PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BENDAHARA PENGELUARAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : SADONO EDDY WIBOWO Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Nama : CEPI HIDAYAT Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Margahayu, November 2017 PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, CEPI HIDAYAT SADONO EDDY WIBOWO Penata Tk. I/ IIIb Pengatur muda/ IIa NIP. 19730901 199403 1 003 NIP. 19680901 201412 1 002
34
Embed
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BENDAHARA … · Tersedianya laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BENDAHARA PENGELUARAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SADONO EDDY WIBOWO
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama : CEPI HIDAYAT
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam
program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
1. Tersedianya Surat PerintahPembayaran (SPP), SPPUP/GU/TU dan SPP-LS
Jumlah Surat PerintahPembayaran (SPP), SPPUP/GU/TU dan SPP-LS ygtersedia
1 Dok.
2. Tersedianya Transaksipembayaran/pengeluaran (belanja)dan laporan penerimaan ke dalamBuku Kas Umum (BKU), BukuSimpanan/Bank, Buku Pajak, BukuPanjar, Buku RekapitulasiPengeluaran per Rincian Objek danBuku Register SPP-UP/GU/TU/LS
Jumlah Transaksipembayaran/pengeluaran(belanja) dan laporanpenerimaan ke dalam Buku KasUmum (BKU), BukuSimpanan/Bank, Buku Pajak,Buku Panjar, Buku RekapitulasiPengeluaran per Rincian Objekdan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS
1 Dok.
3. Terlaksananya penyetoran pajak-pajak
Jumlah Bukti penyetoran pajak-pajak yang tersedia
1 Dok.
4. Terlaksananya pembayaran atastagihan/kuitansi dan permintaanuang muka
Jumlah Bukti pembayaran atastagihan/kuitansi dan permintaanuang muka
1 Dok.
5. Tersedianya register penutupan kas Jumlah Dokumen registerpenutupan kas
1 Kegiatan
6. Tersedianya laporan/suratpertanggungjawaban (SPJ)pengeluaran dan penerimaansecara administratif kepadaPengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dan secarafungsional kepada BendaharaUmum Daerah (BUD)
Jumlah Berkas laporan/suratpertanggungjawaban (SPJ)pengeluaran dan penerimaansecara administratif kepadaPengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dan secarafungsional kepada BendaharaUmum Daerah (BUD)
12 Berkas
7. Tersedianya Berita AcaraPemeriksaan Kas setiap bulannya
Jumlah berkas Berita AcaraPemeriksaan Kas setiapbulannya
12 Berkas
Margahayu , November 2017
KEPALA SUB BAGIAN BENDAHARA PENGELUARANPROGRAM DAN KEUANGAN
1. Tersedianya digitalisasi dokumenkepegawaian PNS di LingkunganKecamatan
Jumlah Digitalisasi dokumenkepegawaian PNS di LingkunganKecamatan yang tersedia
1 Dok.
2. Tersedianya daftar usulan kenaikanpangkat, kenaikan gaji berkala,pensiun, satyalancana karyasatya,kebutuhan diklat, ijin belajar danujian dinas
Jumlah daftar usulan kenaikanpangkat, kenaikan gaji berkala,pensiun, satyalancanakaryasatya, kebutuhan diklat, ijinbelajar dan ujian dinas
1 Dok
3. Terlaksananyan pelayanankepegawaian meliputi cuti pegawai,ijin perkawinan dan perceraian,karpeg,karis/karsu, kesejahteraanpegawai, janji/sumpah pegawai,pengkoordinasian SKP dan LPTJpegawai
Jumlah pelayanan kepegawaianmeliputi cuti pegawai, ijinperkawinan dan perceraian,karpeg,karis/karsu,kesejahteraan pegawai,janji/sumpah pegawai,pengkoordinasian SKP dan LPTJpegawai yang ada
3 Dok
4. Tersedianya bahan dan membuatkonsep usulan rotasi dan mutasiserta pemberhentian pegawai dilingkungan Kecamatan
Jumlah bahan dan membuatkonsep usulan rotasi dan mutasiserta pemberhentian pegawai dilingkungan Kecamatan
