D:~1
PERJANJIAN PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN
PENYERAHAN KEMBALI
(BUILD, OPERATE & TRANSFER/BOT) Nomor : - --Pada hari
ini,
.
.
-Menghadap kepada saya, Notaris di ......., dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada
akhir akta ini :
I. -Tuan
Ketua Yayasan yang akan disebut dibawah,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Rukun Tetangga , Rukun Warga , Kelurahan , Keca matan Jakarta
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam- jabatannya
selaku Ketua dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah
mewakili Yayasan.... berkedudukan di Jakarta, yang anggaran
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal
dibuat di hadapan ......, Sarjana Hukum,Notaris di Jakarta,
anggaran dasar beserta perubahannya tersebut telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia- tertanggal
tambahan nomor
-Selanjutnya disebut juga :
- PIHAK PERTAMA -
II. .
.
.
.
.
.
.
.
.
-Selanjutnya disebut juga :
PIHAK KEDUA -
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
-Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan :
-Bahwa PIHAK KEDUA merencanakan pembangunan Rumah Sakit ....
.
.
.
yang dilakukan dengan cara membangun, mengelola, dan menyerahkan
kembali bangunan tersebut kepada PIHAK PERTAMA, dimana bangunan
tersebut didirikan diatas tanah hak milik PIHAK PERTAMA, yaitu
:
-sebidang tanah
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, para penghadap
masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas
telah setuju/sepakat untuk dan dengan ini membuat Perjanjian
Pembangunan, Pengelolaan, dan Penyerahan Kembali (Build, Operate
& Transfer) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
----------------------- PASAL 1
--------------- RUANG LINGKUP PEKERJAAN
-Berdasarkan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan
Kembali (Build, Operate & Transfer) yang dibuat dengan akta ini
(untuk selanjutnya disebut juga Perjanjian), PIHAK KEDUA berjanji
dan mengikatkan diri untuk membangun suatu Bangunan yang akan
digunakan untuk Rumah Sakit dan sarana penunjangnya sepanjang
sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berdasarkan Build, Operate & Transfer (untuk
selanjutnya akan disebut BOT), dimana bangunan Rumah Sakit tersebut
didirikan di atas sebidang tanah hak/miliknya PIHAK PERTAMA yaitu
:
-sebidang tanah yang bersertipikat
----------------------- PASAL 2
-------------- SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN
2.1. Spesifikasi bangunan terdiri dari gedung Rumah Sakit dan
sarana penunjangnya berlantai termasuk lobby dengan luas lantai
seluruhnya kurang lebih senilai lebih kurang Rp.
Pembangunan tersebut harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan
:
a.Rencana Gambar.-
b.Rencana Anggaran Biaya Proyek.
c.Spesifikasi yang disetujui kedua belah pihak.
-yang harus disetujui kedua belah pihak.
2.2. PIHAK KEDUA dapat menunjuk Konsultan Pengawas dan Konsultan
Perencana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
2.3. Setiap perubahan gambar/rencana proyek yang akan dilakukan
PIHAK KEDUA, wajib mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA.
2.4.Penunjukkan kontraktor oleh PIHAK KEDUA wajib mendapat
persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, dengan
prioritas kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).-
----------------------- PASAL 3
----------- JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
Jangka waktu pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu termasuk
waktu mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan sampai dengan
waktu menyerahkan hasil pekerjaan selambat-lambatnya
bulan ditambah
bulan waktu pembongkaran dihitung sejak diperolehnya ijin
pendahuluan (IP) dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Tanpa kewajiban mengeluarkan biaya, ongkos ataupun pengeluaran
dalam bentuk apapun atau dalam jumlah berapapun atau memikul
tanggung jawab apapun, bersedia dalam batas-batas yang dianggapnya
layak memberikan bantuan kepada Pihak Kedua dalam usaha mendapatkan
ijin-ijin dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dari pihak
yang berwenang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian ini.
Untuk itu Pihak Kedua wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang
dikeluarkan oleh Bank yang disetujui oleh Pihak Pertama senilai ..%
(.........persen) dari nilai BOT yang disetujui. Jaminan mana dapat
dicairkan oleh Pihak Pertama setiap saat apabila selama pembangunan
Proyek tersebut Pihak Kedua mengundurkan diri atau melakukan cidera
janji sebagai- dimaksud pada Pasal 9 perjanjian ini.
