PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DI ACEH
40 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
Kinerja perbankan Aceh pada Desember 2011 masih baik. Trending indikator
pokok masih menunjukkan pertumbuhan positif kendati mengalami
perlambatan.
Kinerja perbankan syariah di Aceh menunjukkan pertumbuhan positif baik secara
tahunan (yoy) maupun triwulanan (qtq). Peningkatan aset semakin
mempertinggi potensi bank syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaan
terutama sebagai stimulasi perekonomian masyarakat Aceh.
Refinancing risk lebih terekspos pada perbankan syariah dibandingkan dengan
perbankan konvensional terutama terkait dengan spread yang terbentuk dari
penhimpunan DPK dan tingkat LDR.
Selama tahun 2011, sistem pembayaran non tunai di Aceh baik menggunakan
sistem BI-RTGS maupun kliring tercatat mengalami pertumbuhan negatif bila
dibandingkan dengan transaksi selama tahun 2010 lalu. Mencermati penurunan
tersebut cukup menguatkan hipotesis bahwa perekonomian Aceh sedikit
mengalami kelesuan di tahun 2011.
Triwulan IV-2011, aliran uang kartal masih menunjukkan net outflow seiring
dengan pola uptrend di penghujung tahun pada satu periode karena
meningkatnya kebutuhan kartal masyarakat.
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 41
BAB 3 Perbankan Aceh
PERBANKAN PROVINSI ACEH
3.1. BANK UMUM
3.1.1. Kondisi Umum
Menutup tahun 2011, secara umum, perbankan Aceh menunjukkan kinerja yang lebih baik, bila
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dibanding periode yang sama tahun 2010 lalu.
Pertumbuhan positif terjadi di seluruh indikator utama dengan tren yang meningkat kecuali penyaluran
kredit yang tumbuh melambat. Genjotan penghimpunan simpanan masyarakat yang berbarengan dengan
pengetatan penyaluran kredit dalam rangka kehati-hatian telah menurunkan rasio kredit terhadap simpanan
(Loan to Deposit Ratio-LDR1) yang dihimpun perbankan Aceh. Penurunan LDR tersebut sejalan dengan
turunnya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan-NPL2) yang membaik hingga kembali masuk dalam
rentang toleransi Bank Indonesia sebesar 5%.
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum di Provinsi Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, data diolah
3.1.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Kendati masih terus mengalami perlambatan secara triwulanan (qtq) sejak triwulan III-2011, perolehan DPK
bank masih menunjukkan pertumbuhan positif pasca Ramadhan dan lebaran Idul Fitri – masyarakat lebih
menyukai memegang dana dalam bentuk cash sebagai antisipasi keperluan sebelum dan sesudah lebaran.
Selama 2011, pertumbuhan DPK menunjukkan positive growth dengan pergeseran komposisi DPK yang
makin berat di tabungan. Tercatat bahwa komposisi tabungan, giro dan deposito = 50,18% : 32,93% :
16,89% di akhir Desember 2011. DPK pada Desember 2011 tumbuh 8,57% (yoy) atau 1,34% (qtq).
Pemberian reward seperti pemberian beasiswa dalam program TabunganKu yang diselenggarakan LPS
diharapkan mampu menjadi kontributor utama pendukung peningkatan kesadaran menabung masyarakat,
terutama penduduk yang berada jauh dari jangkauan perbankan.
Mirip dengan siklus tahunan yang biasa terjadi, dimana simpanan giro cenderung mengalami penurunan
di akhir tahun akibat penurunan giro milik pemerintah yang ditarik untuk pelaksanaan penyelesaian
pembayaran proyek-proyek pemerintah, maka pada Desember 2011, simpanan giro terkoreksi hingga
minus 14,05% (qtq) dibanding posisi September 2011. Pertumbuhan negative juga terjadi pada simpanan
deposito yang tumbuh minus 9,35% (qtq). Sementara tabungan tumbuh hingga 20,24% meningkat dari
posisi September 2011 yang tumbuh 5,3% (qtq). Penggalakan gerakan ayo menabung di sekolah-sekolah
1 LDR : rasio kredit terhadap simpanan 2 NPL : rasio kredit bermasalah (kategori kurang lancar, diragukan, macet)
9 12 3 6 9 12
Tota l Aset 30.818.780 30.844.487 29.016.934 32.305.411 33.045.075 33.877.396
yoy, % 11,81% 5,60% 5,90% 10,64% 7,22% 9,83%
qtq, % 5,55% 0,08% -5,93% 11,33% 2,29% 2,52%
DPK 18.769.579 18.726.358 17.921.291 19.294.953 20.062.497 20.330.898
yoy, % 0,90% -4,00% 6,21% 10,89% 6,89% 8,57%
qtq, % 7,87% -0,23% -4,30% 7,66% 3,98% 1,34%
Kredit 14.729.167 15.758.145 16.875.251 17.881.346 18.241.220 18.387.252
yoy, % 26,88% 25,06% 27,61% 25,01% 23,84% 16,68%
qtq, % 2,97% 6,99% 7,09% 5,96% 2,01% 0,80%
LDR (%) 78,47% 84,15% 94,16% 92,67% 90,92% 90,44%
NPL - gross (%) 4,44% 4,88% 5,61% 6,00% 6,28% 4,16%
2011Rp-Juta
2010
42 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
dirasa cukup berhasil menjadi salah satu strategi dalam mendongkrak pertumbuhan tabungan
masyarakat. Selain tentunya berbagai tawaran hadiah oleh perbankan. Keleluasaan nasabah dalam
mentransaksikan dananya setiap waktu tanpa adanya ketentuan penalti maupun jangka waktu
diperkirakan juga menjadi preferensi nasabah dalam menempatkan dananya di simpanan jenis tabungan.
