perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI CV. SHOFA MARWAH Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : SHINTA KUMALA SARI NIM E 0007210 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
76
Embed
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN … · yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh calon pekerja yang mengajukan lamaran. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk mendapatkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
DI CV. SHOFA MARWAH
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
SHINTA KUMALA SARI
NIM E 0007210
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
DI CV. SHOFA MARWAH
Oleh
SHINTA KUMALA SARI
NIM E 0007210
Disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukkum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Lego Karjoko, S.H., M.H
NIP. 196305191988031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama: Shinta Kumala Sari
NIM: E 0007210
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) DI CV. SHOFA MARWAH betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juni 2011
Yang membuat pernyataan
Shinta Kumala Sari
NIM E 0007210
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK SHINTA KUMALA SARI. E 0007210, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI CV. SHOFA MARWAH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2011.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perlindungan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada CV. Shofa Marwah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memberi saran bagaimana seharusnya mengenai 3 (tiga) peristiwa konkrit atau fakta hukum yaitu mengenai jenis pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian, jangka waktu perjanjian kerja dan apakah hak-hak pekerja sudah mendapat perlindungan hukum di CV. Shofa Marwah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan intepretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerja waktu tertentu di CV.Shofa Marwah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Shofa Marwah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, sebagian perlindungan pekerja pada CV. Shofa Marwah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/X/2004 yang mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kata kunci : perlindungan pekerja waktu tertentu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT SHINTA KUMALA SARI. E 0007210, LAW PROTECTION FOR THE LABOR IN CERTAIN TIME WORK AGREEMENT IN CV. SHOFA MARWAH Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. Thesis. 2011.
The objective of research is to find out whether or not the labor protection
in Certain Time Work Agreement in CV. Shofa Marwah meets the enacted legislation. This research recommends about how should be happen with 3 (three) concrete events or law fact including the type of work to be the object of agreement, duration of work agreement and whether or not the worker rights have received law protection in CV. Shofa Marwah.
This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature using statutory approach. The type of data used was secondary data deriving from the primary, secondary and tertiary or supporting law materials. Technique of collecting data used in this research was the library study, the one by studying the secondary data. The data analysis techniques used was syllogism and interpretation methods using deductive thinking pattern.
Considering the discussion of research result, it can be concluded as follows. Firstly, the type of work becoming object in certain work agreement in CV. Shofa Marwah is not consistent with the enacted legislation. Secondly, the duration of certain time work agreement in CV. Shofa Marwah has been consistent with the legislation enacted. Thirdly, some labor protections in CV. Shofa Marwah are not consistent with the existing legislation. The related legislations include the Act Number 13 of 2003 and the Manpower and Transmigration Minister’s Decree Number KEP-100/MEN/X/2004 governing about the Provision of Certain Time Work Agreement Implementation.
Keywords: certain time labor protection
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan kasih, pertolongan dan karunianyaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI CV. SHOFA MARWAH”. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan Hukkum (Skripsi) ini tak lepas dari bantuan dan bimbingan
berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi dan
mendoakan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :
1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si., selaku ketua Bagian Hukum Administrasi
Negara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan
penulisan hukum.
3. Lego Karjoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum
(Skripsi) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan dan
motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Th. Kussunaryatun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah
memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis
selama masa perkuliahan.
6. Kedua Orang tua Penulis, yaitu Bapak Sunarto, Ibu Susi Nurhayati, B.A.,
yang tak pernah lelah memberikan doa, perhatian, nilai-nilai kehidupan,
motivasi dan kasih kepada Penulis.
7. Kakak Penulis Faisal Hermawan, saudara kembar Penulis Alfian Hafid,
dan adik Penulis Farrel Arya Putra.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
8. Semua teman-teman penulis, Nurul Dwita Sari dan Sari Tyaswikaning Aji.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam
Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca.
