Top Banner
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 20/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH , SERTA PENGUCAPAN KETETAPAN (IV), (II). J A K A R T A SELASA, 21 APRIL 2009
100

PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

Apr 20, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 20/PUU-VII/2009 PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DAN

PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI

PEMOHON DAN PEMERINTAH , SERTA PENGUCAPAN KETETAPAN (IV), (II).

J A K A R T A

SELASA, 21 APRIL 2009

Page 2: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

1

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 20/PUU-VII/2009 DAN

PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Perkara Nomor 20/PUU-

VII/2009) - Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa

Barat, Alvie Sekar Nadia, dkk (Perkara Nomor 6/PUU-PUU/2009) ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah dan Pengucapan Ketetapan (III), (II) Selasa, 21 April 2009, Pukul 10.00 – 16.24 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. (Ketua) 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (Anggota) 3) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (Anggota) 4) Dr. Harjono, S.H., M.CL (Anggota) 5) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. (Anggota) 6) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum (Anggota) 7) Maruarar Siahaan, S.H. (Anggota) 8) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Anggota) Wiryanto, S.H. Panitera Pengganti

Page 3: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

2

Pihak Yang Hadir : Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009) : - Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-VII/2009 : - Muhammad Joni, S.H., M.H. - Despi Yanti, S.H. - Junaidi, S.H.

Ahli Dari Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-VII/2009) : - Marry Assunta (South East Asia Tobacco Control Aliance) - Dr. Soewarta Kosen (Ketua Komisi Ilmiah, Bapepam Depkes) - Dr. Thomas Noach Peea (Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus, Jakarta) - Abdillah Hasan (Peneliti Pada Lembaga Demografi Indonesia) - Lisa Marie (Praktisi/Psikolog) - Elie Mutiawati (Direktur Pengawas Narkoba & Zat Adiktif B-POM)

Ahli dari Pemerintah : - Suwarno M. Serad (Ahli Biokimia) - Gabriel Mahal, S.H. (Pengamat Agenda Anti Tembakau)

Saksi dari Pemerintah : - Alex Kumara (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) - Agung Suryanto (Himpunan Keluarga Tani Indonesia) - Adnan Iskandar (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) - Nurtantio Wisnubarata (Asosiasi Petani Tembakau) - Niken Rohmat (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia) Penerjemah : - Dina Kania (Komnas Perlindungan Anak, Koordinator Advokasi Pengendalian

Tembakau) Pemerintah : - Freddy H. Tulung (Dirjen Sarkom dan Diseminasi Informasi, Depkominfo) - Edmon Makarim (staf Ahli Menteri Bidang Hukum KOMINFO) - Qomaruddin (Dir. Litigasi, Dep Hukum dan HAM) - Mualimin Abdi (Kabag Penyajian Pada Sidang MK)

DPR-RI : - Dwi Prihartomo (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI) - Tata (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

Page 4: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

3

1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Ketetapan

Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 dan untuk mendengarkan keterangan Saksi dan atau Ahli dari Pemohon dan Pemerintah untuk Perkara Nomor 6/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Kepada Para Pemohon, dimulai dengan Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 dan seterusnya untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dan yang dihadirkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU/VII/2009:

AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.

Yang mulia, saya Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., selaku Kuasa Hukum dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, dalam hal ini Register Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009, Kuasa Pemohon.

3. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Perkara Nomor 6, silakan. 4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009:

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini kami dari Kuasa Hukum dalam Perkara 06 atas nama Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan Perorangan Anak Indonesia hadir hari ini, saya Muhammad Joni, Despi Yanti, dan Junaidi, dan Ahli yang juga hadir pada hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sekalian Saksi dan Ahli memperkenalkan diri dahulu, satu persatu biar kita tahu.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

KETUK PALU 3 X

Page 5: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

4

6. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Yang Mulia, I am Mary Assunta Collentay, I am Malaysian citizen

and I am the Director of The International Tobacco Control Project for The Centre Council Australia and Senior Policy Advisor for South East Asia Tobacco Control Alliance.

7. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Berikut? 8. AHLI DARI PEMOHON : Dr. SOEWARTA KOSEN (KETUA KOMISI

ILMIAH, BAPEPAM DEPKES)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Soewarta Kosen dari Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan.

9. AHLI DARI PEMOHON : Dr. THOMAS NOACH PEEA (REKTOR

UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA)

Saya Thomas Noach Peea, ahli filsafat dan etika, dari Universitas Indonesia.

10. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dari Pemohon ya, Bapak dihadirkan oleh pemohon atau pemerintah?

11. AHLI DARI PEMOHON : Dr. THOMAS NOACH PEEA (REKTOR

UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA)

Dari pemohon. 12. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dari pemohon. 13. AHLI DARI PEMOHON : ABDILLAH HASAN (PENELITI PADA

LEMBAGA DEMOGRAFI INDONESIA)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Abdillah Hasan, saya seorang peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi UI. Terima kasih.

Page 6: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

5

14. AHLI DARI PEMOHON : LISA MARIE (PRAKTISI/PSIKOLOG)

Selamat pagi, Yang Mulia. Nama saya Lisa Marie, saya praktisi psikolog klinis. Terima kasih.

15. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Berikutnya? 16. AHLI DARI PEMERINTAH : GABRIEL MAHAL, S.H. (PENGAMAT

AGENDA ANTITEMBAKAU)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Gabriel Mahal, S.H., praktisi hukum komunikasi dan periklanan dan sejak tahun 2006 melakukan pengamatan terhadap agenda antitobako di dunia. Terima kasih.

17. AHLI DARI PEMERINTAH : SUWARNO M. SERAD (AHLI

BIOKIMIA)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Suwarno M. Serad sebagai parkemis sebagai Saksi/Ahli dalam masalah rokok dan merokok. Terima kasih.

18. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, masih ada lagi yang di belakang lagi? Bukan? Masih? Kalau tidak, maju saja ke mimbar Bu.

19. AHLI DARI PEMOHON : ELIE MUTIAWATI (DIREKTUR

PENGAWASAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF BPOM)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Elie dari Badan Pengawasan Makanan sebagai Saksi/Ahli. Terima kasih.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH : ADNAN ISKANDAR (PERSATUAN

PERUSAHAAN PERIKLANAN INDONESIA)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Adnan Iskandar dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, sebagai saksi.

21. SAKSI DARI PEMERINTAH : ALEX KUMARA (ASOSIASI TELEVISI

SWASTA INDONESIA-ATVSI)

Selamat pagi, Yang Mulia. Nama saya Alex Kumara, saya mewakili bidang penyiaran, sebagai Saksi/Ahli. Terima kasih.

Page 7: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

6

22. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terus berikutnya?

23. SAKSI DARI PEMERINTAH : NURTANTIO WISNUBRATA (ASOSIASI PETANI TEMBAKAU)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Nurtantio Wisnubroto sebagai

Saksi/Ahli dari Petani Tembakau. 24. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Masih ada lagi? Silakan. 25. SAKSI DARI PEMERINTAH : NIKEN ROHMAT (ASOSIASI

PERUSAHAAN PENGIKLAN INDONESIA)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Niken Rohmat dari Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia. Terima kasih.

26. SAKSI DARI PEMERINTAH : AGUNG SURYANTO (HIMPUNAN

KELUARGA TANI INDONESIA)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Agung Suryanto dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang melakukan advokasi terhadap petani tembakau.

27. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sudah lengkap, masih ada lagi? Sudah ya? Baik. Pemerintah? Silakan.

28. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO)

Yang Mulia, nama saya Freddy H. Tulung, Dirjen Sarana Komunikasi dan Destinasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika, saya didampingi oleh Bapak Mualimin dari Departemen Hukum dan HAM atas nama pemerintah, Bapak Qomaruddin dari Departemen Hukum dan HAM.

29. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, silakan DPR?

Page 8: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

7

30. DPR : DWI PRIHARTOMO (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR-RI)

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Dwi Prihartomo, dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI , didampingi sebelah kiri saya, Tata.

31. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, sesuai ketentuan undang-undang bahwa pemeriksaan di dalam sidang ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, untuk yang dari Malaysia tadi ada penerjemah dan penerjemahnya tadi belum memperkenalkan diri, silakan memperkenalkan diri dahulu, dan nanti harus disumpah juga.

32. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Selamat pagi, Majelis Hakim yang terhormat. Saya Dina Kania, S.H. dari Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai Koordinator Advokasi Pengendalian Tembakau. Terima kasih.

33. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, ini ada dua perkara tetapi yang satu hanya penarikan kembali perkara, sehingga tidak dilanjutkan. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara ini harus dicabut secara resmi dan dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum. Saya bacakan dulu ini yang lebih cepat.

KETETAPAN

NOMOR 20/PUU-VIII2009 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dengan Akta Pendirian Nomor 01 Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM Nomor M. 14-HT.03.05 Tahun 1993 bertanggal 22 Maret 2007, berdomisili di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 73, Kebayoran — Jakarta, dengan surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2009 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 perihal Permohonan Pengujian Penjelasan

Page 9: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

8

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Maret 2009 memberikan kuasa kepada 1. AKHMAD JAZULI, S.H., M. Hum. 2. WASIS SUSETIO, S.H., LL.M. 3. NUR HAYATI, S.H., M.Kn. dan 4. AGUS SUDJATMOKO, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Tim Advokasi Penghapusan Alat Berat-Alat Besar sebagai Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88 Jakarta Selatan;

b. bahwa terhadap Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor

67ITAP.MK/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 20/PUU-VII/2009;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 681TAP.MK/2009 bertanggal 25 Maret 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

c. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 1 April 2009 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. bahwa Pemohon pada tanggal 15 April 2009 telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 melalui Faksimili yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2009 Pukul 15.00 WIB, perihal Penarikan Permohonan;

e. bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 16 April 2009 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;

f. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan

Page 10: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

9

tidak dapat diajukan kembali; Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon - Menyatakan Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 perihal Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 20/PUU-VII/2009 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan April, tahun dua ribu sembilan oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, dan Maruarar Siahaan, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian untuk naskah Ketetapan ini. Kalau Saudara Pemohon mau meninggalkan ruangan sidang ini, dipersilakan. Naskahnya biar diserahkan di luar. Biar praktis saja ya. Tidak usah di sini. Silakan Panitera untuk diserahkan.

Baik, untuk hari ini, Perkara Nomor 6 ini, akan mendengarkan saksi dan ahli. Biasanya kita mulai dahulu dengan saksi fakta. Tetapi kita ambil sumpah dahulu, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

34. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA

SIDANG MK) Yang Mulia, izin Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

Page 11: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

10

35. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan. 36. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA

SIDANG MK) Dari Pemerintah, Yang Mulia. 37. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan, Pak. 38. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami ingin mengklarifikasi,

mengingat tadi disampaikan dari pihak pemohon ada dua saksi yang menyebut instansi pemerintah, yaitu dari Depkes dan dari BPOM. Kami mohon arahan, apakah..., karena yang digugat ini adalah pemerintah..., apakah keduanya juga membawa..., sebagai wakil dari, mewakili pemohon, apakah dibenarkan memberikan kesaksian atas nama pemohon, tanpa mandat dari pemerintah? Terima kasih, Pak.

39. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya. Jadi menurut undang-undang ini boleh. Karena ini bukan

menggugat pemerintah tapi menggugat undang-undang sebenarnya. Pemerintah itu hanya pihak. Jadi siapapun untuk pengujian itu boleh sebenarnya memberikan keterangan keahliannya. Kalau yang bersangkutan bersedia, tentu saja.

40. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA

SIDANG MK) Yang Mulia, izin Yang Mulia. 41. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya? 42. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA

SIDANG MK) ‘ Artinya, perlu penegasan bahwa apakah yang bersangkutan itu,

selaku pribadi sebagai ahli atau selaku pribadi sebagai saksi, begitu. Maksud

Page 12: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

11

saya, saya ingin klarifikasi, jika mengatasnamakan Departemen Kesehatan, tentunya kan harus ada prosedur yang dilalui. Itu yang ingin diklarifikasi, Yang Mulia terima kasih.

43. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya. Saya kira yang bersangkutan..., tapi nanti yang silakan anu ya,

kepada yang bersangkutan, kami menyatakan di sini bahwa Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang hadir di sini dalam kapasitas pribadi. Tetapi, bahwa disebutkan pekerjaannya, itu untuk dikenal saja sebagai identitas, begitu. Sama juga misalnya, hakim konstitusi itu menulis di koran, disebut hakim konstitusi kan tidak bisa mewakili, tapi identitasnya agar dikenal, bahwa dia di situ. Saya kira begitu.

Saya undang dahulu, penterjemah dahulu untuk disumpah. Dina Kania. Pak Mukthie?

44. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S Saudara Penterjemah, tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan secara

islam ya? Bissmillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai

penerjemah, akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.

45. PENTERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK)

Bissmillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai penerjemah, akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.

46. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan. Kemudian, saksi dahulu. Saksi dari pemerintah yang

beragama Islam dahulu? Alex kumara, Agung Suryanto, Adnan Iskandar, Nurtantio Wisnusubrata, dan Yuda Sudarmaji. Ini Islam semua ya? Ada lima? Baik. Yang saksi dari pemerintah itu tidak ada. Pemerintah hanya menghadirkan ahli.

47. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA

SIDANG MK) Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Jadi dari pemerintah itu, ahlinya

ada dua, Suwarno Serad, Gabriel Mahal, Alex Kumara, Agung Suryanto,

Page 13: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

12

Adnan Iskandar, dan satu lagi ada tambahan, Niken Rohmat. Itu saksi. Jadi ahlinya, Suwarno Serad dan Gabriel Mahal, itu ahli. Saksinya, Alex Kumara, Agung Suryanto, Adnan Iskandar, dan, Niken Rohmat. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, ya. Ini saksi dari pemerintah. Saksi dari pemohon tidak ada ya?

Tidak ada saksi dari pemohon? Sudah, oke. Ini saksi semua ya? Oke. Silakan, Pak?

49. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S Saudara-Saudara Para Saksi, harap tirukan lafal sumpah yang saya

ucapkan menurut Islam. Demi Allah, saya bersumpah. 50. SEMUA SAKSI DARI PEMERINTAH : Demi Allah, saya bersumpah. 51. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S Akan menerangkan yang sebenarnya. 52. SEMUA SAKSI DARI PEMERINTAH : Akan menerangkan yang sebenarnya. 53. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S

Tidak lain dari yang sebenarnya. 54. SEMUA SAKSI DARI PEMERINTAH :

Tidak lain dari yang sebenarnya. 55. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Selesai? Kembali ke tempat. Kemudian berikutnya, ahli yang beragama Kristen dulu, Mary Assunta, Dr. Thomas Noach. ini Lisa Marie tidak tercatat. Agamanya apa? Bukan, ini?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 :

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Islam, Yang Mulia.

Page 14: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

13

57. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Islam. Oke. Kemudian Pak Gabriel Mahal? Iya, yang berbahasa Inggris nanti sendiri tapi berdiri saja dulu di situ tidak apa-apa. Yang Bahasa Indonesia saja dulu.

58. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, saya kira Saudara Penerjemah nanti belakangan ya kita terjemahkan tapi di situ saja berdiri. Ikuti saya, Saudara-Saudara beragama Kristen Protestan, ya atau Katolik ya, ikuti saja.

Saya berjanji. Sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

59. SELURUH AHLI :

Saya berjanji. Sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

60. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan duduk Bapak. Berikutnya, Mary Assunta? 61. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bisa Lafal sumpahnya diterjemahkan nanti ya? Barangkali sudah

ada gambaran sedikit kan ya? Baik, ikuti saya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang

sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya. 62. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

63. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan duduk. Kemudian ahli yang beragama Islam dari

pemohon, Bapak Dr. Soewarta Kosen, Bapak Abdillah Hasan, Ibu Elie Mutiawati, kemudian Suwarno Serad, yang dari Pemerintah? Ibu Lisa Marie datang ya? Oh datang, silakan.

Page 15: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

14

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Izin Yang Mulia, informasi bahwa Bapak Soewarta Kosen

beragama Katolik. 65. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Oh, Katolik tadi ..., oke silakan duduk dulu, nanti disumpah lagi. 66. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S Saudara Para Ahli, harap ditirukan lafal sumpah yang saya

ucapkan. Bismillahhirohmannirohim, Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

67. SELURUH AHLI :

Bismillahhirohmannirohim, Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

68. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik. Satu lagi, ini Bapak Soewarta Kosen untuk mengambil

sumpah dalam agama Kristen Katolik. Kepada rohaniwan, maju lagi ..., silakan Pak Maru?

69. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, ikuti saya Pak. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan

keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

70. AHLI DARI PEMOHON : Dr. SOEWARTA KOSEN (KETUA KOMISI

ILMIAH, BAPEPAM DEPKES)

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

71. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik. Sekarang mulai dari saksi fakta dulu. Kalau dari Pemerintah

tidak ada saksi, saksi..., dari pemohon, hari ini tidak ada saksi?

Page 16: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

15

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Tidak ada, Yang Mulia. 73. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Langsung ke ahli ya? Dipersilakan Ahli Pemohon, silakan dipandu saja siapa yang akan bicara duluan dan mau bicara apa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 :

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia, perkenankan kami untuk menjadwalkan

hari ini, yang pertama ahli pemohon kami adalah yang pertama, Bapak Dr. Thomas Noach Peea. Beliau adalah ahli filsafat dan etika. Beliau juga menulis, mempunyai disertasi tentang periklanan dan kami berharap nanti menjelaskan terkait dengan iklan, dan etika, dan pengalaman beliau sebagai pengamat periklanan.

Yang ke dua, nanti Ibu Lisa Marie. Dia adalah psikolog yang mengamati dan ahli dalam bidang periklanan, bagaimana strategi dan marketing perusahaan dan industri dalam hal kaitannya dengan iklan.

Yang ke tiga adalah Ibu Elie Mutiawati. Beliau adalah PNS, bekerja di badan POM yang sehari-hari mengamati pengawasan terhadap iklan. Termasuk dalam hal ini adalah iklan rokok.

Ke empat adalah Ibu Mary Assunta. Beliau adalah konsultan dan ahli di kawasan Asia Tenggara.

Yang ke lima adalah Bapak Soewarta Kosen. Beliau adalah peneliti, PNS yang banyak mencermati dampak daripada rokok terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan Bapak Abdillah Hasan. Beliau adalah ahli dari Fakultas Ekonomi UI yang nanti akan menyampaikan keahliannya tentang ekonomi tembakau di Indonesia. Demikian, Yang Mulia terima kasih.

75. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Suruh berdiri dulu ke mimbar. 76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 :

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Mohon Bapak Thomas yang pertama untuk menyampaikan,

terima kasih.

Page 17: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

16

77. AHLI DARI PEMOHON : Dr. THOMAS NOACH PEEA (REKTOR UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA)

Mahkamah Yang Mulia serta Peserta Sidang yang saya hormati.

Saya menjelaskan lebih dulu secara historis bahwa etika dan moral ini terutama karena rokok ini merupakan termasuk di dalam etika bisnis. Maka terlebih dahulu saya menjelaskan bahwa etika bisnis atau moral bisnis di dalam iklan rokok ini merupakan suatu disiplin yang sudah teruji.

Artinya, moral ini merupakan suatu disiplin yang di Amerika pada tahun 80-an itu sudah diakui sebagai ilmu yang berlaku universal kebenarannya sehingga pada waktu-waktu yang lalu, apalagi negara-negara seperti kita yang komunal, yang emosinya berbicara lebih dahulu daripada pikiran. Maka moral ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara spekulatif.

Artinya, selama ini moral itu dianggap sebagai hal yang normatif. Artinya nilai-nilai yang dibiarkan kalau seandainya ada pelanggaran maka itu nanti dihukum oleh masyarakat secara normatif. Nah, di dalam etika kontemporer, moral itu sudah ada sanksinya.

Jadi secara spekulatif, itu harus ada sanksinya. Apabila kita mengambil suatu keputusan bersalah maka sanksinya adalah hukuman untuk dilarang. Jadi tidak dibiarkan hukuman itu menjadi suatu hukuman yang dibiarkan tidak ada keputusan hukumnya. Nah, ini maksudnya, awalnya, demikian.

Nah, kenapa moral? Moral ini harus menjadi hukum yang universal. Artinya apabila dia secara sengaja menjadikan sesuatu kelompok masyarakat itu menjadi berbahaya atau malah ini dianggap sebagai suatu usaha terencana yang secara moral adalah salah. Oleh karena secara moral salah maka harus dilarang.

Jadi maksudnya jawabannya harus jelas. Artinya tidak lagi dibiarkan dihukum oleh masyarakat. Tetapi harus ada keputusan hukum kalau salah maka dilarang. Nah, ini posisi akademis dari sesuatu yang apabila ditemukan kebenarannya maka hukumannya atau sanksinya maka itu harus ada. Nah, ini yang maksudnya berbeda dengan hal yang secara empiris kadang-kadang kita menghubungkan.

Nah, oleh karena rokok ini adalah suatu bisnis yang profesinya itu harus secara hukum, secara politis, secara sosial, harus menjamin bahwa kelompok masyarakat yang dilayaninya melalui produknya, itu tidak mengalami suatu sanksi atau akibat yang buruk karena moral itu kan jawabannya baik, buruk, benar, atau salah. Nah, di dalam etika kontemporer maka spekulasinya itu kalau salah maka sanksinya dilarang. Nah, rokok ini memang diperuntukkan bagi orang dewasa.

Itu sudah jelas bahwa rokok itu diperlukan bagi orang dewasa, dimana intersubjektifitasnya itu telah mandiri. Artinya, dia sudah bisa menilai ini benar, ini baik buat kesehatan, dan ini salah buat kesehatan.

Namun demikian yang terjadi di dalam praktik, di dalam fakta,

Page 18: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

17

bahwa anak-anak usia lima sampai dengan 15 tahun sudah terjebak di dalam kewajiban, atau secara..., saya sebut kekerasan simbolik. Artinya kekerasan simbolik ini secara tidak sadar seseorang itu menerima. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu juga menerima yang sebenarnya itu adalah keliru, salah, atau baik, atau buruk.

Nah, anak-anak yang umur lima sampai 15 tahun ini terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya mengakibatkan kehidupan bangsa ke depan menjadi sangat berbahaya, merugikan bangsa dan negara ke depan. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa kenapa iklan..., kenapa merokok ini kepada orang dewasa.

Lalu kenapa iklan, iklan inilah pada awalnya pada tahun 50-an iklan ini fungsinya untuk memperkenalkan suatu produk secara jujur, secara benar, secara adil. Nah, di dalam perkembangannya di dalam iklan-iklan digital dan lain-lain maka penekanan iklan itu tidak lagi hanya promosi dan mengenalkan sesuatu secara jujur dan fair tetapi iklan itu sudah bersifat, dalam banyak hal, bersifat manipulatif, dan disinformasi.

Yang artinya sebenarnya demikian tetapi informasinya menjadi demikian. Nah, jadi iklan dari fungsinya untuk memberi informasi menjadi netral. Kemudian karena dia menjadi netral lalu iklan itu bisa dimanfaatkan oleh, baik produsen, maupun biro-biro iklan yang dimanfaatkan oleh produsen rokok.

Nah, ini bahayanya, akibatnya, akan menimbulkan fatal bagi anak-anak usia lima sampai 15 tahun. Akibat dari iklan yang modern, iklan yang menekankan kepada pencitraan. Nah, pencitraan ini biasanya penuh dengan banyak sekali hal-hal yang palsu, hal-hal yang secara dalam banyak hal, terutama kepada rokok, kita lihat saja, ada kontradiktif, seseorang yang jantan naik kuda tetapi di bawahnya, iklan dapat menyebabkan penyakit kanker, penyakit jantung, dan menimbulkan kematian, dalam usia-usia yang lebih pendek.

Nah, karena dia ini kontradiktif, ini tidak bermoral karena sesuatu yang membahayakan, atau sesuatu yang secara berencana, ini bisa dikatakan secara berencana karena dengan sengaja membuat sehingga orang yang masa kecilnya memerlukan kebebasan, kebebasan di dalam hidup sehari-hari, intersubjektifitasnya belum dia mengerti, itu ditarik, didorong, dipercepat, sehingga dia lalu merokok. Nah, ini secara ke depan ini akan sangat merugikan bangsa dan negara.

