PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45941...Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN

KEBERANGKATAN CALON JAMAAH UMRAH DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

(Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ELIA FEBY ARIANI

NIM: 1113048000027

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2019 M

i

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN

CALON JAMAAH UMRAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Elia Feby Ariani

NIM : 1113048000027

Pembimbing

Afwan Faizin, M.A

NIP: 197210262003121001

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440H/2019M

iv

ABSTRAK

Elia Feby Ariani, NIM 1113048000027, “PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PEMBATALAN KEBERAANGKATAN CALON JAMAAH

UMRAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus PT. Utsmaniyah

Hannien Tour)”, Konsentrasi Hukum Bisnis,Program StudiIlmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1439 H/2019 M, 60 halaman + lampiran.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum

terhadap pengguna biro jasa perjalanan umrah akibat dari pembatalan

keberangkatan calon jamaah umrah dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha

selaku penyelenggara ibadah umrah terhadap pembatalan keberangkatan calon

jamah umrah yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research dan Field

Research yang mengkaji berbagai data dokumen terkait penelitian dan

menggabungkan dengan data wawancara yang dilakukan secara langsung dengan

subjek penelitian. Metode yang diggunakan adalah metode penelitian hukum

normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Metode pengumpulan data

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum

bagi pengguna biro jasa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Meteri Agama Nomor

8 Tahun 2018. Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak biro

jasa terhadap salah satu konsumennya (HS) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal

19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Biro Jasa, Umrah

Pembimbing : Afwan Faizin, M.A

Daftar Pustaka : Tahun 1979 s.d 2018

v

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah Subhana Wa Ta’alla atas segala rahmat

dan karunia-Nya, tiada kata yang terucap dengan tulus dan ikhlas yakni Alhamdulillahi

Rabbil ‘alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam

semoga selalu tercurah limpahkan atas insan pilihan Tuhan khatamul anbiya’i

walmursalin Muhammad SAW. Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih sangat jauh dari kata sempurna. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan di dalam

skripsi ini oleh penulis karena keterbatasan pengetahuan dan waktu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari tanpa adanya dorongan dan

bimbingan dari semua pihak yang mendukung penelitian ini tidak akan terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada, yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., MA. Dekan Fakultas Syariah Dan

Hukum, serta para wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat SH., MH. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

dan Drs. Abu Thamrin SH, M.Hum. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Afwan Faizin, M.A. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menjadi

pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian,

dan ketelitian memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

4. Perpustakaan Umum UIN Syarif Hifayatullah Jakarta dan Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Muhammad Rizky Firdaus SH selaku kuasa Hukum dari salah satu konsumen

PT. Utsmaniyah Hannien Tour yang senang hati mempersilahkan dan

meluangkan waktu penulis melakukan wawancara.

6. Orang Tua Tercinta Ayah Sulaiman, SH, Mama Siti Amaliyah, adik penulis

Kalila Aisyah Saharani dan Muhammad Reivan Palallo serta teman hidup

penulis Muhammad Farhan Almaany dan Ibrahim Syahm, dan teman-teman

Peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu berkat doa, motivasi,

vi

mendukung dan melimpahkan kasih sayang dengan tulus sehingga penulis

dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri.

Akhirnya, atas bantuan serta jasa dari semua pihak berupa materiil dan moril

hingga detik ini penulis panjatkan doa, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para

pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Jakarta, Mei 2019

Elia Feby Ariani

vii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iii

ABSTRAK .......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah ........................ 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 5

D. Metode Penelitian ........................................................................ 6

E. Sistematika Penulisan ................................................................. 8

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ................ 10

A. Kerangka Konseptual .............................................................. 10

B. Kerangka Teori .......................................................................... 11

C. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen .................... 13

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ......................... 14

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen .............. 17

3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha ...................... 19

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha ........................................... 23

5. Prinsip Tanggung Jawab ...................................................... 26

6. Hukum Perjanjian................................................................. 27

D. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu .......................................... 35

BAB III PT. UTSMANIYAH HANNIEN TOUR DAN

PEMBATALAN UMRAH ............................................................... 37

A. Profil Perusahaan ...................................................................... 37

1. Sejarah Berdirinya PT. Utsmaniyah Hannien Tour .............. 37

2. Visi dan Misi PT. Utsmaniyah Hannien Tour ....................... 39

viii

B. Legalitas Perusahaan PT. Utsmaniyah Hannien Tour............... 41

C. Produk Yang Ditawarkan ......................................................... 42

D. Perjanjian Antara Perusahaan dan Jamaah ................................ 43

E. Akibat Pembatalan .................................................................... 45

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGANGAN HUKUM TERHADAP

KONSUMEN PENGGUNA BIRO JASA PERJALANAN

HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN .................................................. 48

A. Duduk Masalah ......................................................................... 48

B. Faktor Yang Menyebabkan Pembatalan Keberangkatan .......... 50

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat

Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah ............................... 53

D. Pertanggungjawaban Pihak Biro Jasa Perjalanan Umrah

Akibat Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah .................. 55

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 60

A. KESIMPULAN ......................................................................... 60

B. REKOMENDASI ..................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan

oleh umat Islam yang memenuhi kriteria Istitha’ah, antara lain mampu secara

materi fisik, dan mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji

merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir

batin jemaah Haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia

di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat

massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan

ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman, dan lancar.1

Di jaman modern seperti sekarang ini segala sesuatu bisa menjadi

mudah. Begitu pula dengan Pergi Haji dan Umrah, karena sudah banyak

bermunculan bisnis biro jasa/travel yang menyediakan jasa perjalanan untuk

pergi ke Baitullah. Dengan banyaknya bisnis ini membuat persaingan diantara

para pelaku usaha. Mereka pun membuat sebuah penawaran dan promo

perjalanan haji dan umrah yang menarik untuk menggoda masyarakat agar

memakai jasa para pelaku usaha.

Banyaknya perusahaan biro jasa itu juga memunculkan berbagai

macam polemik. Diantaranya dari sekian banyak biro perjalanan haji dan

umroh yang ada perlu diteliti apakah biro perjalanan haji dan umroh itu legal

artinya mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau

justru illegal. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji biro perjalanan wisata dapat

ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah Umrah setelah memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

1

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, h., 10.

2

a. Terdaftar sebagai biro perjalanan yang sah;

b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan

perjalanan ibdah Umrah; dan

c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umrah.

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui prosedur dan tata

cara penyelenggaraan haji dan umroh maka, dengan ketidaktahuan masyarakat

itu dimanfaatkan oleh perusahaan biro jasa untuk melakukan kecurangan.

Banyak juga masyarakat tertipu dengan harga murah dan fasilitas mewah dari

pihak biro perjalanan haji dan umroh. Namun pada saat pelaksanaan justru

keberangkatan dibatalkan atau jamaah tidak jadi berangkat. Kondisi ini

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak

seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian

besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat

promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online,

serta penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat

merugikan konsumen di dalam menawarkan serta memperdagangkan produk

barang dan/ atau jasa.2

Kegagalan pemberangkatan calon jamaah Umroh berkenaan dengan

tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam suatu akad sebagai salah

satu bentuk dari wanprestasi, selain dari terlambat berprestasi dan berprestasi

tapi keliru.3 Seperti kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour setahun terakhir ini

diberitakan PT. Hannien Tour telah menelantarkan para calon jamaah,

dikarenakan adanya miss management dengan beberapa kantor cabangnya,

dan juga menjual harga promo yang kemudian harga promonya ini ada

persentase tidak seimbang dengan harga regular yang dijual cabang. Tidak

2 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2015), h., 1-2.

3 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni Bandung, 1993),

h., 89-91.

3

adanya kontrol antara kantor pusat dan kantor cabang menjadi salah satu

penyebabnya yang mengakibatkan harga promo dan harga regular tidak sesuai

bahkan tidak masuk akal. Sampai saat inisudah ada sekitar 1.800 orang yang

menjadi korbanHannien Tour. Dengan adanya kejadian ini diperkirakan

Hanien Tour mengalami kerugian yang muncul dari miss management

menembus Rp 37,8 miliar.

Kasus penelantaran jemaah umrah PT. BPW Al-Utsmaniyah mulai

terungkap pada April 2017, dengan adanya pengaduan masyarakat baik secara

langsung kepada Kementerian Agama maupun melalui media massa. Atas

adanya laporan tersebut, Kemenag melakukan pemanggilan (klarifikasi)

terhadap PT. BPW Al-Utsmaniyah atau Hannien Tour.4

Dari masalah tersebut biro jasa keberangkatan haji dan umrah itu

melanggar hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen sesuai yang telah

dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenia kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

deskriminatif

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

4https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/01/2018/apakah-kasus-hannien-tour-

sama-dengan-first-travel-ini-jawabannya

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/01/2018/apakah-kasus-hannien-tour-sama-dengan-first-travel-ini-jawabannya

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/01/2018/apakah-kasus-hannien-tour-sama-dengan-first-travel-ini-jawabannya

4

Sebagaimana hak-hak konsumen yang telah disebutkan di atas

merupakan hal yang paling penting dalam persoalan perlindungan konsumen.