------------------------PASAL 4
----------WAKIL PARA PIHAK DAN WEWENANGNNYA
4.1. Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan untuk
pelaksanaan secara tertib dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para
pihak yang tercantum dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA akan menunjuk dan memberi kuasa dari waktu ke waktu kepada
wakil mereka masing-masing supaya segala yang meyangkut pelaksanaan
pekerjaan, dapat diputuskan menurut prosedur tertentu dalam waktu
yang singkat.
4.2. Wakil PIHAK PERTAMA dan wakil PIHAK KEDUA telah diberi
batas-batas kuasa masing-masing pihak sehingga mereka mempunyai
kewenangan yang jelas akan kebebasan dan batas-batasnya untuk
segera mengambil keputusan mengenai masalah yang timbul dari
pelaksanaan perjanjian ini.
4.3. Wakil Pihak Pertama dalam pelaksanaan pengawasannya dibantu
oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas yang khusus ditunjuk
untuk tujuan tersebut dan wajib memberikan jasa kepada Pihak
Pertama sebagai berikut :
a.Memberikan pendapat atas mutu gambar perancangan dan
perubahannya;
b.Melakukan penilaian (evaluasi) dan tanggapan atas laporan
Pihak Kedua tentang kemajuan atau kemacetan atau kelambatan atas
pelaksanaan fisik dari kegiatan pekerjaan dan mutu pekerjaan serta
bahan-bahan yang digunakan oleh Pemborong/Kontraktor;
c.Mengadakan penelitian (evaluasi) atas laporan Pengawas
mengenai perkembangan dan kemajuan fisik pekerjaan dari segi
kebenarannya, mutu dan kesesuaiannya dengan jadwal penyelesaian
pekerjaan.
4.4 Wakil Pihak Pertama berhak memberi teguran-teguran,
pemberitahuan-pemberitahuan dan penyampaian, permintaan-permintaan
koreksi dan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini
kepada Pihak Kedua atau pemborong utama atau kontraktor-kontraktor
lain sehubungan dengan jadwal dan mutu pekerjaan yang telah
disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4.5.Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari
setelah menyampaikan teguran-teguran, pemberitahuan-pemberitahuan,
dan permintaan koreksi dan penyesuaian tersebut dalam pasal 4.4
dari perjanjian ini, Pihak Kedua atau pemborong utama,
kontraktor-kontraktor atau sub-kontaraktor lain yang berada dalam
pengawasan dan koordinasi Pihak Kedua tidak mengambil
langkah-langkah yang dalam anggapan Pihak Pertama cukup tanggap dan
memuaskan, maka Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk melaksanakan
hal-hal yang ditegurkan dan dimintakan koreksi dan penyesuaiannya
tersebut atas beban, biaya dan tanggung jawab Pihak Kedua atau
menahan pencairan jaminan keuangan (sebagaimana dimaksud pasal 3
dari perjanjian ini) oleh Pemborong Utama, Kontraktor-kontraktor
atau sub-kontraktor lain tersebut- (sebagaimana relevan).-
4.6. Sebagaimana halnya dengan setiap pembayaran atau-
penggantian biaya oleh Pihak Kedua yang disebut dalam perjanjian
ini, maka pembayaran biaya yang tercantum dalam pasal 4.5
perjanjian ini wajib dibayar oleh Pihak Kedua paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah- diminta secara tertulis oleh Pihak
Pertama apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut
pembayaran biaya pembangunan belum juga dilakukan oleh Pihak Kedua,
maka Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa mutlak dan tanpa syarat
yang tak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk atas
pilihan sendiri oleh Pihak Pertama melakukan salah satu dari
tindakan sebagai berikut : -
a. menerima pengalihan tagihan-tagihan Pihak Kedua kepada pihak
ketiga sehubungan dengan pengoperasian dan pengelolaan Tanah dan
Rumah Sakit oleh Pihak Kedua, dan atas nama Pihak Kedua
memberitahukan kepada penyewa-penyewa Rumah Sakit tentang adanya
pengalihan tagihan ini dan bahwa pengalihan tagihan ini dilakukan
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk melunasi pembayaran
biaya pembangunan, termasuk biaya yang termaksud dalam Pasal 4.5
Perjanjian ini ; atau-
b. mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 3
dari perjanjian dan membayar biaya termaksud dalam Pasal 4.5 dari
perjanjian ini.