Nah, saya tidak mau lihat secara bisnis, saya tidak mau lihat secara yang lain. Mungkin teman-teman akan memberikan penjelasan tapi secara moral, solusinya, kesimpulannya, bahwa peran moral dari produksi rokok kemudian disebarkan diiklankan oleh biro iklan, ini termasuk di dalam peran moral yang berencana tetapi merusak, atau buruk, atau salah, sehingga kesimpulan moralnya yang tadi dikatakan karena ini sudah merupakan ilmu yang berlaku secara universal dan juga tidak lagi hanya norma-norma yang mati yang terbatas pada konsep tetapi harus ada sanksi, harus ada putusan, maka solusinya adalah ini merupakan suatu promosi yang berencana tetapi hasilnya buruk, atau

Page 19: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

18

akan merugikan banyak orang sehingga secara moral, secara disiplin ilmu, secara universal ini salah.

Dengan demikian, secara moral pun solusinya harus dihentikan. Saya kira demikian, Para Hakim Yang Mulia dan Para Saudara-Saudara sekalian, terima kasih untuk sementara kami sampaikan.

78. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Terima kasih. Baik pertanyaan-pertyanyaan biar ditampung dulu

disimpan dulu. Nanti sekaligus saja, sesudah semua ahli yang diajukan oleh pemohon ini selesai. Silakan berikutnya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 :

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Kami persilakan, Ahli Ibu Lisa Marie. 80. AHLI DARI PEMOHON : LISA MARIE (PRAKTISI/PSIKOLOG)

Majelis Hakim yang terhormat. Mohon izin untuk ada presentasi

slide. Oke selamat pagi, terima kasih Majelis Hakim dan Peserta Sidang yang lain. Saya lebih banyak berbicara dari sisi psikologi dan mengenai bagaimana efek iklan terhadap kehidupan kita sehari-hari.

Jadi yang saya bawakan hari ini adalah iklan yang mengenai subliminal advertising. Jadi yang dimaksud subliminal advertising adalah suatu teknik yang mengekspos individu pada suatu gambaran produk, nama dagang, atau rangsangan produk dagang lainnya, dimana individu tidak menyadari dirinya sedang terekspos.

Kemudian, nah dimana ketika dia sudah terekspos entah dia menonton, entah kemudian dia melihat iklan tersebut di jalanan atau di acara-acara sport olahraga mungkin yang di sponsori oleh iklan tersebut, mau tidak mau, itu pasti akan masuk ke dalam memori ingatan dari si pelaku yang melihat dari iklan tersebut.

Oke, ini ada penelitian, waktu tahun 1957 itu ada film berjudul film picnic diputarkan di New Jersey, dimana di dalam film tersebut di ekspos secara terus menerus ada iklan Pop Corn dan Coca Cola. Dan hasilnya, ketika keluar, itu mereka langsung membeli Pop Corn dan Coca Cola dan penjualan dari Pop Corn dan Coca Cola tersebut pun naik secara cukup drastis.

Bagaimana ini terjadi ? Nah, di dalam psikologi ada yang dikenal dengan teori Gunung Es. Kalau kita lihat dari gambaran yang ditampilkan di slide saat ini, itu ada bagian atas yang namanya alam sadar kita dan di bagian bawah itu alam bawah sadar. Garis pemotong antara alam sadar dengan alam bawah sadar itu disebut sebagai garis kritis.

Jadi yang rasanya tidak penting yang kemudian mungkin tidak kita perlukan saat ini kita serap dan kita masuk ke dalam. Dalam

Page 20: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

19

psikologi itu dikenal bahwa tidak ada yang namanya lupa. Semua pasti masuk di dalam kapanpun dia akan kembali ke alam sadar.

Ini sama, ada teori gunung es tersebut. Oke, semua yang kita lihat pasti akan tersimpan di dalam memori dan diproses oleh pikiran atau otak.

Nah, yang kemudian tersimpan di dalam otak inilah yang akan melatarbelakangi tindakan putusan dan perilaku kita. Contohnya, kalau misalnya kita menyetir, berbicara, kita tidak perlu lagi, sekali kita tahu cara otomatis bagaimana itu menyetir itu tidak perlu lagi, ”Oh, habis ini kita masuk gigi satu” misalnya, ”masuk gigi satu, kita harus tekan kopling dulu,” itu semua terjadi secara otomatis.

Begitu pula dengan iklan. Ketika iklan sudah kita lihat sekali, itu pasti sudah terekam di alam bawah sadar kita dan ketika mungkin kita belanja ke pasar, ke supermarket itu kita melihat logonya saja kita sudah tahu, ”Oh ya, ini iklan rokok tersebut,” misalnya. Jadi sudah langsung terekam di bawah sana.

Syarat penentu utamanya apa? Kemudian pertama, dia harus memiliki unsur emosi yang kuat. Jadi benar-benar harus mengkaitkan iklan tersebut dan eye catching buat si penonton, penerima dari iklan yang disajikan.

Ada hubungan yang kuat tetapi juga irasional. Semakin irrasional hubungan tersebut, biasanya dia semakin teringat. Jadi, semakin aneh, seperti contoh iklan salah satu ini, ada di pantai, terus kok iklan rokoknya sedemikian besarnya dibanding orangnya. Jadi semakin irrasional malah semakin kita ingat biasanya. Jangka waktu yang panjang.

Jadi, akumulasi waktu. Semakin kita sering melihat, itu dia semakin masuk ke dalam. Contoh yang dibawakan dalam Shutterland Book Of Advertising itu adalah “Come to Marlboro Country.” Dimana-mana kita sering melihat iklan ini dan ini yang selalu saya bawakan setiap kali saya mempresentasikan mengenai subliminal advertising.

Kita melihat kayaknya Cuma ”Come to Marlboro Country,” begitu ya? Tidak ada apa-apanya, tetapi sebenarnya kalau kita, di klik lagi, ini adalah yang terjadi. ”Come and try,” jadi kalau alam otak kita bekerja bahwa kita hanya menerima huruf pertama, kalimat pertama, dan kalimat terakhir.

Kalau tadi kan satu iklan full adalah “Come to Marlboro Country”. Sebenarnya yang hanya tertangkap oleh alam bawah sadar kita, oleh memori otak kita, itu adalah hanya kalimat pertama dan kalimat terakhir yaitu “Come and Try,” di bawahnya sengaja ada kotak rokok, di bawah situ, “Come and Try Marlboro,” begitu.

Jadi itu cara bekerja dari subliminal advertising. Jadi bagaimana terproses di alam bawah sadar sana dan ditaruh penempatannya kalimat barang tersebut secara benar-benar yang sesuai untuk kebutuhan alam bawah sadar kita. Targetnya biasanya adalah anak-anak, remaja, dan

Page 21: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

20

juga dewasa muda karena pola berpikir mereka cenderung belum matang, masih labil. Jadi mudah sekali untuk dipengaruhi.

Kalau tadi gunung es, batas kritisnya dia masih kabur, jadi gampang sekali untuk masuk ke dalamnya. Kemudian kegiatan yang disponsori perusahaan rokok pun menjadi salah satu media perantara penyampaian kesan iklan subliminal.

Jadi kesannya, oh, toh itu ada kok di acara olah raga, Jadi sehat, tidak apa-apa. Jadi kesan-kesan yang tertangkap oleh remaja dan anak-anak saat ini. Kemudian film, oke ini masih yang tadi. Secara khusus iklan dan anak. Kalau jaman dulu, itu akan lebih mudah untuk mengenali mana yang iklan mana yang bukan. Jadi benar-benar hanya dibatasi, di suplay di toko, di Koran harian atau mungkin sekelebat pada tayangan di Televisi, kalau jaman dulu.

Kalau jaman sekarang itu akan lebih susah lagi karena sudah bercampur baur. Entah ada yang mungkin di print di kaos, ada di tas, ada di boneka. Jadi kebutuhan yang diciptakan sekarang banyak kebutuhan yang sebetulnya belum tentu dibutuhkan tetapi karena iklannya, jadi semua orang tertarik untuk memakai atau menggunakannya.

Faktor utama yang mempengaruhi iklan pada anak., Anak-anak pada masa kini menonton televisi jauh lebih sering dari pada anak jaman dulu. Menurut penelitian, 40.000 jumlah rata-rata anak Amerika menonton iklan, 40.000. Kemudian dimana targetnya sendiri sekarang dari usia 4 tahun itu sudah usia anak-anak yang ditargetkan oleh perusahaan. Jadi begitu dininya yang ditargetkan oleh perusahaan untuk iklan mereka.

Oke, alasan iklan tadi sudah dijelaskan, proses berpikirnya belum kompleks seperti orang dewasa, jadi mereka asyik menyerap. Kalau kita bayangkan seperti spon itu, dia ditaruh ke dalam mangkuk air, dia langsung menyerap air apapun yang diberikan ke spon tersebut.

Dari umur 10 sampai dengan 18 tahun itu, ada penelitian 3.000 anak mulai merokok setiap harinya. Anak yang usia 10 sampai 18 tahun. Dimana 90% perokok dewasa mengatakan mereka mulai merokok pada usia remaja.

Nah, di sini ada salah satu iklan yang menggambarkan binatang unta, dimana anak-anak kecil itu sudah hapal dengan binatang ini dan mengaitkan dengan si iklan rokok tersebut sama seperti mereka mengenal yang namanya Micky Mouse, itu yang terserap oleh mereka.

Oke. Saya rasa itu saja. Terima kasih. 81. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan berikutnya?

Page 22: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

21

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia. Berkenan untuk berikut, Ahli Ibu Elie

Mutiawati. 83. AHLI DARI PEMOHON : ELIE MUTIAWATI (DIREKTUR

PENGAWASAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF BPOM)

Yang terhormat Hakim Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa slide untuk menyampaikan, sesuai dengan apa yang kami lakukan sehari-hari di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Posisi kami di sini, kami berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan itu ada tiga deputi. Kami berada di Deputi I yaitu di Direktorat Pengawasan Napza. Nah, Direktorat Pengawasan Napza itu ada lagi empat komiditi yang kami awasi, salah satunya adalah produk rokok ini.

Nah, kenapa produk rokok termasuk diawasi di Napza karena kita mengingat potensi adiksi daripada nikotin yang terkandung di dalam rokok itu dan toksisitas dari bahan kimia yang ada di dalam rokok itu yang akan menyebabkan bersifat karsinogenik. Dan ini tentu akan membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, kita perlu upaya-upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya merokok ini. Ini latar belakangnya kita lihat iklan rokok yang telah merambah ke segala media. Kita lihat lagi ada data-data lebih dari 90% remaja terpapar oleh iklan rokok. Oleh karena itu, kita mengingat, dalam kaitannya dengan tadi perlindungan terhadap masyarakat tadi, kita perlukan negoisasi perlindungan anak dan remaja terhadap paparan iklan dan promosi rokok ini.

Di Badan PP Nomor 19 Tahun 2003 itu, di sana dikatakan bahwa iklan itu adalah sebuah kegiatan, serangkaian kegiatan, untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan rokok, atau tanpa imbalan kepada masyarakat. Tentu dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Nah, ini dasar hukum yang kami pakai. Tapi lebih banyak kepada peraturan pemerintah secara teknisnya lebih banyak pada PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Di PP Nomor 19 Tahun 2003 itu pada Pasal 36, di sana dinyatakan bahwa pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan. Pengawasan ini berkaitan dengan kebenaran kandungan kadar nikotin dan tar, pencantuman peringatan kesehatan pada label, dan ketaatan pada pelaksanaan iklan dan promosi rokok.

Jadi ada persyaratan dari iklan yang ada di dalam PP yang mana dapat dilakukan oleh produsen dan importir rokok dengan beberapa persyaratan, yang jelas peringatan kesehatannya ada 15% dari total

Page 23: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

22

iklan. Kemudian mematuhi persyaratan materi iklan, khusus untuk media elektronik itu dimulai dari jam tayang, dimulai dari jam 21.30 sampai jam lima pagi waktu setempat.

Pada Pasal 17 di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, itu ada materi iklan yang dilarang. Materi iklan itu dilarang merangsang atau menyarankan orang untuk merokok, menggambarkan, atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan, memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan, gabungan kedua bungkus rokok, atau orang yang sedang merokok, atau mengarah kepada orang yang sedang merokok. Ditujukan terhadap, atau menampilkan dalam bentuk dan tulisan, atau gabungan keduanya terhadap anak, remaja, atau wanita hamil.

Dilarang mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok dan dilarang bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hasil pengawasan iklan dan promosi rokok, kita lihat ini presentasi dan evaluasi untuk media elektronik dari tahun 2004 sampai dengan 2008. kalau lihat memenuhi ketentuan dalam hal ini yang dimaksud dengan memilih ketentuan adalah sesuai dengan aturan yang ada di PP Nomor 19 Tahun 2003 itu. Kalau TMK berarti dia melanggar dari yang sudah sesuai dengan ketentuan.

Dari tahun 2004 sampai dengan 2008, kita lihat TMK-nya bisa mulai yang memenuhi ketentuan itu mulai naik, yang TMK-nya mulai menurun tapi bagaimanapun tetap persentasenya tetap tinggi, 39,61% dari awalnya tahun 2004, sampai 94% yang tidak memenuhi ketentuan. Di 2008 sudah menjadi 39,61%. Ini untuk media luar ruang seperti itu juga, media cetak. Ini media cetak, di media cetak ada fluktuasi kadang naik kadang turun yang tidak memenuhi ketentuannya.

Nah, ini kita lihat, di mana saja iklan dan promosi iklan rokok itu ditemukan? Di mana-mana kita temukan, di televisi kita temukan, hampir semua tayangan televisi menayangkan, di radio kita temukan, di koran, di tabloid, di majalah, di billboard, di pinggir jalan, di mana saja kita temukan. Semua banyak kita temukan. Ada di pinggir jalan, di lampu hias, halte, papan nama, semua, sampai di ruangan pun, asbak rokok, semua itu ada kita temukan iklan rokok.

Ini di luar media ruang, apapun semua menjadi media buat iklan rokok ini, mulai dari balon udara, mulai asbak rokok yang di toko-toko atau yang besar-besar seperti yang ada di swalayan itu, semua ada iklan rokoknya.

Pelanggaran ini kita lihat ada yang mencantumkan gambar, bungkus rokok, seperti yang kita lihat di slide, kemudian ada yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, peringatan kesehatan yang tidak proporsional karena dalam peraturan itu sudah dinyatakan bahwa peringatan kesehatan itu harus berada 15% dari total iklan dan berada dalam suatu kotak.

Ini tricky-tricky yang kami hadapi selama berapa tahun terakhir ini. Ini slogan ini walaupun tidak ada nama rokok tapi sudah ada kata-

Page 24: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

23

kata citra eksklusif tapi ada mencantumkan peringatan kesehatan walaupun tidak mencantumkan nama rokok.

Kemudian lihat dari grey area inilah yang membuat pengawasannya tidak bisa optimal karena memang kecanggihan dalam beriklan yang mengubah image barangkali, ini juga susah kami peringati. Ini corporaty need, kalau orang sudah, nama suatu perusahaannya sudah tahu itu pasti ada rokoknya. Nah, ini kadangkala ada mencantumkan logo, kadangkala mencantumkan peringatan kesehatan, kadangkala tidak.

Nah, ini juga termasuk logo, ada Class Music tapi ada peringatan kesehatan, ada Class Music tapi tidak ada peringatan kesehatan. Ini juga seperti itu, sama. Pelanggaran ini yang banyak kita temukan menampilkan gambar bungkus rokok sebagian atau seluruhnya, tidak mencantumkan peringatan kesehatan, mencantumkan peringatan kesehatan tidak proporsional, kolomnya harusnya 15% tapi kadang-kadang kolomnya 15% tapi tulisannya tidak terbaca, pencantuman peringatan kesehatan tidak dalam kolom dan pencantuman kata-kata yang merangsang seperti kata nikmat. Ini hal-hal yang masih belum ada dalam peraturan, bagaimanapun tembakau itu pasti mengandung nikotin yang bersifat adiktif.

Ya, kami berharap kalau nikotin adiktif, kita akan suatu saat kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Kita berharap seperti ini. Terima kasih.

84. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, masih ada lagi? Silakan. 85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 :

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Yang berikut Yang Mulia, kami perkenan untuk Ahli Mary Assunta

yang nanti didampingi penerjemah, Dina Kania. 86. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Yang Mulia, I respecfully request permission to present my slide? 87. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Majelis Hakim yang mulia, saya memohon izin untuk

mempresentasikan dalam bentuk power point.

Page 25: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

24

88. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Yang Mulia, this morning I will cover five aspects in my presentation I provide resume for tobacco advertising ban, I will addressed current overall advertising in Indonesia and addressed effect of the tobacco advertising ban. I will draw some references from best practice in selected Asian countries and end with recommendation.

89. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Yang Mulia pagi ini, presentasi saya akan meliputi lima hal yang

pertama adalah landasan atau latar belakang mengapa perlunya larangan iklan rokok. Yang ke dua adalah situasi saat ini mengenai kondisi periklanan rokok di Indonesia. Yang ke tiga adalah dampak dari larangan iklan rokok. Yang ke empat adalah best practice atau praktik-praktik terbaik di beberapa negara ASEAN, dan yang terakhir adalah rekomendasi.

90. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) For the first rational, tobacco is unlike any other consumer

product because it is the only product that kills half of the users prematurely.

91. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Pertama-tama, saya ingin katakan bahwa tembakau tidak sama

dengan produk konsumer lainnya karena ini adalah produk satu-satunya yang membunuh setengah dari penggunanya, secara prematur.

92. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Among the medical professional, nicotine is regarded as an addictive substance and its addiction displace similarity to hard drugs such as cocaine and heroine. And for this I draw reference to three reports: the US Surgeon General Reports in 1988, the Royal Society of Canada Report in 1989, and the Royal College of Physician Report in the UK, 2000.

Page 26: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

25

93. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Para profesi di bidang medis telah menunjukkan bahwa nikotin adalah substansi yang adiktif dan adiksinya menunjukkan kesamaan dengan drugs lainnya seperti kokain dan heroin. Beberapa penelitian telah ditunjukkan oleh tiga, yaitu US Department, Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Manusia itu di Amerika Serikat. Penelitian yang kedua adalah dilakukan di Kanada oleh Royal Society dan yang ketiga dilakukan di London juga dan dilakukan oleh Royal College of Physician

94. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) There have been numerous studies done to show the relationship

between tobacco advertising and its effects on adolescence and I make references to four examples today. And these are long longitudinal studies, so survey was done before the children experience advertising and then follow up after they were exposed to advertising.

95. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Telah banyak studi penelitian longitudinal yang menunjukkan

korelasi antara iklan dengan perilaku merokok bagi anak-anak. Jadi longitudinal studi ini menunjukkan sebelum dan setelah pelarangan.

96. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) There are four examples, I start with study by Alexander which

are shows the approval of cigarette advertising can predict the smoking status after one year follow up.

97. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Saya akan memulai dengan studi Alexander yang menunjukkan

ketika seseorang approve atau menerima iklan dari rokok maka dapat diprediksikan dia akan menjadi perokok satu tahun kemudian.

98. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) In the second examples Biene and Siegel who look at adolescence

Page 27: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

26

between the age of twelve to fifteen years, they found that adolescence who owned tobacco promotional items or they were able to name a favorite advert they were more as twice as likely to become smokers four years later.

99. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Dalam penelitian Biene dan Siegel pada tahun 2000 remaja yang

memiliki barang promosi sebuah produk rokok tertentu atau bisa menyebutkan iklan rokok dua kali lipat kemungkinannya menjadi perokok empat tahun kemudian.

100. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) In the Sergeant study they looked at four to twelve grade school

of children and their studies shows that there is receptivity to tobacco promotion can predict whether they will be initiated into smoking and twenty-one months later they found that likelihood of smoking increased when the adolescence are willing to use promotional product.

101. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Pada penelitian yang ketiga, Sergeant (2000) yang dilakukan

terhadap anak-anak usia 4-11 tahun menunjukkan bahwa reseptivitas atau penerimaan terhadap promosi tembakau besar kemungkinannya bahwa 21 bulan setelahnya maka anak tersebut akan memulai menginisiasi untuk merokok. Dan kemungkinan merokok ini meningkat ketika anak tersebut menerima atau ingin menggunakan barang promosi yang dia miliki.

102. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) The Lopez study is among Spanish students between the ages of

13 to 14 years and this study showed that after exposure to name a level one, two or three advertisement that they become a new weekly smoker.

103. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Pada penelitian yang keempat Lopez yang dilakukan di Spanyol

terhadap anak-anak usia 13 hingga 14 tahun menunjukkan ketika anak-anak bisa menyebutkan satu, dua, atau tiga iklan rokok maka dia akan

Page 28: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

27

menjadi perokok mingguan setelahnya. 104. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And in the fifth examples of the Pierce study it was found that a

having a promotional tobacco items or willingness to use tobacco promotional item was most strongly associated with a future progression into smoking.

105. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Pada penelitian terakhir Pierce juga menunjukkan ketika anak-

anak memiliki iklan favorit maka diprediksikan dan dia juga memiliki barang promosi dan berkeinginan untuk menggunakan barang promosi maka kemungkinan lebih besar dia menjadi perokok akan lebih besar.

106. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And I will not look at, provide some examples of studies that I

able to show before and after tobacco advertising ban and I sight three examples, the first one is Logasson and Mead study which reviewed 22 OECD countries over the period of 1960-1986, and they found that the more advertising restriction there is there will be greater declining tobacco use.

107. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan hasil penelitian

yang saya kutip, ada tiga penelitian yang menunjukkan impact atau akibat dari tobacco marketing, pemasaran rokok baik itu sebelum maupun setelah dilakukan pelarangan terhadap iklan rokok. Pada studi yang pertama yang dilakukan oleh Logasson dan Mead dia me-review 22 negara maju, OECD itu negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat antara tahun 1960 hingga tahun 1986 menunjukkan bahwa akibat ketika lebih banyak diatur atau lebih banyaknya larangan terhadap iklan rokok maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan konsumsi per kapita. Jadi dengan lebih banyak pelarangan iklan rokok maka akan lebih besar lagi penurunan dalam konsumsi tembakau.

Page 29: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

28

108. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

In the Crawford and Moody study it was they followed youth

smoking on to occasion before an advertising ban was introduced and one year after the advertising ban was introduced and this is the UK study and it was found to have an impact.

109. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Crawford dia melakukan penelitian sebelum diberlakukannya larangan iklan rokok dan satu tahun setelah diberlakukannya iklan rokok dan terdapat sebuah impact yang cukup signifikan.

110. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) In the Evan Blatcher study which looked at the impact of tobacco

advertising ban on consumption in developing countries and this is an analysis of 30 developing countries and it was found that limited ban can reduce the per capita consumption by 13.6% but comprehensive ban can reduce by 23.5% hence ban has got more impact on developing countries than the developed countries.

111. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Pada penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Evan Blatcher

menunjukkan bahwa akibat dari dampak larangan iklan rokok terhadap konsumsi tembakau di negara-negara berkembang yang mana mereka melakukan penelitian terhadap 30 negara berkembang menunjukkan bahwa ketika diberlakukan larangan yang parsial maka menurunkan konsumsi tembakau sebesar 13,6% akan tetapi ketika diberlakukan comprehensive ban atau larangan menyeluruh maka bisa menurunkan 23,5%, artinya larangan iklan rokok dampaknya lebih besar terasa di negara-negara berkembang dibandingkan dengan di negara-negara maju.

112. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) This is just one example looking at the introduction of one

particular brand of a cigarette called the Virginia Slims and its impact, tracing the impact on incident of the smoking among 12 to 17 years old.

Page 30: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

29

113. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Ini adalah salah satu contoh terhadap suatu iklan rokok yang

disebut Virginia Slims dan implikasinya terhadap inisiasi merokok di kalangan anak-anak usia 12 hingga 17 tahun.

114. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) The black line refers to the Virginia Slims advertisement which

were introduced in the mid 1965 onwards and if you look at the incident of smoking among the adolescence it coincide with the increase in advertising.

115. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Bila Majelis Hakim yang mulia melihat garis hitam, garis hitam itu

menunjukkan iklan yang dilakukan oleh Virginia Slims yang dimulai pada tahun 1960-an hingga 1980-an itu meningkat. Dan seiring dengan meningkatnya iklan yang dilakukan oleh Virginia Slim maka meningkat pula inisiasi merokok di kalangan para remaja putri.

116. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

So there are several reasons why tobacco advertising ban is needed and very quickly it reduces the health consequences that diseases and death. Tobacco advertisements such deceptive and misleading adolescence are exposed to tobacco advertisement. Tobacco advertisement increase tobacco used, including used among adolescence and tobacco advertising target youth and self-regulation of the tobacco industry has failed.

117. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Terdapat beberapa alasan mengapa iklan rokok harus dilarang

yang pertama ini untuk mengurangi konsekuensi atau akibat dari kesehatan yaitu penyakit dan kematian. Yang kedua, bahwa iklan rokok deceptive bersifat menipu dan misleading. Yang ketiga, remaja dan anak-anak terekspos terpapar oleh iklan rokok. Yang keempat, bahwa iklan rokok meningkatkan konsumsi tembakau termasuk konsumsi di kalangan anak-anak dan remaja. Yang kelima, iklan rokok mentargetkan kepada anak-anak dan remaja, memasarkan kepada anak-anak dan remaja. Dan yang keenam, regulasi voluntarily oleh industri rokok telah

Page 31: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

30

gagal untuk dilakukan. 118. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) I will now look at the overall advertising expenditure in various

media in Indonesia and this slide shows that the bulk of the media expenditure is on television followed by newspapers and other projections for years to come 2009, 2010 is on upward trend with television showing a remarkable increase.

119. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Saya ingin menunjukkan sebuah belanja iklan yang dilakukan oleh media baik itu di TV, di koran, luar ruang maupun majalah dan menunjukkan bahwa belanja iklan terbesar dilakukan di televisi sebagaimana dibuktikan dalam grafik ini dan yang kedua adalah koran dan yang ketiga adalah luar ruang. Dan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik ini proyeksi untuk tahun ke depan bahwa belanja iklan di televisi akan terus meningkat.

120. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) If we look at the figures for 2005 and I take the figures from the

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia as my source that the bulk of the expenditure for overall advertising in Indonesia is 60% for television and about 26% for newspapers.

121. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Jika kita melihat angka dari belanja iklan pada tahun 2005 kita

melihat bahwa belanja iklan terbanyak lagi-lagi di televisi yaitu sekitar 61% diikuti oleh sekitar 26% belanja terbanyak di koran.

122. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) If we look at the overall advertising expenditure in media for last

year 2008 and it is seems to be following the trend as previous years for television is still the bulk of the advertising expenditure that 63% followed by newspaper 33%, magazine 4%.

Page 32: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

31

123. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Pada tahun 2008 belanja iklan media juga mengikuti masih dengan trend yang sama dimana televisi adalah belanja media iklan terbesar yaitu 63%, diikuti di koran sebanyak 33%, dan di majalah sebanyak 4%.

124. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Yang Mulia I would like to say that this is not confined that the

tobacco advertising is overall advertising expenditure. 125. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Yang Mulia saya ingin menekankan bahwa ini adalah belanja iklan

secara menyeluruh tidak hanya belanja iklan rokok. 126. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) If we look at what other top ten brands of advertisement in

Indonesia for the year of 2005 the top ten brands, the bulk of the brands non tobacco product, just one tobacco product, this is for the year 2005 it was number 2 and that’s one tobacco brand. Otherwise, the bulks the rest of the brands are non tobacco product.

127. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Jika kita melihat pada top kesepuluh merek yang paling banyak

melakukan iklan pada tahun 2005 maka kita bisa melihat bahwa yang terbanyak melakukan iklan bukanlah produk tembakau melainkan shampoo Clear. Dan dari sepuluh merek tersebut ternyata rokok hanya menempati posisi kedua.

128. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) This is the 2008 media advertising expenditure again is overall

advertising. The top 5 categories are non tobacco product, telecommunication in the top spot and the cigarettes are number 6 category for expenditure.

Page 33: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

32

129. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Sedangkan pada tahun 2008 untuk belanja iklan, ternyata belanja

iklan rokok hanya menempati posisi keenam. Satu dan kelima adalah produk non tembakau.

130. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Product and services. 131. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Ya, produk dan servis, pelayanan. 132. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Next please. So the advertising expenditure for 2008 shows an

increase from 2007 by 19%. 133. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Secara menyeluruh peningkatan belanja iklan pada tahun 2007

hingga tahun 2008 mengalami peningkatan sebanyak 19%. 134. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) I made this slide because sometimes there is a concern that

because of global economic crisis that it will affect advertising expenditure. So although there was global economic crisis set in place toward the second half of last year. However for advertising in Indonesia it has done well.

135. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Saya membuat slide ini karena ada sebuah asumsi atau

kekhawatiran dikarenakan adanya krisis global maka akan mempengaruhi belanja iklan namun tidak seperti itu karena di Indonesia meskipun terdapat krisis global ternyata belanja iklan tetap meningkat.

Page 34: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

33

136. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

I’d like to present on the effect of comprehensive advertising ban

for Indonesia the fact is the majority of smokers status smoking before 19 years and in 1995 64% of all smokers status smoking before they were 19. This figure increased to 68% in 2001 and 78% in 2004 according to the national socio- economic survey.

137. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Di sini adalah dampak dari larangan iklan rokok tapi sebelumnya

saya ingin menyampaikan fakta yang pertama bahwa mayoritas perokok mulai merokok sebelum usia 19 tahun. Pada tahun 1995, 64% perokok memulai merokok sebelum usia 19 tahun dan kemudian meningkat pada tahun 2001 menjadi hampir 69% dan pada tahun 2004 meningkat hingga 78% dan ini menurut survey sosial ekonomi nasional tahun 1995, 2001, dan 2004.

138. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And according to one study done by Dr. Zulasmi Mamdi over 99%

of adolescence between the ages 13-15 saw the tobacco advertising in television.

139. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zulasmi Mamdi

mengenai dampak iklan, promosi, dan sponsor rokok terhadap aspek kognitif, afektif, dan perilaku merokok bagi anak menunjukkan bahwa 99,7% anak-anak usia 13 hingga 15 tahun melihat iklan rokok di televisi.

140. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) When tobacco advertising ban is introduced its effect? Is that;

one, reduces experimentation and initiation by adolescence and two, a comprehensive set of tobacco advertising can reduce per capita consumption by 6% in developed countries and 23% in developing countries.

Page 35: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

34

141. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Apa dampak ketika kita melarang iklan rokok? Yang pertama ini

akan mengurangi inisiasi ataupun eksperimen coba-coba untuk merokok dan yang kedua ketika larangan iklan rokok secara komprehensif diberlakukan maka dapat mengurangi konsumsi tembakau per kapita hingga 6% pada negara-negara maju dan 23% pada negara-negara berkembang.

142. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) I provide a quick status of a eight ASEAN countries on advertising

ban currently Brunei, Singapore, Thailand, Malaysia, and Vietnam have instituted a comprehensive ban on tobacco advertising and promotion. Philippine sent law have ban of direct cigarette advertising. Cambodia they are advertising ban is in their draft law waiting for approval in parliament.

143. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Saya ingin menunjukkan sedikit overview mengenai status di

negara-negara di ASEAN mengenai larangan iklan rokok. Dari grafik ini bisa terlihat bahwa Brunei, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam telah memberlakukan larangan menyeluruh iklan promosi dan sponsor rokok. Di Filipina juga telah melarang iklan rokok secara langsung, iklan rokok langsung. Di Laos memberlakukan larangan iklan, begitu pula di Kamboja, Kamboja saat ini sedang menunggu untuk disetujui oleh DPR. Bagaimana dengan di Indonesia?

144. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) I respectfully proposed that, Indonesia can catch up with the rest

of the countries in the ASEAN region. 145. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Saya dengan hormat menyatakan bahwa Indonesia bisa mengejar

negara-negara tetangganya di ASEAN.

Page 36: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

35

146. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

I will provide a few examples of how the countries when about

instituting their tobacco advertising ban. Brunei had an administrative ban in 1976 on radio television Brunei and in cinemas and the legislation which was more comprehensive was approved in 2005 and instituted in 2007.

147. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Saya ingin memberi contoh di Brunei bagaimana proses

terwujudnya sebuah peraturan untuk larangan iklan rokok. Pada tahun 1976 secara administratif Brunei melarang iklan dan promosi rokok di radio serta televisi dan sinema. Sedangkan prosesnya terus berlanjut hingga tahun 2005 Brunei akhirnya memiliki sebuah undang-undang dimana segala bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok baik itu labeling, licence, pemberian izin untuk importer, retailer, wholesaler, itupun dilarang.

148. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Singapore first banned direct tobacco advertisement on radio and television in 1971 and in 1986 banned tobacco sponsorship and they put the comprehensive law in place in 1993 with the smoking act which strictly prohibit all forms of advertisement and promotion.

149. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Sedangkan di Singapura sejak tahun 1971 langkah pertama yang

Singapura lakukan adalah melarang iklan rokok secara langsung di televisi dan radio, kemudian pada tahun 1986 melarang sponsorship oleh industri rokok dan pada akhirnya pada tahun 1993 Singapura memberlakukan sebuah undang-undang yang komprehensif yang melarang segala bentuk iklan promosi dan sponsor rokok.

150. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) In the example of Thailand which is noted to have most

comprehensive regulation on tobacco control in the region they had a total ban on tobacco advertising in 1989 and they have tobacco control act came in 1992.

Page 37: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

36

151. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Sedangkan di Thailand sebuah negara yang diakui oleh dunia

internasional negara yang memiliki peraturan pengendalian tembakau yang paling kuat, Thailand telah melarang iklan rokok sejak tahun 1989 dan pada tahun 1992 Thailand menyempurnakan larangan tersebut dalam sebuah undang-undang yang komprehensif.

152. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And in the examples of Malaysia here was a government directive

that banned direct tobacco advertisement on television and radio in 1982 and the control of tobacco product regulation came in 1993 and amended to more comprehensive regulation in 2004.

153. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Sedangkan di Malaysia pada awalnya yang dilakukan adalah sebuah instruksi pemerintah atau instruksi menteri yang melarang iklan rokok secara langsung di televisi dan radio pada tahun 1982. Kemudian disempurnakan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1993 yang kemudian diamandemen pada tahun 2004.

154. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So Yang Mulia, from the examples of these few countries you can

see that the first action they take is to ban the advertising on television and radio and then strengthened it as they went to long.

155. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Majelis Hakim yang mulia, dari contoh-contoh beberapa negara ini

menunjukkan bahwa langkah pertama yang dilakukan untuk melarang secara menyeluruh iklan, promosi, dan sponsor rokok adalah melarang iklan di televisi dan radio baru kemudian menyempurnakannya untuk lebih kuat lagi.

156. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) In conclusion, if there is no tobacco advertising ban several things

Page 38: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

37

can happen. One, tobacco consumption will continue to increase. There will be more under age smokers in Indonesia, the age of initiation of smoking will likely to get younger and tobacco companies will continue to practice double standard in Indonesia.

157. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Dalam kesimpulan saya, jika tidak dilarang iklan rokok maka akan

ada empat hal yang akan terjadi, yang pertama konsumsi tembakau akan berlanjut untuk terus meningkat. Yang kedua, akan lebih banyak perokok-perokok di Indonesia pada usia di bawah umur. Kemudian yang ketiga, inisiasi merokok akan menjadi lebih muda dan yang keempat industri atau perusahaan-perusahaan tembakau akan berlanjut untuk mempraktikkan standar ganda di Indonesia.

158. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) My recommendation I respectfully propose to ban tobacco

advertising on television and radio as a first step to work more comprehensive ban on tobacco advertising promotion and sponsorship.

159. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Sebagai rekomendasi, dengan hormat saya mengajukan bahwa

rekomendasi saya adalah melarang iklan rokok di televisi dan radio sebagai langkah pertama untuk menuju kepada larangan menyeluruh iklan, promosi, dan sponsor rokok. Terima kasih.

160. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Thank you. 161. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya terima kasih. Berikutnya? 162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 :

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Berikutnya perkenan untuk Ahli Dr. Suwarta.

Page 39: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

38

163. AHLI DARI PEMOHON : Dr. SOEWARTA KOSEN (KETUA KOMISI ILMIAH, BAPEPAM DEPKES)

Mohon izin Yang Mulia, untuk menggunakan alat bantu slide. Saya

akan menyajikan mengenai dampak ekonomi dan kesehatan penggunaan tembakau di Indonesia. Sudah diketahui bahwa kematian global karena tembakau itu meningkat terus dari 4 juta pada tahun 1998 menjadi 10 juta per tahun pada tahun 2030. Merokok ini sebetulnya merupakan satu-satunya penyebab kematian utama yang dapat dicegah. Ketergantungan pada nikotin digolongkan sebagai penyakit, misalnya dalam International Classification of Diseases revisi kesepuluh itu digolongkan pada F-17 mental and behavioral disorder due to use of tobacco ini WHO tahun 1992.

Penurunan konsumsi tembakau sebetulnya akan menurunkan beban penyakit terkait dan juga akan memungkinkan penggunaan pendapatan keluarga secara lebih baik. Kita tahu di Indonesia ini jenis rokok yang utama adalah kretek filter 64,5%, kretek tanpa filter 35,4%, dan rokok putih 39,4%. Survei Global Youth of Tobacco Survey pada tahun 2006 menyatakan bahwa 64,2% remaja melaporkan terpapar asap rokok di rumah, 81% terpapar di tempat umum. Survei yang sama menunjukkan bahwa 37,3% pelajar SLTP mengaku pernah merokok dan mereka 30,9% merokok pertama kali pada usia di bawah sepuluh tahun.

Prevelansi perokok aktif pada pelajar laki-laki diketemukan sekitar 24,5% dan pelajar perempuan 2,3%. Survei lainnya yaitu Global Health Student Survey menunjukkan bahwa prevelansi merokok di kalangan mahasiswa kesehatan juga mencapai 9,3%. Kami melakukan riset-riset mendasar tahun 2007 dan mendapatkan bahwa perokok Indonesia di atas 10 tahun 29,3% itu perokok aktif, 23,7% di antaranya merokok setiap hari, 30,9% penduduk pedesaan dan 20,6% penduduk perkotaan sebetulnya merokok setiap hari dengan usia mulai merokok yang lima sampai sembilan tahun 0,1%, 10-14 tahun 9,6%, 15-19 tahun 36,3%, dan 20-24 tahun 16,3%, dan 85% di antaranya biasa merokok di dalam rumah dan 29% di antara perokok aktif itu sebetulnya tergolong mereka yang sosial ekonominya rendah, pointry 1. Prevelansi merokok juga terkait dengan tingkat pendidikan formal, yang tidak sekolah itu sekitar 31%, yang tamat perguruan tinggi 27%.

Kami mendapatkan kecenderungan yang terus meningkat sebetulnya. Misalnya pada tahun 1995 laki-laki itu 33,9%, kemudian meningkat pada tahun 2001 menjadi 62,9% pada tahun 2004 meningkat sedikit tapi pada tahun 2007 menjadi 65,3%. Hal yang sama terjadi pada wanita mulai dari 1,7% dan sekarang sudah mencapai 5,06%. Sebetulnya rokok ini memang memperburuk juga tingkat kemiskinan masyarakat karena pendapatan keluarga terbatas pada keluarga miskin dibelanjakan juga untuk tembakau. Pointry termiskin kami dapatkan membelanjakan tembakau sekitar 3x biaya untuk pendidikan dan 4,3 kali biaya untuk kesehatan. Dalam survei lainnya

Page 40: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

39

yang dilakukan pada tahun 1998-2000 kami dapatkan bahwa membeli rokok untuk keluarga-keluarga perokok itu ternyata lebih prioritas daripada membeli makanan bergizi. Ini sebetulnya gambaran bagaimana faktor tembakau ini bisa menuju kepada terjadinya penyakit tidak menular khususnya penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit kencing manis, dan juga gangguan penggunaan verifier disamping penyakit paru upsotik kronik.

Kami menghitung sebetulnya beban utama penyakit di Indonesia sampai tahun 2025 akan seperti ini dan tiga diantaranya terkait dengan rokok yaitu masalah stroke, penyakit jantung ek skemik dan juga penyakit paru upsotik kronik. Di Indonesia ini sebagian besar adalah rokok kretek dengan kandungan nikotin tinggi, kalau dibandingkan rokok putih sebetulnya baik kandungan tar, kandungan higional, higional itu sebetulnya berasal dari cengkeh maupun nikotinnya jauh lebih tinggi per batangnya.

Cengkeh ini kita ketahui dapat menyebabkan acute severe lung injury kalau dihisap terutama pada penderita asma, karena itu dilarang di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Higional atau cengkeh ini sebetulnya sama dengan savrol yang dapat menimbulkan kanker hati, pada manusia. Ini pernyataan daripada United Kingdom Royal College Society pada tahun 2000 bahwa sigaret itu sebetulnya sangat efisien dalam mengantarkan melalui sistem dopamen otak, sama seperti heroin dan kokain.

Mengenai tar, sebetulnya ini terdiri dari empat ribu jenis zat kimia, dan juga bertanggungjawab untuk penyakit jantung, pembuluh darah, kanker paru dan kanker lainnya termasuk paru upsetik kronik. Rokok dengan label mild light low tar itu sama bahayanya dengan rokok biasa, karena kecenderungannya adalah si perokok akan merokok lebih banyak lagi. Karbon monoksida, sebetulnya juga bagian dari asap rokok, dan CO pada asap rokok itu akan mengganti oksigen pada sel darah merah. Rata-rata perokok aktif mempunyai 2 2½% sampai 13½% karbon monoksida lebih banyak dalam darah dibandingkan bukan perokok sehingga juga meningkatkan deposit kolesterol para pembuluh darah arteri. CO ini juga menurunkan kemampuan melihat segala sesuatu mengenai kepekaan terhadap suara.

Berbagai hasil studi peneliti menunjukkan bahwa resiko relatif perokok untuk mendapat penyakit tertentu dapat mencapai 20 kali lalu ada hubungan konsisten misalnya kanker paru dan karakteristik rokok Indonesia. Resiko akan berkurang bila berhenti merokok dan ada hubungan yang secara biologi bisa diterangkan, terhadap penyakit kanker dan jantung koroner. Tingkat mortalitas karena kanker paru biasanya dijadikan indikator mortalitas daripada tembakau karena itu kami di Indonesia berpendapat sebetulnya epidemi karena tembakau ini masih belum matured artinya akan terus meningkat. Dampak kesehatan konsumsi merokok itu tergantung pada usia mulai merokok jadi kalau makin muda tentu dampaknya makin banyak, lama menjadi perokok

Page 41: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

40

aktif jumlah batang rokok yang dihisap dan karakteristik rokok yang dikonsumsi misalnya dengan tanpa filter, besarnya kandungan nikotin, tar dan cengkeh dan perilaku ketika merokok tentu yang banyak menghisapnya.

Beban ekonomi kami menghitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung termasuk biaya pembelian rokok atau tembakau, biaya pengobatan dan rehabilitasi. Secara tidak langsung sebetulnya berkaitan dengan pendapatan hilang karena sakit, cacat, atau kematian dini, dan ini juga bisa dilihat dari dua prespektif, prespektif makro, biasanya oleh pemerintah dan secara mikro atau individu atau keluarga.

Kalau dihitung pengeluaran untuk membeli rokok. Rata-rata konsumsi menghabiskan 12 batang rokok, kalau Rp500,00 per batang akan dikeluarkan per orang per hari sekitar Rp6.000,00 atau per bulan Rp180.000,00 dan ini lebih besar daripada bantuan langsung tunai untuk warga miskin yang hanya Rp100.000,00 per bulan per keluarga. Kami dapatkan juga bahwa sekitar 7,4% sampai 9,1% rumah tangga dilakukan untuk membeli rokok pada rumah tangga di Indonesia. Itu secara makro sebetulnya pada tahun 2005 sebanyak 110 trilyun rupiah dibelanjakan hanya untuk beli rokok. Kami melakukan penelitian di berbagai rumah sakit di Indonesia pada tahun 2005 dan kami dapatkan bahwa sebetulnya untuk beberapa penyakit terbatas mulai dari kanker lambung, kanker hati, pankreas dan juga kanker paru, kemudian penyakit cardio vaskuler termasuk stroke dan jantung dan penyakit paru kami dapatkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat sekitar 2 trilyun rupiah. Ini sebetulnya biaya terendah karena hanya mencakup 11 penyakit dan tidak termasuk biaya rawat jalan, ataupun komplikasi.

Secara makro sebetulnya pada tahun 2005 sekitar 400 ribu penduduk meninggal karena penyakit yang dapat dikaitkan dengan tembakau, ini sebetulnya 26% daripada total kematian yang besarnya sekitar 1,53 juta. Kalau dihitung tahun produktif yang hilang berdasarkan metode global paradox desease [sic!] yaitu disability just life here [sic!] pada tahun 2005 kami dapatkan 3,8 juta sebetulnya tahun produktif hilang. Kematian prematur berarti kematian sebelum waktunya artinya sebelum umur harapan hidup, yang didapat dari life table. Total nyawa yang hilang karena sakit, atau disabilitas terkait dengan tembakau pada tahun yang sama sekitar 1,5 juta per tahun jadi sekitar 5,3 tahun produktif itu hilang atau kalau diuangkan sekitar 50 trilyun rupiah dengan pendapatan per kapita pada tahun 2005 sekitar 900 dollar.

Tembakau merupakan penyebab tunggal kematian utama yang tidak dapat dicegah, penggunanya tersebar luas karena harga yang relatif terjangkau, pemasarannya agresif, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dan juga sebetulnya ada inkonsistensi kebijakan publik mengenai bahaya tembakau. Tadi sudah dikatakan bahwa sebetulnya dulu iklan pernah dilarang, tapi sekarang diperbolehkan khususnya iklan elektronik. Kematian prematur karena

Page 42: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

41

tembakau biasanya terjadi rata-rata 15 tahun sebelum umur harapan hidup dicapai. FCTC atau Framework Convention of Tobacco Control sebeltulnya kalau disepekati di World Health Assembly tahun 2003 bertujuan melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap gangguan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi maupun paparan tembakau. Semakin muda umur mulai merokok semakin besar kemungkinan menjadi perokok aktif, ini jelas di berbagai penelitian.

Deklarasi perlindungan terhadap tembakau April 2008 yang disampaikan kepada Bapak Presiden menegaskan bahwa hak anak dan remaja di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan daripada tembakau baik di fasilitas umum, sarana pendidikan dan tempat kerja. Dan perlu dibatasinya iklan rokok dan pembatasan penjualan rokok terhadap anak dan remaja. Pada tingkat global sebetulnya telah dikemukakan atau diperkenalkan enam paket intervensi kebijakan yang dikatakan sangat cost effective, artinya sangat efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk tembakau, yaitu pertama meningkatkan cukai terhadap rokok, yang kedua melarang iklan promosi, dan pemberian sponsor oleh industri rokok, yang ketiga perlindungan pada paparan asap rokok, yang keempat peringatan bahaya tembakau, yang kelima pertolongan kepada mereka yang ingin berhenti merokok, yang biasanya berbentuk klinik berhenti merokok, dan yang terakhir memonitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya.

Dapat disimpulkan bahwa secara makro tembakau di Indonesia pada tahun 2005 menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu sebesar 152 trilyun rupiah yaitu 110 trilyun untuk pembelian rokok, 2 trilyun untuk perawatan medis dan 50 trilyun karena kematian prematur dan mobilitas disabilitas, ini kalau dibandingkan dengan total cukai tembakau pada tahun yang sama besarnya hanya 32,6 trilyun rupiah. Jadi enam paket intervensi kebijakan WHO ini akan mencegah generasi muda untuk tidak merokok dan juga membantu perokok aktif untuk berhenti merokok, mencegah terpaparnya bukan perokok terhadap asap rokok, dan untuk ini tentu dibutuhkan kesungguhan dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau yang dapat mengurangi beberapa penyakit yang timbul, dan mencegah terjadinya kematian prematur. Terima kasih, Yang Mulia.

164. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, silakan berikutnya Bapak?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009 : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Terima kasih yang Mulia, perkenankan yang terakhir ahli Bapak Abdillah Hasan.

