1 1 1 340 Orang 2 312 Orang 3 160 Orang 4 6 Kab./Kota 5 45 Orang 2 1 50 Orang 2 250 Orang 3 Tertanganinya pemulangan TKI Ilegal. 100 Orang 3 35 Kasus Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja berbasis kompetensi. Terlatihnya keahlian berbahasa Jepang bagi calon peserta magang ke Jepang. Meningkatnya efektivitas pembinaan, mediasi penerapan sarana hubungan industrial dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2 3 4 Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan jiwa kewirausahaan. Peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan dan kewirausahaan. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat perdesaan. Terlatihnya keahlian dan keterampilan kerja bagi pencari kerja. Meningkatnya fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial. Terlatihnya aparatur kab./kota pengoperasian Bursa Kerja On Line (BKOL) Terpahaminya Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI). 4 146 Perusahaan 5 1 Kasus 30 Objek 6 53 KK 100 % 7 465 KK 8 53 KK JUMLAH ANGGARAN : Rp. 41,627,457,596 I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. : Rp. 7,715,178,636 1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah. : Rp. 127,701,000 2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. : Rp. 2,696,232,480 3 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). : Rp. 4,891,245,156 II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. : Rp. 3,991,558,780 1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. : Rp. 1,107,913,600 2 Pengembangan Kelembagaan Produktivi-tas dan Pelatihan Kewirausahaan. : Rp. 766,165,180 3 : Rp. 2,117,480,000 III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. : Rp. 2,042,399,380 1 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial K : Rp. 812,283,500 2 : Rp. 1,230,115,880 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. penerapan sarana hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja. Meningkatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kondusif. Penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Peningkatan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Jumlah persebaran penduduk sesuai dengan rencana rincian satuan permukiman. Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan. Penurunan kasus kecelatakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi. Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan fungsional. Meningkatnya fasilitasi pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya di kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya.
32
Embed
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS TENAGA …disnakermobduk.acehprov.go.id/download/tapkin-dan-iku.pdf · Provinsi : Aceh Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 7.22
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1 1 340 Orang
2 312 Orang
3 160 Orang
4 6 Kab./Kota
5 45 Orang
2 1 50 Orang
2 250 Orang
3 Tertanganinya pemulangan TKI Ilegal. 100 Orang
3 35 Kasus
Tersedianya sarana dan prasarana pelatihankerja berbasis kompetensi.
Terlatihnya keahlian berbahasa Jepang bagicalon peserta magang ke Jepang.
Meningkatnya efektivitas pembinaan, mediasipenerapan sarana hubungan industrial dankesejahteraan tenaga kerja.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2 3 4
Meningkatnya tenaga kerja yang memilikiketerampilan dan jiwa kewirausahaan.
Peningkatan lulusan pelatihan yang memilikiketerampilan dan kewirausahaan.
Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakatperdesaan.
Terlatihnya keahlian dan keterampilan kerjabagi pencari kerja.
Meningkatnya fasilitas pelayananpenempatan tenaga kerja dan perluasankesempatan kerja.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial.
Terlatihnya aparatur kab./kota pengoperasianBursa Kerja On Line (BKOL)
Terpahaminya Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (KKNI).
4 146 Perusahaan
5 1 Kasus30 Objek
6 53 KK100 %
7 465 KK
8 53 KK
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 41,627,457,596
I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. : Rp. 7,715,178,6361 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah. : Rp. 127,701,0002 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. : Rp. 2,696,232,4803 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). : Rp. 4,891,245,156
II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. : Rp. 3,991,558,7801 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. : Rp. 1,107,913,6002 Pengembangan Kelembagaan Produktivi-tas dan Pelatihan Kewirausahaan. : Rp. 766,165,1803 : Rp. 2,117,480,000
III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. : Rp. 2,042,399,3801 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.: Rp. 812,283,5002 : Rp. 1,230,115,880
Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan BerbasisMasyarakat.
Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja.
Meningkatnya efektivitas pembinaan, mediasipenerapan sarana hubungan industrial dankesejahteraan tenaga kerja.
