PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK BMW VS BMW BODY MAN WEAR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29.PK/PDT.SUS-HKI/2016) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : RISRIS BAYANILLAH NIM : 1112048000035 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA 1440 H/2019 M
134
Embed
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK BMW VS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46947/1/RISRIS... · yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK
BMW VS BMW BODY MAN WEAR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29.PK/PDT.SUS-HKI/2016)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
RISRIS BAYANILLAH
NIM : 1112048000035
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA
1440 H/2019 M
i
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK
BMW VS BMW BODY MAN WEAR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 29.PK/PDT.SUS-HKI/2016)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
RISRIS BAYANILLAH
NIM : 1112048000035
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA
1440 H/2019 M
ii
iii
v
ABSTRAK
Risris Bayanillah. NIM 1112048000035. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
SENGKETA MEREK BMW VS BMW BODY MAN WEAR (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 29. PK/PDT.SUS-HKI/2016). Perkara antara merek
BMW melawan BMW Body Man Wear. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi
Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta 1440 H/2019. Isi ix + 65 halaman + 2 halaman daftar pustaka
+ 56 halaman lampiran.
Permasalah utama dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui perlinduangan
merek terkenal khsusunya apakah unsur persamaan pada pokoknya berlaku untuk
barang tidak sejenis dan analisis putusan pertimbangan hakim dari putusan tersebut
dengan menganalisis Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memuat
sengketa merek antara merek BMW dan BMW Body Man Wear.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif.
Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma-norma hukum
yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-
makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuktian dalam sebuah
perkara.
Hasil dari penelitian ini menunjuka bahwa unsur persamaan pada pokoknya
berlaku untuk barang yang berbeda jenis karena merupakan unsur pokok yang ada
dalam tatanan hukum merek terkait dengan elemen daya pembeda yang ada dalam
sebuah merek.. Majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan
mempertimbangkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang mana
menyebutkan bahwa semua perkara pengajuan gugatan pembatalan merek harus
diputus dengan amar ‘tidak dapat diterima’ dikarenakan Peraturan Pemerintah yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih
belum diundangkan.
Kata Kunci : Perlindungan Merek, Unsur Persamaan Pada Pokoknya,
Analisis Putusan
Pembimbing : Drs. Abu Tamrin S.H., M.Hum.
Dafta Pustaka : 1986 sampai 2018
vi
KATA PENGANTAR
نٱللٱبسم لرحيمٱلرحم
Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan
rahmatnya, penusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM SENGKETA MEREK BMW VS BMW BODY MAN WEAR (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 29. PK/PDT.SUS-HKI/2016)” Perkara sengketa
merek antara merek BMW dengan merek BMW Body Man Wear dapat
dilaksanakan dengan baik walaupun dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat
banyak kendala yang dihadapi oleh peneliti.
Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala
kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada yang terhoramat :
1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Pembimbing Skripi yang telah berjasa
sangat besar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk
peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Kepala Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk peneliti
dalam menyusun studi kepustakaan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan
dalam proses penyelesaian penelitian. Orang tua peneliti Alm. H. Bambang
Wirat (Ayah) dan Hj. Sunarsih (ibu) yang telah berjasa sangat besar
membantu dan berjuang memberikan segala bentuk bantuan materil
maupun imateril kepada peneliti, dan doa yang tidak ada habisnya. Kepada
vii
Bubun (Kakek) dan Hadsah (Nenek) serta Saepul Milah (Adik) yang terus
memberikan semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para
pembaca khususnya di bidang studi hukum bisnis.
Jakarta, Juli 2019
Peneliti
Risris Bayanillah
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................... iii
LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi
DAFTAR ISI ................................................................................................ viii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Indetifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 7
D. Metode Penelitian .................................................................... 7
E. Sistematika Penelitian .............................................................. 10
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM MEREK .......................................... 12
A. Kerangka Konseptual............................................................... 12
B. Kerangka Teori ........................................................................ 27
C. Tinjauan Review Terdahulu ..................................................... 36
BAB III KASUS SENGKETA .................................................................... 39
A. Duduk Perkara ......................................................................... 39
B. Identitas Para Pihak ................................................................. 41
C. Amar Putusan .......................................................................... 44
BAB IV PEMBAHASAN ........................................................................... 46
A. Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek
Terkenal Terhadap Barang tidak sejenis ................................... 46
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 29 PK/Pdt.Sus-
HKI/2016……………………………………………………... 52
BAB V PENUTUP .................................................................................... 63
A. Kesimpulan ............................................................................. 63
B. Rekomendasi ........................................................................... 64
ix
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
Pada bab ini terdiri dari data yang berkaitan dengan variable
penelitian. Pada bab ini berisi pihak-pihak yang terlibat
dalam kasus yang diteliti, kronologi serta posisi kasus yang
dijadikan bahan penelitian.
BAB IV PEMBAHASAN
Berisi analisa dan interpretasi temuan. Berisi Tentang
deskripsi hasil analisa implementasi Undang-Undang Merek
dalam kasus sengketa merek antara BMW melawan BMW
Body Man Wear dan analisa pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan
BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.
Kesimpulan adalah penyederhanaan dari hasil penelitian
yang dilakukan dan menjawab pertanyaan penelitian dalam
sengketa kasus BMW Jerman dan BMW Body Man Wear.
Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil penelitian, baik
11
mengenai pokok masalah penelitian maupun kekurangan
atau keterbatasan dalam menjalankan penelitian.
12
BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK
A. Kerangka Konseptual
Dalam kerangka konseptual, akan diuraikan beberapa konsep-
konsep yang terkait dengan istilah yang akan sering digunakan dalam
penelitian ini yaitu :
1. Perlindungan Hukum Merek
Menurut Sutjipto Raharjo perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.1
Dari uraian diatas memberikan pengertian bahwa perlindungan
hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu berupa keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang
diberikan kepada subjek hukum untuk memenuhi hak-hak yang telah
diberikan.
Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan
hak yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang dan siapapun
yang melanggaranya akan dikenakan sanksi. Tujuan dari perlindungan
hukum HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejalasan hukum
mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau
penemu, pemilik, pemegang, dan pemakai yang menggunakan HKI.2
Perindungan hukum diatas bertujuan untuk pengakuan atas hasil
karya manusia, juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya
tanpa gangguan pihak lain. Perlindungan hukum HKI merupakan suatu
sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem sebagai berikut :
1 Sutjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) h. 69 2 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) h. 11
13
a. Subjek perlindungan
Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak,
aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
b. Objek perlindungan
Objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh
undang-undang.
c. Pendaftaran perlindungan
HKI yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dalam Dagftar
Umum Merek dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran,
kecuali undang-undnag mengatakan lain.
d. Jangka waktu perlindungan
Yaitu lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang.
e. Tindakan hukum perlindungan
Apabila terjadi pelanggaran HKI maka pelanggar harus dihukum
baik secara pidana maupun perdata.3
Semua unsur tersebut tentu berlaku untuk merek. Terhadap
sengketa merek yang telah sama-sama mendaftarkan mereknya akan
diberikan perlindugan hukum dengan menempuh mekanisme upaya
hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang
sah.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Merek
Perlindungan hukum terhadap merek dapat dibagi menjadi dua
jenis yaitu pertama adalah perlindungan secara preventif adalah
perlindungan hukum yang mengarah pada tindakan pencegahan.
Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran
merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawaasan pemakaian
merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang ha katas merek
dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek
untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.
3 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) h.
13
14
Perlidungan hukum secara preventif dilakukan dengan
pendaftara merek untuk mendapatkan hak eksklusif yang diberikan
negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memebrikan
izin keapada pihak lain untuk memekainya. Dengan terdaftarnya merek
pada Ditjen HKI maka negara wajib memberikan perlindungan hukum
terhadap merek tersebut.
Kedua adalah perlindungan merek secara refresif yang
dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu pristiwa atau
kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek.
Tentunya demikian peranannya lebih besar kepada lembaga peradilan
dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap
pelanggaran merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya refresif
, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggatan
merek sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Konsistensi ini
akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang ha katas
merek.4
Dalam perlindungan hukum yang bersifat refresif. Pihak
pemilik merek yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan
gugatan baik perdata maupun secara perdata. Pengajuan gugatan secara
perdata menurut Pasal 1365 KUHP Perdata harus memiliki unsur-unsur
sebagai berikut :
a. Perbuatan melawan hukum
b. Adanya kerugian
c. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
d. Kesalahan
Pemilik ha katas merek dapat mengajukan gugatan kepada
setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.
3. Merek
4 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) h.