Gambar 3.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh
Tabel 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Jenis Simpanan
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, data diolah
Gambar 3.2 Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Aceh (Rp-juta)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, data diolah
7,23%
9,39%
-2,61%
-5,17%
-6,88%-5,83%
0,90%
-4,00%
6,21%
10,89%
6,89%
8,57%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12
2009 2010 2011
Dana Pihak Ketiga Pertumbuhan tahunan (yoy)
9 12 3 6 9 12
Giro 6.086.154 4.368.784 5.560.366 6.742.877 7.788.654 6.694.259
yoy, % -11,53% -25,86% 22,17% 38,39% 27,97% 53,23%
qtq, % 24,91% -28,22% 27,27% 21,27% 15,51% -14,05%
Tabungan 7.218.619 8.707.850 8.018.956 8.057.538 8.484.515 10.201.740
yoy, % 6,78% 2,57% 10,65% 14,27% 17,54% 17,16%
qtq, % 2,37% 20,63% -7,91% 0,48% 5,30% 20,24%
Depos ito 5.464.806 5.649.724 4.341.969 4.494.538 3.789.328 3.434.899
yoy, % 10,11% 10,26% -14,45% -17,92% -30,66% -39,20%
qtq, % -0,20% 3,38% -23,15% 3,51% -15,69% -9,35%
2011Rp-Juta
2010
0 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
9
12
3
6
9
12
20
10
20
11
Giro Tabungan Deposito
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 43
BAB 3 Perbankan Aceh
Seperti telah disebutkan diatas, kebutuhan penyelesaian pembayaran proyek-proyek pemerintah disinyalir
menjadi penyebab turunnya simpanan pemerintah di perbankan. Bahkan porsi simpanan pemerintah di
perbankan Aceh posisi Desember 2011 hanya berkisar 11%, jauh menurun dibanding triwulan sebelumnya
yang sebesar 25,66%. Dana simpanan pemerintah diperkirakan akan meningkat kembali di triwulan II-2012
nanti seiring dengan masuknya transfer dana dari pemerintah pusat.
Gambar 3.3 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum Konvensional di Aceh (%)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh
Tabel 3.3 Perkembangan Porsi Dana Pihak Ketiga Milik Pemda di Bank Umum Provinsi Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
0
1
2
3
4
5
6
7
9 12 3 6 9 12
2010 2011
Giro
Tabungan
Deposito 1 bln
Deposito 12 bln
Deposito 3 bln
%
12 3 6 9 12 Sep-11 Des-11 Sep-11 Des-11
Total DPK mi l ik Pemda 2.980.149 2.525.422 4.463.497 5.147.821 2.425.886 -7,9% -18,6% 15,3% -52,9%
Giro mi l ik Pemda 843.604 2.007.233 3.896.975 4.751.971 2.192.879 44,9% 159,9% 21,9% -53,9%
Tabungan Mi l ik Pemda 3.174 2.185 2.176 2.605 3.947 -23,3% 24,4% 19,7% 51,5%
Depos ito mi l ik Pemda 2.133.371 516.004 564.346 393.245 229.060 -83,0% -89,3% -30,3% -41,8%
%DPK Pemda thd tota l DPK 15,91% 14,09% 23,13% 25,66% 11,93%
2011 yoy qtqRp-juta
2010
44 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
3.1.3. Penyaluran Kredit
Penyaluran kredit perbankan menunjukkan arah linier yang positif kendati terdapat pergerakan yang beragam
pada masing-masing jenis penyalurannya sejak 2010 sampai dengan Desember 2011. Rata-rata penyaluran
kredit perbankan Aceh masih diatas 20% per tahun. Penyaluran kredit per Desember 2011 menurut sektor
ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi. Yang menggembirakan adalah terus tumbuh positifnya
penyaluran kredit ke sektor pertanian. Sementara pertumbuhan penyaluran kredit menurut penggunaan
tercatat bahwa ke-3 jenis pembiayaan yang terbagi atas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit
konsumsi menunjukkan pertumbuhan yang searah secara tahunan (yoy), namun tumbuh negatif secara
triwulanan (qtq) untuk kredit investasi dan kredit modal kerja.
3.1.3.1. Penyaluran Kredit Secara Sektoral
Tabel 3.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh
Menurut Sektor Ekonomi (Rp-juta)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
Sektor perdagangan yang memegang porsi dominan dalam penyaluran kredit (54,84%) tumbuh melambat
baik secara tahunan (0,6%) maupun secara triwulanan (0,48%). Hal yang sama juga terjadi pada sektor
industry pengolahan (-17,75%,yoy dan 0,3%,qtq). Kedua hal tersebut cukup tampak dengan terkoreksinya
pertumbuhan industri mikro dan kecil yang dirilis BPS Aceh3.
Gambar 3.4 Pangsa Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh
Menurut Sektor Ekonomi (%) per Desember 2011
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
3 Survei Industri triwulan IV-2011 oleh BPS Provinsi Aceh
12 3 6 9 12 Sep-11 Des-11 Sep-11 Des-11
Tota l Kredi t 15.758.145 16.900.656 17.881.346 18.235.793 18.387.252 23,81% 16,68% 1,98% 0,83%
Pertanian 145.163 137.189 136.913 150.363 151.548 2,43% 4,40% 9,82% 0,79%
Pertambangan 64.520 86.862 92.812 92.252 81.087 81,88% 25,68% -0,60% -12,10%
Industri Pengolahan 1.271.817 1.091.337 1.102.160 1.043.007 1.046.094 -18,66% -17,75% -5,37% 0,30%
Lis trik Gas dan Air 12.004 10.710 12.341 6.843 3.547 -36,99% -70,45% -44,55% -48,17%
Konstruks i 785.650 835.868 858.731 785.734 800.947 23,89% 1,95% -8,50% 1,94%
Perdagangan 3.442.707 3.317.804 3.404.637 3.446.901 3.463.473 1,01% 0,60% 1,24% 0,48%
Pengangkutan 35.317 34.154 32.543 170.941 26.853 353,93% -23,97% 425,28% -84,29%
Jasa Dunia Usaha 362.909 379.684 395.845 202.165 408.850 -30,57% 12,66% -48,93% 102,24%
Jasa Sos ia l Masy. 238.756 284.490 315.601 544.768 333.476 180,18% 39,67% 72,61% -38,79%
Lainnya 9.399.302 10.722.558 11.529.763 11.792.819 12.071.377 36,04% 28,43% 2,28% 2,36%
yoy2011 qtqRp-Juta
2010
Pertanian2,40%
Pertambangan
1,28%
Industri Pengolahan
16,56%
Listrik Gas
dan Air0,06%
Konstruksi
12,68%
Perdagangan
54,84%
Pengangkutan0,43%
Jasa Dunia Usaha6,47%
Jasa Sosial Masy.
