PERMASALAHAN IMIGRAN GELAP DAN PEOPLE SMUGGLING

PERMASALAHAN IMIGRAN GELAP DAN PEOPLE SMUGGLING

DAN USAHA-USAHA SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN

DALAM MENANGGULANGINYA

Disusun sebagai Tugas Akhir

Mata Kuliah Kebijakan Kriminal

Oleh:

Manshur Zikri, 0906634870

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untukterbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masingnegara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhandi dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupunsuprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuanteknologi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasikian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negarasemakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untukdiakses.

Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara padaera globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitasbarang dan manusia antar satu negara ke negara lain.  Dalammemenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membukalebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasannegara. Masing-masing  individu juga dengan mudah melakukanperjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagaikepentingan. Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukanuntuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, sepertimenetapkan peraturan-peraturan tentang keimigrasian, walaumasih banyak terdapat lubang-lubang hitma yang dapatdimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demikepentingan pribadi.

Era globalisasi kemudian memunculkan potensi untuk terjadinyapenyimpangan-penyimpangan. Akses yang gampang dan peraturanyang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatanlintas negara.  Kejahatan lintas negara ini sejatinya sudahada sejak dahulu, tetapi sesuai perkembangan jaman, pelbagaiinovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatanlintas negara pun muncul dalam kemasan yang teroganisir denganmelibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilahkejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatunegara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negaratersebut.  Pelbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, sepertipengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumberdaya manusia) yang terlalu berlebihan bedampak kepada manusiayang ada dunia, dengan munculnya atau menguatnya masalah-masalah, seperti kemiskinan, konflik, dan kerugian lainnyayang bersifat materi. Bencana alam pun menjadi salah satumasalah yang kemudian dipertanyakan sebab-musabab munculnya terkait dengan praktek kejahatan antar bangsa yangmengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Dengan demikian,kejahatan transnasional  “berhasil” menjadi masalah bersama,masalah di negara-negara dunia; menjadi masalah nasional daninternasional.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memilikipotensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatantransnasional.  Kejahatan transnasional bukan hanya didorongoleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya

penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung olehwilayah geografis Indonesia itu sendiri.  Indonesia yangbentuk negaranya adalah kepuluan secara geografis memilikibanyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat danperairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garaispantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yangterletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia,juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuatuntuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatantransnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlahpenduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkanIndonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerjayang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasarinternasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalammenghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurangsumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidangteknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional diIndonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapatperhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajianterhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintasnegara yang melanda Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Semakin besarnya akses lintas negara membuka peluang besarpula terhadap terjadinya tindakan kejahatan yang melanggarperaturan perudang-undangan. Masalah dari suatu negara bisamenjadi masalah bagi negara lain karena banyak faktor yangmenyebabkannya.

Dalam makalah ini akan dibahas salah satu masalah kejahatantransnasional yang perlu mendapat perhatian dari kebijakanyang ada di Indonesia, yaitu penyelundupan orang atau peoplesmuggling.  Banyaknya pemberitaan di media yang mengabarkantentang imigran gelap yang singgah di Indonesia, atau orangasing dari negara lain yang meminta suaka ke Indonesia,menegaskan bahwa people smuggling merupakan salah satu masalahyang cukup serius. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah peoplesmuggling yang belum tertangani dengan baik memberikan banyak

kerugian yang signifikan bagi bangsa ini. Maka dari itu,berangkat dari masalah people smuggling ini penulis menyusunrumusah masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya peoplesmuggling yang melanda Indonesia?

2. Bagaimanakah kebijakan yang telah disusun di Indonesiaterhadap masalah people smuggling tersebut serta pengaruhnyaterhadap usaha pengatasan masalah tentang imigran gelap?

3. Apa saran atau rekomendasi kebijakan yang dapat diberikandalam mengatasi masalah people smuggling?

C. Tujuan

Tujuan pertama pembuatan makalah ini adalah memaparkan danmenjelaskan dengan jelas latar belakang yang menyebabkanterjadinya praktek penyelundupan orang sehingga menimbulkanmasalah bagi Indonesia. Yang kedua adalah melihat dan menilaikebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dalamusahanya mengatasi masalah people smuggling. Yang terkahir adalahmenyajikan solusi dan saran atau rekomendasi kebijakan yangdapat diberikan dalam menghadapi masalah yang dimaksud gunauntuk mengoreksi kebijakan yang telah ada.

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan makalah ini adalahdapat mengetahui dan melihat masalah people smuggling secaramendalam, mulai dari latar belakang terjadinya masalahtersebut hingga usaha-usaha apa saja yang telah dilakukanuntuk mengatasinya. Makalah ini dapat menjadi bahanpertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaisaran dan kritik terhadap berbagai langkah yang telah diambildalam suatu kebijakan dalam menghadapi masalah people smuggling.Selain itu, makalah ini juga dipersembahkan sebagai sumbangsihbagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang studi kejahatan,khususnya dalam bidang kebijakan kriminal dan kejahatantransnasional.

BAB II

ISI DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan People Smuggling

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad,manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencarikehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapadekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkanfaktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungandi luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnyajumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang diAsia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat,Australia dan Amerika Utara (http://www.interpol.int/).Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktekpenyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusiake negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan danketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagaiimigran resmi.

People smuggling adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikiankarena people smuggling secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Telahdiakui bahwa people smuggling merupakan suatu tindakan melanggarhak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Paraimigran diperlakukan dengan tidak baik. Sangat sering kondisiperjalanan yang tidak manusiawi; ditumpuk dalam angkutan(umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan bahkan seringterjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya di tempat tujuan,status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budakpara penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun dipasar tenaga kerja ilegal. Para imigran secara tidak langsungdieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil(Ibid).

People smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangatmenguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkankeuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta  dolar.Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigranharus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribudolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara.Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwapenyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” dariglobalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh danberkembang (Philip Martin & Mark Miller, 2000: 969). Selainitu, people smuggling juga menimbulkan masalah tersendiri baginegara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga melandanegara Indonesia.

Pada bulan Oktober dan November 2009 lalu, aparat keamananRepublik Indonesia menangkap serombongan imigran dari duanegara, Sri Lanka dan Afganistan, karena memasuki wilayahIndonesia di daerah Banten. Kejadian pada tanggal 11 Oktober2009 lalu, sebanyak 255 imigran asal Sri Lanka, yang menaikikapal kayu pengangkut barang, ditangkap di perariran SelatSunda. Kemudian pada tanggal 15 November 2009, giliran 40imigran asal Afganistan yang ditangkap di daerah Labuan,Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada awalnya Pemerintahmemperlakukan para imigran dengan baik dengan alasanmenyunjung Hak Asasi Manusia. Namun kemudian muncul pertanyaansampai kapan perhatian itu harus diberikan; merelakan paraimigran sebagai tanggungan negara Indonesia menjadi masalahtersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah, terutama PemerintahDaerah Provinsi Banten (http://female.kompas.com, 23 November2009).

