tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental

untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter6

$. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian6 atau

d. melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

2. Pen$abutan "T*A disampaikan kepada pemilik "T*A dengan tembusan kepada Direktur

3enderal, epala Dinas esehatan Pro7insi, epala Dinas esehatan abupaten&ota

dan organisasi profesi.

!. Pen$abutan "T*TT disampaikan kepada pemilik "T*TT dengan tembusan kepada

Direktur 3enderal, epala Dinas esehatan abupaten&ota dan organisasi yangmenghimpun Tenaga Teknis efarmasian.

#$# III

IIN PR$KIK D$N IIN KER$


10/21

#agian Kesat'

%"'"

Pasal 1+

1. "etiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian ajib memiliki

surat i0in sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.

2. "urat i0in sebagaimana dimaksud pada ayat 415 berupa:

a. "(PA bagi Apoteker penanggung jaab di fasilitas pelayanan kefarmasian6

b. "(PA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian6

$. "(A bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi

atau fasilitas distribusi&penyaluran6 atau

d. "(TT bagi Tenaga Teknis efarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian

pada fasilitas kefarmasian.

Pasal 1

1. "(PA bagi Apoteker penanggung jaab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau "(A

hanya diberikan untuk 1 4satu5 tempat fasilitas kefarmasian.

2. Apoteker penanggung jaab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat

menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.

!. "(PA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak ! 4tiga5 tempat

fasilitas pelayanan kefarmasian.

%. "(TT dapat diberikan untuk paling banyak ! 4tiga5 tempat fasilitas kefarmasian.

Pasal 1-


11/21

"(PA, "(A, atau "(TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1+ dikeluarkan oleh epala

Dinas esehatan abupaten&ota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan.

Pasal 2/

"(PA, "(A, atau "(TT masih tetap berlaku sepanjang:

1. "T*A atau "T*TT masih berlaku6 dan

2. tempat praktik&bekerja masih sesuai dengan yang ter$antum dalam "(PA, "(A, atau

"(TT.

#agian Ke('a

ata +ara Me"*eroe- SIP$, SIK$, (an SIKK

Pasal 21

1. 8ntuk memperoleh "(PA atau "(A, Apoteker mengajukan permohonan kepada epala

Dinas esehatan abupaten&ota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan dengan

menggunakan $ontoh sebagaimana ter$antum dalam #ormulir ) terlampir.

2. Permohonan "(PA atau "(A harus melampirkan:

a. fotokopi "T*A yang dilegalisir oleh #6

b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari

pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi

atau distribusi&penyaluran6

$. surat rekomendasi dari organisasi profesi6 dan

d. pas foto berarna ukuran % ; ) sebanyak 2 4dua5 lembar dan ! ; % sebanyak 2

4dua5 lembar6


12/21

!. Dalam mengajukan permohonan "(PA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan

se$ara tegas permintaan "(PA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau

ketiga.

%. epala Dinas esehatan abupaten&ota harus menerbitkan "(PA atau "(A paling lama

2/ 4dua puluh5 hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap

dengan menggunakan $ontoh sebagaimana ter$antum dalam #ormulir + atau #ormulir

terlampir.

Pasal 22

1. 8ntuk memperoleh "(TT, Tenaga Teknis efarmasian mengajukan permohonan

kepada epala Dinas esehatan abupaten&ota tempat pekerjaan kefarmasian

dilaksanakan dengan menggunakan $ontoh sebagaimana ter$antum dalam #ormulir -

terlampir.

2. Permohonan "(TT harus melampirkan:

a. fotokopi "T*TT6

b. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian6

$. surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis efarmasian6

dan

d. pas foto berarna ukuran % ; ) sebanyak 2 4dua5 lembar dan ! ; % sebanyak 2

4dua5 lembar.

!. Dalam mengajukan permohonan "(TT harus dinyatakan se$ara tegas permintaan

"(TT untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.


13/21

%. epala Dinas esehatan abupaten&ota harus menerbitkan "(TT paling lama 2/

4dua puluh5 hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dengan

menggunakan $ontoh sebagaimana ter$antum dalam #ormulir 1/ terlampir.

#agian Ketiga

Pena'tan

Pasal 2!

1. epala Dinas esehatan abupaten&ota dapat men$abut "(PA, "(A atau "(TT

karena:

a. atas permintaan yang bersangkutan6

b. "T*A atau "T*TT tidak berlaku lagi6

$. yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang ter$antum dalam surat i0in6

d. yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk

menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengaasan dan

ditetapkan dengan surat keterangan dokter6

e. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi

#6 atau

f. melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan

putusan pengadilan.

