KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMDA Kabupaten menetapkan PERDA tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
Pasal 2
Bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dgn pihak ke tiga, mekanisme pertanggung
jawaban, pembinaan dan pengawasan masy
PERDA KABUPATEN
PE
RM
EN
DA
GR
I
1 Tahun
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes
PERDES
Pemdes
Pemdes
Pasal 2 , 3, 4
SYARAT PEMBENTUKAN
Atas inisiatif PEMDES dan atau masy berdas musyawarah
warga desa
Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
Sesuai dgn kebutuhan masy, terutama dlm pemenuhan kebutuhan pokok
Tersedia sumber daya desa yg belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa
Tersedianya SDM yg mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masy desa
Adanya unit2 usaha masy yg merupakan kegiatan ekonomi warga masy yg dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi
Untuk meningkatkan pendapatan masy dan pendapatan asli desa
a
b
c
d
e
f
g
Pasal 5
Rembug Desa/Musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
Dituangkan dlm AD/ART
Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft PERDES
Penerbitan PERDES
Organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban
dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan.
Pasal 5
Organisasi BUMDesOrganisasi PEMDES
TERPISAH
Penasehat/ KOMISARIS
Pelaksana Operasional/DIREKSI
Kepala Desa
Direktur/manajer
Kepala unit
PENGELOLAAN
AD
Memuat paling sedikit : tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan
ART
Memuat paling sedikit : hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pembentukan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan
Pasal 6,7,8
mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional/direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa
tugas
kewenangan
Meminta penjelasan pelaksanaan operasional/direksi mengenai pengelolaan usaha desa
Bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan
Pasal 9, 10
Pengelolaan BUMDes:
• Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
• Mendapat pembinaan manajemen;
• Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
• Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
• Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
Dalam Forum
Musyawarah Desa
• Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes
Pelaksana Operasional atauDireksi
Kepala Desa BPD
Laporan Pertanggungjawaban
BUMDES
jasaIndustri kecil dan
rumah tangga
Penyaluran 9 bahan pokok
Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
• Pemerintah Desa (kekayaan desa yg dipisahkan)
• Tabungan Masyarakat (simpanan masyarakat)
• Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (dana tugas pembantuan)
• Pinjaman (pinjaman Lembaga Keuangan dan Pemda)
• Kerja sama usaha dengan pihak lain (pihak swasta dan/atau masyarakat)
Modal BUMDes
PERMODALAN serta BAGI HASIL dan RUGI
dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.
Bagi Hasil Usaha BUMDes
Pada keuntungan bersih usaha
Bagi Hasil dan Rugi
BUMDes
rugi dan/atau pailit
Tanggung jawab
Pelaksana Operasional
Atau
Direksi
KERJASAMA
Kerjasamausaha antar
desa
Naskah Perjanjian kerjasama memuat: subyek
kerjasama, obyek kerjasama, jangka waktu, hak dan
kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa, penyelesaian
permasalahan, dan pengakhiran.
Ada naskah perjanjian kerjasama
BUMDes2 (dua) / lebih dalam 1 (satu) kecamatan atau antar
kecamatan dalam suatu kabupaten/kota
Harus ada persetujuan dari pemerintah desa masing-
masing
Pihak ketiga
Dalam 1 (satu) kecamatan
Antar kecamatan
Disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak ditandatangani
Disampaikan kepada bupati/walikota melalui
camat masing-masing paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak ditandatangani
P E M B I N A A N B U M D E S
DesaKabupaten
Provinsi
Pusat
Berkembangnya BUMDes
Bantuan Teknis
• Kebijakan, pelatihan, konsultasi, dan penguatan permodalan.
Mendagri Pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUMDes.
Gubernur Sosialisasi,bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi.
Bupati/Walikota
Pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan di perdesaan.
Kepala Desa Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.
