perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Novina Eky Dianti E00010256 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
16
Embed
PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTAR WARGA NEGARA … filebentuk penyelundupan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
Novina Eky Dianti
E00010256
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2014
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
Novina Eky Dianti, E0010256. 2014. PERKAWINAN BEDA AGAMA
ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. Penulisan
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda
agama antar Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kebenaran pelaksanaan
perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri merupakan
bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.
Dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan
kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik
pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum
mengunakan silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor,
kemudian diajukan premis minor dan ditarik suatu kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan yaitu perkawinan WNI
beda agama di luar negeri menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak
sah karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) sehingga pasangan WNI beda
agama menggunakan dasar pada Pasal 56 untuk melangsungkan perkawinan
mereka diluar negeri dan melakukan pencatatan di Indonesia agar memenuhi
unsur administratif dari Undang-Undang Perkawinan. Menurutkaidah Hukum
Pedata Internasional (HPI) perkawinan dilakukan menurut hukum tempat
perkawinan dilangsungkan (Lex Loci Celebrationis). Pelaksanaan perkawinan
beda agama di luar negeri menurut asas HPI merupakan bentuk penyelundupan
hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Luar Negeri, Penyelundupan
Hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT
NovinaEkyDianti. E00010256. 2014. INTER-RELIGION MARRIAGE
BETWEEN INDONESIAN CITIZENS ABROAD VIEWED FROM
INTERNATIONAL CIVIL LAW PERSPECTIVE. Thesis. Faculty of Law of
Sebelas Maret University.
This research aimed to find out the legitimacy of inter-religion marriage
between Indonesian Citizens in abroad according to the Law Number 1 of 1974
about Marriage and the truth that the implementation of inter-religion marriage
between Indonesian Citizens in abroad is a legal smuggling in International Civil
Law perspective.
This study is a normative law research that has prescriptive in nature.
This study employed statute, conceptution and case approaches. The data sources
were primary and secondary materials. The technique of collecting law material
was library study. The analysis on the law material was deductive syllogism
departing from proposing major premise,minor premise, and a conclusion was
drawn.
Considering the result of this research and the discussion, it could be
found that the inter-religion marriage between Indonesian Citizens in abroad,
according to the Marriage Law is not considered as illegitimate because it
infringes the provision of article 2 clause (1). Therefore, the inter-religion
marriage of Indonesian couples who held their wedding in abroad is based on the
article 56 and it is registered in Indonesia in order to comply with the
administrative elements of Marriage Law. According to HPI rule, the wedding
which is held corresponding to the law of the country where the marriage held
(Lex Loci Celebrationis). The implementation of inter-religion marriage in
abroad according to HPI is a form of legal smuggling against the Article 2 (1) of