Surakarta, Juni 2011
Penulis
Shinta Kumala Sari NIM. E0007210
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iii
PERNYATAAN............................................................................................... iv
ABSTRAK ....................................................................................................... v
ABSTRACK..................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR........................................................................................ xi
DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5
E. Metode Penelitian ....................................................................... 5
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ........................................................................... 11
1. Tinjauan Umum Tentang Konsepsi Perlindungan pekerja ... 11
a. Perlindungan bagi perempuan ......................................... 14
b. Perlindungan waktu kerja ................................................ 15
c. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .. 18
d. Pengupahan .................................................................... 19
e. Kesejahteraan/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja ............... 24
2. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja .......................... 25
a. Pengertian Hubungan Kerja ........................................... 25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
b. Pengertian Perjanjian Kerja ........................................... 26
3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu . 29
a. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .................. 29
b. Syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ............ 31
B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum Tentang Perusahaan Pengadaan Barang dan
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak
atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga
dalam satu rumah meninggal dunia;
3)pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara;
4)pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
5)pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari
pengusaha;
6)pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
7)pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas
persetujuan pengusaha; dan
8)pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Pada Pasal 93 ayat (3) upah yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sebagai berikut :
1)untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus)
dari upah;
2)untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari upah;
3)untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus)
dari upah; dan
4)untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus)
dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh
pengusaha.
Pada Pasal 93 ayat (4) upah yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b sebagai berikut :
1)pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
2)menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
3)mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
4)membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
5)isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;
6)suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal
dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
7)anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk
selama 1 (satu) hari.
Pada Pasal 93 ayat (5) menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam hal komponen
upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah
pokok sedikit – dikitnya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari
jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh
pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda. Selanjutnya menurut ayat (2) pengusaha yang karena
kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu
dari upah pekerja/buruh. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah
mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh,
dalam pembayaran upah. Ditambah dengan penjelasan pada ayat (4)
bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah
dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang
didahulukan pembayarannya.
Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tuntutan pembayaran
upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan
kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak timbulnya hak.
Menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan memberikan penjelasan tentang ketentuan
mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan
hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah yang telah dijabarkan di atas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ayat (1) bahwa untuk memberikan saran,
pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan
ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem
pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ayat (2) Keanggotaan Dewan
Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
perguruan tinggi, dan pakar, ayat (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan
tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan
keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat
dan diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/ Walikota. Pada Pasal 98 ayat
(4) ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi
keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan,
serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.
e. Kesejahteraan/Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Program Jamsostek)
Dalam melindungi kesejahteraan pekerja Negara membuat suatu
program yang disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Program
Jamsostek). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Program Jamsostek)
merupakan suatu program dalam bentuk perlindungan ekonomis dan
perlindungan sosial yang mana memberikan perlindungan dalam
bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan
perlindungan dalam bentuk pelayanan dan perawatan/pengobatan pada
saat seorang pekerja tertimpa risiko-risiko tertentu.
Penyelenggaraan Program Jamsostek diwajibkan bagi pengusaha
yang memiliki tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang. Program
Jamsostek meliputi Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur dalam Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99. Aturan pelaksanaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
terdapat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) serta aturan
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 14 Tahun 1993, PP No, 64 Tahun
2005 tentang perubahan ke empat atas PP No, 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Jamsostek.
2. Tinjauan Tentang Hubungan Kerja
a. Pengertian Hubungan Kerja
Sebelum membahas lebih lanjut tentang perjanjian kerja, akan kita
bahas sekilas tentang adanya hubungan kerja. Hubungan kerja menurut
Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 disebutkan yaitu adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Lalu Husni, 2005:53).
