Perkawinan dan perceraian

Izin Perkawinan dan Perceraian PNS

PP 1

0 T

ah

un

19

83

d

iub

ah

PP 4

5 T

ah

un

1

99

0

PERKAWINAN &

PERCERAIAN

PNS

gajahguling

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Kewajiban:• Melaporkan perkawinan dalam waktu 1 tahun• Memperoleh izin/surat keterangan sebelum

melakukan perceraian• Melaporkan perceraian dalam waktu 1 bulan• Memperoleh izin jika akan beristeri lebih dari

seorang

Larangan:• PNS wanita menjadi isteri ke-2, ke-3, ke-4 dst.• Hidup bersama dengan wanita yang bukan

isterinya atau pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah

IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG (1)

Syarat yang harus dipenuhi:• Tidak bertentangan dengan ajaran agama• Tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan • Alasan dapat diterima akal sehat• Memenuhi seluruh syarat:

Ada persetujuan isteri yang disahkan oleh serendah-rendahnya pejabat eselon IV

Memiliki penghasilan yang cukup, dibuktikan dengan SPT PPh tahun terakhir

Surat pernyataan berlaku adil

IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG (2)

Syarat yang harus dipenuhi:• Tidak mengganggu tugas kedinasan yang

dinyatakan dengan keterangan dari atasannya, serendah-rendahnya eselonn IV

• Memenuhi salah satu syarat: Isteri tidak dapat memenuhi kewajiban

karena sakit yang sulit sembuh Isteri mendapat cacat badan atau

penyakit yang tidak dapat sembuh Sesudah 10 tahun pernikahan berlum

mempunyai keturunanYang dibuktikan dengan keterangan dokter

pemerintah

IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG (3)

Prosedur pengajuan izin:• Permohonan izin dilakukan tertulis secara

hierarki• Atasan wajib memberikan pertimbangan dan

menyampaikan ke pejabat yang berwenang memberi izin dalam waktu 3 bulan

• Pejabat yang berwenang memberikan izin dapat meminta keterangan PNS, isteri PNS atau pihak lain

• Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan menolak/memberikan izin dalam waktu 3 bulan

PERCERAIAN

• Mengajukan permohonan izin

• Keputusan pemberian izin atau penolakan izin

• Memberitahu adanya gugatan cerai

• Dalam waktu 6 hari

• Surat keterangan untuk cerai

PNS akan cerai

Penggugat

Tergugat

IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIANProsedur pengajuan izin:• Permohonan izin dilakukan tertulis secara

hierarki disertai alasan• Atasan wajib memberikan pertimbangan

dan menyampaikan ke pejabat yang berwenang memberi izin dalam waktu 3 bulan

• Dilakukan upaya untuk merukunkan suami-isteri dan dibuatkan Berita Acara Wawancara

• Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan menolak/memberikan izin dalam waktu 3 bulan

PERSYARATAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN (1)

Salah satu pihak melakukan perzinahan:• Keputusan pengadilan yang incracht• Pernyataan ditandatangani minimal 2 orang

saksi dewasa dan disahkan oleh Camat• Laporan perzinahan, apabila perzinahan

diketahui oleh suami/isteri

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain:• Sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut• Tanpa alasan yang sah• Ada keterangan Lurah/Kepala Desa yang

disahkan oleh Camat

PERSYARATAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN (2)

Sering terjadi pertengkaran:• Keterangan Lurah/Kepala Desa yang disahkan

oleh Camat

Salah satu pihak dihukum penjara:• Putusan pengadilan yang incracht• Lamanya hukuman sekurang-kurangnya 5

tahun• Terjadi setelah pernikahan

Terjadi kekerasan dalam rumah tangga:• Visum dari dokter pemerintah

PERSYARATAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN (3)