Penjelasan di atas adalah salah satu contoh kasus tentangpenyelundupan orang yang terjadi di Indonesia. Banyak paraimigran gelap yang diselundupkan dengan negara tujuan keAustralia, melewati perairan Indonesia sehingga Indonesiaterkena imbasnya. Namun demikian, maraknya kejadianpenyelundupan manusia yang berhasil dideteksi oleh aparatkeamanan ternyata dapat terjadi dengan adanya kontribusi dariorang Indonesia sendiri. Salah satunya adalah nelayan-nelayanIndonesia yang dilibatkan dalam usaha menyelundupkan paraimigran tersebut dengan diming-imingi sejumlah uang (BeritaNasional, http://vibizdaily.com/, 25 Juli 2010). Dalam

pemberitaan yang lain, dalam kasus 74 imigran gelap asal Irandan Afganistan di Yogyakarta, juga melibatkan para nelayan(http://liranews.com/, 18 Oktober 2010).

Masalah penyelundupan manusia yang melanda Indonesia semakinserius. Jika pada awalnya para imigran gelap yang tertangkapoleh aparat keamanan Republik Indonesia di perbatasan wilayahnegara adalah merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk kenegara Australia, dan menjadikan Indonesia sebagai negaratransit saja, kini malah negara Indonesia yang menjadi tujuanutama.

Praktek penyelundupan orang atau people smuggling telah meningkatdalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporansignifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terusmeningkat di berbagai negara. People smuggling umumnya dapatterjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yangberkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umumdari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan ataumemperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkanpenghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga,dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi dinegara asal.

Menurut laporan yang dimuat di website Organisasi PolisiInternasional (Interpol), pada tahun 2006 hampir 31.000imigran, setengahnya berasal dari Senegal, berbondong-bondongbergerak menuju kepulauan Canary, Spanyol. Para imigran gelapcenderung melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu dalamperjalanan di laut terbuka dengan jarak yang demikian jauh.Sejak tahun 2003, telah ada perpindahan yang signifikan daripara imigran Irak dan terus meningkat hingga tahun 2006.Sebagian besar dari mereka telah melarikan diri ke Yordaniadan Suriah, tetapi tetap ditemui pergerakan yang signifikan kearah Eropa, Amerika dan Australia (http://www.interpol.int/).

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakanbahwa, secara global, empat juta orang dipindahkan secarailegal setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena praktekmenyelundupkan manusia sangat menguntungkan, beresiko relatiflebih rendah dan seiring dengan meningkatnya kerja jaringankejahatan teroganisir dalam ruang lingkup internasional.Sementara itu, Pemerintahan Australia menyatakan bahwa selama

periode dari tahun 1999 hingga tahun 2001 kecenderungan dalamaktivitas  penyelundupan manusia terus berkembang, ditunjukkandengan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pendatangyang tidak sah dengan menggunakan perahu Namun dalam kasusAustralia, permasalahan people smuggling mengalami penurunanakibat kebijakan yang dicanangkan oleh Depeartemen Imigrasi,Multikultural dan Urusan Pribumi (DIMIA) dengan penghentianhampir menyeluruh terhadap kapal-kapal yang tidak sah dalambeberapa tahun terakhir. Mengacu kepada laporan DIMIA, padatahun 2004 hingga 2005, terdapat 94 kasus baru people smuggling,angka ini merupakan penurunan sebesar 26,6% dibandingkan tahu2003 dan 2004.  Selain itu, 88 kasus people smugglingdiselesaikan pada tahun yang sama, yang juga merupakanpenurunan sebesar 38,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Lihatdi http://www.immi.gov.au/).

Hal ini berbeda dengan Indonesia, hingga tahun 2010 kasuspeople smuggling terus meningkat dengan berbagai modus operandi.Jumlah kasus imigran gelap yang masuk ke Indonesia selamaperiode Bulan Januari hingga Bulan Mei, tahun 2010 mencapai 61kasus. Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikankarena mencapai hampir 100% dari jumlah kasus ditahunsebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus. Jumlah imigran gelap yangmasuk ke Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatansebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang sehingga jumlahimigran pada tahun 2010 adalah 1.245 imigran, sedangkan ditahun 2009 adalah 1.178 imigran. Selain itu, DirektoratJenderal Imigrasi juga mencatat bahwa Pemerintah Indonesiamengirimkan kembali para imigran ke negara asal, sedikitnya1.290 orang imigran gelap, setiap tahunnya(http://www.antaranews.com/, 3 Agustus 2010).

People smuggling atau persoalan imigran gelap adalah sebuahpermasalahan yang menjadi sebuah tantangan besar bagi parapenegak hukum, baik nasional dan internasional, dan jugamempengaruhi bagi perkembangan kebijakan dan undang-undangtentang imigrasi bagi negara-negara di dunia(http://www.interpol.int/).

Latar Belakang Terjadinya People Smuggling.

People smuggling sesungguhya berangkat dari adanya dorongan untukmenjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang

memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

People smuggling dapat terjadi karena banyak faktor, terutamafaktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk darisuatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama adalahkonsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampumenyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknyapengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnyauntuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkanpekerjaan. Contohnya adalah di Mexico yang cukup gagal dalammenciptakan lapangan kerja (Richard Mines & Alain de Janvry,1982: 444). Kalaupun ada lapangan pekerjaan, upah yang minimmenjadi alasan bagi para imigran untuk melakukan migrasi darinegara asalnya (Michael P. Todaro & Lydia Marusko, 1987: 101).

Masalah ekonomi ini juga dapat dipicu oleh konflik yangterjadi di negara asal tersebut. Konflik atau perang yangberkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehinggajumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan ataukonflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait denganaspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Selain itu,konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigrangelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempatyang aman atau terlepas dari konflik tersebut. oleh karenanyamereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapatmemberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasimanusia.

Banyaknya praktek penyelundupan manusia juga disebabkan olehpara imigran yang terbuai bujuk rayu para agen penyelundup(smuggler). Selain itu, faktor eksternal yang berasal darinegara tujuan juga menjadi alasan utama bagi imigran gelapuntuk berpindah dari negara asal, diantaranya adalah sistemekonomi negara tujuan yang stabil sehingga memungkinkan paraimigran, dalam pemahaman mereka, mendapatkan pekerjaan denganupah yang layak. Di negara-negara tujuan yang notabennyaadalah negara maju, para pelaku usaha dengan senang hatimenyambut dan memanfaatkan jasa pekerja ilegal karena upahmereka yang jauh lebih rendah daripada pekerja di dalam negeri(Jean B. Grossman, 1984: 243)

Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untukterjadinya praktek kejahatan ini antara lain adalah keadaangeografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugaspengamanan wilayah; Indonesia adalah negara yang strategissebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan,seperti Australia. Indonesia, yang belum menandatangaiKonvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, posisinyasangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka danpengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturannasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selainitu, keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah RepublikIndonesia merujuk setuap orang asing yang masuk dengan alasanmencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan statuspengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untukmenetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi(http://www.unhcr.or.id/). Oleh karenanya para imigran gelapmerasa aman untuk datang dan tinggal di Indonesia; memasukiwilayah Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengandalih mencari suaka.