-----------------------PASAL 5
---------------------BIAYA PROYEK
Seluruh biaya Proyek yang terdiri dari :
1.Biaya Perijinan antara lain ijin untuk Mendirikan Bangunan
(IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
2. Biaya pembangunan phisik Proyek;
3. Biaya sarana dan prasarana;
4.Biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini
sesuai spesifikasi yang disetujui oleh kedua belah pihak dan yang
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
menjadi tangungan Pihak Kedua.
-----------------------PASAL 6
-------------------JAMINAN-JAMINAN
6.1. Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa selama pelaksanaan
pembangunan Proyek tersebut dan selama berlangsungnya pengelolaan,
Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntututan atau tagihan dari
siapapun juga dan menjamin bahwa segala biaya-biaya dan
ongkos-ongkos, pengeluaran dan beban lainnya yang timbul atau
mungkin timbul terhadap Pihak Kedua berdasarkan tuntutan atau
tagihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua oleh
karena itu Pihak Kedua setuju untuk- membebaskan Pihak Pertama atas
segala tuntutan atau gugatan baik pidana maupun perdata, baik dari
orang Pihak Kedua sendiri agennya maupun Pihak Ketiga lainnya
terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesengajaan dan atau
kelalaian Pihak Kedua dalam pelaksanaan- perjanjian ini.
6.2 Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapat
tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai
hak atau turut mempunyai hak atas tanah sertipikat Hak
................. Nomor .................., dan apabila jangka
waktu hak habis, Pihak Pertama berkewajiban untuk memperpanjang
masa berlaku sertipikat tanah tersebut atau biaya sendiri.-
-----------------------PASAL 7
------------------HAK DAN KEWAJIBAN
7.1. Berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak- mengelola
Proyek selama jangka waktu .... (...........) tahun terus-menerus
terhitung sejak proyek siap ditempati untuk digunakan sebagai
bangunan Rumah Sakit asal saja penggunaannya tidak bertentangan
dengan perundang-undangan.
7.2. Selama masa pengelolaan Proyek tersebut berlaku dan 1
(satu) tahun sesudah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, Pihak
Kedua wajib atas biayanya sendiri melaksanakan pemeliharaan dengan
sebaik-baiknya, melakukan perbaikan/renovasi dari waktu kewaktu,
dan menjamin bahwa selama masa pengelolaan berlaku dan satu tahun
sesudah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, Pihak Kedua
senantiasa selalu menjaga agar nilai teknis, fungsi, komersil dan
estetika dari Proyek tersebut tidak akan surut/berkurang, kecuali
hal-hal yang bersifat alami dan wajib menutup jaminan asuransi
dengan kondisi Property All Risk dan atau bahaya lainnya atas
Proyek tersebut pada perusahaan- (perusahaan) asuransi hingga
jumlah nilai jaminan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
7.3. Setelah masa pengelolaan Proyek oleh Pihak Kedua berakhir,
hari pertama setelah selesai masa pengelolaan ... (.........)
tahun, Pihak Kedua wajib menyerahkan Proyek tersebut kepada Pertama
dalam keadaan baik dan utuh sesuai dengan spesifikasi yang telah
disetujui serta dilengkapi dengan dokumen- dokumen dan
gambar-gambar berkenaan dengan pembangunan Proyek dan bebas dari
segala bentuk beban apapun juga, tidak dalam sengketa dan tidak
dalam keadaan hendak dikenakan sita jaminan maupun sita
eksekusi.
------------------------PASAL 8
---------------------SANKSI/DENDA
-Apabila Pihak Kedua oleh sebab apapun juga terlambat-
menyelesaikan pembangunan Proyek tersebut sesuai dengan jangka
waktu yang telah disetujui oleh para pihak, maka Pihak Kedua
dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.
.
untuk setiap hari keterlambatan dari nilai Proyek, dengan
ketentuan jumlah denda maksimal adalah ... % (..............
persen) dari proyek, denda mana wajib dibayar dengan seketika dan
sekaligus.-
-----------------------Pasal 9
---------PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA
9.1.-Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati waktu 3
(tiga) bulan, kecuali force majeure merupakan dan selanjutnya
disebut Peristiwa Cidera Janji Pihak Kedua.
