HALAMAN JUDUL PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS Oleh AFDHAL B1110719 SKRIPSI Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Pada FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR MARET 2011 PENGESAHAN SKRIPSI
128
Embed
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER …digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/... · sengketa di bidang pertanahan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HALAMAN JUDUL
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS
Oleh
AFDHAL
B1110719
SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
MARET 2011
PENGESAHAN SKRIPSI
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS
Disusun dan diajukan oleh
AFDHALNIM B11107119
Telah diperiksa di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang DibentukDalam rangka Penyelesaian Studi Program SarjanaBagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinpada hari Senin,
dan dinyatakan diterima
Panitia Ujian
Ketua, Sekretaris,
Dr. Mas Bakar,S.H.,M.H. Zulkifli Aspan,S.H.,M.H.NIP. 130 878 523 NIP. 132 306 716
A.n DekanPembantu Dekan I,
Muhammad Ashri,S.H.,M.H.NIP. 131 862 972
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa
Nama : Afdhal
Nomor Induk : B11107119
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI
DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
MEDIS
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi
Makassar, 20 Februari 2005
A.n DekanPembantu Dekan I
Muhammad Ashri, S.H.,M.H.Nip. 131862972
ABSTRAK
ANDI TENRIAWARU (B11101180), Tinjauan Yuridis PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bidang Pertanahan (dibimbing olehMas Bakar dan Kasman Abdullah).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaanputusan Pengadilan TUN di bidang pertanahan dan hambatan-hambatan yangapa yang timbul dalam proses pelaksanaan putusan Pengadilan TUN tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardan Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan mengumpulkan data primer dandata sekunder yang ada di lapangan dengan mengambil beberapa sampel yangterdiri dari 5 orang Hakim Pengadilan TUN Makassar, 10 orang Pejabat KantorPertanahan Kota Makassar dan 5 orang Kuasa Penggugat yang kemudiandianalisis secara kelitatif dan kuantitatif.
Faktor yang sangat mempengaruhi penerbitan sertifikat yang diindikasibermasalah yang kemudian diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah faktor manusianya yang terkait dengan budaya hukum masyarakat yangmasih kurang tertib, karena ada kecenderungan berkolusi dengan pejabat KantorPertanahan yang mencari keuntungan materil secara tidak wajar.
Keefektivan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sangatditentukan, apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap tersebut dilaksanakan secara suka rela oleh pihakTergugat (Kepala Kantor Pertanahan) sebagai pihak yang kalah dalam prosespersidangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa dari 253 perkara pertanahanyang masuk/terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat 66 perkarasengketa di bidang pertanahan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,dimana hanya 29 putusan yang amar putusannya menyatakan gugatanPenggugat diterima. Namun, dari 29 putusan Pengadilan TUN tersebut terdapat5 putusan Pengadilan TUN yang tidak dilaksanakan pembatalannya atassertifikat hak atas tanah sebagaimana yang isi putusannya. Hal ini disebabkanoleh penerapan sanksi terhadap Pejabat TUN yang tidak secara suka relamelaksanakan putusan Pengadilan TUN tersebut belum berjalan sebagaimanatujuan peruntukkannya.
Terdapatnya hambatan-hambatan baik dari segi internal maupuneksternal dalam proses pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,menambah panjang/lama waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat KantorPertanahan untuk melakukan proses pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdimohonkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini sangatdipengaruhi oleh terpenuhinya kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohonbaik sebagian maupun seluruhnya serta kesigapan para pejabat KantorPertanahan merupakan faktor pendukung dalam menyelesaikan danmelaksanakan putusan tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapatmemberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana tujuan Badan Peradilanpada umumnya.
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa
11.Sahabat-sahabatku yang “always fun: Fatma,Tini,Yanti,Yonk,Ani,Rike,Unda,
Iin,Eni,Noe, terima kasih atas keceriaan dan kebersamaan kita selama ini.
12.Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada
penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah penulis
sebutkan diatas.
Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal mungkin, skripsi ini
tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat
memberi manfaat kepada pembacanya.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Makassar, 20 Februari 2005
Penulis
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah Perkara yang Masuk/Terdaftar di Pengadilan TUNMakassar Tahun 2000-2004 .......................................................... 54
Tabel 2 Jumlah Perkara di Pengadilan TUN Makassar Berdasarkan JenisObjek Sengketa Tahun 2000-2004................................................. 55
Tabel 3 Jawaban Responden Pejabat Kantor Pertanahan Kota MakassarTentang Kelibatkan Pihak-Pihak yang Terkait SaatPengukuran.................................................................................... 59
Tabel 4 Jumlah Perkara Pertanahan yang Telah Berkekuatan HukumTetap Tk. I Tahun 2000-2004......................................................... 62
Tabel 5 Putusan Pengadilan TUN yang Dilaksanakan dan TidakDilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun2000-2004....................................................................................... 63
Tabel 6 Jumlah Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota MakassarMenurut Tingkat Pendidikannya..................................................... 69
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
Lampiran 2 : Surat Keterangan Meneliti pada Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar.
Lampiran 3 : Surat Keterangan Meneliti pada Kantor Pertanahan KotaMakassar.
SKRIPSI
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS
OLEH :
AFDHAL
B 111 07 119
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2012
SKRIPSI
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS
OLEH :
AFDHAL
B 111 07 119
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2012
iii
PENGESAHAN SKRIPSI
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI
DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS
Disusun dan diajukan oleh
afdhalB 111 07 119
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentukdalam rangka Penyelesaian Studi Program SarjanaBagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas HasanuddinPada hari Senin Tanggal 6 Mei 2012
Ramadhan, WhiWhie AprhyAny, Yan Pancana, Zziiaauull Muhammad.
8. Pegawai dan staf Mahkamah Agung yang telah memberikan bimbingan
ilmu kepada penulis sewaktu ber-KKN.
9. Para dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak
membantu penulis selama mengikuti pendidikan .
10.Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam
lembaran ucapan terima kasih ini, penulis mengucapkan terima kasih atas
segala bantuannya.
Semoga Allah SWT, memberikan limpahan rahmat dan hidayah
kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan. Amin!
Makassar,
AFDHAL
A B S T R A C T
vi
Afdhal (B111 07 119), Perjanjian Terapeutik Sebagai Dasar BagiDokter Dalam Meakukan Penanganan Medis, (Dibimbing oleh AnwarBorahima dan Harustiati A. Moein)
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dokterdan pasien didalam perjanjian terapeutik, sesuai diatur dalam InformedConsent dan undang-undang praktik kedokteran agar dokter dan pasienmengerti kewajiban dan tanggungjawabnya serta memberikan wawasanbagi tenaga kesehatan khususnya dokter mengenai pentingnya perjanjianterapeutik dalam menciptakan pelayanan medis yang memadai kepadapasien.
Penelitian ini dilaksanakan pada dua rumah sakit yang berada di kotaMakassar yaitu Rumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah sakitGrestelina. Instrumen pengumpulan data primer dilakukan denganwawancara dan data seknder dilakukan dengan studi pustaka sertapengumpulan data pada 2 instansi terkait. Data dianalisis secarakualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Terapeutik yangterjadi antara dokter dan pasien saat ini berlangsung dengan baik dimanadokter rumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina telah mengertidengan jelas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien baikdari tahapan anamnesis, diagnosis, hingga prgnosis yang semuanya dicatatdalam rekam medis. Pasien telah memiliki kemampuan untuk menyampaikankeluhan penyakitnya, tetapi pasien memiliki kecendrungan untuk bersifatpasrah sehingga nasehat yang berasal dari dokter tidak dilakukan. Dokterrumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina telah melakukantanggungjawabnya dalam merawat pasien dengan selalu melakukanpemeriksaan rutin bagi pasien rawat inap dan besikap sopan sertamenghargai batas dari kompetensinya sesuai dengan sumpah dokter yangdiucapkannya. Pasien telah menghargai doter dengan berusaha untukmemberikan informasi secara jujur dimana fungsinya untuk menciptakankepercaayaan antara dokter dan pasien. Dokter rumah sakit WahidinSudirohusodo dan Grestelina telah melakukan pelayanan medis berupapenyuluhan terhadap pasien dalam memilih obat yang sesuai dengan kondisikeuanganya serta penanganan cepat bagi pasien gawat darurat ini sesuaidengan SOP (Standar Operating Procedure). SOP (Standar OperatingProcedure juga mengatur mengenai setiap dokter yang ingin berpraktekdirumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina harus memilki STR (Surat tanda Registrasi) dan SIP ( Surat Izin Praktek) melalui ketentuan yangdibuat oleh Lembaga KONSIL (Komite Disiplin Dokter ) dan Organisasi Etik
A B S T R A C T
vii
Afdhal (B111 07 119), Agreement As a Basis For Therapeutic Doctor InMedical Treatment, (Supervised by Anwar Borahima AND Harustiati A. Moein)
This research aims to determine the relationship between doctor andpatient in a therapeutic agreement, as provided for in Informend Consent andthe law of medical practice for doctors and patients understand the obligationsand responsibilities as well as provide insights for health professionals,especially physicians about the importance of treaties in creating therapeuticmedical services appropriate to the patient.
The research was conducted at two hospitals in the city of Makassar isWahidin Sudirohusodo Hospitals and Hospitals Grestelina. Primary datacollection instruments and interview conducted with the data seknder done withliterature study and data collection at two institutions. Data were analyzedqualitatively.
From the results showed that the Therapeutic relationship that occursbetween doctor and patient is currently well underway with the hospital wheredoctors and Grestelina Wahidin Sudirohusodo been clearly understood toprovide information needed by patients from both phases of history, diagnosis,so that everything is recorded in prgnosis medical records. The patient has hadthe ability to complain of illness, but patients have a tendency to be resigned tothat advice from doctors is not done. Doctors and hospitals WahidinSudirohusodo Grestelina has done its responsibility in caring for patients withalways do a routine for inpatients and besikap polite and respect the limits of itscompetence in accordance with the oath that doctors say. Patients haveappreciated doter with trying to provide honest information in which the functionof creating kepercaayaan between doctor and patient. Sudirohusodo Wahidinhospital doctors and medical services Grestelina have done in the form ofcounseling to the patient in choosing the appropriate medication and treatmentconditions keuanganya quickly for emergency room patients are in accordancewith the SOP (Standard Operating Procedure). SOP (Standard OperatingProcedure also regulates every doctor who wants to practice in the hospital andGrestelina Wahidin Sudirohusodo must have the STR (letter of registration) andSIP (Permit Practice) through the provisions made by the Institute COUNCIL(Physician Discipline Committee) and the Organization of Ethics.
C. Registrasi dokter dan Lembaga Kedokteran.............................................
D. Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter..................................................
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan...............................................................................................