Hubungan kerja menurut Imam Soepomo merupakan suatu hubungan
antara seorang buruh dan seorang majikan , hubungan kerja terjadi setelah ada
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Majikan dan buruh terikat dalam
suatu perjanjian, pekerja bersedia menerima upah dan pengusaha
mempekerjakan buruh atau pekerja dengan memberi upah (Abdul Khakim,
2003:25)
Whimbo Pitoyo menjelaskan bahwa hubungan kerja menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud
dengan hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan
pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur yaitu
(Whimbo Pitoyo, 2010: 7):
1)Pekerjaan
Pekerjaan merupakan objek perjanjian yang menjadi faktor utama
timbulnya perjanjian kerja, maka jika pekerjaan yang dijanjikan tidak ada
maka perjanjian kerja batal demi hukum.
2)Upah
Upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang atas suatu
pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
3)Perintah
Perintah adalah hak pemberi kerja dan merupakan kewajiban pekerja
untuk dilaksanakan seperti yang diinginkan pengusaha.
Hubungan kerja adalah hubungan yang timbul antara pekerja dengan
pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Suatu hubungan dapat disebut
dengan kerja apabila terdapat perjanjian kerja yang mengikat pihak-pihak
tersebut.
b. Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja menurut Imam Soepomo mengenai perjanjian kerja
pada intinya adalah suatu pejanjian yang diadakan oleh satu atau lebih serikat
pekerja yang telah didaftarkan ke Departemen Perburuhan/ketenegakerjaan
dengan seorang atau lebih majikan/pengusaha yang mana terdapat beberapa
syarat ketenagakerjaan yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian
perburuhan/ketenagakerjaan. Perjanjian kerja bukanlah perjanjian Kerja
Bersama atau perjanjian Kerja Kolektif, perjanjian kerja merupakan hasil dari
rundingan antara pihak berkepentingan, yang berisi mendekati keinginan
buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, sedangkan peraturan
majikan/pengusaha dalam perjanjian kerja pengusaha tidak dapat memasukkan
apa yang ia kehendaki yang mana dapat merugikan pekerja (Imam Soepomo,
1968:60).
Perjanjian kerja dapat dibuat dengan jangka waktu tertentu. Ada
beberapa kalangan yang berpendapat bahwa keika seseorang sudah menjadi
karyawan tetap, maka tidak perlu perjanjian kerja lagi. Pendapat tersebut
menurut Whimbo Pitoyo keliru karena di dalam perjanjian kerja diatur syarat-
syarat, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, baik secara umum maupun
ketentuan khusus. Oleh karena itu perjanjian kerja waktu tertentu sangat perlu
dibuat.
Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1313 yang berbunyi :“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya”.
Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
sebagai berikut:“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian ini tidak dapat
ditarik kembali, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan
lain oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Pembagian perjanjian menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah :
1) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian di
mana 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu
perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia
membayar honorarium atau upah.
2) Perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dan seorang
majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji
tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas
(dienstverhoeding), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-
perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.
3) Perjanjian pemborongan kerja, ialah suatu perjanjian antara pihak yang
satu dan pihak yang lain, di mana pihak yang satu (yang memborongkan
pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh
pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga
pemborongan.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 a, yang
dimaksud dengan perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut
arbeidsoverencom yaitu:“Suatu perjanjian di mana pihak kesatu ( si buruh),
mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan
untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal
1 angka 14 memberikan pengertian “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.
Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kerja, antara lain
adalah (Lalu Husni, 2005 : 55) :
1) Adanya unsur work atau pekerjaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
2) Adanya unsur perintah
3) Adanya upah
Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 13 Tahun
2003:
1) Subyek hukum perjanjian kerja terdiri dari pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja.
2) Obyek perjanjian kerja adalah syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.
Unsur- unsur pada ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50- Pasal 66 UU
Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:
1) Subyek hukum perjanjian kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh.
2) Obyek hukum perjanjian kerja adalah pekerjaan, upah, dan perintah.