1 Dok
5. Terlaksananya konsep tata naskahdinas, surat menyurat dan standaroperasional prosedur
Jumlah konsep tata naskahdinas, surat menyurat danstandar operasional prosedur
1 Dok
Margahayu,, November 2017
KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
1. Tersedianya dokumen rencanakebutuhan dan penganggaranbarang milik daerah
Jumlah dokumen rencanakebutuhan dan penganggaranbarang milik daerah
1 Dok.
2. Tersedianya usulan permohonanpenetapan status penggunaanbarang milik daerah yang diperolehdari beban APBD dan perolehan
Jumlah usulan permohonanpenetapan status penggunaanbarang milik daerah yangdiperoleh dari beban APBD dan
1 Dok
lainnya yang sah perolehan lainnya yang sah
3. Terlaksananya pencatatan daninventarisasi barang milik daerah
jumlah pencatatan daninventarisasi barang milik daerah
1 Dok
4. Terlaksananya mengamankanbarang milik daerah yang beradapada Pengguna Barang
Jumlah barang milik daerah yangberada pada Pengguna Barang
1 Dok
5. Tersedianya dokumen pengajuanusulan pemanfaatan danpemindahtanganan barang milikdaerah berupa tanah dan/ataubangunan yang tidak memerlukanpersetujuan DPRD dan barang milikdaerah selain tanah dan/ataubangunan
Jumlah dokumen pengajuanusulan pemanfaatan danpemindahtanganan barang milikdaerah berupa tanah dan/ataubangunan yang tidakmemerlukan persetujuan DPRDdan barang milik daerah selaintanah dan/atau bangunan
1 Dok
8. Tersedianya Surat PermintaanBarang (SPB) berdasarkan notapermintaan barang dan mengajukanSurat Permintaan Barang (SPB)kepada Pejabat PenatausahaanBarang
Jumlah Surat PermintaanBarang (SPB) berdasarkan notapermintaan barang danmengajukan Surat PermintaanBarang (SPB) kepada PejabatPenatausahaan Barang
1 Dok
Margahayu, November 2017
KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIKDAERAH
1. Tersedianya bahan rencanaoperasional dan program kerjaSeksi Sosial Budaya danrekomendasi bantuan hibah bansoskepada lansia, Anak BerkebutuhanKhusus (ABK), Orang denganKecacatan (ODK), anak putussekolah,Pekerja Sosial Masyarakat(PSM), Penderita MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS),korban traficking, dan wanita rawansosial ekonomi
Jumlah bahan rencanaoperasional dan program kerjaSeksi Sosial Budaya danrekomendasi bantuan hibahbansos kepada lansia, AnakBerkebutuhan Khusus (ABK),Orang dengan Kecacatan (ODK),anak putus sekolah,PekerjaSosial Masyarakat (PSM),Penderita MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS),korban traficking, dan wanitarawan sosial ekonomi
1 Dok.
2. Tersedianya pemantauan danpendataan masyarakat calonpenerima bantuan sosial meliputilansia, ABK, ODK, anak putussekolah, PSM, PMKS, korbantraficking, dan wanita rawan sosialekonomi
Jumlah pemantauan danpendataan masyarakat calonpenerima bantuan sosial meliputilansia, ABK, ODK, anak putussekolah, PSM, PMKS, korbantraficking, dan wanita rawansosial ekonomi
1 Dok
3. Tersedianya pemberian santunankepada masyarakat yang berhakmenerima bantuan sosial (lansia,ABK, ODK, anak putus sekolah,PSM, PMKS, korban traficking, danwanita rawan sosial ekonomi)
Jumlah pemberian santunankepada masyarakat yang berhakmenerima bantuan sosial (lansia,ABK, ODK, anak putus sekolah,PSM, PMKS, korban traficking,dan wanita rawan sosialekonomi)
1 Dok
4. Tersedianyarekomendasi,rekapitulasi databantuan sosial
Jumlah rekomendasi,rekapitulasidata bantuan sosial
1 Dok
5. Tersedianya Mengendalikanprogram kerja bantuan sosial
Jumlah program kerja bantuansosial
1 Dok
6. Terlaksananya pembinaan,monitoring dan evaluasi kegiatanpengelolaan kesejahteraan sosial
Jumlah pembinaan, monitoringdan evaluasi kegiatanpengelolaan kesejahteraan sosial
1 Dok
7. Terlaksananya fasilitasi koordinasi,konsultasi kegiatan pengelolaankesejahteraan sosial
Jumlah fasilitasi koordinasi,konsultasi kegiatan pengelolaankesejahteraan sosial
1 Dok
Margahayu, November 2017
KEPALA SEKSI PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIALSOSIAL BUDAYA
1. Tersedianya surat penugasan danmelaksanakan Pelayananoperasional Alat Berat (StoomWalls) sesuai dengan proseduryang berlaku agar terciptapelayanan prima
Jumlah surat penugasan danmelaksanakan Pelayananoperasional Alat Berat (StoomWalls) sesuai dengan proseduryang berlaku agar terciptapelayanan prima