Dengan adanya kasus Hannien Tour ini pemerintah seharusnya bertindak

tegas demi kepentingan masyarakat. Karena dengan adanya Undang-Undang

Perlindunghan Konsumen seharusnya menjadi benteng untuk melindungi hak

konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha agar kedepannya para

pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan tepat janji untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan

Calon Jamaah Umrah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien

Tour)”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah

yang ada sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Biro Perjalanan Umrah

Akibat Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah ?

b. Pertanggung Jawaban Pihak Biro Perjalanan Umrah Akibat Pembatalan

Keberangkatan Calon Jamaah ?

c. Faktor-Faktor yang menyebabkan pembatalan keberangkatan ?

d. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pembatalan keberangkatan calon

jamaah?

2. Pembatasan Masalah

Dalam hal-hal yang telah dipaparkan oleh penulis di dalam latar

belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penulis hanya

membahas mengenai upaya hukum terhadap perlindungan konsumen

5

pengguna jasa biro perjalanan haji dan umrah akibat pembatalan

pemberangkatan calon jamaah dan pertanggung jawaban pihak biro

perjalanan umroh akibat pembatalan pemberangkatan calon jamaah.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang

perlindungan hukum yang diberikan kepada calon jamaah umrah dan

tanggung jawab pihak biro jasa perjalanan umrah yaitu PT. Utsmaniyah

Hannien Tour yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mempertegas arah pembahasan pada permasalahan utama

yang telah diuraikan diatas, maka dibuat rincian perumusan masalah dalam

bentuk pertanyaan:

a. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pengguna biro jasa

perjalanan umrah akibat pembatalan pemberangkatan calon jamaah ?

b. Bagaimana pertanggung jawaban pihak biro perjalanan umrah akibat

pembatalan pemberangkatan calon jamaah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini

adalah:

a. Untuk menjelaskan penerapan perlindungan hukum terhadap

konsumen pengguna jasa biro perjalanan umroh akibat pembatalan

pemberangkatan calon jamaah

b. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban pihak biro perjalanan umrah

akibat pembatalan pemberangkatan calon jamaah

2. Manfaat Penelitian

6

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka manfaat penelitian ini

adalah:

a. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal

perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggung jawaban

pihak biro perjalanan Umrah akibat pembatalan keberangkatan calon

jamaah umrah.

b. Bagi Akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi

pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan

objek yang sama

c. Bagi Pembaca, agar para pembaca dapat memahami bagaimana

perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa biro perjalanan

haji dan umrah akibat pembatalan keberangkataan calon jamaah umrah

dan bagaimana pertanggung jawaban pihak biro perjalanan umrah

akibat pembatalan pemberangkatan calon jamaah

D. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data

yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya

sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau

lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini

nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan

tertentu.5

Penelitian adalah kegiatan ilmiah, yang harus mempunyai metode,

sistematika, dan pemikiran yang mempelajari suatu gejala hukum. Dengan

jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.6

1. Jenis Penelitian

5Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997)

h., 27-28. 6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet Ke-3, (Jakarta: UI Press,1986), h., 42.

7

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode pedekatan normatif empiris. Penelitian normatif

empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan

hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat. 7

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan

menggunakan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu

metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku

peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang

berhubungan dengan objek penelitian.8

3. Sumber Data

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat berupa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang

paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori atau

pendapat sajana hukum, hasil karya dari kalangan ahli hukum, skripsi,

7 AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2004), h., 134. 8TIM Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: Pusat Peningkatan dan Jaminan

Mutu (PPJM), 2017.

8

tesis, artikel ilmiah, jurnal, makalah, penelusuran internet, dan

sebagainya

c. Bahan non-hukum (tersier), yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan atau bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan

lain-lain

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis normatif kualitatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan

dalam perundang-undangan, buku-buku serta konsep-konsep yang

berkaitan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yakni

memberikan gambaran mengenai permasalahan dengan menganalisis

rujukan dalam setiap literatur dan bahan hukum yang disebutkan di atas.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, mengacu pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum” yang diterbitkan oleh

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017.9

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan berbagai uraian di atas yang menjelaskan skripsi ini

secara menyeluruh ke dalam penulisan yang sistematis dan terstruktur, maka

peneliti merumuskan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

9TIM Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: Pusat Peningkatan dan Jaminan

Mutu (PPJM), 2017.

9

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang

masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II: Bab ini akan membahas kerangka konseptual, kerangka teori,

tinjauan kajian terdahulu, tinjauan umum tentang perlindungan

konsumen, dan hukum perjanjian.

BAB III: Bab ini akan membahas tentang studi kasus PT. Utsmaniyah

Hannien Tour.

BAB IV: Bab ini akan membahas analisis hasil penelitian mengenai

perlindungan hukum terhadap pembatalan keberangkatan calon

jamaah haji dan umrah PT. Utsmaniyah Hannien Tour Dalam

Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat peneliti

berikan.

10

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.1 Kerangka konseptual ini

gunanya untuk menghubungkan dan menjelaskan tentang suatu topik yang

akan dibahas. Berikut ini akan digambarkan kerangka konseptual yang

digunakan dalam penelitian ini:

a. Konsumen

Menurut Munir Fuady konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari

suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.2

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum. Hukum difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat

secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.3

c. Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

d. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, “Perlindungan Konsumen

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h., 133.

2 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h., 227. 3 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2000), h., 55.

11

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen”.

B. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat

penting, karena dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan

dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti, karena itu sangat penting bagi

seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok

pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan

disorot.4 Adapun teori yang dipakai dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud keadilan hukum

(legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam

bentuk hak dan kewajiban, dimana perlanggaran terhadap keadilan ini akan

ditegaskan lewat proses hukum.5

Menurut Aristoteles keadilan adalah

keutamaan moral yang mana merupakan keutamaan tertinggi manusia yang

didapat dari ketaatan kepada hukum polis yang baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan

keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum negara.

Bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan

umum.6

Keadilan telah diuraikan oleh Aristoteles yaitu pada “Rhetorica”

bangsa romawi menterjemahkannya dengan “ius suum cuique tribuere” yang

berarti keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.

Keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama.7

Ada dua jenis bentuk keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan “distributief”

4 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

1995), h., 39-40. 5 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h., 118.

6 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , (Bandung :

Citra Aditya Bakti, 2007, Cet. Kesepuluh), h., 28-29. 7 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PradnyaParamita, 1996, Cet. Kedua), h.,

11.

12

dan keadilan “commutatief”. Keadilan “distributief” adalah keadilan yang

memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan

“commutatief” memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar

menukar barang dan jasa.8 Artinya, Hukum menuntut adanya suatu persamaan

dalam memperoleh prestasi atau hal tanpa memperhitungkan jasa

perseorangan.9

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat

dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu

tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua perngertian, yang

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.10

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh

haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum

erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik keadilan. Hukum

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamarakan11

C. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian

8

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan

Nusamedia, 2004), h., 25. 9 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Cet. Kedua), h., 81.

10 Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),

h., 23. 11

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007,

Cet. Kelima Ed. II), h., 60.

13

Menurt Az Nasution hukum perlindungan konsumen adalah

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para

penyedia barang dan/atau jasa konsumen.12

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan Konsumen mempunyai

cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa,

yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa, yang

berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga

sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.13

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa

pengertian konsumen dapat dibagi 3 bagian:

1. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan/atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaatan barang

dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain untuk

memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama

dengan pelaku usaha.

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan barang

dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga

atau rumah tangga tidak untuk diperdagangkan kembali.14

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada pembedaan anatara konsumen

sebagai orang atau pribadi dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan

hukum. Pembedaan ini penting untuk membedakan konsumen tersebut

12

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Daya Widya,

1999), h., 66. 13

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,

Cet. Pertama), h., 22. 14

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h., 79.

14

menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial

(dijual, diproduksi lagi).15

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha

bersama berdasarkan lima (5) asas yang relevan dalam pembangunan

nasional, yaitu:

a. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen

dan pelaku usaha secara keseluruhan

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

meteriil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini diartikan untuk memberikan suatu jaminan dan keselamatan

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang/jasa yang , dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki

adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat

15

Az. Nasution, Hukum dan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994,

Cet. Pertama), h., 9.

15

dari produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan

jiwa dan harta bendanya

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha dan

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaran perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Perlindungan konsumen adalah suatu tujuan dan sekaligus usaha

yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan

perlindungan konsumen itu sendiri meliputi atau mencakup aktivitas

penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.

Pada Pasal 3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini

merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan dari perlindungan

konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam

pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun

untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak

menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya

harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomoe 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat asas atau kaidah hukum

perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan

konsumen, yang menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen berasaskan

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,

serta kepastian hukum.16

Berikut adalah bunyi dari pasal 3 Undang-

Undang Perlindungan konsumen, yang mana perlindungan konsumen

bertujuan untuk:

16

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004), h., 26.

16

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,kesehatan,

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi

dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang

ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan

pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun untuk menjaga

pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan

perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas

atau kaidah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat

asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen agar tidak menyimpang

dari tujuan perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.17

Perlu adanya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain

karena lemahnya posisi konsumen dibanding produsen. Tujuan hukum

perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan

martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga

akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh

tanggung jawab.18

17

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h., 26. 18

Celina Tri Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika,2008) h., 9.

