Perkembangan Perubahan Kurikulum di Indonesia
Tugas Pertemuan 3Perkembangan Perubahan Kurikulum di
IndonesiaDiajukan untuk memenuhi salah satu Tugas Individu Mata
Kuliah Manajemen Kurikulum
Oleh Dosen:1. Dr. Diding Nurdin, M.Pd2. Dr. Asep Sudarsyah,
M.Pd3. Muflih Mumin, S.Pd
Oleh :Nama: SyukronNIM : 1202658
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKANFAKULTAS ILMU
PENDIDIKANUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIABANDUNG2013A. PERIODE
SEBELUM KEMERDEKAAN
Perkembangan kurikulum di indonesia dari periode sebelum tahun
1945 sampai yang sekarang ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan atau yang sering disebut KTSP. Selama proses pergantian
Kurikulum tidak ada tujuan lain hanya untuk meningkatkan kualitas
proses pembelajaran, rancangan pembelajaran yang ada di sekolah.
Kurikulum pada masa VOC Kurikulum sekolah-sekolah selama VOC
bertalian erat dengan gereja. Menurut Hereen XVII, badan tertinggi
VOC di negeri Belanda yang tertidi atas 17 orang anggota, tahun
1617, gubernur di Indonesia harus menyebarluaskan agama Kristen dan
mendirikan sekolah untuk tujuan itu. Menurut peraturan sekolah 1643
tugas guru dalah memupuk rasa tajkut kepada Tuhan , mengajarkan
dasar agama Kristen , mengajak anak berdoa, bernyanyi , pergi ke
gereja, mematuhi orang tua, penguasa, dan guru-guru. Walaupun tak
ada kurikulum yang ditentukan biasanya sekolah menyajikan pelajaran
tentang ketekismus, agama, juga membaca , menulis dan
menyanyi.Demikian pula tidak ditentukan lama belajar. Peraturan
hanya menentukan bahwa anak pria lebih dari usia 16 tahun dan anak
wanita lebih dari 12 tahun hendaknya jangan dikeluarkan dari
sekolah. Pembagian dalam 3 kelas untuk pertama kali dimulai pada
tahun 1778. Di kelas 3, kelas terendah, anak-anak belajar abjad, di
kelas 2 memaca, menulis, dan bernyanyi dan di kelas 1, kelas
tertinggi: membaca, menulis, katekismus, bernyanyi dan
berhitung.
B. Rencana Pelajaran 1947Kurikulum pertama yang lahir pada masa
kemerdekaan memakai istilah leer plan, dalam bahasa Belanda,
artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih popular ketimbang
curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih
bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan
nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.Awalnya pada tahun
1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada
saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi
sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya
meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran
1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial
Belanda. Hal itu karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih
dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai
development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter
manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan
bangsa lain di muka bumi ini.Rencana Pelajaran 1947 baru
dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut
sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok:1. Daftar mata pelajaran dan jam
pengajarannya2. Garis-garis besar pengajaran.Rencana Pelajaran 1947
mengurangi pendidikan pikiran. yang diutamakan pendidikan wataka)
Kesadaran bernegara dan bermasyarakatb) Materi pelajaran
dihubungkan dengan kejadian sehari-haric) Perhatian terhadap
kesenian dan pendidikan jasmani.
C. Rencana Pelajaran Terurai 1952Setelah Rentjana Pelajaran
1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami
penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran
Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem
pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari
kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus
memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan
sehari-hari.Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang
disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya
jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran, kata
Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode
1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD
Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau. Di penghujung era Presiden
Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum
1964.Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu :a. Daya
ciptab. Rasac. Karsad. Karyae. MoralMata pelajaran diklasifikasikan
dalam lima kelompok bidang studi:a. Moral d. Keprigelanb.
Kecerdasan e. (keterampilan) Jasmaniah.c. Emosional/artistic
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan
fungsional praktis.
D. Kurikulum 1968Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis,
mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk
Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan
bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia
Pancasilasejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan
dan keterampilan jasmani,moral, budi pekerti, dan keyakinan
beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan
struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan
jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum
1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan
pendekatan organisasi materi pelajaran:kelompok pembinaan
Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus..E. Kurikulum
1975Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih
efektif dan efisien. Menurut Drs Mudjito; Ak; Msi (Direktur Pemb.
TK dan SD Depdiknas). yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini
adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management
by objective) yang terkenal saat itu," Metode, materi, dan tujuan
pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional
(PPSI), yangdikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu
rencana pelajaran setiap satuan bahasan.Setiap satuan pelajaran
dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU),
tujuaninstruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran,
kegiatan belajar-mengajar,dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak
dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apayang akan dicapai
dari setiap kegiatan pembelajaran
F. Kurikulum 19841. Latar Belakang Diberlakukanya Kurikulum
1984Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski
mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting.
Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang
disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar.
Dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan
suatu kegiatan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)
atau Student Active Leaming (SAL). Tokoh penting dibalik lahirnya
Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Seniawan, Kepala Pusat
Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP
Jakarta, sekarang Universitas Negeri Jakarta periode 1984-1992.
Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di
sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan
reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah
kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh
di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan
gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah.
Penolakan CBSA-pun bermunculan.
G. Kurikulum 19941. Latar Belakang Diberlakukanya Kurikulum
1994Adapun yang menjadi latar belakang diberlakukanya kurikulum
1994 adalah sebagai berikut :a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.b. Bahwa untuk
mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan, diperlukan
peningkatan dan penyempurnaan pentelenggaraan pendidikan nasional,
yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kesenian, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan
pembangunan.c. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka
Kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan tersebut.
2. Pokok Kurikulum 1994Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari
pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut:a.
Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.b.
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang
cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)c. Kurikulum
1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem
kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini
bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat
mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan
kebutuhan masyarakat sekitar.d. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru
hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa
aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam
mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah
kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih
dari satu jawaban), dan penyelidikan.e. Dalam pengajaran suatu mata
pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok
bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan
terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada
pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan
menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.f. Pengajaran dari hal
yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang
sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.g.
Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan
untuk pemantapan pemahaman siswa.
H. Kurikulum Berbasis Kompetensi Versi Tahun 2002 dan 2004Bahasa
kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran
diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa.
Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur
kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional
masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin
dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal
uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi
siswa. Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota
di pulau jawa, dan kota besar di luar pulau jawa telah menerapkan
KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa
sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. Awal 2006
ujicoba KBK dihentikan. Kemudian muncullah kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Pelajaran (KTSP).
I. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/Kurikulum
SekolahSecara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun
perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam
penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan.
Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi
dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam
bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan
daerahnya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan
kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan
pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam
pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai
satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus
pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan
lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena
KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan
kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan
sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing
sekolah. Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada
tempatnya semula yaitu unsur teoritis dan praksis. Namun, dalam
kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan daripada unsur
teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil
pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar
disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. J.
Kurikulum 2013
A. LATAR BELAKANGPembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu
antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan
upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3)
memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, yang diatur dengan undang-undang.Perwujudan dari amanat
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
merupakan produk undang-undang pendidikan pertama pada awal abad
ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun
pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi,
desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
undang-undang tentang sistem pendidikan nasional telah mengalami
beberapa kali perubahan.
B. LANDASAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM 1. Landasan Yuridis Landasan
yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, 2. Landasan
FilosofisPendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mengembangkan dan membentuk
watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi
mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara
yang demokratis serta bertanggungjawab (UU RI nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional). 3. Landasan TeoritisKurikulum
dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan
teori pendidikan berbasis kompetensi. Karakteristik kurikulum
berbasis kompetensi adalah:(1) Isi atau konten kurikulum adalah
kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) mata
pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD).
(2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial
mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu
jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran(3) Kompetensi Dasar (KD)
merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata
pelajaran di kelas tertentu. (4) Penekanan kompetensi ranah sikap,
keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan
untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh
banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD pengembangan sikap
menjadi kepedulian utama kurikulum.(5) Kompetensi Inti menjadi
unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik
atau sesuatu yang berasal dari pendekatan disciplinarybased
curriculum atau content-based curriculum.(6) Kompetensi Dasar yang
dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat
dan memperkaya antar mata pelajaran.(7) Proses pembelajaran
didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang
memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi
dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (mastery).
Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan
konten yang dapat dilatihkan. Sedangkan sikap adalah kemampuan
penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan
proses pendidikan yang tidak langsung. (8) Penilaian hasil belajar
mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya
segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan
penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan
Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan).
C. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUMPengembangan kurikulum
didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:1. Kurikulum satuan
pendidikan atau jenjang pendidikan 2. Standar kompetensi lulusan
ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, 3. Model kurikulum
berbasis kompetensi 4. Kurikulum didasarkan pada prinsip 5.
Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 6.
Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik serta lingkungannya7. Kurikulum harus
tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi,
dan seni. 8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 9.
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 10.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional
dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. 11. Penilaian hasil belajar ditujukan
untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi.
STRATEGI IMPLEMENTASIA. Implementasi KurikulumImplementasi
kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah
daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.1. Pemerintah
bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk
melaksanakan kurikulum.2. Pemerintah bertanggungjawab dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.3.
Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.4.
Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan
profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan
kurikulum di kabupaten/kota terkait.
B. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTKPelatihan PTK
adalah bagian dari pengembangan kurikulum. Pelatihan PTK
disesuaikan dengan strategi implementasi yaitu: Tahun pertama 2013
sampai tahun 2015 ketika kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya
diimplementasikan.
