The 2 nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008 1 PERILAKU ASIMETRIS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Oleh : Laras Wulan Ndadari 1 Priyo Hari Adi 2 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana ABSTRAK Kebijakan otonomi memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Namun demikian, dalam perjalanannya transfer pemerintah pusat justru menjadi diinsentif bagi peningkatan kemandirian daerah. Daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat daripada mengoptimalisasi pendapatan sendiri (PAD). Terdapat indikasi perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer dari pemerintah pusat Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kecenderungan perilaku asimetris pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap pemerintah pusat yang diwujudkan dalam APBD. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengukuran Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah. Keywords : transfer pemerintah pusat,manipulasi belanja, pendapatan asli daerah, perilaku asimetris 1 [email protected]2 [email protected]
24
Embed
Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
1
PERILAKU ASIMETRIS PEMERINTAH DAERAH TERHADAPTRANSFER PEMERINTAH PUSAT
Oleh :
Laras Wulan Ndadari1
Priyo Hari Adi2
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana
ABSTRAK
Kebijakan otonomi memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya.Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitasfiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan danaperimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Namun demikian, dalam perjalanannyatransfer pemerintah pusat justru menjadi diinsentif bagi peningkatan kemandirian daerah.Daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat daripada mengoptimalisasipendapatan sendiri (PAD). Terdapat indikasi perilaku asimetris daerah dalam merespontransfer dari pemerintah pusat
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kecenderungan perilakuasimetris pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap pemerintah pusat yang diwujudkandalam APBD. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengukuran Manipulasi Belanja(Expenditure Manipulation)
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadapbesarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saatpemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanyaupaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah.
Keywords : transfer pemerintah pusat,manipulasi belanja, pendapatan asli daerah, perilakuasimetris
Berdasarkan uji statistik F diperoleh nilai F hitung sebesar 179,576 dengan probabilitas
0,000. karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat dipakai untuk
memprediksi Anggaran PAD. Selain itu dapat dikatakan bahwa Rasio pendapatan nasional yang
diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, Persepsi relatif dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, Kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja pemerintah daerah, dan
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
16
Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap besarnya Anggaran
PAD.
Adjusted R Square sebesar 0,778 menunjukkan bahwa sebesar 77,8% variasi anggaran
PAD dijelaskan oleh keempat variasi variabel di atas. Sedangkan 22,2% sisanya dipengaruhi
oleh variabel lainnya.
Dari kedua hal di atas dapat diketahui bahwa besarnya PAD suatu daerah dipengaruhi
oleh besarnya alokasi DAU. Bisa jadi, ada kecenderungan pemerintah daerah enggan untuk
menggali potensi-potensi daerahnya karena mereka merasa belanja daerah sudah cukup dibiayai
dengan DAU saja.
b. Uji KorelasiTabel 3
CoefficientsModel T Sig. Keterangan
1 (Constant) -4.5849 0.0000 tidak terjadi fiscal illusionLn(1/Pg)Y 21.8616 0.0000 terjadi fiscal illusionLn(Pr/Pg) -5.0898 0.0000 tidak terjadi fiscal illusionLn(1/Pg) -18.5879 0.0000 tidak terjadi fiscal illusionLnU -0.0634 0.9495 tidak terjadi fiscal illusion
sumber : data sekunder yang diolah
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya Rasio dari pendapatan nasional yang
diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah saja yang memiliki hubungan positif dengan
anggaran PAD. Hal ini menunjukkan variabel tersebut memiliki korelasi dengan Anggaran PAD.
Sedangkan Persepsi Relatif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kepentingan relatif
DAU terhadap belanja pemerintah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hubungan
negatif dengan Anggaran PAD. Hal ini menunjukkan ketiga variabel tersebut tidak memiliki
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
17
korelasi dengan Anggaran PAD, meskipun untuk Tingkat Pengangguran Terbuka sebenarnya
tidak berpengaruh terhadap besarnya Anggaran PAD karena nilai signifikansinya > 0,05.