5,28%
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 45
BAB 3 Perbankan Aceh
Tabel 3.5 NPL4 Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Sektor Ekonomi (%)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
BOX 15
POTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN
Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan
pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil
pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih
dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam
mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat
membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan.
Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada
masyarakat petani/pedesaan yang sulit putus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi
oleh aspek spatial dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di
daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada
tahun 2011 mencapai 31,1 juta orang, dan sebanyak 19,9 juta (64,23%) diantaranya berada di pedesaan6.
Lemahnya permodalan pelaku ekonomi di pedesaan mendorong pemerintah untuk meluncurkan beberapa
skim kredit program seperti Kredit Investasi Kecil (KIK). Kredit Usaha Tani (KUT) dan yang saat ini masih
berlangsung seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembibitan Sapi (KUPS), serta Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKPE). Beberapa program telah mencapai tujuannya, akan tetapi adanya indikasi bahwa
kinerjanya tidak memuaskan yang tercermin dari (1)rendahnya tingkat pelunasan kredit, dan (2) rendahnya
4 Non Performing Loan (NPL) adalah rasio kredit yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan
dan Macet.
5 Citra Agustina, Analis Muda, Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM, BI Banda Aceh 6 www.bps.go.id
9 12 3 6 9 12
Total 4,44% 4,88% 5,60% 6,00% 6,28% 4,16%
Pertanian 21,10% 19,34% 23,29% 26,84% 23,98% 12,24%
Pertambangan 5,11% 3,96% 5,37% 5,94% 7,98% 3,94%
Industri Pengolahan 8,50% 13,03% 16,54% 16,39% 17,13% 5,54%
Lis trik Gas dan Air 6,37% 33,89% 4,95% 0,37% 0,29% 0,00%
Konstruks i 10,39% 11,59% 11,64% 11,34% 14,39% 8,38%
Perdagangan 7,40% 8,37% 11,15% 12,75% 13,62% 9,65%
Pengangkutan 19,00% 22,23% 24,64% 27,68% 7,40% 24,72%
Jasa Dunia Usaha 5,98% 4,39% 4,38% 4,84% 14,26% 5,96%
Jasa Sos ia l Masy. 10,12% 11,78% 12,43% 10,81% 5,62% 4,91%
Lainnya 1,72% 1,46% 1,87% 2,22% 2,28% 1,96%
2011NPL (%)
2010
46 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
tingkat penyerapan kredit. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya
(unsustainable) program tersebut. Akibatnya porsi pembiayaan terhadap sektor strategis tetap jalan di
tempat. Jika ditilik kembali, lembaga perbankan sebenarnya memiliki potensi sebagai penyalur kredit mikro,
akan tetapi masih banyak yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit mikro, begitupula dengan
persepsi debitur mikro yang sebagian besar masih enggan untuk berhubungan dengan perbankan,
alasannya selain rumitnya prosedur dalam mengakses kredit juga kendala agunan yang masih mencuat.
Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kiranya peran lembaga keuangan mikro lebih
dioptimalkan kembali terutama untuk menjadi alternatif sumberdana bagi petani dan masyarakat pedesaan.
Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai perekonomian
di pedesaan adalah Lembaga Keuangan Mikro.
I. Lembaga Keuangan Mikro
Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian
kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar
menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya,
“programmes extebd small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing
them to care for themselves and thei families”7
II. Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dengan Kemiskinan
Lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan
dengan baik, maka aktivitas tersebut akan menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak
membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya
besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Berarti, usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga
keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan
masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa
intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.
Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat
langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari pemerintah, mislanya
program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat
produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.
Gambar 1. Financial Services in the Poverty Alleviation Tool Box
7Wijono, Wiloejo Wirjo, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional:Upaya
Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 47
BAB 3 Perbankan Aceh
Menurut marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya
yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin
sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang
sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan
produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economicaly
active working poor), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka
yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kategori ini dapat dilihat pada gambar 1.8
Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok
masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih
tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan
pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak
langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan jenis pinjaman
mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun besar sebagai akses
pasarnya.
III. Potensi LKM Dalam Pembangunan Perekonomian Pedesaan
Bahasan tentang perekonomian pedesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat pedesaan
yang umumnya berskala mikro dan kecil. Pemberdayaan usaha kecil dipandang akan mampu menggerakkan
perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional.
Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, usaha mikro dan kecil sebenarnya tidak memerlukan modal
yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil-kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar ini
menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan untuk mendanai usaha mikro/kecl karena transaction
cost-nya sangat tinggi. Selain itu, pada lembaga keuangan formal pada umumnya, perlakuan terhadap
usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya kecukupan
jaminan, modal, maupun kelayakan usaha. Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku
usaha mikro/kecil dalam mengakses lembaga perbankan formal. Keterbatasan usaha kecil dan mikro dalam
mengakses lembaga formal seharusnya dipandang sebagai sebuah potensi yang besar bagi lahir dan
berkelanjutannya Lembaga Keuangan Mikro.
Agar prospek LKM berkelanjutan, maka sebaiknya praktek bisnis LKM menyerupai praktek lembaga
keuangan formal. Seperti halnya dalam penetapan suku bunga kredit, mengingat tingginya transaction cost
maka sudah sewajarnya jika LKM menetapkan suku bunga pinjaman yang sedikit lebih tinggi dari pada
tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman dari LKM bersifat lebih
mudah. Bahkan, LKM juga akan menjadi lebih unggul jika tidak mensyaratkan agunan/jaminan. Sebagian
LKM telah menjalani praktek ini, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam
sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat
fleksibel dan dapat disesuaikan dengan cash flow peminjam.
Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor
pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar.
