PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KOPERASI YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA ( Studi Pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ) (Skripsi) Oleh FANNYZA FITRI FAISAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KOPERASI
YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA
( Studi Pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada )
(Skripsi)
Oleh
FANNYZA FITRI FAISAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KOPERASI
YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA
(STUDI PADA KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA)
Oleh
Fannyza Fitri Faisal
Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan
hukum koperasi, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang
ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai koperasi. Saat ini banyak
berkembang di masyarakat penawaran produk investasi berupa simpanan
berjangka pada koperasi dengan menjanjikan pengembalian yang cukup tinggi.
Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada merupakan koperasi simpan pinjam
dengan penyertaan modal, koperasi ini memiliki konsep pengembalian modal dari
mitra usaha dengan besaran bunga 1,5% - 2% per bulan sesuai modal yang
ditanamkannya. Dalam perjalanannya koperasi ini gagal melakukan pembayaran
dengan puncaknya pada bulan Maret 2014, sehingga pada akhirnya pada bulan
Juli 2014 Koperasi ini dibekukan kegiatan usahanya oleh dinas koperasi Kota
Bandung. Permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana perlindungan hukum
berupa tanggung jawab bagi para investor dan bagaimana pelaksanaan ganti
kerugian dana investor oleh koperasi
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif
terapan. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder
dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan
wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan
data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis
secara kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Koperasi
Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) hanya menuangkan dalam satu pasal
saja, yaitu hanya pada pasal 8 di dalam akta perjanjian penyertaan modal.
Menyebutkan bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)
memberikan jaminan berupa tanggung jawab apabila ada tuntutan dan atau
gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut, wujud
konkret dari pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
Fannyza Fitri Faisal (KCKGP) ini tertuang dalam putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PB.Niaga.
Jkt.Pst. Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi
usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Pelaksanaan ganti
kerugian diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) terhadap
mitra usaha dituangkan dalam perjanjian perdamaian, dengan adanya putusan
perdamaian itu, maka hubungan hukum antara koperasi cipaganti karya guna
persada dan para mitra usaha adalah berdasarkan perdamaian dalam PKPU.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi, Investor
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KOPERASI
YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA
(Studi Pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)
Oleh
Fannyza Fitri Faisal
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap dari penulis adalah Fannyza Fitri Faisal,
penulis dilahirkan di Terbanggi Besar pada tanggal 6 Maret
1991. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara,
dari pasangan bapak Hi. Agus Faisal dan ibu Hj. Ratu Rachma
Yanti.
Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisiyah Bustanul
Athfal (ABA) Bandarjaya Lampung Tengah pada tahun 1996, penulis
melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negri 2 Yukumjaya Lampung Tengah pada
tahun 1997 hingga tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama di SMP MTs Husnul
Khotimah Kuningan Jawa Barat pada tahun 2003 hingga tahun 2006 dan Sekolah
Menengah Atas di SMA PGII 1 Bandung Jawa Barat pada Tahun 2006 hingga
tahun 2009. Penulis terdaftar sebagai mahasiwa fakultas hukum melalui jalur
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tertulis (SNMPTN Tertulis)
pada tahun 2011.
Penulis tercatat mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN Tematik) pada
tahun 2014, di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung
Selatan.
MOTO
“Penuhilah janji, sesungguhnya setiap janji pasti akan dimintai
pertanggung-jawabannya”
(QS Al-Isra:34)
“Hendaklah engkau jujur meski hal tersebut merugikanmu, namun kejujuran
sangat bermanfaat bagimu, dan jauhilah kebohongan meski ia
menguntungkanmu, namun sejatinya
kebohongan merugikanmu.”
(Asy-Sya’bi)
“ Kekuatan atau kekuasaan yang besar menciptakan
tanggung jawab yang besar pula ”
(Stan Lee)
PERSEMBAHAN
Semua yang telah penulis capai ini adalah atas berkah dan rahmat Allah swt dan
junjungan Nabi Besar Muhammad saw dan hasil kerja keras penulis selama ini.
Ku persembahkan karya ini kepada :
Ayahanda Agus Faisal dan Ibunda Ratu Rachma Yanti tercinta, yang selalu
mencurahkan kasih sayang dan tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilan
penulis dalam setiap sujudnya.
Istriku tersayang, Dewi Sekar Arum dan buah hatiku Zidan dan Zafran yang
selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
SANWACANA
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada
Koperasi Yang Dibekukan Kegiatan Usahanya (Studi Pada Koperasi
Cipaganti Karya Guna Persada)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah
bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar
Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak (Alm) Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah bersedia untuk
meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan
bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang telah bersedia untuk
meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan
bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan kritik,
saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik,
saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Maya Safira, S.H., M.H., dan Bapak Eko, S.H., M.H., Pembimbing
Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama
menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang
penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta
segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda
Agus Faisal yang penulis banggakan dan Ibunda Ratu Rachma Yanti tercinta
yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril
maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan,
membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam
kebahagiaan;
10. Istri tercintaku Dewi Sekar Arum terimakasih telah sabar dalam menemani
dan telah memberikan sepenuh hati cintanya dengan kehadiran Daffa
Muhammad Zidan Faisal dan Davin Muhammad Zafran Faisal. Semoga ini
awal dari pendakian bersama kita menuju ke puncak;
11. Kakakku Fersha Rezza Faisal dan Adik-adikku Wiena Destrinia Faisal dan
Fakhri Zain Faisal atas semua dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan
semangatnya.