Berdasarkan tabel 3 di atas, fiscal illusion terjadi pada variabel Rasio dari pendapatan
nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fiscal illusion ditunjukkan
dengan adanya korelasi yang positif antara variabel tersebut dengan Anggaran PAD. Hal ini
berarti terjadi manipulasi belanja di dalam belanja pemerintah daerah dimana saat pemerintah
daerah memiliki PAD yang tinggi, di sisi lain ketergantungan akan DAU juga masih tinggi. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ekaristi (2007) ataupun Dollery dan
Worthington (1995). Dalam penelitian Dollery dan Worthington disebutkan apabila terdapat
variabel transfer pemerintah pusat yang memiliki hubungan positif dengan Anggaran PAD maka
ada inidikasi terjadi ilusi fiskal (fiscal illusion).
Ilusi fiskal merupakan salah satu bentuk dari perilaku asimetris, sehingga apabila terjadi
ilusi fiskal, maka terjadi pula perilaku asimetris. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan hipotesis
yang menyatakan terjadi perilaku asimetris pemerintah daerah dalam merespon transfer
pemerintah pusat diterima. Kesimpulan menunjukkan pemerintah daerah masih sangat
bergantung pada besarnya alokasi DAU. Dapat dikatakan pula, meskipun di satu sisi pemerintah
daerah berusaha untuk memaksimalkan PAD, namun ketergantungan pemerintah daerah akan
DAU masih tetap tinggi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kuncoro (2007) yang menyatakan
pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Kuncoro
(2007) mengindikasikan terjadi kecenderungan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap
pemerintah pusat. Upaya-upaya peningkatan pendapatan sendiri menjadi semakin rendah,
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
18
akibatnya bila dikemudian hari pemerintah pusat memberikan transfer yang lebih rendah, maka
daerah akan lebih memilih mencari alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman. Transfer
pemerintah pusat disatu sisi bermanfaat bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah, namun disisi
lain bisa berdampak negatif terhadap optimalisasi berbagai potensi lokal yang dimiliki
PENUTUP
Kesimpulan dan Implikasi
Berdasarkan perhitungan, keempat variabel yang dihitung, yaitu : rasio dari pendapatan
nasional yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, persepsi relatif dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja
pemerintah daerah, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap Anggaran PAD
sebesar 77,8%.
Hasil penelitian memberikan bukti adanya perilaku asimetris daerah dalam merespon
transfer pemerintah pusat. Perhitungan dengan manipulasi belanja (Expenditure Manipulation)
menunjukkan bahwa rasio dari pendapatan nasional Y ang diberikan pemerintah pusat bagi
pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif dengan Anggaran PAD. Hal ini memberikan
indikasi bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan untuk tetap memperoleh DAU di
periode-periode yang akan datang. Pemerintah daerah memperlihatkan adanya perilaku asimetris
dengan cara memanipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak
mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya dapat dapat memperoleh bantuan berupa
transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk memaksimalkan
belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD. Tingkat ketergantungan
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
19
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi semakin tinggi; upaya-upaya peningkatan
kapasitas fiskal justru mengalami hambatan dikarenakan kebijakan pemberian transfer ini, justru
menimbulkan kemalasan fiskal daerah (Nanga, 2005)
Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat hendaknya melakukan pengendalian yang
lebih ketat yaitu dengan selalu melakukan verifikasi atas segala informasi yang diperoleh dari
pemerintah daerah terkait dengan APBD. Informasi yang perlu diperhatikan khususnya adalah
yang terkait dengan pengalokasian DAU dikarenakan DAU memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap besarnya anggaran PAD. Disisi lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap
pemerintah pusat, pemerintah daerah seharusnya mulai untuk mengupayakan untuk mencari cara
memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya PAD. Cara ini
harus dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung
pada transfer pemerintah pusat.
Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang
Beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan dalam penelitian-penelitian
mendatang, antara lain :
a. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung besarnya pengeluaran pemerintah
terhadap anggaran PAD dalam penelitian ini masih terbatas. Penelitian mendatang
diharapkan menggunakan variabel-variabel lain untuk melihat secara lebih luas adanya
perilaku asimetris pemerintah dalam merespon transfer pemerintah pusat.
b. Penelitian ini hanya menggunakan perhitungan Manipulasi Belanja (Expenditure
Manipulation) untuk mengetahui ada tidaknya perilaku asimetris. Hal ini ini disebabkan
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
20
terbatasnya akses data. Akses data yang lebih luas untuk penelitian mendatang
memberikan peluang digunakannya perhitungan lain seperti Perhitungan Pendapatan
(Revenue Enhancement) untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata terjadinya
perilaku asimetris pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo Hari, 2006, Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, BelanjaPembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
Alderete, J. C., 2004, Assymmetric Responses of Local Expenditures to Changes in Inter-governmental Grants, discussion paper, Department of Economics, Stanford University,January.