Pelaksana Operasional atau Direksi
Kepala Desa
BPD dalam forum
musyawarah desa
PERTANGGUNGJAWABAN P E N G A W A S A N
Pengawas pengelolaan BUMDes
dilakukan oleh:
BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa
Inspektorat Kabupaten/Kota
BUMDes atau sebutan lainnya yang telah ada tetap dapat menjalankan
kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes paling
lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
Aspek Kelembagaan
Aspek Manajemen Usaha
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tanggah (AD/ART)
Administrasi Organisasi
Administrasi Keuangan
Sumber Permodalan
4FASILITASI DAN PEMBINAAN
ORGANISASI
6
Bagi Hasil Usaha
7
Perikatan/Kerjasama denagan pihak Ketiga
8
Pengawasan umtuk Monitoring dan Evaluasi
(MONEV)
Pertanggungjawaban Pengelola 1
a. Organisasi
Kepengurusan
b. Komisaris
1.Komisaris (Penasehat) : Kepala Desa
2.Direksi (Pelaksana Operasional): Di pilih dan
ditunjuk oleh masyarakat
KEWAJIBAN
1.Memberi Nasehat
2.Memberikan Saran dan Pendapat
3.Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan
KEWENANGAN
1.Meminta Penjelasan dari pengurus yang
menyangkut pengelolaan
2.Melindungi Usaha Desa dan Citra BUMDes
c. Direksi
(bertanggungjawab atas
kegiatan operasional) serta
menduduki jabatannya
1.Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2.Bertempat tinggal dan menetap di desa
sekurang-kurangnya 2 tahun
3.Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap,
berwibawa dan penuh perhatian terhadap
perekonomian desa
4.Pendidikan (minimal SLTA);
5.Masa bakti Direksi disesuaikan dengan situasi
dan kondisi masyarakat setempat.
Direksi dapat diberhentikan, karena :
1.Telah selaesai masa baktinya;
2.Meninggal Dunia;
3.Mengundurkan diri;
4.Tidak dapat melaksanakan tugas serta
menghambat pertumbuhan perkembangan
usaha desa;
5.Tersangkut tindak Pidana/kasus perdata.
1.Dibentuk dengan Keputusan
apabila BUMDes dimiliki hanya
satu desa sendiri atau satu desa
bersama dengan masyarakat
maka dilakukan dengan
Pembentukan Keputusan Desa
yang bersangkutan;
2.Dibentuk dengan Keputusan
apabila BUMDes memiliki lebih
dari satu desa atau oleh
beberapa desa bersama dengan
masyarakat maka dilakukan
Pembentukan Keputusan
Bersama Antar Desa.;
3. Memupuk kerjasama dengan
lembaga-lembaga perekonomian
lainnya;
4.Menggali dan Memanfaatkan
potensi ekonomi desa untuk
meningkatkan pendapatan asli
desa.
e. Pengawas
2 . A s p e k M a n a j e m e n B U M D e s
4 (empat) syarat pengelolaan BUMDes
a). Sistem pengawasan yang mapan dan dilakukan dengan standar keuangan
b). Sistem administrasi/pembukuan sederhana tetapi memenuhi kebutuhan
c). Dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari dari kekayaan desa lainnya, sehingga adminstrasinya harus dipisahkan dengan adminstrasi desa
d). Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap
(a). Kewenanganmemutuskan (yangmemberi keputusan),
(b). Kewenangan mencatat(administrasi),
(c). Kewenanganmenyimpan,
(d). Teknis operasional
Pemahaman tentang karateristikmasyarakat dalam kaitannya denganupaya menggali potensi ekonomi dalammencukupi kebutuhan hidup, berupapangan, sandang, dan papan (matapencaharian sebagian besar masyarakatdesa, baik disektor pertanian maupunusaha ekonomi mikro kecil daninformal);
Penyelenggaran pelatihan danPendampingan guna memahamipengelolaan BUMDes yang sesuaidengan kondisi lokal masyarakat desa.Pemahaman ini bermanfaat sebagaidasar pengelolaan BUMDes.
