perjanjian kinerja 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 1 dari 59

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan

terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan

tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan

rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi

dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan Penugasan dari

BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan Perwakilan berdasarkan kondisi

lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (KF3).

TUGAS DAN FUNGSI

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari

BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64

Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai

dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐06.00.00‐286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan

BPKP merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab

kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan



mencakup satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu

pemerintah provinsi, tiga pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten.

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan

pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di

daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan mempunyai fungsi yaitu :

1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan

pengurusan barang milik/kekayaan negara;

3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;

4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat

strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat

dan daerah;

6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

7) Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontraktor bagi hasil

dan kontrak kerja sama, badan‐badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai

ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku;

8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan akuntabilitas kinerja

pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontraktor bagi hasil kontrak kerja sama,

badan‐badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan

usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan

perundang‐undangan yang berlaku;

9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan badan‐badan



lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah,pemeriksaan

terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit

pada instansi penyidik dan instansi lainnya.

10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan.

11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

ASPEK STRATEGIS

A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL

Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Pemerintah Kota Makassar

3. Pemerintah Kota Palopo

4. Pemerintah Kota Parepare

5. Pemerintah Kabupaten Gowa

6. Pemerintah Kabupaten Maros

7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

8. Pemerintah Kabupaten Takalar

9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto

10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng

11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba

12. Pemerintah Kabupaten Sinjai



13. Pemerintah Kabupaten Bone

14. Pemerintah Kabupaten Wajo

15. Pemerintah Kabupaten Barru

16. Pemerintah Kabupaten Pinrang

17. Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar

18. Pemerintah Kabupaten Enrekang

19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

21. Pemerintah Kabupaten Luwu

22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

24. Pemerintah Kabupaten Soppeng

25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani kerja sama

(MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan

beberapa Perguruan Tinggi Negeri (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri

Ujung Pandang, Politeknik Kesehatan Makassar dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi

Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah

menandatangani kerja sama(MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu

penyidik dalam menangani kasus‐kasus berindikasi TPK.



B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta sumber dana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31

Desember 2013 berjumlah 181 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan

dan golongan kepangkatan sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2013

Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31

Desember 2013 menurut jabatannya tercermin pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2013

No. Jenjang Jabatan Posisi per 31‐12‐2012 (Orang)

Mutasi – 2013 Posisi per 31‐12‐2013 (Orang) Tambah Kurang

I. Struktural 10 4 5 9

1. Eselon II 1 ‐ ‐ 1

2. Eselon III 5 2 3 4

3. Eselon IV 4 2 2 4

II. Fungsional Tertentu

A. Fungsional Auditor 144 40 48 136

1. Auditor Madya 17 4 3 18

2. Auditor Muda 32 2 4 30

3. Auditor Pertama 6 ‐ 3 3

4. Auditor Penyelia 20 ‐ 2 18

5. Auditor Pelaksana Lanjutan 14 4 ‐ 18

6. Auditor Pelaksana 28 29 9 48

7. Calon Auditor 27 1 27 1

B. Fungsional Tertentu Lainnya 4 ‐ 1 3



b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2013

Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31

Desember 2013 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut golongan Per 31 Desember 2013

No. Uraian Posisi per 31‐12‐2012 (Orang)

Mutasi selama 2013 Posisi per 31‐12‐2013 (Orang) Tambah Kurang

1. Golongan IV 23 6 7 22

2. Golongan III 106 8 11 103

3. Golongan II 37 30 12 55

4. Golongan I ‐ ‐ ‐ ‐

5. CPNS 27 1 27 1

Jumlah 193 45 57 181

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.

1. Analis Kepegawaian Pelaksana 1 ‐ ‐ 1

2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 3 ‐ 1 2

3. Prakom Pelaksana ‐ ‐ ‐ ‐

III. Fungsional Umum 35 1 3 33

1. Fungsional Umum 35 1 3 33

Jumlah 193 45 57 181



Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2013

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan

tenaga harian lepas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditempatkan

disetiap Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha.

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk

didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan Prasarana terlihat pada

tabel 1.3.

Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana

No Uraian Jumlah Satuan

1. Tanah 35.982 m2

2. Bangunan 71 Unit

3. Peralatan dan Mesin 2.378 Unit

4. Irigasi 2 Unit

5. Jaringan 1 Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan

sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.



