PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS HIGH SPEED DIESEL ANTARA PT. PRAYASA INDOMITRA SARANA DENGAN PT. BUMA NIAGA PERKASA TESIS Oleh RADEN DIAN NUGROHO KUSUMA 107011065/M.Kn FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012 Universitas Sumatera Utara
21
Embed
PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR ... - …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35454/6/Cover.pdf · perjanjian jual beli bahan bakar minyak akan mendapatkan kajian tentang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK JENISHIGH SPEED DIESEL ANTARA PT. PRAYASA INDOMITRA
SARANA DENGAN PT. BUMA NIAGA PERKASA
TESIS
Oleh
RADEN DIAN NUGROHO KUSUMA107011065/M.Kn
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN2012
Universitas Sumatera Utara
PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK JENISHIGH SPEED DIESEL ANTARA PT. PRAYASA INDOMITRA
SARANA DENGAN PT. BUMA NIAGA PERKASA
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PadaProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh
RADEN DIAN NUGROHO KUSUMA107011065/M.Kn
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN2012
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis : PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKARMINYAK JENIS HIGH SPEED DIESEL ANTARAPT. PRAYASA INDOMITRA SARANA DENGANPT. BUMA NIAGA PERKASA
Nama Mahasiswa : RADEN DIAN NUGROHO KUSUMA
Nomor Pokok : 107011065Program Studi : Kenotariatan
MenyetujuiKomisi Pembimbing
(Prof. Sanwani Nasution, SH)
Pembimbing Pembimbing
(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) (Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)
Ketua Program Studi, Dekan,
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Tanggal lulus : 21 Desember 2012
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada
Tanggal : 21 Desember 2012
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Sanwani Nasution, SH
Anggota : 1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS
2. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH. MS, CN
4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum
Universitas Sumatera Utara
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : RADEN DIAN NUGROHO KUSUMA
Nim : 107011065
Program Studi : Magister Kenotariatan FH USU
Judul Tesis : PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAKJENIS HIGH SPEED DIESEL ANTARA PT. PRAYASAINDOMITRA SARANA DENGAN PT. BUMA NIAGAPERKASA
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri
bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena
kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi
Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas
perbuatan saya tersebut.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan
sehat.
Medan,Yang membuat Pernyataan
Nama : RADEN DIAN NUGROHO KUSUMANim : 107011065
Universitas Sumatera Utara
i
ABSTRAK
Perjanjian jual beli bahan bakar minyak antara PT. Prayasa Indomitra Saranadengan PT. Buma Niaga Perkasa pada dasarnya adalah suatu perwujudan kewenanganhukum para pihak untuk memperniagakan bahan bakar minyak yang diberikanoleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Sebagai suatuperistiwa hukum konkrit yang lahir dari andil kebijakan hukum publik, makaperjanjian jual beli bahan bakar minyak akan mendapatkan kajian tentangbagaimana perjanjian jual beli bahan bakar minyak antara kedua belah pihaktersebut dapat memenuhi keabsahan perjanjian, dan kajian tentangpertanggungjawaban para pihak jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajibansecara kontraktual, termasuk juga kajian mengenai Azas Keseimbangan di dalamPerjanjian Jual Beli tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengancara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Sifat penelitian ini adalahdeskriptif analisis dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dari tesis ini menggambarkan bahwa secara umum perjanjian jualbeli bahan bakar minyak tersebut telah memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian,namun demikian untuk dapat memiliki kecakapan hukum, para pihak juga harus memilikikewenangan hukum. Kewenangan hukum tersebut diperoleh setelah pihak penjualmendapatkan izin usaha niaga umum seperti yang diatur dalam regulasi niaga umumMigas. Selanjutnya keabsahan perjanjian jual beli juga bergantung pada kesepakatanmengenai barang dan harganya, dan saat terjadi penundaan kesepakatan harga barangsampai dengan terpenuhinya peristiwa tertentu yang diperjanjikan, bukan berarti telahterjadi penundaan lahirnya perjanjian selain tertundanya daya kerja perikatan hukumpada perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban kontraktual para pihak bersandar padadasar kerikatan kontraktual dan norma perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernamayang mempertimbangkan unsur essentialia, naturalia dan accidentalia.Pertanggungjawaban kontraktual bermula dari keadaan wanprestasi, yang diberikandalam bentuk pembayaran biaya-biaya, ganti kerugian dan keuntungan yang diharapkan.Pertanggungjawaban para pihak yang lahir karena izin usaha pihak penjual dicabut,bukan lagi berdasarkan perikatan hukum dalam perjanjian, namun lahir darionrechtmatigedaad. Overmacht mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban terhadappemenuhan prestasi, namun tidak pada pertanggungjawaban terhadap resiko masing-masing pihak. Terkait azas keseimbangan, pada prinsipnya antara keseimbanganequilibrium dan proporsional, sama-sama memiliki pembenaran dalam porsinya masing-masing. Nilai-nilai keseimbangan equilibrium nampak pada pokok prestasi perjanjianjual beli, namun demikian jika kemudian terdapat norma-norma perjanjian yangnampaknya tak seimbang, maka nilai-nilai dalam keseimbangan proporsional akanmengambil peran untuk menimbang apakah terjadi ketidakseimbangan, atau justruterdapat nilai-nilai keseimbangan yang proporsional.