12. Mertuaku Ubak Kamiludin dan Umak Marhidayah atas nasihat dan doa yang
di panjatkan, semoga menjadi awal jalan menuju kesuksesan.
13. Teman seperjuangan Egi Yuzario dan (Almh) Ferinda Eka Adlina S.H., terima
kasih untuk segala hal yang sudah kita lewati selama perkuliahan ini, terima
kasih sudah hadir disaat suka maupun duka.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2011: Bayu Andrian, Chandra
Agus Wijaya, Fitri Ratna Wulan, Astari Maharani, Chelsilia Hernidons, Clara
Lucky Respati, Tri Aktariyani, Miranti Dwi S, Natalia Kathrine, Dananjaya
Ajie P, Ivan Savero, Kurniawan Manulang, Haqki Prakasa Kalbi, M. Jaendra
Robbani, Syahrun A, Syendi S A, Yonathan Aji P, M Fadel Norman, Bayu
Teguh P, Untari R, Gilang F P semoga kita sehat dan sukses selalu, Aamiin.
15. Ibu Hj. Emmy Retnowati dan Ibu Hj Aida Dwi beserta 8700 seluruh mitra
koperasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu,
terimakasih sudah bersedia bercerita tentang suka dukanya menjadi mita
koperasi cipaganti, semoga cepat mendapatkan kejelasan pengembalian
modal, Aamiin.
16. Teman-teman KKN Tematik Periode I Tahun 2014 Desa Titiwangi
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung selatan, Gilang, Acil, Heral, Doy,
Dian, Tita, Hesti, dan Esti.
17. Adik-adik angkatan 2012 dan 2013 : Tutut, Rohana, Landoria, Maharani,
Marissa.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis
menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa, bantuan dan
dukungannya.
19. Almamater Tercinta.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah
diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat
kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan
tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang
membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan
ilmu pengetahuan.
Bandar Lampung, 05 Oktober 2018
Penulis,
Fannyza Fitri Faisal
DAFTAR ISI
ABSTRAK ..................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v
SURAT PERNYATAAN .............................................................................. vi
RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vii
MOTO ............................................................................................................ viii
PERSEMBAHAN .......................................................................................... ix
SANWACANA .............................................................................................. x
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiv
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ............................................ 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................... 6
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Koperasi ............................................................................................ 8
1. Sejarah Koperasi di Indonesia ................................................... 8
2. Pengertian Koperasi ................................................................... 9
3. Landasan, Fungsi dan Peranan Koperasi ................................... 12
4. Jenis-jenis Koperasi ................................................................... 13
5. Prinsip-prinsip Koperasi ............................................................ 18
B. Investasi ............................................................................................ 19
1. Penjelasan Investasi dan Investor .............................................. 19
2. Macam-macam Aktifitas Investasi ............................................ 20
C. Perjanjian .......................................................................................... 22
1. Pengertian Umum Perjanjian ..................................................... 22
2. Syarat Sah Perjanjian ................................................................. 23
3. Wanprestasi ................................................................................ 24
4. Overmacht .................................................................................. 25
D. Perlindungan Hukum ........................................................................ 26
E. Tanggung Jawab ............................................................................... 30
1. Pengertian Tanggung Jawab ...................................................... 30
2. Jenis Tanggung Jawab ............................................................... 31
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab ............................................... 32
F. Kerangka Pikir .................................................................................. 34
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Tipe Penelitian .................................................................. 36
1. Jenis Penelitian .......................................................................... 36
2. Tipe Penelitian ........................................................................... 37
B. Pendekatan Masalah .......................................................................... 37
C. Data dan Sumber Data ...................................................................... 38
D. Metode Pengumpulan Data ............................................................... 39
E. Metode Pengolahan Data .................................................................. 40
F. Analisis Data ..................................................................................... 41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) ........................ 42
B. Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Dana Investor Setelah Dibekukan ......................................................................................... 44
C. Pelaksanaan Ganti Kerugian Investor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada .................................................................................... 56
V. PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 62
B. Saran ................................................................................................ 63
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian
Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah
yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang
sesuai dengan itu adalah koperasi.1 Penjelasan pasal ini menempatkan koperasi
baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai
bagian integral tata perekonomian nasional, dengan memperhatikan kedudukan
koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam
menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam
mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri
demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.
Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan
pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut
salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya
1 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2
dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada
masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut
salah satu sasarannya adalah koperasi.2
Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia,3 bertindak untuk
melindungi masyarakat yang ekonominya lemah. Secara umum koperasi sebagai
perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk
memperjuangkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu
perusahaan yang demokratis.4
Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom,
partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan
untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama
dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi,
pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan
wewenang dan tanggung jawab pemerintah, dalam pelaksanaannya, pemerintah
dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi
koperasi, namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri
urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian
koperasi. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan
mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi, demikian juga pemerintah memberikan bimbingan,
2 Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo
Persada, 2000, hlm. 31 3 G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 11 4 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hlm. 2
3
kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi, selanjutnya pemerintah dapat
menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi.
Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu
wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak
diusahakan oleh badan usaha lainnya, hal tersebut dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan
kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi
koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan
baik dari anggota maupun dari bukan anggota, dengan kemungkinan ini, koperasi
dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.5
Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah
pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut
di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan
mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan
permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin
terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945.6
Saat ini koperasi terus mengembangkan usahanya untuk mengikuti perkembangan
kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang
dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah simpan pinjam beserta
penyertaan modal dengan pola bagi hasil dengan mitra usaha koperasi. Salah satu
koperasi yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang simpan pinjam penyertaan
5 Penjelasan Umum Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6 G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Op. Cit,,hlm. 11
4
modal dengan pola bagi hasil dengan mitra usahanya adalah Koperasi Cipaganti
Karya Guna Persada (KCKGP). Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
(KCKGP) yang berkantor Pusat di Jl. Gatot Subroto No. 94 Bandung, telah
dikenal sebagai Icon Bisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan terbesar di Jawa Barat,
bahkan mungkin hampir di Indonesia. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
(KCKGP) telah berhasil menempatkan Cipaganti Group sebagai mitra usaha
korporasi nasional terbaik dengan terobosan 3 pilar bisnis, yakni Property,
Otojasa dan Sewa Alat Berat, serta Pertambangan, dimana ketiganya merupakan
sumberdaya kekuatan ekonomi dalam negeri. Posisi strategis ini menjadikan
Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) mampu menarik sekitar 8000
mitra usaha yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan diperkirakan
lebih dari 50% merupakan pensiunan BUMN & PNS.7 Mereka secara sadar dan
bermodalkan kepercayaan yang sangat tinggi telah sepakat untuk bermitra dan
berjalan sinergis bersama Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)
melalui mekanisme penyertaan modal usaha dengan nilai modal minimum Rp.
100.000.000,-. Sebagai bentuk imbal balik, Koperasi Cipaganti Karya Guna
Persada (KCKGP) menjanjikan keuntungan atau bagi hasil di kisaran 1,5-2%
setiap bulannya.8
Awal Tahun 2012, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) mulai
mengalami berbagai kendala usaha yang telah mengganggu stabilitas dan
perkembangan jalannya usaha. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan Koperasi
Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) mengalami kesulitan likuditas dan
7 https://www.kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologis/koperasi/cipaganti, diakses pada
tanggal 11 Mei 2015 pukul 10.00 WIB 8 ibid
5
berdampak pada pembayaran imbal hasil profit bulanan kepada mitra menjadi
terlambat bahkan tertunda. Pada bulan Maret 2014 para mitra sudah tidak
menerima lagi bagi hasil dari modal penyertaan yang ditanam di Koperasi
Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP). Koperasi Cipaganti Karya Guna
Persada (KCKGP) yang berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi Kota
Bandung akhirnya di bekukan terhitung dari awal Juli 2014 9, ini adalah upaya
menghentikan kegiatan usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)
agar tidak menimbulkan efek kerugian yang lebih luas lagi.
Akibat dibekukannya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)
berdampak pada dana investor yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan dari
profit atau imbal hasil dari dana yang telah di sertakan pada awal bermitra dengan
Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), hal ini menarik untuk diteliti
secara hukum, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk
skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada
Koperasi Yang Dibekukan Kegiatan Usahanya (Studi Pada Koperasi
Cipaganti Karya Guna Persada)”
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan yang oleh penulis di atas, maka yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain :
9 https://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-
perusahaan-baru, diakses Tanggal 20 Oktober 2014 pukul 19.30 WIB
https://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-perusahaan-baruhttps://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-perusahaan-baru
6
a. Bagaimanakah tanggung jawab koperasi pada investor setelah dibekukan
kegiatan usahanya ?
b. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan ganti kerugian pada investor oleh koperasi
yang dibekukan kegiatan usahanya?
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian skripsi ini merupakan bidang ilmu hukum perdata yaitu
tentang hukum Koperasi, yang di dalamnya berkenaan tentang hak dan kewajiban
mitra koperasi yang telah mengikatkan diri menjadi mitra koperasi sesuai dengan
undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan undang-
undang, peraturan-peraturan, teori-teori yang berhubungan dengan masalah
terkait. Ruang lingkup lokasi penelitian di Koperasi Cipaganti Karya Guna
Persada (KCKGP) Kota Bandung.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hal-hal
sebagai berikut
a. Tanggung jawab koperasi terhadap dana investor setelah dibekukan kegiatan
usahanya.
b. Pelaksanaan ganti kerugian bagi investor pada koperasi yang dibekukan
kegiatan usahanya.
7
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan
praktis, yaitu:
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi
penulis, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian mahasiswa fakultas
hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam
bidang hukum koperasi pada khususnya.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana
perlindungan hukum yang di dapat oleh investor pada koperasi yang telah
dibekukan kegiatan usahanya .
8
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Koperasi
1. Sejarah Koperasi di Indonesia
Koperasi tumbuh pada awal abad 19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat
penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme, kemudian
mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut
mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
Asal mula koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896. Waktu itu
seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank
yang diberi nama “Hulph-en Spaaar Bank” (Bank Pertolongan dan Simpanan).
Bank ini dimaksudkan untuk menolong para pegawai negeri dengan bunga yang
rendah dan dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri, jadi semacam
koperasi simpan pinjam.10
Pemerintah Belanda menghalangi berkembangnya
koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik
melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi
dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik.
10
Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,
hlm. 40
9
Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah Hindia belanda ini, akhirnya
menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh
Sarikat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan gerakan
koperasi.
Kedua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong
pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan
koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri
peningkatan taraf hidup. Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan
koperasi pada periode ini yaitu karena kekurangan skill dan modal, namun banyak
koperasi dikalangan pengusaha kecil, petani, dan pegawai negeri yang
berkembang pesat.