B. Saran...................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
56
68
74
78
84
88
89
xiv
xiv
DAFTAR ISI TABEL
Jenis Data Keterangan Halaman
Tabel 1 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 RespondenDokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yangterbagi dokter bedah, endokrin, umum dan ppds
60
Tabel 2 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 respondenpasien Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yangterbagi dokter bedah, endokrin, umum dan ppds 62
Tabel 3 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 Respondendokter Rumah Sakit Grestelina yang terbagi dokterbedah, endokrin, umum dan ppds 64
Tabel 4 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 RespondenPasien Rumah Sakit Grestelina yang terbagi dokterbedah, endokrin, umum dan ppds 66
Tabel 5 Hasil wawancara mengenai hubungan pasien dandokter saat ini dalam penanganan medis yang diambildari 10 responden dokter Rumah Sakit WahidinSudirohusodo yang terbagi dokter bedah, endokrin,umum dan ppds 71
Tabel 6 Data registrasi dan distribusi doker/dokter gigi diberbagai propinsi di Indonesia. 79
Subekti. 1963. Hukum Perjanjian. PT Pembimbing Masa. hlm. 4
11
dibuat. Pokok-pokok perjanjian berupa objek
perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Pesetujuan
kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas
kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan
sama sekali dari pihak manapun, tidak ada kehilafan
dan tidak ada penipuan.6
b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan
Menurut Pasal II BW Setiap manusia telah menjadi
subjek hukum, sejak ia dilahirkan, dan bahkan jika
kepentingannya menghendaki sejak ia masih dalam
kandungan ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika ia
meninggal pada saat dilahirkan dan berhentinya manusia
sebagai subjek hukum, adalah ketika ia meninggal
didunia.7
Subjek hukum dinilai berdasarkan kecakapan dalam
bertindak khususnya didalam perjanjian terapeutik yaitu
dokter atau dokter gigi, perawat, dan pasien. Mengenai
kecakapan membuat perikatan Pasal 1329 KUH Perdata
menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk
membuat perikatan, apabila oleh Undang-undang tidak
dinyatakan tidak cakap. Lebih lanjut
mengenaikecakapanini,Pasal1330KUHPerdatamenyebutk
6Abdulkadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan. Alumni.
Bandung. Hlm 907
Achmad.Ali. 2002.Menguak Tabir Hukum. PT. Toko GunungAgung Tbk.Jakarta .Hlm 24
12
anbahwakriteria orang-orang yang tidak cakap untuk
membuatPerjanjianmenurut undang-undang adalah:
1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu.
c. Suatu Hal Tertentu
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan
kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari
beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234
yang mengatur bahwa:
“Perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”
Veronika Komalawati berpendapat bahwa Dalam
kaitan hubungan dokter dengan pasien prestasi yang
diutamakan adalah melakukan suatu perbuatan, baik
dalam rangka pencegahan (preventiv), penyembuhan
(curatif), pemulihan (rehabilitatif), maupun peningkatan
(Promotif).”8
8Veronika Komalawati.1989.Hukum dan Etika dalam Praktek
dokter.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.Hlm.84
13
d. Suatu Sebab yang Halal
Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan
menimbulkan akibat hukum dimana munculnya hak dan
kewajiban yang diatur didalam perjanjian ataupun yang
muncul melalui undang-undang. Dimana para pihak
wajib mengikuti hak dan kewajibanya ini sesuai yang
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur
bahwa:
“semua persetujuan yang dibuat sesuai denganundang-undang berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selaindengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karenaalasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
3. Azas - Azas Perjanjian
Perjanjian tidak terlepas dari azas-azas yang mengikatnya,
fungsi azas hukum adalah landasan dari terciptanya kepastian
hukum untuk menciptakan tertib hukum. Azas-azas dalam
membuat perjanjian/kontrak wajib untuk dipenuhi apabila para
pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam melakukan
perbuatan-perbuatan hukum. Didalam hukum perjanjian terdapat 5
(lima) azas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu:
a. Azas Kebebasan Berkontrak
14
Azas kebebasan berkontrak adalah azas yang
dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
yang mengatur bahwa:
“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”
Azas ini merupakan suatu azas yang memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian .
b. Mengadakan perjanjian dengan siapaun.
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan
persyaratanya
d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis
atau lisan
b. Azas Konsensualisme (concensualism)
Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal
1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
adlah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
Azas ini merupakan azas yang menyatakan bahwa
perjanjian pada umunya tidak diadakan secara formal,
melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua
belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara
15
kehendak dan peryataan yang dibuat oleh kedua belah
pihak.
c. Azas kepastian hukum
Azas kepastian hukum atau disebut juga dengan azas
pacta sunt servanda merupakan azas yang berhubungan
dengan akibat perjanjian. Azas pacta sunt servanda
merupakan azas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati subtansi perjanjian/kontrak yang dibuat oleh
para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhada
subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
d. Itikad Baik
Azas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUH Perdata yang mengatur bahwa:
“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Azas dimanaPihak kreditur dan debitur harus
melaksanakan subtansi perjanjian/kontrak berdasarkan
kepercayaan dan keyakinan yang berasal dari kemauan
baik para pihak.
e. Azas Kepribadian (Personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang
menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan
dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
16
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315
dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata
menegaskan:
“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk
mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk
kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata
Menegaskan:
“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya.”
Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang
dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang
membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat
pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH
Perdata yang mengatur bahwa:
“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentinganpihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untukdiri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,mengandung suatu syarat semacam itu”.
4. Pengertian Risiko
Menurut Mariam Badrulzaman didalam Hukum Perikatan
istilah risiko mempunyai pengertian khusus, Risiko adalah suatu
17
ajaran tentang siapakah yang harus mengganti rugi apabila debitur
tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeur.9
Suatu peijanjian dibuat untuk dilaksanakan oleh para pihak,
yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah, realisasi atau
pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh
pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi,
tujuan suatu perjanjian tidak dapat dicapai tanpa adanya
pelaksanaan perjanjian oleh para pihak, pelaksanaan isi perjanjian
bisa dilakukan sendiri oleh debitur, dilakukan dengan bantuan
orang lain atau dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan dan
atas nama debitur. Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh debitur
dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu : undang-undang sendiri,
akta atau surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan melihat
tujuan (streking) serta sifat perjanjian yang dibuat.
Dalam pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak
diharapkan berusaha secara sempurna dan sukarela
melaksanakan isi perjanjian. Inti pelaksanaan perjanjian adalah
melaksanakan prestasi. Prestasi dalam perjanjian meliputi
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Namun demikian adakalanya
salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Dalam Hukum
Perdata, seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila :
tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang
9Mariam Badrulzaman. 1983. K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan
Dengan Penjelas. Alumni. Hlm 39
18
keliru atau terlambat melakukan prestasi. Setiap wanprestasi yang
menimbulkan kerugian, mewajibkan debitur untuk membayar ganti
rugi (Pasal 1239 KUH Perdata).
Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat
melakukan gugatan dengan kemungkinan tuntutan dengan cara :
peiaksanaan perjanjian meskipun terlambat, penggantian kerugian,
peiaksanaan perjanjian dan penggantian kerugian, dan
pembatalan perjanjian. Selain karena wanprestasi, pelaksanaan
perjanjian juga tidak dapat terwujud karena terjadinya risiko.
Menurut Subekti, risiko berarti kewajiban untuk memikul
kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak
yang menimpa benda yang dimaksud dalam
perjanjian10,sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono risiko juga
merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang
kerugian.11
Mengenai risiko dalam perjanjian, berlaku ketentuan sebagai
berikut : risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur
atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya
(Pasal 1245 KUH Perdata), sedangkan risiko dalam perjanjian
timbal balik mengakibatkan hapusnya perjanjian.
B. Perjanjian Terapeutik
10Subekti.. Op. Cit. Hlm. 147-148
11Sri Redjeki hartono. Hukum Asuransi dan Perusaliaan Asuransi. P.T.Sinar
Grafika Jakarta
19
Terapeutik dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara
dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional
didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan
keterampilan tertentu di bidang kesehatan .
Menurut Hermien Hadiati Koewadji Terapeutik adalah
terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan, ini
tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan12.
Salim, H.S mengatakan persetujuan yang terjadi antara
dokter dan pasien bukan hanya dibidang pengobatan tetapi juga
mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif dan promotif,
persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik13
Perjanjian Terapeutik disamakan dengan
bentukinspaningsverbitenis karena dalam perjanjian ini dokter hanya
berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan
belum tentu berhasil. Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi
terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi
yang merupakan hak dasar manusia yaitu:
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-
determinations
2. Hak atas dasar informasi (the right to information)14
Hak menentukan nasib sendiri merupakan hak manusiayang
telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Hak
atas dasar informasi merupakan hak untuk memperoleh keterangan
yang berhubungan dengan kesehatan. Para pihak yang terlibat dalam
perjanjian/kontrak medis ini adalah dokter dan pasien
Dalam pengertiannya tersebut perjanjian terapeutik dapat
ditarik beberapa unsur, yaitu:
a. Adanya Subjek perjanjian, meliputi pasien dan tenaga
kesehatan/dokter/dokter gigi
b. Adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk
melakukan penyembuhan terhadap pasien
c. Kewajiban pasien,membaya biaya penyembuhan
Dalam pelaksanaanya perjanjian terapeutik ini harus
didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga
kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang disebut Informend
consent. Istilah transaksi atau perjanjian terapeutik memang tidak
dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi unsur yang terkandung
dalam perjanjian terapeutik dapat dikategorikan sebagai suatu
perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata
yang menyatakan bahwa:
“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus ,maupun yang tidak dikenak dalam suatu nama tertentu,tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab inidan bab yang lalu”
Perjanjian Terapeutik adalah perikatan yang dilakukan
antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang
melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda
21
dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki sifat
dan ciri-ciri khusus sebagaimana dimuat dalam deklarasi Helsinki
yang penyusunannya berpedoman pada The Nuremberg Code yang
semula disebut persetujuan sukarela , dikemukakan mengenai 4
(empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara
sukarela, yaitu:15
1. Persetujuan harus diberikan secara sukarela
2. Diberikan oleh yang berwenang dalam hukum
3. Diberitahukan
4. Dipahami.
Persetujuan dalam praktek kedokteran sangat dibutuhkan
untuk melindungi kepentingan pasien. Pada saat pasien melakukan
konsultasi, keempat hal persetujuan tersebut diperlukan karena
bentuk persetujuan pasien hanya dalam bentuk lisan sehingga
kesepakatan yang terjadi merupakan kesepakatan yang lahir
secara abstrak , dan pada saat dokter melakukan terapi maka
persetujuan pasien tersebut beruba menjadi suatu perjanjian yang
konkrit.