C. Pengembangan Buku Siswa dan Pedoman GuruImplementasi
kurikulum dilengkapi dengan buku siswa dan pedoman guru yang
disediakan oleh Pemerintah. Strategi ini memberikan jaminan
terhadap kualitas isi/bahan ajar dan penyajian buku serta bahan
bagi pelatihan guru dalam keterampilan melakukan pembelajaran dan
penilaian pada proses serta hasil belajar peserta didik.
D. Evaluasi KurikulumPelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum
dilaksanakan sebagai berikut:Jenis Evaluasi: Formatif sampai tahun
Belajar 2015-2016Sumatif: Tahun Belajar 2016 secara menyeluruh
untuk menentukan kelayakan ide, dokumen, dan implementasi
kurikulum.
PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN KARAKTERISTIK DI
INDONESIANoPerkembangan KurikulumKarakteristik
1Kurikulum Pra Kemerdekaan1. Kurikulum pada masa VOC berkaitan
dengan Gereja2. Adanya peraturan mengenai tugas guru adalah memupuk
rasa takut kepada Tuhan, mengajarkan dasar agama Kristen, mengajak
anak untuk berdoa dan bernyanyi, pergi kegreja, mematuhi orang tua,
penguasa dan guru-guru.3. Tidak ada kurikulum yang ditentukan,
namun biasanya sekolah menyajikan pelajaran tentang ketekismus,
agama juga membaca, menulis dan menyanyi.4. Tidak ditentukan lama
waktu belajar5. Terbagi atas 3 kelas
2Kurikulum 19471. Lahir pada masa Kemerdekaan RI dengan istilah
Lee Plan2. Kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis3. Asas
pendidikan ditetapkan Pancasila4. Sebagai pengganti Sistem
Pendidikan Belanda5. Kurikulum dilaksanakan pada tahun 19506.
Memuat dua pokok yaitu: Daftar mata pelajaran dan jam pelajaran
Garis-garis besar pengajaran7. Isi dari kurikulum 1947 lebih
diutamakan pendidikan watik dan mengurangi pendidikan pikiran/
berpikir, diantaranya: Kesadaran bernegara dan bermasyarakat Materi
pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari Perhatian
terhadap kesenian dan (ketrampilan) jasmaniah.
3Kurikulum 19521. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem
pendidikan nasional 2. Adanya keharusan dalam memperhatikan isi
pelajaran yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.3.
Kelengkapan silabus yang sudah terpenuhi4. Adanya pembagian mata
pelajaran bagi guru. (satu guru satu mata pelajaran).5. Fokus
pengembangan pada Pancawardhana yaitu: Daya cipta Rasa Karsa Karya
Moral 6. Klasifikasi mata pelajaran manjadi 5 bidang studi, yaitu:
Moral Kecerdasan Emosional Keprigelan (ketrampilan) Jasmaniah7.
Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatna
fungsional praktis.
4Kurikulum 19681. Adanya upaya penyempurnaan ssitem pendidikan
di Indonesia2. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum
yang sebelumnya diatandai dengan adanya perubahan struktur
kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.3. Terdapat
pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri adalah: Bahwa Pemerintah
mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk
pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada
program Pancawardhana. (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral,
kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.
4. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi
pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.5. Dari segi
tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan
ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati,
kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama6. Isi
pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan
keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.7.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana
Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama8.
Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran:
kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan
khusus. Jumlah pelajarannya 9.9. Djauzak menyebut Kurikulum 1968
sebagai kurikulum bulat. Hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok
saja,
5Kurikulum 19751. Sejak Tahun 1969 di Negara Indonesia telah
banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan
nasional, yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan
nasional2. Terdapat gagasan baru yang muncul mengenai pelaksanaan
pendidikan nasional pada Pelita 1 yang dimulai pada tahun 19693.
Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang
digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi : Mengejar
ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
mempercepat lajunya pembangunan.4. Adanya hasil analisis dan
penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan
pendidikan nasional.5. Adanya inovasi dalam system belajar-mengajar
yang dianggap lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia
pendidikan Indonesia.6. Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan
pendidikan untuk meninjau system yang kini sedang berlaku.7. Pada
Kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan
pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional
tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan
terhadap Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan
masyarakat yang sedang membangun.8. Dalam pelaksanaannya,
berprinsip pada: Orientasi pada tujuan Menganut pendekatan
integratif (setiap mata pelajaran memiliki arti dan peranan yang
menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif)
Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan
waktu. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan
Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang
senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat
diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi
psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon
(rangsang-jawab) dan latihan.9. Komponen Kurikulum 1975: Tujuan
institusional baik SMP maupun SMA Struktur program
KurikulumStruktur program Garis-Garis Besar Program Pengajaran
Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional) Sistem Penilaian Sistem Bimbingan dan
Penyuluhan Supervisi dan Administrasi.
6Kurikulum 19841. Berorientasi pada tujuan instruksional2.