Syarat sahnya suatu perjanjian kerja menurut Pasal 52 ayat (1) yang
menjelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :
1)kesepakatan kedua belah pihak;
2)kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3)adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4)pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan dan pada ayat (2) diyatakan
bahwa perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum
untuk menyepakati hal-hal yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian,
kedua belah pihak akan saling terikat satu sama lain. Perjanjian kerja menjadi
salah satu hal penting dalam melakuka hubungan kerja. Subyek dan obyek
dalam perjanjian kerja terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun
2003.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003,
perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis memuat sekurang-kurangnya :
1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja
3) Jabatan atau jenis pekerjaan
4) Tempat pekerjaan
5) Besarnya upah dan cara pembayarannya
6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja
7)Mulai dan jangka waktu berlaku perjanjian kerja
8) Tempat, tanggal perjanjian
9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
a. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan suatu bentuk
perjanjian yang didasarkan pada hal-hal tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan
dalam Pasal 56 ayat 2 Undamg-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerjsa waktu tertentu
didasarkan pada dua hal, yaitu: jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan.
Suatu perjanjian kerja dapat disebut sebagai perjanjian kerja waktu
tertentu jika terdapat ketentuan akan jangka waktu atau selesainya suatu
pekerjaan tertentu.
Berbeda dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian kerja untuk
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan perjanjian kerja yang tidak
ditentukan waktunya – bersifat tetap dan berlaku untuk selamanya sampai
terjadi PHK. Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan. Jika
PKWTT dibuat secara lisan, maka hubungan kerja yang mengatur mereka
(pengusaha dan kekerja) adalah UU Ketenagakerjaan – Pengusaha dan pekerja
dianggap menyetujui seluruh isi Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai
sumber hubungan hukum kerja mereka. Jika PKWTT dibuat secara lisan maka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang
bersangkutan (http://legalakses.com/?p=134).
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu (Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang
Ketenagakerjaan):
1)pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2)pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3)pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4)pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
5)produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 59 ayat 4 sampai 6 juga
menjelaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan tetap dan tidak ada masa percobaan. Pekerjaan yang bersifat tetap
menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah
Ayat (2) adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus,
tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam
satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui, dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Apabila terdapat peerpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut,
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir
telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat
diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian
kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2
(dua) tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Pasal 1 Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/X/2004 yang
mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
memberi penjelasan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya
disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan
tertentu.
b. Syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Menurut Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian kerja untuk
waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin. Selanjutnya menurut ayat (2) perjanjian kerja untuk
waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu. Ditambah dengan penjelasan pada ayat (3) yaitu
dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang
berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu
tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Selanjutnya pada ayat
(2) menjelaskan bahwa dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam
perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja
yang disyaratkan batal demi hukum.
Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 7 mengatur bahwa
apabila perjanjian kerja tidak memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan pada
ayat 1, 2, 4, 5, dan 6 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, yang mana pada Pasal 59 Ayat 1
Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan bahwa perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, atau
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan
bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian kerja
waktu tertentu hanya dilakukan untuk pekerjaan yang bukan merupakan
pekerjaan yang terus-menerus dan sekali selesai.
Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan perjanjian kerja waktu
tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
untuk pekerjaan berdaar perjanjian kerja waktu tertentu maksimal
dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.
Pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan Pengusaha yang
bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan. Jadi, apabila perjanjian kerja diperpanjang setelah 7 (tujuh) hari
sejak perjanjian kerja waktu tertentu berakhir belum memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, maka
perpanjangan tersebut tidak dapat diberlakukan.
Pasal 59 ayat 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan pembaruan perjanjian
kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang
lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1
(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Jadi, apabila perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut tidak melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama dan pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan melebihi
2 (dua) tahun, maka pembaruan perjanjian kerja tersebut tidak dapat
dilaksanakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Kerangka Pemikiran
Skema Kerangka Pemikiran
Untuk mempermudah gambaran Penulisan Hukum ini dapat dilihat
dari kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Berfikir
1. UU No. 13 Tahun ttg Ketenagakerjaan
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/X/2004 yang mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Premis Mayor
Peristiwa hukum
1. Jenis Pekerjaan
2. Jangka Waktu
3. Hak-Hak Pekerja
Premis konklusi :
ada atau tidaknya perlindungan bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada CV.Shofa Marwah
Peristiwa Konkret Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu di CV.