71
15
a. Pengertian Merek Secara Umum
Kata merek sangat akrab bagi kita, merek secara umum
diketahui sebagai nama, tanda, symbol, desain, atau kombinasi dari
hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan
membedakan barang atau jasa suatu penjual dari barang dan jasa
yang lain. Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam tiga hal.
Pertama merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan
leboh konsisiten. Kedua, meningkatkan efisiensi pembeli karena
merek dpat menyediakan informasi Tentang sebuah produk. Ketiga
meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong
untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah
peniruan dari pesaing.5
Merek secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu
Trade Mark yang dalam Black’s Law Dictionari diartikan sebagai
“A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a
manufacturer or seller to distinguish product or product from those
of other” artinya adalah suatu kata, susunan kata, lambing atau
gambar yang digunakan oleh pabri atau penjual untuk
membedakan produk mereka dengan produk lainnya.6
Merek adalah nama atau symbol yang diasosiasikan dengan
produk atau jasa yang menimbulkan arti psikologis atau asosiasi.
Inilah yang membedakan antara produk dan merek. Produk adalah
suatu yang dibuat di pabrik, namun yang sesungguhnya dibeli oleh
pelanggan adalah mereknya. Merek bukan hanya yang tercetak di
dalam produk atau kemasannya, tapi termasuk apa yang ada di
benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.
Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk
mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Merek yang
tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.8.S/8 Pluit, Penjaringan,
Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT. 009/09 Kedoya
Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), dalam hal ini memberi kuasa
kepada Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan, para
Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan
Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, sebagai Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;
D a n
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.
24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat,
pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:
1 BMWBody Man Wear
Merek : BMW BODY MAN WEAR
Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono
Nomor Permohonan Merek : D00-2004-08806-08901
Tanggal Pengajuan Permohonan : 3 Mei 2002
Pendaftaran Nomor : IDM000016513
Tanggal Pendaftaran Merek : 17 September 2004
Kelas : 25
Jenis Barang : Pakaian jadi (konveksi), yaitu (sicyaitu); pakaian pria/wanita, pakaian muslim,pakaian olah raga, pakaian anak-anak,pakaian bayi, celana panjang/pendek,celana dalam pria/wanita, baju-baju kaos,kaos oblong, kaos singlet, kemeja, T-shirt,kutang wanita (BH), kaos kaki, stocking,jilbab, kerudung, mukena, korset, bretel,syal, daster, piyama, jas, jas hujan, jasmandi, jaket, mantel, celana/baju renang,celana/baju senam, rok dalam, ikatpinggang, segala macam sepatu, sandal,sepatu sandal, sol sepatu.
2
Merek : LOGO
Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono
Nomor Permohonan Merek : D002005010573
Tanggal Pengajuan Permohonan : 5 Juli 2005
Pendaftaran Nomor : IDM000181631
Tanggal Pendaftaran Merek : 20 Oktober 2008
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Kelas : 25
Jenis Barang : Konveksi (pakaian jadi), yaitu pakaianpria/wanita, anak-anak dan bayi, pakaianpengantin, gaun pesta, pakaian olah raga,pakaian muslim, baju koko, tunik, gamis,baju/celana renang, pakaian dalampria/wanita, anak-anak dan bayi, celanadalam pria/wanita, anak-anak dan bayi,celana panjang/pendek, celana/baju senam,baju-baju kaos, kaos singlet, kaos oblong,T-shirt, bretel, syal, kerudung, mukena,kimono tidur, kimono mandi, jas, rompi,jacket, sweater, jas hujan, rok dalam,underok, kutang wanita (BH), cadar, korset,sarung-sarung tangan, sarung tangan bayi,popok bayi dari bahan tekstil, gurita-gurita,gurita bayi, dasi, topi, ikat pinggang, kaoskaki, kaos kaki bayi, ikat kepala, ikatpergelangan tangan, pelindung lutut,sepatu, sepatu olahraga, sepatu bayi,sandal, sepatu sandal, sepatu bot, solsepatu.
Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68
Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:
“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, atau Pasal 6”;
Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada pasal-pasal yang
disebutkan pada Pasal 68, sebagai berikut:
- Pasal 4 Undang-Undang Merek:
Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek
dengan itikad tidak baik;
- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO
BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis;
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:
Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO
BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis;
Ringkasan:
Bahwa Penggugat adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia;
Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada dalam peringkat 100-
besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah
satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand;
Tidak dapat dihitung karena banyaknya majalah-majalah otomotif yang telah
menulis tentang dan memberikan ulasan mengenai mobil BMW milik
Penggugat. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film
Hollywood yang popular dan yang terkini adalah film action Mission Impossible
Four yang dibintangi oleh actor Tom Cruise yang sangat terkenal. Mobil-mobil
BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film blockbuster Hollywood
seperti film-film James Bond (Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is
Not Enough) dan Bourne Supremacy;
Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri ke masa yang lalu yaitu
sejak tahun 1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928
memproduksi mobil;
Pendaftaran pertama merek kata BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929
(dan/atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran
mereknya) dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas
07 dan 12. Saat ini. Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk huruf BMW di
lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara pendaftaran-
pendaftaran tersebut tidak mencakup hanya kendaraan-kendaraan dan barang-
barang terkait namun juga pakaian-pakaian, produk-produk olahraga dan
barang-barang fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk logo
LOGO BMW yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari
seperempat lingkaran berwarna biru dan dua bagian dari seperempat lingkaran
berwarna putih yang dinyatakan menyerupai suatu baling-baling yang berputar
dengan latar belakang langit;
Selanjutnya disebut sebagai “LOGO BMW”;
Mobil-mobil BMW adalah salah satu mobil mewah terlaris di Indonesia. Selama
bertahun-tahun, tujuan Penggugat untuk mencapai keunggulan dalam bidang
teknik, kinerja dan desain telah sebagaimana seharusnya membuat mobil-mobil
Penggugat berhak menjadi salah satu mobil yang paling diinginkan di dunia
yang memimpin suatu keunggulan dalam harga di atas mobil merek lain. Secara
alami, posisi ini memberikan suatu prestise atau gengsi tersendiri terhadap
nama BMW untuk mobil-mobil Penggugat termasuk juga barang-barang lain
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
seperti pakaian dan produk-produk gaya hidup di bawah nama BMW dan LOGO
LOGO BMW. Produk-produk dengan merek BMW semuanya berkaitan secara
erat dengan citra gaya hidup mewah dan aktif;
Tergugat memiliki pendaftaran BMW BODY MAN WEAR. Tergugat
memproduksi pakaian-pakaian seperti misalnya celana jins dengan
menggunakan merek tersebut. Merek BMW BODY MAN WEAR tercetak pada
label yang juga berisi gambar dari mobil BMW terkenal milik Penggugat. Hal ini
jelas merupakan suatu usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat atas
mobil mewahnya. Tergugat menggunakan huruf BMW secara jelas untuk
mengidentifikasikan mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;
Label Gantung yang digunakan oleh Tergugat
Gambar mobil pada label yang digunakan oleh Tergugat tersebut dapat
langsung dikenali sebagai mobil yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat.
Hal ini dikarenakan, gambar mobil ini merupakan foto-foto dari model
sebenarnya yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat;
Foto dari BMW seri 6 yang diproduksi oleh Penggugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pendaftaran untuk logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor
IDM000181631 memperkuat dalil gugatan kami atas itikad tidak baik karena
logo tersebut walaupun didaftarkan dengan warna hitam dan putih sebagaimana
di bawah ini, namun Tergugat menggunakannya dalam warna biru dan putih
bersamaan dengan huruf BMW;
Alasan-alasan hukum gugatan di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut didalam
gugatan, yaitu:
- Status Keterkenalan (yang telah didapatkan melalui upaya terus-menerus
oleh Penggugat untuk BMW dan LOGO BMW) telah dibonceng oleh
Tergugat;
- Itikad tidak baik Tergugat pada saat pengajuan permohonan pendaftaran
merek milik Tergugat tampak sangat jelas dan terbukti dalam perkara ini;
Alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek-
Merek Tergugat adalah sebagai berikut:
A. Merek-Merek BMW dan Logo BMW milik Penggugat Merek terkenal secara
Internasional maupun di Indonesia;
Sejarah BMW dan Logo BMW milik Penggugat;
1. Rapp-Motorenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke dikenal sebagai
perintis dari BMW, AG sekarang ini. Setelah bergabung bersama untuk
membentuk Bayerische Flugzeug-Werke di Munich, Jerman, Bayerische
Motoren Werke G.m.b.H. berdiri pada 1917 dan dikembangkan sebagai
produsen mesin pesawat pada saat itu. Tahun 1918, Bayerische Motoren
Werke G.m.b.H. berubah menjadi perusahaan saham yang dikenal
sebagai BMW, AG. (atau Penggugat);
2. Bermula dengan mesin pesawat. Penggugat memproduksi beragam
produk-produk pada tahun-tahun awalnya, dan pada akhirnya berubah
memproduksi sepeda motor pada tahun 1923 dan mobil pada tahun
1928. Pada saat ini. Penggugat adalah salah satu dari sepuluh produsen
mobil terbesar di dunia dan memiliki, (atas merek BMW, MINI dan Roll-
Royce miliknya) tiga merek terkemuka paling kuat dalam industri mobil.