17

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tentang Guidelines For

Consumer Protection merumuskan enam hak konsumen yang harus

dilindungi, meliputi:

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

keamanannya.

b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen.

d. Pendidikan konsumen.

e. Tersedianya ganti rugi yang efektif.

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.19

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah diatur di

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

Pada BAB III pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai denganm nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan nujur mengenai konsidi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasan yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perluindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumemen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

19

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,

Cet. Pertama), h., 63.

18

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan anatinomi dalam

hukum20

. Yang mana kewajiban konsumen dapat dilihat dan merupakan

bagian dari hak konsumen. Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Sama seperti Konsumen Pelaku Usaha juga memiliki Hak dan

Kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang No 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha sering diartikan sebagai

pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini

termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransi dan pengecer professional,

yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barangh dan

jasa hingga samapai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan

syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari

produsen.21

Yang pertama hak pelaku usaha telah diatur pada pasal 6

UUPK adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

20

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,

Cet. Pertama), h., 51. 21

Janus Sibaldok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2010), h., 16.

19

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban pelaku usaha pun telah diatur didalam pasal 7 UUPK,

sebagai berikut :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Demi melindungi konsumen dari perbuatan-perbuatan curang atau

perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, maka

pihak konsumen atau masyarakat pada umumnya harus mendapatkan

perlindungan mengingat posisi konsumen atau masyarakat yang tidak

sebanding dengan para pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal,

informasi, termasuk kekuatan produk didalamnya.22

Karena pada dasarnya setiap orang yang melakukan usaha

memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun banyak juga

pelaku usaha yang tidak jujur dengan melakukan berbagai macam cara

agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya seperti

22

Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, IV, 06 (Juli 2016).

20

pelaku usaha yang memberikan promo-promo menarik dengan membuat

iklan yang menyesatkan.

Konsumen merupakan pihak yang lemah dan harus dilindungi

dengan hukum. Karena salah satu sifat dan sekaligus tujuan hukum itu

adalah memberikan perlindungan dan pengayoman pada

masyarakat.23

Maka di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah

diatur secara rinci tentang Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang

diatur pada bab IV yaitu dari pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mana sebagai berikut :

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen:

1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau

etiket barang tersebut

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau

keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa

tersebut

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

tersebut

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

23

Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, IV, 06 (Juli 2016).

21

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaran memperdagangkan barang dan/atau jasa

tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi:

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan

suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,

harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau

memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan

tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau

jasa lain

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa

keterangan yang lengkap

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

untuk diperdagangkan.

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau

jasa tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

22

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan,

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau

menyesatkan mengenai:

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang

dan/atau jasa

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa


Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara

obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah

memenuhi standar mutu tertentu

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak

mengandung cacat tersembunyi

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan

dengan maksud untuk menjual barang lain

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah

yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam

jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain

f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum

melakukan obral.


Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus

dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak

bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang

ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.


1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma

23

dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak

sebagaimana yang dijanjikannya.

2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan

dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian

sesuai dengan yang dijanjikan

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.


1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan

waktu penerimaan barang dan/atau jasa

b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa

c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai

barang dan/atau jasa

d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang

dan/atau jasa

e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan

f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai periklanan.

2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang

telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.24

memberikan

24

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,

2008), h., 44.

24

informasi yang benar dan mudah dimengerti terhadap suatu produk adalah

tanggung jawab dari pelaku usaha. Jika ada konsumen yang merasa

dirugikan maka dia memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban

dari pelaku usaha yang merugikannya.25

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang

dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini

dinamakan dengan tanggung gugat produk sebagai terjemahan dari kata

“product (s) liability, product (en) aansprakelijkheid, atau

“prodezentenhaftung “. tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan

kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”

bisa karenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai

dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh

pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa

dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan

melawan hukum.26

Tanggung Jawab Pelaku Usaha juga telah diatur di dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen pada BAB VI dari Pasal 19 sampai

dengan pasal 28, yang mana sebagai berikut :

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

25

Ni Putu Lisna Yunita, Igede Putra Ariana, Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap produk

impor yang tidak berlabel bahasa indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Bagian hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h.,

4. 26

Usman Rachmadi, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, (Jakarta: Djambatan, 2000, Cet.

Pertama), h., 217.

25

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

Palaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi

dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pudana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21

merupakan beban dan bertanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup

kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pambuktian.


Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau

tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat

melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan

Peradilan di tempat kedudukan konsumen.


(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha

lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan

komsumen apabila:

a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan

perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui

adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku

usaha atau tidak sesuai dengan contoj, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari

tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen

apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual

26

kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang

dan/atau jasa tersebut.


(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya

berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib

memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku

usaha tersebut:

a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau

fasilitas perbaikan;

b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang

diperjanjikan.


Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan

dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan .


Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab

atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak

dimaksudkan untuk diedarkan;

b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;

c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenal kualifikasi barang;

d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang

dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.


Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti

rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

5. Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat

dibedakan, yaitu :

27

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability or

liability based on fault), yaitu prinsip yang menyatakan secara hukum

seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika

ada unsur kesalahan yang dilakukannya;

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of

libility), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap

bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak

bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of

non liability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip

praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu

dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa

iabersalah;

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict liability), dalam prinsip ini

merupakan kesalahantidak sebagai faktor yang menentukan, namun

ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan

dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur;

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitation of liability),

dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh

secara sepihak menetukan klausul yang merugikan konsumen,

termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada

pembatasan, maka harus berdasarkan pada Perundang-undangan yang

berlaku.27

6. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

27

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2006), h., 58.

28

melaksanakan suatu hal.28

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 dijelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan

perundang-undangan.29

Maksudnya bahwa perjanjian yang telah dibuat

oleh kedua belah pihak tertentu dapat dijadikan suatu dasar hukum bagi

yang membuatnya.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal

1313 BW). Pengertian Perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini

lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan

hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para

pihak yang memperjanjikannya;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang

saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang

cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan

hukum .

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak

yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat

kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para

pihak penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan

konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut

28

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985, Cet. sepuluh), h., 1. 29


29

dibuat.30

Dua hal yang penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat

daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang telah disepakati.

1. Syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala

macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang

terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan

berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas,

melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk syahnya

perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi

dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH

Perdata).

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam

keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang

dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata

yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut

adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua sayarat yang

terakhir adalah mengenai objeknya. Selanjutnya mengenai syarat sahnya

perjanjian diatas akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

30

Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU),

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h., 124.

30

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidak-

tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai

kehendak yang saling mengisi.31

Artinya suatu perjanjian itu lahir

karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan

perjanjian.Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara

satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak

satu kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang

satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik,

sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan

dalam perjanjian.

2) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang

akan menimbulkan perbauatan hukum.32

Orang-orang yang akan

mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan

mempunyai wewenang untuk melakukan perbutan hukum, sebagai

mana yang ditentukan undang-undang. Orang yang cakap/mempunyai

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan

KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah

menikah.33

3) Adanya Objek atau Suatu Hal tertentu

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi

(pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban

debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa

kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak

melakukan sesuatu.34

Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-

kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup

31

J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h., 121. 32

Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika

2003), h., 24. 33

Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h., 17. 34

J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992), h., 28.

31

jelas.Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan,

gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak,

apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

4) Suatu Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk

sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan

bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena

suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena

mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan

syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek

perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya

dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap

atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk

meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun

(Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap

mengikat.

Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi,

perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga

tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

1. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran

dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang

telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan

pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat

dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum

selalu merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang

sentral dalam hukum positif.

32

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar

penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas dalam hukum

perjanjian dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal

ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan

perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.35

Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian

menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan

dari Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian asas

konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata

mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling

mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan

yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting

dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari

kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320

ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu

syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah

pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan

bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal,

tetapi cukup dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak.

35

A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya,

(Yogyakarta: Liberty, 2004) h., 9.

33

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.36

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa

satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan

memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan

itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah

pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan

diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat

sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang

menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari

pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,37

yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga

adagium-adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang

mengikat.

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan

mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-

mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap

beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan

kepatutan serta moral.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat

tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa,

kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak

36

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h., 23. 37

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: P.T. Intermasa, 2004) h., 127.

34

wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua

belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan

melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan

kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan

untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut

perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan

itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat

seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,

sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.38

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu

perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk

membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat

dari zaakwaarneming, dimana seseorang yang akan melakukan

suatu perbutan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan

mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan

menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal

1339 KUHPerdata.

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan

yang melakukan berbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan,

sebagai panggilan dari hati nuraninya.

h. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang

berbunyi: “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga

38

Mariam Firdaus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya

Bakti,2009) h., 88.