Tahun 1939 jumlah koperasi mencapai 1712 dan terdaftar 172 dengan anggota
sebanyak 14.134. Karena kewalahan membendung gerakan koperasi di kalangan
rakyat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengaturnya, dan
akhirnya keluarlah undang-undang tentang koperasi yang dikenal dengan nama
“Verodening op de Cooperatieve Verenigingen” pada Tahun 1915. Akan tetapi
karena Undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan Eropa, maka lebih
banyak menghambat dari pada mendorong pertumbuhan koperasi.11
2. Pengertian Koperasi
Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, co dan operation,
yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan,12
oleh karena itu,
koperasi adalah
11
Ibid, hlm. 41 12
Koermen, Manajemen Koperasi Terapan, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003, hlm. 37
10
“suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang
memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama
secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan
jasmaniah para anggotanya”.
Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.13
Pengertian tersebut
telah disempurnakan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-
Pokok Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan
hukum dengan melaksanakan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan
pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan
orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja
untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara
umum.
Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu
atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat
dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainnya yang
lebih mengutamakan modal, dengan demikian koperasi sebagai badan usaha
mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama dasar perikemanusiaan bagi
kesejahteraan para anggotanya.
13
Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Rosda Karya, Bandung, 1998, hlm. 14
11
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 prinsip koperasi adalah
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dengan memeperhatikan prinsip-
prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah
penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan
pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Koperasi adalah suatu
perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota)
dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama
menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.
Pengertiaan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan
orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan
anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawab
serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.
Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah :
“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah :
“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
12
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas maka koperasi mempunyai
peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang
mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha bersama dari orang-orang yang
memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat
harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan
diri dan membebaskan diri dari kesulitan
.
3. Landasan, Fungsi, dan Peranan Koperasi
Pendirian koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini
merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk
tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya
untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.
Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat di karenakan koperasi ini telah
mendapatkan tempat yang pasti, namun demikian perlu disadari bahwa perubahan
sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan
kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum
berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang
kuat.
Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentan Perkoperasian, fungsi dan
peranan koperasi adalah;
13
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat;
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
4. Jenis-Jenis Koperasi
a. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya14
:
1) Koperasi Konsumsi
Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para
anggotanya, yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih
murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk
mensejahterakan anggotanya.
2) Koperasi Jasa
Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman
kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari
tempat meminjam uang yang lain.
14
Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
hlm. 333
14
3) Koperasi Produksi
Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan
peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta
membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya
anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah
penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar
terhadap suplier dan pembeli.
b. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja15
1) Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak
20 orang perseorangan.
2) Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta
memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi
primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
a) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5
koperasi primer
b) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi
pusat
c) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3
gabungan koperasi
15
Ibid,hlm 335
15
3) Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya16
a) Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah
masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi
pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan
kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.
b) Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga
sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya
berada di lingkungan sekolah. Koperasi ini bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.
c) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi
ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat
didirikan di lingkup departemen atau instansi. Selain tiga jenis koperasi
tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya
koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi
Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi
Nelayan.
16
Ibid,hlm 335
16
4) Pengertian Pinjam (Kredit)
Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang
di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang
memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar
dari kredit adalah kepercayaan.17
Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana
seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai
jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan
untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.18
Kredit adalah suatu
pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu
dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan
suatu kontra prestasi berupa bunga.19
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi kredit yang didirikan guna
menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang
memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi
Kredit (Kopdit), secara internasional disebut Credit Union, merupakan Badan
usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan
pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada
badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada
sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
17
Edy Putra, Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis, Liberty , Yogyakarta, 1989,
hlm. 2 18
Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, Yagrat ,Jakarta, 1990
hlm. 12 19
Ibid hlm. 14
17
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai
”kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui
kegiatan usaha Pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan”.
Pengertian koperasi Pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah
koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan
peminjaman untuk anggotanya. Pengertian simpanan adalah dana yang
dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok,
simpanan wajib dan tabungan, sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang
kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan
kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai
dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi
hasil. Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank,
yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalian atau mobilisasi dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga
masyarakat yang membutuhkan, yang membedakannya adalah bahwa koperasi
dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama,
dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya, sedangkan bank
dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi
dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya
menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu
memenuhi persyaratan teknis bank.
18
5. Prinsip-prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam
menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat prinsip-
prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keangotaan yang transparan dan sifat
terbuka, pengelolaan dilakukan dengan secara terbuka secara adil dan merata
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
Pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan
7 prinsip koperasi, yaitu:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam
koperasi).
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
f. Pendidikan perkoperasian.
g. Kerjasama antar koperasi
Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan
memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi pinjam rumusan Friedrich
William Raiffeisen, selaku pendiri pertama credit union pada pertengahan abad
ke-19, yaitu :20
20
Abdulkadir Muhammad, Hukum Koperasi, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 12
19
1) Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja;
2) Pinjaman juga hanya diberikan kep ada anggota-anggotanya saja;
3) Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.
Prinsip KSP menurut Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa
KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya
melalui usaha pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya, oleh sebab itu,
pada seluruh anggota KSP haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat
untuk membangun KSP secara swadaya, di mana mereka adalah anggota yang
sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara: Tekad
untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari
pemerintah hanya menyimpan (menabung) uang di KSP, setiap kali mempunyai
kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di KSP.