Meningkatnya Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) yang kondusif.
Penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Peningkatan penataan persebaran pendudukdi kawasan transmigrasi.
Jumlah persebaran penduduk sesuai denganrencana rincian satuan permukiman.
Meningkatnya penerapan normaketenagakerjaan di perusahaan.
Penurunan kasus kecelatakaan kerja dan PenyakitAkibat Kerja (PAK).
Meningkatnya pembangunan kawasantransmigrasi.
Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun danfungsional.
Meningkatnya fasilitasi pelayanan sosialekonomi dan sosial budaya di kawasantransmigrasi.
Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanansosial ekonomi dan sosial budaya.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial.
2 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. : Rp. 5,866,551,0003 Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi. : Rp. 924,839,6004 Pelatihan Transmigrasi. : Rp. 891,460,0005 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. : Rp. 795,235,000
V. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : Rp. 3,972,724,0001 Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. : Rp. 3,972,724,000
Belanja Langsung
Banda Aceh, 2015GUBERNUR ACEH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
dr. H. ZAINI ABDULLAH Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.Si
MOBILITAS PENDUDUK ACEH
Belanja LangsungBelanja Tidak LangsungTotal
Belanja LangsungBelanja LangsungBelanja Tidak Langsung
1
1
1 Pkt30 Buku
1 160 Org
2 45 Org
1 6 Kab./Kota
2
1 50 Org
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagimasyarakat di pedesaan.
Meningkatnya penerapan peraturanperundang-undangan ketenagakerjaandi tempat kerja.
Berkurangnya angka kecelakaan kerja danpenyakit akibat kerja melalui pemahamanterhadap penerapan norma ketenagakerjaan.
Meningkatnya peran LembagaHubungan Industrial dalam fasilitasipenyelesaian hubungan industrial dankepesertaan Jamsostek.
Terwujudnya hubungan industrial yangharmonis dan perlindungan terhadap pekerja.
Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjianbersama dan jumlah tenaga kerja yang menjadipeserta Jamsostek serta terfasilitasinyapenyelesaian hubungan industrial.
Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja danpengusaha.
Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yangproduktif.
Terlaksananya pembinaan dan meningkatnyaproduktivitas bagi pengusaha dan kelembagaanwirausaha.
Terlaksananya pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadap norma kerja dannorma K3
1 146 Perush.
2 1 Kasus
3 30 Objek
4 1
1 60 KK100 %
Berkurangnya angka kecelakaan kerja danpenyakit akibat kerja melalui pemahamanterhadap penerapan norma ketenagakerjaan.Terlindunginya pekerja dan pengusaha dalamkasus ketenagakerjaan.Meningkatnya pelayanan kepada masyarakatpekerja dan tersedianya data di bidangpengawasan ketenaga-kerjaan.
Meningkatnya pemukimantransmigrasi sebagai tempat tinggaldan usaha yang layak.
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun.Tercapainya percepatan pembangunan padasuatu wilayah.
Terwujudnya pembangunan permukimantransmigrasi dan pembinaan terhadapmasyarakat kawasan transmigrasi.
1
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2 3 4
1 465 KK
2
1 53 KK
1 120 KK
1 100 %
5
Jumlah warga transmigrasi yang menerima bantuansosial dan ekonomi.
Meningkatnya pemukimantransmigrasi yang mandiri dankawasan transmigrasi yang
Tersedianya Saprotan dan terbentuknyakelembagaan ekonomi sesuai potensi lahanusaha yang dikembangkan.
Tersedianya SDM yang terampil sebagaimotivator di lokasi pemukiman melalui UPTDBalai Peningkatan Sumber Daya Transmi-grasi.
Jumlah transmigran yang mengikuti pembinaan danpemberdayaan.
Terwujudnya angkatan kerja dan masyarakatyang produktif.
Terwujudnya perencanaan yang tepatwaktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Meningkatnya sinkronisasi perencanaanketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.
Jumlah penduduk yang ditempatkan di lokasitransmigrasi.