3. SUMBER DANA

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2013 sebesar

Rp21.895.212.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2013 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2013 per program.

No Program Anggaran(Ribuan Rp)

1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 5.002.986

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 15.713.706

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1.178.520

Jumlah 21.895.212

KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai

berikut :

1. Pre‐emptif

Jenis kegiatan ini bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang

diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik dan

pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit

birokrasi yang bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko

dan pencegahan KKN berdasarkan pola kemitraan dengan unsur‐unsur

manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi.



3. Represif

Jenis kegiatan ini berupa audit investigative untuk menjustifikasi perhitungan

kerugian Negara atas kasus‐kasus dengan atau tidak ditemukannya indikasi

melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan

terselesaikannya kasus‐kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa

produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk

pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60

tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain :

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

3. Good Governanve di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat

5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM

6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik

7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD

8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO

9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD

10. Program Anti Korupsi (PAK)

11. Fraud Control Plan (FCP)

12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

13. Management Assessment Center (MAC)

STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00‐286/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh:



1). Bagian Tata Usaha

2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

4). Bidang Akuntan Negara

5). Bidang Investigasi

6). Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai

pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bagian Tata

Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian

Kepegawaian

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian Program dan

Pelaporan

Kepala

Perwakilan

Bidang Pengawasan

Instansi Pemerintah

Pusat

Bidang Akuntabilitas Pemerintah

Daerah

Bidang

Akuntan Negara

Bidang

Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Selama tahun 2013 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam table 1.5.



Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2013.

No Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru Tanggal Pelantikan

1 Kepala Bagian Tata Usaha Karya Bakti Muh. Akbar Dewa 25/02/2013

2 Kepala Bidang Investigasi Joko Suprianto Dani

Kusnandar 25/02/2013

3 Kepala Bidang APD Suryadi ‐ ‐

4 Kepala Subbagian Keuangan Alimuddin Muh. Surjadi 25/02/2013

5 Kepala Subbagian Kepegawaian Suganda Sugeng Subiyono 21/05/2013

Kepala Bidang APD sejak tanggal 8 Oktober 2013 menjabat sebagai Inspektur Provinsi Sulawesi Barat dan sampai dengan 31 Desember 2013 belum ditunjuk penggantinya dan sementara dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 dapat diikhtisarkan sebagai

berikut ini :

Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas mengenai

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab II Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja

Menjelaskan muatan Rencana Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja


Tahun 2013 dari sudut akuntabilitas kinerja

dan akuntabilitas keuangan.



Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah


Tahun 2013 dan strategi peningkatan kinerja di

masa datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun

2010‐2014 berikut revisinya telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis

(Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2010‐2014 dan telah

digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2013. Lebih lanjut

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2010 ‐ 2014 dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat

baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor

Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang

berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP

tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang

berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan

manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder.

Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan

arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan

mengantisipasi hal‐hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut.



Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Pernyataan visi tersebut diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu :

a. Auditor Presiden

Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang

melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan

segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan

manfaat kepada Presiden

b. Responsif

Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah secara

cepat dan tepat

c. Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif

merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat

reaktif dan proaktif

d. Terpercaya

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan

e. Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan‐tujuan dan sasaran‐sasaran yang telah

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas



ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan

secara periodik.

f. Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri

yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.

2. PERNYATAAN MISI

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2010‐2014 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern

atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, misi ini

menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam

mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN.

Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya

bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu

aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan masukan kepada

Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.



dan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang

sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan

tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah

dalam mencapai tujuannya.

Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap

seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50

PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi

strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden

untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu

kesatuan akumulatif‐integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga

Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada

seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu,

terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika

pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar

APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak‐pihak yang

bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

masing‐masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam

menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara

umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka

membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang

efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems)

atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden

terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangannegara di

Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbasis web, on‐line, dengan data yang sedapat



mungkin real‐time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang

implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan

memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real‐time

sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan

antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau

impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan tercermin dalam tujuan‐tujuan strategis sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara

b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan

kasus yang merugikan keuangan Negara

d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah

e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

professional dan kompeten

f. Terselenggaranya system dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/Pemerintah.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan

pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada

operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis berdasarkan Renstra

Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 2010‐2014 adalah sebagai berikut:



5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan

indicator kinerja yang terdiri dari indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran

(output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan

indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang

menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Rincian atas

indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan periode tahun 2010–2014 sebagaimana termuat dalam lampiran 1.