2. Akibat Hukum Perjajian Terapeutik
Menurut Hasanudin RahmanPemenuhan hak dan kewajiban
merupakan suatu suatu bentuk akibat dari suatu perjanjian. Hak
dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan hubungan timbal
y/Paul_Weindling_The_Origins_of_Informed_Consent_Nuremburg_Code.htm&date=. Waktu akses 2009-10-25+23: 15:42
22
balik antara para pihak, yaitu kewajiban pada pihak
pertamamerupakan hak bagi pihak kedua, begitu pula sebaliknya
kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama16.
Para pihak dalam perjanjian saling mengikatkan dirinya
untuk melaksanakan suatu maksud dan tujuan. Dengan adanya
tanggung-jawab terhadap apa yang diperjanjikan maka para pihak
diharapkan seteliti mungkin dalam melaksanakan dan membuat
suatu perjajian sehingga tidak saling merugikan, sesuai dengan
Pasal 1339 KUH Perdata yaitu;
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegasmengikat didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yangmenrut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan,kebiasaan, atau undang-undang.”
3. Para pihak dalam perjanjian terapeutik
Dalam perjanjian terapeutik disebutkan bahwa objek
perjanjian terapeutik adalah pelayanan medis atau upaya
penyembuhan.Berdasarkan Permenkes RI No. 585/Men.Kes/pPer/
IX/1989 bahwa pelayanan medis/tindakan medis adalah tindakan
yang dilakukan terhadap pasien yang berupa tindakan
diagnosticatau terapeutik. Dari batasan itu dapat dipahami bahwa:
a. Tindakan medis yang berupa diagnosa dan terapeutik itu
adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis
Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa tindakan medis
dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi dokter, bidan, dan
perawat dimana pasien merupakan seseorang subjek yang ditindak
sesuai peraturan tindakan medis tersebut, berikut penjelasan
mengenai tenaga medis yaitu:
a. Dokter
Dokter, merupakan salah satu tenaga medis
yang dapat diambil sebagai pihak yang melakukan
atau melaksanakan pelayanan kesehatan. Pengertian
dokter dapat dillihat pada ketentuan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran, yaitu:
“ Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokterspesialis, dokter gigi, dan dan dokter gigispesialis lulusan pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi baik di dalam maupun diluarnegeri yang diakui oleh Pemerintah RepublikIndonesia sesuai denga peraturan perundang-undangan”.
Dari penjelasan diatas maka dokter merupakan
sebagai pengemban profesi yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan keterampilan melalui pendidikan dibidang
kesehatan yang melakukan upaya kesehatan
b. Pasien
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa
Pasien adalah orang sakit yang dirawat oleh dokter
24
dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek atau
rumah sakit17. Pasien adalah orang yang menjadi
sasaran dalam usaha-usaha penyembuhan yang
dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainya .
Sebagai subjek hukum pasien mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien,
dokter maupun rumah sakit sebagai salah satu tempat
diselenggarakanya profesi kedokteran demi
tercapainya tujuan upaya kesehatan sesuai dengan
ketentuan Undang-UndangNo. 44 Tahun 2009 Pasal
1 angka 1 Tentang Rumah Sakit yaitu:
“Pasien adalah setiap orang yang melakukankonsultasi masalah kesehatannya untukmemperoleh pelayanan kesehatan yangdiperlukan baik secara lansungmaupun tidaklansung di rumah sakit”.
c. Rumah Sakit
Rumah Sakit , dapat diartikan sebagai sarana
pelayanan kesehatan. Selain itu , rumah sakit juga
dapat merupakan suatu tempat bagi tenaga medis
berkumpul atau lokasi dimana berbagai tenaga ahli
atau padat karya dan juga merupakan lembaga padat
moral, padat teknologi dan padat waktu.
17Soerjono Soekanto. 1990. Segi-segi Hukum Hak Dan Kewajiban
“Rumah Sakit adalah institusi pelayanankesehatan yang menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan secara paripurna yangmenyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan,dangawat darurat”.
Rumah sakit merupakan pusat pelayanan
medis atau juga pelayanan kesehatan, sebagaimana
menurut A. Azwar untuk terselanggaranya pelayanan
medis yang baik, banyak syarat yang harus dipenuhi,
dan perawat sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka
1 Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009
yaitu :
“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan danatauu serangkaian kegiatan yang dilakukan secaraterpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untukmemelihara dan meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, danpemulihan kesehatan oleh pemerintah dan ataumasyarakat”
C. Pengertian Informend Consent
Persetujuan tindakan medik adalah terjemahan yang dipakai
untuk istilah informed consent. Informed dapat diartikan telah
diberitahukan, telah disampaikan atau telah diinformasikan.
Sedangkan consent adalah persetujuan yang diberikan kepada
seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian informed consent
adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter setelah
diberi penjelasan.
Hal ini sesuai dengan pengertian informed consent dalam
Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang No. 29
Tahun 1945 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI
tahun 2008, yaitu Informed consent adalah persetujuan tindakan
kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya
setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan
kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien tersebut.
“Jusuf Hanafiah mengemukakan bahwa maksud dari
informed atau memberi penjelasan adalah semua keadaan yang
27
berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan apa yang akan
dilakukan dokter serta hal-hal yang perlu dijelaskan dokter kepada
pasien dan keluarga “19
Informasi yang diberikan adalah informasi yang selengkap-
lengkapnya yaitu informasi yang akurat tentang perlunya tindakan
medis yang bersangkutan dan informasi tentang risiko yang dapat
ditimbulkan.
2. Bentuk Informed Consent
Informed consent merupakan dasar dokter dalam melakukan
penanganan medik terhadap pasien. Dalam sebuah informed
consent terdapat persetujuan yang harus ada, yang didalamnya
memuat tentang persetujuan pasien terhadap tindakan medik
yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Sedangkan dilihat
dari bentuknya, ada dua bentuk persetujuan tindakan medik atau
informed consent yaitu:
a. Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied Consent)
“Implied consent” adalah persetujuan yang diberikan pasien
secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini
ditangkap oleh dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya
tindakan dokter yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum.
Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan
gawat darurat (emergency) sedang dokter memerlukan tindakan
segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan
19Jusuf Hanafiah dan Ari Amir. 1999. Etika kedokteran dan hukum
kesehatan. EGC. Jakarta.Hlm 68
28
persetujuan dan keluarga yang tidak berada ditempat, maka
dokter dapat melakukan tindakan medik ini sesuai dengan
Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan
Kedokteran Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:
“ Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien
dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan
tindakan kedokteran”
b. Express Consent (dinyatakan)
“Expressed consent” adalah persetujuan yang dinyatakan
secara lisan atau tertulis bila yang akan dilakukan lebih dari
prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa”.20 Ini sesuai dengan
Kepmenkes 290 Tahun 2008 Pesetujuan Tindakan Kedokteran
Pasal 3 Ayat(1) yang mengatur bahwa:
“ Setiap tindakan dokter yang mengandung resiko tinggi harus
memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
yang berhak memberikan persetujuan.”
Dalam expressed consent persetujuan harus ada, persetujuan
dimana didalamnya terdapat informasi sebelum dilakukan
penanganan medis . bentuk dari persetujuan expressed consent
dapat berupa:
a. Dokter dalam melakukan penanganan medik hanya
memerlukan pernyataan lisan saja dalam hal ini terhdap
tindakan yang tidak invasif (tidak mengandung risiko yang
20Ibid.hlm. 70.
29
besar). Segi praktis dan kelancaran penanganan medis
yang dilakukan dokter merupakan alasan dari
penyampaian persetujuan secara lisan. Dokter dituntut
untuk membiasakan diri untuk menulis atau mencatat
persetujuan lisan pasien itu pada rekam medis atau rekam
kesehatan, karena segala kegiatan yang dilakukan oleh
dokter harus dicatat dalam rekam medis termasuk
persetujuan pasien secara lisan.
b. Dokter dalam melakukan penanganan medik harus
mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak pasien.
Persetujuan dilakukan secara tertulis dilakukan terhadap
penanganan medik yang mengandung risiko seperti
tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan
pengobatan invasif (mengandung risiko yang besar).
Persetujuan tersebut dalam bentuk formulir-formulir
persetujuan bedah, operasi dan lain-lain yang harus diisi
(umummnya). Dari segi hukum positif, formulir persetujuan
ini sangat penting sebagai bukti tertulis yang dikemukakan
oleh para pihak kepada hakim bila terjadi kasus
malapraktek. Oleh karena itu, pengisian data pada formulir
itu harus tepat dan benar sehingga tidak menjadi masalah
dikemudian hari.
Dalam Pelaksanaan perjanjian medis antara tenaga
kesehatan (dokter, bidan, perawat) dengan pasien dahulu
30
merupakan hubungan yang tidak seimbang, karena pasien
sebagai pihak yang meminta pertolongan benar-benar pasrah
kepada tenaga medis (dokter, bidan, perawat) yang memberi
perawatan. Berdasarkan kemajuan masyarakat dan ilmu
pengetahuan di bidang kesehatan, hubungan yang bersifat tidak
seimbang ini secara perlahan-lahan mengalami perubahan.
Menurut Soerjono Soekanto Perubahan itu terjadi karena:
1) Kepercayaan tidak lagi pada dokter secara pribadi, akantetapi kepada ilmu kedokteran;
2) Adanya kecendrungan untuk menyatakan bahwakesehatan itu bukan lagi merupakan keadaaan tanpapenyakit, akan tetapi berarti kesejahteraan fisik, mentaldan sosial;
3) Semakin banyaknya peraturan yang memberikanperlindungan hukum kepada pasien21
3. Prosedur Penerapan Informed Consent
Pasien memiliki kedudukan yang sama dengan tenaga medis,
sehingga sebelum upaya penyembuhan dilakukan, tenaga
medisharus melaksanakan informe consent sebagai bentuk
perwujudan hak atas persetujuan dan hak atas informasi
pasiennya.
Penerapan ketentuan informed consent sangat penting
mengingat consent atau persetujuan yang terjadi hanya pada
saat sebelum terjadinya penanganan medik. Bila penanganan
medik sudah dilakukan dan consent belum diberikan maka hal
21SoerjonoSoekanto. 1987. Kontrak Terapeutik Antara Pasiendengan
Tenaga Medis.MediaHospital.Jakarta.Hlm.31
31
tersebut tentu secara otomatis sudah melanggar informed consent
dan hak pasien.
Dalam melaksanakan informed consent seorang dokter harus
mengikuti standar profesi medis, maksudnya setiap tindakan yang
akan dilakukan harus sesuai dengan prosedur medis yang
ditetapkan oleh ikatan profesi dan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam informed consentterdapat prosedur standar medis
sebagai berikut:
1) Memperkenalkan diri sebagai petugas yang akan menolong
pasien
2) Menjelaskan tentang diagnosis dan penanganan kala II
3) Menjelaskan setiap tindakan medis mempunyai risiko baik
yang telah diduga sebelumnya atau tidak.