35

untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan

oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Asas kepatutan

disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi dari perjanjian.39

i. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (good faith) menurut Subekti merupakan

salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.40

selanjutnya

Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah

melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma

kepatutan dan kesusilaan.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata, yang berbunyi: “perjanjian harus di-laksanakan

dengan itikad baik”. asas itikad baik merupakan asas bahwa para

pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang

teguh atau kemauan baik dari para pihak.41

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini perlu

kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan

pertimbangan, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Bagi Jemaaah Haji Khusus Mengenai

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Pada PT. Assuryaniyah

Cipta Prima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel), skripsi ini ditulis oleh Mazda Hamdi Ismail,

dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam

Putusan Pengadilan Negeri No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tentang

pelanggaran wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan dampak

putusan tersebut khususnya bagi penyelenggara haji tentang pelanggaran

39

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 25. 40

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996, Cet. XXVIII), h., 41 41


36

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang jelas berbeda dengan

skripsi peneliti yang membahas mengenai penerapan perlindungan hukum

terhadap calon jamaah umrah dan tanggung jawab pihak biro perjalanan

Umrah PT. Utsmaniyah Hannien Tour terhadap calon jamaah umrah.

2. Tanggung Jawab Biro Perjalanan Haji Dan Umroh PT. Muzdalifah

Terhadap Calon Jemaah Umroh Yang Gagal Berangkat Berdasarkan

Buku III KUHPerdata, skripsi ini ditulis oleh Hajar Farah Ilma Fadillah,

dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 2014. Dalam skripsi

tersebut membahas mengenai tanggung jawab biro perjalanan umroh PT.

Muzdalifah terhadap calon jemaah umroh yang gagal berangkat

berdasarkan Buku III KUH Perdata dan penyelesaian sengketa yang

timbul dari kegagalan keberangkatan perjalanan umroh, yang jelas berbeda

dengan skripsi peneliti yang membahas mengenai penerapan perlindungan

hukum terhadap calon jamaah umrah dan tanggung jawab pihak biro

perjalanan Umrah PT. Utsmaniyah Hannien Tour terhadap calon jamaah

umrah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan

Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggaran

Ibadah Haji Khusus, jurnal ini ditulis oleh Nathasya Victoria

Ruswandana, Bambang Eko Trisno, Suharto. Edisi khusus No. 3 Vol. 5

Tahun 2016, jelas berbeda dengan skripsi peneliti yang membahas

mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap calon jamaah umrah

dan tanggung jawab pihak biro perjalanan Umrah PT. Utsmaniyah

Hannien Tour terhadap calon jamaah umrah.

37

BAB III

PT. UTSMANIYAH HANNIEN TOUR DAN PEMBATALAN UMRAH

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Sejarah Berdirinya PT. Utsmaniyah Hannien Tour

Haji secaralughowi (etimologis) berasal dari bahasa Arab al-hajj;

berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan

agung. Selain itu, al hajj berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini

sejalan dengan aktivitas ibadah haji, di mana umat Islam dari berbagai

negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka‟bah) pada musim haji

karena tempat ini dianggap mulia dan agung.1

Ibadah Haji merupakanrukun Islam yang kelima sekaligus puncak

dari penghambaan seseorang kepada Allah SWT. Pergi ketanah suci

untuk menunaikan ibadah haji merupakan karunia Allah yang menjadi

dambaan setiap muslim. Predikat "Haji Mabrur" yang tiada balasan

baginya melainkan Al-Jannah atau Surga tentu menjadi target utama dari

kepergian kaum muslimin ke Baitullah.

Besarnya pahala ibadah haji membuat minat masyarakat muslim

Indonesia untuk menunaikannya menjadi sangat tinggi. Hal tersebut

terbukti dari daftar tunggu (waiting list) ibadah haji yang begitu panjang.

Calon jama’ah haji yang telah mendaftar harus menunggu 3-4 tahun untuk

Haji Plus dan bahkan lebih dari 10 tahun untuk Haji Reguler.2

Sebagai salah satu solusi untuk mengobati kerinduan calon jama’ah

dalam melaksanakan ibadah haji adalah dengan melaksanakan ibadah

umrah. Umrah sering disebut juga hajjul ashgar atau haji kecil.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim, ibadah umrah adalah sebagai kaffarat atau penghapus dosa.

1Said Agil Al Munawardan Abdul Halim, FIKIH HAJI : Menuntun Jama’ah Mencapai Haji

Mabrur, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h., 1. 2http://www.hannientour.co.id:80/profil/tentang-kami18:45 tanggal 10/10/2018

http://www.hannientour.co.id/profil/tentang-kami

38

Adapun pengertian umrah, kata umrah berasal dari bahasa Arab

yaitu تمار االع yang bermakna (berpergian). Berasal dari kata I’timar yang

berarti ziarah, yakni menziarahi Ka’bah dan bertawaf disekelilingnya,

kemudian bersa’i antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut

(tahallul) tanpa wukuf di arafah.3

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu

yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat

jamaah haji wukuf di padang arafah pada hari arafah hari nahar (10

dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq.

Berbekal semangat untuk melayani, mengantarkan, dan

membimbing para tamu Allah (dhuyufurrahman) PT. BPW Al-

Utsmaniyah Tours kemudian didirikan. Berdiri pada bulan Maret 2010,

perusahaan didirikan atas inisiatif Bapak Farid Rosyidin, Ibu Siti Mulia

Agung, Bapak K.H. Sopian Tsauri, dan Bapak Arief Munandar saat

melaksanakan ibadah haji di tahun 2009.

Tahun 2010 merupakan pendirian PT. BPW Al-Utsmaniyah

Tour. Kemudian pada bulan Mei 2010 Pembukaan Kantor Operasional di

Graha Cibinong No.6 Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 43 Cibinong,

Kabupaten Bogor. Dan masih di tahun yang sama Juli 2010

Pemberangkatan perdana PT. BPW Al-Utsmaniyah Tours sejumlah 16

jamaah.

Pada tahun 2011 bulan Februari sampai Maret Keanggotaan

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NIA.

0479/IX/DPP/2011. Pemberangkatan awal sesitahun 2011, 33 Jamaah.

Dan pada bulan Agustus 2011 Pemberangkatan akhir sesi tahun 2011, 136

Jamaah

Pada Juni - Juli 2012 keluarlah Surat Keputusan Direktur Jenderal

Penyelenggara Haji & Umrah No. D/427/Tahun2012. Pemberangkatan

3Muhammad BaqirAl-Habsi, FiqihPraktis, (Bandung: Mizan,1999), h., 377.

39

akhir sesi tahun 2012 total, 180 jamaah. Setiap tahunnya selalu bertambah

jamaah yang mendaftarkan dirinya pergi Umrah dengan menggunakan

jasa Hannien Tour ini. Mei 2013 Pemberangkatan akhir sesi tahun 2013

total 514 Jamaah.

Pada bulan Januari 2014 sesi awal tahun sebanyak 47 jama'ah

diberangkatkan. Bulan Februari Hannien Tour memberangkatkan

sebanyak 69 jama'ah. Maret Memberangkatkan sebanyak 100 jama'ah.

April Memberangkatkan sebanyak 70 jamaa'ah. Mei memberangkatkan

sebanyak 14 jama'ah. Bulan Juni 2014 merupakan Sesi akhir tahun

sebanyak 35 jama'ah dan total 335 jamaah pada tahun 2014.

Kemudian Pada tahun 2014, PT BPW Utsmaniyah Hannien Tours

kemudian bertransformasi menggunakan brand baru “Hannien Tour”

dengan membuka cabang di beberapa mal di kota-kota besar di Indonesia

untuk lebih memudahkan dalam melayani calon jama’ah. Terdapat 10

kantor cabang yang telah berdiri saat ini, mulai dari Cibinong City Mall

(Bogor), Solo Paragon Mall (Solo), Asia Plaza (Tasikmalaya), Living

World Alam Sutera (Tangerang Selatan), Festival Citylink (Bandung),

Pejaten Village (Jakarta Selatan), Trans Studio Makassar (Makassar),

Grand City Mall (Surabaya), Mall SKA (Pekanbaru), dan Basura Mall

(Jakarta Timur).

2. Visi dan Misi PT. Utsmaniyah Hannien Tour

Visi dari PT. Utsmaniyah Hannien Tour adalah:

Hannien Tour sebagai travel haji dan umrah terbaik dengan

pelayanan ibadah yang mudah, terencana, dan bersahabat; Hannien Tour

merupakan solusi untuk mengobati kerinduan calon jama’ah dalam

melaksanakan ibadah Haji danUmrah.

Misi dari PT. Utsmaniyah Hannien Tour adalah:

a. Ease of Access

40

Memberikan kemudahan akses layanan bagi jama’ah haji dan umrah

Hannien Tour

b. Prudent and Planned

Memberikan perjalanan haji dan umrah yang bijak dan terencana bagi

jama’ah Hannien Tour

c. Friendly Services

Mewujudkan pelayanan yang bersahabat bagi seluruh jama’ah haji dan

umrah Hannien Tour

Berikut adalah Tagline dari PT. Utsmaniyah Hannien Tour:

“Your Journey, Our Pleasure”

Perjalanan Haji dan Umrah jama’ah merupakan suatu kebahagiaan

tersendiri bagi Hannien Tour". Perjalanan ibadah Haji dan Umrah adalah

perjalanan istimewa dalam kehidupan umat Muslim karenas etiap orang

yang datang beribadah ke Baitullah merupakan tamu Allah SWT. Dalam

memenuhi undangan Allah, tak lupa harus disertai dengan pemahaman

bahwa perjalanan ibadah ini bukan sekedar perjalanan biasa, namun

dibutuhkan kesabaran hati karena segala sesuatunya dapat terjadi sesuai

dengan ketentuan Allah SWT.