B. Investasi
1. Penjelasan Investasi dan Investor
Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor
asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk
investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntunga.21
Investasi atau
penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh
perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar
negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan
pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :
21 Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
hlm. 33
20
a. Faktor Sumber Daya Alam,
b. Faktor Sumber Daya Manusia,
c. Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam
berusaha,
d. Faktor kebijakan pemerintah,
e. Faktor kemudahan dalam peizinan.
Ketentuan mengenai penanaman modal diatur di dalam Undang-undang No. 25
Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal dalam negeri dapat
dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha negeri,
dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara
Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup
dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas
bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010
tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.22
2. Macam-macam Aktivitas Investasi
Klasifikasi aktivitas investasi ke dalam aktiva keuangan menjadi dua tipe23
:
a. Investasi Langsung
Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang
dapat diperjual-belikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital
22 Rowland B. F. Pasaribu, Investasi dan Penanaman Modal ,hlm. 236 ebook di unduh
tanggal 15 Januari 2015, pukul 21.00 WIB 23 Ibid hlm 236
21
market), atau pasar turunan (derivative market). Aktiva keuangan yang dapat
diperjual-belikan di pasar uang hanya aktiva yang mempunyai tingkat risiko
kecil, jatuh tempo yang pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Aktiva
keuangan yang diperjual-belikan di pasar modal memiliki sifat investasi jangka
panjang berupa saham-saham (equity securities) dan surat-surat berharga
pendapatan tetap (fixed income securities). Opsi dan future contract merupakan
surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan (derivative market).
Investasi langsung tidak hanya dilakukan dengan membeli aktiva keuangan
yang dapat diperjual-belikan, namun juga dapat dilakukan dengan membeli
aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual-belikan seperti: tabungan, giro, dan
sertifikat deposito.
b. Investasi Tidak Langsung
Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga di
perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang
menyediakan jasa-jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik.
Investasi melalui perusahaan investasi menawarkan keuntungan tersendiri bagi
investor. Hanya dengan modal yang relatif kecil, investor dapat mengambil
keuntungan karena pembentukan portofolio investasinya. Selain itu, dengan
membeli saham perusahaan investasi, investor tidak membutuhkan
pengetahuan dan pengalaman yang tinggi, dengan pembelian tersebut investor
dapat membentuk portofolio yang optimal. Klasifiksikan investasi dalam dua
bentuk, yaitu24
:
24 Abdul halim. Analisis Investasi. Salemba Empat, Jakarta, 2005 hlm. 33
22
a. Investasi pada aset-aset riil (real assets), investasi pada aset-aset riil dapat
berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan
pertambangan, perkebunan, dan lain-lain
b. Investasi pada aset-aset finansial (financial assets), investasi dalam bentuk
financial assets dapat dilakukan antara lain dalam bentuk investasi di pasar
uang, seperti: sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar
uang, dan lainnya. Investasi dapat dilakukan di pasar modal, misalnya
obligasi, waran, reksadana, opsi, futures, saham, dan lain-lain.
C. Perjanjian
1. Pengertian Umum Perjanjian
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) atau
contract (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian
perjanjian: teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi:
“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah :
a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
b. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
c. Bersifat dualisme.
Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya
disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukumpun disebut
dengan perjanjian, untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam
doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan
23
hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi
di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum
(tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).25
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dalam
perjanjian adalah :
“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.”26
2. Syarat Sah Perjanjian
Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
c. Suatu hal tertentu, dan
d. Suatu sebab yang halal.
Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-
orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang
terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri
atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu27
. Apabila dua syarat yang
pertama atau syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya
dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat yang kedua atau syarat objektif tidak dapat
dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya dapat dibatalkan demi hukum.
25 Salim HS, Pengantar hukum perdata tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 160 26 ibid 27 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inter Masa, Jakarta, 2004, hlm. 17
24
Sepakat atau dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai
hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh
pihak yang kesatu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
3. Wanprestasi
Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka
dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Bisa
juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak
boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang
berarti prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk,
wandaad perbuatan buruk). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur
dapat berupa empat macam:
a. Tidak melakukan prestasi sama sekali
b. Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat.
c. Melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan isi dari perjanjian
Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (atau debitur sebagai pihak yang
wajib melakukan sesuatu) diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman
atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam,
yaitu:
1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan
ganti-rugi
2) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian
3) Perolehan resiko
25
4) Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan.
Wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka
harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai
dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim kadang-
kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seseorang lalai atau alpa, karena
sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak melakukan
suatu prestasi yang dijanjikan, dalam jual-beli misalnya tidak ditetapkan kapan
barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli itu harus
membayar uang harga barang tadi, dalam hal seseorang meminjam uang sering
juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Paling mudah untuk
menetapkan seseorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang
bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan apabila orang itu melakukannya
berarti ia melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi.28
4. Overmacht Selain karena wanprestasi, debitur juga tidak dapat melaksanakan kewajiban
dikarenakan adanya overmacht. Ketentuan tentang overmacht (keadaan memaksa)
dapat di lihat dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata, di
mana ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak
melakukan pergantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur, disebabkan
adanya kejadian yang berada di luar kekuasaanya. Ada tiga hal yang
menyebabkan debitur untuk tidak melakukan pergantian biaya, kerugian, dan
bunga yaitu:
28 Ibid, hlm. 45
26
a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
b. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
c. Keadaan memaksa.