Page 43: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

42

166. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Pak Abdillah. 167. AHLI DARI PEMOHON : ABDILLAH HASAN (PENELITI PADA

LEMBAGA DEMOGRAFI INDONESIA) Mohon izin Yang Mulia, untuk menggunakan powerpoint. Majelis

Hakim yang mulia dan Saudara-saudara yang terhormat Assalamualaikum wr. wb. Presentasi hari ini saya adalah mengenai konsumsi rokok adalah perangkap kemiskinan, ini adalah keniscayaan untuk melarang iklan rokok. Yang akan saya paparkan adalah paparan mengenai konsepsi rokok bahwa rokok adalah perangkap kemiskinan dan data-data yang mendukungnya, yang kedua adanya mitos industri rokok, dan yang ketiga larangan iklan rokok adalah keniscayaan.

Langkah berikutnya adalah sebagai berikut, dalam konsep ekonomi ada yang namanya opportunity cost atau biaya kesempatan, bahwa uang yang sudah dibelikan untuk rokok itu tidak bisa dibelikan untuk barang lain, oleh karena itu, konsumsi rokok akan mengurangi pendapatan yang bisa dibelanjakan. Dan pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk rokok ini akan menimbulkan kesempatan yang hilang, uang yang habis untuk rokok tidak bisa untuk membeli daging, membeli susu bagi anak, untuk membiayai SPP anak dan sebagainya, oleh karena itu rokok adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Kemudian kebiasaan merokok menimbulkan banyak penyakit berbahaya, dan ada ribuan artikel ilmiah yang membuktikan hal ini. Kebiasaan merokok akan meningkatkan disability atau ketidakmampuan, morbidity atau penyakit, dan mortality/kematian. Hal ini akan menurunkan produktivitas tenaga kerja nasional. Jadi seandainya di Indonesia ini perokoknya sedikit dan mereka sehat, mereka bisa bekerja secara produktif kami yakin bahwa ekonomi Indonesia akan semakin baik. Karena kalau perokok terkena penyakit stroke, kemudian dia disable/tidak mampu bekerja itu nanti produktivitasnya akan menurun.

Di samping itu kebiasaan merokok yang menimbulkan penyakit akan meningkatkan biaya kesehatan. Biaya kesehatan ini akan ditanggung oleh orang kaya jika perokoknya itu adalah perokok yang kaya, ini tidak masalah. Karena orang kaya sudah memiliki tabungan yang bisa dia gunakan untuk mengobati penyakitnya. Tapi apabila ini terjadi pada orang miskin, ini menjadi suatu masalah. Karena jika dia mengobati penyakitnya dan dia tidak punya uang, dia akan berusaha untuk berhutang. Kalau dia berhutang artinya dia akan terperangkap dalam kemiskinan. Jika dia tidak mengobati penyakitnya dan dia meninggal dini/meninggal prematur, maka dia meninggalkan isteri dan anak dalam keadaan miskin, sehingga ini akan bisa menimbulkan kemiskinan tujuh turunan, jadi bukan hanya kaya tujuh turunan, tapi kemiskinan tujuh turunan.

Page 44: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

43

Ini adalah gambarnya, gambar konsepsi rokok adalah perangkap kemiskinan. Jadi yang saya maksud konsumsi rokok bagi perokok ini ya. Merokok bisa menurunkan pendapatan yang bisa dibelanjakan, merokok akan meningkatkan biaya kesehatan, merokok akan menurunkan produktivitas kerja. Sehingga rokok adalah perangkap kemiskinan, dan oleh karena itu segala hal harus digunakan untuk mencegah orang miskin mulai dan terperangkap oleh kecanduan rokok. Next! Data ini sudah dipaparkan oleh Pak Suwarta. Next! Ini Untuk perokok remaja, ini data tahun 1995 sampai 2004, yang paling menarik adalah untuk remaja perempuan. Di remaja perempuan untuk tahun 2001 itu prevalensi merokoknya prosentase remaja perempuan yang merokok hanya 0,2 persen, tetapi di tahun 2004 meningkat menjadi 1,9 persen. Ini mungkin mendekati sepuluh kali lipat peningkatannya. Salah satu penyebabnya ya itu saya yakin adalah iklan rokok.

Next. Ini adalah rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga perokok untuk tembakau. Ini berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Ini adalah rata-rata pengeluaran khusus untuk rumah tangga yang ada perokoknya, ternyata secara nominal itu meningkat. Di tahun 2003 pengeluaran untuk rokok per rumah tangga rata-rata itu 103 ribu, di tahun 2006 itu menjadi 117 ribu. Seperti disampaikan oleh Pak Soewarta Kosen ini melebihi dana BLT. Jadi apabila BLT diterima oleh rumah tangga yang kepala rumah tangganya merokok dan itu digunakan untuk membeli rokok maka BLT tidak memberikan dampak pada peningkatan gizi keluarga.

Next. Ini adalah urutan persentase pengeluaran bulanan rumah tangga perokok termiskin menurut jenisnya tahun 2003 sampai tahun 2006. Ini adalah rumah tangga perokok termiskin, kuantil satu, 20% termiskin. Di dalam Susenas ada 25 jenis Pengeluaran rumah tangga. Ternyata setelah kami urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, pengeluaran untuk rokok menempati pada urutan kedua. Dan itu konsisten dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Prosentase pengeluaran untuk rokok yang ke dua, dia hanya lebih kecil daripada pengeluaran untuk padi-padian atau beras. Dan dia lebih besar daripada 23 jenis pengeluaran lainnya, termasuk biaya kesehatan, telur dan susu anak, kemudian untuk membeli daging dan sebagainya. Ini terlihat betapa banyak atau betapa besar opportunity lost/kesempatan yang hilang akibat konsumsi rokok.

Next. Ini persentase rumah tangga dengan perokok menurut kelompok pendapatan dari tahun 2005 ke tahun 2006. Jika di tahun 2005 ada 4 dari 10 rumah tangga termiskin itu ada perokoknya, di tahun 2006 meningkat, 5 dari 10 rumah tangga perokok termiskin, rumah tangga termiskin mempunyai pengeluaran untuk tembakau. Jadi beban konsumsi rokok di rumah tangga perokok termiskin sudah semakin banyak dari tahun 2005 ke tahun 2006.

Next. Ini adalah prosentase pengeluaran bulanan rumah tangga perokok menurut kelompok pendapatan. Jadi bukan konsumsi rokok

Page 45: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

44

rumah tangga termiskin itu lebih besar daripada untuk rumah tangga perokok terkaya. Perokok termiskin di tahun 2006 menghabiskan 12 persen pendapatannya untuk membeli rokok, sementara rumah tangga perokok terkaya itu hanya menghabiskan 7 persen. Jadi beban konsumsi rokok itu lebih parah rumah tangga miskin daripada rumah tangga kaya.

Next. Ini adalah konsumsi rokok versus masa depan/investasi. Kalau boleh menganalisis konsumsi rokok ini sebuah divestasi karena itu menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan penyakit. Investasi masa depan itu seperti kesehatan, pendidikan, kemudian gizi keluarga. Dari data tahun 2006 kami mendapati bahwa rata-rata pengeluaran untuk rokok bagi rumah tangga perokok termiskin itu 17 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk daging, 15 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk biaya kesehatan, 9 kali lebih besar daripada biaya pendidikan, 5 kali lebih besar daripada susu dan telur, 2 kali lebih besar pengeluaran untuk ikan. Jadi apabila kita bisa berandai-andai, tidak ada perokok di rumah tangga termiskin dan uangnya dibelikan untuk daging semuanya atau dibelikan susu untuk anak semuanya, maka konsumsi susu untuk anak itu akan meningkat 5 kali lipat. Apabila ini dikonsumsi oleh balita, ini akan menimbulkan investasi di masa depan, balita itu tambah sehat, bisa cerdas, nanti bisa menempuh pendidikan yang tinggi dan dia bisa keluar dari perangkap kemiskinan.

Next. Jadi iklan rokok sebaiknya dilarang karena iklan rokok itu tujuannya adalah menimbulkan keinginan untuk merokok, jadi iklan itu tujuannya mendorong orang untuk merokok, dan itu tidak bisa dibedakan apakah orang itu orang miskin, orang kaya, apakah anak-anak, saya kira tidak bisa dibedakan. Sehingga kalau iklan merokok dilarang, maka keinginan untuk merokok itu akan menurun. Sehingga kalau keinginan untuk merokok menurun maka konsumsi rokok semua orang yang tadinya melihat iklan itu akan menurun termasuk konsumsi rokok orang miskin. Dan pelarangan iklan rokok ini akan menghilangkan penyebab terpenting orang miskin untuk merokok. Nantinya diharapkan apabila dia tidak mau merokok lagi dan dia mengalihkan pengeluarannya dari yang sebelumnya untuk rokok kemudian dibelikan barang-barang yang esensial, yang penting, seperti makanan bergizi, kesehatan dan pendidikan, maka itu adalah investasi masa depan.

Next. Ini adalah keterjangkauan merokok di beberapa negara, sebenarnya ini tidak terkait langsung dengan iklan, tapi peningkatan konsumsi rokok di Indonesia itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah rokok semakin terjangkau di Indonesia. Indikatornya adalah peningkatan harga itu jauh lebih rendah daripada peningkatan GDP/peningkatan income. Di Indonesia dari tahun 1980 sampai tahun 1997 rokok itu lebih terjangkau 50 persen. Kalau di New Zealand semakin tidak terjangkau, di Bangladesh sudah semakin tidak terjangkau, di Indonesia semakin terjangkau. Faktornya adalah harga atau faktor keterjangkauannya semakin meningkat.

Page 46: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

45

Next. Jadi banyak mitos yang dikembangkan oleh industri rokok bahwa industri rokok menyumbang secara substansial terhadap ekonomi Indonesia. Kemudian kami ingin mencari data dari BPS. Kami mendapatkan ini data dari tabel input-output BPS tahun 1995/2000/2005, ternyata terlihat bahwa kontribusi industri rokok terhadap perekonomian itu tidak sebesar yang diklaim oleh industri rokok. Pertama, industri rokok kontribusinya di tahun 95 1,9% terhadap produk domestik bruto, di tahun 2005 kontribusinya menurun menjadi 1,6%. Kemudian cengkeh juga menurun 0,1 menjadi 0,04, tembakau pertanian tembakau juga menurun dari 0,13 menjadi 0,04. Jadi kontribusi industri rokok dari tahun 95 sampai tahun 2005 tidak besar bahkan kalau bisa kami nyatakan bahwa kontribusinya sedikit dan terus menurun dari tahun ke tahun.

Next. Sekilas mengenai sistem cukai, mengapa ada kaitannya dengan cukai? Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sifat barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang dikenai cukai, itu pertama konsumsinya perlu dikendalikan, ini tertera dalam undang-undang, yang kedua peredarannya perlu diawasi, yang ketiga pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat, yang keempat pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Tujuan yang pertama konsumsinya perlu dikendalikan. Tujuan yang pertama ini dirusak atau dihilangkan oleh adanya iklan rokok karena iklan rokok itu untuk meningkatkan konsumsi rokok.

Next. Sebelum ke sini sebetulnya ada 3 barang yang mau dikenai cukai yaitu produk tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Jika etil alkohol dan minuman alkohol dilarang iklannya atau tidak ada iklannya tetapi produk tembakau dan iklannya ini masih bebas.

Next. Ini penerimaan negara dari cukai tembakau. Selalu diklaim oleh industri rokok bahwa mereka menyumbang cukai paling besar memang benar. Di antara 3 itu memang yang paling besar itu cukai tembakau, 90% lebih dan nilainya semakin meningkat dari tahun 94 sampai tahun 2008, dari 3 triliun dari tahun 94 menjadi 50 triliun di tahun 2008. Namun secara proporsi persentase terhadap total penerimaan dalam negeri nilainya naik dan turun, garis itu. Di tahun 2004 dia mencapai 8% kemudian turun di dasarnya itu tahun 2006 5,6 kemudian di tahun 2007 dan 2008 persentasenya meningkat. Namun yang harus dicermati adalah yang membayar cukai itu adalah perokok, sekali lagi yang membayar cukai tembakau adalah perokok bukan industri rokok.

Jadi klaim ini tidak bisa dibenarkan, karena yang membayar cukai itu perokok, cukai dibebankan kepada konsumen. Jadi yang sakit perokok yang menyumbang ke pemerintah perokok itu harus digarisbawahi.

Next. Ini mengenai tenaga kerja pertanian tembakau. Sering juga diklaim bahwa petani tembakau berjumlah jutaan orang, ada 5 sampai 30 juta, bermacam-macam. Kemudian kami mencari data ke Departemen

Page 47: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

46

Pertanian berapakah jumlah petani tembakau. Jadi ini adalah direct employment atau tenaga kerja langsung. Di tahun 96 jumlah petani tembakau 668 ribu orang, di tahun 2005 jumlah petani tembakau 683 ribu orang. Jadi angkanya stabil di kisaran 600an ribu orang, dan secara proporsi terhadap total tenaga kerja pertanian angkanya juga stabil di angka 1,7%. Tapi yang harus digarisbawahi lagi, nanti mohon koreksi jika saya salah, bahwa pertanian tembakau itu adalah pertanian musiman. Pertanian musiman itu artinya dia hanya bisa ditanam pada musim tertentu. Kalau di tembakau itu jenis yang hanya dapat ditanam di musim kemarau maka di musim penghujan dia tidak ditanam, artinya jumlah petani ini tidak selamanya dalam setahun itu bekerja di pertanian tembakau, dia bekerja juga di pertanian yang lain.

Next. Ini adalah jumlah tenaga kerja industri rokok berskala besar dan sedang, jadi ini data untuk industri rokok besar dan sedang bukan data untuk industri kecil karena kami belum mempunyai data di industri kecil. Trend dari tahun 96, di tahun 96 ada 223 ribu, di tahun 2004 ada 258 ribu dan ini stabil di sini. Jadi jumlah tenaga kerja di pertanian tembakau dengan di industri rokok itu jika ditotal kurang lebih 1 juta. Sebenarnya ada tenaga kerja di pertanian cengkeh. Pertanian cengkeh apabila diasumsikan bahwa seluruh produk cengkeh itu adalah untuk rokok itu data menunjukkan sekitar 1 jutaan, sehingga jumlah tenaga kerja yang terkait langsung dengan industri rokok dengan bisnis ini ada 2 juta orang, dan ini biasanya diklaim oleh industri menjadi 10 juta karena 1 orang menghidupi 4 orang atau 5 orang, jadi seperti itu.

Next. Ini adalah rata-rata upah bulanan pekerja di Indonesia tahun 2000-2006. Ini dari statistik upah di BPS, di sini terlihat bahwa rata-rata upah bulanan industri rokok itu selalu di bawah rata-rata upah bulanan industri makanan dan selalu di bawah upah rata-rata semua industri. Dari tahun 2000-2006 tidak ada perbaikan nasib. Kalau ada perbaikan nasib itu artinya upah dari industri rokok lebih tinggi daripada upah rata-rata industri makanan.

Next. Kemudian kami melakukan penelitian, melakukan studi kasus di 3 wilayah penghasil tembakau di Bojonegoro, Kendal, dan Lombok Timur kami mendapati bahwa upah buruh tani yang tidak memiliki tanah, bukan pengelola, itu selalu di bawah upah minimum kabupaten baik di Bojonegoro, di Kendal maupun di Lombok Timur. Di samping itu yang perlu diperhatikan juga bahwa pertanian tembakau ini bersifat pasarnya adalah oligopsoni, jadi pembelinya sedikit dan penyedianya sangat banyak sekali, sehingga tawar menawar itu sangat ditentukan oleh pembeli. Pembelinya secara langsung adalah industri rokok dan hanya industri rokok. Kalau tembakau tidak mau dibeli oleh industri rokok petani tidak punya pilihan lain, tidak punya opsi lain.

Next. Ada beberapa hal, yang pertama mengenai Human Development Index. Human Development Index di Indonesia itu terdiri dari kesehatan, ekonomi dan pendidikan, ini memang tidak ada di slide, apabila seseorang itu merokok, dia menjadi tidak sehat, jadi itu akan

Page 48: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

47

menurunkan Human Development Index. Yang kedua, jika seseorang itu merokok, dia secara ekonomi pendapatannya akan tergerus untuk membeli rokok, jadi secara ekonomi juga kemampuannya akan semakin turun. Kemudian jika ekonominya tergerus dengan biaya kualitas pendidikan, mengorbankan pendidikan, maka kualitas pendidikan juga akan menurun, sehingga konsumsi rokok selain akan memperangkap orang dalam kemiskinan juga akan menurunkan kualitas HDI di Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum wr.wb.

168. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Waalaikum salam, Ini menarik ini kalau diperhadapkan dengan saksi dan ahli dari pemerintah, tapi kita istirahat dulu sampai jam 2 untuk makan siang, sholat dan seterusnya bagi yang sholat. Jam 2 nanti, ya jam 13.30 ya, sidang kita skors sampai jam 13.30.

169. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Assalamualiakum wr.wb. Sidang Pleno Perkara Nomor 6/PUU-

VII/2009 untuk melanjutkan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan dari Pemerintah dengan ini dinyatakan dibuka kembali dan skors dicabut.

Saya kira pertanyaan-pertanyaan untuk para ahli tadi tidak perlu

dibuka sekarang tetapi mungkin langsung pertanyaan-pertanyaan itu justru muncul dari kesaksian dan penyampaian keterangan dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu kita masuk ke sana dulu lalu kalau ada tanya jawab nanti sesudah saksi-saksi dan keterangan ahli yang dari pemerintah diselesaikan.

Nah, untuk itu saya persilakan kepada pemerintah untuk mengatur siapa-siapa yang akan tampil duluan, tetapi biasanya saksi dulu baru ahli. Silakan Pak?

170. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Terima kasih Yang Mulia, dari pihak pemerintah kami

menyampaikan empat saksi fakta yaitu yang pertama Saudara Alex

SIDANG DISKORS PUKUL 12.05 WIB

SKORSING DICABUT PUKUL 13.30 WIB

KETUK PALU 3X

Page 49: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

48

Kumara dari Asosiasi Televisi kemudian Saudara Agung Suryanto dari HKTI (Himpunan Keluarga Tani Indonesia), kemudian Saudara Adnan Iskandar dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia dan Ibu Niken Rahmat dari APINA.

Kami persilakan yang pertama Bapak Alex Kumara. 171. SAKSI DARI PEMERINTAH : ALEX KUMARA (ASOSIASI TELEVISI

SWASTA INDONESIA-ATVSI) Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan, assalamualaikum

wr. wb, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alex Kumara mewakili penyiaran dalam sidang ini, namun dengan izin Majelis mungkin di dalam pemaparan saya, saya akan banyak berbicara mengenai televisi, karena memang lebih banyak kasus-kasus yang muncul mengenai televisi. Namun bila ada pertanyaan-pertanyaan nanti mengenai media-media elektronik yang lain yang tercakup di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002, saya akan mencoba menjawab sepanjang sepengetahuan saya.

Mohon izin untuk menggunakan presentasi, sambil menunggu mungkin saya ingin membuat pengantar.

Asosiasi Televisi Indonesia atau disingkat ATVSI didirikan pada tahun 2000 mewakili beranggotakan sepuluh stasiun televisi swasta Indonesia yang telah melakukan siarannya hampir 20 tahun. Beberapa diantara kami anggota kami yang sudah menjalankan 42 tahun, sorry 20 tahun. Kemudian anggota-anggota baru bermunculan tahun 2000. Jadi sampai dengan tahun ini sudah hampir sepuluh tahun melaksanakan siarannya. Kami melaksanakan siaran 365 hari dalam 1 tahun selama 24 jam. Kami menjangkau kurang lebih 42 juta rumah tangga bertelevisi di wilayah hukum Republik Indonesia ini.

Apa yang kami tayangkan adalah informasi dan hiburan, informasi yang kami berikan adalah informasi-informasi yang hampir instan berupa tayangan langsung, mungkin baru-baru ini kita lihat bahwa kasus Situ Gintung misalnya melebihi, terakhir lagi adalah penghitungan suara pemilihan umum atau pemilihan legislatif dan juga hiburan yang mulai dari sinetron, hiburan-hiburan olahraga, musik dan sebagai-sebagainya. Semua ini kami laksanakan karena kami adalah TV umum, bebas tidak berbayar bagi pemirsa adalah menonton dengan cuma-cuma dan diberikan berbagai acara hiburan sepanjang tahun selama 24 jam.

Sesuatu yang mungkin yang perlu saya angkat dalam sidang ini adalah bahwa televisi di Indonesia, televisi umum atau free to air di wilayah atau di regional Asean dan Asia termasuk salah satu yang termaju dan terberat persaingannya. Hanya di Indonesia pemirsa dapat mengikuti misalkan pertandingan piala dunia sepak bola secara cuma-cuma dan langsung. Juga berbagai tayangan-tayangan langsung yang berkelas dunia.

Page 50: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

49

Seluruh anggota ATVSI merupakan perseroan terbatas dengan izin khusus televisi umum, bahkan beberapa di antara anggota kami sudah menjadi perusahaan Tbk. Dalam menjalankan usahanya kami tunduk dengan segala undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah serta etika-etika yang ada. Salah satu yang kami ikuti adalah bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, itu yang kami penuhi dalam bidang operasi kami.

Kalau kita melihat bahwa pengantar dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu juga mempertimbangkan beberapa undang undang yang telah ada dan berkaitan dengan penyiaran seperti misalnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang mengakibatkan berdirinya lembaga sensor film, dimana seluruh program termasuk iklan harus mempunyai surat tanda lulus sensor. Kemudian Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli juga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, kemudian Undang Undang Nomor 22-36 juga sama-sama tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 40 mengenai Pers, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta dan disamping itu kami juga mengikuti beberapa kode etik dan kode perilaku yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan juga oleh asosiasi kami sendiri ATVSI disamping sensor yang memang disarankan untuk berjalan di masing-masing perusahaan kami.

Karena sidang ini mengenai iklan, perkenankan saya sidang ini hanya membatasi mengenai peraturan-peraturan yang menyangkut mengenai iklan yang ditayangkan di TV. Iklan untuk penyiaran tunduk pada berbagai undang undang maupun kode etik yang berlaku. Pertama adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 46 kemudian peraturan dari KPI Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dimana standar program siaran Pasal 16 ayat (a), (b) dan (c).

Saya kira mengenai Undang Undang Nomor 32, Pasal 46 kita sama-sama sudah mengetahui, mungkin sedikit yang mengetahui mengenai peraturan dari Komisi Penyiaran Nomor 2 dan 3 mengenai Pedoman Perilaku Standar Program Siaran Pasal 16 ayat (a), (b), dan (c). Secara umum a “melarang memunculkan gambar dari minuman berakohol, rokok harus dijaga supaya di dalam program tidak diterima secara luas.” b “alkohol dan rokok untuk remaja dan anak itu harus dihindari,” itu saya kira yang terpenting, dan ini semua kami jalankan, kami patuhi.

Seluruh iklan, apakah itu iklan rokok maupun produk-produk lain harus memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 32. Ketentuan-ketentuan KPI tadi dan juga memiliki surat tanda lulus sensor yang diterbitkan oleh lembaga sensor film.

Khusus untuk iklan makanan dan obat-obatan selain ketentuan di atas masih mendapatkan persetujuan dari BP POM, mungkin belakangan

Page 51: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

50

hanya obat-obatan saja yang masih membutuhkan. Khusus rokok mengikuti juga PP Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, bagian kelima Pasal 16 dan 17.

Kalau kita berbicara mengenai iklan rokok, maka iklan rokok yang ditayangkan di media elektronik, apakah itu televisi dan radio sudah mengacu kepada semua peraturan-peraturan kode etik, kode perilaku yang ada. Artinya sudah terjadi pembatasan baik di dalam jam tayang yang harus diperhatikan adalah jam tayang yang digunakan di Indonesia ini, kami menggunakan standar jam waktu Indonesia bagian barat dimana waktu Indonesia bagian barat itu adalah lebih lambat satu jam dibandingkan waktu Indonesia bagian tengah dan dua jam dibandingkan waktu Indonesia bagian timur. Sehingga kalau iklan rokok ditayangkan mulai jam 21:30 di Indonesia bagian barat itu sudah pukul 22:30, di Indonesia bagian tengah dan 23:30, di Indonesia bagian timur.