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program

Teknis sebanyak satu program dan program generik sebanyak dua program. Program‐

program tersebut terdiri dari kegiatan‐kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL DAN 95% LKPD 2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50% 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 60% Instansi

Pemerintah Daerah dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD

4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan

kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi

pimpinan



teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

adalah sebagai berikut :

1) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan

Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas

sektoral, pengawasan atas kegiatan BUMN, pengawasan berdasarkan penugasan

Presiden, pengawasan atas permintaan stakeholders, pengawasan penerimaan

Negara, pengawasan PHLN, assessment/evaluasi GCG/KPI/MR, pengawasan

investigative, bimtek/pengembangan system pelaporan keuangan, penyusunan

pedoman SPIP, sosialisasi SPIP, diklat SPIP dan bimbingan teknis SPIP.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana,

pengelolaan kepegawaian dan organisasi, pengelolaan anggaran dan system

akuntansi pemerintah, pengelolaan kehumasan, pembinaan administrasi dan

pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan, pendidikan dan

pelatihan pengawasan, penelitian dan pengembangan pengawasan,

penyelenggaraan system dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan

internal BPKP, pembinaan JFA dan tata kelola APIP, serta fasilitasi dukungan

manajemen Perwakilan BPKP.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana,

pemeliharaan sarana dan prasarana, penataan administrasi sarana dan prasarana.

PERJANJIAN KINERJA 2013

Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun

2013, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk

masing‐masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan Dokumen



Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan

Kepala BPKP. Target output yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah 511 laporan

dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 110 unit dengan anggaran sebesar

Rp21.895.212.000,00. Target Kinerja Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 2.



BABIIIAKUNTABILITASKINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan dengan menyimpulkan pencapaian

sasaran strategis melalui pengukuran setiap indikator dengan membandingkan antara

target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan tabel

3.1.

Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja

No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1 AA > 85 Memuaskan 2 A > 75 – 85 Sangat Baik

3 B > 65 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan

4 CC > 50 ‐ 65 Cukup (memadai), perlu banyak

perbaikan yang tidak mendasar 5 C > 30 ‐ 50 Kurang, perlu banyak perbaikan,

termasuk perubahan yang mendasar 6 D 0 – 30 Sangat Kurang, perlu banyak sekali

perbaikan dan perubahan yang sangat

mendasar

CAPAIAN KINERJA 2013

Hasil capaian atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2013

menunjukkan bahwa rata‐rata capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan

termasuk kategori “Memuaskan”. Hal ini terlihat dari tercapainya seluruh 8 sasaran

strategis diatas 100%, dengan rincian sebagai berikut:



No Sasaran Strategis Capaian (%)

1 Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL dan 95 % LKPD 160

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50 %

105

3 Terselenggaranya SPM pada 60 % IPD dan GG pada 75 % BUMN/D

238

4 Meningkatnya kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan

119

5 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 % K/L/Pemda

113

6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern yang professional dan Kompeten pada 80 % Pemda

267

7 Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90 % dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100 %

107

8 Terselenggaranya satu Sistem dukungan Pengambilan keputusan bagi pimpinan

113

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta

realisasinya anggarannya dapat dilihat pada lampiran 3.

�

�ANALISISCAPAIANKINERJA2013

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,

terutama terhadap indikator kinerja pada tiap‐tiap sasaran strategis. Indikator kinerja

untuk tiap sasaran strategis terdiri dari indikator kinerja outcome dan indikator kinerja

output.