1 Dok.
2. Tersedianya alat berat (stoom walls)sebelum pengoperasian di lapangansesuai dengan prosedur yangberlaku untuk kelancaranpelaksanaan tugas
Jumlah alat berat (stoom walls)sebelum pengoperasian dilapangan sesuai denganprosedur yang berlaku untukkelancaran pelaksanaan tugas
1 Dok
3. Tersedianya rekapitulasi laporanoperasionalisasi Alat Berat (StoomWalls) sesuai dengan proseduryang berlaku sebagai buktipelaksanaan tugas
Jumlah rekapitulasi laporanoperasionalisasi Alat Berat(Stoom Walls) sesuai denganprosedur yang berlaku sebagaibukti pelaksanaan tugas
1 Dok
4. Terlaksananya pemeliharaan AlatBerat (Stoom Walls) sesuai denganprosedur agar terpelihara kondisialat berat
Jumlah pemeliharaan Alat Berat(Stoom Walls) sesuai denganprosedur agar terpelihara kondisialat berat
1. Terlaksananya pengamanan wilayahKecamatan, desa dan BKO (BantuanKegiatan Operasional) sesuai denganprosedur yang berlaku agar terciptakeamanan wilayah
Jumlah pengamanan wilayahKecamatan, desa dan BKO (BantuanKegiatan Operasional) sesuai denganprosedur yang berlaku agar terciptakeamanan wilayah
1 keg
2. Terlaksananya pembinaan danpendataan terhadap parapedagang/PKL, ojeg, tukang becak,pengemudi angkutan umum danpedagang asongan sesuai proseduryang berlaku agar terciptakeharmonisan lingkungan
Jumlah pembinaan dan pendataanterhadap para pedagang/PKL, ojeg,tukang becak, pengemudi angkutanumum dan pedagang asongan sesuaiprosedur yang berlaku agar terciptakeharmonisan lingkungan
1 keg
3. Terlaksananya tugas piket harian,monitoring dan patroli wilayah se-Kecamatan Paseh sesuai prosedur yangberlaku agar tercipta keamanan wilayah
Jumlah tugas piket harian, monitoringdan patroli wilayah se-KecamatanPaseh sesuai prosedur yang berlakuagar tercipta keamanan wilayah
1 keg
4. Terlaksananyapengawasan/pengamanan terhadappembangunanjalan/jembatan/RTH/bangunan, jalur lalulintas, pilkada/pemilu/pilkades sesuaiprosedur yang berlaku agar terciptakeamanan wilayah
jumlah pengawasan/pengamananterhadap pembangunanjalan/jembatan/RTH/bangunan, jalur lalulintas, pilkada/pemilu/pilkades sesuaiprosedur yang berlaku agar terciptakeamanan wilayah
1 keg
terlaksananya operasi razia minumankeras, narkoba, PSK, bangunan liar,yustisia dan alat peraga kampanyesesuai prosedur yang berlaku agarkondusif wilayah
Jumlah operasi razia minuman keras,narkoba, PSK, bangunan liar, yustisiadan alat peraga kampanye sesuaiprosedur yang berlaku agar kondusifwilayah
1 Keg
Terlaksananya kegiatan Jumat Bersih(Jumsih) bersama dengan masyarakatagar tercipta bersih lingkungan
Jumlah kegiatan Jumat Bersih (Jumsih)bersama dengan masyarakat agartercipta bersih lingkungan
1 keg
Terlaksananya pendampinganpimpinan/Camat dalam monitoringkegiatan kewilayahan sesuai proseduryang berlaku agar terjamin keamanandalam kegiatan
Jumlah kegiatan pendampinganpimpinan/Camat dalam monitoringkegiatan kewilayahan sesuai proseduryang berlaku agar terjamin keamanandalam kegiatan