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik3. Materi
pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral4. Menanamkan
pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan5. Materi
disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa6.
Menggunakan pendekatan keterampilan proses7. Terdapat kebijakan
dalam penyusunan Kurikulum 1984, diantaranya: Adanya perubahan
dalam perangkat mata pelajaran inti Penambahan mata pelajaran
pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Perubahan program
jurusan Pentahapan waktu pelaksanaan
8Kurikulum 19941. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar
belakang adanya perubahan kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994,
diantaranya: Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Bahwa untuk mewujudkan
pembangunan nasional di bidang pendidikan, diperlukan peningkatan
dan penyempurnaan pentelenggaraan pendidikan nasional, yang
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kesenian, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan
pembangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka
Kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan tersebut.2. Pembagian tahapan pelajaran di
sekolah dengan sistem caturwulan.3. Pembelajaran disekolah lebih
menekankan materi pelajaram yang cukup padat4. Bersifat populis,
yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di
seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat inti sehingga daerah yang
khusus dapat mengmbangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan
lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.5. Dalam pelaksanaan
kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang
melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik,
dan sosial.6. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya
disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan
berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara
pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran
yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan
masalah.7. Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak,
dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana
ke hal yang komplek.8. Pengulangan terhadap materi yang dianggap
sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.
7KBK 20041. Suatu konsep kurikulum yang menekankan pada
pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar
performansi tertentu.2. KBK berorientasi pada: Hasil dan dampak
yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian
pengalaman belajar yang bermakna Keberagaman yang dapat
dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya3. KBK harus mengandung
3 unsur pokok, yaitu: Pemilihan kompetensi yang sesuai Spesifikasi
indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan
pencapaian kompetensi Pengembangan sistem pembelajaran4. Menekankan
pada ketercapaian kopetensi siswa baik individual maupun kelompok5.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode
yang bervariasi.1. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga
sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.2. Penilaian
menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan
atau pencapaian suatu kompetensi. (Depdiknas dalam Mulyasa,
2004:42)
9KTSP 20061. KTSP disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP)2. Ditetapkan oleh Mentri Pendidikan Nasional melalui
Permendiknas nomer 22, 23, dan 24 tahun 20063. Dalam penyusunan
KTSP oleh satuan pendidikan harus memperhatikan standar kompetensi
serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP4. KTSP
dikembangkan sesuai dengan satuan pendiidkan, potensi
daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan
peserta didik5. Memiliki tujuan, dianmtaranya: Secara umum:
memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian
wewenang kepada lembaga pendidikan dan medoroang sekolah untuk
melakuakn pengambilan keputusan secara partisipatif dalam
pengembangan kurikulum. Secara khusus: meningkatkan mutu pendidikan
melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan
kurikulum, mengolah dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,
meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyrakat dalam
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama,
meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang
kualitas pendiidkan yang akan dicapai. Mulyasa (2006: 22-23)6.
Prinsip pengembangan KTSP MENURUT Permendiknas no 22 tahun 2006
sebagai mana dikuti dari Mulyasa (2006: 151-153) sebagai berikut:
Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik
dan lingkungannyta Beragam dan terpadu Tanggap terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Relavan dengan
kebutuhan Menyeluruh dan berkesinambungan Belajar sepanjang hayat
Seimbang antara kepentingan global, nasional dann lokal
10Kurikulum 20131. Kurikulum berbasis sains2. Kurikulum untuk SD
bersifat tematif integratif (IPA akam menjadi materi pembahasan
pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, sedagkan IPS akan
menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN)3.
Kompetensi yang ingin dicapai yaitu kompetansi yang berimabng antar
sikap, ketrampilan dan pengatahuan, disamping cara pembelajarannya
yang holistik dan menyenangkan.4. Proses pembelajaran menekankan
aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis
tes dan portofolio saling melengkapi5. Jumlah mata pelajaran ada 7
(pendidikan agama, PKn, B. Indo, matematika, Seni budaya dan
Prakarya, Penjaskes dan Pramuka)6. Alokasi waktu per mata pelajaran
(SD = 35menit, SMP = 40 menit, SMA = 4 5 menit)7. Banyaknya jam
pelajaran per minggu, yaitu SD= kelas 1= 30jam, kelas II= 32jam,
kelas III= 34 jam kelasIV, V,VI=35 jam SMP = 38 jam SMA= 39 jam8.