Pengertian di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan keadaan
memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya
kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar
kekuasaanya, seperti karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.29
D. Perlindungan Hukum
1. Tentang Perlindungan Hukum
Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul
Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu Hukum
Belanda) menyatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya,
sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lemaire dalam bukunya Het Recht in
Indonesia (Keadilan di Indonesia) yang menyatakan bahwa hukum banyak
seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tidak mungkin orang
membuat suatu definisi apa hukum sebenarnya. Menurut pendapat I Kisch dalam
karangannya Rechtswetenschap (Ilmu Hukum), “karena hukum itu tidak dapat
ditangkap oleh panca indera, maka sulit untuk membuat definisi hukum yang
memuaskan umum”. Utrecht dalam bukunya, Pengantar Hukum Indonesia
mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup
(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu
29 Salim HS, Op. Cit hlm. 182
27
masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang
bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro dalam tulisan yang berjudul Rasa Keadilan
Sebagai Dasar Segala Hukum menyatakan bahwa, hukum adalah rangkaian
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu
masyarakat.30
Hukum pada dasarnya memiliki tujuan, manfaat hukum merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat, pemerintah atau negara yang membuat
hukum. Tujuan hukum tersebut terbagi atas beberapa teori, sebagai berikut31
:
a. Menurut Teori Etika (Etische Theorie)
Hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama
kali dikemukakan oleh filusuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya “Ethica
Nicomache” dan “Rhetorika” yang menyatakan bahwa hukum mempunyai
tugas suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya,
untuk itu, tentu saja peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk
menyelesaikan suatu kasus tertentu.
b. Menurut Teori Kegunaan (Utilities Theorie)
Hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum
bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang yang
sebanyak-banyaknya. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832),
seorang ahli hukum dari Inggris dalam bukunya “Introduction to the morals
and legislation” (Pengenalan Moral dan Hukum).
30 Riduan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 9 31 Ibid, hlm. 80
28
c. Menurut Teori Campuran
Teori ini merupakan penggabungan dari kedua teori diatas dikemukakan oleh
para sarjana berikut ini, Bellefroid, yang dapat dikelompokkan pada teori
campuran ini, dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland
(Pengantar Ilmu Hukum Belanda) menyatakan bahwa isi hukum harus
ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Kemudian, Van
Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht
(Pengantar Ilmu Hukum Belanda) mengatakan bahwa tujuan hukum adalah
untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki
kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi
kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan,
kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap apa yang
merugikannya. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-
ikatan antara individu-individu dan masyarakat dimana diantara ikatan-ikatan
itu tercermin dalam hak dan kewajiban, dalam mengatur hubungan-hubungan
hukum itu caranya beraneka ragam, misalnya pada hukum pidana yang
sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban.
Hukum sering juga merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan
syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum, dalam literatur hukum Belanda,
hukum disebut “objective recht”, obyektif karena sifatnya umum, mengikat
setiap orang. Kata “recht” dalam bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua,
yaitu “objective recht” yang berarti hukum, dan “subjective recht” yang berarti
hak dan kewajiban. Hubungan hukum memiliki bermacam-macam bentuk,
seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman (domisili), pekerjaan,
29
perjanjian dan lain-lain. Semua hubungan yang beraneka ragam itu dinamakan
hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut hukum, dari
beberapa perumusan tentang hukum dapat diambil kesimpulan bahwa hukum
itu meliputi beberapa unsur, yaitu:
1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi (pihak-pihak yang
berwenang);
3) Peraturan itu bersifat memaksa; dan
4) Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.
Untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu
adanya perintah dan/atau larangan, perintah dan/atau larangan itu harus ditaati
setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam kehidupan
bermasyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara
dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan
yang menentukan dan menyatukan hubungan orang yang satu dengan yang
lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah
hukum.
Berdasarkan uraian di atas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, maka
dapat di artikan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah suatu aturan
yang sengaja diciptakan atau dibuat guna melindungi kepentingan masyarakat
yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dengan
disertai sanksi-sanksi tegas bagi yang melanggarnya.
30
E. Tanggung Jawab
1. Pengertian Tanggung Jawab
Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa kata, yaitu
liability, responsibility, dan accountability.32
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
mengartikan liability adalah pertanggung jawaban, sedangkan responsibility
adalah pertanggungan jawab atau tanggung jawab, dan accountability adalah
keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggung
jawab.33
Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia
adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban
menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan
jawab dan menanggung akibatnya.
Arti tanggung jawab secara keabsahan adalah kewajiban adalah kewajiban
menanggung segala sesuatunya,34
adapun tanggung jawab secara definisi
merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang
disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat
sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban, dalam hukum, setiap tuntutan
pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu apa yang menyebabkan
seseorang itu harus bertanggung jawab. Secara umum tanggung jawab hukum
diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut
32
Wahyu Sasongko, ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 95. 33
Ibid, hlm. 128. 34
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, edisi kedua, cet1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1006.
31
cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada,35
dalam hukum
perdata, dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan dan resiko yang ada pada
setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggung jawaban terkait hubungan
hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan
pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.
2. Jenis Tanggung Jawab
Secara umum berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum,
pertanggung jawaban dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya
wanprestas, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan kurang hati-hati.
b. Pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu suatu pertanggung jawaban yang
harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas
kegiatan usahanya.
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam
konteks pertanggung jawaban pelaku usaha diatur beberapa ketentuan : 36
1) Pertanggung jawaban pidana korporasi
Subjek hukum tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah
pelaku usaha. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah
perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, impotir, pedagang, distributor, dan
35
Wahyu Sasongko, Op.cit., hlm. 97. 36 Joice Irma Runtu Thomas, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang
Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013,
2013, diakses dari ejournal.unsrat.ac.id, 17 November 2014 pukul 20:10.