4) Memastikan bahwa pasien dan keluarganya telah mengerti
semua aspek diatas.
5) Memberi kesempatan kepada pasien dan keluarganya
untuk mendapatkan penjelasan ulang apabila ragu atau
belum mengerti.
6) Setelah pasien dan keluarganya mengerti memberikan
persetujuan untuk melakukan tindakan ini, memintakan
pesetujuan secara tertulis dengan mengisi dan
menandatangani formulir yang disediakan.
7) Memasukan lembar persetujuan tindakan medis yang telah
diisi dan ditanda tangani kedalam catatan medik pasien.
32
Ini sesuai dengan Kepmenkes 290 Tahun 2008 Pasal 7 ayat
(3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang menatur
bahwa:
“Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup
a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukanc. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dane. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukanf. Perkiraan pembiayaan.
D. Rekam Medis
Rekam medis merupakan catatan/tulisan-tulisan yang
dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan
yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan
kesehatan. Sedangkan dokumen adalah catatan dokter, dokter
gigi, dan / atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil
pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan
harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar
pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik. Penjelasan
tersebut sesuai dengan Permenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 1
Ayat(1), (6), dan (7)tentang Rekam Medis yang mengatur bahwa:
1) “Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catandan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,pengobatan, tindakan dan pelayanan lainyang telahdiberikan kepada pasien.”
6) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter ataudokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukankepada pasien dalam rangka pemberian pelayanankesehatan
7) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atautenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan
33
penunjang, catan observasi dan pengobatan hariandan semua rekaman baik, baik berupa foto radiologi,gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektrodiagnostik.
Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas
serta dalam bentuk informasi elektronik. Rekam medis terdiri dari
catatan-catatan yang dianggap penting dan berhubungan
langsung dengan data serta informasi yang dibutuhkan oleh
dokter atau dokter gigi dalam menentukan keputusan baik berupa
pengobatan, penanganan, ataupun tindakan medis lainnya.
Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan
dan pedokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan,
dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap
pencatatan pada rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan
tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu
yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Bila
terjadi kesalahan dalam melakukan pencatan dalam rekam medis
dapat dilakukan pembetulan dengan cara pencoretan tanpa
menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter,
dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan ini
sesuai dengan Permenkes No 269 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 5 dan
6 Tentang Rekam Medis
a. Penyimpanan dan Kerahasiaan Rekam Medis
Masa simpan rekam medis disarana rumah sakit adalah
selama 5 (lima)terhitung sejak tanggal terakhir pasien
mendapat perawatan, kecuali ringkasan pulang dan
34
persetujuan tindakan selama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan
masa simpan disarana kesehatan selain rumah sakit adalah 2
(dua) tahun. Setelah Batas waktu tersebut, maka rekam medis
dapat dimusnahkan dengan mengikuti aturan yang telah
ditentukan untuk pemusnahan dokumen. Ketentuan mengenai
penyimpanan rekam medis dituangkan dalam Permenkes No
269 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat(1) sampai dengan (4) Tentang
Rekam Medis yang mengatur bahwa:
1) Rekam medis pasien rawat inap dirumah sakit wajibdisimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat ataudipulangkan.
2) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam media dapatdimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuantindakan medik.
3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakanmediksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdisimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitungdari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.
4) Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulangsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3)dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinansarana pelayanan kesehatan.
Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat pemeriksaan
dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaanya
oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas
pengelola dan 2 pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
1. Untuk kepentingan kesehatan pasien
35
2. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum
dalam rangka penegakan hukum atas perintah
pengadilan;
3. Permintaan dan /atau persetujuan pasien sendiri;
4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;dan
5. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit
medis, sepajang tidak menyebutkan identitas pasien.
Permintaan rekam medis untuk tujuan tersebut diatas harus
dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan
kesehatan.
Berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan
kesehatan sedangkan isi rekam medis milik pasien. Apabila
pasien meminta isi rekam medis maka dapat diberikan dalam
bentuk ringkasan rekam medis. Ringkasan rekam medis dapat
diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang
diberi kuasa atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga
pasien yang berhak untuk itu.
2. Kegunaan Rekam Medis
Rekam Medis mempunyai 2 (dua) bagian yang perlu
diperhatikan yaitu, bagian pertama adalah tentang kondisi
kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan yang sering
disebut patient record, dan bagian kedua mengenai manajemen
berupa pertanggung jawaban keuangan serta lingkungan
36
administratif pasien yang bersangkutan. Tujuan Rekam Medis
adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam
rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Tanpa
didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan
benar, maka tertib administrasi tidak akan berhasil22.
Rekam medis merupakan salah satu sumber data penting
yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang mempunyai
kegunaan secara umum yaitu:23
a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenagakesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalammemberikan pelayanan kesehatan;
b. Sebagai dasar merencanakan pengobatan/perawatanyang diberikan kepada pasien ;
c. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan,perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasienberkunjung/dirawat di Rumah Sakit;
d. Sebagai bahan yang berguna untuk dianalisa, penelitiandan evaluasi terhadap program pelayanan serta kualitaspelayanan;
e. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, saranakesehtan maupun tenaga kesehatan yang terlibat
f. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untukkeperluan pengembangan program pendidikan danpenelitian;
g. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaranpelayanan kesehatan;
h. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikanserta bahan pertanggujawaban laporan.
22Sharon Gondodiputro. 2007.Skripsi Rekam Medis dan Sistem
Informasi Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas).UniversitasPadjajaran Bandung. Hlm 2
23Ibid. hlm.3
37
E. Hak Dan Kewajiban Dokter dan Pasien
1. Profesi Dokter dalam Perjanjian Terapeutik
Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter,
merupakan suatu profesi. Menurut Soerjono Soekanto ciri-ciri
pokok suatu profesi antara lain:
a) Warga masyarakat yang memerlukan bantuan atas jasa
profesional dan memintanya, biasanya berada dalam posisi
tergantung yang bersangkutan meminta bantuan
berdasarkan tujuan tertentu dalam fikirannya, misalnya agar
penyakitnya sembuh.
b) Hubungan antara warga masyarakat yang memerlukan
bantuan profesional dengan pihak yang memberikan jasa
profesional dengan pihak yang memberikan jasa profesional
dengan pihak yang memberikam jasa profesional didasarkan
pada kepercayaan. Artinya pihak pertama bersedia
memberikan segala informasi yang diperlukan oleh pihak
kedua, hal mana biasanya tidak dilakukan kepada pihak
lain.
c) Secara umum, apabila warga masyarakat meminta bantuan
jasa profesional atas dasar kepercayaan,tidak dapat menilai
kegiatan atau keterampilan profesional yang diterimanya.
d) Seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesional yang
didasarkan pada kepercayaan hampir selalu berada pada
38
posisi mandiri walaupun yang bersangkutan bekerja pada
pihak lain. Walaupun ada taraf otonomi profesional tertentu,
akan tetapi atasan mempunyai wewenang untuk dalam
hal-hal tertentu memberikan petunjuk-petunjuk yang
bersifat korektif.
e) Sifat pekerjaan profesional mengakibatkan bahwa suatu
hasil yang pasti tidak selal dapat dijamin hanya ada
kewajiaban untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.
Akan tetapi pembuktian bahwa pekerjaan telah dilakukan
sebaik-baiknya tidak selalu dapat dibuktikan dengan
mudah.
f) Dokter sebagai profesi, merupakan orang yang memiliki
keahlian keilmuan dalam bidang kedokteran yang secara
mandiri mampu memenuhi kebutuhan anggota masyarakat
yang memerlukan pelayanannya. Dokter sendiri yang
memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan
tindakan profesionalnya, dan secara pribadi bertanggung
jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Jadi
hubungan yang terjadi antara pengemban profesi dengan
anggota masyarakat adalah hubungan yang sifatnya
pesonal, yaitu hubungan antara subjek pendukung hak yang
secara formal yuridis mempunyai kedudukan yang sama,
atau dengan kata lain hubungan dokter dengan pasien
39
merupakan hubunngan personal yang bersifat
horizontal.24
Surarjo Darsono Menghimpun dan mengemukakan bahwa
hak dan kewajiban dokter menurut hukum dan kepustakaan,
meliputi:25
Hak dokter :
a) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan profesinya.
b) Bekerja menurut standar profesi, berdasarkan hak
otonomi dan keyakinan menurut Etik Kedokteran.
c) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
sebagai informed consent) merupakan hal yang sangat prinsip
dalam profesi kedokteran, bila ditinjau dari sudut hukum perdata
maupun pidana
c) Hak untuk memilih dokter atau rumah sakit.
Walaupun pada dasarnya dianggap semua dokter
memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tindak medik
dalam bidangnya, namun pasien tetap berhak memilih dokter
48
atau rumahsakit yang dikehendakinya. Hal ini dapat
dilaksanakan oieh pasien tentu saja dengan pelbagai
konsekuensi yang harus ditanggungnya, misalnya masalah
biaya.
d) Hak atas rahasia medik
Rumusan rahasia medik seperti yang tercantum dalam
beberapa literatur ialah:
1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien (secara
sadar atau tidak sadar) kepada dokter.
2) Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu
mengobati dan merawat pasien.
3) Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini harus
dihormati oleh dokter, bahkan setelah pasien itu
meninggal.
e) Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindakan
medik.
Beberapa penulis menyebut hak ini sebagai hak untuk
memutuskan hubungan dokter-pasien dan hal ini memberikan
keleluasaan kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak
medik yang lain. Hak ini merupakan perwujudan pasien untuk
menentukan nasibnya sendiri (The Right of Self-determination).
Dengan demikian dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa
pasien untuk menerima suatu tindak medik tertentu, melainkan
dokter harus menjelaskan resiko atau kemungkinan yang terjadi
49
bila tindak medik itu tidak dilakukan. Bila setelah menerima
penjelasan pasien tetap menolak,maka pasien harus
menandatangani penolakannya itu.
f) Hak atas second opinion.
Dalam usaha mendapatkan "second opinion" dari
dokter lain, maka dokter pertama tidak perlu tersinggung,
demikian pula dengan keputusan pasien setelah mendapatkan
"second opinion". Tentu saja akibat yang timbul dari perbuatan
pasien itu merupakan konsekuensi pasien itu sendiri.
g) Hak untuk mengetahui isi rekam medik.
Secara umum telah diketahui bahwa pasien adalah
pemilik isi rekam medik, tetapi dokter atau rumah sakit
adalah pemilik berkas rekam medik serta bertanggungjawab
sepenuhnya atas rekam medik tersebut. Apabila pasien
menghendaki keluarga atau pengacaranya untuk mengetahui isi
rekam tersebut, maka pasien harus membuat ijin tertulis atau
surat kuasa untuk itu.