-Dalam hal demikian setelah Pihak Pertama memberikan peringatan
secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut,
masing-masing peringatan berlaku paling sedikit 14 (empatbelas)
hari kerja, ternyata Pihak Kedua tidak atau belum melakukan
tindakan untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji, maka Pihak
Pertama berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk menyelesaikan Proyek
atas biaya Pihak Kedua atau memutuskan- Perjanjian ini dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
9.2.Di dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang diikuti
oleh pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1
di atas, maka kedua belah pihak setuju dan karenanya mengikatkan
diri untuk melakukan perhitungan mengenai nilai pekerjaan yang
telah dilakukan oleh Pihak Kedua hingga tanggal efektif pemutusan
Perjanjian ini.
9.3.-Pelaksanaan perhitungan dimaksud akan dilakukan oleh
Penilai.
-Dalam hal para pihak tidak mencapai mufakat dalam hal memilih
Penilai dimaksud di dalam waktu 30 (tigapuluh) hari takwim
terhitung tanggal efektif pemutusan Perjanjian ini, maka Penilai
tersebut akan dipilih/ ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase atas
permintaan tertulis dari para pihak secara bersama atau oleh
masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.
9.4.Penilai akan melakukan penilaian sesuai dengan
prinsip-prinsip penilaian yang berlaku di Indonesia terhadap
pekerjaan penataan, pengembangan dan- pembangunan yang telah
dilakukan oleh Pihak Kedua hingga tanggal efektif pemutusan
Perjanjian, dan melaporkannya kepada para pihak secara
tertulis.
9.5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari takwim setelah tanggal
penerimaan laporan tertulis dari Penilai, Pihak Kedua wajib
memutuskan dan memberitahukan keputusannya tersebut kepada Pihak
Pertama secara tertulis sebagai berikut :
- Memutuskan untuk menunjuk pihak ketiga untuk melanjutkan
penataan, pengembangan dan pembangunan Proyek dan penunjukkan pihak
ketiga untuk meneruskan Proyek tersebut harus mendapat persetujuan
dari Pihak Pertama.
- Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan belum berhasil menunjuk
pihak ketiga untuk meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan,
maka Pihak Pertama berhak mengerjakan sendiri atau menunjuk pihak
lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan Pihak
Pertama tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada Pihak
Kedua.
-----------------------Pasal 10
--------------------FORCE MAJEURE
10.1.Para pihak secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri
tidak akan bertanggung-jawab terhadap perubahan Peraturan
Pemerintah atau dituntut untuk bertanggung-jawab atas setiap
keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa
kewajibannya sebagaimana dirinci di dalam Perjanjian ini, apabila
keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian
atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat
dihindarkan/dielakkan atau berada di luar kemampuan para pihak
untuk- menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut (Force
majeure).
-Kejadian atau peristiwa dimaksud, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kecelakaan, kehendak Tuhan, huru-hara, epidemi,
perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan
pemerintah, jatuhnya kapal terbang, kekacauan sosial, dan bencana
alam.
10.2.Di dalam hal terjadinya suatu atau beberapa kejadian atau
peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 di atas, para pihak
secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, dengan dilandasi
itikad baik akan melakukan setiap dan seluruh upaya dan usaha
semaksimal mungkin agar kejadian atau peristiwa tersebut dapat
dihindarkan/berakhir atau paling sedikit akibat dari kejadian atau
peristiwa dimaksud ditekan menjadi seminimal/sesingkat mungkin.
-----------------------Pasal 11
-------------------A S U R A N S I
11.1.Selama Pihak Kedua melaksanakan pembangunan sampai selesai,
Pihak Kedua wajib mengasuransikan Proyek yang dibangun tersebut
dengan Contruction All Risk untuk jumlah dan syarat-syarat yang
disetujui oleh Pihak Pertama.
11.2.Setelah Proyek selesai dan dikelola oleh Pihak Kedua,-
selama ... (.............) tahun tersebut, Pihak Kedua wajib
mengasuransikan bangunan dan sarana-sarananya dengan kondisi
Property All Risk, untuk jumlah dan syarat-syarat yang disetujui
oleh Pihak Pertama, dan apabila terjadi musibah, maka claim
asuransi yang didapat harus digunakan untuk memperbaiki/membangun
kembali Proyek tersebut.