Penggugat juga memiliki posisi pasar yang kuat di bidang sepeda motor
dan secara sukses beroperasi di bidang pelayanan keuangan;
3. Merek-merek BMW (huruf) dan LOGO BMW (selanjutnya secara kolektif
disebut sebagai Merek-merek BMW) telah digunakan di Jerman sejak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
tahun 1917. Merek-merek BMW diambil dari huruf awal dari nama
perusahaan Bayerische Motoren Werke, yang berarti Bavarian Motor
Works dalam Bahasa Inggris. LOGO BMW mempunyai fitur desain
lingkaran dari logo Rapp-Motorenwerke, perintis BMW, AG namun
dengan huruf-huruf BMW pada bagian atas dari lingkaran luar. LOGO
BMW dipercaya berkaitan erat dengan produksi mesin-mesin pesawat.
Logo tersebut terdiri dari empat bagian seperempat lingkaran berwarna
putih dan biru secara bergantian. Hal tersebut merupakan representasi
bergaya/artistik dari suatu baling-baling pesawat yang berputar pada
langit biru yang cerah. Warna putih dan biru juga merupakan warna
tradisional dari Bavaria, yang secara geografis merupakan negara bagian
terbesar Jerman di mana kantor pusat dari Penggugat berada. Beberapa
tampilan dari merek BMW dapat dilihat di bawah ini:
BMWUsaha Penggugat di Indonesia;
4. Di Indonesia sendiri, Penggugat dan Merek BMW telah memiliki sejarah
yang panjang dalam produksi lokal di Indonesia, jauh kembali ke tahun
1976 dengan seri 5201 (kode model E12). PT. BMW Indonesia adalah
suatu anak perusahaan yang seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.
Berdirinya anak perusahaan ini pada April 2001 menunjukkan komitmen
dari Grup BMW terhadap masa depan jangka panjangnya di Indonesia;
5. Pada tahun 2011, Penggugat mengumumkan bahwa mereka akan
membuat investasi baru yang signifikan dalam memperluas aktivitas
produksi BMW-nya di Indonesia. Grup BMW dan mitranya akan
berinvestasi dengan total lebih dari 100 miliar rupiah selama dua tahun
ke depan dalam memproduksi model-model baru, termasuk penjualan
dan jaringan distribusi di Indonesia seperti yang diumumkan dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
6. Nama BMW yang dimiliki oleh BMW langsung dikenali sebagai produsen
mobil-mobil mewah di hampir setiap sudut di dunia. Penjelasan lebih
lanjut dalam bagian berikutnya akan memastikan bahwa tidak ada
perusahaan lain dengan nama BMW yang dapat menikmati keterkenalan
di tingkat yang sama seperti Penggugat;
Promosi Merek BMW;
7. Bahwa Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada pada
peringkat perusahaa 100-besar dari daftar FORTUNE GLOBAL 500.
Merek BMW tersebut berada di peringkat 12 dalam daftar peringkat 100
teratas dari Merek Global Terbaik oleh Interbrand. Untuk memenuhi
syarat berada dalam peringkat ini, berikut adalah kriteria miminum yang
harus dipenuhi: untuk memenuhi syarat, suatu merek harus berada pada
setidaknya di tiga benua utama, dan harus memiliki lingkup geografis
yang luas dalam pasar-pasar berkembang dan baru. Tiga puluh persen
dari pendapatan harus berasal dari luar negeri, dan tidak lebih dari lima
puluh persen dari pendapatan harus berasal dari salah satu benua
manapun. Dengan demikian, posisi yang dimiliki BMW di peringkat Merek
Global Terbaik/Global Best Brand memastikan keterkenalannya di
seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa huruf BMW dapat langsung dikenali
oleh hampir semua orang berkaitan dengan usaha yang dimiliki
Penggugat;
8. Bahwa Merek BMW telah digunakan dan dikenal secara luas di lebih dari
150 negara. Kendaraan bermotor yang dipasarkan dengan Merek BMW
telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dalam kompetisi-
kompetisi internasional yang memastikan tempatnya BMW di antara
mobil-mobil terbaik di dunia. Rincian dari beberapa penghargaan yang
telah dimenangkan untuk sepeda motor dan mobil dengan Merek BMW
adalah sebagai berikut:
a. Formula One-BMW telah memenangkan 19 Grand Prix sebagai
pemasok mesin. BMW memenangkan perlombaan pertamanya
sebagai konstruktor/pembuat mobil balap tanggal 8 Juni 2008 pada
Grand Prix di Canada;
b. Le Mans 24 Hours-BMW menang di Le Mans tahun 1999 dengan
BMW VI2 LMR yang didesain oleh Williams Grand Prix Engineering.
Tim Kokusai Kaihatsu Racing juga memenangkan 24 Hours Le Man
tahun 1995 dengan mobil balap McLaren FI GTR;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
c. Nurburgring-BMW menang di 24 Hours Nurburgring sebanyak 13 kali
dan 1000 km Nurburgring sebanyak 2 kali (1976 dan 1981);
d. 24 Hours of Daytona-BMW menang 1 kali (1976);
e. Spa 24 Hours-BMW menang 21 kali;
f. McLaren P1-Mobil balap GT pertengahan-1990an yang sukses
dengan mesin rancangan BMW. Mobil balap ini memenangkan BPR
Global GT Series pada tahun 1995 and 1996 dan 24 Hours of Le
Mans di tahun 1995;
g. European Touring Car Championship (ETCC)-sejak tahun 1968,
BMW memenangkan 24 drivers’ Championship bersama dengan
beberapa gelar untuk produsen dan tim;
h. World Touring Car Championship (WTCC)-saat ini BMW
memenangkan all drivers’ Championship dan tiga gelar juara untuk
produsen (1987, 2005, 2006 dan 2007);
i. British Touring Car Championship (BTCC)-BMW memenangkan
drivers’ Championship pada tahun 1988, 1991, 1992 dan 1993 dan
kejuaraan untuk produsen pada tahun 1991 dan 1993;
j. Japanese Touring Car Championship (JTCC)-BMW (Schnitzer)
terbang dari Eropa ke Jepang untuk bertanding dalam JTCC dan
memenangkan kejuaraan di tahun 1995;
k. Mille Miglia-BMW memenangkan Mille Miglia pada tahun 1940
dengan mobil 328 Touring Coupe. Sebelumnya di tahun 1938, mobil
sport 328 juga mendapatkan kemenangan di kelasnya;
l. RAC Rally-Mobil sport 328 memenangkan kejuaraan ini di tahun
1939;
m. Paris Dakar Rally-Sepeda motor BMW telah memenangkan kejuaraan
ini sebanyak 6 kali;
9. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film
populer Hollywood dan yang terbaru adalah dalam film action Mission
Impossibe Four yang dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat
terkenal. Mobil-mobil BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film
blockbuster Hollywood seperti film-film James Bond (Golden Eye,
Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough) dan Bourne
Supremacy;
10.Bahwa Penggugat telah menjadi sponsor utama dari banyak acara
tingkat tinggi di Indonesia, diantaranya Bimmerfest, BMW Students Brand
Talk, BMW Golf Cup International;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
11.Selain dari itu. Penggugat dan dealer-dealer BMW di Jakarta
mengadakan program BMW Active Drive untuk memungkinkan
masyarakat untuk menghargai pencapaian terbaru dari inovasi dan
desain otomotif dalam rangkaian lengkap model terbaru BMW pada BMW
Active Drive Pavilion di Parkir Timur Senayan Jakarta;
12.Hal-hal di atas jelas menunjukkan:
- Bahwa barang-barang dengan merek milik Penggugat telah dikenal
oleh masyarakat Indonesia sebelum Tergugat mengajukan
pendaftaran BMW dan LOGO BMW pertamanya;
- Bahwa Tergugat jelas telah mengetahui tentang produk-produk milik
Penggugat sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya.