Hak memperoleh informasi atau penjelasan medis
merupakan hak pasien yang paling utama. Penekanan
pemberian informasi ini berkaitan dengan persetujuan tindakan
medis (informed consent) yang akan menjadi dasar
penanganan medis sebagai upaya penyembuhan. Dalam
memberikan informasi kepada pasien, haruslah memperhatikan
informasi apa yang akan disampaikan, karena hal tersebut
50
akan sangat bergantung pada kondisi psikis dan mental
daripada pasien. Namun pada umumnya dapat dipedomani hal-
hal seperti :
1) Informasi yang diberikan harus menggunakan bahasa yang
dimengerti oleh pasien
2) pasien harus dapat memperoleh informasi tentang
penyakitnya, tindakan yang akan diambil, kemungkinan-
kemungkinan dan resiko yang akan ditimbulkan.
3) untuk anak-anak atau pasien penyakit jiwa , informasi
diberikan kepada orang tua atau walinya. 27
F. Malpraktik
Menurut Purwanto Malprakrik atau malpractice berasal dari
kata “mal” yang berarti buruk dan “practice” yang berarti suatu
tindakan atau praktik, dengan demikian malapraktik adalah suatu
tindakan medis yang buruk yang dilakukan dokter dalam
hubungannya dengan pasien28.
Menurut Black’s Law Dctionary Malapraktik yaitu:
1. Professional misconduct or unreasonable lack of skill2. Failure of one rendering professional service to exercise
that degree of skill3. Learning commonly applied under all circumtances in the
community by average prudent reputable member of theprofession with the result of injury, loss or damage to therecipent of those service ot to those entitled to rely uponthem.29
27Ibid
28Purwanto.2008.Mal Praktik dalam bidang
medis.www.Purwanto78.wordpress.blogspot. waktu akses 4-3-2011.29
Sampurna.Budi. Mendidik masyarakat dengan pemberitaan yangakurat.http://www.freewebs.com/pemberitaanmalpraktek. Waktu akses 3-4-2011. 14.30
51
Selain itu definisi malpraktik menurut world medical
association tahun 1992 adalah;
“medical malpractice involves the physician's failure toconform to the standard of care for treatment of the patient'scondition, or lack of skill, or negligence in providing care to thepatient, which is the direct cause of an injury to the patient."30
Dari pengertian diatas maka malapraktik dapat terjadi
karena tindakan yang disengaja (Intentional) seperti pada
missconduct tertentu, tindakan kelalaian, ataupun bentuk
kompetensi/keahlian.
Professional misconduct yang merupakan kesengajaan
dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik,
ketentuan disiplin profesi, hukum administratif, serta hukum
pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang
penyerangan seksual, misrepresentasi atau fraud, keterangan
palsu, menggunakan iptekdok yang belum diterima, berpraktek
tanpa Surat Izin Praktek (SIP), berpraktek di luar
kompetensinya. Kesengajaan tersebut tidak harus berupa sengaja
mengakibatkan hasil buruk bagi pasien, namun yang penting lebih
ke arah deliberate violation (berkaitan dengan motivasi) ketimbang
hanya berupa error (berkaitan dengan informasi).
30WMA. Statement on Medical Malpractice. Sept 1992.adopted by the 4th World
Medical Assembly. Marbella.Spain.
52
Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu:31
1. malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggarhukum atau tidak tepat/layak (unlawful atau improper),misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yangmemadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improper)
2. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yangtepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improperperformance), yaitu misalnya melakukan tindakan medisdengan menyalahi prosedur
3. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yangmerupakan kewajiban baginya.
Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malapraktik
medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling
sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang
dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang
seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi)
yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki
kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama.
Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan
bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali
apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat
profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian
Procedure juga mengatur mengenai setiap dokter yang ingin
berpraktek dirumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina
harus memilki STR ( Surat tanda Registrasi) dan SIP ( Surat Izin
Praktek) melalui ketentuan yang dibuat oleh Lembaga KONSIL
(Komite Disiplin Dokter ) dan Organisasi Etik.
B. Saran
1. Dokter diharapkan tidak hanya memahami pentingnya Informend
consent di dalam perjanjian terapeutik tetapi juga memberikan
pemahaman kepada pasien agar pasien mengerti perbuatan medis
yang akan dilakukan serta konsekuensinya.
2. Perlunya sosialisasi peraturan serta tata cara berobat yang
dilakukan oleh pihak rumah sakit agar masyarakat mengerti hal-hal
yang harus dijelaskan kepada dokter mengenai kesehatannya.
3. Rumah sakit diharapkan mencatat pengaduan pasien yang di
tangani oleh seorang dokter dengan tujuan agar dapat menjadi
bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan
90
dokter dan menjamin hak-hak pasien untuk memperoleh perawatan
yang memadai.
PENELITIAN SKRIPSI
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS
Data-data yang dibtuhkan:
1. Jumlah dokter yang melakukan praktek di rumahsakit (keseluruhan spesialis dan
umum) 2011
2. Prosedur pelayanan rumah sakit yang dilakukan dalam pengobatan pasien
3. Jumlah pengaduan yang dilaporkan atas tindakan dokter kepada pasien dirumah
sakit dalam kurung waktu 5 tahun terakhir.
4. Contoh dan isi rekam medis (cukup keterangan mengenai subtansi rekam medis dan
pejelasannya)
TERIMAKASIH
Semoga penelitian ini berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam
menciptakan pelayanan medis yangefektif dan efisien.
Hasil Wawancara
Peneltian yang dilakukan pada tanggal 20– 28 Oktober dirumah sakit Wahidin
Sudirohusodo menghasilkan data wawancara dan daftar jumlah dokter yang ada dirumah
sakit tersebut. Penelitian ini didasarkan atas skripsi yng berjudul Tinjauan Yuridis sebagai
Dasar Bagi Dokter Dalam Melakukan Penanganan Medis. Bentuk pertayaan dibagi atas dua
koresponden yang berbeda. Bentuk pertayaan pertama untuk pasien adalah:
1. Apakah yang anda ketahui tentang informed consent?
2. Menurut anda bagaimanakah hubungan medis yang dilakukan antara pasien dan
dokter saat ini?
3. Apakah yang anda ketahui tentang perjanjian terapeutik antara dokter dengan
pasien?
4. Hambatan apa sajakah yang anda temukan ketika berkonsultasi pada dokter?
5. Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh dokter dan pasien sehingga dapat
menciptakan komunikasi yang baik dalam pelayanan medis ?
Bentuk Pertayaan kedua diperuntukkan untuk dokter:
1. Apakah yang anda ketahui tentang informed consent?
2. Menurut anda bagaimanakah hubungan medis yang dilakukan antara pasien dan
dokter saat ini?
3. Apakah yang anda ketahui tentang perjanjian terapeutik antara dokter dengan
pasien?
4. Hambatan apa sajakan yang anda temukan ketika melakukan penanganan medis
kepada pasien?
5. Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh dok
menciptakan komunikasi yang baik dalam pelayanan medis?
Hasil dari jawaban diaatas diambil dari 10 koresponden pasien Rumah Sakit Wahidin
Sudirohusodo dan 10 Koresponden Dokter Wahidin Sudirohusodo yang terbagi dokter
bedah, endokrin, umum dan ppds.
Kesimpulan dari pertayaan diaatas:
1.
Kesimpulan:
0
3
2
pengetahuan dokter mengenaiInformend consent
pengetahuan pasien mengenai
Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh dokter dan pasien sehingga dapat
menciptakan komunikasi yang baik dalam pelayanan medis?
Hasil dari jawaban diaatas diambil dari 10 koresponden pasien Rumah Sakit Wahidin
Sudirohusodo dan 10 Koresponden Dokter Wahidin Sudirohusodo yang terbagi dokter
endokrin, umum dan ppds.
Kesimpulan dari pertayaan diaatas:
0
5
pengetahuan dokter mengenaiInformend consent
tidak tahu
cukup mengerti
mengerti dengan jelas
sangat mengerti
8
1
0
pengetahuan pasien mengenaiInformend consent
tidak tahu
cukup mengerti
mengerti dengan jelas
ter dan pasien sehingga dapat
Hasil dari jawaban diaatas diambil dari 10 koresponden pasien Rumah Sakit Wahidin
Sudirohusodo dan 10 Koresponden Dokter Wahidin Sudirohusodo yang terbagi dokter
mengerti dengan jelas
cukup mengerti
mengerti dengan jelas
1. Informend Consent merupakan alat
dokter terlihat dari grafik diaatas dokter telah memenuhi kewajibanya dengan
mengetahui dengan jelas bentuk dari Informend consent yaitu persetujuan tindakan
kedokteran yang diterangkan dalam Kepmenkes No. 290 t
pengetahuan masyarakat khususnya pasien saat ini merupakan hal yang harus
ditindak lanjuti oleh lembaga kesehatan untuk mensosialisasikan pengetahuan
mengenai informend consent sehingga pasien mengerti dengan jelas bentuk
tindakan dan efeknya kepada diri pasien.
Saran:
Diharapkan kepada dokter untuk mensosialisasikan kepada pasien mengenai
Informend consent dengan bahasa yang sederhana sehingga pasien mudah untuk
mengerti hak dan kewajibannya
2. Hasil pertayaan dan kesimpulan:
Pasien
Dokter
Hubungan Pasien Dan Dokter
Informend Consent merupakan alat bagi komunikasi yang baik antara pasien dan
dokter terlihat dari grafik diaatas dokter telah memenuhi kewajibanya dengan
mengetahui dengan jelas bentuk dari Informend consent yaitu persetujuan tindakan
kedokteran yang diterangkan dalam Kepmenkes No. 290 tahun 2008 . kurangnya
pengetahuan masyarakat khususnya pasien saat ini merupakan hal yang harus
ditindak lanjuti oleh lembaga kesehatan untuk mensosialisasikan pengetahuan
mengenai informend consent sehingga pasien mengerti dengan jelas bentuk
n efeknya kepada diri pasien.