Rute para imigran gelap dan orang-orang yang diselundupkan (people smuggling)

Meningkatnya jumlah imigran gelap, sebagian besar berasal dariTimur Tengah dan Asia selatan, mendarat di pantai barat danterutama di Pulau Christmas, yang terletak relatif dekatdengan kepulauan Indonesia (http://www.interpol.int/). PulauChristsmas adalah suatu pulau yang merupakan pusat casino diAustralia, tetapi sisi lain pulau tersebut merupakan tempatpara imigran ditahan di suatu Rumah Detensi Imigrasi yangbenar-benar layak huni dan nyaman sebelum mereka memperolehkewarganegaraan secara selectif, dalam suatu konvensiinternasional Australia merupakan salah satu negara yangmemiliki komitmen untuk membantu para imigran (pengungsikorban perang dan pencari suaka) yang memasuki negaranya(Lihat http://www.komisikepolisianindonesia.com/)

Sebagian besar pengungsi dari Asia pertama kali masuk keMalaysia, di mana mereka akan dibawa ke selatan sebelummenyeberang dengan kapal feri ke Pulau Batam, Indonesia. Darisana, tujuan selanjutnya adalah mencapai Kota Jakarta danmelanjutkan ke pulau-pulau Indonesia bagian selatan, seperti

Pulau Bali, Pulau Flores atau Lombok. Dan dari pulau-pulu ininantinya mereka akan terus melanjutkan perjalan menuju negaraAustralia (Interpol, op cit).

Jalur lain juga ditemukan melalui Lautan Hindia langsungmenuju Kota Medan, tanpa melalui Malaysia, kemudian terusmenuju bagian Selatan Pulau Sumatera. Dari arah Utara, yaituLaut Cina Selatan, para imigran gelap juga ditemukan, yanglangsung menuju Wilayah Jambi dan Sumatera Selatan, kemudianmelanjutkan perjalan dengan arah yang sama ke Jawa, lanjut keSulawesi Selatan, ke wilayah Kepulauan Sunda Kecil, dan terusmenuju negara Australia.

Para imigran gelap yang teroganisir oleh para penyelundupmanusia ini umumnya berasal dari Asia Selatan, seperti India,China, atau Asia Timur Tengah, seperti Iran, Irak,Afghanistan, juga dari Afrika. Mereka menjadikan negara-negaradi Asia Tenggara sebagai negara transit, umumnya Malaysia danIndonesia, yang meruakan lalu lintas perdagangan dunia, danberharap akan mendapat bantuan dengan dikrimkannya mereka kenegara-negara ketiga, seperti ke Australia, Negara-negara majudi Eropa Barat, Amerika, dan Kanada.

B. Teori dan Kebijakan Kriminal tentang People Smuggling

Illegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasukisuatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berartibahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunyaizin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhipersyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah (Gordon H.Hanson, 2007: 3-8. Lihat juga halaman 30). Terdapat tigabentuk dasar dari imigran gelap. Yang pertama adalah yangmelintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi). Yang keduaadalah yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secarasepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapisesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan ataumenggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya,atau dengan menggunakan dokumen remsi dengan tujuan yangilegal. Dan yang ketiga adalah yang tetap tinggal setelahhabis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi(Friedrich Heckmann, 2004: 1106).

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa smugglingmerupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagiindividu atau keompok , demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak remsi (melanggar ketentuan Undang-Undang)untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB dalamsebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasimemberikan definisi dari smuggling of migrants sebagai sebuahusaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagimasuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negaradan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimanaorang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduktetap dari negara yang dimasuki (Philip, op cit).

Sedangkan pengertian people smuggling adalah sebuah istilah yangmerujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuahkelompok atau individu yang melintasi perbatasaninternasional, biasanya dengan melakukan pembayaranberdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatutindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperolehsuatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan caramemasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduktetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwaterdapat tiga unsur penting yang harus ada (baik secaraterpisah maupun tidak) untuk menyatakan suatu tindakantersebut tergolong people smuggling, yaitu harus ada kegiatanmelintasi tapal batas antar negara, aktivitas tersebutmerupakan aktivitas yang bersifat ilegal, dan kegiatantersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan.

Dasar Hukum

Berikut akan dijelaskan dasar hukum yang membahas tentangpengungsi, keimigrasian, dan orang yang diselundupkan (peoplesmuggling) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baiknasional dan internasional. Dalam Konvensi Tahun 1951 tentangStatus Pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang karenaketakutan yang beralasan, seperti dianiaya karena alasan ras,agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu,atau karena pandangan politik, berada di luar negarakewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasantersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara

asalnya tersebut (menurut definisi formal yang tercantum dalamPasal 1A dalam Konvensi yang dimaksud). Ketentuan ini didukungoleh Undang-Undang nasional, yaitu Pasal 28 G (2) UUD 1945yang menjamin adanya hak untuk mencari suaka, dan Pasal 28Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian,dijelaskan bahwa keimigrasian adalah “hal ihwal lalu lintasirang yang masuk atau ke luar wilayah Negara RepublikIndonesia dan pengawasan orang asing di wilayah NegaraRepublik Indonesia.” Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa setiaporang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memilikisurat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkanorang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia,yaitu berupa Izin Masuk atau Tanda Bertolak (Pasal 4).Sedangkan dalam Pasal 8, pejabat imigrasi berhak menolak atautidak member izin kepada warga negara asing untuk masuk kewilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yangsah dan visa.

Dalam Pasal 49 hingga 54, dinyatakan ketentuan pidana bagiyang melanggar peraturan keimigrasian. Ketentuan yang berlakuadalah hukuman kurungan selama satu tahun penjara hingga enamtahun penjara, atau denda sebesar Rp 5.000.000,- hingga Rp30.000.000,-, berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, sepertikeluar masuk wilayah Indoesia tanpa melalui pemeriksaan;dengan sengaja menggunakan atau memalsukan surat perjalanan,visa dan izin keimigrasian yang tidak resmi; menyalahgunakanatau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantumdalam izin keimigrasian; melanggar kewajiban yang telahditentukan dalam Pasal 39; berada di wilayah Indonesia secaratidak sah (pernah dideportasi ke negara asal dan beradakembali di wilayah Indonesia) atau yang tetap berada diIndonesia setelah masa berlaku keimigrasian habis; sertapelanggaran oleh orang yang dengan sengaja menyembunyikan,melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan ataupekerjaan kepada orang asing yang telah diduga melanggar Pasal49 hingga 53.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 1999 tersebut,dapat dimengerti bahwa people smuggling (penyelundupan manusia)dan illegal migration adalah suatu tindakan kejahatan yangmelanggar Undang-Undang. Ha ini dipertegas dengan adanya

Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan ProtokolMenentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara,Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MenentangTindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Selain itu, perlu ditinjau pula tentang kebijakan yangdicanangkan oleh Pemerintah RI dalam menangani para pengungsi.Berdasarkan SE Dirjenim No. F-IL.01.10-1297, tertanggal 30September 2002, Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing YangMenyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, terdapatbeberapa unsur penting dalam surat edaran tersebut:

1. Pengungsi atau pencari suaka yang memasuki wilayahIndonesia tidak serta merta dideportasi

2. Imigrasi bekerjasama dengan UNHCR di Indonesia, bersama-sama menangani para pengungsi atau pencari suaka

3. Pengungsi yang memiliki sertifikat atau surat keteranganpengungsi maka statusna akan leih jelas dan pengurusanizin tinggal akan lebih mudah

4. Status pengungsi tidak kebal hukum.

Analisis Permasalah Yang Muncul Dalam Menangangi Imigran Gelap danPeople Smuggling

People smuggling dan imigran gelap merupakan suatu tindakan pidanayang saling kait mengait. Kegiatan tersebut dapat terjadi jikasalah satunya dapat direalisasikan, dalam artian bahwa imigrangelap akan berhasil dengan adanya persengkongkolan dari agen-agen penyelundup, dan penyelundupan orang mengakibatkansemakin meningkatnya jumlah imigran gelap.

