I ZIN P ENGELOLAAN L IMBAH B3 1
IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH B3
1
DASAR HUKUM
Undang-undang RI No. 32 / 2009
PP RI No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999 ttg “Pengelolaan Limbah B3”
PP RI No. 27 /1999 ttg “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.
PP 38 Tahun 2007 ttg “Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Permen LH No. 18/2009 ttg Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Permen LH No. 02/2008 ttg Pemanfaatan Limbah B3
Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg “ Tata Cara & Persyaratan TeknikPenyimpanan & Pengumpulan Limbah B3”
Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg “Dokumen Limbah B3”.
Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 ttg “Persyaratan teknis pengolahan LB3”.
Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara Penimbunan HasilPengolahan LB3,
Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995 ttg “Simbol dan Label LB3”.
Manajemen Perizinan Pengelolaan Limbah B3
4
TATA CARA PROSES PERIZINAN PL-B3
PEMOHON
VERIFIKASI TEKNIS
PERSYARATAN ADMINISTRASI
LENGKAP?
MEMENUHI PERSYARATAN
TEKNIS?
REVIEW & EVALUASI
PENETAPAN PERSYARATAN & KETENTUAN
DALAM IZIN
IZIN/ REKOMENDASI
MENTERI LH
YA
YA
TIDAK
TIDAK
MAKSIMAL 45 HARI KERJA
klik
Klik
PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
1. Dokumen AMDAL/UKL-UPL
2. Akte Pendirian Perusahaan, sesuai izin yang dimohonkan
3. Izin lokasi
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Izin Mendirikan Bangungan (IMB)
6. Izin gangguan (HO)
7. Copy Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
8. Bukti kepemilikan laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan
9. Analis di laboratoium dan pengelola limbah B3
10. Keterangan lokasi
11. Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola
12. Jumlah limbah B3 per jenis limbah B3
13. Karakteristik limbah B3 per jenis limbah B3 yang akan dikelola
14. Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3
15. Bagan alir lengkap proses pengelolaan limbah B3
16. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan
17. Perlengakapan sistem tanggap darurat
18. Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah fasa cair 5
PERSYARATAN ADMINISTRASI
REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Akte pendirian perusahaan pemohon (termasuk bidang kegiatan pengangkutan)
Copy asuransi pencemaran lingkungan hidup Surat bukti kepemilikan alat angkut (STNK & KIR) SOP tata cara bongkar muat dan penanganan keadaan
darurat sesuai jenis dan karakteristik limbah yang diangkut Identitas nama perusahaan dan simbol limbah B3 harus
jelas terlihat pada kendaraan Copy izin kelayakan kapal dari instansi terkait (khusus moda
angkutan laut) Foto alat angkut kapal (khusus moda angkutan laut)
6
PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENGUMPULAN Uraian proses pengumuplan &
perpindahan limbah B3 Uraian lokasi & konstruksi
tempat penyimpanan sementara limbah B3 (sesuai KEPDAL 01/1995)
Uraian input & output limbah B3 (neraca LB3)
Desain konstruksi tempat pengumpulan limbah B3
Uraian tentang pengelolaan limbah B3 paska pengumpulan
PENGANGKUTAN Spesifikasi alat angkut
Jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang diangkut
Uraian tentang asal limbah yang diangkut
Rute pengangkutan
Perlengakapan sistem tanggap darurat
7
PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN Spesifikasi pemanfaatan dan peralatan
yang digunakan
Jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan dimanfaatkan
Data kimia & fisika limbah yang akan dimanfaatkan
Uraian input & output limbah B3 (neraca LB3)
Asal/sumber limbah yang dimanfaatkan
Perlakukan limbah B3 sebelum dimanfaatkan
Komposisi limbah yang dimanfaatkan
Hasil pemanfaatan limbah B3
PENGOLAHAN Spesifikasi pengolahan dan
peralatan yang digunakan Jenis, jumlah dan karakteristik
limbah B3 yang akan diolah Uraian tentang asal limbah
yang akan diolah Data kimia & fisika limbah
yang akan diolah Uraian input & output limbah
B3 (neraca LB3) Uraian tentang pengelolaan
limbah B3 paska pengumpulan
8
PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
Spesifikasi dan konstruksi tempat penimbunan
Jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan ditimbun
Data kimia & fisika limbah yang akan ditimbun
Uraian input & output limbah B3 (neraca LB3)
Asal/sumber limbah yang ditimbun
Perlakukan limbah B3 sebelum ditimbun
Uraian tentang kondisi geologi, hidrologi tempat penimbunan
Uraian tentang material yang digunakan sebagai alas lapisan kedap
Uraian tentang instalasi pendeteksian kebocoran
Uraian tentang mekanisme penutupan tempat penimbunan
9
PENIMBUNAN
PENIMBUNAN
PENGOLAHAN
PEMANFAATAN LB3 SEBAGAI KEGIATAN
UTAMA
PEMANFAATAN LB3 BUKAN SEBAGAI KEGIATAN UTAMAPEMANFAATAN
PENGANGKUTAN
PENGUMPULAN Skala Nasional
IZIN KNLH (MENLH) SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI DARI
PROVINSI (GUBERNUR)
IZIN KNLH (MENLH)
IZIN KNLH (MENLH)
Rekomendasi MENLH Didelegasikan Kepada Deputi Menteri Bidang Pengelolaan B3
dan Limbah B3
Izin MENLH Didelegasikan Kepada Deputi Menteri Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Izin Instansi Terkait (Dept. Perhubungan) Setelah mendapat Rekomendasi dari MENLH
Izin Instansi Terkait (Dept. Perindustrian) Setelah mendapat Rekomendasi dari MENLH
UJI COBA PENGELOLAAN LIMBAH B3
Persetujuan Uji Coba Didelegasikan Kepada Deputi
Menteri Bidang Pengelolaan B3 & Limbah B3
Penolakan izin Didelegasikan Kepada Deputi Menteri Bidang Pengelolaan B3 & Limbah B3
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN / REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENDELEGASIAN IZIN
Kewenangan Penyimpanan & Pengumpulan L B3Peraturan MENLH Nomor : 30 Tahun 2009
1. Gubernur berwenang menerbitkan:a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; danb. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
2. Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanansementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skalakabupaten/kota.
3. Izin pengumpulan tidak termasuk minyak pelumas / olibekas.
4. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Usaha5. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan
apabila jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan;dan/atau badan usaha pengumpul limbah B3 telah memilikikontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah,dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
• Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi. Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.
PEMULIHAN AKIBATPENCEMARAN LIMBAH B3
Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
SEMOGA BERMANFAAT
Terima kasih
15