Tujuan Kurikulum 2013, yaitu: Mewujudkan pendidikan berkarakter
Menciptakan Pendidikan Berwawasan Lokal Menciptakan Pendidikan yang
Ceria dan Bersahabat
Kurikulum Tahun 1947 (Rencana Pelajaran)A. Sistem pendidikan
pada zaman kolonialKurikulum yang digunakan di Indonesia
dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara
penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi
sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda,
setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang
saat itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan
perantren. Kedua, sistem pendidikan Belanda.Sistem pendidikan
Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa,
pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural
seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem
pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan
belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan
membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan
anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi
masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman
kolinial adalah sebagai berikut (Sanjaya, 2007:207).a. Persekolahan
anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar
bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil
menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg
School) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke
Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah
paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi
masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7
tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS)
selama 3 tahun.b. Untuk orang timur asing disediakan sekolah
seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina,
Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7
tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo.c. Sedangkan untuk orang
Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu
Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3, Lyceum 6
tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun,
Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5
tahun.
B. Kurikulum pertama di Indonesia Setelah Indonesia merdeka,
yakni tahun 1945, di awal-awal pemerintahannya pemerintah secara
bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan
situasi saat itu. Tiga tahun setelah Indonesia merdeka mulailah
pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan
Rencana Pelajaran. Tahun 1947, kurikulum ini terus berjalan dengan
beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan
kebijakanyang ada, hingga bertahan sampai tahun 1968 saat
pemerintahan beralih pada masa orde baru. Isi yang terkandung dalam
kurikulum Rencana Pelajaran Kurikulum pertama yang lahir pada masa
kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda,
artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum
(bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat
politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional.
Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Awalnya pada tahun 1947,
kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat
itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem
pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan
yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh
dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda.
Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat
juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development
conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia
Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain
di muka bumi ini.C. Isi kurikulum 1947Rencana Pelajaran 1947 baru
dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut
sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: a. Daftar mata pelajaran dan jam
pengajarannya b. Garis-garis besar pengajaran (GBP)Rencana
Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikira dalam arti kognitif,
namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku, meliputi : a.
Kesadaran bernegara dan bermasyarakat b. Materi pelajaran
dihubungkan dengan kejadian sehari-hari c. Perhatian terhadap
kesenian dan pendidikan jasmani.
Kurukulum Tahun 1952 (Rencana Pelajaran Terurai)Setelah Rentjana
Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami
penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran
Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem
pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari
kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus
memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan
sehari-hari.Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang
disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di penghujung era Presiden
Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964.
Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu :a) Daya cipta, b)
Rasa, c) Karsa, d) Karya, e) Moral.Mata pelajaran diklasifikasikan
dalam lima kelompok bidang studi. 1) Moral 2) Kecerdasan 3)
Emosional/artistik 4) Keprigelan (keterampilan) 5) Jasmaniah. A.
Ciri-ciri kurikulum Rencana Pelajaran Terurai
Pada perkembangannya rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap
pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai
1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar
satu mata pelajaran. Pada masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat.
yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan
ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti
pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak
mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.Mata Pelajaran
yang ada pada Kurikulum 1954 yakni untuk jenjang Sekolah Rakyat
(SD) menurut Rencana Pelajaran 1947 adalah sebagai berikut :
1. Bahasa Indonesia 9. Menulis2. Bahasa Daerah 10. Seni Suara3.
Berhitung 11. Pekerjaan Tangan4. Ilmu Alam12. Pekerjaan Kepurtian5.
Ilmu Hayat13. Gerak Badan6. Ilmu Bumi14. Kebersihan dan Kesehatan7.
Sejarah15. Didikan Budi Pekerti8. Menggambar16. Pendidikan
Agama
Kurikulum Tahun 1968Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari
Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum
pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila,
pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945
secara murni dan konsekuen.
A.Tujuan kurikulum 1968Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum
1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk
membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi
pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada
kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta
mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.Kelahiran Kurikulum 1968
bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan
sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia
Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi
materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar,
dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.Kurikulum 1968 lahir
dengan pertimbangan politik ideologis. Tujuan pendidikan pada
kurikulum 1964 yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis
Indonesia diberangus, pendidikan pada masa ini lebih ditekankan
untuk membentuk manusia pancasila sejati.B.Ciri-ciri kurikulum
1968Kurikulum 1968 bersifat correlated subject curriculum, artinya
materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan
kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikum ini
dikelompokkan pada tiga kelompok besar: pembinaan pancasila,
pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya
9, yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja. Muatan materi
pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan
permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran
sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi
pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi
unsur. Contoh penerapan metode pembelajarn ini adalah metode eja
ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada mata pelajaran lain,
anak belajar melalui unsur-unsurnya dulu. Struktur kurikulum 1968
dapat dilihat pada tabel berikut ini. I. Pembinaan Jiwa Pancasila
1. Pendidikan agama 2. Pendidikan kewarganegaraan 3. Bahasa
Indonesia 4. Bahasa Daerah 5. Pendidikan olahraga II. Pengembangan
pengetahuan dasar 6. Berhitung 7. IPA 8. Pendidikan kesenian 9.
Pendidikan kesejahteraan keluarga III Pembinaan kecakapan khusus 9.