Diharapkan kepada dokter untuk mensosialisasikan kepada pasien mengenai
Informend consent dengan bahasa yang sederhana sehingga pasien mudah untuk
mengerti hak dan kewajibannya
Hasil pertayaan dan kesimpulan:
0
1
8
1
Hubungan Pasien Dan DokterSaat ini
buruk
cukup baik
baik
sangat baik
bagi komunikasi yang baik antara pasien dan
dokter terlihat dari grafik diaatas dokter telah memenuhi kewajibanya dengan
mengetahui dengan jelas bentuk dari Informend consent yaitu persetujuan tindakan
ahun 2008 . kurangnya
pengetahuan masyarakat khususnya pasien saat ini merupakan hal yang harus
ditindak lanjuti oleh lembaga kesehatan untuk mensosialisasikan pengetahuan
mengenai informend consent sehingga pasien mengerti dengan jelas bentuk
Diharapkan kepada dokter untuk mensosialisasikan kepada pasien mengenai
Informend consent dengan bahasa yang sederhana sehingga pasien mudah untuk
Kesimpulan:
Hubungan antara dokter dan paien saat ini cukup baik dilihat dari grafi responden
diatas yang memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang
dilakukan oleh dokter dan pasien. Diluar dari hasil diaatas peneliti mendpatkan
beberapa keluhan yang perlu diperhatikan oleh dokter dan pasien yaitu:
Dari pasien:
1. Pelayanan rumah sakit yang masih rumit/ tidak sederhana sehingga
membutuhkan waktu lebih untuk pada nantinya ditangani oleh dokter
2. Dokter yang lebih mengutamakan berprakte
poliklinik umum di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Ini diutarakan oleh
beberapa pasien yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan dokter
diinginkan ketika berkonsultasi.
3. Kurangnya fasilitas rumah sakit sehingga pasien l
Dari dokter:
1. Banyaknya pasien yang ditangani kurang koorperatife ini dikarenakan sulitnya
pasien menyampaikan kondisi fisiknya ataupun keterbatasan bahasa yang
6
Hubungan Pasien Dan Dokter
Hubungan antara dokter dan paien saat ini cukup baik dilihat dari grafi responden
diatas yang memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang
dilakukan oleh dokter dan pasien. Diluar dari hasil diaatas peneliti mendpatkan
beberapa keluhan yang perlu diperhatikan oleh dokter dan pasien yaitu:
Pelayanan rumah sakit yang masih rumit/ tidak sederhana sehingga
membutuhkan waktu lebih untuk pada nantinya ditangani oleh dokter
Dokter yang lebih mengutamakan berpraktek diluar ketimbang berpraktek pada
poliklinik umum di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Ini diutarakan oleh
beberapa pasien yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan dokter
diinginkan ketika berkonsultasi.
Kurangnya fasilitas rumah sakit sehingga pasien lambat penanganannya
Banyaknya pasien yang ditangani kurang koorperatife ini dikarenakan sulitnya
pasien menyampaikan kondisi fisiknya ataupun keterbatasan bahasa yang
0
31
Hubungan Pasien Dan DokterSaat ini
buruk
cukup baik
baik
sangat baik
Hubungan antara dokter dan paien saat ini cukup baik dilihat dari grafi responden
diatas yang memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang
dilakukan oleh dokter dan pasien. Diluar dari hasil diaatas peneliti mendpatkan
beberapa keluhan yang perlu diperhatikan oleh dokter dan pasien yaitu:
Pelayanan rumah sakit yang masih rumit/ tidak sederhana sehingga
membutuhkan waktu lebih untuk pada nantinya ditangani oleh dokter
k diluar ketimbang berpraktek pada
poliklinik umum di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Ini diutarakan oleh
beberapa pasien yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan dokter yang
ambat penanganannya
Banyaknya pasien yang ditangani kurang koorperatife ini dikarenakan sulitnya
pasien menyampaikan kondisi fisiknya ataupun keterbatasan bahasa yang
dimiliki. Pasien yang berasal dari darah pedalaman yang kurang mengerti
prosedur pengobatan dan kewajibannya sebagai pasien.
2. Kurang patuhnya pasien atas nasihat yang diberikan oleh dokter sehingga
penyakit yang dalam kondisi penyembuhan/penanganan dokter tidak efektif.
3. Hasil pertanyaan dan kesimpulan:
Dokter
Paien:
Hasil pertayaan :
Dokter
3
pengetahuan dokter mengenaiperjanjian terapeutik
pengetahuan Pasien mengenaiperjanjian terapeutik
dimiliki. Pasien yang berasal dari darah pedalaman yang kurang mengerti
sedur pengobatan dan kewajibannya sebagai pasien.
Kurang patuhnya pasien atas nasihat yang diberikan oleh dokter sehingga
penyakit yang dalam kondisi penyembuhan/penanganan dokter tidak efektif.
Hasil pertanyaan dan kesimpulan:
6
1
0
pengetahuan dokter mengenaiperjanjian terapeutik
tidak tahu
cukup baik
baik
sangat baik
8
2
00
pengetahuan Pasien mengenaiperjanjian terapeutik
tidak tahu
cukup baik
baik
sangat baik
dimiliki. Pasien yang berasal dari darah pedalaman yang kurang mengerti
Kurang patuhnya pasien atas nasihat yang diberikan oleh dokter sehingga
penyakit yang dalam kondisi penyembuhan/penanganan dokter tidak efektif.
cukup baik
sangat baik
cukup baik
sangat baik
1. Bagi 3 dokter diaatas telah mengetahui bentuk perjanjian yang berbentuk tersurat
dari sebuah kontrak dimana yang diperjanjikan adalah (inspaningverbitenis)/usaha
dokter yang sesuai dengan keahliannya terbukti dengan penjelasan awal yang
diberikan oleh dokter tentang kondisi penyakit pasien serta prosedur penanganan
medis yang dilakukan oleh dokter. Bagi 6 dokter diatas belum menerapkan
penjelasan secara lengkap kepada pasien sebelum mendapatkan persetujuan
tindakan kdokteran yang mana diatur dalam Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008
Pasal 1. sedangkan bagi pasien emergensy yang membutuhkan batuan segera diatur
dalam pasal Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan Kedokteran
Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:
“ Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah
kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”
Pasien
1. Dari grafik diatas maka dianggap pasien belum memliki pengetahuan secara jelas
mengenai perjanjian terapeutik baik bentuk perjanjian dan subtansi perjanjian yang
ada ketika pasien datang kepada dokter. Pasien mempunyai kewajiban memberikan
informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli
mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat
penting, agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah
bahwahubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan
hukum yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tertentu
dituntut adanya suatu keterbukaan.
Saran
1. Perlunya keterbukaan informasi antara dokter dan pasien dimana dokter yang
mengerti akan menginformasikan penanganan medis baik dari tahap amnesis
hingga invasif yang mempengaruhi jaringan tubuh pasien serta dituntut kesabaran
pasien untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kesehatan, kewajiban dan
hak pasien tersebut.
2. Pelunya sosialisasi peraturan perundang-undangn dan penyedia informasi yang
dikhususkan bagi pasien dan dokter gar sebelum berobat pasien dapat mengerti
bahwa apa yang dilakukannya terangkum didalam perjanjian terapeutik ini diatur
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa:
“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Registrasi Dokter dan Dokter gigi merupakan salah satu tugas dari KKI (Konsil
Kdokteran Indoesia) yang diamanahkan oleh UUPK. Registrasi adalah pencatatan resmi
sebagai pengakuan bagi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi
dan telah memenuhi syarat tertentu linnya untuk melakukan tindakan medik terhadap
pasien di wilayah Indonesia.
Dalam melakukan registrasi KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) menerbitkan Surat
tanda Registrasi (STR)Sejak tahun 2005 sampai dengan 3 Maret 2011, KKI telah menerbitkan
STR sejumlah 18.641 dengan rincian sebagai berikut:
Dokter Dokte Gigi DokterSpesialis
Dokter GigiSpesialis
Total
76.403 21.057 19.546 1.635 118.641
Dari data Registrasi dan distribusi dokter/dokter gigi dari berbagai propinsi di
Indonesia terlihat bahwa baik dokter/dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa, sebagaimana tergambar di grafik berikut
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
NA
DSU
MU
TSU
MB
AR
RIA
UJA
MB
ISU
MSE
LB
ENG
KU
LULA
MP
UN
GK
EPR
IB
AB
ELJA
KA
RTA
JAB
AR
BA
NTE
NJA
TEN
GYO
GYA
JATI
MK
ALT
ENG
KA
LBA
RK
ALS
ELK
ALT
IMSU
LUT
GO
RO
NTA
LOSU
LTEN
GSU
LSEL
SULT
RA
SULB
AR
BA
LIN
TBN
TTM
ALU
KU
MA
LUT
PA
PU
AB
RT
PA
PU
A
56
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hubungan Dokter dan Pasien Serta Kaitanya denganInformend Consent didalam Perjanjian Terapeutik
Hubungan medis yang terjadi antara pasien dan dokter dimulai
ketika seorang pasien mendatangi tempat dokter berpraktik pribadi
ataupun rumah sakit, ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang
No. 44 tahun 2009 Pasal 1 Angka 4 Tentang Rumah Sakit disebutkan
bahwa:
“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalahkesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yangdiperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung diRumah Sakit”.
Dokter yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP
(Surat Izin Praktik ) dianggap berhak melakukan pemeriksaan
terhadap diri pasien.Fungsi dari kelengkapan izin tersebut untuk
menjamin kualitas dan keprofesionalan dokter serta yang terpenting
adalah menjamin kepastian hukum dalam penanganan medis yang
dilakukan oleh seorang dokter, hal ini sesuai dengan undang-undang
No. 29 tahun 2004tentang Praktik kedokteran Pasal 3 Point C dimana
salah satu tujuan dari pengaturan sertifikasi praktik kedokteran adalah
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter/dokter
gigi.
57
Pasien yang datang kepada dokter dalam keadaan tidak sadar
merupakan pasien yang digolongkansebagai pasien yang
memerlukan bantuan segera atau disebut sebagai suatu keadaan
darurat, dimana dalam keadaan ini tidak diperlukannya penjelasan
oleh dokter karena keadaan pasien yang membutuhkan pertolongan
untuk mencegah kecacatan ataupun penyelamatan nyawa pasien, ini
diatur dalam undang-undang No. 44 tahun 2009 Pasal 1 angka 2
tentang rumah sakit.
Penanganan medis yang dilakukan oleh dokter merupakan
bagian dari perjanjian terapeutik dimana penjelasan mengenai
tindakan medis dokter yang disebut dengan Informenddiberikan
kepada pasien. Pasien merupakan seseorang yang mengambil
keputusan berdasarkan Informend yang diberikan oleh seorang
dokter, bagi pasien dalam keadaan tidak sadar maka informend
diberikan setelah sadar atau diberikan kepada keluarga pasien yang
sah dan berhak secara hukum.
Hasil dari keputusan untuk melakukan perawatan medis inilah
yang disebut dengan Consent atau persetujuan pasien tehadap
perawatan atau penaganan medis yang akan dilakukan oleh
dokter.Informend consent ini melahirkan perikatan sesuai dengan
KUH Perdata Pasal 1233 dan Pasal 1320 mengenai syarat-syarat
terjadinya persetujuan yang sah.