Terlaksananya pengerahan dan perpindahanpenduduk dalam suatu kawasan potensialsesuai tata ruang dan kebutuhan daerah.
Jumlah transmigran yang mengikuti pelatihantransmigrasi.
II. : Rp. 3,991,558,7801 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. : Rp. 1,107,913,6002 Pengembangan Kelembagaan Produktivi-tas dan Pelatihan Kewirausahaan. : Rp. 766,165,1803 : Rp. 2,117,480,000
III. : Rp. 2,042,399,3801 : Rp. 812,283,5002 : Rp. 1,230,115,880
IV. : Rp. 23,905,596,8001 : Rp. 15,427,511,2002 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. : Rp. 5,866,551,0003 : Rp. 924,839,6004 : Rp. 891,460,0005 : Rp. 795,235,000
V. : Rp. 3,972,724,0001 : Rp. 3,972,724,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah.Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
Tersedianya perencanaan pelaksanaanprogram dan kegiatan yang tepat waktu, tepatmutu dan tepat sasaran.
Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan BerbasisMasyarakat.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan SosialPeningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja.
Program Pengembangan Wilayah TransmigrasiPembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi.
Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.Pelatihan Transmigrasi.Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
Program Perencanaan Pembangunan EkonomiPerencanaan Pembangunan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
Terwujudnya perencanaan yang tepatwaktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Meningkatnya sinkronisasi perencanaanketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.
Terlaksananya perencanaan, pengorganisasian,pengawasan dan pengendalian pembangunan.
1 : Rp. 3,972,724,000Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
BANDA ACEH, 17 APRIL 2015GUBERNUR ACEH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
dr. ZAINI ABDULLAH Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19620611 199203 1 004
1
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2 3 4
Belanja LangsungBelanja Tidak LangsungTotal
6
I 7,715,178,636
1 127,701,000
2 2,696,232,480
3 4,891,245,156
II 3,991,558,780
1 1,107,913,600
Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
5
Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja.
Penyusunan Data Base Tenaga KerjaDaerah.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilanbagi Pencari Kerja.
Pembangunan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Penyebarluasan Informasi Bursa TenagaKerja.
2 766,165,180
3 2,117,480,000
III 2,042,399,380
1 812,283,500
2 1,230,115,880
Pengembangan Kelembagaan Produktivi-tas dan Pelatihan Kewirausahaan.
Pemberian Fasilitasi dan MendorongSistem Pendanaan Pelatihan BerbasisMasyarakat.
Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan.
Peningkatan Pengawasan Perlindungandan Penegakan Hukum terhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja.
Fasilitasi penyelesaian prosedurpemberian Perlindungan Hukum danJaminan Sosial Ketenagakerjaan.
IV 23,905,596,800
1Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transmigrasi. 15,427,511,200
Program Pengembangan WilayahTransmigrasi
6
Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
5
2 5,866,551,000
3 924,839,600
4 Pelatihan Transmigrasi. 891,460,000
5 795,235,000
V 3,972,724,000
Penyediaan dan Pengelolaan SaranaSosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
Program Perencanaan PembangunanEkonomi
Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat di Kawasan Transmigrasi.
Pengerahan dan PenempatanTransmigrasi.
V 3,972,724,000
1 3,972,724,000
,-
,-
,-,-
,-,-,-,-
,-,-,-
,-,-,-,-,-,-
,-,-
Program Perencanaan PembangunanEkonomi
Perencanaan Pembangunan TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk.
,-
6
Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
5
Belanja LangsungBelanja Tidak Langsung #REF!
Provinsi : AcehNama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
7.22 % 10.30 %
Angka partisipasi angkatan kerja. 2,164,998.00 Orang 2,034,000.00 Orang
150.00 Kasus 65.00 Kasus
PENGUKURAN KINERJALampiran II 1/5-5
MeningkatnyaPertumbuhan EkonomiMasyarakat, PerluasanKesempatan Kerja dan
Tersedianya buku Perencanaan Tenaga KerjaDaerah (PTKD) Aceh.
Terpahaminya Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (KKNI).