Berangkat dari pemahaman tersebut, merupakan suatu kebahagiaan,

kebanggaan, dan kepuasan bagi Hannien Tour untuk dapat melayani,

mengantarkan dan membimbing para tamu Allah (dhuyufurrahman) untuk

dapat beribadah ke Baitullah. Dengan memberikan pelayanan ibadah Haji

&Umrah yang mudah, terencana, dan bersahabat, Hannien Tour

merupakan solusi untuk mengobati kerinduan calon jama’ah dalam

melaksanakan ibadah Haji danUmrah.4

4http://www.hannientour.co.id:80/profil/tentang-kami 18:45 tanggal 10/10/2018.

http://www.hannientour.co.id/profil/tentang-kami

41

B. Legalitas Perusahaan PT. Utsmaniyah Hannien Tour

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib

memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi

syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti

legalitas.5

PT. Hannien Tour ini sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang perjalanan yang telah berbadan hukum. Bisa dilihat dari awalannya PT

(Perusahaan Terbatas). Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

undang-undang.6

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha

yang dibuat di muka notaris, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk

itu oleh undang-undang. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar

perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan

beroperasinya perusahaan menurut hukum. Akta pendirian perusahaan

persekutuan badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum

dan HAM.7

Apabila dilihat dari pengertian diatas PT. Utsmaniyah ini sudah

memenuhi persyaratan sebagai perusahaan yang mana dibuktikan dari

beberapa legalitas dibawah ini:

- Akte Pendirian: Akte Notaris Dian Trianawaty, S.H. Nomor 03 Tanggal 8

Maret 2010

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: AHU-16103.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan

5Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2010, Cet. Keempat), h., 329. 6Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h., 35.

7Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2010, Cet. Keempat), h., 330.

42

- Izin Usaha Pariwisata dari Bupati Bogor dengan Surat Izin Usaha Tetap

Pariwisata Nomor: 556/005.004/00060/BPT/2014

- Keanggotaan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)

NIA: 0479/IX/DPP/2011 Tanggal 7 Februari 2011

- NPWP: 31.171.834.0-403.000 a.n. PT BPW Al-Utsmaniyah Tours

- SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP-Menengah) Nomor: 02890/10-

20/PM/Pr-1/X/2012 Tanggal 15 Oktober 2012

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Terbatas (PT) Nomor:

10.20.1.79.04933 Tanggal 15 Oktober 2012

- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/100/VIII/2014 Tanggal 19

Agustus 2014

- Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 566.71/004/0431/BPT/2012 Tanggal 18

September 2012

- Surat Rekomendasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Nomor: KW.10.3/3/Hj.00/334a/2012 Tanggal 24 Januari 2012

- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun

2015 Tentang Perpanjangan Izin PT. Biro PerjalananWisata Al-

Utsmaniyah Tours Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah Tanggal 22 Juni 2012

- Surat Keterangan Keanggotaan AMPHURI Nomor:

682/AMP/SKJ/III/2013 Tanggal 20 Maret 20138

C. Produk yang Ditawarkan

Jenis Paket Umrah yang ditawarkan oleh manajemen PT. Utsmaniyah

Hannien Tour kepada calon jamaah yaitu :

1. PAKET REGULER SILVER biaya sebesar RP. 24.000.000,- s.d Rp.

27.000.000,-

2. PAKET GOLD biaya sebesar Rp 29.000.000,- s.d Rp 34.000.000,-

8http://www.hannientour.co.id/profil/legalitas-perusahaan 19:17 tanggal 10/10/18

http://www.hannientour.co.id/profil/legalitas-perusahaan

43

3. PAKET UMROH PLUS TURKI biaya sebesar Rp. 32.000.000,- s.d Rp

40.000.000,-

4. PAKET PROMO dengan biaya sebesar Rp. 16.500.000,- s.d Rp

19.000.000,-

Umroh Super Hemat

Promo Umroh Super Hemat Hannien Tour dengan Harga Rp 19.750.000 Anda

sudah termasuk dengan :

1. Maskapai EY/EK/QR/MH dan lain-lain

2. Hotel *3

3. AsuransiPerjalanan

4. PerlengkapanUmroh

5. Program 3 Madinah 4 Makkah

6. ManasikUmroh (Teori dan Praktik)

7. Airport dan Handling

8. Air Zam-zam 5 liter

Pendaftaran paket hanya berlaku sampai bulan MARET 2017 karena kotanya

terbatas. Keberangkatan Promo Umroh Super Hemat ini pada bulan Februari,

Maret, dan April 2018, dengan dan syarat dan ketentuan berlaku.9

D. Perjanjian Antara Perusahaan dan Jamaah

Demi mewujudkan pola kemitraan antara perusahaan dan calon jamaah

maka dibutukan suatu perjanjian kerjasama. Dunia bisnis sudah tidak asing

adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian ini dilakukan dengan pertimbangan

adanya hubungan saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar

perusahaan merupakan bidang yang sangat penting. Dikatakan sangat penting

karena saling mempengaruhi dan menentukan dalam kelancaran bisnis antara

perusahaan yang satu dengan yang lain.

9https://web.archive.org/web/20171027045235/http://www.hannientour.co.id:80/produk/pake

t-umrah

https://web.archive.org/web/20171027045235/http:/www.hannientour.co.id:80/produk/paket-umrah

https://web.archive.org/web/20171027045235/http:/www.hannientour.co.id:80/produk/paket-umrah

44

Agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan para pihak. Biasanya mereka

mengadakan perjanjian (agreement), baik dalam bentuk lisan (consent),

maupun dalam bentuk tertulis (contract). Perjanjian pada dasarnya

menetapkan secara rinci, jelas, dan pasti apa yang menjadi kewajiban dan hak

pihak yang satu terhadap pihak yang lain dan sebaliknya. Kewajiban dan hak

biasanya digolongkan menjadi dua, yaitu yang bersifat materiil dan prosedural.

Kewajiban dan hak materiil adalah mengenai “apa yang dipenuhi dan apa

yang diperoleh”, sedangkan kewajiban dan hak prosedural adalah “bagaimana

cara memenuhi dan bagaimana pula cara memperoleh”. Kepastian hukum

pelaksanaan suatu kontrak ditentukan oleh rincian dan kejelasan kewajiban

dan hak secara materiil dan prosedural.10

Berkaitan dengan perjanjian PT. Hannien Tour Pada Tanggal 21 Maret

2016 telah melakukan perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Hannien Tour

dengan Client nya yang berinisial HS yang mana perjanjian ini tentang

penyelenggaraan ibadah Umrah. PT. Utsmaniyah Hannien Tour ini sebagai

Pihak pertama dan Clientnya HS Pihak kedua.

Dalam perjanjian kerjasama ini telah tercantum beberapa pasal

diantaranya menyebutkan Jangka waktu pembayaran dan pemberangkatan,

kemudian ada petugas, tata cara pemesana dan Jam Operasional, harga dan

Invoice yang mana dalam hal ini menyebutkan tentang akomodasi,

transportasi makanan, bimbingan. Kemudian ada pula Tata cara pembayaran,

pembatalan pemesanan Force Majeure dan addendum.

Dalam Perjanjian kerjasama antara PT. Utsmaniyah Hannien Tour

dengan calon jamaah (HS) masing-masing telah memiliki hak dan

kewajibannya masing-masing yang menjadi kesepakatan para pihak. Pada

dasarnya isi kontrak itu mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak, syarat dan

prosedur pemenuhan, serta tanggung jawab pihak-pihak jika terjadi

wanprestasi dan cara penyelesaiannya, juga akibat hukum bagi pihak-pihak.11

10

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2010, Cet. Keempat), h., 214. 11

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2010, Cet. Keempat), h., 221.

45

Seperti dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. Utsmaniyah

Hannien Tour sebagai pihak pertama yang memfasilitasi penyelenggaraan

ibadah Umrah dan kelompok paguyuban yang disebut HS sebagai pihak kedua

yang bersedia untuk memenuhi pengadaan fasilitas penyelenggaraan

perjalanan Ibadah Umrah.

Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian

kerjasama: “Pihak kedua” berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar

angka yang tercantum dalam invoice yang disampaikan oleh “Pihak Pertama”.

harga tesebut sudah temasuk......” ini merupakan salah satu kewajiban Pihak

Kedua di dalam perjanjian kerjasama.

Kewajiban PT. Hannien Tour sebagai “Pihak Pertama” yaitu

memberitahukan apabila calon Jamaah (HS) jadwal penerbangan tidak sesuai

dengan jadwal yang dipesan oleh calon jamaah (HS) atau “Pihak Kedua” atau

harga maskapai lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tiket maskapai

penerbangan yang dipesan maka Pihak Hannien Tour memberitahukan dan

tentang hal tersebut dan wajib memberi opsi lain dan menyediakan tiket

Pesawat dengan alternatif maskapai lainnya yang sesuai dengan jadwal

keberangkatan grup lainnya atas Persetujuan Pihak Kedua. Begitu juga dengan

penginapan Hotel saat berada disana.