Dalam menganalisa masalah tersebut, perlu dilakukan bahasankelemahan dan ketidakserasian antar hukum atau Undang-Undangyang berlaku, terutama di Indonesia, yang menyebabkan tidakterselesaikannya masalah penyelundupan manusia secaramenyeluruh.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tentangStatus Pengungsi, dapat diketahui bahwa pengungsi bukanlahmerupakan pernyataan pribadi, melainkan suatu status yangditentukan melalui sebuah proses. Dengan keberadaan UNHCR diJakarta, banyak para imigran gelap yang datang ke Indonesiauntuk mendapatkan hak suaka hingga status dan solusi begi

mereka didapatkan. Namun demikian, tidak semua orang asingyang masuk tanpa dokumen di Indonesia dapat diberikan statussebagai ‘refugee’ oleh UNHCR tersebut.

Setelah para imigran mendapatkan status sebagai pengungsi,mereka memiliki kewajiban untuk menghormati setiap aturannegara di mana tempat mereka diberikan penampungan. PemerintahRepubik Indonesia akan member kesempatan bagi para pengungsiuntuk tinggal sementara di wilayah Indonesia sampai ditemukannegara ketiga sebagai tempat pemindahan. Dan apabila UNHCRmenolak untuk memberikan status refugee ‘pengungsi’ kepadaimigran, seharusnya Pemerintah Indonesia memiliki kewenanganuntuk mendeportasi mereka, malangnya dengan biaya PemerintahRI sendiri, atau mereka dapat kembali dengan suka rela kenegara asal dengan bantuan dana IOM. Yang menjadi masalahkemudian adalah Negara Indonesia yang tidak mampumengalokasikan dana anggaran secara rutin untuk mendeportasipara imigran gelap tersebut, dan dalam kenyataannya merekatetap tidak mau kembali secara suka rela sehingga Indonesiatidak mendapat dana bantuan dari IOM.

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2009, Indonesia telahmengesahkan tentang ratifikasi protokol menentangpenyelundupan, namun demikian belum ada Undang-Undang khusustentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran diIndonesia. Padahal, fenomena masuknya imigran gelap keIndoneisa tersebut sudah memenuhi syarat sebagai peoplesmuggling, namun karena ketiadaan Undang-Undang khusus, Polrihanya menggunakan Undang-Undang Imigrasi dalam prosespenyidikan. Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yangmenjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia,sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsel peoplesmuggling dan lepas daru tuntutan hukum Indonesia.

Lalu lintas keluar dan masuk orang dari dan ke dalam Indonesiatelah diatur dalam Undang-Undang Imirasi No 9/1992. Namunpermasalahan yang muncul kemudian adalah banyak dari imigranyang masuk secara ilegal dan berlindung dibalik statuspengungsi atau pencari suaka belum dapat dipastikan bisamendapatkan status tersebut dari UNHCR sehingga hukum diIndonesia terabaikan. Selain itu, imigran gelap yang masuk keIndonesia dianggap sebagai korban penyelundupan orang, padahalUndang-Undang tentang people smuggling tidak ada di Indonesia,

mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman diIndonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Yangterjerat hukum Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat(terhasut oleh para penyelundup) dalam penyelundupan manusia,dan mereka juga terjerat oleh hukum Australia. Contohnyaadalah kasus Abdul Hamid, warga negara Indonesia asal Bima,Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikenakan hukuman penjaraselama enam tahun oleh Pengadilan Perth, Australia Barat,karena terbukti bersalah menyelundupkan tiga warga Iran dansembilan warga Afghanistan ke negara itu pada 29 September2008 (http://berita.kapanlagi.com/, 6 Maret 2009).

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 yang selama ini mengaturtentang imigran yang mencari status sebagai pencari suaka ataupengungsi, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimanakedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesiayang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidangideologi, politik, ekonomi, social budaya, keamanan nasional,dan kerawanan keimigrasian. Dan dalam pelaksanaannya, suratedaran tersebut kurang menegaskan eksistensi fungsi penegakanhukum di bidang keimigrasian sesuatu ketentuan peraturanperundang-undangan. Usaha yang baru dilakukan saat ini baruberupa penetapan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NomorIMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 TentangPenanganan Imigran Ilegal (http://www.imigrasi.go.id/). Namunusaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal denganketentuan keimigrasian, belum secara khusus tentang tindakpidana dari people smuggling.

Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benuaterkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigrangelap. Hal ini disebabkan negara seperti Australia danMalaysia memiliki Undang-Undang yang tegas dalam menanganipeople smuggling sementara Indonesia tidak memilikinya.

Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalammenanggulangi masalah people smuggling ini yang kemudianmenyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagipara imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia.Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani paraimigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untukmencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun

memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuanpenyelundupan manusia.

Para imigran memanfaatkan kelemahan yang dimiliki Indonesia,seperti memanfaatkan medan geografis Indonesia yang merupakannegara kepulauan dengan memasuki pintu-pintu yang tiak resmi,memanfaatkan keberadaan UNHCR di Jakarta, bahkan menjadikankorban perang sebagai alasan dan berkilah bahwa Indonesiahanya sebagai negara transit sebelum ke Australia, padahalsesungguhnya tujuannya memang ke Indonesia.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak-pihak yangberkewajiban, seperti lembaga kepolisian. Langkah-langkah yangdilakukan oleh polisi selama ini adalah dengan melakukanpenangkapan terhadap para imigran gelap dan para penyelundup,tetapi seperti yang telah diketahui bahwa proses penyidikantidak menggunakan Undang-Undang khusus, tetapi Undang-Undangkemigrasian sehingga hasil yang didapatkan tidak menunjukkanperubahan yang berarti. Kerjasama Pemerintah RI dan Polridalam menangani kasus imigran gelap dengan IOM dan UNHCR jugatidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapatselalu memberikan solusi. UNHCR tidak dapat semerta-mertaselalu mengeluarkan surat mengenai status kepengungsian,sedangkan IOM tidak dapat memberikan bantuan kepadaIndonesiaterkait dengan usaha memulangkan para imigran yangtidak mendapatkan status.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, terutamaPemerintah Provinsi Banten, dengan membangun banyak rumahhunian (detensi) bagi para imigran juga bukan merupakan solusiyang tepat. Usaha ini sama saja dengan membuka kesempatan bagipara imigran untuk lebih banyak datang ke Indonesia karenaterjamin tempat tinggalnya. Selain itu, membangun detensi jugaakan banyak menghabiskan biaya.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia padakenyataannya hanya memberikan keuntungan sepihak untukAustralia. Australia meminta Indonesia untuk menangkap paraimigran gelap dan penyelundup manusia, tetapi Indonesia tidakdapat pula meneruskan para imigran gelap ke negeri kanggurutersebut sehingga Indonesia harus menanggung sendiri bebannyadalam mengurusi para imigran. Padahal, Indonesia memliki

kesulitan dalam pengalokasian dana untuk mengurus paraimigran.

C. Rekomendasi

Pada dasarnya terdapat tiga kebijakan yang digunakan dalammenangani people smuggling, yaitu border controls, deportation andlegalization policies, dan work-site inspections, raids, and sanctions againstemployers or illegal immigrants (Guido Friebel and Sergei Guriev,2006: 1086). Yang pertama adalah kontrol perbatasan, dengantujuan untuk membatasi ruang gerak dari para agen penyelundupdan para imigran gelap. Yang kedua adalah deportasi danpengabsahan kebijakan. Dalam hal ini, dalam konteks Indonesia,pelaksanaan deportasi tidak dapat serta merta dilakukansebelum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR. Karenaitu dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan yang berasal dariPemerintah Indonesia sendiri yang secara tegas mengaturtentang status para imigran.