Terlatihnya keahlian berbahasa Jepang bagicalon peserta magang ke Jepang.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya fasilitas pelayanan penempat-an tenaga kerja dan perluasan kesempatankerja Terlatihnya aparatur kab./kota pengoperasian
BKOL.
Terlatihnya keahlian dan keterampilan kerjabagi pencari kerja.
2 250 Org
3 100 Org
340 Org
312 Org
3 1
65 Kasus
4 2 1 146 Perush.
2 1 Kasus
3 30 Objek
5 1
60 KK6 2 100 %
465 KK
Terpahaminya Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (KKNI).
Terciptanya angkatan kerja dan masyarakat yangproduktif.
Tertanganinya pemulangan TKI Ilegal.
Terlindunginya pekerja dan pengusaha dalamkasus ketenagakerjaan.Meningkatnya pelayanan kepada masyarakatpekerja dan tersedianya data di bidangpengawasan ketenaga-kerjaan.
Tercapainya percepatan pembangunan pada suatuwilayah.
Terlatihnya aparatur kab./kota pengoperasianBKOL.
Meningkatnya peran Lembaga HubunganIndustrial dalam fasilitasi penyelesaianhubungan industrial dan kepesertaanJamsostek.
Terciptanya kepastian hukum bagi pekerja danpengusaha.
Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagimasyarakat di pedesaan.
II. : Rp. 3,991,558,7801 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. : Rp. 1,107,913,6002 Pengembangan Kelembagaan Produktivi-tas dan Pelatihan Kewirausahaan. : Rp. 766,165,1803 : Rp. 2,117,480,000
III. : Rp. 2,042,399,3801 : Rp. 812,283,5002 : Rp. 1,230,115,880
IV. : Rp. 23,905,596,8001 : Rp. 15,427,511,2002 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. : Rp. 5,866,551,0003 : Rp. 924,839,6004 : Rp. 891,460,0005 : Rp. 795,235,000
V. : Rp. 3,972,724,0001 : Rp. 3,972,724,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah.Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan BerbasisMasyarakat.
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja.
Program Pengembangan Wilayah TransmigrasiPembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi.
Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.
belum di teken kadis tidak ada surat dariGubernur
Pelatihan Transmigrasi.Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.SiPembina Utama Muda
Program Perencanaan Pembangunan EkonomiPerencanaan Pembangunan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
BANDA ACEH, MARET 2015
Belanja LangsungBelanja Tidak LangsungTotal
NIP. 19620611 199203 1 004
6
I 7,715,178,636
1 127,701,000
2 2,696,232,480
3 4,891,245,156
II 3,991,558,780
1 1,107,913,600
5
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilanbagi Pencari Kerja.
Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja.
Penyusunan Data Base Tenaga KerjaDaerah.
Pembangunan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Penyebarluasan Informasi Bursa TenagaKerja.
2 766,165,180
3 2,117,480,000
III 2,042,399,380
1 812,283,500
2 1,230,115,880
IV 23,905,596,800
1 15,427,511,200
2 5,866,551,000
Pengembangan Kelembagaan Produktivi-tas dan Pelatihan Kewirausahaan.
Program Pengembangan WilayahTransmigrasi
Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transmigrasi.
Penyebarluasan Informasi Bursa TenagaKerja.
Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan.
Pemberian Perlindungan Hukum danJaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Peningkatan Pengawasan Perlindungandan Penegakan Hukum terhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pemberian Fasilitasi dan MendorongSistem Pendanaan Pelatihan Berbasis
Penyediaan dan Pengelolaan SaranaSosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
3 924,839,600
4 Pelatihan Transmigrasi. 891,460,000
5 795,235,000
V 3,972,724,000
1 3,972,724,000
,-
,-
Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat di Kawasan Transmigrasi.
Pengerahan dan PenempatanTransmigrasi.
Penyediaan dan Pengelolaan SaranaSosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
Program Perencanaan PembangunanEkonomi
Perencanaan Pembangunan TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk.