Kemudian tidak memperlihatkan gambar atau visual dari orang yang merokok, itu juga tidak dilakukan. Kemudian penayangan peringatan pemerintah bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, selalu ada kewajiban yang kami imbuhkan kepada iklan-iklan rokok yang ada.

Perkenankan saya juga menyampaikan bahwa kami media televisi terutama yang setiap hari, setiap jam menayangkan iklan kami berhadapan tidak saja dengan rokok tetapi juga dengan bahan-bahan lain yang cukup. Kalau mau dikatakan itu berbahaya atau mempengaruhi bagi masyarakat, misalkan pernah ada suatu perdebatan yang cukup sengit mengenai kandungan gula di dalam makanan bayi dan anak-anak. Berapa kadar gula yang diperkenankan untuk produk-produk tertentu karena ada beberapa organisasi yang memperingatkan bahwa gulapun cukup berbahaya bagi pertumbuhan balita. Demikian juga mengenai kandungan kafein dalam kandungan kopi dan minuman dan makanan atau permen yang mengandung kopi, tetapi khusus mengenai rokok itulah yang kemudian diatur secara lebih teliti sedangkan yang lain-lain itu berjalan seperti biasa. Perusahaan rokok sepanjang pengetahuan kami dan pengalaman kami telah menjadi sponsor utama untuk acara-acara program olahraga dalam negeri dan juga internasional, misalnya pertandingan kompetisi sepak bola Indonesia atau liga Indonesia kemudian copa Indonesia yang setiap hari dapat kita nikmati di seluruh Indonesia ini, pertandingan bola voly nasional, liga basket, tenis Indonesia open, bulutangkis Indonesia open liga badminton malah beberapa produsen rokok sepengetahuan kami bukan saja mensponsori progran olahraganya tetapi juga mensponsori federasi-federasi dan event-eventnya. Salah satu brand atau merk malah mempunyai sekolah badminton dan telah menghasilkan pemain-pemain kelas dunia.

Untuk program olahraga internasional, sepak bola misalkan ada pertandingan-pertandingan liga Inggris, liga Belanda, liga Italy yang pernah disponsori dan dibiayai penuh oleh rokok dan dapat dinikmati oleh pemirsa di tanah air secara cuma-cuma. Balap motor misalkan

Page 52: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

51

motor GP, motocross sampai saat ini masih disponsori oleh rokok. Kemudian ingin saya angkat sedikit mengenai biaya atau Adex

seperti yang tadi dalam sidang ini telah diangkat untuk rokok. Adex pertama yang ingin saya jelaskan bahwa adex adalah singkatan dari advertising expenditure dalam hal ini khusus untuk belanja iklan rokok dimana kami bagi dua untuk rokok putih dan rokok kretek.

Satu catatan lagi bahwa Adex adalah angka gross di luar komisi penjualan dan discount yang diberikan oleh stasiun televisi kepada pengiklan. Angka Adex ini dihitung untuk 12 bulan di monitor pada jam iklan rokok di 10 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar dan Banjarmasin. Diukur oleh sebuah lembaga resources independent EGP Nelson media resources Indonesia.

Dari angka Adex yang diterbitkan hanya 70% yang kami nikmati untuk biaya bermacam-macam yang terjadi. Kami angkat sedikit Adex misalkan untuk rokok kretek ditahun 2005 adalah 1,27 triliyun sedangkan untuk rokok putih adalah 56,1 milyar. Kemudian di tahun 2006 itu ada 1,28 triliyun untuk rokok kretek. Jadi ada peningkatan kemudian 106, 5 milyar untuk rokok putih.

Kemudian di tahun 2007 terjadi peningkatan kembali dimana untuk rokok kretek ada 1,33 triliyun kemudian 38, 4 milyar untuk rokok putih. Jadi kalau kita perhatikan bahwa iklan untuk rokok putih adalah menurun secara signifikan dari 2006 ke 2007. Kemudian di tahun 2008 untuk rokok kretek total adalah 1,82 trilyun terjadi penurunan dibandingkan 2007 dan kemudian untuk rokok putih adalah 27,9 milyar. Jadi rokok putih selalu mengalami penurunan yang konstan dari tahun 2005 sampai 2008, sedangkan untuk triwulan satu tahun 2009 untuk rokok kretek 343 milyar dan 21 milyar untuk rokok putih.

Yang menarik sepanjang pengetahuan kami dari data yang kami miliki adalah direlevansi antara jumlah iklan rupiah yang dibelanjakan untuk iklan dengan jumlah produksi rokok, artinya batang, saya rasa mudah-mudahan angka saya miliki ini kami ambil dari sumber-sumber yang dapat kami percaya, misalkan di tahun 2005 untuk rokok kretek menurut catatan kami, kami menerima 1,27 trilyun untuk rokok kretek, dimana di tahun 2004 diproduksi 194 milyar batang rokok. Kemudian kalau kita lihat di tahun, kita lompat misalkan ke tahun 2008 dimana iklan bernilai 1, 82 triliyun maka rokok yang diproduksi 232 milyar batang. Kemudian kalau saya kembali misalkan di tahun 2007 yang menurun dibandingkan 2008 tetap jumlah rokok yang diproduksi adalah 226 milyar batang. Ingin saya garisbawahi bahwa jumlah belanja iklan yang dilaksanakan itu tidak linear dengan jumlah produksi yang dibuat oleh pabrik rokok.

Bagi internal kami belanja iklan rokok memang bukan pendapatan utama kami tetapi kok cukup besar di dalam kategori brand dan kategori produk yang lain. Masih ada kategori seluler kategori herker, dan yang lain-lain. Tetapi rokok masuk dalam lima besar pendapatan seluruh

Page 53: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

52

stasiun televisi di Indonesia ini, kalau sampai iklan rokok itu dihentikan akan mempunyai dampak yang sangat luas bagi kami, bukan hanya bagi kami tetapi juga dengan kekurangan dana yang akan kami alami berarti belanja dari program kami juga menurun sehingga apa yang ditayangkan mungkin kualitasnyapun menurun.

Kami pada saat ini sangat ketat baik program iklan dan sebagai-sebagainya. Apa yang kami tayangkan itu sangat ketat dimonitor oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia amat rajin dalam melayangkan surat-surat peringatan untuk perbaikan mutu program kami. Kami akan tetapi perbaikan mutu itu hanyalah antara lain bisa dicapai dengan juga dana yang cukup signifikan.

Saya kira itu paparan saya pada sidang pada hari ini, khusus mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan iklan rokok di media televisi dan penyiaran pada umumnya, terima kasih, assalamualaikum wr.wb.

172. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan berikutnya Bapak. 173. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Terima kasih Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, kami lanjut

dengan Bapak Adnan Iskandar dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), kami persilakan Pak Adnan.

174. SAKSI DARI PEMERINTAH : ADNAN ISKANDAR (PERSATUAN

PERUSAHAAN PERIKLANAN INDONESIA)

Bissmillahirahmanirahim, assalamualaikum wr.wb. Majelis sidang yang kami muliakan, izinkan kami mempergunakan power point dalam presentasi ini.

Oke, baik terima kasih. Pertama-tama saya mungkin ingin juga memberikan sedikit gambaran tentang industri periklanan khususnya kami di Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, saat ini kami ada sekitar 400 perusahaan di seluruh Indonesia sejak 4 tahun perusahaan dengan bervariasi perusahaan yang paling kecil, kurang lebih 25 karyawan sampai dengan perusahaan yang terbesar yaitu kurang lebih 250 karyawan. Jadi saya kira dengan pelarangan Iklan rokok ini sedikit banyaknya pasti tidak akan mempengaruhi kami yang berada di industri periklanan.

Saya akan mencoba memberikan beberapa informasi kepada Majelis yang kami muliakan tentang iklan rokok dan industri periklanan. Ada tiga hal sebenarnya yang akan mencakup kepada presentase saya ini, yang pertama adalah bahwa proses penciptaan iklan itu mempunyai

Page 54: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

53

proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan berbagai banyak disiplin ilmu dengan berbagai ragam orang yang terlibat di dalamnya, yang setelah kami hitung-hitung mencapai kurang lebih dari hulu ke hilir itu kurang lebih mencapai 10 juta pekerja yang ada di situ. Kalau tadi disebutkan misalnya dari petani saja yang mencapai 2 juta orang, itu sebenarnya baru bekerja di bidang pertanian saja tetapi belum mencakup misalnya distribusinya, kemudian di pabriknya, bekerja yang ada di pabrik, kemudian sampai penjual yang ada di lapangan dan seterusnya. Tetapi saya tidak akan mengarah ke situ, saya akan mencoba memberikan gambaran kepada Majelis yang saya muliakan tentang bagaimana proses penciptaan iklan dan melibatkan beberapa orang yang ada khususnya yang ada di industri periklanan.

Ini mungkin gambaran yang sederhana tentang proses penciptaan iklan, jadi kalau kita menonton televisi sebenarnya pada layar televisi yang kita tonton itu sudah melibatkan banyak sekali orang. Pertama adalah pengiklan sebelum sampai kepada kami, perusahaan periklanan itu kita sudah melibatkan biro riset, biro riset yang akan memberikan data–data kepada kami tentang target segmen efektivitas dan lain sebagainya. Kemudian kami baru membuatkan konsep tentang iklan itu.

Nah, setelah kami membuatkan konsep di tahap awal kita sudah melibatkan beberapa orang yang akan menggarap copy writing dari iklan itu, kemudian kalau iklan itu sudah disetujui oleh klien itu juga akan melibatkan modelling agency yang banyak sekali keahlian yang terlibat di situ. Kemudian setelah disepakati oleh klien baru kita melakukan produksi terhadap iklan itu, diproduksi, ini pun kita melibatkan banyak sekali tenaga-tenaga, banyak sekali skill, banyak sekali keahlian yang terlibat di situ.

Sebagai gambaran saja misalnya untuk satu iklan saja itu bisa melibatkan kurang lebih 200 orang tenaga dengan berbagai keahlian yang ada di situ, setelah produksi tidak sampai di situ kami kebetulan kemudian masuk lagi ke editing itu pun kami membutuhkan tenaga–tenaga yang spesifik untuk mengedit iklan yang akan kita tayangkan itu. Setelah selesaipun kita akan balik lagi ke agency dan melakukan apa yang kita sebut sebagai perencanaan media periklanan. Itu pun juga merupakan dilakukan oleh beberapa provisi yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan perencanaan media periklanan. Sampailah kemudian iklan itu sampai di televisi yang kita nonton bersama, ini adalah gambaran bahwa betapa proses penciptaan iklan itu itu melibatkan berbagai profesi yang sangat terkait satu dengan yang lain, dan sebagai gambaran bahwa iklan rokok itu sekarang sudah banyak sekali aturan-aturan yang mengikutinya, sehingga kami pun yang di advertising agency itu terpaksa dan selalu menggunakan dedicated tim untuk membuat iklan rokok itu.

Jadi biasanya dedicated itu adalah merupakan orang-orang yang hanya kami dedikasikan untuk membuat iklan rokok itu sehingga kalau iklannya tidak ada kami pun beberapa perusahaan iklan itu akan pusing,

Page 55: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

54

mau dikemanakan ini tim-tim yang seperti itu. Begitu pun dengan yang lainnya misalnya untuk membuat print add juga melibatkan banyak sekali profesi, kemudian membuat iklan radio misalnya, iklan billboard dan seterusnya , itu juga melibatkan berbagai profesi.

Sebagai gambaran ini adalah proses produksinya yang sedikit saya gambarkan tadi ini, misalnya keahlian spesifik dari orang yang terlibat membuat iklan itu misalnya di kreatif saja itu ada yang membuat artisnya ada, ada page setup-nya kemudian ada grafik desainernya ada director-nya, kemudian ada produser yang akan mencoba membuat produk iklan itu. Kemudian dia account handling atau dibina usahanya itu juga ada berbagai keahlian ada di situ, ada account eksekutifnya ada account superviser dan seterusnya.

Kemudian di media yang akan membuat perencanaan media periklanan itu juga terdiri dari beberapa orang yang terlibat di dalamnya mulai dari media planer, media manager, media director, dan seterusnya.

Nah, begitu pun di rumah produksi misalnya kalau kita bekerjasama dengan rumah produksi seperti yang saya gambarkan tadi misalnya satu produksi saja itu bisa melibatkan 200 orang yang bekerja di situ itu belum termasuk misalnya catering dan lain-lain sebagainya. Jadi ada scriptwriter ada lline producer, kemudian ada produser, ada editor, kemudian ada work drop dan foot stylist dan seterusnya. Sebagai gambaran saja bahwa semua keahlian-keahlian spesifik ini itu merupakan keahlian yang jarang sekali, tidak banyak orang yang berkecimpung di situ. Misalnya untuk menjadi director satu film saja itu biasanya ada hanya beberapa orang saja yang bisa kita hitung. Dari situ sehingga keahlian itu betul-betul sangat kita andalkan untuk itu.

Kemudian misalkan di rumah produksi untuk suara misalnya itu juga ada talent-talent yang bekerja, misalkan voice talent, ada sound engineering, dan seterusnya. Kemudian di fotografi juga itu banyak sekali keahlian yang spesifik di situ. Sebagai gambaran saja bahwa foto pun mempunyai spesifikasi-spesifikasi. Biasanya fotografer itu yang spesifik, misalkan dia hanya bisa untuk foto makanan misalnya, dia hanya bisa untuk foto benda, dia hanya bisa untuk foto mobil dan seterusnya. Jadi iklan yang kita buat di rokokpun itu memakan beberapa orang fotografer-fotografer yang khusus hanya untuk bisa memfoto untuk produk-produk tertentu saja. Jadi dari hulu ke hilir ini yang terlibat banyak sekali yang kami prediksi kurang lebih ada sekitar 10 juta, itu termasuk dengan duplikasi untuk keluarga dan seterusnya. Jadi inilah yang ingin saya berikan gambaran kepada Majelis yang saya muliakan tentang proses yang melibatkan begitu banyak orang di industri periklanan ini.

Kemudian apa yang terjadi dengan iklan rokok di lembaga penyiaran? Kalau tadi kita sudah diberikan gambaran beberapa hal, saya juga ingin memberikan gambaran kepada sidang Majelis yang saya muliakan ini beberapa data dari AGB Nielsen ya kita semua punya

Page 56: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

55

sumber data yang sama, tinggal bagaimana kita bisa mengemukakan data itu. Jadi yang bisa kita perhatikan sekarang adalah bahwa iklan rokok pick-nya itu, puncak iklan rokok yang paling tinggi itu adalah terjadi pada tahun 2006. Kemudian 2007, 2008 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau total belanja iklan tadi disampaikan bahwa sekitar 41 trilyun, iklan rokok itu hanya mengambil porsi kurang lebih 3,5 persen. Jadi kurang lebih hanya 1,4 persen hanya untuk iklan rokok itu. Jadi dari tahun ke tahun peningkatan iklan rokok itu sudah mengalami penurunan sekarang ini.

Kemudian pada saat belanja iklan itu meninggi, secara keseluruhan prosentase perokok terhadap jumlah penduduk cenderung untuk menurun. Jadi kita tidak memperoleh data yang signifikan bahwa pada saat iklan itu heavy , makin tinggi, jumlah perokok makin besar. Dan ini adalah data secara resmi di launching oleh AGB Nielsen. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun sebenarnya penurunan konsumsi rokok itu stagnan dan bahkan cenderung menurun.

Kemudian jumlah usia kalau bisa kita lihat bracket beberapa misalkan usia 15 sampai 19 tahun yang terekspos oleh iklan rokok itu pada tahun 2007 mengalami peningkatan sedikit tapi pada tahun 2008 mengalami penurunan. Seringnya orang menonton iklan rokok itu juga mengalami penurunan yang signifikan. Jadi pada tahun 2008 ini jumlah iklan rokok yang ditayangkan, jumlah yang melihatnya lebih sedikit. Jadi pada tahun ini mengalami penurunan.

Kemudian juga pada usia 20 dan 24 tahun juga mengalami cukup banyak penurunan. Kemudian di usia 25 dan 29 tahun pada tahun 2007 bisa kita lihat cukup tinggi exposure penayangan iklan itu, tapi yang melihat iklan itu sangat kecil sekali.

Hasil yang didapatkan dari beberapa data ini, itu berbeda tergantung dari usianya, tapi di sini bisa kita lihat bahwa pada usia 15 sampai dengan 19 tahun, 20 sampai 24 tahun sebenarnya mengalami penurunan dari perokok cenderung turun, tetapi pada usai 25–29 tahun itu ada peningkatan khususnya di tahun 2007 dan 2008 ini. Jadi sebenarnya yang terpengaruh oleh iklan rokok ini bukan yang usia dini yang disebutkan tadi. Tapi dari data yang ada itu adalah cenderung usia 25 dan 29 tahun, kemudian yang mengenai peningkatan juga itu usia 35 sampai 39 tahun, kemudian usia 40 tahun ke atas itu yang mengalami kecenderungan peningkatan.

Kemudian sebaran rokok dilihat dari kelompok usia itu juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Jadi sebaran rokok kalau kita lihat ke usianya, kita lihat juga pada usia-usia 15 dan 24 tahun itu mengalami penurunan. Pada usia 25 sampai 29 tahun itu mengalami peningkatan, begitu pun usia 45 tahun ke atas, itu juga mengalami peningkatan.

Pertanyaannya kemudian kalau prosentase jumlah perokok yang secara keseluruhan itu tidak naik, kemudian apa sih sebenarnya pengaruh dari iklan khususnya di televisi? Dari data yang ada ternyata

Page 57: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

56

iklan itu hanya mempengaruhi untuk mempertahankan dan atau mempengaruhi perokok merk lain untuk pindah ke pengiklan rokok lain. Jadi sebenarnya ada terjadi switch saja. Kalau saya merokok merk A misalnya, iklannya sebenarnya hanya mempengaruhi saya untuk merokok merk yang B. Jadi grafik berikut ini, itu memberikan gambaran kepada kita tentang merk rokok yang dikonsumsi dan proporsi bobot iklan dari sepuluh pengiklan terbesar selama tiga tahun terakhir.

Kita lihat di sini sebenarnya hampir semua pengiklan rokok itu, itu melakukan penurunan expose, penurunan iklan. Kalau kita lihat misalkan di tahun 2006, “Jarum Super” yang sangat tinggi sekali, tapi tahun 2007 sudah mulai turun, kemudian 2008 stagnan, cenderung juga turun di usia 15 sampai 19 tahun.

Kemudian ini yang kita lihat perpindahan konsumsi dari tahun ke tahun perokok usia 15-19 tahun. Jadi sebenarnya sulit sekali membuktikan data bahwa iklan itu mempengaruhi remaja untuk mengkonsumsi rokok, itu sangat sulit sekali kalau kita percaya dengan data-data dari sumber yang valid seperti ini. Jadi yang terjadi iklan itu hanya mempengaruhi perokok lain untuk berpindah ke merk rokok lainnya. Begitupun misalkan perpindahan merk rokok yang sering dikonsumsi pada usia 15-19 tahun, ini juga sangat fluktuatif sekali tergantung dari bagaimana iklan itu mempengaruhi mereka.

Kemudian proporsi iklan diusia 20-24 tahun, itu juga secara jelas kita melihat mengalami penurunan khususnya di tahun 2007 dan 2008 ini. Ini adalah perpindahan konsumsi rokoknya, itu juga mengalami fluktuasi seperti itu. Data-data ini sama sebetulnya untuk usia 20-24 tahun, kemudian usia lainnya, 25-29 tahun. Ini perpindahan merk rokok yang dikonsumsi dari tahun ke tahun perokok usia 25 dan 29 tahun. Kalau kita lihat tadi yang usia muda itu perpindahannya tidak begitu crowdit sekali, kalau kita lihat di usia yang tua ini betul-betul sangat ingin mencoba dan seterusnya, jadi perpindahannya sangat sering sekali.

Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari data fakta ini bahwa periklanan tidak bisa dipisahkan dari sebuah mata rantai ekonomis dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan begitu banyak orang, kemudian tenaga kerja jumlah yang cukup banyak dari 240 juta penduduk Indonesia yang saat ini kita perkirakan kurang lebih 40 juta adalah penganggur. Kita bisa bayangkan kalau misalkan iklan rokok itu kemudian juga dihentikan, maka kami dari berbagai profesi ini itu juga akan sangat terpengaruh oleh adanya penghentian iklan rokok itu.

Kemudian jumlah tenaga tersebut di atas terdiri dari rangkaian profesi dan atau keahlian khusus yang sulit digantikan, karena dedicated tim tadi itu beberapa profesi-profesi seperti itu, khususnya tenaga ahli periklanan dan rumah produksi film yang umumnya merupakan dedicated tim karena rumitnya aturan-aturan perusahaan rokok yang ada sekarang ini.

Dari data-data yang ada periklanan rokok di lembaga penyiaran ternyata lebih efektif dalam mempertahankan persaingan antar merk,

Page 58: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

57

terbukti bahwa yang terjadi akibat penayangan iklan di lembaga penyiaran adalah pergeseran merk dari satu ke merk lainnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi sulit sekali kita membuktikan bahwa iklan rokok itu memberikan dampak yang besar untuk usia yang ada sekarang ini. Kemudian rokok sebagai produk legal, dengan demikian memiliki hak untuk beriklan di lembaga penyiaran dengan batasan-batasan dan aturan yang ditetapkan untuknya dan memiliki mata rantai ekonomis yang penting. Maka posisi ini kami rasa perlu untuk dipertimbangkan untuk dipertahankan, saya kira demikian keseluruhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

175. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, terima kasih, selanjutnya Pak. 176. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO)

Terima kasih Bapak Yang Mulia, Majelis Hakim. Kami lanjut Ibu Niken Rahmat dari APINA (Asosiasi Perusahaan Pemasang Iklan), dipersilakan Bu.

177. SAKSI DARI PEMERINTAH : NIKEN RAHMAT (APINA)

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, assalamualaikum wr. wb. Saya Niken Rahmat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APINA) yang berdiri sejak 9 September 2005, beranggotakan 11 perusahaan yang aktif beriklan secara terus-menerus di media massa di Indonesia.

Perkenankan kami menyampaikan beberapa pandangan kami sehubungan adanya permohonan pengujian Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pertama, sektor industri manapun yang melakukan usaha secara legal di Indonesia memiliki hak yang sama dalam melaksanakan kegiatan pemasaran termasuk hak menggunakan sarana komunikasi yang tersedia. Pengusaha dan produsen yang pada dasarnya menghasilkan produk yang legal di negara ini dalam hal ini termasuk industri rokok memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan berbagai bentuk komunikasi untuk konsumen dewasa sehingga dapat memberikan informasi yang benar mengenai produk-produknya, termasuk resiko-resikonya sekaligus membedakan merk-merk yang ada di pasar.

Hak konstitusional ini diatur dengan jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

Page 59: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

58

jenis saluran yang tersedia.” Perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap iklan merk produk rokok selalu mencantumkan peringatan kesehatan dan keterangan bahwa produk tersebut hanya untuk orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Sebagai catatan iklan rokok di televisi yang diatur oleh PP Nomor 19 Tahun 2003 hanya boleh ditayangkan dari pukul 21.30 WIB sampai pukul 5.00 pagi WIB. Secara efektif hanya bisa dilakukan pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB.

Ke dua, di dalam melaksanakan kegiatan komunikasi serta pemasaran produk-produknya, pengusaha dan produsen menggunakan berbagai sarana komunikasi dan periklanan antara lain media cetak, media luar ruang, internet, media elektronik yakni televisi dan radio serta kegiatan sponsor dan tempat promosi lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena media penyiaran merupakan salah satu aspek dari kegiatan komunikasi dan pemasaran tadi maka pertanyaan kami adalah, apakah benar bahwa iklan rokok di lembaga penyiaran merupakan faktor utama yang menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon dan apakah benar bahwa apabila iklan rokok di lembaga penyiaran dihentikan akan mencegah timbulnya kerugian konstitusional tersebut.