-----------------------Pasal 12
--------------------PEMINDAHAN HAK
Masing-masing pihak berjanji dan mengikat diri tidak akan
memindahkan haknya/bahagiannya dalam Perjanjian ini tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9.5 di atas.
-----------------------Pasal 13
--------------PENYELESAIAN PERSELISIHAN
13.1. -Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup di atur
dalam akta ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para pihak
bersama secara musyawarah.-
-Jikalau dalam hal itu mereka tidak dapat mencapai persetujuan
atau jika diantara para pihak timbul perselisihan tentang arti atau
bolehnya dijalankannya sesuatu peraturan yang tersebut dalam akta
ini, sedang mereka dengan cara lain tidak dapat menyelesaikan
perselisihan itu, maka perselisihan itu akan diputuskan oleh satu
orang Arbiter yang ditunjuk bersama oleh para pihak atau bilamana
mereka tidak menyetujui satu orang Arbiter, oleh tiga orang
Arbiter, yakni masing-masing pihak mengangkat seorang Arbiter
ditambah dengan seorang Arbiter yang dipilih oleh kedua orang
Arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak itu.
13.2. -Jikalau dalam pengangkatan para Arbiter tidak ada
persesuaian faham mengenai pengangkatan Arbiter yang ketiga atau
jika dalam waktu dua minggu setelah- diminta oleh pihak yang satu,
pihak yang lain tidak menunjuk seorang Arbiter, maka salah satu
pihak dapat minta kepada hakim yang berwenang untuk menunjuk tiga
orang Arbiter.
-Dalam hal demikian, maka terserah kepada hakim yang berwenang
untuk merumuskan soal atau soal-soal yang menjadi perselisihan
itu.
-Para Arbiter tersebut akan memutuskan sebagai orang yang jujur
dan sebagai hakim yang tertinggi.
-----------------------Pasal 14
--------------------KETENTUAN LAIN
14.1. Selama Pihak Kedua mengelola Proyek, Pihak Kedua tidak
diperkenankan untuk menjual atau menjaminkan tanah dan Proyek
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak
Pertama.
14.2.Bilamana dalam pelaksanaan Proyek, Pihak Kedua memerlukan
pembiayaan berupa pinjaman dari pihak lain, maka yang boleh
diagunkan/dijaminkan oleh Pihak Kedua adalah hanya berupa tagihan
(tagihan) uang sewa atas Proyek yang akan diperoleh.
14.3.Penunjukkan perusahaan yang akan melakukan Maintenance
Service oleh Pihak Kedua harus mendapat persetujuan Pihak
Pertama.
14.4. Perjanjian ini mulai berlaku setelah Bank Garansi sebesar
..% (.........................) dari nilai BOT yang disetujui
sebagai jaminan pelaksanaan diterima oleh Pihak Pertama atau
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak perjanjian ini
ditanda-tangani, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan
jaminan pelaksanaan tersebut pada waktunya, maka Pihak Pertama
dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, segala biaya yang
telah dikeluarkan menjadi tanggung-jawab/beban Pihak Kedua.
14.5. Pihak Pertama akan mendampingi Pihak Kedua dalam proses
pembangunan Rumah Sakit mengenai mutu dan kwalitas bangunan serta
berhak menolak apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah
disetujui bersama.
-----------------------Pasal 15
---------------------PEMBERITAHUAN
-Setiap pemberitahuan, surat-surat, tawaran, permintaan,
persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian ini
harus dilakukan secara tertulis kepada alamat- sebagaimana
tercantum dibawah ini.
-Segala pemberitahuan menurut Perjanjian ini dianggap telah
dikirimkan dan diterima oleh para pihak bila disampaikan ke alamat
sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA :
N a m a : .
.
Alamat : .
.
.
Nomor faksimile :
Nomor telepon :
- PIHAK KEDUA :-
N a m a : .
.
Alamat : .
.
.
Nomor faksimile :
Nomor telepon :
.
-Setiap pihak dapat mengubah alamatnya dengan membuat-
pemberitahuan tertulis pada pihak lainnya.
-----------------------PASAL 16
--------------------DOMISILI HUKUM
-Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta-
pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
.
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan diresmikan di Depok, pada hari dan tanggal tersebut
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-
1. Tuan .
.2. Nona .
.sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan
.
.
-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.
-Dikeluarkan sebagai