Setidaknya ada lima alasan yang mendukung argumen tersebut. Pertama, LKM umumnya berada atau
minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku
ekonomi di desa. Kedua, Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak
8 idem
48 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
prosedur. Ketiga, Karakteristik usaha tani umumnya membutuhkan plafon kredit yang tidak terlalu besar
sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. Keempat, dekatnya lokasi LKM dan petani
memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usaha tani sehingga dapat mengucurkan kredit
secara tepat waktu dan jumlah; dan kelima, Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat
personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazarddalam pengembalian kredit.
2.1.3. Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan
Tabel 3.6 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh
Menurut Penggunaan (Rp-juta)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
Sebesar 59,72% porsi penyaluran kredit didominasi oleh kredit Konsumsi, diikuti oleh kredit Modal Kerja dan
kredit Investasi, masing-masing sebesar 34,46% dan 5,82%. Rendahnya porsi penyaluran kredit Investasi
ditengarai oleh meningkatnya tingkat risiko kredit bermasalah (NPL) pada kredit ini yang mencapai 9,27%
pada akhir Desember 2011. Sikap wait and see para investor atas kepastian situasi politik dan keamanan
terkait dengan Pilkada Aceh menjadikan iklim investasi Aceh saat ini masih „berawan‟.
Tabel 3.7 NPL Bank Umum di Provinsi Aceh Menurut Penggunaan (%)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
3.1.4. Penyaluran Kredit UMKM
Sebagaimana posisi September 2011, penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
pada Desember 2011 masih mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 17,44% (yoy)
dibandingkan dengan posisi September 2011 yang sebesar 27,41% (yoy). Di akhir tahun 2011, porsi
penyaluran kredit UMKM tercatat mencapai 68,1% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank umum di
Aceh. Kredit kecil atau kredit dengan plafon maksimal Rp500 juta masih mendominasi dengan persentase
sebesar 61,08% dari outstanding kredit UMKM, diikuti oleh kredit Menengah dan kredit Mikro, masing-
masing sebesar 27,26% dan 11,65%.
12 3 6 9 12 Sep-11 Des-11 Sep-11 Des-11
Total Kredit 15.758.145 16.900.656 17.881.346 18.235.793 18.387.252 23,81% 16,68% 1,98% 0,83%
Modal Kerja 6.091.199 6.021.874 6.350.576 6.428.709 6.336.779 12,82% 4,03% 1,23% -1,43%
Investas i 998.142 1.012.834 1.059.680 1.111.561 1.069.609 13,13% 7,16% 4,90% -3,77%
Konsumsi 8.668.804 9.865.948 10.471.090 10.695.523 10.980.864 32,89% 26,67% 2,14% 2,67%
2011 yoy qtqRp-Juta
2010
9 12 3 6 9 12
Tota l 4,44% 4,88% 5,60% 6,00% 6,28% 4,16%
Modal Kerja 7,89% 8,34% 10,26% 10,91% 11,66% 7,28%
Investas i 10,61% 13,77% 17,80% 20,19% 14,95% 9,27%
Konsumsi 1,26% 1,42% 1,50% 1,58% 2,15% 1,86%
2011NPL (%)
2010
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 49
BAB 3 Perbankan Aceh
Tabel 3.8 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum di Provinsi Aceh (Rp-juta)
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
Pertumbuhan tahunan tertinggi pada
penyaluran kredit UMKM terjadi pada kredit
Kecil sebesar 25,92% diikuti oleh kredit Mikro
dan kredit Menengah berturut-turut sebesar
22,54% dan 0,49% (yoy). Penyaluran kredit
UMKM juga didominasi oleh sektor
perdagangan dengan porsi 65,36% (yoy),
tanpa menghitung kredit lain-lain.
Gambar 3.5 Porsi Penyaluran Kredit UMKM Menurut Penggunaan (%) per Desember 2011
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
12 3 6 9 12 Sep-11 Des-11 Sep-11 Des-11
Penyaluran Kr. UMKM 10.662.102 11.927.775 11.818.712 12.614.534 12.521.587 27,41% 17,44% 6,73% -0,74%
Kredit Mikro 1.190.959 1.374.667 1.315.023 1.431.013 1.459.378 27,81% 22,54% 8,82% 1,98%
Kredit Keci l 6.074.253 7.015.856 7.154.414 7.611.962 7.648.618 36,90% 25,92% 6,40% 0,48%
Kredit Menengah 3.396.890 3.537.252 3.349.275 3.571.559 3.413.591 10,88% 0,49% 6,64% -4,42%
% Kr.UMKM thd Total Kr. 67,66% 70,58% 66,10% 69,17% 68,10%
yoy qtq2011Rp-Juta
2010
Kredit Mikro12%
Kredit Kecil61%
Kredit Menengah
27%
50 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
3.2. BANK UMUM SYARIAH (BUS)9
3.2.1. Kondisi Umum
Gambar 3.7 Perkembangan Porsi Aset Bank Umum Syariah
Terhadap Total Aset Bank Umum di Provinsi Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, diolah
Sebagaimana perbankan Aceh secara umum yang mengalami uptrend, perbankan syariah di Aceh juga
mengalami trending serupa dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Bahkan pertumbuhan penghimpunan
simpanan (DPK) masyarakat tumbuh sangat tinggi per Desember 2011. Sementara perkembangan
pembiayaan menampakkan perlambatan pertumbuhan kendati masih berada dalam zona positif.