Ke tiga, kami menyadari bahwa ada beberapa industri tertentu yang memerlukan penanganan pengaturan khusus dari pemerintah. Industri rokok merupakan salah satunya dan periklanan merupakan salah satu aspek kegiatan pemasaran industri ini. Oleh karena itu menurut hemat kami, cara pengaturannya perlu disusun secara keseluruhan dalam konteks regulasi secara menyeluruh yang mencakup segala aspeknya bukan hanya salah satu aspek saja misalnya iklan di media penyiaran.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian beberapa hal yang kami sampaikan kami harapkan dapat melengkapi masukan dari rekan-rekan kami sebelumnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, terima kasih, wassalamualaikum wr.wb.

178. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan Pak. 179. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO)

Terima kasih Yang Mulia, kami lanjut dengan Bapak Nurtantio Wisnubrata beliau adalah mewakili Asosiasi Petani Tembakau, kami persilakan.

180. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Kami mohon mumpung belum lupa untuk yang tadi dibacakan

Page 60: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

59

supaya copy-nya diberikan ke Panitera begitu juga tadi yang ditayangkan slide-slide itu mohon filenya tadi diserahkan ke Panitera.

181. SAKSI DARI PEMERINTAH : NURTANTIO WISNUSUBRATA

(ASOSIASI PETANI TEMBAKAU)

Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat.

Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya Nurtantio Wisnubrata Ketua DPD APTI Jawa Tengah. Sebelum saya memulai kesaksian saya izinkan saya menjelaskan sedikit relevansi kehadiran saya pada hari ini.

Kami termasuk kelompok yang mendapat imbas langsung manakala pengguna budidaya hasil tembakau yakni industri rokok menurunkan produksinya karena produksi menurun akibat larangan produksi rokok.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, kami Petani Tembakau merasa resah dan khawatir terhadap kelangsungan hidup Petani Tembakau. Kami khawatir dan resah bilamana hak-hak ekonomi dikekang dan dimatikan oleh produk regulasi yang berpotensi menurunkan produktifitas budidaya tembakau. Masalah itu sangat beralasan karena komunitas tembakau ini sudah menjadi tumpuan hidup utama yang mampu menghidupi kami sejak dulu, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Kondisi seperti ini tidak mudah diubah mengingat warisan budidaya bertahan hidup penanam tembakau sudah menyatu dengan lingkungan alam yang mendukung budidaya tanaman itu. Penanam tembakau di Indonesia bukan termasuk hal yang dilarang dan petani berhak untuk menentukan jenis tanaman yang dipilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman. Dengan kata lain tembakau adalah produk legal tapi mengapa penjualannya dibatasi selama tembakau belum dilarang di Indonesia seharusnya tidak ada regulasi menghangus produk tembakau sebagai sumber penghasilan kami yang masih legal.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dinamika ekonomi akibat tembakau sangat terasa sekali manfaatnya bagi petani tembakau masyarakat umum. Sebagai contoh sekarang saja dimasa awal proses penanam tembakau pada bulan Februari sampai dengan April banyak petani tembakau melakukan budaya bibit tembakau yang dijual di pasar tradisional dengan keuntungan yang bisa memberikan nilai ekonomi pada petani. Kemudian pada masa tanam kegiatan ini banyak menyangkut tenaga kerja juga petani tembakau seperti buruh cangkul, buruh tanah, kuli angkut pupuk dan lain-lain, terkait dengan proses penanaman tembakau. Belum lagi pada masa perawatan tembakau pada bulan Mei sampai dengan Juli kegiatan ini juga menyerap banyak tenaga. Pada bulan ini dinamika perekonomian tembakau meluas ke sektor industri pupuk dan obat-obatan anti hama

Page 61: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

60

yang dijual di kios-kios pertanian. Masuk pada bulan Agustus sampai pertengahan Oktober merupakan masa-masa emas pada petani tembakau, khususnya pada masyarakat tembakau karena bulan ini para petani tembakau sudah bisa menjual hasil produknya kepada pabrikan.

Pihak-pihak yang melaksanakan hasil tembakau ini bukan hanya petani namun juga sektor di luar petani tembakau juga ikut menikmati. Sebagai contoh kuli angkut gudang, sektor transportasi, sektor tembakau nontembakau perbankan dan lain-lain. Jadi bisa dipahami bahwa dinamikan perekonomian tembakau tembakau ini akan bergulir selama 8 sampai 9 tahun.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, wujud nyata kesejahteraan ekonomi masyarakat tembakau bisa terlihat secara nyata seperti gambaran berikut. Pada waktu musim panen tembakau para petani ini kalau di daerah Temanggung tak bisa membayar pajak karena kebetulan saya kepala desa adalah penarik pajak yang langsung ke pengadaan masyarakat. Pada sisi lain tradisi petani tembakau dalam hajatan-hajatan besar sebagai contoh mau sunatan, pernikahan, atau ada pagelaran seni itu biasanya petani bilang nanti saja pada waktu musim panen tembakau.

Selain secara kasat mata peningkatan kesejahteraan petani tembakau terlihat dari permohonan fisik di desa-desa, rumah penduduk yang rata-rata bangunan permanen dengan penataan interior bahan baku dan kualitas lebih bagus dibandingkan dengan petani yang lain. Itu saja belum jika dilihat petani tembakau dari fasilitas keseharian yang mereka gunakan, sebagai contoh kalau orang mau membeli kendaraan bermotor, kalau Bapak di Temanggung itu istilahnya pajak STNK itu habisnya pada bulan Agustus sampai dengan bulan September dimana mereka membeli motor pada waktu panen tembakau.

Dalam hal pemenuhan pendidikan pun petani tembakau sudah maju. Kini anak petani tembakau sudah banyak yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi bahkan sekarang ini konstitusional politik petani tembakau juga mulai tampak. Pada masyarakat petani mulai berani menjadi pemimpin di desa. Seperti saya ini menjadi kepala desa dan saya juga lulusan perguruan tinggi di UII Jakarta. Sehingga tidak sedikit sekarang jabatan kepala desa ditempati diemban oleh tokoh-tokoh muda seperti yang datang di sini juga kebanyakan kepala desa.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, saya tidak bisa membayangkan bila eksistensi masyarakat diusik dengan produk perundangan yang tidak berpihak pada petani, saya juga tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika produk perundangan ini akan mematikan sumber penghidupan petani. Saya tidak bisa bayangkan apakah petani masih tersenyum jika saya pulang nanti di daerah. Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati

Dalam pandangan saya sebagai salah satu Petani Tembakau adalah sudah menjadi sumber yang sudah menjadi rahasia umum bahwa

Page 62: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

61

nasib petani kita hingga kini praktis belum mendapatkan perlindungan kebijakan yang berarti dari pemerintah. Bukti-bukti tema kampanye para politisi tentang janji pemberian nasib anak petani adalah suatu kenyataan menang soal pertani dan petani hingga saat kini masih menjadi keprihatinan kita bersama dan tidak terkecuali para petani tembakau dalam hal ini. Dalam pengamatan saya hubungan petani tembakau dan industri rokok terutama dalam periklanan itu saya kira masih ada hubungan yang cukup relevan.

Bapak dan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan instrumen-instrumennya termasuk lembaga pembuat peraturan perundang undangan adalah pihak yang kami pandang paling berkewajiban dalam melindungi hajat hidup rakyatnya termasuk petani di dalamnya. Jadi langsung maupun tidak langsung maka dampak dari keputusan Majelis Hakim yang terhormat nanti sekaligus akan memberikan gambaran kepada kami tentang sejauh mana pemerintah dapat kembali pada porsinya yaitu, melindungi hajat hidup orang banyak, melindungi hajat rakyat kita secara umum dan petani kita secara khusus untuk mendapatkan haknya atas kehidupan dan kehidupan yang layak.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati dan Yang Mulia, sebagai ilustrasi akhir dalam kapasitas saya hari ini yakni sebagai saksi fakta, maka izinkan saya membacakan tiga fakta yang saya pikir sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan Bapak-Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Yang pertama, tembakau sebagai tanaman industri merupakan pilihan yang dibeli oleh petani dalam perusahaan tani. Pilihan petani didasarkan pada pemikiran dan kondisi yang rasional dan menguntungkan. Petani pada prinsipnya tidak akan memilih dan menanam komoditas tembakau apabila tanaman tersebut tidak memberikan keuntungan kepada petani. Pemilihan petani perusahaan tani mendapatkan perlindungan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Dalam undang undang tersebut di Pasal 6 ayat (1) berbunyi “petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.

Ke dua, berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 hak petani sebagai warga negara mendapat perlindungan hukum seperti kita ketahui bersama bahwa berbagai jenis tanaman memiliki sifat yang lokal dan spesifik misalnya kelapa sawit, orang sesuai ditanam sesuai di pulau Jawa, demikian juga tembakau memiliki sifat lokalis dan spesifik. Artinya tanaman ini sangat sesuai apabila ditanam di wilayah-wilyah tertentu seperti Madura, Bojonegoro, Besuki, Sleman, Temanggung, Deli, Lombok dan yang lain-lainnya. Sifat-sifat yang spesifik tersebut sangat sesuai dengan pola tanam yang telah dilaksanakan oleh para petani di masing-masing lokasi tanaman tembakau. Oleh karena itu sangat sangat naïf sekali apabila petani diminta untuk mengurangi atau mendirikan bahan

Page 63: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

62

baku apabila dilakukan maka perusahaan akan mengalami kesulitan tembakau dan untuk memenuhi bahan tembakau ini tentunya mereka akan impor diluar negeri yang tentunya akan mengurangi devisit negara kita.

Sebagai penutup jumlah rakyat di Temanggung itu 700 ribu, 65%-nya itu adalah para petani tembakau. Sehingga perhitungan saya di Temanggung saja sudah lebih dari 250 ribu. Saya kira di daerah-daerahnya saya tidak bisa menghitung.

Saya, demikian Yang Mulia Hakim yang saya hormati, khoirul kalam, wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

182. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Baik, silakan Bapak dilanjutkan berikutnya. 183. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Yang Mulia, kami masuk pada saksi fakta yang terakhir yaitu

Saudara Agung Suryanto dari Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI), kami persilakan Pak Agung

184. SAKSI DARI PEMOHON : AGUNG SURYANTO (HIMPUNAN

KERUKUNAN TANI INDONESIA) Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang

sore. Mungkin saya salah satu orang yang tidak menggunakan power point di dalam presentasi ini dan yang menurut saya juga paling penting saya tidak akan merefresensi penelitian-penelitian ke luar negeri, Karena saya pikir saat ini adalah kita yang paling berhak untuk membangun cara pandang kita sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri, terutama persoalan-persoalan tembakau yang berkaitan dengan kultur dan kebudayaan masyarakat, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Karena saya masih ingat Pak, pada waktu saya kuliah di Malang dulu di Brawijaya itu saya selalu di—salah seorang dosen saya selalu bilang “kalau saya jawab, menurut buku ini, buku ini dia selalu angkat tanya, menurut kamu apa? Jadi saya dipacu untuk mengembangkan cara pandang kita sendiri.

Nah, sebelum saya mulai kesaksian, izinkan saya sedikit menjelaskan terhadap relevansi kehadiran saya juga pada kali ini dalam semangat yang ada dalam organisasi tadi yang disebutkan, mungkin saya koreksi sedikit bukan Himpunan Keluarga Tani tetapi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dimana pada waktu saya dilantik itu saya mengucapkan sumpah di depan ketua umum saya yang intinya adalah saya harus mendukung kepemimpinan nasional yang membela dan berpihak kepada petani dan menentang segala bentuk penindasan

Page 64: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

63

terhadap petani Indonesia dan keluarganya. Saya pikir konteksnya kemudian adalah bahwa bagaimana dampak berantai ini juga akan sampai kepada sektor hulu pertanian yang tadi sudah dijelaskan oleh salah satu petani tembakau Indonesia.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sedikit perlu saya jelaskan memang bahwa, kenapa tadi saya katakan ada akar kebudayaan bahwa memang tembakau sebagai sebuah sistem budi daya itu mempunyai sejarah yang sangat panjang di Indonesia dan dia berawal dari masuknya kolonial Belanda pada abad 18 dan proses kelahiran industri tembakau yang kemudian disebut dengan nama rokok ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah, kisah bersejarah H. Jamhari seorang penduduk asli Kudus, Jawa Tengah.

Pada awalnya rokok yang dibuat H.Jamhari ini disebut juga rokok cengkeh karena unsur campuran ramuan cengkeh, namun ketika rokok itu dihisap ternyata sering terdengar suara memercik kretek-kretek laksana daun terbakar. Sehingga pada saat itulah akhirnya rokok cengkeh ini kemudian dikenal luas dengan nama rokok kretek.

Industri rokok kretek ini sendiri tumbuh berkembang tahun 1970 dan 1980 di Kudus Jawa Tengah yang kemudian menjadi tonggak sejarah berkembangnya rokok kretek di Indonesia dan telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Hingga kini dari data yang berhasil kami kumpulkan di organisasi kami, areal tembakau di Indonesia itu meliputi 232.000 hektar yang tersebar di sebelas provinsi dan 88 kabupaten. Dalam kaitan dengan pangsa pasar dunia bahan baku cerutu di Indonesia memiliki 34% pangsa pasar dunia setelah Ekuador, 22% sisanya diikuti negara-negara seperti Brazil 7,1%, Amerika 4,8%, Kamerun 2,8%, Meksiko 1,4% serta sisanya 2,7 % hilang dari pasaran. Artinya sebagai market dia tidak ter-supply potensinya masih cukup besar.

Potret ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Indonesia di pasar tembakau dunia yang bisa dikatakan sebuah kebangkitan nasional sebenarnya di tengah kemerosotan ekonomi kita. Sebagai ilustrasi tahun 2008 cukai rokok yang disetorkan pada negara adalah 44 trilyun dan diperkirakan meningkat 49 trilyun tahun 2009, belum termasuk Ppn dan Pph. Pemasukan devisa negara dari eksport cigarette telah menembus angka 118 US juta dolar. Bahkan ketika Kwiek Kian Gie masih berperan dalam kabinet pemerintahan Megawati, pernah menyatakan bahwa sebagian dari hutan negara kita kepada IMF telah dibayarkan dari hasil cukai ini Pak. Jadi kalau tadi dikatakan oleh pihak penggugat bahwa klaim tidak mungkin seorang menteri berbohong.

Demikian juga kelibatan sekitar 22 juta orang yang tergantung hidupnya secara langsung dari pihak farm budi daya hingga farm olahan atau trading, belum lagi kalau kita mengalkulasi pada sektor penunjangan yang lainnya mulai dari periklanan, distributor, transportasi, pedagang besar, menengah, kecil sampai ke pedaganag asongan yang ikut tergantung dan memanfaatkan industri tembakau.

Page 65: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

64

Dengan demikian, hal ini memberikan pada kita sekalian pada potret pergerakan perekonomian tidak sederhana dan telah menjadikan sektor sebagai sendi ekonomi negara yang penting, sehingga seharusnya dijadikan dasar pertimbangan yang serius karena dampak dari keputusan nanti bisa menjadikan tolak ukur dalam upaya kita menyelesaikan krisis yang tengah terjadi atau bahkan akan menambah beban hutang negara akibat munculnya pengangguran di masa mendatang.

Dalam pengamatan saya hubungan petani tembakau dengan industri rokok adalah hubungan yang dapat digambarkan sebagai simbiosisme mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan, yang secara substansi juga hubungan yang saling melindungi pada aspek ekonomi. Mekanismenya hubungannya telah mengakar dan sudah terbentuk sejak lama karena aspek sosial, ekonomi dan budaya antara petani tembakau dengan kalangan industri serta proses yang terbangun berpuluh-puluh tahun secara alamiah tanpa campur tangan pemberian dari pemerintah.

Jika rangkaian sistem produksi dan konsumsi tersebut kita tambahkan komponen konsumen rokok di Indonesia maka dapatlah dikatakan bahwa inilah bentuk perputaran produksi sektor real dan konsumsi yang ada serta bertumbuh kepada kekuatan di dalam negeri. Di luar masalah pribadi apakah saya seorang perokok atau bukan, tetapi semua motivasi yang ada dan kesediaan saya untuk hadir di dalam persidangan ini sementara karena saya melihat yang pentingnya menyelamatkan ekonomi rakyat pedesaan yang berkait dengan sebuah kekuatan institusi nasional yang tumbuh di tengah begitu banyak kritik yang dilontarkan kepada Pemerintah atas ketergantungan kita pada ekonomi pihak luar negeri.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, sempat tadi saya mengatakan bahwa industri ini pada dasarnya mengakar pada kebudayaan masyarakat kita karena bukti-bukti kebiasaan merokok, keterampilan melinting, dan keahlian membudidayakan tanaman ini, telah ada jauh di pedesaan sebelum datangnya industri.

Itu artinya, industri ini memang tumbuh di atas akar kebudayaan rakyat pedesaan maka memahami hal ini maka tidak ada jaminan dengan hilangnya industri rokok. Secara otomatis juga menghilangkan konsumen rokok dan budaya merokok di Indonesia, katakanlah pada suatu saat, jika industri rokok ini hilang di Indonesia. Pertanyaan kemudian adalah darimana konsumen rokok memenuhi kebutuhannya?

Dapat kita pastikan bahwa negara kembali harus menguras devisanya untuk melakukan impor. Kami di HKTI sangat memperhatikan kemungkinan-kemungkinan ini. Sama seperti prihatinnya kami atas nasib petani tebu dengan gula impor. Nasib petani garam dengan garam impor. Nasib peternak dengan daging dan susu impor. Nasib petani padi dengan beras impor. Dan mungkin akan bertambah dengan (suara tidak terdengar jelas) nasib petani tembakau karena rokok impor.

Page 66: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

65

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, kebijakan-kebijakan penggunaan konsumsi dalam negeri seperti itulah yang dalam hemat kami di HKTI justru menjadi salah satu sumber kemiskinan. Kaum produsen kecil seperti para petani kita, dimana akibat kebijakan Pemerintah yang keliru sehingga menghasilkan sistem pergerakan ekonomi yang nilai lebihnya mengalir keluar. Bukan bertumpu pada kesanggupan kita untuk memproduksi kebutuhan bagi pemenuhan konsumsi dalam negeri.

Dengan 220 juta penduduk lebih di Indonesia, memang pasar yang sangat potensial bagi pelaku-pelaku bisnis barang konsumsi, baik di dalam maupun luar negeri. Masalahnya kemudian adalah pada paradigma atau mindset para pemimpin kita dalam mempercayai mahzab ekonomi dalam membangun negeri ini. Apakah kita ini memenuhi kebutuhannya dengan impor atau bertumpu pada kekuatan dalam negeri?

Pikiran ini juga sekaligus merupakan penolakan saya atas asumsi sementara kalangan bahwa rokok adalah sumber kemiskinan. Tidak ada korelasi positif antara merokok dengan kemiskinan. Merokok dan miskin adalah dua hal yang berbeda.

Yang pertama adalah keputusan pribadi, sementara yang ke dua adalah akibat sistem dan ketimpangan hubungan produksi. Terlalu simplisitis jika dikatakan asumsi rokok sebagai sumber kemiskinan tersebut. Jika pun kesimpulan itu ada dalam publikasi hasil-hasil penelitian yang diterbitkan oleh jaringan kerja pihak penggugat, dalam anggapan saya hal itu bisa dibenarkan dalam konteks kasuistis mikro tetapi tidak otomatis mengambarkan keadaan yang sebenarnya sebagai sebuah situasi sosial objektif.

Bapak Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, data-data yang ada pada organisasi kami menunjukkan bahwa situasi pertanahan kita secara umum yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan, 82% tenaga kerja berada di pertanian pedesaan, 63% kemiskinan berada di pedesaan dan terkait dengan pertanian, 42% dari total pengangguran terbuka ada di pedesaan dan pertanian, 83% kabupaten-kota ekonominya berbasis pertanian.

Yang ingin saya katakan dalam konteks ini adalah bahwa bukan tidak mungkin angka-angka dalam bentuk persentase yang saya paparkan di atas akan secara signifikan naik drastis akibat colaps-nya industri tembakau dan menghasilkan efek berantai pada sektor-sektor usaha ikutan lainnya. Baik sektor formal maupun informal. Tentunya hal tersebut akan mengingkari janji dan tekad Pemerintah sendiri untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan yang telah dituangkan dalam program revitalisasi pertanian pedesaan yang dicanangkan pada tanggal 11 Juni 2005, di waduk Jati Luhur.

Tembakau dan industri hasil ikutan rokok, selama ini telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap ekonomi nasional. Industri tembakau dari hulu sampai hilirnya menyerap tenaga terlibat langsung

Page 67: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

66

sebesar 6.100.000 orang. Pertanaman tembakau dan pemeliharaan cengkeh IHT industri terkait lainnya hasil distribusi dan retail, masing-masing tenaga terlibat langsung diasumsikan menghidupi empat orang. Berarti, dapat sekitar 24.400.000 orang yang dihidupi. Jika dijumlahkan dengan penerapan tenaga tidak terlibat langsung, terdapat sekitar 30,5 juta orang yang hidup dan bergantung pada industri ini.

Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, sebagai penutup, saya hanya ingin mengatakan bahwa menurut hemat atau semangat yang saya pahami bahwa undang-undang, atau peraturan, atau perangkat hukum, yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah negara seharusnya mengandung semangat keadilan yang mengakomodasi kepentingan dari semua kelompok dalam masyarakat sehingga jika dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tuntutan pengugat dikabulkan mungkin keputusan Bapak-Bapak yang terhormat nanti untuk sementara akan dianggap benar oleh pihak-pihak penggugat. Tapi sejarah dan anak cucu para petani tembakau, para pekerja pabrik rokok, para supir angkutan pedagang kecil, akan mencatat peristiwa ini. Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum wr.wb.

185. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, silakan, sudah habis ya yang saksi? Ke ahli dulu ya? Baik,

sekaligus sekarang ke Ahli Pak, baru nanti kita tanya jawab. 186. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan dua orang ahli yaitu

yang pertama, Bapak Soewarno Serad. Beliau adalah ahli kimia dan yang ke dua, Bapak Gabriel Mahal. Beliau adalah pengamat agenda antitembakau. Kami persilakan, Pak Soewarno serad.

187. AHLI DARI PEMERINTAH : SUWARNO M. SERAD (AHLI

BIOKIMIA) Assalamualaikum wr.wb, Ketua dan Para Anggota Majelis

Mahkamah Konstitusi. Giliran saya dalam paparan ini adalah menyangkut masalah orang, terutama yang berhubungan dengan rokok dan merokok. Jadi saya tidak akan bahas masalah iklan dan iklan rokok. Mohon izin untuk menggunakan power poin.

Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, memang industri rokok memiliki payung, roadmap, sampai pada tahun 2020. Yang menarik di sini adalah prioritas dimana penyerapan tenaga kerja, kemudian pencapaian dana daripada (suara tidak terdengar jelas) cukai dan pajak dan akhirnya, tokh kita akan membicarakan masalah

Page 68: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

67

kesehatan. Pada slide berikutnya, perkenankan saya kembali kepada definisi

sehat menurut WHO yang saya kira semua pihak kita menerima dengan baik adalah kesehatan fisikal, mental, dan sosial, secara lengkap dan tidak sekedar tidak adanya suatu penyakit atau kelemahan lain.

Berikutnya, kalau kita kembali kepada tubuh manusia karena sehat bagaimanapun juga adalah berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan dan menjaga kesehatan perorangan.

Saya kira orang yang paling bertanggung jawab tentang kesehatan adalah kita sendiri, manusia itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Judith Campisi. Judith Campisi ahli kanker, dia mengatakan, “Setiap saat sel membelah, akan terjadi resiko pengembangan sel kangker.” Kita sehat, alhamdulilah, tidak ada terjadi pembelahan menjadi sel kanker.

Kita merokok, kita minum obat, kita kena paparan polusi. Kita tinggal berdoa, apakah ada pembelahan sel berikutnya menyusul sel kanker tersebut di dalam tubuh kita. Di sinilah diperlukan mekanisme homeostasis yaitu kemampuan hidup normal organisme dalam mempertahankan keseimbangan internal daripada tubuh yang secara kolektif di sebut homeostasis.