2. Pen$abutan sebagaimana dimaksud pada ayat 415 dikirimkan kepada pemilik "(PA,"(A, atau "(TT dengan tembusan kepada Direktur 3enderal, epala Dinas

esehatan Pro7insi, dan organisasi profesi atau organisasi yang menghimpun Tenaga

Teknis efarmasian.

#agian Kee"*at


14/21

Pea*oran

Pasal 2%

1. epala Dinas esehatan abupaten&ota ajib melaporkan pelaksanaan pemberian"(PA, "(A, dan "(TT serta pen$abutannya setiap ! 4tiga5 bulan sekali kepada

epala Dinas esehatan Pro7insi.

2. epala Dinas esehatan Pro7insi ajib melaporkan rekapitulasi pemberian "(PA, "(A,

dan "(TT serta pen$abutannya setiap ) 4enam5 bulan sekali kepada Direktur 3enderal.

#$# IV

KMIE 3$RM$SI N$SIN$4

Pasal 2'

1. 8ntuk meningkatkan dan menjamin mutu tenaga kefarmasian dalam melakukan

pekerjaan kefarmasian, Menteri membentuk #.

2. # sebagaimana dimaksud pada ayat 415 merupakan unit non struktural yang

bertanggung jaab kepada Menteri melalui Direktur 3enderal.

Pasal 2)

# mempunyai tugas:

1. sertifikasi dan registrasi6

2. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan6 dan

!. pembinaan dan pengaasan.

Pasal 2+

1. "usunan organisasi # terdiri dari:


15/21

a. Di7isi "ertifikasi dan *egistrasi6

b. Di7isi Pendidikan dan Pelatihan erkelanjutan6 dan

$. Di7isi Pembinaan dan Pengaasan

2. Anggota # ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur 3enderal berjumlah -

4sembilan5 orang yang terdiri atas unsur9unsur yang berasal dari:

a. ementerian esehatan 2 4dua5 orang6

b. adan Pengaas bat dan Makanan 1 4satu5 orang6

$. rganisasi profesi ! 4tiga5 orang6

d. rganisasi yang menghimpun Tenaga Teknis efarmasian 1 4satu5 orang6

e. Perhimpunan dari Perguruan Tinggi #armasi di (ndonesia 1 4satu5 orang6 dan

f. ementerian Pendidikan asional 1 4satu5 orang.

2 Persyaratan keanggotaan # sebagaimana dimaksud pada ayat 415 meliputi:

a. arga negara *epublik (ndonesia6

b. latar belakang pendidikan bidang farmasi6

$. sehat jasmani dan rohani6 dan

d. untuk anggota # yang berasal dari organisasi atau perhimpunan harus

diusulkan oleh organisasi atau perhimpunan yang bersangkutan kepada Direktur 3enderal.

2 Masa bakti keanggotaan # adalah ! 4tiga5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1

4satu5 periode.


16/21

! etua # harus Apoteker dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

1. Di7isi "ertifikasi dan *egistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2+ ayat 415 huruf a bertugas:

a. menyiapkan ran$angan $etak biru sertifikasi dan registrasi6

b. menyusun pedoman tata laksana sertifikasi dan registrasi6 dan

$. melaksanakan registrasi.

2. Di7isi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2+ ayat 415 huruf b

mempunyai tugas:

a. menyusun $etak biru pengembangan pendidikan berkelanjutan6

b. menyusun pedoman pengembangan pendidikan berkelanjutan6 dan

$. menetapkan angka "atuan redit Profesi 4"P5 pada pelaksanaan pengembangan

pendidikan berkelanjutan

2 Di7isi Pembinaan dan Pengaasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2+ ayat 415 huruf

$ mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengaasan terhadap tenaga

kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Pasal 2-

1. Dalam rangka pembinaan dan pengaasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

4!5, # dapat membentuk tim ad hoc.

2. Tim ad hoc bertugas menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin.

!. etentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran disiplin diatur oleh #.


17/21

Pasal !/

1. # dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat.

2. "ekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 415 dipimpin oleh seorang "ekretaris.

!. "ekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 425 ditetapkan dan bertanggung jaab

kepada "ekretaris Direktorat 3enderal pada ementerian esehatan yang tugas dan

tanggung jaabnya di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Pasal !1

"ekretariat # mempunyai tugas:

1. memberikan pelayanan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas #6

2. memproses penerbitan, pengesahan, dan mengirimkan "T*A6 dan

!. mengelola keuangan, kearsipan, personalia, dan kerumahtanggaan #.