Pendidikan kejuruan
Kurikulum Tahun 1975 (Kurikulum Berbasis Pencapaian
Tujuan)Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan
prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut. 1. Berorientasi pada
tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang
harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan
pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan
institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan
tujuan instruksional khusus. 2. Menganut pendekatan integrative
dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang
menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
3. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan
waktu. 4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal
dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem
yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik,
dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. 5.
Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada
stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran
lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni memandang
keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan
stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.
C. Komponen Kurikulum 1975.
Kurikulum 1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi
unsur-unsur : 1. Tujuan institusional. Berlaku mulai SD, SMP maupun
SMA.Tujuan Institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga
dalam melaksanakan program pendidikannya. 2. Struktur Program
Kurikulum. Struktur program adalah kerangka umum program pengajaran
yang akan diberikan pada tiap sekolah. 3. Garis-Garis Besar Program
Pengajaran Sesuai dengan namanya, Garis-Garis Besar Program
Pengajaran, pada bagian ini dimuat hal-hal yang berhubungan dengan
program pengajaran, yaitu. a. Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan yang
harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran yang
bersangkutan selama masa pendidikan. b. Tujuan Instruksional Umum,
yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap satuan pelajaran baik
dalam satu semester maupun satu tahun. c. Pokok bahasan yang harus
dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa agar
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. d. Urutan
penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun
pelajaran berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya.
4. Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional). PPSI adalah sistem yang saling berkaitan
dari satu instruksi yang terdiri atas urutan, desain tugas yang
progresif bagi individu dalam belajar. Oemar Hamalik mendefinisikan
PPSI sebagai pedoman yang disusun oleh guru dan berguna untuk
menyusun satuan pelajaran.5. Sistem Penilaian Dengan melaksanakan
PPSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada
akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan
kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester
atau akhir tahun saja. 6. Sistem Bimbingan dan Penyuluhan
Setiap siswa memiliki tingkat kecepatan belajar yang tidak sama.
Di samping itu mereka mereka memerlukan pengarahan yang akan
mengembagkan mereka menjadi manusia yang mampu meraih masa depan
yang lebih baik. Dalam kaitan ini maka perlu adanya bimbingan dan
penyuluhan bagi para siswa dalam meniti hidupnya meraih masa depan
yang diharapkanya7. Supervisi dan Administrasi Sebagai suat lembaga
pendidikan memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang digunakan
oleh para guru, administrator sekolah, maupun para pengamat
sekolah. Bagaimana teknik supervisi dan administrasi sekolah ini
dapat dipelajari pada Pedoman pelaksanaan kurikulum tentang
supervise dan administrasi.Ketujuh unsur tersebut merupakan satu
kesatuan yang mewarnai Kurikulum 1975 sebagai suatu sistem
pengajaran.
Mata Pelajaran dalam Kurikulum tahun 1975 adalah 1. Pendidikan
agama 2. Pendidikan Moral Pancasila 3. Bahasa Indonesia 4. IPS 5.
Matematika 6. IPA 7. Olah raga dan kesehatan 8. Kesenian 9.
Keterampilan khusus
Kurikulum Tahun 1984 (Cara Belajar Siswa Aktif)Kurikulum 1984
model yang dipakai pada kurikulumini yaitu CBSA (Cara Belajar Siswa
Aktif) atau Student Active Learning (SAL). Atas dasar perkembangan
zaman antara kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan
dan teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap
tidak sesuai lagi. Kurikulum 1984 dianggap sebagai perbaikan atau
revisi dari kurikulum 1975.A.Ciri-ciri kurikulum CBSA
a. Berorientasi pada tujuan instruksional. Didasari oleh
pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam
waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar- benar
fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau
menentukan bahan ajar, yang pertama harus di rumuskan adalah tujuan
apa yang harus dicapai oleh siswa.b. Pendekatan pengajarannya
berpusat pada anak didik melalui Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan
emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara
maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.c.
Materi pelajaran dikemas dengan melalui pendekatan spiral. Spiral
adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar
berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi
dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi yang
diberikan.d. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum
diberikan latihan. Konsep- konsep yang dipelajari siswa harus
didasarkan kepada pengertian, baru diberikan latihan setelah
mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media
digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang
dipelajarinya.e. Materi pelajaran disajikan berdasarkan tingkat
kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran
berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada
sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi konkret, semi
abstrak, dan abstrak dengan mengunakan pendekatan induktif dari
contoh- contoh kekesimpulan. Dari yang mudah menujuk yang sukar dan
dari yang sederhana menujuk ke yang kompleks.f. Menggunakan
pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah
pendekatan belajar- mengajar yang memberi tekanan kepada proses
pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan
mengkomunikasikan perolehanya. Pendekatan keterampilan proses
diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai
tujuan pelajaran.