Kegiatan usaha,BUMDes harusmemisahkankewenangan-kewenangan
Pemdes Mengundang Masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan Tokoh masyarakat;
Dibentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft AD;
Pertemuan desa untuk membahas draf AD;
Dibuat Berita Acara Pengesahan rancangan AD menjadi AD;
Penyusunan dan Pembentukan Pengelola BUMDes;
Dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengelola.
Sebagai bentuk operasional yang lebih
terinci dari aturan-aturan pokok Anggaran Dasar (AD)
Langkah Penyusunan:Melalui rapat anggota
AD/ART dan pengelola
BUMDes
Peraturan Desa
(Perdes)
Pengelola mengundang masyarakat pemanfaat,
kelembagaan desa, pemerintahan desa dan
tokoh masyarakat
Membentuk tim perumus
Tim perumus
Rembung Desa
Berita Acara pengesahan
ART menjadi ART
Secara umum memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
Nama dan kedudukan;
Asas dan tujuan;
Kegiatan atatu usaha;
Keanggotaan;
Hak dan Kewajiban anggota;
Kepengurusan;
Hak dan Kewajiban pengelola;
Rapat pengelola dan atau anggota;
Sumber permodalan;
Pengelola keuntungan
a. Fungsi AdministrasiMengetahui keadaan harta kekayaan lembaga dan termasuk
kondisi keuangannya;
Alat kontrol bagi komponen kelembagaan;
Alat monitoring dan evaluasi, untuk menyusun rencana kerja;
Alat pemersatu antar komponen;
Modal.
a. Kelengkapan Administrasi
Buku daftar anggota;
Buku daftar kegiatan;
Absensi dan Notulen hasil Rapat-rapat;
BUMDes:• Memperoleh modal dari dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
termasuk penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya
diatur dalam AD/ART
BUMDes:• Memperoleh tambahan modal dari pinjaman melalui lembaga
keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan
pinjamannya dilakukan oleh/atas nama Pemerintah Desa yang
diatur dalam Peraturan Desa.
BUMDes:
Dalam kegiatan BUMDes mendapat modal pangkal dari kekayaan
desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
Desa/dari tabungan masyarakat berupa dana bergulir dari kegiatan
program/proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat
7. Bagi Hasil Usaha
Tunjangan Pengurus:
• komisaris
• Direksi
• Pengelola Operasional dan Pengawas.
Bagi hasil diputuskan dasar kesepakatan warga, seperti
untuk:
• Pemupukan Modal Usaha;
• Retribusi untuk kas desa;
• Dana Pendidikan Pelatihan Pengurus
Besarnya bagi hasil usaha masing-masing unit usaha yang sudahmenjadi BUMDes diatur dalam Peraturan Desa berpedoman padaPeraturan Daerah Kabupaten
Tidak memelurkan Jaminan
Harta BendaJaminan Harta Benda
Mengakibatkan beban hutang,
maka rencana
Perikatan/kerjasama tersebut
harus mendapat persetujuan
KomisarisPerikatan/
Kerjasama
Tidak mengakibatkan beban
hutang, maka rencana
Perikatan/kerjasama tersebut
harus diberitahukan Komisaris
A. PENGAWASANTerdiri dari unsur Peerintahan Desa (Perangkat, BPD atau dari unsur
lembaga desa lainnya), elemen masyarakat 5 orang
B. Proses Monitoring
Memantau kegiatan BUMDes dan Evaluasi dilakukan per-tribulanan atau
sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART
Akhir periode
tahun
anggaran,
pengelola
wajib
menyusun
laporan
pertanggungja
waban untuk
disampaikan
dalam forum
musyawarah
desa, elemen
masyarakat
serta struktur
organisasi
BUMDes
Laporan
kinerja
Pengelola;
Kinerja Usaha
dalam realisasi
upaya
pengembanga
n dan indikator
keberhasilan;
Laporan
keuangan,
pembagian
laba usaha;
Rencana
pengembanga
n yang belum
terealisasikan.