Yang ketiga adalah pemeriksaan dan tinjauan terhadap situspekerjaan, melakukan penggrebekan, dan sanksi yang tegasterhadap para pelaku agen penyelundupan manusia. KetentuanUndang-Undang ini juga belum dimiliki oleh Indonesia, karenatidak ada Undang-Undang tengan people smuggling. Guido Friebeldan Sergei Guriev menjelaskan bahwa kebijakan deportasi tidakakan dapat memberikan hasil yang baik dalam mengurangi aruspara imigran gelap selama tidak ada sanki yang tegas kepadapara agen penyelundup manusia (Guido, Ibid., hal.1088). Karenasemuanya berpangkal kepada aktivitas para agen, yang secaraterus menerus dan intens merekrut orang-orang dari negaraasal.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan denganmembentuk Satuan Tugas Terpadu dengan melibatkan pihak-pihakterkait seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum danHAM, Polri, dan Jaksa yang secara bersama-sama dengan giatmenanggulangi permasalahan people smuggling di Indonesia. BagiPolisi, adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan kerjasa policeto police dan memberdayakan operasi terpadu, yaitu OperasiJingga. Dalam operasi ini, setiap Polisi Daerah harus memilikisatuan tugas khusus yang melakukan penyelidikan dan penyidkan

secara rutin terhada kasus people smuggling, serta peningkatankerjasama dengan Australia yang meberikan keuntungan padakedua belah pihak, seperti pemberian fasilitas dan bantuandari Australia Federal Police (AFP) berupa alat komunikasi dantransportasi guna menunjang pelaksanaan operasi. Selain itu,perlu juga dilakukan usaha dalam memperketat pengawasan diBandara dan Pelabuhan Internasional serta daerah-daerahperbatasan untuk mencegah masuknya orang asing yang akandiselundupkan dari dan ke luar Indonesia.

Selanjutnya, juga dibutuhkan suatu kebijakan yang menetapkanlangkah dan usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia.Seperti yang diketahui bersama, kendala utama bagi Indonesiaadalah ketersediaan SDM yang kompeten. Lembaga Kepolisiansebagai badan yang berwenang dalam menjaga keamanan danketertiban di dalam negeri sudah seharusnya memiliki sumberdaya manusia yang mampu melakukan penyelidikan dan penyidikandengan baik dan cepat. Oleh karena itu dibutuhkan suatutraining dan workshop untuk meningkatkan komptensi dankualitas dari para penyidik dan penyelidik tersebut.

Pencegahan sindikat penyelundupan manusia dan orang asing jugaperlu mendapatkan perhatian yang khusus. Usaha yang dilakukanoleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Departemen Hukumdan Hak Azasi Manusia (Depkumham) yang terus berkoordinasidengan pihak internasional (Interpol) dan Polisi dalam negeri(Polri) harus dimaksimalkan. Oleh karena itu, memberdayakandan meningkatkan manfaat dalam penggunaan teknologi jugasangat diperlukan, salah satunya adalah dengan memanfaatkansistem pengawasan dengan alat canggih Border ControlManagement (BCM) terpadu yang terhubung dengan server diKantor Imigrasi Pusat, di Jakarta (http://yustisi.com/, Mei2010).

Penangggulangan masalah terkait imigran gelap dan peoplesmuggling juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasamadengan pihak-pihak terkait, meingkatkan kerjsama dan komitmendengan negara-negara tentangga yang sama-sama berusahamenumpas praktek people smuggling. Merealisasikan hasilkesepakatan Bali Process, yang diadakan pada Bulan Februari2002 lalu adalah sesuatu hal yang sangat perlu untukmenyelsaikan permasalahan-permasalahan di daerah asal.

Selain itu, yang paling penting dan paling inti, Indonesiaharus memiliki Undang-Undang khusus yang secara jelas dantegas membahas tentang people smuggling. Adalah suatu hal yangtidak relevan jika pada ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun2009 telah dinyatakan bahwa kesiapan Indonesia, bekerjasamadengan Australia dalam memerangi praktek people smuggling, tetapiIndonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur masalahtersebut. Pengalihan masalah tersebut kepada ketentuan Undang-Undang Imigrasi tidak akan dapat menyelesaikan masalah secaramaksimal, karena ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebutumumnya hanya berlaku bagi WNI. Sementara bagi WNA, adatangung jawab moral untuk menyunjung Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya Undang-Undang khusus yang menangani masalah ini,diharapkan Indonesia dapat mampu melakukan penindakan pidanasecara tegas terhadap para pelaku people smuggling.

Rekomendasi terkahir adalah Pemerintah melakukan kerjasamadengan melibatkan semua elemen masyarakat, yang dapatdilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang peoples smuggling danPembinaan Jaringan yang ada di setiap lapisan masyarakat yangdapat memberikan informasi secara cepat tentang kedatanganmaupun keberadaan imigran gelap di wilayah Indonesia,khususnya di daerah-daerah perbatasan.

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagaiberikut:

1. Imigran gelap dan people smuggling adalah sebuah masalahyang sangat serius dan merupakan ancaman bagi negaraIndonesia. Semakin meningkatnya keberadaan orang asingsecara ilegal di Indonesia memberikan kerugian bagiIndonesia, baik secara financial dan material.

2. Imigran gelap dan people smuggling terjadi disebabkan olehfaktor internal dan eksternal. Faktor internal adalahberasal dari negara asal, seperti perang atau konsekuensiekonomi, yang kemudian mendorong para imigran untuk pergidari daerah asal dan mencari penghidupan baru di daerahlain. Sedangkan faktor eksternal adalan berasal darinegara tujuan, karena adanya jaminan suaka serta harapanmendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar karenanegara-negara maju memiliki stabilitas ekonomi yang baik.Khusus untuk Indonesia, perlakuan yang diberikanpemerintah, yang terkesan tidak tegas, menjadi surgetersendiri yang membuar para imigran gelap tertarik untukmenjadikan Indonesia sebagai negara tujuan.

3. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat antar negaradan instansi terkait guna memaksimalkan penanganan peoplesmuggling dan meredam angka para imigran gelap yang terusmeningkat.

4. Dibutuhkan peningkatan SDM, alokasi dana/anggaran, sertasarana dan prasara dalam upaya penegakan hukum terhadaptindak pidana penyelundupan manusia.

5. Perlu dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yangsecara tegas dan jelas membahas people smuggling, termasukketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatantersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuatposisi Pemerintah Indonesia dalam usaha menghadapimasalah penyelundupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hanson, Gordon H., (2007): The Economic Logic of Illegal Migration.Council Special Reports (CSR) No. 26, April. USA: Council onForeign Relations.

Jurnal:

Martin , Philip & Mark Miller, (2000): Smuggling and Trafficking: AConference Report. International Migration Review, Vol. 34, No. 3(Autumn, 2000), Hal.969-975.

Heckmann, Friedrich, (2004): Illegal Migration: What Can We Know andWhat Can We Explain? The Case of Germany. International MigrationReview, Vol. 38, No. 3, Conceptual and MethodologicalDevelopments in the Study of International Migration (Fall,2004), Hal.1103-1125

Mines, Richard & Alain de Janvry, (1982):  Migration to the UnitedStates and Mexican Rural Development: A Case Study. American Journal ofAgricultural Economics, Vol 64, No. 3, (August., 1982).Hal.444-454.