32
lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun swasta, termasuk Bank Perkreditan
termasuk kategori ini.
2) Hak gugat lembaga konsumen
Lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan
gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan
kepentingan konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Lembaga Konsumen
mempunyai hak gugat (legal standing to sue) kepada pelaku usaha, lepas ada
atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.
3) Gugatan kepentingan kelompok
Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah
besar/massal, padahal ini persoalaan menyangkut hal yang sama, konsumen
dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (class action) kepada pelaku
usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK).
4) Beban pembuktian terbalik
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK).
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab
Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan
sebagai berikut:37
37
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, hlm. 92.
33
a. Kesalahan
Prinsip tangung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup
namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini
dipegang secara teguh.38
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan
yang telah dilakukannya.
b. Praduga selalu bertanggung jawab
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab
(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak
bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.39
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak
selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen
yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara Common sense
dapat dibenarkan.40
d. Tanggung jawab mutlak
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan prinsip tanggung
jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan,
namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan
dari tanggung jawab.
38
Shindarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59-61. 39
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., hlm. 95. 40
Shindarta, Op. Cit., hlm. 62-63.
34
e. Pembatasan tanggung jawab
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sering digunakan oleh pelaku
usaha sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.
Prinsip ini apabila dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha maka akan sangat
merugikan konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang
dapat merugikan konsumen, termasuk dalam membatasi tanggung jawabnya.
Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada undang-undang yang jelas.
F. Kerangka Pikir
Keterangan:
Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) menjalin kerjasama dengan
para investornya dengan membuat perjanjian penyertaan modal dengan
menjanjikan profit yang menguntungkan sebesar 1,5% sampai 2% dengan
minimal modal penyertaan sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada
Koperasi Cipaganti Karya
Guna Persada
Investor yang Menghimpun
dana menjadi mitra KCKGP
Perjanjian antara KCKGP dengan para Investor yang menjadi mitra
(hubungan hukum)
Tanggung Jawab Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada pada Investor
setelah di bekukan kegiatan usahanya
Pelaksanaan ganti kerugian pada Investor
35
akhirnya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) mengalami kendala
dalam memberikan bonus yang dijanjikan kepada para investor sehingga
mengalami keterlambatan bahkan pada akhirnya gagal bayar, dalam perjanjian
penyertaan modal tersebut terdapat hubungan hukum di antara koperasi Cipaganti
Karya Guna Persada (KCKGP) dengan investor, dalam perjanjian tersebut pula
terdapat tanggung jawab serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setiap
investor koperasi harus mendapatkan haknya sebagai investor koperasi, sesuai
dengan apa yang dijanjikan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
(KCKGP). Koperasi harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan
dalam perjanjian tersebut, dan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)
bertanggung jawab serta melindungi investornya agar investor koperasi
mendapatkan hak-haknya. Koperasi yang dibekukan izin usahanya, harus
bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh investor koperasi
tersebut.
36
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum
normatif-terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau
kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi
dalam masyarakat.41
Penelitian hukum normatif mengkaji pelaksanaan atau
implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan
yang telah ditentukan.
Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada
peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan
undang-undang atau kontrak, dengan kata lain, apakah ketentuan undang-
undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak,
sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.42
41
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bangkit,
Bandung, 2004, hlm. 134. 42
ibid. hlm 53.
37
Penelitian hukum normatif ini terdapat 2 tahap yaitu: Tahap I kajian mengenai
hukum normatif (UU/Kontrak) dan Tahap II kajian mengenai hukum empiris
berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut. Dalam hal ini di
karenakan untuk melihat sampai sejauh mana hukum positif yang berlaku
dalam melindungi para pihak dan bagaimana dalam implementasinya dalam
peristiwa hukum yang terjadi, sehingga penelitian ini membutuhkan data
sekunder dan Data primer
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan
sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada koperasi yang
dibekukan kegiatan usahanya.
B. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan
dengan melalui tahapan-tahapan berikut:
1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan
masalah penelitian.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang
bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum
yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak
sesuai.
38
C. Data dan Sumber Data
Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan
data yang diperoleh dari bahan pustaka, dalam penelitian ini digunakan data
primer dan data sekunder yang berupa.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan
narasumber yang mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap investor
pada koperasi yang dibekukan kegiatan usahanya. Data Primer ini diperoleh
dari hasil wawancara terhadap investor yang dirugikan akibat dari pembekuan
kegiatan usaha Koperasi Cipaganti, dan Dinas Koperasi
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-
bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini
terdiri dari:
a. Bahan hukum primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam
peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam.
4) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan
Pada Koperasi.
39
b. Bahan hukum sekunder
Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah,
dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel,
dan Jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan
studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan,
Putusan Pengadilan (Jurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum,43
untuk
membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua macam
metode pengumpulan data, yaitu :
1. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca,
mengutip literatur-literatur, mengkaji Peraturan Perundang-undangan, dan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,
yaitu:
43
ibid., hal 125.
40
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam
d. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada
Koperasi
2. Studi lapangan
Studi lapangan yang dimaksud adalah data primer yang didapat dengan cara
membuat daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu berupa pokok-
pokoknya saja yang dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.
Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis wawancara
terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara dimana
pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, dan
selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung, pewawancara mengikuti
suasana interviewer tanpa kehilangan fokus/menyimpang dari topik yang
menjadi fokus pembicaraan. Wawancara dilakukan dengan beberapa investor
Koperasi Cipaganti yang dirugikan dan juga Dinas Koperasi.
E. Metode Pengolahan Data
Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data
sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara :
1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas.
41
2. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai
kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban.
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar
memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai
hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang
diajukan.
F. Analisis Data
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menganalis data-data yang diperoleh
dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara
menginterprestasikan data yang diperoleh, kemudian deskripsikannya dalam
bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan
melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab
sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum yang di berikan oleh KCKGP kepada para investor
didalam akta perjanjian penyertaan modal KCKGP belum sepenuhnya
dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam keputusan Menteri
Koperasi dan PKM No. 145/KEP/M/VII/1998, yaitu dalam hal pengelolaan
dan pengawasan namun KCKGP sudah mengatur mengenai kewajiban
membayar modal investor yang telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian,
dengan adanya putusan perdamaian tersebut memberikan harapan pada
investor akan dananya yang akan di kembalikan oleh KCKGP.
2. Pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh KCKGP sampai saat ini
penulis rasa masih kurang berjalan dengan baik, hingga saat ini terhitung dari
dibekukan kegiatan usahanya sejak Juli 2014 masih saja di lakukan
restrukturisasi, para investor masih belum mengetahui secara jelas kapan akan
mendapatkan dananya kembali.
63
B. Saran
Saran-saran yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut
1. Dengan cara peningkatan pengawasan pemerintah terhadap pembentukkan
koperasi dalam pengecekkan akta pendirian badan hukum koperasi, kinerja
pelaporan keuangan koperasi setiap tahunnya, melakukan pengawasan atas
konsep kegiatan usaha yang dilakukan koperasi,
2. Masyarakat jangan mudah tergiur dengan penyertaan modal yang menjanjikan
bonus flat setiap bulannya karena setiap kegiatan usaha ada pasang surutnya
mengikuti keinginan pasar.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Anoraga, Pandji , Ninik Widiyanti. 2007. Dinamika Koperasi, Jakarta: Rineka
Cipta.
Baswir, Revrisond. 2000. Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE –Yogyakarta.
Chaniago, 1998. Ekonomi dan Koperasi, Bandung: Rosda Karya, Bandung.
Hadhikusuma, Sutantya Raharja. 2000. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Halim, Abdul, 2005. Analisis Investasi, Jakarta: Salemba Empat.
Hs, Salim, 2006. Pengantar hukum perdata tertulis, Jakarta: Sinar Grafika.
Kartasanoetra, G dan A. G Kartasanoetra dan kawan. 2001. Koperasi Indonesia
yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Koermen, 2003. Manajemen Koperasi Terapan, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:
Sinar Grafika
Muhammad, Abdulkadir, 1997. Hukum Koperasi, Bandung: Alumni.
-----------------------------, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Putra, Edy, 1989. Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis, Yogyakarta:
Liberty.
Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan
Konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Shindarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo.
Sinungan, Muchdarsyah, 1990. Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, Jakarta:
Yagrat.
Subekti, 2004. Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Inter Masa.
Sutrisno, Budi, 2008. Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Syahrani, Riduan, 2009. Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, Bandung:
Alumni.
B. Kamus
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
C. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada
Koperasi.
D. Lainnya
https://www.kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologis/koperasi/cipaganti
https://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-
perusahaan-baru
ebook Rowland B. F. Pasaribu, Investasi dan Penanaman Modal
Joice Irma Runtu Thomas, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah
Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah, Lex et Societatis,
Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, ejournal.unsrat.ac.id
https://www.kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologis/koperasi/cipagantihttps://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-perusahaan-baruhttps://www.economy.okezone.com/dibekukan-koperasi-cipaganti-akan-diganti-perusahaan-baru
Reggy Sesario, Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Ditinjau Dari Undang-
undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Studi Kasus: Koperasi
Citra Karya Guna Persada (KCKGP),
http://thesis.binus.ac.id/Doc/WorkingPaperdoc/2014-2-01473-
BL%20WorkingPaper2001.doc
Heni Apriyani, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi dalam Hal
Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna
Persada), http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://nasional.kontan.co.id/news/total-tagihan-diperkirakan-capai-rp-2-triliun
https://www.merdeka.com/uang/cipaganti-cicil-bayar-ganti-rugi-nasabah-
koperasi-4-5-tahun.html
http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAO2n8k-tak-ada-kejelasan-ganti-
rugi-nasabah-duduki-kantor-cipaganti
http://thesis.binus.ac.id/Doc/WorkingPaperdoc/2014-2-01473-BL%20WorkingPaper2001.dochttp://thesis.binus.ac.id/Doc/WorkingPaperdoc/2014-2-01473-BL%20WorkingPaper2001.dochttp://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/http://nasional.kontan.co.id/news/total-tagihan-diperkirakan-capai-rp-2-triliunhttps://www.merdeka.com/uang/cipaganti-cicil-bayar-ganti-rugi-nasabah-koperasi-4-5-tahun.htmlhttps://www.merdeka.com/uang/cipaganti-cicil-bayar-ganti-rugi-nasabah-koperasi-4-5-tahun.htmlhttp://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAO2n8k-tak-ada-kejelasan-ganti-rugi-nasabah-duduki-kantor-cipagantihttp://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAO2n8k-tak-ada-kejelasan-ganti-rugi-nasabah-duduki-kantor-cipaganti