Mekanisme homeostasis itu ada pada kita semua. Tentunya, makin tua, mekanisme itu akan menurun. Ini sudah kodrat daripada manusia ciptaan Tuhan. Berikutnya kunci utama sehat, saya kira ini yang perlu kita pahami semua sebelum lebih lanjut kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam. Kunci utama sehat itu adalah keseimbangan, bagaimana sel protein, kelenjar, dan organ-organ yang dalam tubuh kita yang secara terprogram bekerja untuk mempertahankan kesehatan, dan kebahagiaan kita. Dan juga ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk menjaga fungsi sistem imunitas tubuh kita. Sistem imunitas tubuh kita baik apakah itu homoral maupun cellular, itu menjadi kunci utama daripada status sehat seseorang.

Jadi, menjaga dan mempertahankan mekanisme keseimbangan tubuh atau homeostasis akan menentukan sehat fisikal, mental, sosial seseorang, sesuai dengan definisi sehat dari WHO.

Saya kira ini sangat-sangat tepat definisi WHO tersebut. Masalahnya sekarang bagaimana kita mampu mempertahankan mekanisme tersebut. Dan nampaknya di sini juga berbagai ketentuan juga pengaruh daripada manusia secara fisikal waaliah [sic!], psikologikal, sehingga menimbulkan dampak seperti depresi, kecemasan, ketidakbahagiaan, dan gangguan emosional, akan berpengaruh kepada sistem kekebalan dan mudah jatuh sakit. Di sinilah ternyata pikiran manusia adalah mitra sistem imun kesehatan.

Pikiran tenang, dari disstres maksudnya, bukan eustress, pikiran produktif, bahagia, dan merupakan kunci utama menjaga keseimbangan tubuh. Karenanya GNB atau GNI itu tidak sangat penting, tapi yang lebih utama adalah GNH, Gross national happiness. Saya kira, Gross national

Page 69: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

68

happiness ini lebih penting, nanti akan kita lihat bagaimana hal tersebut tergambarkan dalam masyarakat kita.

Kemudian karena masalah-masalah tersebut, akan timbul dampak daripada lingkungan, dimana ada lingkungan biologi, kimia, fisika, radiasi, yang akan mempengaruhi tubuh kita, baik kerusakan mekanisme imunitas maupun nonimunitas. Yang akhirnya, kita jatuh sakit dan ajal menjemput kita. Itu adalah akhir perjalanan manusia.

Nah, lingkungan-lingkungan semacam itu, saya sekedar memberikan contoh pada tabel berikut bahwa poliaril aromatic hydrocarbon yang juga banyak dikenal berada di dalam makanan tetapi juga banyak berada dalam asap rokok.

Jadi sebetulnya sama kualitasnya. Nitrosamine di makanan juga ada, bagi Bapak-Bapak yang suka makan sate, ikan bakar, dan sebagainya. Di situlah terdapat banyak nitrosamine. Yang menarik di sini adalah luteus coreyne [Sic!]. Luteus coreyne [Sic!]itu banyak terdapat di dalam beras yang setiap hari merupakan makanan kita. Kok, kiita tidak pernah kena kanker?

Jadi ini alhamdulillah di dalam pembelahan sel-sel tersebut dengan lingkungan di dalam tubuh kita tidak menyebabkan penyimpangan timbulnya sel kanker tersebut, menurut Judith Campisi.

Nah, satu hal, guru saya juga, mungkin juga guru para dokter, pada slide berikutnya adalah ajaran Paraselsus, Paraselsus pada abad 15, itu merupakan, beliau adalah founder daripada ilmu kedokteran. Dia mengatakan, “Di dunia ini tidak ada bahan beracun.” Yang ada adalah dosis yang tidak benar. Jadi kalau minum air satu gentong pun, kita “game”. Ini berarti benar dan ini adalah kunci daripada apa yang harus kita pahami sebagai manusia insan sosial, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Nah, dari gambaran ajaran Paraselsus ini mungkin secara skematik, saya akan juga memberikan bagaimana pengaruh daripada hubungan dosis dan respons. Dosis dan respons di sini, dimana manusia itu sehat? Itu berarti di dalam dosis dimana homeostasis itu berada. Itu yang ada di bagian bawah. Manakala manusia itu dapat terpapar senyawa-senyawa yang datangnya dari luar, bisa dalam bentuk obat, bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk minuman, bisa dalam bentuk rokok, dan sebagainya. Bahkan obat-obat yang disampaikan oleh rekan-rekan dokter itu pun belum tentu bisa mengatasi, mengembalikan homeostasis kita, malah bahkan menjadi sakit. Karena di luar kemampuan manusia.

Kalau tokh itu terjadi maka mekanisme homeostasis itu akan bekerja sejauh itu masih di dalam nilai ambang batas (NAB). Jadi, sejauh dalam nilai ambang batas, tubuh akan mengembalikan, menggeser kembali kepada mekanisme keseimbangan yang alami yaitu homeostasis. Dan seandainya terjadi paparan lebih lanjut dan lebih besar maka akan terjadilah gambaran manusia itu mulai berpenyakit, sakit, dan terjadilah penguraian-penguraian, dan bahkan akhirnya cacat. Dan pada akhir

Page 70: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

69

ketidakmampuan manusia itu di dalam menangani masalah dosis yang berlebihan itu, akhirnya juga sampai kepada ujung daripada kehidupan yaitu ajal.

Nah, seandainya manusia itu bisa mempertahankan sampai batas nilai batas ambang tersebut, tentunya ini sangat individualistis, individual, maka kita melihat gambaran slide berikutnya, longer fifty old age [Sic!]. Jadi alhamdulillah kalau kita sampai kepada usia di atas 90 tahun maka tergolong orang yang disebut longer fifty old age [Sic!] atau LOAG.

Jadi kalau memang sudah kelewat juga memang harus di-LOAG-kan begitu tapi (suara tidak terdengar jelas) juga dengan medium old age sedangkan saya sendiri masih tergolong junior old age. Masih anu Pak, sudah kelewat tua Pak. Adalah sebagai junior old age, saya pun harus mampu mempertahankan bagaimana menjaga kesehatan ini.

Sayangnya, di Indonesia maupun di dunia tidak ada rumah sehat. Yang ada rumah sakit. Seharusnya kita ini mengatur bagaimana rumah sehat itu kita bangun sehingga seluruh masyarakat Indonesia mengerti tentang sehat dan kesehatan.

Berikutnya, pada slide berikutnya, Anggota Majelis yang kami Muliakan, memang dari berbagai survei, itu sampai kepada satu angka kalau jumlah penduduk terhadap rokok yang dihasilkan dan jumlah perokok yang dihitung secara survei maka timbullah angka-angka seperti yang disajikan yaitu konsumsi batang rokok perorang perhari, kalau terhadap jumlah penduduk adalah 2 ½ batang perorang perhari pada tahun, maaf ini tahunnya tidak nampak di sana. Pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dimana pada tahun 2008 menunjukkan angka 2,7 perorang perhari. Tetapi kalau itu dibagi dengan jumlah perokok yang ada maka pada tahun 2008 tersebut terdapat angka 13 batang perorang perhari.

Memang kelihatannya, teman-teman juga tadi sudah ada yang menyampaikan. Ada trend pertumbuhan konsumsi daripada rokok tapi kembali lagi, ini juga nanti kita akan bisa lihat bahwa kecenderungan produksi atau tuntutan rokok yang low tar, low nicotine, juga akan menyebabkan orang cenderung merokok lebih banyak daripada zaman tahun 1960. Dimana hanya ada rokok cigarete kretek tangan. Orang hanya maksimum satu hari kuat merokok, antara dua sampai lima.

Bapak Ketua, Hakim dan Anggota yang saya muliakan, perkenankan saya sedikit menyampaikan, pada tahun 1980 yang lalu, ada proyek ”Monica,” ”Monica” itu adalah monitoring of Trends and Ditermenance of Cardio Vascular Desease (CVD) yang dilansir oleh WHO yang diikuti oleh 32 center dan dari 21 negara yang menyangkut 10 juta responden seluruh dunia yang untuk mencari hubungan antara kolesterol serum darah yang tinggi, tekanan darah, dan konsumsi rokok, terhadap CVD yaitu Cardio Vascular Desease.

Setelah berjalan selama 15 tahun dan ternyata dapat disimpulkan oleh WHO, tidak ada hubungan antara CVD tersebut dengan kolesterol serum darah, tekanan darah tinggi, dan konsumsi rokok. Ternyata

Page 71: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

70

terletak kepada devisiensi konsumsi daripada folid acid. Asam folad inilah yang banyak berpengaruh terhadap CVD karena itulah di Amerika Serikat sendiri cepat-cepat melakukan fortifikasi semua produk-produk tepung maupun serial yang harus di-fortified, diperkaya dengan folid acid. Pemerintah Indonesia pun demikian, melakukan hal yang sama. Semua tepung yang masuk, harus diperkaya dengan folid acid karena itu juga membahayakan kesehatan anak-anak.

Jadi kembali lagi, pemahaman semacam itu maka kita lihat pada slide berikutnya, sejauh mana sebetulnya kemampuan tubuh manusia. Memang kemampuan tubuh manusia ini dengan pemahaman ajaran Paraselsus tadi, dosis yang tidak benar itu mendorong kita untuk mencari, kalau kita bicara soal rokok, kita mencari takaran merokok yang pas.

Sebenarnya tidak ada takaran yang pas karena ini sangat individual. Memang tidak ada yang pas dan rokok tidak bisa dinyatakan seperti dosis obat, sehari satu, sehat. Sehari dua, baik, dan sebagainya.

Sebab definisi mereka-mereka dari rekan-rekan LSM menyatakan seorang disebut perokok kalau seumur hidup pernah merokok satu gram tembakau. Ini yang sangat jauh dari apa yang diceritakan oleh Paraselsus. Kita juga tidak akan mencari hal-hal seperti itu tetapi yang penting di sini, kita perlukan adalah kemampuan diri kita untuk mengendalikan konsumsi apapun, makanan, minuman, obat seperti sakit. Seperti yang populer pilek, batuk, flu. Saya kira itu bukan sakit.

Jadi tidak perlu obat flu. Ini maaf, berbeda dengan pandangan-pandangan lain karena terjadinya batuk, pilek, flu itu sebenarnya terjadi adanya suatu penyimpangan atau kelainan penurunan, daripada awal penurunan, daripada imunitas kita. Kita istirahat, saya kira itu the best medicine.

Dengan demikian, orang akan mengembalikan daya tahannya pada porsi yang awal. Kalau kita langsung flu atau pilek, batuk, dihantam kanon, dihantam antibiotik, saya kira pada jangka yang lebih panjang, kita malah menderita. Tapi orang umumnya, kita itu ingin caspleng.

Jadi dengan demikian, bagaimana kita mempertahankan kemampuan diri kita untuk mengendalikan konsumsi apapun. Khususnya untuk rokok dari hal-hal yang pernah kita lakukan bergantung kepada diet ransum makanan yang kita lakukan.

Nanti berikutnya pada Bab Nikotin, akan saya bahas mengapa nikotin disebut adiktif. Mungkin sebelumnya, perkenankan Yang Mulia, saya menyampaikan slide berikutnya, apa yang terjadi pada diri kita kalau sampai kita terpapar karsinogenik yang seperti tadi pada bab berikutnya luteus cereyne [Sic!] merupakan karsinogenik sekunder. Karsinogenik sekunder tersebut oleh tubuh yang ada dipengaruhi oleh berbagai faktor cocarcinogen ataupun karsinogen promotor itu akan berubah menjadi karsinogen primer yang akan menyusun pada sel plastis dan membentuk sel kanker. Itu lenght period-nya 20 sampai 30 tahun.

Page 72: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

71

Jadi kalau kita mati, kena kanker hari ini, silakan instropeksi 20-30 tahun yang lalu dan mungkin dari situ kita tahu sesuatu yang salah yang kita lakukan, dan untuk itulah perlu kita sampaikan pada generasi berikutnya.

Adapun berikutnya, health warning, saya tidak akan bahas lama-lama di sini tapi yang penting hubungan penyakit. Dalam hubungan penyakit ini, data statistik yang disampaikan umumnya adalah lewat epidemilogi dan kita tahu bagaimana konsumen atau konsumsi rokok yang terbesar seperti yang ada di Yunani juga di beberapa negara lain. Dan orang Jepang, ternyata juga pengonsumsi rokok berat yaitu 3.023 batang orang pertahun tapi menurut Harvard Medical School, orang Jepang ternyata walaupun konsumsi rokoknya tinggi, mengonsumsi energi yang berasal dari lemak hanya 8%. Sedangkan orang Amerika yang konsumsi rokoknya lebih rendah, ternyata konsumsi lemaknya 40% dari diet makanannya.

Menurut Harvard Medical School, dia mengatakan, ”Jadi sebetulnya yang membunuh orang Amerika itu bukan rokok tetapi lemak, konsumsi lemak yang tinggi”, tapi dia tidak menganjurkan untuk merokok.

Dari sinilah kalau kita melihat SAD (Standard American Diet) itu memang luar biasa. Saya kira kalau orang Indonesia ikut makan seperti cara orang Amerika, ya umurnya tidak panjang. Jadi, di sinilah SAD, saya ambil contoh saja, misalkan gula, kita makan gula, senang makan gula yang istilahnya gula rangkaian pendek. Tapi seharusnya kita makan CC. Artinya CC itu Complex Carbohydrate. Dalam Complex Carbohydrate itulah perut kita mengambil gula dari Complex Carbohydrate itu. Jadi bukan instant sugar yang langsung bisa dimetabolisir oleh tubuh dan inilah yang paling disenangi oleh sel-sel kanker.

Nah, kembali kepada slide berikutnya, isu yang banyak beredar di sini mengenai environmental tobacco smoke. Environmental tobacco smoke ini adalah umum dikenal sebagai passive smoking. Kemudian dituduh sebagai suatu perkosaan pernafasan orang. Nonperokok lebih menderita dari perokok.

Mungkin perkenankan dalam kesempatan ini Yang Mulia, saya akan mencoba menjelaskan rasionalnya. Memang terus terang harus kita akui ada orang yang tidak tahan terhadap bau. Bagi mereka yang tidak tahan terhadap bau, apalagi terutama asap rokok, ya kita harus minta izin, atau kita menyendiri di tempat yang air displacement-nya lebih baik. Kalau dalam ruangan ini mungkin air displacement-nya satu kali perjam karena tidak ada aktivitas bakar membakar atau merokok tetapi di dalam keadaan ruang tertutup, kita harus menghormati yang lain maka air displacement rate harus ditingkatkan menjadi empat atau lima kali perjam untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Jadi ETS ini di dalam penelitian yang banyak dilakukan beratus-ratus daripada kafe, kehidupan kafe, dimana dalam kafe itu ada 20 orang atau sampai 30, di antaranya hanya dua atau tiga yang tidak

Page 73: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

72

merokok, duduk di tempat yang sama, dan kemudian secara alamiah yang namanya asap rokok itu dikumpulkan, tidak pakai forced exhauster tapi secara alamiah naik di atas kepala dan setelah kafe itu ditutup maka umumnya empat jam, kemudian dianalisa.

Setelah dianalisa, ternyata orang yang tidak merokok tadi terpapar nikotin, equivalent dengan merokok satu batang. Kalau dia tinggal di kafe itu 105 jam. Jadi boleh dikatakan yang namanya Environmental tobacco smoke itu, asap rokok itu, sebetulnya karena temperaturnya lebih tinggi, dia naik tidak ada yang jalan datar. Jadi tidak ada yang kena pada tetangga.

Nah, ini dapat kita lihat pada slide berikutnya, bagaimana perjalanan nikotin itu dalam satu batang rokok. Dalam satu batang rokok memang ada side smoke stream yang dikeluarkan, yang tadi saya lukiskan, terangkat ke atas. Adapun yang terpapar pada manusia yang menghisap itu kurang lebih 2%. Kalau ada 1,4% nikotin di dalam satu batang rokok atau equivalent dengan 15 miligram nikotin maka yang terpapar pada manusianya adalah 0,3 miligram.

Batas daripada keracunan itu kalau ada lima gram tembakau cerutu dikunyah kemudian ditelan, ya beda alamat karena itu berarti mengandung sampai 60 miligram nikotin tapi kalau cerutu itu dibakar, tidak ada yang keracunan.

Demikian juga pada slide berikutnya bahwa nikotin ini adalah 80% dirubah menjadi kotini, dimetabolisir dan dari slide berikutnya kita bisa melihat nikotin yang dinyatakan sebagai bahan yang bertanggung jawab terhadap kecanduan seseorang maka dari gambaran yang telah disampaikan, sebenarnya tidak sejahat atau seadiktif senyawa-senyawa lain seperti opium, kokain, ganja, halosinogen, ataupun macam-macam zat sedaktif hipnotik [Sic!]. Nikotin itu terletak sejajar dengan kafein, bahkan tidak jauh dari seks. Maaf, seks itu juga katanya nagihin. Tidak jauh dari sana Pak.

Nah, apa yang disampaikan oleh British Medical Asosiation kepada dokter anggotanya, ”Janganlah sekali-kali menuduh perokok itu menggunakan bahasa adiktif kepada perokok.” Karena seolah-olah itu memberikan persepsi bahwa mereka akan jadi masyarakat yang tidak akan kembali lagi menjadi nonadiktifnya.

Maksudnya, asosiasi seperti tergolong kokain yang tadi dikatakan oleh rekan-rekan yang dari Departemen Kesehatan, padahal banyak 95% perokok di Inggris itu ingin kembali tidak merokok tapi tidak mau dengan bantuan obat-obatan. Dia ingin secara alami untuk kembali tidak merokok tapi karena tersudut dituduh dengan nikotin sebagai sesuatu yang adiktif, mereka itu enggan kembali karena itulah disarankan oleh British Medical Asosiation kepada para anggotanya, dokternya, untuk tidak menggunakan istilah adiktif.

Memang kalau kita lihat adiktifitas daripada nikotin, nikotin begitu masuk dalam tubuh, kalau cairan tubuh kita bersifat asam, dia akan bereaksi membentuk garam, dan garam itulah cepat dikeluarkan oleh

Page 74: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

73

tubuh. Apa yang disebut half life time untuk nikotin itu ternyata hanya ½ jam. Jadi seseorang menghisap rokok satu batang, katakanlah orang beratnya 70 kilo, itu berarti darahnya kurang lebih lima kilo. Begitu menghisap satu batang, itu akan terjadi kandungan darah nikotin sebanyak 40 part per billion (PBB). ½ jam lagi tinggal 20, ½ jam lagi tinggal 10, ½ jam lagi tinggal lima, dan seterusnya.

Jadi apa yang terjadi dalam tubuh, tidak lain oleh karena di dalam tubuh banyak makanan-makan yang menghasilkan asam. Makanan penghasil asam MPA atau Acid Base Forming [Sic!]. Acid Base Forming [Sic!] ini banyak menggunakan makanan-makanan seperti protein karena protein-protein itu menghasilkan asam dalam tubuh. Sebaliknya, kalau kita banyak makan sayuran, buah-buahan, atau ikan laut, ya kalau mungkin yang populer MTJ (Madu, Telor, dan Jahe) itu adalah kaya dengan mineral dan insyaAllah akan banyak membantu untuk menahan untuk tidak ada keinginan merokok.

Dimensinya di sini adalah frekuensi orang merokok dan jumlah batang yang dirokok. Kalau dimensi merokok itu bisa diatasi yang kebiasaannya 10 batang sehari, mungkin itu bisa ditekan sampai menjadi dua atau tiga. Otomatis jumlah batang rokok yang dihisap pun akan lebih rendah.

Dengan demikian, orang akan mampu menikmati rokok tapi tetap sehat. Nah, ini yang penting. Silakan merokok tetapi sehat. Yang tidak disenangi adalah kalau sampai jatuh sakit.

Kemudian hubungan rokok dengan Napza, saya kira ini juga terlalu berlebihan dalam kontek Napza tersebut, kebiasaan merokok dan semua perokok menyadari bahwa dia punya memori kuat, conciousness tinggi berargumen dan bisa konsentrasi. Memang ada nikotin reseptor di dalam otak dan mungkin itu juga kalau didudukin oleh obat-obatan, akan menyebabkan orang alzheimer, mampu memberi koordinasi-koordinasi dengan baik terhadap kerusakan penurunan dibandingkan Napza. Di sini orang seperti di Amerika sama-sama tidak ada iklan untuk Napza, pemerintahnya mengucurkan 25% budget lebih terhadap illegal drugs, mudah-mudahan tidak terjadi di sini.

Kemudian hubungan dengan HIV/AIDS saya kira kalau perokok dijerumuskan menjadi jembatan menuju AIDS, saya kira ini juga suatu yang sangat berbeda sekali. Kalau kita bicara soal HIV dan AIDS itu adalah masalah kekebalan kita yang sudah jauh merosot daripada apa yang harusnya diharapkan. Demikian juga keseimbangan bagaimana seseorang mengidap HIV/AIDS bertahan terhadap AIDS bergantung kepada produksi cell-T, CD-4, atau CD-8, baik sel penolong maupun perusak. Jadi dengan demikian sangat jauh sekali kaitannya antara rokok dan HIV.

Kemudian yang terakhir, masalah wanita hamil dan anak-anak. Saya kira saya setuju bahwa anak-anak seperti halnya di dalam peraturan ataupun Fatwa MUI anak-anak diharamkan untuk tidak merokok, demikian juga terhadap wanita hamil. Jadi sesuatu yang

Page 75: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

74

sebetulnya bisa diatur di dalam Peraturan Pemerintah tinggal bagaimana pengawasan, implementasi daripada gambaran larangan atau ketentuan-ketentuan yang menyangkut wanita hamil dan anak-anak.

Mungkin saya akan tutup dimana ada satu pernyataan kalau tidak salah pada tahun atau dekade 80 pada setiap sebelas detik ada seorang mati karena rokok. Kemudian pada dekade 90 setiap enam detik ada seorang mati karena rokok. Kemudian diperkirakan pada dekade 20 nanti setiap tiga detik ada satu orang mati karena merokok. Ini berarti 31.536.000 detik dibagi tiga ada 10 juta orang mati di abad 21 ini. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa mereka mati karena rokok? Tidak ada seorang dokterpun yang mampu menjelaskan tidak ada sertificate of death yang menyatakan mati kerena rokok. Ini keadilan semacam inilah yang perlu kita dambakan, yang rasional. Kalau pada dekade 90 setiap minggu ada satu stadion isi 60 itu orang mati karena TBC mungkin sekarang masih. Jadi satu stadion mati dalam .waktu satu minggu itu equivalent dengan tiga juta 140 ribu orang mati karena TBC, kalau itu dibuktikan terbukti memang orang mengakui karena ada basillus tubercolosis yang ada di situ.

Dari dua hal itulah kami mengharapkan semoga apa yang bisa dibedakan kita bedakan dengan jelas dan kalau memang benar ya kita benarkan, tapi jangan terlalu banyak mengasumsikan, memperkirakan diperkirakan ataupun dihubungkan dengan statistik sehingga orang yang mati keluarganya ditanya, Bapak ini merokok tidak Pak? Merokok? Oh ya kalau begitu mati karena rokok, ini justifikasi yang saya kira kurang wise, kurang ilmiah. Semoga melalui Majelis yang terhormat ini kita akan mendapatkan kebijakan yang bajik, kebijakan tanpa kebajikan saya kira tidak bermanfaat bagi manusia.

Mudah-mudahan hal ini memberikan gambaran secara menyeluruh dan presentasi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamuaalaikum wr. wb.

188. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan Bapak yang berikutnya? 189. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO)

Terima kasih Yang Mulia, kami lanjut dengan presentasi terakhir dari ahli mewakili pemerintah adalah Bapak Gabriel Mahal, beliau adalah pengamat hukum dan agenda anti tembakau, kami persilakan Bapak Gabriel.

Page 76: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

75

190. AHLI DARI PEMERINTAH : GABRIEL MAHAL (PENGAMAT AGENDA AHLI TEMBAKAU)

Bapak Ketua Majelis yang kami muliakan, anggota Majelis Hakim

yang kami muliakan, sidang yang terhormat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal. Pertama kajian yang saya lakukan sejak tahun 2006 mengenai agenda anti tembakau dan menurut saya hal ini sangat penting karena terkait erat sama tuntutan untuk llarangan iklan yang sekarang sedang dalam persidangan ini. Kemudian pada bagian kedua saya akan menyampaikan aspek yuridis, aspek hukumnya.