Kata kunci : Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak, PertanggungjawabanKontraktual, Azas Keseimbangan dalam perjanjian.
Universitas Sumatera Utara
ii
ABSTRACT
Trading agreement of the fuel of oil between PT. Prayasa Indomitra Saranaand PT. Buma Niaga Perkasa is basically a materialization of legal authority of theparties to trade the fuel of oil authorized through Law No.22/2001 on Oil and Gas.As a concrete legal event originated from the public legal policy, trading agreementof the fuel of oil will be studied to analyze how the oil trading agreement between thetwo parties can meet the validity of the agreement and the responsibility of the partiesinvolved in case one of them fail to meet their contractual obligations including thestudy of the principle of balance in the trading agreement.
The data of this descriptive study with normative juridical approach weresecondary data obtained through library study. The data obtained were qualitativelyanalyzed.
The result of this study showed that, in general, the oil trading agreement hasmet the requirements of agreement validity, but to have its legal capacity, the partiesinvolved must have legal authority. The legal authority is obtained after the seller hasgot a general commercial business permit as regulated in the oil and gas generalcommercial regulation. Then, the validity of trading agreement also depends on theagreement between the goods/product and its price, commencing from the delay ofgoods price agreement to the fulfillment of the event agreed, and it does not meanthat the agreement is delayed besides the delay of the power of legal engagement inthe agreement. The contractual responsibility of the parties involved is based oncontractual bound and the norms of trading agreement as good agreementconsidering the elements of essentialia, naturalia and accidentalia. Contractualresponsibility commences from failing to meet what agreed in the agreement that isrealized in the forms of paying the expenditures, compensation and expected profit.The responsibility of the parties involved commences because the business permit ofthe seller is revoked, not due to legal committment in the agreement but based ononrechtmatigedaad. Overmacht results in a compliance of responsibility to meet theachievement but not to the responsibility to the risk belongs to the individual party. Inrelation to the equilibrium values, principally both the equilibrium and proportionalbalances have their own portion of justification. The values of equiblirium balanceare seen through the principal achievement of trading agreement, but if anunbalanced norms of agreement appears afterwards, the norms in proportionalbalance will take over the role to consider whether or not the unbalanced valuesoccur or there are proportional equilibrium values instead.
1998 - 2001 : Industrial Relation Supervisor, PT. SteadySafe Tbk, Jakarta
2001 - 2004 : HRD and GA Manager, PT. Zebra NusantaraTbk, Surabaya
2005 - 2006 : Security and General Service Manager,Building Management Mega Mall BatamCentre, Batam
2007 - 2010 : HRD Manager, PT. Putra Kelana MakmurGroup, Batam.