Secara rinci capaian kinerja masing‐masing sasaran strategis dapat dijelaskan

sebagai berikut:



1. Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL dan 95 % LKPD

Rincian untuk pengukuran masing‐masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini

yaitu:

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

1 Prosentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persen 90,00 291 323

2 Prosentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP Persen 90,00 86 95

3 Prosentase Jumlah laporan Keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persen 90,00 100 111

4 Prosentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke pusat Persen 90,00 202 224

5 Prosentase hasil Pengawasan atas permintaan Presiden disampaikan ke Pusat Persen 90,00 134 149

6 Prosentase hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Stakeholders

Persen 95,00 100 105

7 Prosentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persen 30,00 35 116

Rata‐rata capaian 160

Sedangkan rincian untuk pengukuran masing‐masing indikator kinerja output pada

sasaran ini, yaitu :

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

1 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Laporan 14 39 279

2 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD Laporan 12 98 817

3 Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan 56 75 134

4 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan 65 100 154

5 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 32 43 134

6 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Laporan 1 10 1000

7 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKBUMD Laporan 9 27 300



Penjelasan atas pelaksanaan masing‐masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis

yaitu“Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang mendapat pendampingan

penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 90%. Dalam rangka

mendukung IKU tersebut, BPKP proaktif menjalin kerja sama melalui

Memorandum of Understanding (MoU), antara lain dengan melakukan

pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan

kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPP yang

mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dibandingkan dengan

target dalam PKPT.

Dalam tahun 2013, jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan

laporan keuangan adalah sebanyak 32 IPP atau 291% dari 11 IPP target dalam

PKPT. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka capaian IKU ini

tersebut adalah sebesar 323%.

Jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 sebesar 179%, maka terjadi

kenaikan sebesar 112% dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra

tahun 2014, IKU ini telah mencapai 306% dari target sebesar 95%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran sebesar

Rp146.800.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar Rp71.920.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp74.880.000,00.

2) Prosentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini WDP

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan

keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD

yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam tahun 2013, IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal

WDP sebanyak 18 IPD atau 86% dari 21 IPD yang diasistensi oleh BPKP. Jika



dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%, maka

IKU ini tercapai 90%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp778.950.000,00

yang bersumber dari DIPA sebesar Rp380.653.000,00 dan dana pihak ketiga

sebesar Rp398.297.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 3.591OH.

Pada tahun 2013, dari 21 IPD yang dilakukan asistensi oleh BPKP sebanyak 6

pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun

2012 dari BPK yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kabupaten

Pangkep, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang dan Luwu Timur. Sedangkan

pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian sebanyak

12 IPD yaitu Kabupaten Palopo, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja,

Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten

Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten

Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta 3 IPD masih memperoleh

opini disclaimer dari BPK yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng

dan Kota Parepare.

Tidak tercapainya target antara lain disebabkan karena pembenahan asset belum

tuntas dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

3) Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini

Dukungan Wajar

IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini

dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN

yang diaudit.

Realisasi tahun 2013 IKU ini adalah sebanyak 75 laporan keuangan proyek PHLN

yang memperoleh opini dukungan wajar atau sebesar 100% dari 75 Laporan

Keuangan proyek PHLN yang diaudit. Dengan demikian capaian IKU tahun 2013

sebesar 100% dari target sebesar 90%.

Realisasi IKU tahun 2013 jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya tetap.

Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%,maka

telah melebihi target yaitu mencapai 105%.




Rp724.929.000,00 Yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan sebesar Rp506.419.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar

Rp218.510.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.872 OH.

4) Prosentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan Ke Pusat

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang

bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang

lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern

yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga

pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait

dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP.

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral

yang dikirim ke pusat dan membandingkannya dengan jumlah target laporan dari

pusat. Dalam tahun 2013, jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang

dikirim ke pusat adalah sebanyak 111 laporan atau mencapai 202% dari target

kinerja 90%, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012, maka capaian IKU

ini lebih besar sebesar 98%.

Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, maka



Rp1.166.486.000,00 yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi



5) Prosentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Disampaikan Ke Pusat

IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke

Pusat” merupakan indikator dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan

pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan

dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008

tentang SPIP.



Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirim ke

Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke

Pusat pada tahun 2013 adalah sebanyak 43 laporan atau sebesar 134% dari target

laporan dari Pusat sebanyak 32 laporan.

Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90,00%, maka capaian IKU tahun 2013

sebesar 149%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang mencapai 274%, maka

realisasi tahun ini lebih rendah sebesar 140%.



Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran DIPA Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp324.544.000,00 serta menggunakan SDM

sebanyak 959 OH.

6) Prosentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan

Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders

Jumlah hasil pengawasan atas permintaan stakeholders pada 2013 berjumlah 46

laporan antara lain Audit BMN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sulawesi Selatan dan pemantauan pelaksanaan ujian seleksi penerimaan

CPNS.

Seluruh laporan disampaikan tepat waktu atau dengan kata lain capaian IKU ini

mencapai 100% dari target 95% atau capaian kinerja mencapai 105%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini tetap.


Rp146.533.000,00 yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar Rp87.783.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp58.750.000,00

serta SDM sebanyak 3.727 OH.

7) Prosentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan pendampingan

penyelenggaraan akuntansi terhadap BUMD‐BUMD yang ada dalam cakupan



wilayah kerja. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem akuntansi yang baik dan

tertib.

Untuk mengukur manfaatnya, ditetapkan IKU berupa “Persentase BUMD yang

mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”. IKU ini diukur dengan

menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan

penyelenggaraan akuntansi dibandingkan dengan jumlah seluruh BUMD yang ada

di wilayah kerja perwakilan.

Dalam tahun 2013, BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan

akuntansi sebanyak 8 badan usaha yaitu PDAM Kabupaten Maros, PDAM Kota

Palopo, PDAM Kabupaten Sidrap, PDAM Kabupaten Bantaeng, PDAM Kota

Makassar, PDAM Kabupaten Gowa, PDAM Kabupaten Tana Toraja, PDAM

Kabupaten Wajo dari total BUMD yang ada di wilayah kerja perwakilan sehingga

realisasi IKU ini adalah 35%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 30% maka

capaian kinerjanya mencapai 117%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih besar

sebesar 5%.




Rp442.410.000,00 Yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi



8) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL

a. Bidang Perekonomian

Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 10 laporan dari target 3

laporan atau mencapai 333% dari target.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (275%) untuk indikator output yang

sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 58%.



Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator

output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih tinggi sebesar 11%

(realisasi tahun 2012 sebanyak 9 laporan).

b. Bidang Polsoskam

Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan.

Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 29 laporan sehingga dengan target 11

laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 264%.





(realisasi tahun 2012 sebanyak 20 laporan).�

9) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi

atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2013, asistensi penyusunan

LKPD TA 2012, asistensi reviu LKPD TA 2012 pada APIP, sosialisasi pengelolaan

keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah.

Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 98 dari target sebanyak 12 laporan

atau mencapai 817%.




output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih rendah sebesar 29%


10) Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah

melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN

yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA.



Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 75 laporan dari target

sebanyak 56 laporan atau mencapai 134 % dari target.






11) Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor

a. Bidang Perekonomian

Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit

Interim PPIP Tahun Anggaran 2013.

Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 24 laporan dari

target sebanyak 15 laporan atau mencapai 160% dari target.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (80,95%) untuk indikator output yang


Dibandingkan realisasi tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah

realisasi laporan terbit pada tahun 2012 lebih tinggi 14% (realisasi tahun 2011

sebanyak 21 laporan).

b. Bidang Polsoskam

Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 54 laporan dari

target 46 laporan atau mencapai 117% dari target.






c. Bidang Keuangan Daerah

Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 22 laporan dari target

sebanyak 4 laporan atau mencapai 550%.






output yang sama, lebih tinggi sebesar 167% (realisasi tahun 2012 sebanyak

sebanyak 6 laporan).

12) Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden

a. Bidang Polsoskam

Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 10 laporan

dari target sebanyak 10 laporan atau mencapai 100% dari target.


sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 tetap sama.


output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 mengalami tetap sama

dengan tahun sebelumnya (realisasi tahun 2012 sebanyak 10 laporan).

b. Bidang Keuangan Daerah

Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 33 laporan

dari target sebanyak 22 laporan atau mencapai 150% dari target.


sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi sebesar 59%.




13) Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders

Dalam Tahun 2013, realisasi laporan hasil permintaan stakeholders sebanyak 10

laporan atau 1.000% dari target sebanyak 1 laporan. Dibandingkan capaian kinerja

tahun 2012 (262%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada

tahun 2012 lebih tinggi 738%.

Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indicator



perjanjian kinerja 2013

Documents