58
Didalam transaksi terapeutik, penerima palayanan medis terdiri
dari pasien orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa
yangbelum dinyatakan cakap sehingga memerlukan persetujuan dari
pengampunya dan anak dibawah umur yang memerlukan persetujuan
dari orang tuanya. Untuk hal tertentu suatu upaya penyembuhan yang
dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama yang berdasarkan
sikap saling percaya. Sedangkan yang dimaksud oleh sebab yang
halal adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang- Undang serta
tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Informed
consent harus tetap diberikan walaupun pada pemeriksaan dipoliklinik
rawat jalan, karena persetujuan medis akan timbul setelah pasien
diberi penjelasan mengenai penyakitnya dan akibat-akibatnya yang
dapat diperhitungkan menurut ilmu kedokteran dan kemudian pasien
menyetujuinya.
SuatuInformend Consent baru sah diberikan oleh pasien jika
memenuhiminimal 3(tiga)unsur sebagai berikut:
a) Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter
ini sesuai dengan Kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008
Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa Persetujuan
pasien atau keluarganya diberikan kepada pasien setelah
adanya penjelasan secara lengkap mengenai tindakan
kedokteran yang akan dilaksanakan
59
b) Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
sangat penting agar dapat membuat keputusan secara
sadar ini sesuai diterangkan dalam dengan Kepmenkes
290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 Angka 7 mengenai
informend consent
c) Kesukarelaan (tanpa paksan atau tekanan) dalam
memberikan persetujuan.
Informasi/penjelasan yang diaturdidalam aturan
Kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 tentang “Persetujuan
Tindakan Medik atau Informed Consent, bahwa setiap tindakan medis
dan pengobatan, pasien harus diberi penjelasan kemudian
menandatangani blangko/formulir persetujuan tindakan medis yang
telah disediakan oleh Rumah Sakit.
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis
formal, melalui pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang
“informed consent” melalui Kepmenkes
290/MENKES/PER/III/2008tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau
Informed Consent”. Hal ini tidakberarti bahwa para dokter dan tenaga
kesehatan di Indonesia selama ini tidak mengenal dan melaksanakan
“informed consent” karena jauh sebelum keluarnya peraturan tersebut
telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu
meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya
sebelum tindakan operasi itu dilakukan.
60
Hasil wawancara dokteryang dilakukan pada tanggal 20 oktober
- 28 november dirumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina
menghasilkan data wawancara.
Tabel 1:
Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenai informendconsent
NO Bentuk pendapat populasi Persentase
1 Tidak tahu 0 0%
2 Cukup tahu 5 50%
3 tahu 3 30%
4 Sangat tahu 2 20%
Jumlah 10 100%
Sumber : Dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (2011)
Hasil dari tabel menjelaskan bahwa pihak dokter sudah
menerapkan informend consent yang merupakan persetujuan yang
akan diberikan kepada pasien setelah adanya penjelasan dokter
dimana pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian antara dokter dan
pasien. Penjelasan informend consent memang telah diberikan tetapi
masih terdapat beberapa kekurangan dalam penjelasan tersebut, hasil
ini peneliti dapatkan melalui wawancara kepada 5 (lima) dokter yang
berada di poliklinik dan dokter umum dirumah sakit Wahidin
Sudirohusodo yang memberikan penjelasan mengenai penyakit
pasien tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan
darah serta riwayat penyakit yang dimiliki pasien sesuai
61
denganananmnesisyaitu informasi subjektif mengenai kehidupan dan
lingkungan pasien . Penjelasan mengenai informend consent kepada
pasien mampu diberikan oleh 3 dokter dengan jelas, ini dapat dilihat
dari pertayaan awal dokter mengenai kondisi pasien, riwayat penyakit,
serta mencatat tanggal , waktu, nama, pemberi penjelasan dan
penerima penjelasan didalam berkas rekam medis ini disebutkan
dalam kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan
Tindakan Kedokteran Pasal 9 ayat ,prognosis yang diberikan kepada
pasien telah lengkap sesuaiperkembangan penyakit pasien, ini sesuai
dengan kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan
Tindakan Kedokteran Pasal 8 ayat 1 mengenai penjelasan diagnosis
penyakit dan indikasi keadaan klinis pasien. Peneliti juga
mendapatkan 2 (dua) dokter spesialis bedah yang mampu
memberikan penjelasan kepada pasien mengenai pasien yang
dikategorikan tidak sadar atau gawat darurat sesuai yang disebutkan
dalam kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan
Tindakan Kedokteran Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:
“Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan
atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan
kedokteran”
62
Tabel 2:
Hasil wawancara pengetahuan pasien mengenai informendconsent
Pasien
NO Bentuk pendapat populasi Persentase
1 Tidak tahu 9 90%
2 Cukup tahu 1 10%
3 tahu 0 0%
4 Sangat tahu 0 0%
Jumlah 10 100%
Sumber : Pasien Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (2011)
Dari tabel diatas maka pasien belum memliki pengetahuan
yang cukup untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai keputusan
yang akan diambil berdasarkan penjelasan dokter, hasil ini peneliti
dapatkan melalui wawancara kepada 9 (sembilan) orang pasien
poliklinik rumah sakit Wahidin Sudrohusodo dimana setelah diberikan
penjelasan agar melakukan pemeriksaan secara berkala selama
jangka waktu dalam 1 minggu 2 kali pemeriksaan poliklinik, ternyata
pasien hanya melakukan pemeriksaan sekali. Hasilnya dokter tidak
dapat menganalisa perkembangan penyakit pasiennya , pemeriksaan
ini penting agar pasien mengerti efek samping dari tindakan yang
diambil serta ketidaknyamanan yang akan terjadi melalui penanganan
medis , sebagaimana disebutkan dalam 290/MENKES/PER/III/2008
Mengenai Pesetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 8 Ayat 2 Point B.
63
Pasien mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada
tenaga kesehatan, sehingga dokter/dokter gigi mempunyai bahan
yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting,
agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya
adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien
merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan,
sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu
keterbukaan.
Hasil yang peneliti dapatkan dari 1 (satu) orang pasien yang
berada di ruangan pusat jantung Rumah Sakit Wahidin sudirohusodo
menghasilkan bahwa pasien jantung memiliki kesadaran terhadap
pemberian informasi kepada dokter ini dapat dilihat dari catatan rekam
medis yang lengkap pada pasien tersebut. Pasien jantung juga
memiliki kesadaran dalam menjalankan nasehat dokter untuk
melakukan olahraga secara teratur/terkontrol dan menjaga pola
makan sehari-hari
64
Tabel3:
Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenai informendconsent
Dokter
NO Bentuk pendapat populasi Persentase
1 Tidak tahu 1 10%
2 Cukup tahu 3 30%
3 tahu 6 60%
4 Sangat tahu 0 0%
Jumlah 10 100%
Sumber : Dokter Rumah Sakit Grestlina (2011)
Dari tabel diatas terdapat 1 (satu) dokter yang tidak dapat
memberikan penjelasan yang lengkap tentang riwayat penyakit dan
tidak melakukan anamnesis, pentingnya anamnesis agar dokter
memiliki tolak ukur dalam menyampaikan informasi serta tolak ukur
terhadap biaya yang diberikan, sebagaimana disebutkan dalam
undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Pasal 49
ayat 1. Penjelasan mengenai anamnesis merupakan penjelasan
mengenai informasi pasien, temuan klinis penyakit, diagnosa,
indikasi, dan efek dari penanganan medis yang akan diberikan
dokter, sebagaimana disebutkan dalam 290/MENKES/PER/III/2008
Mengenai Pesetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 8 Ayat 1 Point
AAnamnesis dapat diberikan oleh 3 (tiga) dokter yang menjelaskan
diagnosa penyakit kepada keluarga pasien yang statusnya masih
65
anak dibawah umur, ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 kepmenkes
290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan
Kedokteran. Bagi 6 (enam) dokter diatas yang dibagi 3 (tiga) dokter
spesialis bedah dan 3 (tiga) dokter spesialis anastesi telah
menerangkan diagnosa penyakit serta risiko dan komplikasi yang
mungkin tejadi terhadap diri pasien.
Bentuk dan penyampaian penerapan informend consent sangat
penting, karena berhubungan dengan kompetensi dokter dan
berkaitan langsung dengan kepercayaan pasien kepada dokter.
Dokter yang dapat menjelaskan informend consent kepada
pasien, dapat mengurangi risiko yang terjadi ketika melakukan
tindakan medis, serta memberikan rasa aman kepada pasien
sehingga pasien akan lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan
mengenai penyakitnya.
Dokter diwajibkan untuk menganalisa tingkat pemahaman pasien
terhadap penjelasan yang pada nantinya akan diberikan, tujuannya
untuk memudahkan dokter dalam melakukan diagnosa dan mencatat
informasi penyakit pasien dalam rekam medis, ini disebutkan dalam
Kepmenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 6 tentang rekam medis.
66
Tabel 4:
Hasil wawancara pengetahuan pasien mengenai informendconsent
pasienNO Bentuk pendapat populasi Persentase
1 Tidak mengetahui 6 60%
2 Cukup 4 40%
3 Baik 0 0%
4 Sangat baik 0 0%
Jumlah 10 100%
Sumber : Pasien Rumah Sakit Grestelina (2011)
Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan baik rumah sakit
pemerintah dan swasta tidak memiliki perbedaan dan sistem
Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pasien saat ini
merupakan hal yang harus ditindak lanjuti oleh lembaga kesehatan
untuk mensosialisasikan pengetahuan mengenai informend
consent sehingga pasien mengerti dengan jelas bentuk tindakan
dan efeknya kepada diri pasien.
Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan
Pasienkepadapihak dokter untuk melakukan tindakan medis dapat
dibedakanmenjadi tiga bentuk, yaitu :
1) Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan
Kepmenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 3 ayat(1), yaitu
intinya setiap tindakan medis yangmengandung resiko cukup
besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah
sebelumnyapihak pasien memperoleh informasi yang jelas
tentang perlunya tindakan medis serta resikoyang berkaitan
dengannya (telah terjadi informed consent);
2) Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis
yang bersifat non-invasif dantidak mengandung resiko tinggi,
yang diberikan oleh pihak pasien
68
3) Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat,
misalnya pasien yang akandisuntik atau diperiksa tekanan
darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai
tandamenyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.
4) Persetujuan yang diberikan oleh undang-undang bagi pasien
yang dalam keadaan gawat darurat dan tidak sadarini sesuai
dengan Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan
Tindakan Kedokteran Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:
“ Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien
dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan
tindakan kedokteran”
1. Tujuan Pelaksanaan Informed Consent
Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, maka
pelaksanaan “informed consent”, bertujuan :
1) Melindungi Pasien (pasien) secara hukum dari segala tindakan
medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun
tindakan dokter yangsewenang-wenang.