B. Kebijakan- kebijakan dalam penyusunan kurikulum 1984a. Adanya
perubahan dalam mata pelajaran inti.Dalam kurikulum 1975 terdapat
delapan pelajaran inti, sedangkan dalam kurikulum 1984 terdapat
enam belas mata pelajaran inti. Mata pelajaran yang termasuk
kelompok inti tersebut adalah: Agama, Pendidikan Moral Pancasila,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Kesustraan
Indonesia, Geografi Indonesia, Geografi Dunia, Ekonomi, Kimia,
Fisika, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian,
Keteranpilan, Pendidikan jasmani dan Olahraga, Sejarah Dunia dan
Nasional.b. Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan
jurusan masing- masing.c. Perubahan program jurusan.Pada kurikulum
1975 terdapat tiga jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, Bahasa, namun
dalam kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam program A dan
B.Program A terdiri dari: i. A1, penekanan pada mata pelajaran
Fisikaii.A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi iii.A3,
penekanan pada mata pelajaran Ekonomiiv.A4, penekanan pada mata
pelajaran Bahasa dan Budayasedangkan program B adalah program yang
mengarah kepada keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan
siswa langsung berkecimpung di masyarakat. Tetapi mengingat program
B memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini untuk
sementara ditiadakan.d. Pentahapan waktu pelaksanaan.Kurikulum 1984
dilaksanakan secara bertahap dari kelas 1 SMA berturut tahun
berikutnya di kelas yang lebih tinggi.
Kurikulum Tahun 1994 Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum
1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang
berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang
memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena
berkesesuaian suasan pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan) pun lebih mengutamakan teori tentang proses belajar
mengajar. Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim Basic Science
yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah.
Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan
cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti
pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran
yang cukup banyak.Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan
kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2
tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak
pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari
sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang
pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat
memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran
cukup banyak.
A.Ciri-ciri kurikulum 1994
1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem
caturwulan. 2. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi
pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi
pelajaran/isi) 3. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang
memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh
Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah
yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan
dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. 4. Dalam
pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan
strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara
mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat
memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen,
divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan
penyelidikan. 5. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya
disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan
berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara
pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran
yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan
masalah. 6. Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak,
dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana
ke hal yang komplek. 7. Pengulangan-pengulangan materi yang
dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman
siswa.
Kurikulum Tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)Kurikulum
1994 perlu disempurnakan lagi sebagai respon terhadap perubahan
struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi
desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22
dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Sehingga dikembangkan
kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK). Menurut Mulyasa (2006:39) Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada
pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan
standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan
oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat
kompetensi tertentu.Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan
perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil
belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar
mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam
pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi
berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada
diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang
bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai
dengan kebutuhannya. Rumusan kompetensi dalam Kurikulum Berbasis
Kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat
diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan
kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang
dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi
kompeten.Gordon menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang
terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:1. Pengetahuan
(knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya
seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan
belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta
didik sesuai dengan kebutuhannya.2. Pemahaman (understanding);
yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki individu.
Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajarn harus
memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi
peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif
dan efisien.3. Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang dimiliki
individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan
kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat
peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta
didik.4. Nilai (value); adalah suatu standar perilaku yang telah
diyakini dan secara psikologis ;telah menyatu dalam diri seseorang.
Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran,
keterbukaan, demokratis, dll).5. Sikap (attitude); yaitu perasaan
(senang- tidak senang, suka- tidak suka) atau reaksi terhadap suatu
rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis
ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/ gaji, dan sebagainya,6.
Minat (interest); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan
sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk memepelajari atau melakukan
sesuatu.Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus
mengandung tiga unsur pokok, yaitu:1. pemilihan kompetensi yang
sesuai.2. spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan
keberhasilan pencapaian kompetensi.3. pengembangan sistem
pembelajaran.Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa
baik secara individual maupun klasikal.2. Berorientasi pada hasil
belajar (learning outcomes) dan keberagaman.3. Penyampaian dalam
pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.4.
Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya
yang memenuhi unsur edukatif.5. Penilaian menekankan pada proses
dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu
kompetensi. (Depdiknas dalam Mulyasa, 2004:42)Menurut Wardhani
(2004: 2) kerangka dasar KBK memuat tentang :1.Kompetensi:
Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan
nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak.2.Standar Kompetensi: Standar kompetensi merupakan
seperangkat kompetensi yang dibakukan secara nasional dan
diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar kompetensi
merupakan hasil jabaran dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
Penjabaran standar kompetensi terdiri atas: standar kompetensi
lintas kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi
bahan kajian, standar kompetensi mata pelajaran, standar kompetensi
mata pelajaran per kelas.3.Penilaian pada kurikulum 2004: Penilaian
berbasis kelas yaitu dilakukan oleh guru, bersifat internal, bagian
dari pembelajaran, sebagai bahan untuk memperbaiki mutu hasil
belajar, berorientasi pada kompetensi, menggunakan acuan
patokan/kriteria dan ketuntasan belajar (individu peserta didik),
dilakukan dengan berbagai cara.4.Kegiatan pembelajaran pada
kurikulum 2004: Kegiatan pernbelajaran berpusat pada peserta didik,
mengembangkan kreatifitas, kontekstual, menantang dan menyenangkan,
menyediakan pengalaman belajar yang beragam, belajar melalui
berbuat.