Proses
pertanggun
gjawaban
sebagai
upaya
evaluasi
tahunan
serta
upaya-
upaya
pengemba
ngan
kedepan
Mekanis
me dan
Tatatertib
Pertangg
ungjawa
ban
sesuai
AD/ART
Proses tercapainya tujuan pengelolaan usaha mencakup 3 kaitan :
Input : modal, tenaga kerja, peralatan, lokasi usaha, teknologi dan bahan baku;
Proses : Serangkaian kegiatan untuk melakukan analisa dan tindakan terhadap input tanpa kecuali dalam rangka mencapai tujuan usaha;
Output : Hasil dari kegiatan yang dilakukan
Kemampuan Direksi dipengaruhi oleh
a. Sikap mental sebagaipemimpin;
b. Keyakinan kuat;c. Tanggungjawab dan
disiplin;d. Ketahanan fisik dan
mental;e. Sikap konstruktif dan
kreatif;
→ Kemampuan
→ Keterampilan
→ Sikap
Pemahaman
KerjasamaPerencanaan
Kerjasama
Persyaratan
Dalam
melakukan
Kemitraan
Usaha
Bentuk
Kemitraan
Usaha
a. Tujuan yang
realistis;
b. Kerjasama/saling
mendukung;
c. Sesuai tupoksi
masing-masing
dan Saling
membantu;
d. Komunikasi;
e. Pemecahan
masalah bersifat
lebih efektif;
f. Kesepakatan
warga desa;
g. Keseimbangan
antara
produktivitas.
a. Mendiskusikan
manfaat yang
diperoleh dan
tujuan kerjasama;
b. Mengungkapkan
kebutuhan
sebagai satu
kesatuan;
c. Merumuskan
rencana
pelaksanaan;
d. Mengidentifikasi;
e. Penyelesaian
target;
f. Menetapkan
standar
keberhasilan
prestasi.
a. Membuka
kemungkinan
terbentuknya
komitmen;
b. Melibatkan
anggota kelompok
untuk penyusunan
tujuan dan
standar;
c. Mengajari teknik-
teknik pemecahan
masalah;
d. Mengembangkan
Komunikasi antar
anggota;
e. Identifikasi;
f. Keterbukaan jalur
komunikasi;
a. Kerjasama Antar
Desa dalam satu
Kecamatan;
b. Kerjasama Antar
Desa lintas
Kecamatan satu
Kabupaten;
c. Kerjasama Antar
Desa lintas
Kabupaten satu
Provinsi;
4 (EMPAT) UNSUR POKOK Pendampingan
Masyarakat
1) Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam bentuk capacity building
dalam menerapkan dan menggunakan sumber daya lokal dan teknologi setempat
2) Penguatan Kelembagaan masyarakat Institutional building dilandasi keterbukaan (tranparent) , bertanggungjawab (accountable), menguasai bidang (professional).
4) Pemberdayaan masyarakat dan aparat dibidang ekonomi diharapkan berkelanjutan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat,
aparat pemerintah desa, kelompok swadaya masyarakat, dan unsur lainnya.
3) Visi aparat Pemerintahan Desa sebagai fasilitator
untuk mempelancar pengembangan
ekonomi masyarakat.
Menciptakan kemandirian (self-reliance) masyarakat.
Memberdayakan (empowering) masyarakat
Mengembangkan Pengawasan Sosial (social control)
Memperluas kesempatan (creating opportunities)
masyarakat dalam berpatisipasai.
Meningkatkan kesejahteraan individu/kelompok.
Menjadikan pendamping sebagai kegiatan fropesionall
yang mampu menjadi sumber pendapatan bagi para
pendamping.
1
2
3
4
5
6
Jenis Lembaga Pendampingan
BUMDes
Pendamping Teknis
PEM/PEMDA
Pendamping Swasta
KONSULTAN
Pendamping Sosial
LPSM
Pendamping Teknis
LEMBAGA PENELITI
USAHA MIKRO