Sebab Konsumen memili hak atas kenyamanan, keamanan dan

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan berhak atas

Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang

No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Akibat Pembatalan

Pembatalan adalah suatu proses atau perbuatan untuk mengakhiri

sesuatu. Penyebab pembatalan dalam perjalanan Ibadah Umrah pun

bermacam-macam mulai dari kendala visa Umrah seperti beberapa kasus

jamaah yang gagal umrah karena visanya tidak keluar, kemudian sistem MLM

(Multi Level Marketing) ada beberapa biro perjalanan Umrah yang memakai

46

sistem ini jadi MLM itu sendiri adalah suatu metode penjualan berjenjang

yang mana seseorang harus mencari jamaah supaya bisa berangkat Umrah.

Dan apabila seseorang tadi tidak dapat mendapatkan jamaah , maka uang

muka yang dia bayarkan akan hangus. Dan ada juga penyebab lain yaitu Harga

Promo Paket Umrah yang murah dibawah harga seharusnya. Inilah penyebab

yang menjadi awal dari permasalahan PT. Hannien Tour ini sehingga

mangakibatkan banyak orang yang tertipu dengan adanya promo ini.

Akibat dari pembatalan keberangkatan ini para calon Jamaah mengalami

kerugian baik materiil maupun immateril dan banyaknya korban membuat

perusahaan Hannien Tour ini terjebak ke dalam kasus ini. Sehingga tidak

sedikit dari calon jamaah ini yang melaporkannya ke aparat penegak hukum

untuk mendapatkan haknya.

Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji:

(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi

administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupan:

A. Peringatan;

B. Pembekuan izin penyelenggaraan;atau

C. Pencabutan izin penyelenggaraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dari adanya kasus ini pula mengakibatkan dibekukannya

Perusahaan Hannien Tour ini oleh Kementerian Agama Per Tanggal 30

Desember 2017 yang tertuang di dalam KPA No 941 Tahun 2017. Karena

Perusahaan Hannien Tour ini telah melanggar Pasal 65 Huruf A PP Np. 79

Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia

(Amphuri) buka suara terkait kasus penipuan travel umrah oleh PT Biro

Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours atau yang lebih populer dengan

nama Hannien Tour. Biro umrah ini telah dikeluarkan sebagai anggota

47

asosiasi Amphuri. “Hanien Tour saat ini telah dikeluarkan dari keanggotaan

di Amphuri karena telah melanggar kode etik organisasi,” kata

SekjenAmphuri, Firman M NurkepadaTirto, Rabu (3/12/2018).12

12

https://tirto.id/kasus-hannien-tour-ini-saran-amphuri-untuk-hindari-penipuan-jemaah-cCGn

16/10/2018 13:34.

https://tirto.id/kasus-hannien-tour-ini-saran-amphuri-untuk-hindari-penipuan-jemaah-cCGn

48

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGANGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

PENGGUNA BIRO JASA PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Duduk Masalah

Kronologi

1. Pihak Yang Berpekara

Pihak Pertama, PT. Utsmaniyah Hannien Tour adalah perseroan

terbatas yang bergerak dalam bidang Biro Perjalanan Wisata yang

menyediakan tiket pesawat, voucher hotel, transportasi lokal, katring,

ziarah, pengurusan visa, perlengkapan dan bimbingan manasik yang

dikemas dalam Paket Umrah.

Dan Pihak Kedua, adalah organisasi yang bergerak dalam bidang

Pendidikan (HS).

2. Posisi Kasus

Pihak kedua atau HS ingin mengadakan suatu perjalanan yang telah

disepakati yaitu perjalanan Umrah. Kemudian direkomendasikanlah PT.

Hannien Tour oleh salah satu anggota HS karena sudah banyak teman-

temannya yang memakai jasa PT. Hannien Tour yang katanya “worth it”.

Kemudian datanglah perwakilan dari HS ke kantor cabang PT.

Hannien Tour yang berlokasi di Living World Alam Sutra. Lalu

mendaftarkan diri. Dan Membayar DP awal sebesar Rp. 90.000.000,-.

Setelah berjalannya waktu kemudian HS membayar sisa DP kepada salah

satu agent dari PT. Utsmaniyah Hannien Tour. Disaat salah satu

perwakilan dari pihak kedua ingin menyetor uang ke kantor cabang

Hannien Tour yang berlokasi di living world alam sutera keadaan kantor

sudah mulai ramai oleh calon jamaah. Dan saat itu posisi pihak kedua

ingin bertemu dengan agent untuk menyetor uang dan tak menghiraukan

49

keramaian yang berada disana. Kemudian Pihak Kedua bertemu dengan

agent dan melakukan transaksi sebesar 70jt.

Suatu ketika salah satu anggota dari Pihak kedua melewati depan

Living World dan ternyata kantornya sudah tidak ada. Tapi plang

bertuliskan PT. Utsmaniyah Hannien Tour nya masih ada. Kemudian

pihak kedua berinisiatif untuk pergi ke kantor Pusat Hannien Tour yang di

Bogor tepatnya di Cibinong City Mall. Ternyata sudah banyak yang

korban dan ketika datang ke kantor pusat pihak kedua bertanya kepada

salah satu calon jamaah yang gagal berangkat juga dan orang itu bilang

juga bermasalah. Dia sudah dijanjikan dan belum diberangkatkan. Ketua

dari HS merasa tidak enak kepada teman-temannya karena dia lah yang

mengusulkan untuk pergi umrah memakai jasa Hannien Tour. Setalah itu

pihak kedua baru menemui Pengacara rekanan dia diawal dia minta legal

advice pola penyelesaian kasus ini. Client ada 2 pilihan yaitu pidana dan

perdata. Dan pihak kedua mimilih Perdata karena tergetnya yang penting

uang balik kalau pidana agak panjang dan harus pasang badan.

Sebelum bertemu dengan pengacara pihak kedua ternyata Pihak

kedua sempat diberikan surat kesepakatan pengembalian uang. Awalnya

pihak kedua yakin akan dikembalikan uang dengan jaminan surat itu dan

Pihak kedua berfikir PT. Utsmaniyah Hanien Tour beritikad baik, tapi

setalah jatuh tempo yang tertera pada surat itu PT. Utsmaniyah Hannien

Tour tak kunjung mengembalikan.

Kemudian dibaca lah suratnya oleh Pengacara Pihak kedua dan

ternyata surat tersebut memiliki keganjilan diantaranya surat tersebut

ditanda tangani oleh direktur keuangan sedangkan menurut Undang-

Undang Perusahaan yang memegang wewenang mengeluakan surat dan

menandatanganinya adalah Direktur Utama. Ternyata itu teknik untuk

meredam masyarakat awam. Kemudia Pihak Kedua memberikuasa kepada

sang Pengacara untuk menangani kasus ini.

50

Setelah pemberian kuasa ini Pengacara Pihak kedua menempuh jalur

Non Litigasi. Dan akhirnya menemukan titik terang dan asetnya yang

masih ada seperti rumah dan tanah di buatkan surat APHT buat surat di

notaris, penetapan lelang. Selesai.

B. Faktor Yang Menyebabkan Pembatalan Keberangkatan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan batalnya para jamaah Umrah

dari mulai kendala Visa Umrah yang tidak keluar, kemudian adanya travel

yang menggunakan sistem MLM (Multi Level Maketing), dan juga harga paket

umrah yang ditawarkan oleh Travel Umrah sangat murah dibawah harga

pasaran atau biasa disebut paket Umrah Promo.

Diantara beberapa faktor tersebut ada yang menjadi salah satu faktor

yang mengakibatkan PT. Utsmaniyah Hannien Tour tidak dapat

memberangkatkan para jamaahnya yaitu Promo Umrah yang dibuat oleh PT.

Utsmaniyah Hannien Tour. PT. Utsmaniyah Hannien Tour telah membuat

promo Umrah dibawah harga pasaran yang mana tiket promo yang dijual

Hannien sebesar Rp. 16.500.000,- s.d Rp. 19.000.000,-1 sedangkan harga yang

semestinya seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim

Saifuddin menyatakan Kementerian Agama telah menetapkan biaya referensi

atau biaya standar penyelenggaraan Umrah sebesar Rp. 20 juta2. Menurut

penulis promo yang dibuat oleh Hannien Tour sudah melanggar Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang berbunyi “Pelaku usaha dalam

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan

dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : a. Harga atau tarif

suatu barang dan/atau jasa”. Jadi Hannien Tour telah memberikan harga yang

tidak sesuai sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dan

1Lihat Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skt

2https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/08590681/kementerian-agama-tetapkan-

biaya-standar-umrah-sebesar-rp-2-juta diakses pada 25/02/2019 Pukul 09.33

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/08590681/kementerian-agama-tetapkan-biaya-standar-umrah-sebesar-rp-2-juta

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/08590681/kementerian-agama-tetapkan-biaya-standar-umrah-sebesar-rp-2-juta

51

seharusnya ini bukan menjadi alasan untuk Hannien Tour tidak dapat

memberangkatkan para jamaahnya karena pastinya pihak Hannien Tour sudah

membuat perincian perihal promo yang dibuat.