Penggunaan huruf BMW secara alami menciptakan hubungan
dengan Penggugat dan tentu dapat dipahami bermaksud untuk
membonceng keterkenalan BMW milik Penggugat;
13.Bahwa keterkenalan Penggugat juga ditunjukkan oleh hasil penjualan
dan informasi keuangan lain yang diberikan di bawah ini;
14.Penghasilan tahunan sebelum tahun 2002 di seluruh dunia termasuk
Indonesia, tahun dimana permohonan pendaftaran pertama milik
Tergugat diajukan untuk merek BMW BODY MAN WEAR milik Tergugat,
adalah sebagai berikut:
2002 €42,282 juta;
2001 €38,463 juta;
2000 €35,356 juta;
1999 €34,402 juta;
15.Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan
pemasaran di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan
memberikan peranan yang sangat penting) dalam tahun-tahun berikut:
2002 €4,331 juta;
2001 €4,104 juta;
2000 €4,121 juta;
16.Bahwa merek-merek tersebut telah digunakan secara terus menerus dan
hasil penjualan selama lima tahun terakhir di seluruh dunia termasuk
Indonesia adalah:
2012 - €76,848 juta;
2011 - €68,821 juta;
2010 - €60,477 juta;
2009 - €50,681 juta;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
2008 - €53,197 juta;
Penjualan BMW Indonesia: Penghasilan tahunan BMW Indonesia adalah
sebagai berikut:
2012 - €136,000,000;
2011 - €93,800,000;
2010 - €77,900,000;
2009 - €46,200,000;
2008 - €38,300,000;
2007 - €42,900,000;
2006 - €34,100,000;
2005 - €54,100,000;
2004 - €98,700,000;
2003 - €89,300,000;
2002 - €96,700,000;
2001 - €75,100,000;
17.Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan pemasaran
di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan memberikan peranan
yang penting) selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:
2012 - €5,147 juta;
2011 - €4,554 juta;
2010 - €4,020 juta;
2009 - €3,647 juta;
2008 - €4,047 juta;
Biaya pemasaran BMW Indonesia; Biaya pemasaran tahunan dari BMW
Indonesia adalah sebagai berikut:
2012 - €5,400,000;
2011 - €3,600,000;
2010 - €3,000,000;
2009 - €1,000,000;
2008 - €1,000,000;
2007 - €1,000,000;
2006 - €2,800,000;
2005 - €3,800,000;
2004 - €13,500,000;
2003 - €9,400,000;
2002 - €7,200,000;
2001 - €6,800,000;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pendaftaran Merek BMW dan LOGO BMW di berbagai negara;
18. Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran untuk huruf BMW di
lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara
pendaftaran tersebut meliputi tidak hanya kendaraan dan barang-barang
terkait namun juga pakaian, produk-produk olah raga dan barang-barang
fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk LOGO BMW
yang terdiri dari desain lingkaran dengan dua seperempat lingkaran
berwarna biru dan dua seperempat lingkaran benvarna putih yang
dinyatakan menyerupai baling-baling yang berputar dengan langit
sebagai latar belakangnya;
19.Bahwa BMW dan LOGO BMW telah terdaftar sebagai merek di banyak
negara dalam beragam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 termasuk dan tidak terkecuali di Jerman,
Jepang, Hong Kong, India, Philippines, Thailand, Turki, Komunitas Eropa
(OHIM), dan negara-negara lainnya. Pendaftaran pertama merek BMW di
Jerman terdaftar di bawah Pendaftaran Nomor 410579 pada 15
November 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-
barang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran pertama untuk BMW LOGO di
Jerman setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau jauh sebelum Tergugat
mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;
20.Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran di Indonesia untuk
merek-merek sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Putusan-putusan yang menegaskan bahwa BMW dan LOGO BMW adalah
merek terkenal;
21.Bahwa Penggugat telah mendapatkan putusan Pengadilan dan
pengakuan resmi (dari negara-negara seperti Thailand, Turki dan Cina)
yang menyatakan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah
merek terkenal yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian, BMW
dan LOGO BMW berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai
merek terkenal walaupun merek-merek tersebut tidak didaftarkan sesuai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights);
22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti, jelas terlihat bahwa Merek-merek BMW
dan LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal
untuk alasan-alasan sebagai berikut:
- Penggugat telah menggunakan Merek-merek BMW dan LOGO BMW
untuk waktu yang sangat lama setidaknya dari yang paling awal di
tahun 1917;
- Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sangat khas
dan unik dan dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 2002 dan masih
terus berlangsung;
- Merek-merek BMW dan LOGO BMW telah terdaftar di banyak negara;
- BMW dan LOGO BMW telah dipromosikan secara luas dan terus
menerus melalui iklan, publikasi, sponsor dari acara yang sangat
terkenal, dan sebagainya;
- Barang-barang yang menggunakan merek-merek BMW dan LOGO
BMW adalah barang-barang dengan kualitas tinggi, reputasi yang
baik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi;
- Produk-produk BMW dan LOGO BMW telah dikenal di seluruh dunia
termasuk Indonesia;
Penjelasan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Merek
menjelaskan mengenai persyaratan dari merek terkenal sebagai berikut:
- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar
dan besar-besaran;
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
- Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
23.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Merek-merek BMW dan
LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal karena
merek-merek tersebut memenuhi kriteria-kriteria dari merek terkenal
berdasarkan dari Penjelasan Undang-undang Merek;
24.Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-undang
Merek, WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria
merek terkenal sebagai berikut:
- Pemakaian merek yang lama;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat
pada ingatan masyarakat luas;
- Pendaftaran merek di beberapa negara;
- Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran terus-menerus;
- Reputasi, citra, kualitas tinggi yang berhubungan dengan produk-
produk di bawah merek yang mana pemasaran dan distribusi produk
dibawah merek tersebut dilakukan di hampir seluruh negara;
25.Bahwa merek-merek milik Penggugat memenuhi kriteria untuk diakui
sebagai merek terkenal dan tidak ada bukti sebaliknya yang
menunjukkan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik
Penggugat tidak terkenal secara internasional;
26.Bahwa fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti-bukti pendukung
yang akan diserahkan dengan pengesahan, akan membuktikan bahwa
Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah merek yang dikenal secara
internasional. Persamaan antara merek-merek Tergugat dan merek-
merek BMW dan LOGO BMW atas nama Penggugat;
27.Berdasarkan pada tabel perbandingan di bawah ini, dapat dilihat bahwa
merek-merek Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat;
Merek-Merek Tergugat Merek-Merek Terkenal
Penggugat
28.Bahwa persamaan antara merek-merek milik Tergugat dan merek
terkenal milik Penggugat adalah sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan
pada merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-merek BMW
dan LOGO BMW milik Penggugat;
- Tampilan secara visual dari merek-merek milik Tergugat adalah sama
pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan LOGO
BMW milik Penggugat;
- Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip
dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
29.Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 68 dan
Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat harus dibatalkan karena
merek- merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan
merek-merek milik Penggugat untuk barang-barang yang sama;
Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;
30.Bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat telah
terbukti merupakan merek terkenal setidaknya sebelum tahun 2002 dan
akan terus menjadi merek terkenal selama merek-merek tersebut
memenuhi kriteria dari Undang-Undang Merek seperti yang disebutkan
dalam Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenai merek
terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;
31.Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negara-negara
anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang
merupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal (yang dapat
menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan barang yang sejenis;
32.Bahwa Pasal 16.3 Penjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis
Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang
yang tidak sejenis. Ketentuan dari Pasal 16.3 tersebut telah berlaku di
Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000, untuk melarang pendaftaran
merek yang sama dengan merek terkenal untuk barang-barang yang
tidak sejenis, dimana kepentingan dari pemilik merek tersebut dapat
terganggu dengan adanya penggunaan tersebut;
33.Bahwa dalam Pasal (6) ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur
penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal untuk
barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
34.Bahwa meskipun dalam Pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang Merek
menyebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
dengan merek terkenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah yang sampai saat ini belum diterapkan. Namun, masih
menjadi tujuan dari Undang-Undang Merek untuk perlindungan terhadap
imitasi dan merek terkenal bahkan jika barang/jasanya tidak sejenis;
35.Bahwa beberapa putusan Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk
membatalkan pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang
mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak
sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs yang diperkuat
oleh putusan Mahkamah Agung;
36.Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti
yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
B. Merek-merek Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;
37.Bahwa Tergugat telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jins
dengan menggunakan pendaftaran mereknya. Merek BMW BODY MAN
WEAR tercetak pada label yang juga mencakup gambar dari mobil BMW
terkenal milik Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk
membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-mobil mewah
miliknya. Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat jelas bermaksud
mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;
Gambar-gambar mobil tersebut dapat langsung dikenali sebagai mobil
yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat. Hal ini karena, gambar-
gambar tersebut adalah merupakan foto-foto dari model asli dari BMW
seri 6 yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Seperti terlihat pada perbandingan berikut:
Label Gantung yang dipakai oleh
Tergugat
Model BMW seri 6 yang
diproduksi oleh Penggugat
38.Bahwa jelas terlihat bahwa Tergugat mengajukan permohonan
pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal
berikut ini:
a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan
Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam
Bahasa Indonesia;
b. Logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor IDM000181631,
menyerupai LOGO BMW yang terkenal. Pendaftaran merek ditujukan
untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW lainnya
milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih
sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya
dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;
c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh
Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan
LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;
d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa
Tergugat telah menciptakan Merek-merek BMW BODY MEN WEAR
dan LOGO BMW secara independen;
Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat adalah jelas untuk merujuk
pada mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat sebagaimana
pada label produk Tergugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
e. Bahwa berdasarkan dari keterkenalan yang didapatkan oleh
Penggugat di seluruh dunia dan di Indonesia, adopsi yang dilakukan