Shofa Marwah
1.Jenis Pekerjaan
2.Jangka Waktu
3.Hak-Hak Pekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Penjelasan Kerangka Pemikiran
Kerangka tersebut memudahkan untuk dapat mengerti alur pemikiran yang
menggambarkan dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan
hukum yang menjadi perhatian dalam Penulisan Hukum ini yaitu konstruksi
hukum perlindungan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada CV.
Shofa Marwah.
Untuk menjawab penelitian akan perlindungan pekerja dalam perjanjian
kerja waktu tertentu di CV.Shofa Marwah ini digunakan 2 (dua) premis mayor
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-
100/MEN/X/2004 yang mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu,dengan melihat kesesuaian antara peraturan perungan-undangan
tersebut sebagai acuan atas ketentuan yang harus diberlakukan dalam kegaitan
perusahaan khususnya di CV.Shofa Marwah tersebut.
Penelitian kali ini menggunakan premis minor yang terdiri dari 3 (tiga) hal
yaitu yang pertama, mengenai jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam
perjanjian kerja waktu tertentu di CV.Shofa Marwah, selanjutnya untuk premis
minor yang kedua yaitu untuk jangka waktu pekerjaan yang menjadi objek dalam
perjanjian kerja waktu tertentu di CV.Shofa Marwah, dan yang terakhir mengenai
hak-hak pekerja di CV.Shofa Marwah terkait dengan bentuk perlindungan yang
diperoleh oleh pekerja di CV.Shofa Marwah.
Maka dengan melihat peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini
menjadi premis mayor yaitu Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP-100/MEN/X/2004 yang mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu yang menjadi landasan kesesuaian, isi dari peraturan
perundang-undangan ini akan dijadukan pedoman apakah premis minor dari
penelitian ini yang mana merupakan jenis pekerjaan, jangka waktu pekerjaan dan
hak-hak pekerja terkait dengan pekerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu di
CV.Shofa Marwah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah
tidak sesuai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
CV. Shofa Marwah yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa
yang sebagian menggunakan sistem kontrak bagi pekerjanya yang dilaksanakan
berdasar perjanjian kerja waktu tertentu. Bentuk-bentuk perlindungan bagi
pekerja CV. Shofa Marwah dapat dilihat dari ketenutan –ketentuan yang
tercantum dalam perjanjian kerja. Melihat bahwa CV. Shofa Marwah merupakan
perusahaan yang tidak terlalu besar namun berani menggunakan sistem
pelaksanaan PKWT maka akan kita bahas lebih lanjut terkait perlindungan yang
diberikan kepada pekerja dengan melihat akan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Deskripsi Umum Tentang Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa
CV.Shofa Marwah
CV. Shofa Marwah didirikan berdasarkan Akta Notaris Adang Tri
Sunoko, SH Nomor 10 tanggal 8 Oktober 2009. CV. Shofa Marwah adalah
perusahaan pengadaan barang dan jasa dan merupakan bentuk usaha yang
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor: 5511/11.23/PK/XII/2009.
Data lain yang mendukung legalitas CV. Shofa Marwah di antaranya :
1.TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 113335200833 berlaku s/d 5 Desember
2014
2.ITU (Izin Tempat Usaha/ HO) Nomor: 503/869/37/2009
3.SKT (Surat Keterangan Terdaftar) No. PEM-
0002442ER/WJP.32/KP.0203/2009
4.NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) No. 21.135.632.4-527.000
distribusi barang dan pengangkutan keselamatan dan kesehatan
kerja diperhatikan oleh pengusaha dengan memberikan pelayanan
fasilitas yang diperlukan dengan baik seperti tempat istirahat yang
cukup memadai untuk pekerja yang ingin beristirahat sejenak. Jenis
pekerjaan yang menjadi objek perjanjian juga tidak terlalu
membahayakan, akan tetapi perusahaan masih memperhatikan
secukupnya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti
kecelakaan kerja, pihak perusahaan bersedia memberikan santunan
untuk pekerja. Meskipun demikian perlu adanya perlindungan
khusus dalam proses bekerja di CV.Shofa Marwah. Maka di
CV.Shofa Marwah tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 86 Undang-undang Ketenagakerjaan.