Kurikulum Tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)Pada
kurikum ini , kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara
sentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi. Artinya dalam
kurikulum 2004 ini, pengambilan kebijakan pendidikan beralih dari
yang sebelumnya berada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah
yang berpusat di Kota atau Kabupaten. Pemerintah pusat memberikan
keluasan terhadap pemerintah daerah masing-masing untuk
mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi masing-masing.
Desentralisasi pendidikan ini diakukan sejalan dengan otonomi
daerah, perubahan kurikulum dalam era otonomi daerah ini tidak lagi
menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah pusat tapi tugas setiap
satuan pendidikan dan pihak sekolah. Oleh karena itu, dalam
kurikulum 2004 (KTSP) terjadi berbagai macam variasi dan jenis
kurikulum pada satuan pendidikan di setiap sekolah, karena pastinya
antara daerah satu dengan daerah lain akan berbeda kurikulum dalam
pengembangannya. Namun dalam hal ini banyak terjadi perbedaan,
tetapi tetap berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah yaitu PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. A. Standar Nasional IndonesiaStandar Nasional
Pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan
pendidkan (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan
pendidikan diberbagai daerah. Dengan demikian implementasi KTSP di
setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna yang
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah
masing-masing. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan
karakteristik masing-masing sekolah, serta sesuai dengan kondisi
dan kemampuan peserta didik. Namun dalam kurikululum yang mberbeda
tersebut tetap berada digaris SNP yang telah ditentukan oleh
pemerintah pusat. ( Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.2008:2)B. Posisi SNP dalam KTSPDengan adanya standar
nasional pendidikan ini maka setiap guru tidak akan kebingungan
dalam menyusun kompetensi dasar kurikulum. Maka guru lebih tertuju
kepada hasil yang harus dicapai, juga dapat meningkatkan input dan
proses pembelajaran yang dilaksakan lebih efektif. Dengan kurikulum
ini diharapkan adanya perubahan dalam sistem dan layanan pendidikan
yang mengarah pada kondisi :1. Meningkatkan prestasi peserta didik
dengan menentukan secara jelas tentang apa yang harus diajarkan dan
jenis performasi apa yang diharapkan2. Menyamkan peluanh, baik
secara nasional, regional maupun lokal3. Menyediakan fungsi
koordinasi yang dapat diamati4. Menyediakan perlindungan pelanggan
dengan menyuplai informasi yang akurat untuk peserta didik dan
orang tua5. Memberikan peran penting untuk peserta didik, orang
tua, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. (Implementasi Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan.2008:19)Dalam peraturan pemerintah ini,
dikemukakan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan tujuannya untuk menjamin mutu pendidikan
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Implementasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.2008:21)C. Komponen Standar
Nasional Indonesia1.Standar IsiStandar isi adlah ruang lingkup
materidan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam
kriteria tentang kompetensi ketamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus.2.Standar ProsesStandar
proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan.standar proses yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran
dikembangkan oleh BSNP. 3.Standar Kompetensi LulusanDalam PP. No.
19 Tahun 2005, dijelaskan bahwa stadar kompetensi lulusan adalah
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan,
dan ketrampilan. Dan digunakan sebagai pedoan penentuan kelulusan
peserta didik dalam tiap tingkatan atau jenjangnya
sendiri-sendiri.4.Standar Pendidik dan Tenaga pendidikAdalah
kriteria seorang pendidik dan kelayakan fisik maupun mental serta
pendidik dalam jabatannya. Pendidik harus mempunyai kualifikasi dan
kompetensi agen pembelajaran, mempunyai kualifikasi akademika yaitu
jenjang pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh para
pendidik.5.Standar Sarana dan PrasaranaDalam hal ini berkaitan
dengan apa saja yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi. Disini sandar nasiona pendidikan yang berkaitan dengan
kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium,
tempat olahraga, tempat beribadah dll.6.Standar PengelolaanStandar
pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kota atau kabupaten, provinsi
maupun nasiona agar tercapai efesiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.7.Standar PembiayaanStandar pembiayaan
adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya
operasinsatuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya
operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan
yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah sesuai
dengan SNP secara teratur dan berkelanjutan.8.Standar Penilaian
PendidikanAdalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar pesera
didik. Bagi satuan pendidikan tujuan penilaian hasil belajar yaitu
untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua
mata pelajaran. Sedangkan bagi pemerintah tujuannya untuk menilai
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.