Todaro , Michael P. & Lydia Marusko, (1987): Illegal Migration and USImmigration Reform: A Conceptual Framework. Population and DevelopmentReview, Vol. 13, No. 1, (Mar., 1987). Hal. 101-114.

Grossman, J. B., (1984): Illegal Immigrants and Domestic Employment.Industrial and Labor RelationReview, Vol. 37, No. 2, (Jan.,1984). Hal. 240-251

Friebel, Guido & Sergei Guriev, (2006): Smuggling Humans: A Theoryof Debt-Financed Migration. Journal of the European EconomicAssociation, Vol. 4, No. 6 (Dec., 2006), pp. 1085-1111

Internet:

Australian Govenrment, Departement of Immigration andCitizenship. People Smuggling and Trafficking. Diakses darihttp://www.immi.gov.au/media/publications/compliance/managing-the-border/pdf/mtb-chapter13.pdf

Saptowalyono , C. A.,  (2009): Repot Disinggahi Imigran Ilegal.KOMPAS female. 23 November 2009. Diakses darihttp://female.kompas.com/read/xml/2009/11/23/06404130/repot.disinggahi.imigran.ilegal

VIBIDZDAILY.COM, (2010): Banyak Imigran Gelap, Indonesia Butuh UUPenyelundupan Manusia. 25 Juli 2010. Diakses darihttp://vibizdaily.com/detail/nasional/ 2010/07/25/banyakimigran gelap_indonesia_butuh_uu_penyelundupan_manusia

LiraNes.com, (2010): Polisi Tetapkan Lima Tersangka Penyelundup 74Imigran Gelap. 18 Oktober 2010 diakses darihttp://liranews.com/hot-news/2010/10/18/polisi-tetapkan-lima-tersangka-penyelundup-74-imigran-gelap/

ANTARA News: Indonesia, One Click Away, (2010): Kasus ImigranIlegal Meningkat 100%. 3 Agustus 2010. Diakses darihttp://www.antaranews.com/berita/1280840290/kasus-imigran-ilegal-meningkat-100

KapanLagi.com, (2009): Selundupkan Orang, WNI Dihukum Empat Tahun diAustralia. Diakses dari http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/selundupkan-orang-wni-dihukum-empat-tahun-di-australia.html

INTERPOL, (2010): People Smuggling. Diakses darihttp://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.asp

Direktorat Intelkam Polda Lampung, (2010): Transnasional Crime. Diakses darihttp://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=608

UNHCR: The UN Refugee Agency. Perlindungan Pengungsi di Indonesia.Diakses dari http://www.unhcr.or.id/Html08/bhs_protect08.html,tanggal 31 Desember 2010.

Direktoran Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum & Hak AsasiManusia Republik Indonesia, (2010): Imigran Ilegal Saat DiketahuiBerada Di Indonesia Dikenakan Tindakan Keimigrasian. Diakses darihttp://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=34

DIRECTIVE FROM THE DIRECTOR GENERAL OF IMMIGRATION  NO.: F-IL.01.10-1297. Diakses darihttp://www.ecoi.net/file_upload/1504_1217488763_directive-from-the-director-general-of-immigration-no-f-il-01-10-1297-on-procedures-regarding-aliens-expressing-their-desire-to-seek-asylum-or-refugee-status.pdf

Peraturan atau Undang-Undang:

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1999 TENTANG KEIMIGRASIAN

UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN  PROTOCOLAGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR,SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTTRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANGPENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA,MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANGTINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

Bagaimana Mengatasi Permasalahan Di Daerah Perbatasan

Submitted by datinlitbang on Wed, 06/29/2011 - 02:47

BULETIN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state) dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada padaposisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubung oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5.877.879 Km2, luas laut teritorial sekitar 297.570 Km2, perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km2, panjang pantai 79.610 Km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 Km2 (Pussurta TNI, 2001).

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah), propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga menjaga keamanan dankeutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak halditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

NILAI-NILAI STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN. 

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Nilai-nilai strategis tersebut adalah : a. Daerah perbatasan mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara.b. Daerah perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. c. Daerah perbatasan mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.d. Daerah perbatasan mempunyai pengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

KONDISI UMUM DAERAH PERBATASAN.

Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Astagatra yaitu :a. Geografi.Kondisi geografi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, PNG dan Timor Lorosae umumnya merupakan pegunungan, berbukit dan bergelombang dengan ditutupi hutan tropis yang lebat yang dilalui beberapa sungai dan anak sungai, sehingga akses ke wilayah lainnya relatif masih tertutup. Sedangkan kondisi perbatasan laut RI dengan 10 negara tetangga (India, Thailand,Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG, Australia dan Timor Lorosae) yang sebagian besar berada di jalur perdagangan dunia dan perairan lautan dalam dan banyak yang belum terselesaikan batas-batas lautnya. 

b. Demografi.Kawasan perbatasan yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan persebaran tidak merata menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin). Umumnya mereka hidup hanya mengandalkan hasil-hasil dari alam, mata pencarian penduduk setempat umumnya adalah petani ladang berpindah dan penebang kayu. 

c. SKA.Potensi SKA di daerah perbatasan sangat besar meliputi hasil hutan, tambang migas, batubara, ikan dan kekayaan laut

lainnya, namun belum dikelola secara optimal. Disisi lain sistem pengamanan daerah perbatasan yang tidak memadai menyebabkan terjadinya pencurian dan penjarahan SKA. 

d. Ideologi.Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat dan akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

e. Politik.Tatanan politik di daerah perbatasan relatif belum berkembang dan cenderung diwarnai dengan isu-isu primordialisme, dikotomisipil-TNI, dropping pejabat dan pertentangan antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan bersifat sektoral dan seringkali tidak menyentuh lapisan masyarakat di pedalaman. Penyaluran aspirasi masyarakat di daerah perbatasan belum berlangsung seperti yang diharapkan, terbukti belum adanya struktur pemerintahan di kampung-kampung di perbatasan belum ada dan kunjungan pejabat ke pedalaman daerah perbatasan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat jarang dilakukan.

f. Ekonomi.Kehidupan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan pada umumnyamasih jauh tertinggal dari perekono-mian negara tetangga, hal ini disebabkan antara lain :1) Lokasinya relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah.2) Rendahnya taraf sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan(jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).3) Langkanya informasi pemerintah tentang ekonomi dan pem-bangunan bagi masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).

Masyarakat yang berdomisili di sepanjang perbatasan lebih ber-interaksi dan berorientasi kepada desa terdekat negara tetangga.. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi

watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatifbagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. 

g. Sosial Budaya.Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai bidang kehidupan dan pemerintahan ke arah yang dicita-citakan. Akibat kemajuan tersebut, globalisasi telah melanda dunia, sehingga seluruh tatanan kehidupan yang ada mengalami perubahan-perubahan. Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat di perbatasan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi disebabkan karena :1) Faktor eksternal yaitu :a) Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubunganlebih besar.b) Kehidupan ekonominya masyarakat daerah perbatasan masih sangat tergantung dengan negara tetangga. 