,-
,-,-
,-,-,-,-
,-,-,-
,-,-,-,-,-,-
,-,-
Belanja LangsungBelanja Tidak Langsung #REF!
1 Nama Unit Organisasi :
2 Visi :
3 Misi : 1.2.3.4.
4 Tujuan : 1.2.4.5.6.7.
3 Tugas :
4 Fungsi : 1.2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;3.
Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;Mewujudkan pengawasan ketenagakerjaan yang mandiri (independen), netral (fair treatment) profesional;
Mewuudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermance;Meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk mendukung perluasan kesempatan kerja;Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan dinamis melalui pembinaan hubungan industrial, Jamsostek dan perlindungan bagi pekerja;Mengembangkan kawasan transmigrasi yang berdaya saing untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar wilayah.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dinas;Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.;
Mepercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh;Mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah.
Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal melaksanakan pengawasanketenagakerjaan guna penegakan hukum dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta mengembangkan sumber daya manusia ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui pelatihan, penempatan,pembinaan dan pengembangan sumber daya kawasan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berkualitas, produktif dan sejahtera.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;3.4. Perancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;5.
6.
7. Pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, penduduk yang dimukimkan, penempatan tenaga kerja serta pemberian izin tenaga kerja asing ; dan8.
5 Indikator Kinerja Utama :
1
1 1
∑ Tenaga Kerja yang dilatih Ketrampilan dan Kewirausahaan tahun n -1
2
3 (∑ Peserta Pemagangan tahun n - ∑ Peserta Pemagangan tahun n-1)∑ Peserta Pemagangan tahun n - 1
2 (∑ Tenaga Kerja yang ditempatkan tahun n - ∑ Tenaga Kerja yang ditempatkan tahun n-1)∑ Tenaga Kerja yang ditempatkan tahun n - 1
Penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyebaran informasi ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk yang meliputi informasi perpindahan, pendataan potensi pengembangan sumber daya kawasan,pengerahan penempatan dan penataan penduduk;Pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, normakeselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar;
Persentase peningkatan tenaga kerja yangdimagangkan ke luar negeri.
(yang dilatih Ketrampilan dan Kewirausahaan tahun n-1)
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
4
x 100
(tahun tahun n-1) x 100
x 100
x 100
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
2 3
Meningkatnya pelayananpenempatan tenaga kerja.
Meningkatnya tenaga kerjayang memiliki keterampilan danjiwa kewirausahaan.
Persentase peningkatan lulusan pelatihan yangmemiliki keterampilan dan kewirausahaan.
Persentase peningkatan lembaga pelatihan yangterakreditasi sesuai standar.
Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
1
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
2 3
3 1 ∑ Kasus yang diselesaikan diluar Pengadilan Hubungan Industrial∑ Kasus yang masuk pada tahun yang sama
2
4
5
6
x 100
(∑ Perusahaan yang melanggar / ∑Perusahaan pada tahun n ) - ( ∑ Perusahaan yangmelanggar/
Meingkatnya penerapan normaketenagakerjaan di perusaha-an.
x 100
(∑ Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada tahun n - ∑ Kasus Kecelakaan Kerja dan PAKpada tahun n - 1) x 100
6
∑ Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada tahun n-1
7 ∑ Permukiman yang siap Penempatan∑ Permukiman yang dibangun pada tahun yang sama
8 ∑ Realisasi Lembaga Ekonomi dan Sosial Budaya yang fungsional∑ Target Lembaga Ekonomi dan sosial Budaya tahun yang sama
9 ∑ Realisasi Persebaran penduduk dalam Satuan Permukiman∑ Daya Tampung satuan Permukiman tahun yang sama
x 100
BANDA ACEH, 18 MEI 2015KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.SiPembina Utama Muda
Peningkatan penataanpersebaran penduduk dikawasan transmigrasi.
Persentase jumlah persebaran penduduk sesuai denganrencana rincian satuan permukiman.
Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja danPenyakit Akibat Kerja (PAK).
Persentase jumlah kawasan transmigrasi yang dibangundan fungsional.