Tabel 3.9. Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum Syariah Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, data diolah
Total aset perbankan syariah di Aceh pada posisi Desember 2011 adalah sebesar Rp3,57 triliun. Peningkatan
asset semakin mempertinggi potensi bank syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaan terutama sebagai
stimulant terhadap perekonomian masyarakat Aceh. Menurunnya tingkat pembiayaan yang ditunjukkan oleh
6,21%6,45%
6,24%
6,99%
7,57%7,73% 7,71%
9,03%
9,62%
8,86% 9,00%
10,55%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12
2009 2010 2011
Total Aset Aset BUS % Aset BUS (ka)Rp, juta
9 12 3 6 9 12
Tota l Aset 2.377.230 2.784.183 2.791.473 2.861.103 2.973.833 3.573.255
Pertumbuhan (yoy) 38,20% 36,41% 34,61% 26,71% 25,10% 28,34%
Pertumbuhan (qtq) 5,28% 17,12% 0,26% 2,49% 3,94% 20,16%
DPK 1.105.089 1.381.511 1.312.235 1.353.381 1.450.370 2.015.504
Pertumbuhan (yoy) 22,64% 12,80% 18,71% 19,76% 31,24% 45,89%
Pertumbuhan (qtq) -2,21% 25,01% -5,01% 3,14% 7,17% 38,96%
Pembiayaan 1.367.267 1.616.405 1.936.461 2.099.648 2.270.980 2.336.383
Pertumbuhan (yoy) 80,95% 90,73% 91,79% 74,86% 66,10% 44,54%
Pertumbuhan (qtq) 13,87% 18,22% 19,80% 8,43% 8,16% 2,88%
FDR 123,72% 117,00% 147,57% 155,14% 156,58% 115,92%
NPF-gross 3,25% 1,95% 1,81% 3,08% 3,81% 3,66%
Indikator Perbankan
Syariah
20112010
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 51
BAB 3 Perbankan Aceh
nilai Financing to Deposit Ratio (FDR)10 perbankan syariah di Aceh yang menjadi 115% searah dengan
penurunan pada tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi 3,66% pada Desember 2011.
Tingkat FDR diharapkan menjadi maksimal 100% untuk menghindari adanya penggerusan modal
perbankan, memotivasi bank untuk meningkatkan aset dan memberikan kepastian buffer terkait risiko yang
dapat timbul akibat adanya shortage maupun default pengelolaan kekayaan bank. Kendati rasio NPF
perbankan syariah masih berada di bawah ceiling rate yang ditetapkan Bank Indonesia, bank tetap harus
memperhatikan tingkat risiko terutama strategi likuiditas dalam menghindari refinancing risk.
3.2.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Gambar 3.8. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah
Pertumbuhan DPK perbankan syariah di Aceh per Desember 2011 ini tumbuh signifikan sebesar 45,89%
(yoy). Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komposisi DPK dengan pertumbuhan tertinggi pada simpanan
Deposito sebesar 83,5% (yoy) diikuti oleh pertumbuhan pada Giro dan Tabungan, masing-masing sebesar
46,51% (yoy) dan 29,42% (yoy).
Tabel 3.10. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Aceh Menurut Jenis Simpanan
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, data diolah
10 Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan bank syariah dibandingkan dengan dana
yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
28,89% 27,97%
22,64%
12,80%
18,71%19,76%
31,24%
45,89%
10%
20%
30%
40%
50%
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
2.100.000
3 6 9 12 3 6 9 12
2010 2011
DPK
Pertumbuhan_yoy
Rp, juta
9 12 3 6 9 12
Giro 184.493 310.955 207.366 227.753 256.105 455576
Pertumbuhan (yoy) 6,08% -4,82% 22,90% 19,19% 38,82% 46,51%
Pertumbuhan (qtq) -3,45% 68,55% -33,31% 9,83% 12,45% 77,89%
Tabungan 612.493 748.025 722.924 723.178 763.232 968082
Pertumbuhan (yoy) 31,72% 29,73% 23,89% 28,11% 24,61% 29,42%
Pertumbuhan (qtq) 8,50% 22,13% -3,36% 0,04% 5,54% 26,84%
Depos i to 308.103 322.531 381.945 402.450 431.033 591846
Pertumbuhan (yoy) 17,53% 0,34% 8,14% 7,48% 39,90% 83,50%
Pertumbuhan (qtq) -17,72% 4,68% 18,42% 5,37% 7,10% 37,31%
20112010Rp-Juta
52 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
Deposito merupakan salah satu komponen DPK yang mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhannya
melampaui kedua komponen lainnya. Preferensi masyarakat dalam menempatkan kelebihan dananya di
bank dalam periode tertentu dengan imbal hasil diatas suku bunga Tabungan dan Giro merupakan katalis
penting pemicu pertumbuhan disamping minimnya kebutuhan masyarakat terhadap dana segar. Di sisi lain,
meningkatnya porsi Deposito mencerminkan peningkatan biaya operasional bank yang tercermin dari
peningkatan kewajiban yang harus dibayar dalam tenor yang lebih pendek dari pembiayaan.
Gambar 3.9 Perkembangan Struktur Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Aceh (Rp-juta)
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, data diolah
Dari sisi kepemilikan, total DPK milik Pemerintah Daerah yang disimpan di bank umum syariah sangat
rendah yaitu hanya sebesar 4,51% per Desember 2011, turun dari 6,29% pada September 2011. Porsi
terbesar ditempatkan pada simpanan jenis deposito diikuti jenis giro.
Tabel 3.11 Perkembangan Porsi Dana Pihak Ketiga Milik Pemda di Bank Umum Syariah Aceh
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh
184.493
310.955
207.366
227.753
256.105
455.576
612.493
748.025
722.924
723.178
763.232
968.082
308.103
322.531
381.945
402.450
431.033
591.846
0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000
9
12
3
6
9
12
20
10
2011
Giro Tabungan Deposito
9 12 3 6 9 12
98.559 92.247 105.614 82.399 91.226 90.802
34.394 37.087 32.545 27.239 36.066 35.615
5 - - - - 27
64.160 55.160 73.069 55.160 55.160 55.160
8,92% 6,68% 8,05% 6,09% 6,29% 4,51%
2010 2011
- Deposito
%DPK Pemda thd Total DPK
Rp-Juta
Total DPK Pemda
- Giro
- Tabungan
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 53
BAB 3 Perbankan Aceh
3.2.3. Penyaluran Pembiayaan Secara Sektoral
Tabel 3.12 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah
Menurut Sektor Ekonomi (Rp-Juta)
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah
Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah di Aceh memiliki preferensi berbeda dalam
penyaluran pembiayaannya dengan mengenyampingkan segmentasi pasar yang berlaku pada kedua jenis
usaha perbankan ini. Apabila penyaluran kredit bank umum lebih didominasi kepada sektor perdagangan,
pada bank syariah penyaluran pembiayaannya lebih banyak disalurkan kepada sektor jasa dunia usaha.