2) Faktor internal yaitu :a) Secara umum tingkat pen-didikan masyarakat daerah perbatasan relatif rendah (rata-rata tamat SD atau SMP), dengan tingkat kesehatan yang relatif masih rendah. b) Masyarakat lokal di sepanjang daerah perbatasan, khususnya yang tinggal di pedalaman belum mengetahui bagaimana pola hidup sehat. c) Masyarakat daerah perbatasan lebih menggantungkan hidup-nyadari alam, kebanyakan dari mereka merupakan petani ladang berpindah. d) Kerukunan antar etnis di daerah perbatasan belum seperti yang diharapkan. Hal ini tergambar dari adanya beberapa kerusuhan antar etnis yang terjadi di beberapa daerah sekitar perbatasan. e) Masyarakat setempat masih kurang dapat menerima kehadiran masyarakat pendatang dan para pendatang kurang berbaur dengan penduduk lokal. f) Penegakan hukum di daerah perbatasan kurang memadai antara lain disebabkan kurangnya pos-pos pengawasan di sepanjang perbatasan, frekwensi pelanggaran hukum masih tinggi. 

h. Pertahanan dan Keamanan. Kondisi kekuatan TNI dan Polri di daerah perbatasan saat ini masih kurang memadai, mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial kita denganbeberapa negara baik di darat maupun laut yang harus diamankan. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri, seperti kendaraan operasional, pos-pos pengamanan perbatasan untuk mendukung tugas pengamanandaerah perbatasan. Keterbatasan sarana jalan raya sepanjang daerah perbatasan dan kondisi medan semakin mempersulit tugas TNI dan Polri untuk melaksanakan patroli perbatasan. 

PENGAMANAN DAERAH PERBATASAN.

Kedaulatan negara menunjukkan integritas dan martabat suatu bangsa dan harus dijaga keutuhannya. Negara tidak mampu menjaga keda-ulatan setiap jengkal wilayahnya, termasuk daerahperbatasan menggambarkan lemahnya keutuhan dan kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan negara menurut pengertian dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yaitu kedaulatan di tanganrakyat dengan berdasarkan kepada kelima butir Pancasila. Kedaulatan NKRI yang dijabarkan dalam suatu konsep Wawasan Nusantara merupakan suatu konsep kesatuan wilayah yang mencakup darat, laut (termasuk dasar laut dan daratan di bawahnya) dan udara. Kedaulatan tersebut juga meliputi penguasaan dan kewenangan atas pengelolaan SDA dan pengaturan alur laut ALKI. Sejak diakuinya konsep Wawasan Nusantara oleh dunia internasional dalam Konvensi Laut PBB tahun 1982 (yang telah berlaku sejak 16 Nopember 1994) telah memperluas kewenangan Indonesia tidak saja terhadap wilayah kedaulatan-nya atas perairan Nusantara dan Laut Wilayah yang mengelilinginya, tetapi juga hak-hak di luar perairan Nusantara dan di dasar laut serta tanah di bawahnya di landas kontinen Indonesia (Zona Ekonomi Ekslusif) sejauh 200 mil. 

KONSEPSI PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN. 

Konsepsi Pengembangan strategi pengamanan daerah perbatasan diarahkan untuk membuka, mengem-bangkan dan mempercepat pem-bangunan daerah di kawasan tersebut serta menyerasikan laju pertumbuhan daerah perbatasan seperti daerah lainnya yang lebih dahulu berkem-bang. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing sehingga terwujud pola pem-bangunan yang merupakan perwujudan Wawasan

Nusantara, sehingga memperoleh dukungan dan kontribusi dari segenap komponen masyarakat dalam keuletan dan ketangguhan di seluruh wilayah perbatasan.

Secara garis besar terdapat dua hal penting yang harus dilakukan yaitu pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat dan pendekatan keamanan (security approach) yang diperlukan guna terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga memungkinkan terwujudnya keserasian hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga di sepanjang daerah perbatasan. Penerapan kedua pendekatan tersebut melandasi tujuan program-program pembangunan di wilayah perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan.a. Arah Pembangunan. Arah pem-bangunan daerah perbatasan diprioritaskan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok daerah perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat di wilayah perbatasan serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sesuaisemangat otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan daerah perbatasan yang diarahkan untuk mengembang-kan tata ruang daerah perbatasan menjadi kawasan strategis dan potensial dalam rangka penataan tata ruang wilayah dengan memperhatikan pengamanan daerah perbatasan guna menjaga tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan NKRI.

b. Tujuan Pembangunan Daerah Perbatasan. Tujuan jangka panjangpembangunan daerah perbatasan yaitu untuk mewujudkan kehidupanmasyarakat daerah perbatasan yang sejahtera dan berkeadilan dalam keharmonisan hubungan dalam segala aspek kehidupan. 

KEBIJAKAN PENGAMANAN. 

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah perbatasan sesuai dengan pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan kebijakan pengamanan daerah perbatasan yaitu : “Mengembangkan strategi pengamanan daerah perbatasan untuk memper-tahankan tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan negara,melalui kesamaan visi dan misi bahwa daerah perbatasan

merupakan bagian integral dari NKRI dengan melakukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi serta terselenggaranya stabilitas bidang pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat”.

STRATEGI PENGAMANAN.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan, maka untuk melaksanakan kebijaksana-an tersebut, disusun beberapa strategi pengamanan daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara dalam rangka pertahanan negara yaitu :

a. Mewujudkan pengamanan daerah perbatasan negara yang meliputi pengamanan terhadap SDA, kejahatan trans-nasional (penyelundupan senjata, narkotika dan masuknya teroris) serta konflik antar etnis. b. Menjamin tetap tegaknya dan utuhnya wilayah kedaulatan negara. Hal ini mengandung arti bahwa ancaman terhadap suatu wilayah di daerah perbatasan merupakan ancaman terhadap kedaulatan NKRI. c. Mewujudkan terselenggaranya pertahananan negara di daerah perbatasan. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002 bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.

UPAYA PENGAMANAN.

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah disusun bagi pengem-bangan pengamanan daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara dalam rangka pertahanan negara dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Pengamanan daerah perbatasan (pengamanan terhadap SDA, kejahatan trans-nasional dan konflik antar etnis). 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal.2) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri,Kantor Imigrasi dan Departemen Kehakiman, Departemen Kehutan-an, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertam-bangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah.

3) Meningkatkan kualitas peng-awasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas.4) Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan

penyelundupan barang, senjata api dan munisi serta narkoba danpenyusupan teroris dan adanya oknum yang dapat memicu konflik antar etnis.5) Meningkatkan BINWIL, BINTER dan BINMAS di daerah perbatasan.6) Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.7) Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, ken-daraan patroli dan alut sista.8) Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secaraterpadu (lintas pendana-an dan lintas sektoral).9) Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, tele-komunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.10)Melakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengaman-an terhadap SDA, jalur kejahatan trans-nasional dan area rawankonflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan negara. 11)Menciptakan iklim yang kondusif masyarakat perbatasan dalampengamanan daerah perbatasan sekaligus sebagai daya tarik bagikegiatan investasi di daerah perbatasan.12)Memperbaiki dan memper-baharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelun-dupan dan penyusupan serta kejahatan transnasional lainnya demi terwujudnya penegakan dankepastian hukum di daerah perbatasan.13)Merealisasikan terbentuknya suatu badan/lembaga pengaman-andaerah perbatasan secara terpadu, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan.