2) tindakan malpraktik yang bertentangan dengan hak asasi
pasien dan standarprofesi medis.
3) penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi
atau overutilization” yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada
alasan medisnya;
69
4) Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan
medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar,
akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat
negatif,misalnya terhadap “risk of treatment” yang tak mungkin
dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti
serta sesuai dengan standar profesi medis. Sepanjang hal itu
terjadidalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat disalahkan,
kecuali jika melakukan kesalahanbesar karena kelalaian
(negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang
sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat
lainnya.
Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena
informed consent mempunyaibeberapa fungsi sebagai berikut :
1) Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku
manusia
2) promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3) untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam
mengobati pasien
4) menghindari penipuan dan misleading oleh dokter
5) mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
6) mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan
kesehatan
70
7) sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang
kedokteran dan kesehatan.
Pada prinsipnya informend consent diberikan di setiap
pengobatan oleh dokter, akan tetapi,urgensi dari penerapan prinsip
informed consent sangat terasa dalam kasus-kasus sebagai
berikut:
1) kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi
2) Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan
yang memakai teknologi baru yangsepenuhnya belum dpahami
efek sampingnya.
3) Dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang
kemungkinan banyak efek samping,seperti terapi dengan sinar
laser, dll.
4) Dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien
5) Dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga
melakukan riset daneksperimen dengan objek pasien.
71
Tabel 5
Hasil wawancara mengenai hubungan pasien dan dokter saat inidalam penanganan medisDokter
NO Bentuk pendapat Populasi Persentase
1 Buruk 0 0%
2 Cukup Baik 1 10%
3 Baik 8 80%
4 Sangat baik 1 10%
Jumlah 10 100%
Sumber: Dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (2011)
Dari tabel di atas 1 (satu) dokter mendeskripsikan bahwa
pasien telah memliki sikap yang sopan dalam memberikan keluhan
penyakitnya dan menaati peraturan rumah sakit untuk mengurus
jaminan kesehatan. Pengamatan penulis pasien mampu mengikuti
instruksi dokter untuk melakukan EKG
(Elektrokardiogram)danpemeriksaan darah yang akan digunakan
untuk proses diagnosa tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi
hambatan dokter dalam melakukan anamnesisyang merupakan
keluhan informasi subjektif tentang penyakit pasien,ini disebabkan
oleh keterbatasan bahasa yang dimiliki pasien, dari 10 (sepuluh)
pasien yang diwawancarai 3 (tiga) diantaranya merupakan petani
dan 2 (dua) lainnya bekerja sebagai nelayan. Pasien-pasien
tersebut tidak berdomisili di Makassar, mereka adalah pendatang
72
yang dirujuk oleh rumah sakit daerah ke Rumah Sakit Wahidin
Sudirohusodo untuk melanjutkan perawatannya karena fasilitas
rumah sakit didaerah tersebut yang terbatas, baik kelengkapan alat
kesehatan serta untuk mendapatkan dokter yang jauh lebih ahli, ini
termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 128 tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2008.
Dokter melakukan penangan medis berdasarkan kompetensi
dan tingkat pengetahuan yang mereka miliki sehingga setiap
tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter muda harus mendapat
bimbingan oleh dokter yang jauh lebih ahli, contohnya dokter yang
telah mengambil PPDS (program pendidikan dokter spesialis).
Dokter dalam masa pendidikannya memiliki kurikulum yang khusus
untuk mempelajari psikologi pasien ini diutarakan oleh 8 (delapan)
dokter yang penulis wawancarai. Kesimpulan yang didapatkan oleh
penulis melalui pengamatan langsung ketika dokter menanyakan
informasi mengenai alamat, pekerjaan, usia, serta keluhan penyakit
pasien, hal tersebut ditanyakan untuk mengukur kemampuan pasien
dalam menyampaikan informasi mengenai keadaan kesehatannya
dan kemampuan ekonomi yang dimiliki pasien. Saran yang diberikan
oleh dokter adalah kelanjutan dari proses perawatan yang dilakukan
untuk mencegah komplikasi penyakit pasien, ini sesuai dengan
Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan
73
Kedokteran Pasal 8 Ayat 2 Point E mengenai perluasan tindakan dan
komplikasi.
Dokter merupakan profesi yang mulia dalam presepsi
masyarakat karena menurut pandangan penulis dokter tidak hanya
memiliki kewajiban menolong pasien di lingkungan rumah sakit atau
praktek pribadi tetapi dokter juga harus memiliki inisiatif ketika terjadi
suatu keadaan yang memerlukan bantuan dokter secara cepat
contohnya:
1) Kecelakaan lalu lintas yang memerlukan tindakan dan bantuan
dokter segera.
2) Kewajiban sosial dalam membantu korban bencana alam.
3) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan
seperti bahaya merokok dan penjelasan mengenai indikasi
suatu obat
Hubungan antara dokter dan paien saat ini cukup baik dilihat
dari grafik responden diatas yang memperlihatkan keseimbangan
antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh dokter dan pasien.
Dokter harus menyadari bahwa “informedconsent” benar-
benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara
pihak pasiendengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak yangseimbang dan dapat
dipertanggungjawabkan. Masih banyak hal dari informed consentini
74
sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah
suatu inforamsi sudah ataubelum cukup diberikan oleh dokter.
B. Pengaturan Hak dan Kewajiban Dokter dalam PerjanjianTerapeutik
Dalam hubungan hukum, dokter dan pasien bertindak sebagai
“subjek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban,
sedangkan pasien sebagai “objek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan
bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan
hukum yaitu jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode
Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan
diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun
hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh
dokter tanpa adanya persetujuan dari pihak pasien, sedangkan pasien
dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka
dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan
digugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas
tubuhnya, sehingga dokter harus menghormatinya.
Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi
dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan,
tindakan radiology invasive) yang dilakukan dokter tanpa adanya izin dari
75
pihak pasien, maka dokter dapat dituntut telah melakukan tindak pidana
penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351
KUHP
Kehormatan profesi kedokteran terletak pada kepercayaan pasien
terhadap profesi dokter, maka kedudukan yang lemah pada pasien tidak
boleh disalahgunakan. Agar mendapatkan kepercayaan dari pasien,
dokter harus berpegang pada standar etis yaitu KODEKI melalui Surat
Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia NO.
221/PB/A.4/04/2002 tentang penerapan kode etik kedokteran Indonesia
yang berfungsi sebagai pedoman bagi dokter dalam melakukan
penanganan medis dan menjadi dasar bagi pengetahuan dan
ketrampilan profesi yang dimilikinya, dengan asas-asasnya primum non
nocere yang artinya sejak dari awal tidak ada niat untuk menyakiti,
mencederai, merugikan atau mencelakakan pasien, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung.
Tindakan medis seorang dokter juga harus bersifat beneficence
artinya segala tindakan medis yang dilakukan itu untuk kebaikan sosial ,
agama, jenis kelamin, politik, dan jujur, yakni dokter menghargai hak
pasien, memahami batas kompetensinya ini sesuai dalam KODEKI (Kode
etik Kedokteran Indonesia) Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. Pelayanan
kesehatan dalam pelaksanaan dokter haruslah didasarkan pada
penghargaan atas martabat manusia dan upaya pelayanan yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seutuhnya. Oleh karena itu,
76
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunnya organisasi profesi
para dokter di Indonesia, terbentuk agar dapat memberikan pelayanan
kedokteran yang bermutu dan profesional, yang menjunjung tinggi etika
kedokteran serta peningkatan kemampuan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran, pemberdayaan dan kebebasan
profesi kedokteran.
Fungsi kode etik profesi antara lain sebagai alat kontrol sosial.Kode
etik memberikan suatu kriteria bagi para calon anggota kelompok
profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota
lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik
profesi juga berfungsi untuk mencegah pengawasan ataupun campur
tangan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat. Selain itu, kode etik
profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi.
Karena pada dasarnya, melalui kode etik pelaku profesi dianggap sebagai
prilaku yang sudah benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar
pula.
Di dalam pelayanan medis, seorang dokter dapat dilihat dalam
kedudukannya selaku profesional di bidang medik yang senantiasa harus
berperan aktif, dan pasien dapat dilihat dalam kedudukannya sebagai
penerimapelayananmedik yang mempunyai penilaian terhadap
penampilan dan mutu pelayanan medik yang diterimanya. Hal ini
disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau
77
memberi pertolongan serta melaksanakan pekerjaan profesi yang terikat
pada suatu kode etik.
Profesi dapat pula diartikan sebagi suatu pekerjaan yang
memerlukanpendidikan dan pelatihan tertentu, dalamjenjang kehidupan
bermasyarakat profesi mendapat kedudukan yang tinggi dalam
masyarakat, seperti dapat dicontohkan hakim, pengacara, notaris,
ataupun dokter. Berbeda dengan profesi pada umumnya,profesi
kedokteran merupakan profesi yang dianggap paling mulia karena
berhadapan langsung dengan masalah kesehatan dan kehidupan. Oleh
karena itu, profesi medis hakikatnya adalah merupakan panggilan jiwa,
yaitu panggilan untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan, berlandaskan
atas akhlak dan moral yang luhur. Karenanya dibutuhkan suatu standar
atau batasan kemampuan minimal (knowledge, skill, dan attitude) yang
harus dikuasai oleh seorang dokter
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi profesidokter
terintegrasi di dalam rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis.
Upaya pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit
pada prinsipnya karena adanya suatu hubungan kerja. Dengan
adannya hubungan perjanjian kerja, tenaga kesehatan menjadi staf
dari rumah sakit. Namun, demikian, dengan semakin banyaknya
spesialisasi dokter, maka tidaktertutup kemungkinan bagi yang bukan staf
medis dari rumah sakit yang bersangkutan dapat melakukan pelayanan
medis pada rumah sakit tersebut.
78
Pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter pada pasien
didasarkan pada suatu hubungan kepercayaan. Pasien percaya kapada
dokter, bahwa dokter mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang
pengobatan penyakit. Oleh karena itu, seorang dokter di dalam suatu
upaya pelayanan medis mempunyai hak dan kewajiban untuk berinisiatif
menentukan sendiri tindakan medis. Hak dan kewajiban dokter untuk
menentukan sendiri tindakan medis tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa dokter mempunyai kemampuan dan keahlian di
bidang kedokteran ini sesua dengan undang-undang No. 29 Tentang
Praktik Kedokteran Pasal 1 Angka 11 yang mengatur bahwa:
“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaankedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatukeilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang,dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. “
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara dokter
dan rumah sakit adalah suatu hubungan kerja di dalam pelayanan medis.
C. Registrasi dokter dan Lembaga Kedokteran
Registrasi Dokter dan Dokter gigi merupakan salah satu tugas dari