:
Universitas Sumatera Utara
ix
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .......................................................................................................... i
ABSTRACT ......................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................... vii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix
DAFTAR ISTILAH ASING............................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang Permasalahan .................................................. 1
B. Perumusan Masalah ................................................................. 10
C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 10
D. Manfaat Penelitian ................................................................... 11
E. Keaslian Penelitian .................................................................. 11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................. 12
G. Metode Penelitian .................................................................... 21
BAB II KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN JUALBELI BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. PRAYASAINDOMITRA SARANA DENGAN PT. BUMA NIAGAPERKASA ...................................................................................... 27
A. Kecakapan Bertindak dan Kewenangan Hukum SebagaiSubyek Perjanjian ..................................................................... 27
1. Syarat Kewenangan Hukum Menurut Regulasi PerniagaanBahan Bakar Minyak ......................................................... 30
2. Prosedur Pemberian Izin Usaha Perniagaan Bahan BakarMinyak............................................................................... 31
3. Tujuan Ditetapkannya syarat Kecakapan Bertindak danKewenangan Hukum Dalam Perjanjian............................. 48
4. Pencabutan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 55
Universitas Sumatera Utara
x
B. Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak 56
1. Lahirnya Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak OlehKesepakatan Para Pihak..................................................... 58
2. Tanggal Mulai Berlakunya Perjanjian Sebagai MomentumLahirnya Perjanjian............................................................ 62
C. Unsur Essentialia Dalam Perjanjian Jual Beli .......................... 67
1. Pemahaman Syarat Hal Tertentu Dalam Perjanjian .......... 68
3. Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak SebagaiPerjanjian Dengan Ketetapan Waktu................................. 71
4. Penundaan Daya Kerja Perikatan Hukum Pada PerjanjianJual Beli Bahan Bakar Minyak.......................................... 77
D. Kausa Yang Halal Di Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan BakarMinyak...................................................................................... 79
1. Perjanjian Tanpa Kausa Dan Kausanya Palsu ................... 80
2. Kausa Terlarang Menurut Undang-Undang ...................... 81
3. Kausa Terlarang Menurut Kesusilaan dan Ketertiban Umum... 83
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK TERHADAPKEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SECARAKONTRAKTUAL.......................................................................... 85
A. Dasar Keterikatan Kontraktual Pada Perjanjian Jual BeliBahan Bakar Minyak ................................................................ 85
B. Norma Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak ........ 87
1. Tentang Perbuatan Hukum Jual Beli Bahan BakarMinyak............................................................................... 88
2. Masa Berlakunya Perjanjian Jual Beli Bahan BakarMinyak............................................................................... 89
3. Tentang Mekanisme Pembayaran Harga Barang .............. 93
4. Tentang Mekanisme Penyerahan Barang .......................... 95
5. Tentang Penanggungan Resiko dan Biaya PengirimanBarang................................................................................ 98
Universitas Sumatera Utara
xi
6. Tentang Norma Ontbinding Pada Perjanjian..................... 100
C. Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Bahan BakarMinyak...................................................................................... 105
D. Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap KeadaanWanprestasi............................................................................... 113
E. Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Akibat HukumPencabutan Izin Usaha Niaga Umum ....................................... 118
F. Pertanggungjawaban Pihak Penjual Terhadap Cacad-cacadTersembunyi Pada Barang Yang Dijualnya ............................. 126
G. Pertanggungjawaban Para Pihak dan Keadaan Overmacht ...... 131
1. Tentang Pemahaman Overmacht....................................... 132
2. Akibat Hukum Overmacht................................................. 136
3. Pemahaman Force Majeure............................................... 138
BAB IV KESEIMBANGAN KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIANJUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ...................................... 142
A. Pentingnya Keseimbangan Kontraktual ................................... 142
B. Keseimbangan Kontraktual Sebagai Suatu Azas Hukum......... 143
C. Azas Keseimbangan Dalam Perjanjian..................................... 145
D. Keseimbangan Equilibrium Dan Keseimbangan Proporsional 149
E. Prinsip Keadilan dalam Azas Keseimbangan ........................... 155
F. Azas Keseimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan BakarMinyak...................................................................................... 157
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 166
A. Kesimpulan ............................................................................... 166
B. Saran ........................................................................................ 167
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 169
Universitas Sumatera Utara
xii
DAFTAR ISTILAH ASING
A contrario : Suatu pemaknaan atau penafsiran yang
memberikan perlawanan pengertian antara
peristiwa konkrit yang dihadapi dengan
peristiwa yang diatur dalam undang undang
Aanvullend recht : Norma hukum yang bersifat melengkapi
atau menambahkan
Als een goed huisvader : Bertindak selaku bapak yang baik, ungkapan
yang menggambarkan tentang tindakan untuk
memelihara barang titipan dengan sebaik-
baiknya layaknya barang kepunyaan
sendiri.
Arglist : Tipu daya debitur
Bedrog : Penipuan
Bijzondere ongeschiktheid : Subyek hukum tertentu oleh undang
undang dinyatakan tidak wenang untuk
melakukan tindakan hukum tertentu.
Brand image : Citra merk, yakni persepsi dan keyakinan
konsumen terhadap suatu merk tertentu.
Brand awareness : Tingkat kemampuan dan kesadaran dari
konsumen untuk mengingat kembali dan
mengenali suatu merk tertentu.
Certificate of origin : Surat keterangan asal, yakni suatu sertifikasi
asal barang dimana dalam sertifikat tersebut
disebutkan mengenai pelabuhan / daerah
asal barang tersebut diimpor atau
didatangkan.