Salah satu pihak pemadat, penjudi, pemabuk:• Putusan pengadilan yang incracht• Pernyataan ditandatangani minimal 2 orang

saksi dewasa dan disahkan oleh Camat• Surat keterangan dari dokter pemerintah

atau kepolisian

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

Prosedur pengajuan surat keterangan:• Permohonan surat keterangan dilakukan

tertulis secara hierarki disertai relas dari penadilgan dalam waktu 6 hari sesudah PNS menerima relas

• Atasan wajib memberikan pertimbangan dan menyampaikan ke pejabat yang berwenang memberi izin dalam waktu 3 bulan

• Dilakukan upaya untuk merukunkan suami-isteri dan dibuatkan Berita Acara Wawancara

• Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan dalam waktu 3 bulan

Izin cerai diberikan apabila:• Tidak bertentangan dengan ajaran

agama• Memenuhi syarat perceraian• Tidak bertentangan denganperaturan

perundang-undangan yang berlaku• Alasan tidak bertentangan dengan akal

sehatIzin cerai ditolak apabila:• Alasan cerai karena salahsatupihak

mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melakukan kewajiban suami-isteri

PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN CERAIAN

PNS pria sebagai penggugat, wajib memberikan bagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anaknya, kecuali ditentukan lain

Isteri sebagai penggugat, tidak berhak atas bagian gaji, kecuali ditentukan lain

Pengertian gaji adalah gaji pokok + tunjangan yang sah sesuai peraturan perundangan (termasuk TKPKN) setelah dikurangi dengan iuran wajib

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN (2)

PNS (1/3)

Mantan Isteri (1/3)

Anak (1/3) PNS (1/2)

Mantan

Isteri (1/2)

PNS pria sebagai penggugat, kecuali ditentukan lain

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN (3)

PNS (1/2)

Anak

(1/2)

Isteri sebagai penggugat, kecuali ditentukan lain

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN (4)

Perceraian terjadi akibat kesepakatan suami-isteri, maka pembagian gaji sesuai kesepakatan. Jika mempunyai anak, maka 1/3 gaji adalah hak anak

Anak

2/3

1/3

PENGECUALIAN PEMBAGIAN GAJI (1)

PNS pria sebagai penggugat, bagian gaji tidak diberikan kepada mantan isteri apabila alasan perceraian karena isteri:• Melakukan perzinahan• Meninggalkan suami lebih dari 2 tahun

berturut-turut tanpa alasan yang sah• Menjadi pemabuk, pemadat, atau

penjudi• Melakukan kekerasan dalam rumah

tangga

PENGECUALIAN PEMBAGIAN GAJI (2)

Isteri sebagai penggugat, bagian gaji diberikan kepada mantan isteri apabila alasan perceraian karena:• Dimadu• Suami melakukan perzinahan• Suami meninggalkan isteri lebih dari 2 tahun

berturut-turut tanpa alasan yang sah• Suami menjadi pemabuk, pemadat, atau

penjudi• Suami melakukan kekerasan dalam rumah

tangga

PENGHENTIAN PEMBAYARAN BAGIAN GAJI

• Mantan isteri telah menikah lagi• Anak telah:

Berumur 21 tahun, atau Berumur 25 tahun dan masih

sekolah, atau Menikah atau Mempunyai penghasilan sendiri

Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya tersebut dibayarkan kembali kepada PNS pria

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLINHukuman disiplin berat dijatuhkan

kepada:• PNS yang terlambat atau tidak melaporkan

pernikahan/perceraiannya• PNS yang hidup bersama sebagai suami-

isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah• PNS yang melakukan perceraian tanpa

memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu

• PNS yang beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu

• PNS yang menolak pembagian gaji setelah terjadi perceraian

• Atasan yang melakukan kelalaian dalam pembinaan

• Pejabat yang berwenang lalai dalam mengambil keputusan atas izin perceraian atau izin beristeri lebih dari seorang

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS dijatuhkan kepada PNS yang menjadi isteri ke-2 atau ke-3 atau ke-4 dst. wanita

TERIMA KASIH