Meningkatnya pembangunankawasan transmigrasi.
Meningkatnya K3 yangkondusif.
Meningkatnya fasilitasipelayanan sosial ekonomi dansosial budaya di kawasantransmigrasi.
Persentase kawasan transmigrasi yang terfasilitasipelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya.
(∑ Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada tahun n - ∑ Kasus Kecelakaan Kerja dan PAKpada tahun n - 1) x 100
x 100
x 100
1
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
2 3NIP. 19620611 199203 1 004
Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;Mewujudkan pengawasan ketenagakerjaan yang mandiri (independen), netral (fair treatment) profesional;
Mewuudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermance;Meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk mendukung perluasan kesempatan kerja;Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan dinamis melalui pembinaan hubungan industrial, Jamsostek dan perlindungan bagi pekerja;Mengembangkan kawasan transmigrasi yang berdaya saing untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar wilayah.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dinas;Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.;
Mepercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh;Mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah.
Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal melaksanakan pengawasanketenagakerjaan guna penegakan hukum dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta mengembangkan sumber daya manusia ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui pelatihan, penempatan,pembinaan dan pengembangan sumber daya kawasan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berkualitas, produktif dan sejahtera.
Pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, penduduk yang dimukimkan, penempatan tenaga kerja serta pemberian izin tenaga kerja asing ; dan
5 6
Penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyebaran informasi ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk yang meliputi informasi perpindahan, pendataan potensi pengembangan sumber daya kawasan,pengerahan penempatan dan penataan penduduk;Pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, normakeselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar;
Laporan BidangPSDM dan PKK
Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia dan PKK
Sumber Data
Laporan BidangPSDM dan PKK
Laporan BidangPSDM dan PKK
Laporan BidangPSDM dan PKK
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.
Penanggung Jawab
Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia dan PKK
Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia dan PKK
Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia dan PKK
5 6
Sumber Data Penanggung Jawab
Bidang HI dan Jamsostek
Bidang HI dan Jamsostek
Bidang HI dan Jamsostek
Bidang Pengawasan KK
Bidang Pengawasan KK
Laporan Bidang HIdan Jamsostek
LaporanPermenakertransNo.9 tahun 2005
Bidang PengawasanKetenagakerjaan
LaporanPermenakertransNo.9 tahun 2005
Bidang PengawasanKetenagakerjaan
Laporan Bidang HIdan Jamsostek
Laporan Bidang HIdan Jamsostek
Bidang Pengawasan KK
Bidang PSDK
Bidang PMKT
Bidang Adminduk
LaporanPermenakertransNo.9 tahun 2005
Bidang PengawasanKetenagakerjaan
Laporan BidangPengembanganSumber Daya
KawasanTransmigrasi
Laporan BidangPengembangan
Masyarakat KawasanTransmigrasi
Laporan BidangAdministrasi
Kependudukan danPerpindahan
BANDA ACEH, 18 MEI 2015KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.SiPembina Utama Muda
5 6
Sumber Data Penanggung Jawab
NIP. 19620611 199203 1 004
: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh: Aceh: 2015
Persentase(%)
1 6
1 1 150 Orang 150 Orang 100.00
2 312 Orang 312 Orang 100.00
3 160 Orang 140 Orang 87.50
4 6 Kab./Kota 7 Kab./Kota 116.67
5 45 Orang 15 Orang 33.33
2 1 50 Orang 50 Orang 100.00
2 55 Orang 55 Orang 100.00
3 Tertanganinya pemulangan TKI Ilegal. 100 Orang 0 Orang 0.00
3 35 Kasus 25 Kasus 71.43
4
Realisasi
5
Terlatihnya keahlian berbahasa Jepang bagicalon peserta magang ke Jepang.
3
Meningkatnya fasilitas pelayananpenempatan tenaga kerja dan perluasankesempatan kerja.
Terlatihnya aparatur kab./kota pengoperasianBursa Kerja On Line (BKOL)
Terpahaminya Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (KKNI).
Meningkatnya efektivitas pembinaan, mediasipenerapan sarana hubungan industrial dankesejahteraan tenaga kerja.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial.
