PERJANJIAN KINERJA Tahun Anggaran 2017 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERJANJIAN KINERJATahun Anggaran 2017BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERJANJIAN KINERJA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
TAHUN ANGGARAN 2017
I. PENDAHULUAN
Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat
2 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran disusun berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai atau dengan kata lain di dalam
penyusunan anggaran digunakan pendekatan penganggaran berbasis
kinerja (performance based budgeting).
Penerapan penganggaran berbasis kinerja ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen
keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan
dan program. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk
menggantikan proses penganggaran yang bersifat line item yakni suatu
sistem penganggaran yang disusun dengan penekanan pada pengendalian
atas pengeluaran. Sistem penganggaran yang bersifat line item cenderung
menekankan perubahan yang bersifat konservatif dan inkremental dari
anggaran tahun sebelumya dan kurang mempertimbangkan prioritas dan
kebijakan lembaga. Itu sebabnya di masa lalu, penilaian kinerja didasarkan
atas besarnya dana yang diserap oleh suatu program atau kegiatan.
Penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang
didasarkan atas perencanan kinerja, yang terdiri atas perencanaan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta rencana indikator
kinerja yang ingin dicapai terutama dalam bentuk keluaran (ouput) dan
hasil (outcome). Indikator keluaran adalah pernyataan yang akan dicapai
secara langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan, terdiri dari biaya,
kuantitas dan kualitas. Sedangkan indikator hasil adalah pernyataan yang
akan dicapai dari suatu program pada jangka waktu menengah sesuai
dengan tujuan dan sasaran program.
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
II. INDIKATOR KINERJA
Salah satu hal yang sangat penting di dalam perencanaan
penganggaran berbasis kinerja adalah penetapan indikator kinerja,
karena indikator kinerja merupakan kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja disetiap akhir tahun dan harus
dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh
karena itu di dalam penyusunan indikator kinerja perlu ditentukan
data apa saja yang mesti dikumpulkan, hal ini untuk mengatahui
apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila
dibandingkan terhadap hasil perencanaan. Jadi indikator kinerja
merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah suatu
kebijakan, program atau kegiatan berhasil atau gagal dalam mencapai
tujuan yang telah ditentukan.
Manfaat dan sasaran perjanjian kinerja adalah:
1. Memperjelas tentang informasi program.
2. Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan
interpretasi dan perdebatan pendapat selama pelaksanaan
program/kegiatan.
3. Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.
4. Mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam
pencapaian hasil.
5. Mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai.
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
III. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BIG
3.1. Kedudukan
Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 94
Tahun 2011, Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. BIG dipimpin oleh seorang Kepala.
3.2. Tugas dan Fungsi
Tugas BIG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Informasi Geospasial.
Berdasarkan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi
geospasial;
b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
c. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi
pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi,
dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum
diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data,
pengolahan,penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan
informasi geospasial tematik;
f. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi
penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi,
dan penggunaan informasi geospasial;
g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi
geospasial;
i. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah,
swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan
perundang-undangan dan bantuan hukum;
l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama,
hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara,
perlengkapan, dan rumahtangga BIG;
m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan,
serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi
geospasial;
n. Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan
fungsional.
IV. RENCANA STRATEGIS BIG
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa
Rencana Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima ) tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.
RPJM Nasional merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) yang berisi tentang dokumen perencanaan untuk
periode 20 (duapuluh) tahun. Selanjutnya dengan berpedoman pada Renstra-
KL serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut disusun Rencana Kerja
Kemeterian/Lembaga (Renja-KL) yang merupakan dokumen perencanaan
yang berisi Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga.
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Perjanjian Kinerja BIG tahun 2017 adalah rencana kinerja yang akan
dicapai pada tahun 2017 dan berpedoman RPJM Tahun 2015-2019 (sesuai
Perpres No. 2 tahun 2015) dan Renstra BIG Tahun 2015-2019.
Di dalam Renstra BIG Tahun 2015-2019 disebutkan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program sebagai berikut :
4.1. Visi dan Misi
Visi BIG adalah “Menjadi Integrator Penyelenggaraan Informasi
Geospasial Sebagai Landasan Pembangunan Indonesia”.
Misi BIG adalah:
1. Meningkatkan sinergi proaktif dalam penyelenggaraan IG nasional.
2. Mengintegrasikan IG agar dapat memberikan nilai tambah bagi
pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan IG
nasional.
4. Optimasi pelaksanaan kebijakan satu peta (one map policy) dalam
meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial dalam
pembangunan Indonesia
4.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan BIG selama kurun waktu 2015-2019 adalah:
1. Terwujudnya penyelenggaraan IG yang mengacu kepada satu
referensi tunggal, satu standar, satu database dan satu geoportal
2. Tersedianya infrastruktur IG yang handal dan mudah diakses
3. Terintegrasinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Sesuai tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Meningkatnya pemanfaatan IG dalam pelaksanaan agenda
prioritas nasional berbasis kewilayahan (Nawa Cita).
2. Terwujudnya integrasi IG dalam pemenuhan kebutuhan
pembangunan nasional.
3. Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG.
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
4. Tersedianya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan
penyelenggaraan IG yang sesuai dengan agenda prioritas
nasional.
5. Terwujudnya satu IGD sebagai referensi nasional yang menjadi
acuan penyelenggaraan IG.
6. Terwujudnya satu database geospasial yang menjadi acuan
penyelenggaraan IG.
7. Terwujudnya satu geoportal yang menjadi acuan penyelenggaraan
IG.
8. Dimanfaatkannya inovasi, teknologi, metode, dan metodologi
dalam mempercepat penyelenggaraan IG.
9. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan IG sesuai standar
penyelenggaraan IG.
10. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BIG sesuai road map
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015-2019.
4.3 Program dan Kegiatan Pokok
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka telah
dirumuskan 2 (dua) program Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu:
Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG.
1) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Terdapat 8 (delapan) kegiatan yang termasuk di dalam program
ini, yaitu:
a) Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika
b) Pemetaan Rupabumi dan Toponim
c) Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai
d) Pemetaan Batas Wilayah
e) Pemetaan dan Integrasi Tematik
f) Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
g) Penyelenggaraan Standarisasi dan Kelembagaan IG
h) Pengelolaan dan Penyebarluasan IG
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Informasi Geospasial
Terdapat 4 (empat) kegiatan yang termasuk di dalam program ini,
yaitu:
a) Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan
b) Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan
Organisasi, serta Hukum
c) Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara
d) Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerjasama, serta
Layanan Jasa dan Produk
V. PENUTUP
Perjanjian Kinerja BIG ini merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahun
2017 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAFTAR LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Keuangan Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Penelitan, Promosi dan Kerja Sama Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Infrastru ktur Informasi Geospasial Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Tahun 2017
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
SEKRETARIAT UTAMA
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
BIRO PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PENELITAN, PROMOSI
DAN KERJA SAMA
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
INSPEKTORAT
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI
GEOSPASIAL DASAR
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PEMETAAN RUPABUMI
DAN TOPONIMI
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PEMETAAN KELAUTAN
DAN LINGKUNGAN PANTAI
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT JARING KONTROL GEODESI
DAN GEODINAMIKA
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PEMETAAN BATAS
WILAYAH
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PEMETAAN DAN INTEGRASI
TEMATIK
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PEMETAAN TATA RUANG
DAN ATLAS
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR
INFORMASI GEOSPASIAL
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT STANDARISASI DAN
KELEMBAGAAN INFORMASI
GEOSPASIAL
Tahun Anggaran 2017
Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PUSAT PENGELOLAAN DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI
GEOSPASIAL
BADAN INFORMASIGEOSPASIAL