Apabila dilihat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skt pihak

Hannien Tour yaitu Drs. Avianto Boedhy Satya sebagai Direktur keuangan

yang mana dalam putusan ini sebagai terdakwa memberikan keterangan:

- Bahwa yang menyebabkan pihak PT. Utsmaniyah Hannien Tour belum

bisa memberangkatkan calon Jemaah yang sudah melakukan

pembayaran karena adanya kesalahan managemen yang mengakibatkan

kerugian pada PT. Utsmaniyah Hannien Tour, sehingga mulai bulan

Pebruari 2017 PT. Utsmaniyah Hannien Tour belum bisa

memberangkatkan calon jamaah yang sudah melakukan pembayaran

kepada pihak PT. Utsmaniyah Hannien Tour dan mengakibatkan PT.

Utsmaniyah Hannien Tour juga tidak bisa mengembalikan dana milik

calon jemaah umrah:

- Bahwa pada saat diadakan pertemuan dengan para calon jemaah umroh

yang disampaikan oleh PT. Utsmaniyah Hannien Tour kepada mereka

terkait belum diberangkatkanyan para calon jemaah karena perusahaan

merugi, akibat dari kebanyakan promo;

- Bahwa seharusnya ada pembatasan untuk paket promo dari kantor pusat,

dan itu memang kesalahan kami;

- Bahwa yang mendorong para calon jemaah antusias mendaftar di PT.

Utsmaniyah Hannien Tour karena ada testimony yang merasa puas

dengan pelayanan kami;

- Bahwa kuota promo yang diberikan kepada setiap cabang adalah 20

persen;3

Arfi Hatim selaku Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian

Agama (Kemenag) pada wawancaranya dengan Jawa Pos mengatakan Kalau

3Lihat Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skt, h., 42-43.

52

Hannien, ada miss management dengan beberapa kantor cabangnya. Dia juga

jual harga promo, tapi kemudian harga promonya ini ada persentase tidak

seimbang dengan harga regular yang dijual cabang dan Arfi menambahkan,

tidak ada kontrol dari kantor pusat kepada kantor cabang adalah penyebabnya.

Itumengakibatkanharga promo danharga regular tidak sesuai bahkan tidak

masuk akal.4

Para calon jamaah tersebut tertarik dan ikut program promo umroh

karena ada jani-janji dari perusahaan biro perjalanan dan pemberangkatan

umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tour.5

Kemudian seiring berjalanannya

waktu banyak yang tahu dan mendaftarkan diri di Hannien Tour karena

tergoda testimony dari kerabat yang merasa puas dengan pelayanannya salah

satunya Kelompok kerja HS. HS telah mendaftarkan diri dan membayar uang

sebagai tanda jadi sebesar Rp. 90.0000.000 dan dijanjikan berangkat pada

minggu kedua bulan Desember 2017. Namun pada kenyataannya HS tidak

jadi berangkat. Dikarenakan PT. Utsmaniyah Hannien Tour mengalami

kerugian dengan banyaknya jamaah yang mendaftar menggunakan paket

promo.

PT. Utsmaniyah Hannien Tour telah ingkar janji karena tidak sesuai

dengan apa yang telah dikemukakan diawal pada saat mendaftar dan saat

dibuatnya perjanjian yang mana harus memberangkatkan calon jamaah.

Karena menurut penulis disini Pihak HS sudah memenuhi kewajibannya

sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 yaitu

konsumen telah beritikad baik dalam melakukan transaksi dan telah membaca

atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan

barang dan/atau jasa. Karena pada saat pembuatan perjanjian pasti

sebelumnya sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang

mengakibatkan adanya hubungan hukum diantara keduanya.

Dengan adanya Pembatalan keberangkatan ini membuat pihak konsumen

merasa dirugikan sebab konsumen sudah membayar sesuai perjanjian yang

4https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/01/2018/apakah-kasus-hannien-tour-

sama-dengan-first-travel-ini-jawabannya/, diakses pada Rabu, 03/04/2018 5Lihat putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skt, h., 44.

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/01/2018/apakah-kasus-hannien-tour-sama-dengan-first-travel-ini-jawabannya/

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/01/2018/apakah-kasus-hannien-tour-sama-dengan-first-travel-ini-jawabannya/

53

telah disepakati dengan pihak Hannien Tour ini. Dan Hannien tour tidak dapat

melakukan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan

Keberangkatan Calon Jamaah

Untuk melindungi hak-hak para calon jamaah Umrah perlu adanya

perlindungan Hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum difungsikan untuk mewujudkan

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan

sosial.6

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah adalah suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 7

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam kasus ini antara PT. Hannien Tour dengan Calon Jamaah (HS)

diberikan perlindungan Hukum Represif, sebenarnya pemerintah sudah

membuat Peraturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

6Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Abadi Bakti, 2000), h., 55.

7Muchsin,Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta:

Magister Ilmu Hukum Progr am Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h., 20.

54

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 dan juga

Peraturan menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan

Perjalanan Ibadah Umrah.

Perlindungan Hukum Preventif yaitu berupa pemberian sanksi kepada

pelaku usaha yang melanggar aturan seperti sanksi pembekuan atau

pencabutan izin usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pada Pasal 46

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji:

(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai

sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

a. Peringatan;

b. Pembekuan izin penyelenggaraan;atau

c. Pencabutan izin penyelenggaraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kementerian Agama sudah memberikan sanksi administratif berupa

pencabutan izin PT. Utsmaniyah Hannien Tour melalui siaran pers yang

diterima Minggu (31/12), Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi

Hatim mengatakan pencabutan izin operasional tersebut tertuang dalam

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 941 Tahun 2017 tentang

Penjatuhan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT

Biro Perjalanan Wisata Al Utsmaniyah Hannien Tour sebagai

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Hannien terbukti melakukan

penyelenggaraan terhadap ketentuan Pasal 65 huruf a Peraturan

Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.8

Adanya sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Hannien Tour

membuat Hannien Tour tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi

penjualan paket Umrah baik Reguler maupun Promo.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah diatur

mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha

8

https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/kemeterian-agama-cabut-

izizn-biro-perjalanan-umrah-hannien-tour.html

https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/kemeterian-agama-cabut-izizn-biro-perjalanan-umrah-hannien-tour.html

https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/kemeterian-agama-cabut-izizn-biro-perjalanan-umrah-hannien-tour.html

55

tidak dapat menepati janjinya berupa Sanksi administratif dan sanksi

Pidana yang mana diatur pada pasal 60 sampai dengan Pasal 63.

Adanya perlindungan hukum ini merupakan bentuk nyata dari adanya

teori kepastian hukum yang mana menurut Sudikno Mertokusumo

kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang

berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan

dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan

keadilan, namun hukum tidak identik keadilan. Hukum bersifat umum,

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan

bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamarakan.9

D. Pertanggungjawaban Pihak Biro Jasa Perjalanan Umrah Akibat

Pembatalan Keberanhgkatan Calon Jamaah

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar,

yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum

orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.10

Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan

suatu hubungan hukum yang membuat timbulnya hak dan kewajiban yang

mendasari terbitnya suatu tanggung jawab yang mana dapat dituangkan dalam

suatu perjanjian. Pada dasarnya pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab

apabila timbul kerugian pada konsumen karena tidak terlaksananya kewajiban

hukum. Berkaitan dengan peraturan, pilihan hukum dan cara penyelesaian

sengeketan yang dipilih oleh para pihak atau mengikuti kaidah hukum yang

berlaku di Indonesia.

Dalam kasus ini antara PT. Utsmaniyah Hannien Tour dengan HS dapat

dilihat bahwa hannien tidak dapat memenuhi janjinya untuk

9Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007,

Cet. Kelima Ed. II), h., 160. 10

Tititk Triwulan, Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi

Pustaka, 2010), h., 48.

56

memberangkatkan HS. Dikarenakan kerugian yang dialami oleh PT.

Utsmaniyah Hannien Tour. Dan dengan kejadian ini Hannien Harus

bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena telah melanggar hak calon

jamaah atau konsumen yaitu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi

yang benar jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau

jasa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen Pasal 4. Karena pihak Hannien Tour di dalam perjanjian

kerjasama telah memberikan suatu tanggal yang pasti dalam perjanjian namun

pada kenyataannya Hannien Tour mengalami kerugian yang tidak dapat

memberangkatkan jamaahnya. Menurut Presiden John F. Kennedy ada empat

hak konsumen yang dilindungi salah satunya adalah Hak untuk mendapat

informasi (the right to be informed) yang mana hak ini memiliki arti yang

sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan

kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang

akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, harus lah diberikan selengkap

mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung

maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya

disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.11

Menurut peneliti pada penyelesaian kasus ini konsumen berhak untuk

mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan secara patut sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e. Pada Kasus antara PT. Hannien

Tour dengan HS. Pihak HS ingin mengambil jalur penyelesaian secara non

litigasi karena pihak HS ingin uangnya kembali. Sebelum pihak HS meminta

bantuan kepada Kuasa Hukumnya. Pihak HS sudah meminta pertanggung

jawaban kepada Pihak Hannien Tour. Dan Pihak Hannien bersedia untuk

mengembalikan uang HS dengan memberikan Surat Kesepakatan

11

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), h., 47-48.