b. Menjamin tetap tegaknya dan utuhnya wilayah kedaulatan negara.1) Melakukan perundingan dengan negara tetangga dalam upaya

mempercepat proses tercapai-nya kesepakatan penyelesaian garisbatas antar negara baik darat maupun laut .2) Meningkatkan kapasitas diplomasi para penyelenggara negara,baik legislatif maupun eksekutif dalam fora regional dan internasional, khususnya yang menyangkut penetuan garis batas dan kerjasama pengaman-an batas negara.3) Membangun dan menambah patok-patok batas legal dan permanendi sepanjang per-batasan darat dan mercusuar di pulau-pulau terluar RI.4) Melakukan standarisasi pembangunan pos lintas batas (custom, immigration and quarantine).5) Menyamakan visi dan misi tentang daerah perbatasan antara pengambil keputusan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah.6) Meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat daerah perbatasandalam rangka membina persatu-an dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

c. Mewujudkan terselenggaranya Pertahanan Negara di daerah perbatasan.1) Meningkatkan kemampuan komponen pertahanan negara yang efektif (SDM, alat peralatan dan sumber daya nasional lainnya).2) Menata ruang pertahanan negara, dengan pendekatan propinsi,khususnya propinsi dengan titik rawan terhadap ancaman tertentu (trouble spot area), sebagai basis pertahanan.3) Memberdayakan Kabupaten dan Kota untuk turut melak-sanakan fungsi deteksi dini, khususnya bagi daerah yang rawan ancaman berupa infiltrasi, pelanggaran lintas batas, pencurian SDA sampai dengan ancaman kedaulatan negara.4) Memberdayakan daerah dalam mengemban fungsi BINWIL dan/atauBINTER dan BINMAS secara efektif dalam rangka membangun kesadaran bela negara masyarakat daerah perbatasan melalui kegiatan :a) Bimbingan dan penyuluhan tentang penting peran masyarakat setempat sebagai komponen pendukung dalam pertahanan negara didaerahnya. b) Membangun jaringan infor-masi tentang NKRI dan pembangunan bagi masya-rakat setempat yang mampu menumbuh-kembangkan rasa nasionalisme kebang-saan dan kesadaran bela negara melalui peran media cetak, media elektronik dan internet.c) Pengamanan swadaya masya-rakat setempat di lingkungan-nya dengan membangun pos-pos keamanan lingkungan untuk menciptakan

rasa aman sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemung-kinanmasuknya orang asing secara ilegal di sepanjang daerah perbatasan.d) Menambah frekwensi kun-jungan para pejabat ke daerah perbatasan sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk menambah kepercaya-an diri masyarakat setempat sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari NKRI.e) Mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun kekuatan Pertahanan Negara di daerah perbatasan.

SUBYEK PENGAMANAN.

Untuk mewujudkan pengamanandaerah perbatasan dalam rangka penegakkan kedaulatan negara, yang berperan sebagai subyek adalah :a. Supra Struktur, yang terdiri dari MPR, DPR dan Pemerintah (Dephan, TNI dan Polri, Depdagri, Deplu, Pemerintah Daerah, Departemen Kehakiman, Dephut, DKP, Depkimpraswil dan Bakosu-rtanal) yang berperan sebagai subyek dalam implementasi kebijakan pengamanan daerah perbatasan, terutama pembuatan peraturan dan perundang-undangan dan pengambilan kebijakan program pemerintah.

b. Infra Struktur, meliputi para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik dan LSM yang berbaur dengan masyarakat yang turut berperan dalam pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pengamanan daerah perbatasan.

c. Sub Struktur, terdiri dari segenap lapisan masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pengamanan daerah perbatasan. 

OBYEK PENGAMANAN.

Sebagai sasaran dalam upaya pengamanan daerah perbatasan yaitu:a. Daerah perbatasan, yaitu propinsi atau daerah yang berbatasan angsung dengan beberapa negara tetangga baik di darat maupun laut yaitu Aceh, Sumatera Utara, Batam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan NTT.b. Masyarakat setempat, yang berdomisili dekat atau sepanjang daerah perbatasan.

c. SKA, segenap potensi SDA yang ada di wilayah perbatasan RI yang jumlahnya cukup besar namun belum dikelola secara optimalsehingga belum dapat mengangkat tingkat kesejahteraan daerah dan masyarakat setempat.d. Sarana dan Prasarana, belum memadai sehingga daerah perbatasan relatif terisolir dan akses ke wilayah kecamatan terdekat sulit dijangkau dan mahal, lebih mudah melakukan interaksi ke negara tetangga karena lebih mudah dan murah, akses tersedia dan sarana jalan, transportasi dan telekomunikasi cukup memadai

METODA PENGAMANAN. 

Metoda yang digunakan dalam raka pengamanan daerah perbatasan yaitu dengan melakukan :a. Sosialisasi, yaitu memberikan informasi tentang pentingnya pengamanan daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara.Gangguan terhadap satu daerah di perbatasan negara berarti ancaman terhadap keda-ulatan negara. Sosialisasi peng-amanan daerah perbatasan termasuk juga pengamanan terhadap SDA dan keberlang-sungan pembangunan daerah dan masyarakat daerah perbatasan.

b. Deregulasi, yaitu penataan atau perumusan kembali produk peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengamanan daerah perbatasan, agar diperoleh seluruh implemen-tasi pembangunan dan pengaman-an daerah perbatasan dapat dilakukan secara komprehensif dan integral, lintas peran dan pendanaan. Dengan dilakukannya deregulasi terhadap seluruh produk hukum yang berkaitan dengan daerah perbatasan, maka pembangunan dan pengamanan daerah perbatasan tidak lagi dilaksanakan secara parsial, yang hanya melihat permasalahan daerah perbatasan berdasarkan kepentingan sektoral.

c. Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan (Prosperity dan Security Approach), yaitu suatu paradigma baru pembangunan daerah perbatasan yang harus dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan rakyat dan keaman-an secara bersama-sama. Hal ini berarti penanganan daerah perbatasan tidak bisa lagi dilaksanakan hanya dengan mengedepankan faktor keamanan saja, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat daerah perbatasan dengan tetap melakukan penegakan hukum.

d. Partisipasi, yaitu pengamanan daerah perbatasan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran swasta. Partisipasi masyarakat daerah perbatasan dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi yang amandi tempat tinggalnya, ikut serta secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di daerahnya, misalnya illegal logging, pergeseran patok dan lain-lain. 

e. Diplomasi, peran yang dilak-sanakan oleh para penyelenggaranegara dalam memberikan infor-masi yang benar dan mampu menyakinkan pihak asing dalam fora regional maupun interna-sional, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan garis batas negara dan kedaulatan NKRI.

f. Penegakan Hukum (Law Enforcement), mengimplementasikan aturan-aturan hukum positif baik undang-undang maupun per-aturan daerah secara konsisten dan konsekuen melalui pemberiansanksi hukum yang tegas demi tegaknya supremasi hukum terhadappelanggaran atau kejahatan di daerah perbatasan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, maka dalam pengaman-an daerah perbatasan mampu memberikan kontribusi positf bagi penegakan kedaulatan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan perbatasan NKRI.

PENUTUP

Wilayah perbatasan mempunyai nilai-nilai strategis dalam mendukung Keberhasilan pembangunan nasional. Pemahaman pengamanan daerah perbatasan dalam kaitannya dengan kedaulatannegara dapat diartikan bahwa ancaman terhadap satu

daerah ataupun pulau di daerah perbatasan negara berarti pula ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara.Pengamanan perbatasan negara dalam menjaga kedaulatan negara saat ini masih kurang optimal dilakukan terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran lintas batas (darat, laut dan udara) yang dilakukan pihak asing dengan berbagai alasan adalah bukti kurang optimalnya pengamanan perbatasan negara