Permendagri 64 Thn 2013

GAMBARAN UMUMPENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 )

KEMENTERIAN DALAM NEGERITAHUN 2014

Disampaikan olehIr. Agustenno Siburian, MSi

DASAR HUKUM

UU No. 17/2003

UU No. 1/2004

UU No. 32/2004

PP No. 58/2005PP No.

71/2010

Permendagri No.

13/2006

Permendagri No.

59/2007

Permendagri No.

21/2011

Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan• Pasal 4 ayat (1) :

Pemerintah (Pemerintah Daerah) menerapkan SAP Berbasis Akrual

• Pasal 7 : ayat (1) : Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.

ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

• Lampiran PP 71 Tahun 2010, mengamanatkan : Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010.

Latar Belakang Penerapan SAP Berbasis Akrualpada Tahun 2015

Pengertian Akuntansi Berbasis AkrualBasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut:• Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak

semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah• Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak

selalu pada saat kas keluar dari kas daerah• Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan

mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.• Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul.

SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013

Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah

Bagan Akun Standar (BAS)

Konversi Penyajian LRA

Penetapan Perkada dan Pemberlakuan• Kebijakan

akuntansi• SAPD

Kebijakan Akuntansi Pemda

Pengertian:Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Lanjutan... Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuanganmemuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan

Kebijakan Akuntansi Akunmengatur definisi pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau, pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas: o pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi

dalam SAP;dano pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi

dalam SAP.

Lanjutan....• Kebijakan akuntansi pemerintah

daerah berlaku bagi entitas akuntansi  dan entitas pelaporan  pemerintah daerah.

• Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran I  

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengertian:Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Lanjutan.....• SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik

akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

• Penyajian laporan keuangan terdiri atas:o laporan realisasi anggaran;o laporan perubahan saldo anggaran lebih;o neraca;o laporan operasional;o laporan arus kas;o laporan perubahan ekuitas; dano catatan atas laporan keuangan

Lanjutan.....

SAPD terdiri atas:• sistem akuntansi PPKD

mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah

• sistem akuntansi SKPD.mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan aporan keuangan SKPD.

Panduan penyusunan tercantum dalam Lampiran II

Bagan Akun Standar (BAS)

Pengertian:Daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah  daerah.

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

Lanjutan....• BAS digunakan dalam pencatatan transaksi

pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

• BAS dirinci sebagai berikut:o level 1 (satu) menunjukkan kode akun; o level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;o level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;o level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dano level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Lanjutan.....

• Kode akun terdiri atas:o akun 1 (satu) menunjukkan aset;o akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;o akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;o akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;o akun 5 (lima) menunjukkan belanja;o akun 6 (enam) menunjukkan transfer;o akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;o akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dano akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

• BAS tercantum dalam Lampiran III

Konversi Penyajian LRAKonversi Pendapatan

Konversi Belanja

Penetapan Perkada dan Pemberlakuan

• Kepala daerah menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan SAPD dengan peraturan kepala daerah paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

• Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Perbedaan Antara SAP Berbasis Akrual

dan Kas Menuju AkrualSAP Berbasis Kas Menuju

Akrual:SAP Berbasis Akrual:

Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan (LRA, Neraca, LAK, dan CaLK);

Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan (LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK);

Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima /dikeluarkan;

Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan;

Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;

Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;

Tahapan Implementasi SAP Berbasis Akrualpada Pemerintah Daerah

TAHUN KEGIATAN

2013

• Penyusunan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah (Permendagri dan Panduan penerapannya)

• Pengembangan kapasitas SDM bidang Akuntansi pada Pemda

2014

• Fasilitasi Penyusunan Perkada Kebijakan Akuntansi dan Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

• Penyesesuaian Aplikasi Sistem Akuntansi yang telah ada (SIPKD, SIMDA, dll) pada Pemda/SKPD kepada Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

• Pengembangan kapasitas SDM Pemda (lanjutan)• Uji coba penerapan SAP berbasis akrual pada beberapa

daerah• Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah serta aplikasinya

2015 • Implementasi SAP berbasis akrual• Pengembangan kapasitas SDM Pemda (lanjutan)

Persiapan Pemda dalam PenerapanSAP Berbasis Akrual

Kelembagaan : • Penataan SOTK terkait tugas dan fungsi akuntansi pada

SKPD dan PPKD untuk mendukung penerapan SAP Berbasis Akrual

• Penyiapan SOP penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD dan PPKDRegulasi :

• Penyesesuaian regulasi Pemda di bidang pengelolaan keuangan daerah.

• Penerbitan Peraturan Kepala Daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah (tindak lanjut Permendagri tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah).

SDM :• Peningkatan kompetensi tenaga akuntansi yang menangani

pengelolaan keuangan daerah• Peningkatan komitmen aparatur pemda dalam penerapan

SAP berbasis akrual

SU M AT ER A KA L IM A N TA N

JAVA

IR IAN JAYA

TERIMA KASIH......