Universitas Sumatera Utara
xiii
Certificate of quality : Dokumen yang menerangkan mengenai
komposisi bahan-bahan dan mutu dari
barang yang dikirim melalui
pemeriksaan laboratorium, yang
pemeriksaannya dilakukan oleh badan
independent
Dwaling : Kekhilafan / kesesatan
Dwang : Paksaan :
Dwingend recht : Norma hukum yang bersifat memaksa
Differentiated positioning : Strategi dalam memposisikan produk dan
layanan yang dijual di dalam segmentasi
pasar dengan mengembangkan jenis dan
kekhususan produk dan layanan yang berbeda
dengan kompetitor utama.
Equilibrium : Atau sering dipadankan dengan
equality of distribution, yakni keseimbangan
yang terdistribusi dengan benar-benar
setimbang secara matematis.
Exceptio non adimpleti contractus : Tangkisan pihak debitur yang menyatakan
tidak terpenuhinya prestasi karena sebagai
akibat dari tidak ditunaikannya prestasi oleh
pihak kreditur.
Fixed Storage : Tempat penyimpanan bahan bakar minyak
berupa tangki yang ditempatkan di atas
daratan / dermaga.
Floating Storage : Tempat penyimpanan bahan bakar minyak
berupa tongkang yang disandarkan di
dermaga.
Universitas Sumatera Utara
xiv
Franchisor : Pemilik hak atas kekayaan intelektual
suatu penemuan/ciri khas usaha yang
memberikan hak waralaba kepada pihak
tertentu
Franchisee : Penerima hak waralaba
Head to head positioning : Strategi dalam memposisikan produk dan
layanan yang dijual di dalam segmentasi
pasar dengan mengambil posisi yang setara
dan berhadap-hadapan secara langsung
dengan dengan kompetitor utama.
Intangible : Tak berwujud
Kopgeldcontract : Uang kop surat, yakni suatu janji yang
diberikan oleh kontraktor peserta tender
untuk memberikan dukungan kepada
peserta tender yang akan dimenangkan,
dalam bentuk keikutsertaan dalam tender
dengan memasang harga penawaran yang
tinggi, dengan mendapatkan imbalan
berupa uang kop surat (karena setiap
penawaran dalam tender selalu
menggunakan kop surat resmi dari peserta
tender)
Letter of intent : Nota kesepakatan antara International
Monetary Fund dengan negara peminjam
yang menetapkan syarat-syarat tertentu bagi
negara peminjam, berupa sasaran anggaran
berimbang, pengadaan uang dan inflasi,
kebijakan nilai tukar uang, keseimbangan
Universitas Sumatera Utara
xv
perdagangan dan kebijakannya dan lain-lain,
untuk mendapatkan pinjaman tersebut.
Manifest Cargo : Daftar muatan angkutan yang berisi
informasi mengenai barang yang diangkut,
yakni tentang jumlah/volume, jenis komoditi
dan tujuan pengiriman.
Meeting of mind : Persesuaian kehendak para pihak
Mini tanker : Kapal tanker berukuran kecil dengan
daya muat bahan bakar minyak antara 2000
s/d 3000 kilo liter.
Mean of platts Singopare : Publikasi harga minyak oleh Platts
(selain Platts terdapat juga APPI, Argus,
FEOP dan lain-lain) untuk kawasan
Singapura, yang isinya mengenai publikasi
hasil assesment (nilai tengah dari harga
tertinggi dan terendah) harga minyak
berdasarkan aktivitas perdagangan harian
para pelaku pasarminyak.
Misbruik van de omstandigheden : Suatu bentuk cacat kehendak dalam
proses persesuaian kehendak dalam
kesepakatan perjanjian, dalam wujud
penyalahgunaan keadaan dari salah
satu pihak oleh pihak lainnya untuk
mengkondisikan seolah-olah telah tercapai
sebuah persesuaian kehendak dalam
kesepakatan perjanjian.
Ontbinding : Pemutusan / pembatalan perjanjian
Opzet contract : Artinya sama dengan makna Kopgeldcontract
Universitas Sumatera Utara
xvi
Packing list : Document yang diterbitkan atau dibuat oleh
pihak penjual yang berisi paling sediki
tentang data-data nama penjual barang,
pembeli barang, nomor packing list dan
tanggal, jumlah barang, nama barang,
nama kapal pengangkut, dan tanggal
keberangkatan kapal.
Rechtsverwerking : Pelepasan hak
Tangible : Berwujud
Toesteming : Persetujuan
Voorzienbaarheid : Akibat yang dapat diduga / dibayangkan
Wilsovereenstemming : Persesuaian kehendak para pihak