oleh Tergugat terhadap Merek-merek BMW dan LOGO BMW jelas
berdasarkan itikad tidak baik dengan bermaksud untuk membonceng
keterkenalan merek-merek milik Penggugat;
39. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum “Perlindungan hukum hanya
diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada
orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4
Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak
dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon
yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka
pendaftaran-pendaftaran merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat
didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang
Undang Merek jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas
nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad
tidak baik;
Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran
merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;
40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-Undang
Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa
batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan
Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian
bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam
penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang
bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;
41.Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek beserta
penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6
bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada
batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek
yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi
dengan Keputusan Presiden R.l. Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah
terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk untuk
mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;
42.Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang
Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar
Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek,
sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan
putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan
merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan
LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai
merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang
sejenis;
5. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan merek-merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik
Penggugat untuk kelas barang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan
permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor Turut
Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BMW dan
LOGO BMW milik Penggugat;
7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar
Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan
pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara
mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;
1. Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo
Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat masing-masing terdaftar sejak
tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk melindungi jenis-jenis
barang yang termasuk dalam kelas 25;
2. Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek milik Tergugat
seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013;
3. Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran Merek BMW Body Man
Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal mulai
berlakunya perlindungan Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik
Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah
kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:
“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
5. Jika Penggugat mendalilkan dapat mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran merek ini tanpa batas waktu (sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dengan alasan
Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan
pendaftaran Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo tersebut, hal
tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;
6. Adapun argumen dan dalil-dalil hukum yang menunjukkan tidak adanya
itikad buruk dari Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek BMW dan
merek Logo akan Tergugat uraikan dalam jawaban bagian pokok perkara;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
7. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
karena telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/
PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan
merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan
LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai
merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal
milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek
terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas barang tidak
sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan
permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek
BMW dan LOGO BMW di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk
meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar
Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan
pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara
mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/
Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO
YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
10 Desember 2013;
Mengadili Sendiri:
- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut
diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 20 Mei
2015, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat
dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
6 November 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13
November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan
Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 79 K/
Pdt.Sus-HKI/2014 jo. Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
13 November 2015, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada
tanggal itu juga;
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada
Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali
masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan tanggal 23 November
2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan
peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2015;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
A. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam mengabaikan
secara total itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali/semula
Tergugat dan tidak memberikan pertimbangan apapun atas dasar hukum
pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek
yang mana hal ini merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan
hukum acara;
1. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang
nyata dengan mendasarkan putusannya semata-mata pada ketentuan
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan secara khilaf mengabaikan
dasar hukum pengajuan gugatan perkara a quo yang didasarkan atas
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek mengenai itikad tidak baik
yang mana dasar pengajuan gugatan tersebut terpisah dari dasar
gugatan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal (berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek juncto
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek) dan dasar gugatan
mengenai itikad tidak baik tidak tergantung atau diterapkan oleh
keberadaan peraturan pelaksana adalah khilaf dan/atau keliru serta tidak
berdasar dimana pengadilan dibawahnya atau Judex Facti tidak
menemukan hal tersebut;
2. Dalam mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat,
Judex Juris menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
“Bahwa terlepas dari alasan kasasi, keberatan-keberatan tersebut dapat
dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi
tanggal 30 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari
2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah keliru/
salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa sekalipun dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya antara merek Penggugat "BMW" dengan merek
Tergugat BMW Body Man Wear, akan tetapi kedua merek diproduksi
dalam dua "jenis barang yang berbeda" Penggugat memproduksi mobil
dan Tergugat produk pakaian dan sejenisnya, sehingga termasuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001;
Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan
Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;
Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada
larangan untuk itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrywo
Yuwijoyo (Henrywo);
3. Bahwa terdapat indikasi yang nyata atas kekhilafan dan/atau kekeliruan
yang nyata dari Judex Juris dalam penerapan hukum dengan
Undang merek dimana Judex Juris telah secara khilaf dan/atau keliru
mengacu pada keberadaan peraturan pelaksana yang tidak disyaratkan
oleh Undang-Undang Merek apalagi mengingat bahwa Judex Juris
sendiri mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa "dapat dibuktikan
adanya persamaan pada pokoknya atau keseiuruhannya antara merek
Penggugat "BMW" dengan merek Tergugat BMW Body Man Wear " yang
menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 seharusnya dipertimbangkan dan
diterapkan dalam perkara a quo;
4. Bahwa Judex Juris mengakui dan menyatakan secara tegas persamaan
pada pokoknya antara Merek BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali
dengan Merek BMW BODY MAN WEAR milik Termohon Peninjauan
Kembali dan oleh karenanya secara tegas mengakui dan menyatakan
bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dengan
itikad tidak baik yaitu dengan cara meniru Merek BMW dan LOGO BMW
milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Merek BMW BODY MAN
WEAR milik Termohon Peninjauan Kembali memiliki persamaan pada
pokoknya dengan Merek BMW dan LOGO BMW milik Pemohon
Peninjauan Kembali;
5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya
mengatur bahwa:
“Merek tidak didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang beritikad tidak baik”;
Penjelasan:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
“Pemohon beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya
secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng,
meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepetingan usahanya
yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi
persaingan curang mengecoh atau menyesatkan konsumen”;
6. Bahwa terdapat bukti-bukti kuat dengan jumlah yang cukup banyak untuk
menunjukkan bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali dalam
mengajukan permohonan pendaftaran mereknya adalah untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan
Kembali/Semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar
mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Dalam mempertimbangkan dan memutuskan Permohonan Kasasi yang
diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Judex Juris mengabaikan
secara total penemuan akan itikad tidak baik dari Judex Facti berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan, fakta hukum dan penerapan hukum yang benar;
8. Bahwa hukum mengatur bahwa Judex Juris seharusnya tidak secara
mudah untuk membatalkan dan berlaku sebagai Judex Facti didalam
sertiap pengajukan kasasi dan membatalkan apa yang telah
dipertimbangkan secara faktual berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di
persidangan oleh Judex Facti. Namun adalah hal yang sangat
bertentangan dengan hukum jika Judex Juris secara lalai dan khilaf
mengabaikan penerapan hukum yang telah tepat oleh Judex Facti yang
diambil dan dijalankan oleh Judex Facti berdasarkan hasil penilaian dan
pemeriksaan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan yang membawa
Judex Facti memutuskan dan menerapkan ketentuan hukum secara
benar;
9. Lebih jauh lagi, dasar hukum itikad tidak baik diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Merek, bahkan ketika Merek yang dijadikan objek
gugatan perkara a quo telah terdaftar lebih dari 5 tahun, sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek;
10.Dalam perkara a quo, secara jelas penemuan dan penerapan hukum
yang telah tepat oleh Judex Facti telah secara total diabaikan secara lalai
dan khilaf oleh Judex Juris. Dasar hukum pembatalan merek jika merek