Pasal !2

Pembiayaan kegiatan # dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan elanja egara 4AP5

sektor kesehatan melalui Daftar (sian Pelaksana Anggaran 4D(PA5 Direktorat 3enderal pada

ementerian esehatan yang tugas dan tanggung jaabnya di bidang pembinaan kefarmasian

dan alat kesehatan.

#$# V

PEM#IN$$N D$N PEN&$5$S$N

Pasal !!

1. Pembinaan dan pengaasan terhadap pelaksanaan dan penerapan Peraturan Menteri ini

dilakukan oleh Direktur 3enderal, epala Dinas esehatan Pro7insi, epala Dinas


18/21

esehatan abupaten&ota, organisasi dan&atau perhimpunan terkait sesuai dengan

fungsi dan tugas masing9masing.

2. egiatan pembinaan dan pengaasan sebagaimana dimaksud pada ayat 415 diarahkan

untuk:

a. melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pekerjaan kefarmasian

yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian6

b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasian sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi6 dan

$. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian.

!.


19/21

!. Apoteker atau Asisten Apoteker dan Analis #armasi sebagaimana dimaksud pada ayat 415

dan ayat 425 ajib mengganti "urat Penugasan, "urat (0in erja, "urat (0in Asisten

Apoteker, atau "urat (0in erja Asisten Apoteker dengan "T*A dan "(PA&"(A atau

"T*TT dan "(TT paling lambat !1 Agustus 2/11 sesuai dengan Peraturan Menteri

ini.

Pasal !'

1. Dalam rangka mengganti surat penugasan dan&atau "( dengan "T*A sebagaimana

dimaksud dalam Pasal !% ayat 4!5, dilakukan dengan $ara mendaftar melalui website

#.

2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 415 diajukan selambatlambatnya 1 4satu5

bulan sebelum tanggal !1 Agustus 2/11 dengan melampirkan:

a. fotokopi artu Tanda Penduduk&"urat (0in Mengemudi&Paspor6

b. fotokopi ija0ah Apoteker6

$. "( atau "urat Penugasan6 dan

d. pas foto terbaru berarna ukuran %;) $m sebanyak 2 4dua5 lembar dan ukuran

2;! $m sebanyak 2 4dua5 lembar.

!. "etelah mendapatkan "T*A untuk pertama kalinya, Apoteker ajib mengurus "(PA dan

"(A di dinas kesehatan kabupaten&kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan.

Pasal !)

1. Dalam rangka mengganti "(AA atau "( Asisten Apoteker dengan "T*TT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal !% ayat 4!5, dilakukan dengan $ara mendaftar melalui

dinas kesehatan pro7insi.

2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 415 diajukan selambatlambatnya 1 4satu5

bulan sebelum tanggal !1 Agustus 2/11 dengan melampirkan:


20/21

a. fotokopi artu Tanda Penduduk&"urat (0in Mengemudi&Paspor6

b. fotokopi ija0ah Tenaga Teknis efarmasian6

$. "(AA atau "( Asisten Apoteker6 dan

d. pas foto terbaru berarna ukuran %;) $m sebanyak 2 4dua5 lembar dan ukuran

2;! $m sebanyak 2 4dua5 lembar.

!. "etelah mendapatkan "T*TT untuk pertama kalinya, Tenaga Teknis efarmasian ajib

mengurus "(TT di dinas kesehatan kabupaten&kota tempat pekerjaan kefarmasian

dilakukan.

Pasal !+

Masa berlaku "T*A, "T*TT, "(PA, "(A, dan "(TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

!' dan Pasal !) diberikan berdasarkan tanggal kelahiran Apoteker dan Tenaga Teknis

efarmasian yang bersangkutan.

#$# VII

KEEN%$N PEN%%P

Pasal !

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka6

1. Peraturan Menteri esehatan omor 1%&Menkes&Per&((&1--' tentang Penyempurnaan

Pelaksanaan Masa akti dan (0in erja Apoteker6

2. eputusan Menteri esehatan omor )+-&Menkes&"&=&2//! tentang *egistrasi dan

(0in erja Asisten Apoteker6 dan


21/21

!. Peraturan Menteri esehatan omor )-'&Menkes&Per&=(&2//+ tentang Perubahan edua

Atas Peraturan Menteri esehatan omor 1%&Menkes&Per&((&1--' tentang

Penyempurnaan Pelaksanaan Masa akti dan (0in erja Apoteker6

di$abut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal !-

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam erita egara *epublik (ndonesia.

Ditetapkan di 3akarta

pada tanggal ! Mei 2/11

M>T>*( >">DA? *A

Permenkes No

Documents