PROVINSIT.A.
2
Terlatihnya keahlian dan keterampilan kerjabagi pencari kerja.
Tersedianya sarana dan prasarana pelatihankerja berbasis kompetensi.
Meningkatnya tenaga kerja yang memilikiketerampilan dan jiwa kewirausahaan.
Peningkatan lulusan pelatihan yang memilikiketerampilan dan kewirausahaan.
Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakatperdesaan.
PENGUKURAN KINERJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
SKPD
Target
3 35 Kasus 25 Kasus 71.43
4 146 Perusahaan 146 Perusahaan 100.00
5 1 Kasus 1 Kasus 100.0030 Objek 30 Objek
6 53 KK 53 KK 100.00100 % 100 %
7 465 KK 465 KK 100.00
8 53 KK 53 KK 100.00
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH.
KAMARUDDIN ANDALAH, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19611118 198101 1 002
Peningkatan penataan persebaran pendudukdi kawasan transmigrasi.
Jumlah persebaran penduduk sesuai denganrencana rincian satuan permukiman.
Meningkatnya efektivitas pembinaan, mediasipenerapan sarana hubungan industrial dankesejahteraan tenaga kerja.
Meningkatnya Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) yang kondusif.
Penurunan kasus kecelatakaan kerja dan PenyakitAkibat Kerja (PAK).
Meningkatnya pembangunan kawasantransmigrasi.
Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun danfungsional.
Meningkatnya fasilitasi pelayanan sosialekonomi dan sosial budaya di kawasantransmigrasi.
Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanansosial ekonomi dan sosial budaya.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial.
Meningkatnya penerapan normaketenagakerjaan di perusahaan.
Penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.-Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
- Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK- Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja.
- Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK- Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanProgram Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek.
- Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi- Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi- Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi
:: 2015
1
1 1 340 Orang
2 312 Orang
3 160 Orang
4 6 Kab./Kota
5 45 Orang
2 1 50 Orang
Terpahaminya Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (KKNI).
Meningkatnya fasilitas pelayananpenempatan tenaga kerja dan perluasankesempatan kerja.
Meningkatnya tenaga kerja yang memilikiketerampilan dan jiwa kewirausahaan.
Terlatihnya keahlian dan keterampilan kerjabagi pencari kerja.
Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakatperdesaan.
Tersedianya sarana dan prasarana pelatihankerja berbasis kompetensi.
Terlatihnya keahlian berbahasa Jepang bagicalon peserta magang ke Jepang.
Terlatihnya aparatur kab./kota pengoperasianBursa Kerja On Line (BKOL)
Peningkatan lulusan pelatihan yang memilikiketerampilan dan kewirausahaan.
RENCANA KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Mobiltas Penduduk AcehT.A.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2 3 4
2 250 Orang
3 Tertanganinya pemulangan TKI Ilegal. 100 Orang
3 35 Kasus
4 146 Perusahaan
5 1 Kasus30 Objek
6 53 KK100 %
7 465 KK
8 53 KKPeningkatan penataan persebaran pendudukdi kawasan transmigrasi.
Meningkatnya pembangunan kawasantransmigrasi.
Terpahaminya Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (KKNI).
Kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pelayanansosial ekonomi dan sosial budaya.
BANDA ACEH, 18 MEI 2015KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.Si
Meningkatnya fasilitasi pelayanan sosialekonomi dan sosial budaya di kawasantransmigrasi.
Meningkatnya efektivitas pembinaan, mediasipenerapan sarana hubungan industrial dankesejahteraan tenaga kerja.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial.
Meningkatnya fasilitas pelayananpenempatan tenaga kerja dan perluasankesempatan kerja.
Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun danfungsional.
Meningkatnya penerapan normaketenagakerjaan di perusahaan.
Penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Meningkatnya Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) yang kondusif.
Penurunan kasus kecelatakaan kerja dan PenyakitAkibat Kerja (PAK).
Jumlah persebaran penduduk sesuai denganrencana rincian satuan permukiman.