yang diajukan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik ini tidak
membutuhkan suatu peraturan pelaksana apapun sebagaimana
diputuskan oleh Judex Juris;
Bahwa dasar hukum kedua atas Pengajuan Permohonan Peninjauan
Kembali adalah bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengambil langkah lebih lanjut untuk menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang Merek dalam berbagai perkara gugatan pembatalan
merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya
dengan merek terkenal yang melindungi barang/jasa tidak sejenis,
diantaranya sebagai berikut:
1. Gugatan Pembatalan Merek INTERCONTINENTAL di kelas 36
berdasarkan merek terkenal INTERCONTINENTAL di kelas 43 dibawah
Nomor Perkara 400 K/Pdt.Sus/2011 jo. Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA
JKT.PST. antara Inter-Continental Hotels Corporation (Penggugat)
melawan PT. Lippo Karawaci, Tbk. (Tergugat);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Dalam pertimbangannya:
Bahwa terbukti berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi
merupakan pemilik Nama Dagang dan Merek dagang yang telah terdaftar
di banyak negara (Internasional) di dunia sebagai nama terbukti dari bukti
P.5 yaitu 29 Negara termasuk di Indonesia pada Direktorat Jenderal
Merek Departemen Hukum Kehakiman Nomor 313.011 tanggal 16 Juli
1993 diperbaharui Nomor IDM000101132 untuk melindungi jasa-jasa
yang termasuk dalam kelas 43;
Bahwa dengan terdaftarnya, Merek Pemohon Kasasi yaitu Inter-
Continental di banyak negara di dunia, maka merek Pemohon Kasasi
adalah Merek Terkenal (well-known) dan sudah dapat dikriteriakan
termasyur (famous) terutama nama hotel, dan Pemohon Kasasi sudah
investasi besar-besaran;
Bahwa dengan terkenalnya merek Pemohon Kasasi, maka tidak
diperlukan lagi promosi besar-besaran di dunia maupun di Indonesia
karena masyarakat sudah mengenal merek tersebut;
Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan
pendaftar pertama (azas konstitutif) di Indonesia, karenanya Pemohon
Kasasi adalah pemakai merek yang dilindungi di Indonesia;
Bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya yang dari segi ucapan,
jumlah huruf, dari bacaan adalah sama dengan merek Pemohon Kasasi,
sehingga berdasarkan persamaan tersebut, jelas Termohon Kasasi ingin
membonceng ketenaran merek Pemohon Kasasi, lagi pula Termohon
Kasasi adalah Pengusaha Nasional seharusnya Termohon Kasasi dapat
memilih merek dagang kata "Indonesia". Karenanya pemakaian dan
pendaftaran merek Inter-Continental dengan membuat variasi warna dan
letak yang sedikit berbeda adalah suatu perbuatan tidak baik untuk
meniru merek Pemohon Kasasi;
Bahwa berdasarkan Pasal 16.3 Perjanjian Trips, yang sudah diratifikasi
Januari 2000 melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang
sama dengan suatu pendaftaraan merek terkenal untuk barang-barang
tidak sejenis, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan
hukum;
Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION tersebut;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT. PST., tanggal
20 April 2011;
2. Gugatan Pembatalan Merek LEXUS di kelas 2 berdasarkan merek
terkenal LEXUS di kelas 12 dibawah Nomor Perkara 80/MEREK/2010/
PN NIAGA JKT. PST. antara Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(Penggugat) melawan Nio Teddy Siswanto (Tergugat);
Dalam pertimbangannya:
1. Bahwa terdapat persamaan pada unsur-unsur dan persamaan bunyi
pengucapan antara merek LEXUS & Logo L milik Penggugat dan
merek LEXUS milik Tergugat. Penggunaan unsur-unsur yang sama
oleh Tergugat akan merugikan konsumen karena merek akan
menganggap bahwa produk dengan merek itu berasal dari Penggugat
meskipun jenis barangnya berbeda;
2. Bahwa merek LEXUS milik Penggugat merupakan merek terkenal
yang didukung dengan bukti-bukti berupa brosur-brosur dan iklan,
berita-berita, serta investasi berupa pendaftaran merek LEXUS di
berbagai negara yang menjadikan pengetahuan masyarakat akan
produk dengan merek LEXUS otomatis mengacu pada merek LEXUS
milik Penggugat;
Putusan:
1. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di
Indonesia dari Merek Dagang LEXUS& Logo dan karenanya
mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai merek Dagang tersebut di
Indonesia;
2. Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I Nomor IDM000248851 dalam
ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek
Nomor IDM000248851, dalam daftar umum atas nama Tergugat l,
dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan
membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000248851 dalam Daftar
Umum Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar
Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
3. Gugatan Pembatalan Merek BENETTON di kelas 34 di kelas 36
berdasarkan merek terkenal BENETTON di kelas 25 di bawah Nomor
Perkara Nomor 02 PK/N/HaKI/2005 jo. Nomor 02 K/N/HaKI/2004 jo.
Nomor 68/Merek/2003/PN Niaga Jkt.Pst., antara N.V Sumatra Tobacco
Trading Company (Tergugat) melawan Benetton Group S.P.A
(Penggugat);
Dalam pertimbangannya:
Alasan pengajuan PK yang menyangkut "Bahwa suatu merek baru dapat
menjadi terkenal apabila produk yang dilindungi oleh merek tersebut
diproduksi dan diperdagangkan. Bahwa oleh karena tidak pernah
diproduksi dan diperdagangkan, dapat disimpulkan bahwa rokok
BENETTON baik di Indonesia dan di luar Indonesia bukan merupakan
merek terkenal" tidak dapat diterima karena tidak termasuk dalam salah
satu alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004;
Putusan:
1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara sebesar IDR10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Gugatan Pembatalan Merek MCCULLOCH di bawah Nomor Perkara
20/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., antara Husqvarna Aktiebolag
(Penggugat) melawan Emil Gunawan (Tergugat);
Pertimbangan:
Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat jelas
diketahui jika merek "McCULLOCH" milik Penggugat telah lama ada
sebelum Tergugat mendaftarkan merek "McCULLOCH" pada Turut
Tergugat dan telah didaftarkan di banyak Negara meliputi 5 (lima) benua
yang ada di dunia;
Bahwa dari pendaftaran merek "McCULLOCH" milik Tergugat adalah
untuk barang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis dengan
barang merek "McCULLOCH" milik Penggugat, namun oleh karena
dianggap merek "McCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek terkenal,
maka untuk kategori barang yang tidak sejenis milik Tergugat yang telah
didaftar dengan merek "McCULLOCH" adalah juga dilandasi itikad tidak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
baik karena meniru merek Penggugat yang terkenal yang dipandang
dapat merugikan Penggugat;
Putusan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak
untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di
Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat
sebagai merek dagang terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang
sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis
barang yang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya
dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat
karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH"
milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor
IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan
merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada
Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan
kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan
pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276;
merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan
cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum
Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Gugatan Pembatalan Merek GAMESPOT di bawah Nomor Perkara 696
K/Pdt.Sus/2011 jo. 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., antara CBS
Interactive (Penggugat) melawan Lio Jong Wei (Jong Wei Rusli)
(Tergugat);
Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti tidak memaknai/interpretasikan Pasal 6 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Merek dengan menghubungkan pada fakta-
fakta produk Termohon Kasasi dan produk Pemohon Kasasi secara
tepat dan benar;
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Meek melarang
pendaftaran merek yang mempunyai "persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan merek pihak lain";
- Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek
menyebutkan antara lain, cara penulisan ataupun persamaan bunyi
merupakan kemiripan yang dapat menjadi ukuran adanya
"persamaan pada pokoknya";
- Bahwa dari paparan sebagaimana dapat diiihat dalam halaman 21
putusan Judex Facti tampak jelas bahwa produk Termohon Kasasi
dan produk Pemohon Kasasi terdapat persamaan, susunan huruf
yang membuat kedua produk identik dan pengucapannya juga sama;
- Bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal karena telah
terdaftar di berbagai Negara, semestinya harus dilindungi;
Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CBS
INTERACTIVE INC. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal
28 Juli 2011;
6. Gugatan Pembatalan Merek TEFLON di bawah Nomor Perkara 445 K/
Pdt.Sus/2012 jo. 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT. PST., antara E.I. Du
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Pont De Numours And Company (Du Pont) (Penggugat) melawan Tomas
Halim BDN Star Light Chemical Industries (Tergugat);
Dalam pertimbangannya:
"Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan bahwa salah
satu merek PT. FE yang telah dikenal luas oleh publik adalah "Teflon"
yang diproduksi oleh Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat
mempergunakan merek Teflon untuk produk PT. FE seal tape
merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat selaku
produsen PT. FE;
Bahwa hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan asumsi bahwa
produk-produk PT. FE hasil produksi Tergugat (merek Teflon) adalah
terkait dengan Penggugat;
Bahwa walaupun Tergugat/Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama
Merek Teflon untuk kelas 1,17 (tahun 1993), namun Merek Penggugat/
Pemohon Kasasi yaitu Teflon dan produk yang mengandung PT. FE
sejak tahun 1944 dan terdaftar di AS (tahun 1958) dan telah dikenal di
Indonesia sejak tahun 1975 serta terdaftar di beberapa Negara (± 85);
Jadi sesuai dengan ketentuan/Perjanjian Trip's Konvensi Paris, Merek
Teflon Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal dan dengan demikian
mengacu pada Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor
15/2001 maka permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menuntut
pembatalan merek Tergugat/Termohon Kasasi dapat dibenarkan”;
Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi E.l. DU
PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT") tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT.PST. tanggal
19 Maret 2012;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka
Mahkamah Agung dapat memeriksa sendiri perkara ini. Pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.l,
menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.l. pada tingkat Peninjauan
Kembali dapat membatalkan putusan Judex Juris/Judex Facti dalam hal:
"Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali,
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri
perkaranya";
B. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam menerima dan
Tergugat yang hanya berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang
berpendapat dalil gugatan terbukti, dimana hal ini melanggar ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;
8. Bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris juga
secara lebih jauh terlihat dapat terlihat secara mengejutkan dalam
pertimbangan Judex Juris mengenai persamaan merek sebagaimana di
bawah ini:
"Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan
Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;
Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada
larangan untuk itu";
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon Kasasi tidak
pernah menyebutkan dan/atau memohon permohonan kasasi
berdasarkan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam
menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Memori Kasasinya,
namun berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang
berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi
keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian sebagai berikut:
Keberatan Pemohon Kasasi Fakta Hukum
a. Judex Facti melanggar hukumyang berlaku mengenai jangkawaktu pengajuan gugatanpembatalan merek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek;
Keberatan Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali ini hanya berupakeberatan terhadap putusan JudexFacti yang berpendapat dalil gugatanterbukti atau hanya semata-mata berisikeberatan terhadap penilaian hasilpembuktian; yaitu terdapat itikad tidakbaik dari Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat sehinggaJudex Facti telah secara tepatmenerapkan ketentuan Pasal 69 ayat(2) Undang-Undang Merek;
b. Judex Facti salah menerapkan danmelanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;
Dasar Pengajuan Kasasi oleh PemohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf (a) Undang-Undang Merek adalahtidak yang mana Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali kurangcermat dalam membaca gugatan yangdiajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula Penggugat dimanaPemohon Peninjauan Kembali/semula
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Penggugat tidak mengajukan gugatanpembatalan merek berdasarkan Pasal 6ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek dan JudexFacti tidak memutus perkara a quoberdasarkan ketentuan pasal tersebutsehingga pertimbangan dari Judex Factisudah tepat dan benar;
c. Judex Facti telah melanggarhukum yang berlaku persamaanpada pokoknya merek-merekPemohon Kasasi/semula Tergugatdengan merek-merek PemohonKasasi/semula Tergugat;
Judex Juris dalam putusannya mengakuidan menyatakan dengan tegas bahwaMerek BMW BODY MAN WEAR milikTermohon Peninjauan Kembali memilikipersamaan pada pokoknya atau padakeseluruhannya dengan Merek BMW milikPemohon Peninjauan Kembali;
d. Judex Facti telah lalai dengan tidakmemberikan pertimbangan yangcukup karena Turut TermohonKasasi/semula Turut Tergugat tidakmengajukan eksepsi apapun;
Keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalahtidak tepat. Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat dalam jawabannyatertanggal 2 Oktober 2013 tidakmengajukan keberatan atau eksepsiapapun yang harus dipertimbangkan olehJudex Facti dan bahkan menyerahkanpenyelesaian sengketa ini kepada JudexFacti;
e. Putusan Nomor 50 cacat hukum; Bahwa Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali walaupun telahdipanggill secara patut sampai prosessidang Replik Termohon Kasasi/semulaPenggugat, Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat tidak pernahataupun menunjuk kuasanya untuk hadirwalaupun Tergugat telah dipanggil secarapatut oleh Pengadilan baik ke alamat-alamat tempat tinggal Tergugat sesuaidengan alamat-alamat yang tercantumpada Sertifikat Pendaftaran Merek,maupun melalui media massa, yaituharian Rakyat Merdeka pada tanggal10 September 2013 dan harian RakyatMerdeka pada tanggal 19 September2013, dan baru muncul pada persidanganDuplik pada tanggal 22 Otober 2013.Hal ini membuktikan bahwa prosespersidangan telah dijalankan sesuaidengan hukum yang berlaku, bahwaPemohon Kasasi/semula Tergugatmemilih untuk tidak mematuhi panggilantersebut dan tiba-tiba muncul pada sidangDuplik dan dalam Memori Kasasinyamenyatakan bahwa proses persidanganadalah cacat hukum adalah tidak sangatpantas;
10.Bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya dengan
menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum padahal
Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah
menyatakan bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan hanya
mengajukan permohonan kasasi atas hal-hal yang diajukan tersebut di
atas, yang mana Judex Facti telah tidak salah menerapkan hukum dalan
keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali
dan hanya mengajukan keberatan terhadap putusan Judex Facti yang
berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi
Keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian;
11.Bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum dengan menerima
dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon
Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat yang hanya berupa keberatan
terhadap putusan Judex Facti yang berpendapat dalii gugatan terbukti
atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil
pembuktian;
12.Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan
bahwa:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan
karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan";
13.Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur
bahwa kasasi hanya dapat diterima jika Judex Facti telah salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau failed in meeting
the conditions required by ruies of law dimana hal tersebut tidak terjadi
dalam perkara a quo;
14.Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan
Judex Facti yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-
mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah
secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti sebagai
berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama
dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek-merek
BMW dan LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat
sebagai Merek Terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM00016513 dan merek Logo daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM00016513 dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik
Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-
merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas
barang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR
Daftar Nomor IDM00016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor
Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal
BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
7. Membatalkan merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor
IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631
milikTergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat
hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada
putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan
pembatalan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR Daftar
Nomor IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran
merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);
15.Sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terbukti secara Jelas bahwa
permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
secara jelas hanya semata-mata merupakan keberatan atas penilaian
hasil pembuktian Judex Facti yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi,
16.Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung secara jelas
mengatur bahwa permohonan kasasi hanya akan diterima oleh
Mahkamah Agung jika Judex Facti telah salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku. Hal ini tentunya mensyaratkan agar
Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat harus secara jelas
menunjukkan penerapan hukum yang salah atau persyaratan yang tidak
dipenuhi oleh Judex Facti agar permohonan kasasi Termohon
Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dapat diterima;
17.Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dalam
memori kasasinya secara keseluruhan hanya semata-mata merupakan
keberatan atas penilaian terhadap hasil pembuktian Judex Facti yang
telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana keberatan atas hasil
penilaian pembuktian tersebut bukanlah alasan hukum dari kasasi;
18.Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang
Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berulang kali
menolak permohonan kasasi yang hanya merupakan keberatan terhadap
hasil nilai pembuktian Judex Facti didalam Putusan-Putusan Mahkamah
Agung sebagai berikut:
a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-
HaKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Ijek Widya
Krisnadi sebagai pemohon kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Nomor 77/Merek/2012/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara
gugatan Pembatalan Merek melawan Index Interfurn Company
Limited sebagai Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi
Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-
keberatan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang
telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti;
Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undanaan yang mengancam
pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak
berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi IJEK WIDYA KRISNADI tersebut harus ditolak'';
b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Pdt.Sus-
HKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jamin Halim
sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Nomor 13/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara
gugatan Pembatalan Merek melawan Wavin B.V. sebagai Termohon
Kasasi;
Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi
Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-
keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2013
dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2013 dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan
hukum;
Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum
yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak
berwenang atau melampaui batas wewenang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamin Halim tersebut harus ditolak";
c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/
Pdt.Sus/2011 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Titin
sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Nomor 72/Merek/2010/PN Niaga Jkt.Pst., dalam perkara gugatan
Pembatalan Merek melawan Allergan Inc. sebagai Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi
Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa alasan-alasan
kasasi tidak dapat dibenarkan. Terbukti bahwa merek milik Pemohon
Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik
Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex
Facti dengan tepat dan benar...
Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang
berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak
berwenang atau melampaui batas wewenang...
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi Titin tersebut harus ditolak";
Bahwa putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi
Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat, adalah merupakan
pelanggaran atas hukum acara yang mensyaratkan bahwa permohonan
kasasi hanya terhadap kesalahan penerapan hukum dan bukan untuk
"penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi". Pelanggaran hukum acara tersebut secara jelas
menunjukkan bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau
kekeliruan yang nyata dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
pada tingkat Peninjauan kembali dapat membatalkan putusan Judex
Juris sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Agung;
C. Bukti-bukti baru yang bersifat menentukan serta membuktikan itikad tidak
baik Termohon Peninjauan Kembali yang telah berupaya mendaftarkan
merek BMW dan LOGO sebelum mendaftarkan merek milik Pemohon
Peninjauan Kembali;
19.Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini
didasarkan atas ditemukannya bukti baru (novum), sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 69 huruf (b), Undang-
Undang Mahkamah Agung R.l. Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni:
Pasal 67:
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut:
a. .................;
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan;
c. .................;
d. .................;
e. .................;
f. .................;
Pasal 69:
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67
adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
a. .................;
b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang
hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. .................;
d. .................;
Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan
hukum serta bukti-bukti baru/novum sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
20.Bahwa adapun bukti baru/novum yang dimaksud tersebut yaitu bukti-
bukti di bawah ini yang belum pernah diajukan pada pengadilan tingkat
pertama maupun tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:No.