Adapun pertumbuhan tertinggi pada Desember 2011 secara tahunan pada sektor industry pengolahan dengan
catatan pertumbuhan hingga 306% (yoy), sedangkan penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor
konstruksi sebesar -41% (yoy).
Gambar 3.10 Porsi Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah
Menurut Sektor Ekonomi per Desember 2011
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah
Angka kredit bermasalah pada perbankan syariah pada akhir Desember 2011 tercatat mengalami penurunan
menjadi 3,66%. Penyumbang rasio NPF terbesar adalah dari sektor konstruksi dengan tingkat rasio NPF
mencapai 34,49% diikuti oleh industri pengolahan dengan persentase sebesar 9,95%.
9 12 3 6 9 12 Sep-11 Des-11 Sep-11 Des-11
Total Pembiayaan 1.367.267 1.616.405 1.936.461 2.099.648 2.265.553 2.336.383 65,7% 44,5% 7,9% 3,1%
Pertanian 8.122 7.465 9.145 10.817 12.836 13.757 58,0% 84,3% 18,7% 7,2%
Pertambangan 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a
Industri Pengolahan 7.969 6.656 7.235 6.906 6.961 27.024 -12,6% 306,0% 0,8% 288,2%
Listrik Gas dan Air 0 1.400 0 0 900 0 n/a -100,0% n/a n/a
Konstruksi 87.354 85.675 86.577 88.983 91.417 50.238 4,7% -41,4% 2,7% -45,0%
Perdagangan 194.760 213.021 234.534 252.214 263.007 276.792 35,0% 29,9% 4,3% 5,2%
Pengangkutan 6.395 6.217 6.148 5.422 4.263 5.220 -33,3% -16,0% -21,4% 22,4%
Jasa Dunia Usaha 256.412 323.352 340.576 349.730 364.595 361.355 42,2% 11,8% 4,3% -0,9%
Jasa Sosial Masy. 38.581 36.947 36.531 37.734 48.788 53.557 26,5% 45,0% 29,3% 9,8%
Lainnya 767.674 935.672 1.215.715 1.347.842 1.472.786 1.548.440 91,9% 65,5% 9,3% 5,1%
Rp-Juta2010 yoy qtq2011
Pertanian1,75%
Pertambangan
0,00%Industri Pengolahan
3,43%
Listrik Gas dan Air0,00%
Konstruksi6,38%
Perdagangan35,13%
Pengangkutan
0,66%
Jasa Dunia Usaha
45,86%
Jasa Sosial Masy.6,80%
54 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
Tabel 3.13 Non Performing Financing (NPF)11 Bank Umum Syariah Menurut Sektor Ekonomi (%)
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah
3.2.4. Penyaluran Pembiayaan Menurut Penggunaan
Tabel 3.14 Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah
Menurut Penggunaan (Rp-Juta)
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah
Meningkatnya permintaan kendaraan bermotor dan kepemilikan rumah oleh masyarakat mendorong
peningkatan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pertumbuhan pada pembiayaan konsumtif pada
Desember 2011 ini mencapai 65,49% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar
91,85% (yoy). Penyaluran kredit konsumsi diperkirakan masih akan menjadi primadona mengingat demand
dan rasio NPF yang dihasilkan adalah yang terendah, yakni sebesar 1,33%.
Gambar 3.15 NPF Bank Umum Syariah Menurut Penggunaan (%)
Sumber: Laporan Bank Umum Syariah BI Banda Aceh, diolah
11 Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Konsep ini sama dengan konsep NPL pada bank konvensional.
9 12 3 6 9 12
Total Pembiayaan 3,25% 1,95% 1,81% 3,08% 3,82% 3,66%
Pertanian 22,46% 13,60% 10,09% 8,23% 6,44% 7,89%
Pertambangan
Industri Pengolahan 9,99% 2,84% 7,48% 7,70% 10,63% 9,95%
Lis trik Gas dan Air
Konstruks i 8,80% 4,12% 3,56% 4,72% 21,08% 34,49%
Perdagangan 4,92% 3,28% 4,19% 9,50% 9,15% 8,17%
Pengangkutan 0,03% 1,72% 1,98% 2,21% 0,73% 7,70%
Jasa Dunia Usaha 6,19% 4,26% 3,92% 4,26% 6,26% 5,28%
Jasa Sos ia l Masyarakat 7,94% 1,98% 3,15% 4,40% 3,79% 3,25%
La innya 0,73% 0,55% 0,51% 1,36% 1,15% 1,33%
n/a
n/a
20112010Non Performing Financing
(NPF)
12 3 6 9 12 Sep-11 Des-11 Sep-11 Des-11
Total Pembiayaan 1.616.405 1.936.461 2.099.648 2.265.553 2.336.383 65,70% 44,54% 7,90% 3,13%
Modal Kerja 576.033 613.527 651.141 649.634 635.623 28,59% 10,34% -0,23% -2,16%
Investas i 104.700 107.219 100.665 143.133 152.320 51,64% 45,48% 42,19% 6,42%
Konsumsi 935.672 1.215.715 1.347.842 1.472.786 1.548.440 91,85% 65,49% 9,27% 5,14%
qtq20112010 yoyRp-Juta
9 12 3 6 9 12
Total Pembiayaan 3,25% 1,95% 1,81% 3,08% 3,82% 3,66%
Modal Kerja 6,88% 3,74% 3,94% 6,17% 8,58% 8,26%
Investas i 4,33% 4,58% 4,50% 6,06% 9,70% 8,14%
Konsumsi 0,73% 0,55% 0,51% 1,36% 1,15% 1,33%
20112010Non Performing
Financing (NPF)
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 55
BAB 3 Perbankan Aceh
SISTEM PEMBAYARAN
3.3. TRANSAKSI NON TUNAI
Selama tahun 2011, sistem pembayaran non tunai di Aceh baik menggunakan sistem BI-RTGS12 maupun
kliring13 tercatat mengalami pertumbuhan negatif bila dibandingkan dengan transaksi selama tahun 2010
lalu. Mencermati penurunan tersebut cukup menguatkan hipotesis bahwa perekonomian Aceh sedikit
mengalami kelesuan di tahun 2011.