c.Pengupahan
a. Penataan barang
Pekerja di bagian penataan barang gaji yang diberikan
sebesar Rp. 750.000,00. Pekerja di bagian penataan barang
diberikan tunjangan makan dan transport sebesar Rp.
240.000,00, hal ini dikarenakan pekerja ini dalam penetaan
barang diharuskan menata barang tidak hanya di satu tempat
karena tempat penyimpanan barang di CV.Shofa Marwah tidak
hanya satu tempat saja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Pengupahan yang diberikan untuk pekerja penataan
barang di CV.Shofa Marwah, untuk gaji pokok tidak memenuhi
memenuhi ketentuan dalam SK Gubernur Nomor 561.4/69/2010
yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011 yang menyatakan
bahwa Upah Minimum Regional untuk Kabupaten Boyolali
sebesar Rp. 800.500,00.
b.Petugas pembersih
Gaji yang diberikan sebesar Rp. 750.000,00. Pekerja di
bagian ini tidak diberikan tunjangan makan dan transport.
Pengupahan yang diberikan untuk pekerja penataan
barang di CV.Shofa Marwah, untuk gaji pokok tidak memenuhi
memenuhi ketentuan dalam SK Gubernur Nomor 561.4/69/2010
yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011 yang menyatakan
bahwa Upah Minimum Regional untuk Kabupaten Boyolali
sebesar Rp. 800.500,00.
d.Jamsostek
Pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja dan
keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
CV. Shofa Marwah tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam
program jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini melanggar ketentuan
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seharusnya pekerja yang
bekerja secara 3 (tiga) bulan terus menerus atau lebih wajib
diikutsertakan dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang mana
ketentuan ini terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Apabila CV.Shofa Marwah tidak
mengikutsertakan pekerjanya untuk ikut program jamsostek maka
perusahaan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Keputusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian
Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
B.SARAN
Untuk jenis pekerjaan yang menjadi obyek Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu di CV. Shofa Marwah khususnya untuk jenis yang merupakan pekerjaan
pekerjaan tetap tidak seharusnya dapat dijadikan objek perjanjian kerja waktu
tertentu karena melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Perlu adanya pengikut sertaan pekerja dalam program
Jamsostek sehingga kesejahteraan pekerja lebih terjamin. Perlu adanya
penyesuaian akan upah atau gaji yang diperoleh pekerja dalam perjanjian kerja
waktu tertentu yang mana sebagian berada di bawah Upah Minimum Regional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar
Grafika.
Burhanudin . 2010 . “Tenaga Kerja Outsourcing (Kontrak) Studi Tentang Aspek Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT. Tyfountex Kartasura” . Skripsi .Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Catherine Fisk. “First Contract Arbitration and the Employee Free Choice Act”.
Legal Studies Research Paper Series No. 2010-4. University of California, Irvine School of Law
Etika Kurniasih . 2008 . “Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan
Hubungan Industrial Antara Pekerja Dengan Pengusaha Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk kabupaten Sukoharjo” . Skripsi . Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Evi Rosmanasari, S.H. 2008 . “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. INKANINDO) di PT. PERTAMINA (PERSERO) UP-VI Balongan”. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
F.X. Djumialdji . 2005. Perjanjian Kerja. Jakarta : Sinar Grafika. http://legalakses.com/?p=134 (Diakses pada tanggal 19 Mei 2011, pukul 10.05