Bukt
i
Mengenai
PK-
01
Hasil cetak tampilan dari http://www.wipo.int/branddb/id/en/ yang berupaPermohonan Pendaftaran Merek BMW dan LOGO atas nama TermohonPeninjauan Kembali di kelas 25 yang telah ditolak oleh Direktorat JenderalKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:
Bukti PK-01 membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pendaftaran merek-merek Termohon Peninjauan Kembali denganitikad tidak baik, yaitu untuk mendompleng keterkenalan merek BMW dan LOGOBMW milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti PK-01 menunjukkan bahwaTermohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan merek BMWyang menjiplak secara terang-terangan merek BMW dan LOGO BMW yangmemiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahankata BODY MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasipemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali.
21. Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai
bukti dalam persidangan sebelumnya di tingkat pertama maupun di
tingkat kasasi, sehingga bukti-bukti dimaksud dapat diterima untuk
dipertimbangkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, hal mana sesuai
dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.l. Nomor 422 K/Sip/
1959, tanggal 28 November 1959, yang intinya berbunyi "Hal yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
merupakan novum, ialah yang belum pernah diajukan dalam
pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding...";
22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas yang kebenarannya
tidak akan dapat disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali, terbukti
bahwa:
(1) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik pada saat
mendaftarkan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik
Termohon Peninjauan Kembali oleh karena merek tersebut meniru
merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali;
(4) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik dalam
menggunakan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik
Termohon Peninjauan Kembali pada pemakaian sebenarnya;
Bukti baru PK-1 membuktikan bahwa Merek Terdaftar BMW BODY MAN
WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor
IDM000181631 milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah
diajukan dengan itikad tidak baik yaitu meniru Merek Terkenal BMW dan
LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali;
23.Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 1 Agustus 2013 dengan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/
Undang Merek yang menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran
merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Namun
dalam pertimbangan hukumnya, Judex Juris tidak mempertimbangkan
sama sekali dan bahkan mengabaikan adanya itikad tidak baik (bad faith)
Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan
pendaftaran merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon
Peninjauan Kembali yang mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek terkenal BMW dan LOGO milik Pemohon Peninjauan
Kembali di Direktorat Merek, yang kemudian terdaftar di Daftar Umum
Merek di bawah Daftar Nomor IDM000016513 untuk Merek BMW BODY
MAN WEAR dan Daftar Nomor IDM000181631 untuk merek LOGO untuk
kelas barang 25, padahal Judex Juris menyatakan bahwa antara merek
BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan merek
LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Termohon Peninjauan Kembali
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan
merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali;
24.Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau tidak
menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya itikad tidak baik
(bad faith) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek
tentang Merek yang menyebutkan "Merek yang tidak dapat didaftarkan
atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak
baik";
25. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali jelas terlihat dari
peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali atas merek
terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan
Kembali/semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar
mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
26.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak pernah
menyangkal bahwa produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai
Bukti P-51 s.d. P-53 dengan label-label yang mencantumkan foto-foto
mobil mewah milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat
sebagai tertera di bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan
merek BMW untuk mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti
apapun untuk membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon
Peninjauan Kembali/semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang
mengelirukan konsumen untuk mempercayai adanya hubungan tertentu
dengan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-
produk ini berasal dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak
benar;
27.Bahwa berdasarkan tampilan serta penggunaan merek BMW BODY
MAN WEAR dan LOGO milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas
itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu melalui
pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Termohon
Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk
meniru/menjiplak merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon
Peninjauan Kembali, dengan menghadirkan BMW dan LOGO BMW
sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen
terkelabui atau mempersamakannya dengan merek BMW dan LOGO
BMW milik Penggugat;
28.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyangkal atau
dapat memberikan penjelasan apapun mengenai menyangkal bahwa
produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai bukti P-51 s.d. P-53
dengan label-label yang mencantumkan foto-foto mobil mewah milik
Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sebagai tertera di
bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan merek BMW untuk
mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti apapun untuk
membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon Peninjauan Kembali/
semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang mengelirukan konsumen
untuk mempercayai adanya hubungan tertentu dengan Pemohon
Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-produk ini berasal
dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak benar;
29.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, terbukti secara jelas bahwa merek
terdaftar BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon
Peninjauan Kembali telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali yang telah terkenal dan digunakan setidaknya sejak tahun 1917
atau bertahun-tahun lamanya telah digunakan dan terkenal sebelum
merek terdaftar BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513
dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 atas nama Termohon
Peninjauan Kembali didaftarkan;
30.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, telah terbukti secara jelas
Termohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan
merek BMW dan LOGO yang menjiplak secara terang-terangan merek
BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada pokoknya atau
pada keseluruhannya, yang mana penambahan kata BODY MAN WEAR
hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi pemakaian huruf
BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;
31.Bahwa lebih jauh lagi, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat
memberikan alasan ataupun penjelasan apapun mengenai alasan yang
sebenarnya atas penggunaan foto mobil mewah milik Pemohon
Peninjauan Kembali dalam hal ini tentunya menunjukkan bahwa
Termohon Peninjauan Kembali telah meniru secara terang-terangan
meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan
Kembali dimana hal ini telah menjadi pola Termohon Peninjauan Kembali
yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon
Peninjauan Kembali;
32.Bahwa sangatlah jelas dan nyata, dimana Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat dalam memohonkan pendaftaran mereknya
memiliki itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:
a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan
Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam
Bahasa Indonesia;
b. Logo milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat di bawah
Pendaftaran Nomor IDM000181631, menyerupai LOGO BMW yang
terkenal. Pendaftaran merek
ditujukan untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW
lainnya milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631
milik Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya
dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;
c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh
Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan
LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;
d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa
Tergugat telah menciptakan merek-merek BMW BODY MEN WEAR
dan LOGO BMW secara independen;
e. Bahwa bukti PK-1 telah membuktikan secara jelas bahwa Termohon
Peninjauan Kembali/semula Tergugat sejak awal berniat untuk
mendaftarkan merek BMW yang menjiplak secara terang-terangan
merek BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahan kata BODY
MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi
pemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;
f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas membonceng
reputasi dan keterkenalan merek BMW dan LOGO BMW milik
Penggugat;
33.Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan
tingkat pertama yang tidak dibantah, telah secara jelas dan tegas telah
menunjukkan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali yang meniru
secara terang-terangan merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik
Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
34.Namun dalam pertimbangan hukumnya. Judex Juris sama sekali tidak
mempertimbangkan bukti- bukti tersebut, namun telah mengabaikan dan
tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai hal ini;
35.Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum dari Judex Juris yang
membahas mengenai itikad buruk merupakan indikasi dari tidak
diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Merek tentang keharusan adanya itikad baik pada pemilik merek
sebagai syarat terdaftarnya suatu merek;
36.Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merek terdaftar
GiSi Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/
dahulu Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik (itikad buruk/
tidak jujur);
37.Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "Perlindungan hukum hanya
diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
orang yang beritikad tidak baik". Asas ini tercantum dalam Pasal 4
Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut "Merek tidak
dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon
yang beritikad tidak baik". Berdasarkan pada pasal tersebut, maka
pendaftaran-pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali/
dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan.
Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 68
Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan
itikad tidak baik;
38.Berdasarkan pasal tersebut, kemudian merek Termohon Peninjauan
Kembali/dahulu Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan oleh
karenanya seharusnya dibatalkan. Lebih jauh lagi, sejalan dengan
Pasal 4 jo. Pasal 68 dari Undang-Undang Merek, merek Termohon
Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat tersebut wajib untuk dibatalkan
karena merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik;
Hal mana jelas-jelas merupakan manifestasi dari itikad buruk dalam
kegiatan perdagangan yang hendak dicegah oleh Undang-Undang
Merek;
39.Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali
tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah
dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam
pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
40.Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat
untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan
dalam perkara a quo. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan
dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak
yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan
hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil
dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;
41.Bahwa Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan
mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum
sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:
a. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah
bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk
terkenal;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad
buruk dan bersaing secara curang;
c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor
perdagangan;
Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak
atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha
tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan
hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia
sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak
hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa
berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga
bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah
hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan Hakim atau
kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris dengan pertimbangan sebagai
berikut:
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan
tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor
03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa “gugatan pembatalan
terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus
dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan
sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi
beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena
Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka
dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;
- Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata
tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang
kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka
putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama
untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali
BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT tersebut dan
membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014
tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali
perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan
pemeriksaan peninjauan kembali;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFTtersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014
tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.,
tanggal 10 Desember 2013;
MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang
dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr.
Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 56 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.ttd./
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56