Sistem layanan BI-RTGS yang menyediakan layanan pemindahan dana secara cepat dan minim risiko
menjadikan transaksi ini sebagai primadona dalam sistem pembayaran non tunai di hampir seluruh wilayah
Indonesia. Seperti terlihat pada komposisi layanan sistem pembayaran non-tunai di Aceh periode triwulan
IV-2011 yang sebesar 98,18% untuk transaksi RTGS dan 0,82% untuk transaksi kliring.
Gambar 3.11 Porsi Transaksi Non Tunai Provinsi Aceh (%)
Triwulan III-2011
Triwulan IV-2011
Sumber : www.bi.go.id, diolah
3.3.1. BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement)
Pertumbuhan tahunan (yoy) sistem pembayaran non tunai melalui BI-RTGS periode triwulan IV-2011
tercatat masih terkontraksi meski tidak sedalam pertumbuhan triwulan III-2011. Kontraksi juga terjadi
pada keseluruhan transaksi BI-RTGS di tahun 2011 dibanding tahun sebelumnya. Koreksi tersebut terjadi di
seluruh jenis transaksi yaitu pemindahan dana ke luar Aceh, dana yang masuk ke Aceh maupun dana yang
berputar di Aceh.
Tabel 3.16 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Aceh
Sumber : www.bi.go.id, diolah
12 BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-
RTGS memiliki peranan dalam memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau transaksi
bernilai besar (Rp100 juta ke atas dan bersifat urgent). Metode penyelesaian secara gross to gross settlement, final, real
time dan irrevocable.
13 Sistem tranfer dana dengan pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data
keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang
perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
98,41%
1,59%RTGS Kliring
99,18%
0,82%RTGS Kliring
I II III IV III-11 IV-11 2010 2011 III-11 IV-11
381,97 67,77 63,85 62,40 88,43 282,46 -35,8% -29,5% 49,5% -26,1% -2,3% 41,7%
Dari Aceh 91,22 21,17 17,67 18,30 26,91 84,06 -24,0% -26,1% 55,4% -7,9% 3,5% 47,1%
Ke Aceh 245,71 35,99 36,08 35,25 48,80 156,12 -41,2% -24,4% 35,3% -36,5% -2,3% 38,4%
Dari -Ke Aceh 45,04 10,61 10,10 8,85 12,72 42,28 -33,1% -48,2% 196,2% -6,1% -12,4% 43,7%
236,88 50,83 45,66 51,33 59,65 207,48 -14,8% -17,6% 13,3% -12,4% 12,4% 16,2%
Dari Aceh 111,08 28,87 25,14 28,60 32,75 115,35 -1,2% -3,9% 5,0% 3,8% 13,8% 14,5%
Ke Aceh 104,79 16,99 16,18 17,69 20,81 71,68 -31,9% -34,5% 21,9% -31,6% 9,4% 17,6%
Dari -Ke Aceh 21,01 4,98 4,34 5,05 6,09 20,46 -4,8% -6,3% 20,7% -2,6% 16,2% 20,7%
Growth (qtq)2010 2011
Growth (yoy)2011
Total Nominal
Nominal
(Rp-tri l iun)
Total Volume
Volume
(Transaks i -
ribu)
56 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
Meski demikian, bila dilihat secara triwulanan, traksaksi melalui BI-RTGS justru mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan sebesar 41,7% dibanding triwulan lalu (qtq) atau naik menjadi Rp. 88,43 triliun.
Peningkatan di triwulan IV ini sesuai dengan kebiasaan siklus tahunan dimana geliat ekonomi banyak
“tergenjot” di triwulan menjelang akhir tahun.
3.3.2. KLIRING
Mirip dengan yang terjadi pada transaksi melalui BI-RTGS, perputaran kliring baik selama triwulan IV-2011
maupun keseluruhan tahun 2011 juga mengalami penurunan pertumbuhan tahunan (yoy) yang cukup
signifikan. Bahkan secara triwulanan, transaksi kliring turut tumbuh negatif dibanding triwulan sebelumnya.
Tabel 3.17 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Aceh
Sumber : www.bi.go.id, diolah
Meski terjadi penurunan transaksi transfer dengan menggunakan sistem kliring, penarikan cek/BG kosong
tetap mengalami kenaikan atau hanya turun tipis untuk keseluruhan transaksi tahun 2011. Tercatat selama
tahun 2011, terjadi penarikan cek/BG kosong sebesar Rp77,01 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 3.579
lembar.
3.4. TRANSAKSI TUNAI
Tabel 3.18 Perkembangan Aliran Uang Kartal di KBI Banda Aceh
Sumber : BI Banda Aceh, diolah
Aliran uang kartal14 di KBI Banda Aceh selama tahun 2011 dan periode triwulan IV-2011 pada khususnya
tercatat net-outflow15. Net-outflow selama tahun 2011 adalah Rp2.152,2 miliar atau mengalami
pertumbuhan tahunan sebesar 39,5% (yoy) sementara net-outflow per triwulan IV-2011 adalah sebesar
Rp781,1 miliar, meningkat 77,4% (yoy). Pertumbuhan secara triwulanan juga tercatat mencapai 19,1%
14Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh
masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.
15Net Outflow adalah kondisi dimana aliran uang masuk (inflow) lebih sedikit dibandingkan aliran uang keluar (ouflow) pada
periode yang sama.