1 keg
Terlaksananya kegiatan dalampenanganan kebencanaan sesuaiprosedur yang berlaku agarterminimalisir dampak dari bencana
Jumlah kegiatan dalam penanganankebencanaan sesuai prosedur yangberlaku agar terminimalisir dampak daribencana
1 keg
Terlaksananya penertiban ijin bangunan(IMB), mini market, tower, papanreklame dan rumah kontrak/sewa sesuaidengan peraturan dan prosedur yangberlaku agar tertib wilayah
Jumlah penertiban ijin bangunan (IMB),mini market, tower, papan reklame danrumah kontrak/sewa sesuai denganperaturan dan prosedur yang berlakuagar tertib wilayah
1 keg
Margahayu, November 2017
KEPALA SEKSI PETUGAS KEAMANAN
TRANTIBUM
MAHPUD SIDIK, S.Sos JUANDAPenata /IIIc Pengatur Muda TK.I / IIb
1. tersedianya laporan kegiatantriwulanan dan tahunan sesuaiprosedur yang berlaku sebagaiakuntabilitas kinerja
Jumlah laporan kegiatan triwulanandan tahunan sesuai prosedur yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja
1 Dok.
2. Tersedianya surat masuk dan suratkeluar yang berkaitan dengankegiatan/tugas Seksi ketentramandan ketertiban Umum sesuaiprosedur yang berlaku agar tertibadministrasi
Jumlah surat masuk dan suratkeluar yang berkaitan dengankegiatan/tugas Seksi ketentramandan ketertiban Umum sesuaiprosedur yang berlaku agar tertibadministrasi
1 Dok
3. Tersedianya data/laporan yangberkaitan dengan kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umumsesuai prosedur agar terakumulasidata yang akurat
Jumlah data/laporan yang berkaitandengan kebencanaan, Ketentramandan Ketertiban Umum sesuaiprosedur agar terakumulasi datayang akurat
1 Dok
4. Tersedianya administrasirekomendasi dan perijinan yangberkaitan dengan Ketentraman danKetertiban Umum sesuai prosedurdan peraturan yang berlaku agartertib administrasi
Jumlah administrasi rekomendasidan perijinan yang berkaitan denganKetentraman dan Ketertiban Umumsesuai prosedur dan peraturan yangberlaku agar tertib administrasi
1 Dok
6. Terlaksananya pendataan Linmastahunan sesuai prosedur yangberlaku agar terakumulasi datalinmas yang akurat
Jumlah pendataan Linmas tahunansesuai prosedur yang berlaku agarterakumulasi data linmas yangakurat
1 Keg
7. Terlaksananya bimbingan danpembinaan personil/anggota Sat PolPP, pertahanan sipil (Hansip) danPerlindungan Masyarakat (Linmas)Kecamatan dan desa sesuai denganprosedur dan peraturan yangberlaku agar tercipta hansip/linmasyang berkualitas
Jumlah bimbingan dan pembinaanpersonil/anggota Sat Pol PP,pertahanan sipil (Hansip) danPerlindungan Masyarakat (Linmas)Kecamatan dan desa sesuai denganprosedur dan peraturan yangberlaku agar tercipta hansip/linmasyang berkualitas
1 Keg
Soreang, November 2017
KEPALA SEKSITRANTIBUM
PENGELOLA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
ADENG RUKMANA MAMAT RUHIMATPenata /IIIc Penata Muda I / IIIa