Dadan, bersama Tim JPIP harian Jawa Pos, 2006, Desentralisasi Fiskal dan PertarunganKewenanganPusat-Daerah,http://www.goodgovernancebappenas.go.id/archive_wacana/kliping_wawasan/Klipwsn_2006/wawasan. 1 Februari 2008
Davey, Kenneth, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional danrelevansinya Bagi Dunia Ketiga. Penerjemah Amanullah dkk., UI-Press, Jakarta
Dollery, Brian dan Andrew Worthington, 1995, Federal Expenditure and Fiscal Illusion : anAustralian Test for The Flypaper Hypotesis. Publius : Journal of Federalism.
Ekaristi, Puspa Dewi, 2007, Kecenderungan Adanya Fiskal Illusion dalam AnggaranPendepatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi pada Kabupaten dan Kota se JawaTengah. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidakdipublikasikan)
Gan, Jun ; Hongfei Wang, dan Gang Chen, 2005, Intergovernmental Fiscal Transfer System-ANew Model From A Comparison Between Sweden and China, Kristianstad University,Mei.
Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007, Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, PendapatanAsli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita, Simposium Nasional AkuntansiX, Makasar.
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
21
http://www.djpk.depkeu.go.id
_________________________, 2004, Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Inter-governmental Fiscal Review)
Kuncoro, Haryo, 2007, Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten AtasPerubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat, The 1st Accounting ConferenceFaculty of Economic Universitas Indonesia.
_ , 2006, Kajian Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja KeuanganPemerintah Daerah.
Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan PendapatanAsli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di PulauSumatera. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006.
Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi FiskalPasca Otda Lebih Baik? Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah.
___________________________________, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi, 2007, Peta Kemampuan Keuangan Daerah SesudahOtonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ? (Studi Pada Kabupaten dan Kota seJawa-Bali), Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar.
Simanjuntak, Dr. Robert, 2001, Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi , Domestic Trade,Decentralization and Globalizatio n: A One Day Conference, LPEM-UI, Jakarta.
Kolmogorov-Smirnov Z 1.0814 2.8051 4.9820 1.0658 0.7846Asymp. Sig. (2-tailed) 0.1927 0.0000 0.0000 0.2060 0.5694a. Test distribution is Normal.b. Calculated from data
Regression Standardized Residual
2.752.25
1.751.25
.75.25-.25-.75
-1.25-1.75
-2.25-2.75
-3.25-3.75
-4.25-4.75
Histogram
Dependent Variable: LNEGT
Fre
que
ncy
30
20
10
0
Std. Dev = .99
Mean = 0.00
N = 205.00
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
23
Kesimpulan : Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov ada dua variabel yang tidak normal, yaitu variabel(1/Pg)Y dan (Pr/Pg). Namun berdasarkan grafik histogram dan grafik Normal P-Plot, ternyatasecara multivariate data terdistribusi normal. Artinya model regresi pengujian hipotesis layakuntuk diujikan
Uji Heteroskedatisitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: LNEGT
Observed Cum Prob
1.00.75.50.250.00
Exp
ecte
dC
um
Pro
b
1.00
.75
.50
.25
0.00
Scatterplot
Dependent Variable: LNEGT
Regression Standardized Predicted Value
43210-1-2
Reg
ress
ion
Stu
dent
ized
Res
idua
l
4
2
0
-2
-4
-6
The 2nd National Conference UKWMSSurabaya, 6 September 2008
24
Kesimpulan : Tidak terjadi masalah heteroskedatisitas karena titik-titik menyebar secara acak dan tersebarbaik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Uji Autokorelasi
Model R RSquare
Adjusted RSquare
Std. Error of theEstimate
Durbin-Watson
1 0.8844 0.7822 0.7779 0.4165 1.8784
a Predictors: (Constant), LnU, Ln(Pr/Pg), Ln(1/Pg), Ln(1/Pg)Yb Dependent Variable: LnEgt
Kesimpulan : Tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai DW sebesar 1,8784 lebih kecil dari 2
Kesimpulan : Tidak terjadi gejala multikolonieritas karena tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerancekurang dari 0,10 dan nilai VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yangmemiliki nilai VIF lebih dari 10.