I II III IV III-11 IV-11 2010 2011 III-11 IV-11
Nominal (Rp-miliar) 3.512 756,1 712,6 1.011,12 731,77 3.212 10,7% -40,6% 7,5% -8,5% 41,9% -27,6%
Volume (warkat) 125.465 27.719 27.277 37.579 30.237 122.812 14,6% -34,8% 24,8% -2,1% 37,8% -19,5%
- Nominal (Rp-miliar) 77,20 13,3 20,3 20,6 22,85 77,01 20,4% 31,4% -16,9% -0,2% 1,6% 11,0%
- Volume (warkat) 3.256 833 1.057 798,0 891 3.579 -9,9% 34,8% 10,6% 9,9% -24,5% 11,7%
- % Nominal 1,76% 2,84% 2,04% 3,12%
- % Volume 3,01% 3,88% 2,12% 2,95%
Penarikan cek/BG kosong
2011 Growth (qtq)2010 2011
Growth (yoy)
I II III IV III-11 IV-11 2010 2011 III-11 IV-11
Inflow (Rp-mi l iar) 737,6 280,4 278,74 497,6 405,4 1.462,0 97,2% 182,7% 85,0% 98,2% 78,5% -18,5%
Outflow (Rp-mi l iar) 2.280,8 455,7 818,88 1.153,2 1.186,5 3.614,3 38,9% 103,3% 13,5% 58,5% 40,8% 2,9%
Net-Outflow (Rp-mi l iar) 1.543,2 175,4 540,13 655,6 781,1 2.152,2 13,5% 77,4% -4,2% 39,5% 21,4% 19,1%
Growth (qtq)2010 2011
Growth (yoy)Aliran Uang Kartal
di KBI Banda Aceh
2011
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011 57
BAB 3 Perbankan Aceh
(qtq). Peningkatan net-outflow ini diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat dan
pelaku dunia usaha terkait penyelesaian transaksi keuangan menjelang akhir tahun.
3.5. PEREDARAN UANG PALSU
Peredaran uang palsu di wilayah kerja BI Banda Aceh selama tahun 2011 tercatat mengalami peningkatan
signifikan. Selama tahun 2011 ditemukan uang palsu sebanyak Rp25.080.000 dalam berbagai pecahan
nominal. Dalam menghindari merebaknya uang palsu di kalangan masyarakat, BI Banda Aceh terus
mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai ciri-ciri
keaslian uang Rupiah dan bekerja sama dengan instansi yang berwenang dalam menindak para pelaku
pembuat uang palsu.
Tabel 3.19 Perkembangan Temuan Uang Palsu di KBI Banda Aceh
Sumber : BI Banda Aceh
BOX 216
ADA KLIRING DI MEULABOH?
Ada kejadian istimewa pada Hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 di Kantor Cabang BNI Meulaboh karena
seluruh perbankan di Meulaboh berkumpul untuk memasuki era baru dalam bertransaksi. Pada hari itu
perbankan Meulaboh telah dapat melakukan kliring (pertukaran) warkat Cek dan Giro. Sistem kliring yang
mereka miliki terhubung terhubung dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Artinya
pengusaha Meulaboh dan mitra bisnisnya dapat menggunakan uang Giral (Cek atau Bylet Giro-BG) tidak
terbatas untuk menyelesaikan transaksinya di wilayah kliring Meulaboh, tetapi juga di luar Meulaboh seperti
Medan. Karena SKNBI menjadi (1) sarana proses penyelesaian cek/BG antar bank dan juga (2) sarana
transfer kredit antar bank dengan jangkauan ke seluruh kantor cabang bank di Indonesia dengan nominal
sampai dengan Rp.100 juta.
Dengan dipandu oleh pegawai BI yang khusus didatangkan dari Kantor Pusat, para “Kliring Man” dari
perbankan peserta kliring dengan antusias dan tertib mengikuti acara kliring Perdana. Bank yang turut
dalam kliring adalah Kantor Cabang dari BNI, Bank Aceh, Bank Aceh Syariah, BRI, Bank Mandiri, dan Bank
Syariah Mandiri.
16 Joni Marsius, Deputi Pemimpin, BI Banda Aceh
I II III IV I II III IV
Nominal 29.520.000 50.000 0 0 0 50.000 250.000 7.790.000 14.820.000 2.220.000 25.080.000
100.000 22.900.000 0 0 0 0 0 200.000 6.300.000 1.100.000 1.400.000 9.000.000
50.000 6.350.000 50.000 0 0 0 50.000 50.000 1.450.000 13.700.000 800.000 16.000.000
20.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000
10.000 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 20.000 0 60.000
5.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah (lembar) 1 0 0 0 3 96 287 31
100.000 0 0 0 0 2 63 11 14
50.000 1 0 0 0 1 29 274 16
20.000 0 0 0 0 0 0 0 1
10.000 0 0 0 0 0 4 2 0
5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
20112011Temuan uang palsu
di BI Banda Aceh
20102009 2010
58 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. ACEH | TRIWULAN 4-2011
BAB 3 Perkembangan Perbankan Aceh
Selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah memberikan ijin kepada Kantor
Cabang BNI 46 di Meulaboh menjadi penyelenggara kliring lokal. Umumnya penyelenggaraan kliring
dilakukan di Kantor Bank Indonesia (KBI). Namun demikian, ijin penyelenggaraan kliring lokal dapat
diberikan oleh Bank Indonesia kepada salah satu bank setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu
di wilayah dengan kegiatan ekonomi yang berkembang dan menjanjikan.
Bagi para pengusaha, penggunaan cek dan bilyet giro sangat membantu mereka dalam menyelesaikan
transaksi keuangan dengan mitra bisnisnya karena tidak perlu membawa fisik uang. Kini pengusaha serta
masyarakat Meulaboh dan sekitarnya dapat berbangga diri dan sejajar dengan rekan bisnisnya dari daerah
lain karena dapat membayar atau meminta bayaran melalui Kliring. Tinggi rendahnya aktivitas Kliring di
suatu daerah dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah, mari sejenak kita perhatikan
perbedaan aktivitas kliring berikut ini.
Keterangan : posisi Januari 2012, Bank Indonesia
Sekarang fasilitas Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) telah hadir di Meulaboh, apakah ia maju
berkembang menyusul Banda Aceh, atau Lhoksumawe? Semuanya berpulang bukan pada perbankan yang
memiliki fasilitas kliring namun para pengusaha atau masyarakat Aceh Barat pada umumnya selaku
pengguna. Semoga!