57

pengembalian dana umrah dengan ditanda tangani oleh Direktur Keuangan

PT. Utsmaniyah Hannien Tour.

Kemudian setelah surat kesepakatan itu dilihat oleh kuasa hukum HS

ternyata surat tersebut memiliki keganjilan diantaranya surat tersebut ditanda

tangani oleh direktur keuangan sedangkan menurut Undang-Undang

Perusahaan yang memegang wewenang mengeluakan surat dan

menandatanganinya adalah Direktur Utama. Ternyata ini teknik yang

digunakan oleh travel yang sedang bermasalah untuk meredam masyarakat

awam.12

Pada kasus ini HS sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan sebuah

pertanggung jawaban karena HS sudah memenuhi apa yang PT. Hannien

Tour mau sesuai perjanjian. Dan seharusnya pula Hannien tour memenuhi

perjanjian yang telah disepakati. Apabila ditinjau dari kasus HS maka

Hannien memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada

HS. Sesuai dengan Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan

(fault liability or liability based on fault) yang mana pada prinsip iniyang

cukup aman namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini

menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabnya secara

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud

kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian

“hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga

kepatutan dan kesusilaaan dalam masyarakat.13

Disini Hannien tour sudah

memenuhi prinsip ini karena sudah terjadi kesalahan yaitu dengan tidak dapat

memberangkatkan para calon jamaah dikarenakan promo yang dibuat telah

melanggar undang-undang.

Sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 yang berbunyi :

12

M. Rizky Firdaus, Kuasa Hukum Pihak HS, Interview Pribadi, Tangerang 15 Oktober 2018. 13

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2006), h., 58-65.

58

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejesnis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut

merupakan kesalahan konsumen.

Pada kasus PT . Utsmaniyah Hannien Tour dengan kelompok kerja HS.

Menurut penulis Hannien Tour sudah bertanggung jawab sesuai dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu dengan meberikan

ganti kerugian dengan mengembalikan uang HS yang sudah disetorkan

melalui salah satu agen dari Pihak Hannien Tour.

Penyelesaian kasus antara PT. Utsmaniyah Hannien Tour dengan Pihak

HS diselesaikan dengan mengambil jalan Non Litigasi yaitu penyelesaian

sengketa diluar pengadilan yang mana menurut penulis apabila ditinjau dari

Undang-Undang perlindungan konsumen telah sesuai karena di dalam

Undang-Undang perlindungan konsumen diperbolehkan seperti yang tertuang

pada Pasal 47 yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk

dan besaran ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin

tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang

dididerita konsumen”. Kemudian pihak HS dan kuasa hukumnya membuat

janji temu dengan petinggi di Hannien Tour untuk menemukan titik terang.

Pada pertemuan itu telah disepakati bahwasanya Hannien Tour masih ada aset

berupa rumah dan tanah yang mana apabila dijual harganya cukup untuk

mengganti uang HS. Akhirnya aset rumah dan tanah tersebut dibuatkan

59

APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan).14

Pemberian hak Tanggungan

didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan

pelunasan hutang. Tata cara pembebanan hak tanggungan dimulai dengan

tahap pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan

dibuktikan dengan APHT.15

Kasus antara Hannien Tour dan HS sudah selesai

di Notaris.

14

M. Rizky Firdaus, Kuasa Hukum Pihak HS, Interview Pribadi, Tangerang 15 Oktober 2018. 15

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl944/apht-(akte-pemberian-hak-tanggungan)/

17:00 tanggal 14/03/2019.

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl944/apht-(akte-pemberian-hak-tanggungan)/

60

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada

bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis

pada tema masalah Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan

Keberangkatan Keberangkatan Calon Jamaah Umrah Ditinjau dari Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT.

Utsmaniyah Hannien Tour) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada calon jamaah umrah ada 2,

yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif yang berupa adanya

peraturan perundang-undangan yang melindungi para calon jamaah ketika

terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak travel seperti Peraturan

mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 dan juga Peraturan

menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan

Perjalanan Ibadah Umrah. Kemudian yang kedua perlindungan hukum

Represif yaitu dengan memberikan sanksi ketika ada kecurangan yang

dilakukan pihak travel seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha

sebagaimana yang tertuang dalam Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan pada Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah

diatur sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur pada pasal 60

sampai pasal 63.

2. Bentuk tanggungjawab hukum yang diberikan Hannien Tour terhadap

konsumen yang mana disini HS yaitu dengan memberikan ganti kerugian

yang telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan memberikan ganti kerugian

sesuai nominal uang yang telah masuk ke PT. Utsmaniyah Hannien Tour.

61

Dengan bentuk penyelesaian melalui jalur non-litigasi yang mana

diselesaikan di luar pengadilan.

B. REKOMENDASI

Dalam pembahasan di atas peneliti memliki saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi dan lebih baik sering terjun ke

lapangan untuk melihat para travel karena kasus tentang Travel yang tidak

bisa memberangkatkan para calon jamaahnya sudah seringkali terjadi

walaupun sudah ada Undang-Undang yang sifatnya mengikat namun

tidak menutup kemungkinan untuk para travel yang nakal melakukan

suatu trik penjualan paket promo Umrah yang menyesatkan. Ada aplikasi

yang di baru dibuat oleh Kementerian Agama yang bernama aplikasi

Sipatuh menurut penulis cukup membantu tetapi tetap harus turun ke

lapangan agar lebih tegas lagi dalam menegakkan peraturan jadi jangan

ketika ada laporan masalah saja dipanggil alangkah lebih baiknya setiap

bulan semua travel melakukan pelaporan karena setiap bulannya pasti

travel selalu ada saja yang memberangkatkan para calon jamaah, dan

apabila ada travel yang membuat suatu promo pihak Pemerintah harus

memanggil travel tersebut untuk memperoleh penjelasan dan rincian

mengenai promo yang dibuatnya.

2. Untuk Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah atau pihak Travel sebaiknya

apabila ingin membuat Paket Promo Umrah diperhitungkan lebih matang

lagi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. Apabila telah

terjadi suatu kasus yang tidak bisa memberangkatkan para calon jamaah

dan telah terbukti atas kesalahannya sebaiknya bertanggung jawab penuh

atas kerugian yang dirasakan oleh konsumen dan sebaiknya pihak travel

mengasuransikan para calon jamaahnya agar apabila terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan ada asuransi yang dapat menanggungnya.

3. Untuk masyarakat lebih berhati hati memilih travel Umrah dan jangan

tergiur dengan promosi dibawah harga pasaran. Jika tergiur dengan promo

62

sebaiknya dicari lebih lanjut via internet dan bertanya langsung ke

Kementerian Agama agar lebih meyakinkan karena dengan banyaknya

testimoni bukan menjadi jaminan. Untuk para calon jamaah yang tidak

jadi berangkat karena kelalaian pihak travel dapat menuntut haknya yang

telah dilanggar dengan meminta pertanggungjawaban atas kerugian

tersebut. Ada baiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun jika

pihak travel tidak beritikad baik calon jamaah dapat melaporkannya

kepada pihak yang patut untuk menanganinya.

63

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Habsi, Muhammad Baqir, FiqihPraktis, Bandung: Mizan,1999

Apeldoorn,Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PradnyaParamita, 1996

Az. Nasution, Hukum dan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,

1994

--------------, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Daya

Widya, 1999

Badrulzaman, Mariam Firdaus, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra

Aditya Bakti,2009

Dewi, Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu,

2015

Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa

dan Nusamedia, 2004

Fuady, Munir, Dinamika Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007

-----------------, Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global,

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008

H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada

University Press, 1995

Halim, Said Agil Al Munawardan Abdul, FIKIH HAJI : Menuntun Jama’ah

Mencapai Haji Mabrur, Jakarta: Ciputat Press, 2003

J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni

Bandung, 1993

-----------, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti 1992

Kristiyanti, Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika,

2008

Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, IV, 06 Juli 2016

Mas, Marwan , Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011,

Cet.Kedua

Meliala, A. Qirom Syamsudin, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta

Perkembangannya, Yogyakarta: Liberty, 2004

64

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta:

Liberty, Ctk. Kelima Ed. II, 2007

Miru, Ahmad dan Starman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja

Grafindu Persada, 2004

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,

Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Sebelas Maret, 2003

Muhammad, AbdulKadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2004

------------------------------, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, Ctk. Keempat, 2010

Rachmadi, Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Jakarta: Djambatan, Ctk

pertama, 2000

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Abadi Bakti, 2000

Rasjidi , Lili dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum ,

Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding

(MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta: Sinar

Grafika, 2003

Santiago, Faisal, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2006

Sibaldok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2010

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di

dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumen Universitas

Indonesia, 1979

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Ctk Ke-3,

1986

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Ctk. Sepuluh, 1985

---------, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: P.T. Intermasa,2004

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,1997

65

Syahrani, Ridwan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1999

TIM Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Pusat Peningkatan dan

Jaminan Mutu (PPJM), 2017

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta:

Prestasi Pustaka, 2010

Windari, Ratna Artha, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Yunita, Ni Putu Lisna dan Igede Putra Ariana, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

terhadap produk impor yang tidak berlabel bahasa indonesia ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Bagian hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, Ctk pertama, 2013

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah haji

Lihat Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skt

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45941...Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna

Documents