Majelis Hakim yang kami muliakan, desakan kepada pemerintah melarang iiklan promosi dan sponsor rokok dimanapun khususnya di Indonesia terkait erat dengan salah satu cabinet project WHO yang kita kenal sebagai Tobacco Free Initiative. Tobacco Free Initiative ini merupakan implementasi dari kebijaksanaan, kebijakan WHO yang juga kita kenal sebagai health for all di abad 21.

Pada tanggal 30 Mei 2008 WHO mengeluarkan satu press release yang secara tegas menginginkan agar semua iklan rokok dilarang dan juga WHO mendesak pemerintah-pemerintah di negara-negara di dunia ini khususnya juga termasuk apalagi Indonesia untuk melarang iklan rokok.

Majelis Hakim yang kami muliakan, kebijakan WHO kesehatan untuk semua di abad 21 merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Direktur Jenderal WHO yang diangkat pada waktu itu yaitu Dr. Rentland dan ada perbedaan dan kebijakan WHO sebelumnya. Kebijakan WHO sebelumnya penekanannya kepada medical care tetapi pada kebijakan ini penekanannya pada promosi, jadi health promotion sebagai kunci investasi. Itu dinyatakan dalam deklarasi di Jakarta pada tanggal 21 Juli sampai dengan 25 Juli 1997.

Sebagai suatu kebijakan yang memfokuskan pada promosi kesehatan, dia mempunyai dua elemen penting, yaitu nilai dan bukti. Nah sayangnya nilai dan bukti ini merupakan dua elemen yang tidak independen, dia dipengaruhi faktor ideologi nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip dan juga kepentingan seperti yang pernah dikatakan oleh Dennis Rafel. Nah faktor-faktor inilah yang kemudian berpengaruh kepada validitas bukti dan juga akan berpengaruh pada seluruh agenda, pengembangan agenda khususnya Tobacco Free Initiative. Majelis Hakim yang kami muliakan,

Perkenankan saya menyampaikan bagaimana domain tembakau dan rokok sebelum dan setelah kebijakan ini dilakukkan. Sebelumnnya masalah rokok ini berada pada domain kesehatan privat. Kesehatan privat itu juga bertumpu pada apa yang kita kenal sebagai free choice atau kemerdekaan untuk memilih. Kemerdekaan memilih ini merupakan hak asasi yang sangat mendasar, saya kira hanya manusia yang punya kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Malaikat tidak, iblis tidak, hanya kita manusia. Dan termasuk dalam kebebasan memilih ini juga

Page 77: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

76

adalah kebebasan untuk memilih jenis-jenis pekerjaan yang terkait dengan tembakau.

Kemudian kebebasan memilih ini, free choice ini juga merupakan kemerdekaan yang fundamental dan juga merupakan prinsip yang eksistensial atau sumber pertanggungjawaban moral. Jadi ketika free of choice ini diambil alih oleh negara maka tidak ada lagi sumber pertanggungjawaban moral terhadap satu tingkatan.

Lalu kemudian wujud dari free of choice juga ini adalah hak akan kesehatan sebagai kemerdekaan untuk mengontrol kesehatan diri sendiri dan tubuh sendiri. Jadi tidak bisa diserahkan kepada negara, negara tidak punya hak untuk itu. Tapi setelah kebijakan in, masalah tembakau itu digeser menjadi domain public health (kesehatan publik). Ketika menjadi kebijakan publik, maka dia tidak lagi didasarkan pada free choice, semuanya dikontrol oleh siapa? Pertama oleh WHO yang menjalankan kebijakan, kedua oleh pemerintah, negara dan hak atas kesehatan kemudian menjadi suatu tuntutan yang aktif akan tanggung jawab untuk mengontrol kesehatan publik.

Kemudian seperti yang dikatakan tadi bahwa agenda ini salah satu penekanannya bahwa kebijakan ini dibawa ke arena pulitik sehingga agenda tembakau jadi agenda politik kesehatan global. Nah, ketika dia menjadi agenda politik kesehatan global, maka kita akan bicara soal kepentingan kesehatan publik global yakni dunia yang bebas tembakau. Nah, untuk ini diperlukan dua hal; pertama, publikasi bukti pendukung agenda, kedua hak kesehatan itu dimaknai sebagai satu tuntutan yang aktif untuk menuntut siapapun termsuk iinstitusi-institusi manapun bertanggungjawab terhada kesehatan publik.

Apa yang terjadi kemudian? Kita lihat perkembangannya bahwa dari bukti-bukti yang begitu banyak bukti yang kita saksikan, kita dengar, kita lihat, kita baca maka akan nampak bahaya-bahaya tembakaku bagi kesehatan, pembangunan dan ekonomi. Kemudian berbagai penyakit akibat tembakau, lalu angka-angka kematian akibat rokok, lalu rokok sebagai penyakit. Semua hal-hal iini untuk mendukung pengontrolan tembakau dan juga yang kedua untuk menjadi dasar yang legitimate, tuntutan bagi legislasi larangan merokok dan iiklan merokok.

Lalu kritik terhadap agenda ini, karena dia menjadi suatu agenda politik, maka pihak-pihak yang kritis terhadap agenda anti tembakau itu melihat ini adalah praktik tirani kesehatan publik dimana mengancam free choice yang merupakan hak yang paling mendasar, kemudian merupakan hak yang paling fundamental, kemudian juga mengancam kemerdekaan berbicara termasuk commercial freedom speech. Lalu salah satu kebijakan dari WHO adalah mencermati atau memperhatikan gaya-gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian regulasi, mengancam regulasi life style, jadi gaya hidup itu kemudian menjadi diatur.

Ancaman yang ke dua, masalah yang kedua adalah, ini banyak ditulis oleh seorang Professor Skartoon bahwa agenda ini mengancam

Page 78: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

77

kedaulatan hukum suatu negara dengan argumentasi right to health tadi yang merupakan summon right itu memberikan legitimasi pada WHO baik langsung maupun tidak langsung mendesak legislasi larangan merokok dan segala iklan rokok dalam hukum nasional atau merevisi suatu hukum yang tidak sesuai dengan agenda anti tembakau.

Majelis Hakim, saya tertarik dengan maslah ini, sejak tahun 2006 karena begitu banyak masalah kemiskinan yang menyebabkan begitu banyak penyakit dan kematian di negeriku yang tercinta ini. Tetapi mengapa tembakau begitu menjadi pusat perhatian dan seakan-akan seluruh energi itu digunakan untuk memerangi tembakau. Dan yang menarik juga adalah belakangan ini kalau kita cermati penekanannya itu lebih kepada dunia development countries. Kalau kita sempat membaca bagaimamna di Mumbay kemarin itu Indonesia cukup mendapat tekanan untuk melarang iklan-iklan tembakau.

Kemudian kritik terhadap validitas publik. Dalam laporan Tobacco Free Initiative pada tanggal 18 Maret 1999 Dr. Boon Ten waktu itu mengemukakan bahwa estimasi kematian empat juta orang karena tembakau pada tahun 1998. Di negara-negara maju 50 persen kematian yang berhubungan dengan tembakau, kemudian rata-rata 20-25 tahun kehidupan hilang secara prematur, kemudian pada tahun 2030 akan terjadi 10 juta kematian yang berkaitan denga tembakau ini, lalu sejumlah 70 persen dari kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang, tentu termasuk Indonesia yang banyak menghasilkan tembakau.

Nah, data dan statistik yang dikemmukakan oleh Dr. Brenklen ini dikritik oleh Prof. Roger Scholten sebagai statistik tanpa referensi atau tanpa bukti pendukungn apapun. Scholten menunjuk pendapat dari Dr. Alan Lopez yang bertahun bekerja di WHO. Pendapat Lopez ini dimuat dalam suatu paper akademik world health statistical quarterly, Lopez mengungkapkan bahwa metode yang tersedia untuk mengestimasi sebab-sebab kematian tidaklah pasti. Sekalipun bagi negara-negara industri dan bahwa estimasi penyebab kematian spesifik bagi wilayah-wilayah yang sedang berkembang malah lebih tidak pasti lagi. Menurut Scholten pendapat Lopez menunjukan bahwa statistik yang konviden dan secara konstan yang disampaikan Boon Ten bersifat apriori dan palsu. Saya kira tadi Pak Warno sudah menjelaskan mengenai sebab-sebab kematian yang tidak pasti itu.

Lalu juga hal senada diungkapkan oleh Robert Levy [Sic!]tentang perkiraan kematian prematur di Amerika. Mereka mengatakan hal ini hanya merupakan satu mantra untuk menjustifikasi semua tindakan regulasi dan legislasi anti tembakau. Levy dan Marimoon [Sic!] mengungkapkan bahwa perang melawan tembakau ini dimulai dari setitik kebenaran bahwa rokok itu memiliki sutu faktor resiko kanker paru-paru. Setitik kebenaran tersebut kemudian dikembangkan sehingga menjadi suatu monster kebohongan dan ketamakan serta mengikis kredibilitas pemerintah dan mensubversi rule of law, science

Page 79: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

78

menggantika ilmu pengetahuan yang jujur. On the science propaganda diparadekan sebagai fakta.

Pendapat lain, seorang lawyer Lauren Alcalby [Sic!] dia menulis buku indecent of smoker, yang mengupas apa yang disebutnya the wild irresponsible and untreatful anti smoking propaganda yang mengaburkan kebenaran. Colby [Sic!] mengkritik angka-angka kematian yang berhubungan dengan rokok yang setiap tahun di-release Pemerintah Amerika Serikat. Umumnya menurut Colby dia orang mengasumsikan bahwa angka-angka tersebut memiliki basis pengetahuan, tidak demikian para ilmuwan, pemerintah secara sederhana mengambil presentasi rata-rata dari orang-orang yang meninggal akibat penyakit-penyakit khusus dan mengasumsikannya sebagai kematian yang disebabkan oleh rokok, tidak ada outopsi, tidak ada studi-studi pada manusia yang aktual

Kemudian Colby mengutip pernyataan dr. Bernard Wagner apakah ada 450 ribu orang mati yang berhubungan dengan perokok setiap tahun di Amerika? Jawabnya mungkin tetapi tidak pernah dilakukan studi terhadap manusia.

Lalu Wagner mengungkapkan kendala paling besar apa yang sebagai terjadi adalah tingkat otopsi yang rendah di negeri itu. Di Amerika dan sekitar 10% apalagi di indonesia untuk menentukan apakah angka kematian setiap tahun itu benar seperti yang selalu diungkapkan di berbagai media.

Colbjy juga mengungkapakan kampenye anti tembakau salah satu contoh penggunaan Lalonde effect. Istilah ini diambil dari nama mantan Menteri Kesehatan Kanada Marc Lalonde yang menyatakan bahwa pesan-pesan kesehatan harus disampaiakan dengan dahasyat dan harus clear unequal fault sekalipun tidak didukung oleh bukti-bukti ilmu pengetahuan. Jika suatu studi khusu memperlihatkan bahwa rokok itu mungkin saja berhubungan dnegan suatu penyakit tertentu bagi Laonde tidak jadi persoalan apakah studinya tersebut serius cacat. Lalonde merilis suatu hasil studi dan hal tersebut dapat meyakinkan orang untuk berhenti merokok.

Lalu kita melihat pernyataan angka-angka kematian yang disebabkan oleh rokok dari paper tobacco health in developing world yang dipresentasikan di high level roundtable di Brussel pada tahun 2003 yang memperkirakan bahwa ada angka kematian 4,9 juta kematian pertahun disebabkan oleh tembakau, Tanpa tindakan lebih lanjut diperkirakan tahun 2010 angka kematian itu menjadi dua kali lipat, rata-rata 70% angka kematian terjadi di negara-negara berkembang. Kita melihat selalu diulang negara-negara berkembang tempat terjadinya banyak kematian.

Lalu bersama dengan HIV/AIDS, penggunaaan tembakau merupakan penyebab kematian yang paling cepat dan ditambah dengan kematian prematur di tahun 2002. Kontributor tembakau disebut sebagai kontributor utama dari begitu besar poenyakit-penyakit yang dihadapi

Page 80: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

79

negara-negara berkembang, hal ini meningkatkan ancaman penghancuran pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara tersebut. Nah masalah tembakau bukan hanya tnatangan kesehatan tetapi juga dikembangkan menjadi tantangan perkembangan ekonomi dan sosial serta kelestarian lingkungan. Karena itu perlu dianjurkan direkomendasikan bahkan dipaksakan perlu kontrol lebih luas dan harus jadi prioritas pembangunan.

Kalau kita baca laporan WHO inimudah kita simpulkna bahwa pertama tembakau itu tanaman yang paling berbahaya di dunia ini. Ke dua petani tembakau tadi yang direpresentasikan oleh Saudara kita ini dan siapapun yang terlibat dalam industri tembakau adalah pihak-pihak yang menyebabkan kematian 4,9 juta orang pertahun yang pada tahun 2020 bisa jadi dua kali lipat dari yang menyebabkankematian paling cepat dan penyebab utama kematian prematur di tahun 2020. Tiga, orang-orang ini juga adalah pihak yang menyebabkan tembakau menjadi kontributor utama dari perkembangan begitu banyaknya, tidak sebatas itu para oetani tembakau dan semua orang yang terlibat dalam industri tembakau telah menjadi ancaman penghancuran pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Kalau sudah begini mestinya tembakau dinyatakan sebagai suatu bisnis yang illegal, karena sangat membahayakan.

Pertanyaannya benarkah begitu dahsyatnya bahaya tembakau itu? Kalau kita menelusuri sumber sastra Jawa, tembakau telah diperkenalkan di tanah jawa kira-kira bersamaan dengan wafatnya Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati Tinggalaga tahun 1202.

Propeus [Sic!], ahli botani dari Solo dan Belanda melaporkan pada tahun 1950 telah banyak perkebunan tembakau di negeri nusantara ini. Jika pernyataan WHO di atas itu banar mestinya negeri ini yang dikenal surga para perokok sudah lama mengalami bencana kematian akibat tembakau ini, sudah lama dan sepanjang sejarah kita pasti telah mengalami kehancuran pembangunan sosial dan ekonomi akibat tembakau ini. Lalu apakah tembakau yang menyebabkan kita terjerembab dalam krisis multi dimensi yang kita rasakan saat sekarang ini? Lalu apakah benar tembakau menjadi kontributor utama perkembangan begitu banyak penyakit? Bukankah kemiskinan, kelaparan, gizi buruk?

Lalu kemudian tadi sudah disinggung bagaimana hasil Monicas yang tadi disinggung gagalnya menyebabkan serangan jantung dengan faktor-faktor resiko klasik seperti merokok dan kolesterolnya tinggi dan bahwa kegelisahan, kemiskinan perubahan ekonomi dan sosial mempunyai hubungan dengan penyakit jantung? Fakta ini nampak sejak studi ini mulai dilakuakn pada awal 1980-an. Seorang yang berhenti merokok namun kehilangan rumah tempat tinggal secara umum berada pada resiko terkena penyakit jantung karena faktor stress. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tidak ada perusahaan rokok, semua bubar berapa orang yang terkena resiko sakit jantung karena pekerjaan kehilangan, rumah tempat tinggal.

Page 81: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

80

Tapi sekalipun demikian hasil Monicas yang di WHO sendiri, WHO tetapkan rokok sebagai epidermi global yang sudah membunuh tidak kurang dari 1 orang setiap 6 detik dan merupakan penyebab dari 7 kematian terbesar dunia, mengerikan.

Seorang lawyer, seorang orator ulung, seorang filsuf Sisero [Sic!] dalam salah satu pidatonya, pembelaan pidato pembelaan Milone [Sic!], dia mengajukan satu pertanyaan “Bibolo.” Bibolo adalah satu pertanyaan yang menukik pada kepentingan siapakah dari satu tindakan, mari kita lihat. Sejak Juli 1998 .Direktur Jenderal WHO telah menetapkan Tobacco Free Initiative sebagai salah satu cabinet project, kebijakan kesehatan global bagi seluruh 2001.

Tujuan dariTobacco Free Intiative ini adalah menggalang dukungan global bagi kebijakan dan aksi-aksi dari prengontrolan tembakau atau berbasis bukti. Nah salah satu strategi terpenting untuk agenda intrernasional WHO di bawah kepemimpinan Dr. Brenklen adalah apa yang disebut rising all the others, menjalin kemitraan sinergis dengan berbagai pihak mulai dari lembaga internasional di dalam PBB kemudian NGO dan yang tidak kalah pentingnya adalah sektor swasta, khusunya dari industri farmasi, untuk memperkuat pengontrolan terhadap tembakau kebijakan pajak dan pelarangan iklan tembakau.

Dalam pidatonya pada tahun 1999 dia secara jelas menyatakan bahwa salah satu induistri yang sangat berhubungan erat adalah farmasi dan dia menyatakan bahwa farmasi memiliki agenda yang belum diselesaikan dengan WHO. Jadi saya kutip pidatonya, jadi kalau farmasi dalam pengembangan bisnis, jadi menghasilkan obat-obatan, vaksin sementara WHO all in the business helping countries to get access to exercise drugs. Lalu kalau perusahaan ini berada pada bisnis untuk merubah keuntungan WHO pada bisnis membantu pada orang-orang sakit.

Lalu pada bagian lain pada pidato itu mengatakan ada tiga perusahaan farmasi yang sudah menjadi partner. Yaitu Castol Wakrom, Farmaties, Parametisa Wacom [sic!]

Ketiga perusahaan farmasi inilah pada tahun 1999 membeerikan dukungan dana untuk melaksanakan agenda Tobacco Free Initiative. Pertanyaan kita adalah mengapa industri farmasi yang dalam sejarahnya secara sistematis berusaha menggagalkan usaha-usaha WHO, mengimplementasikan kebijakna obat rasional sebelum zamanya Fredlen. Kemudian berbalik mendukung WHO. jawabannya seperti yang diungkapkan dr Boon Ten sendiri there are in the bussines the making profit dari agenda arti tembakau itu.

Nah, hasil investigasi Hamilton memberikan gambaran keuntungan itu diantaranya dari Annual Report yang diambilnya dari perusahaan Farmasi Corporation ini adalah gambaran keuntungan yang

Page 82: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

81

191. AHLI DARI PEMERINTAH : GABRIEL MAHAL (PENGAMAT AGENDA AHLI TEMBAKAU)

Yang diperoleh oleh dua perusahaan pada tahun 2001, pada saat

yang sama misalnya pada bulan September 2001 perusahaan ini berhasil meluncurkan “Nikorete” di Jepang. Ini produk penghentian merokok pertama yang disetujui penjualan di Jepang pada waktu bersamaan dengan hukum anti rokok di Jepang diterapkan. Kemudian, di Kanada diperolehnya hak untuk memasarkan dan menjual “Nikorete.”

Majelis Hakim yang saya muliakan, dari apa yang dikemukakan Wanda [Sic!] ini, Hamilton ini. Kita bisa melihat bahwa, ada satu hal yang menarik, setiap kenaikan penjual produk-produk yang kita sebut sebagai produk penghentian merokok itu pada saat bersamaan terjadi kampanye atau upaya-upaya untuk menghentikan iklan atau apapun yang berkaitan agenda anti tembakau. Ini adalah gambar produk-produk yang dijual, yang merupakan obat-obat untuk menghentikan tembakau. Kita lihat di sini adalah “Nikorete,” salah satu nama produk itu, suksesnya meluncurkan kampanye pemanasan global. “Nikorete” hampir menguasai pasaran produk penghentian merokok di dunia. Dan produk-produk ini dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ada di Indonesia, yang tidak menyerap tenaga kerja Indonesia, yang tidak menjadikan sumber pendapatan bagi negara.

Kemudian dalam “Annual Report” lain ada produk lain yang namanya “Zibang.” Ini pil anti rokok, “Ziban” ini juga mendapatkan keuntungan khususnya di Uni Eropa, di Inggris dan di Jerman. Pada saat dia mendapatkan penjualannya naik, pada periode yang sama kampanye anti rokok gencar dilakukan di seluruh Eropa. Lalu kemudian hal yang sama juga dari hasil investigasi Hamilton ditunjukkan bagaimana keberhasilan penjualan produk ini di Italia dan di negara-negara Eropa lainya.

Hamilton juga mengemukakan ada tiga, kurang lebih enam korporasi farmasi yang menjual produk-produk penggantian rokok ini. Produk penggantian merokok dan semua ikut mendanai agenda anti tembakau WHO. Jhonson and Jhonson, Mc Clain, Paramasia. Lalu yang menarik juga sebelum tahun 1988 nikotin itu diberi karakter sebagai suatu yang habbit. Lalu ada suatu hasil penelitian pada tahun 1988 itu mengungkapkan bahwa nikotin itu merupakan addiction. Sejak itu juga kemudian kata addiction tadi seperti Pak Warno sudah jelaskan itu gencar dikampanyekan dan merupakan salah satu alasan mendasar untuk menghentikan atau mengontrol dan melarang iklan-iklan rokok.

Majelis Hakim yang saya muliakan, nikotin dan tembakau kita tahu sebelumnya juga mengandung unsur pengobatan tapi persoalannya adalah karena perusahaan-perusahaan farmasi tidak bisa mematenkan itu nikotin, karena itu dihasilkan secara alami dari tembakau. yang bisa

Page 83: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

82

dipatenkan adalah apa yang disebut sebagai “Nikotinics Campauns” dan nicotine delivery devices.

Perusahaan farmasi sangat tertarik untuk mengembangkan nikotin ini dalam perangkat pengantar nikotin yang kemudian bisa dipatenkan. Tidak hanya untuk keperluan penghentian merokok tetapi juga untuk tambahan keperluan pengobatan.

Saya juga perlu menyampaikan hasil investigasi dari Hamilton yang kemudian dia mengungkapkan bahwa kampanye agenda anti rokok itu tidak lain merupakan suatau big drugs nicotine walls. Lalu kemudian kesehatan publik hanya isu yang digunakan untuk memenangkan perang tersebut.

Hal lain yang juga menarik kalau kita lihat bagaimana suatu usaha, suatu bisnis menggunakan hukum internasional dan juga hukum nasional sebagai pendukung dari bisnis itu. Dalam artikel 14, maaf saya kembali lagi ke atas. Artikel 14 framework convention and Tobacco control ini diungkapkan di sini kita bisa lihat bahwa negara-negara meratifikasi, harus juga menggunakan apa yang disebut, mengkromosi apa yang disebut sebagai session Tobbacco use and adequate tobacco treatment Tobacco dependents.

Pertanyaannya, siapakah yang menyiapkan barang-barang ini? Kembali ke tadi perusahaan-perusahaan yang mendanai agenda-agenda anti tembakau.

Melihat konvensi tadi, maka tidak ada bisnis yang paling baik, menguntungkan, aman dan nyaman daripada bisnis yang dihubung oleh hukum internasional dan nasional. Perkenankan saya menyampaikan bagian apa yang saya paparkan ini, bahwa tembakau adalah tumbuhan ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya. Kemudian bangsa Indonesia mengenal akan tembakau, menanam tembakau, hidup dari tembakau, jauh sebelum WHO menyatakan perang terhadap tembakau dengan segala produk yang dihasilkannya.

Pertanyaan kita adalah untuk kepentingan siapa perang terhadap tembakau itu? Lalu apakah benar agenda tembakau itu untuk kesehatan publik atau untuk memenangkan apa yang oleh Hamilton sebagai memenangkan perang nikotin koperasi besar farmasi yang tidak menyerap tenaga kerja, rakyat Indonesia.

Saya tertarik untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, ketika dia mengungkapkan masalah vaksin, persoalan vaksin yang sangat menarik karena dia seperti melawan kekuatan raksasa yang besar. Kata Ibu Siti, “ uh dasar kapitalisme tolol membodohi bangsa yang tidak tahu, bangsa yang bodoh dan terbelakang, bukan berarti menjadi sumber pendapatan bangsa yang maju.ilmu pengetahuan yang maju bukan untuk menipu bangsa yang belum maju, ilmu pengetahuan yang maju hendaknya untuk kesejahteraan umat manusia bukan untuk menjajah umat manusia yang tidak berdaya.” Agenda di Tobacco mestinya juga menjadi dilihat

Page 84: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

83

dari perspektif yang diungkapkan Menteri Kesehatan ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, demikian bagian pertama

yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya akan berpindah kepada bagian yang ke dua yakni aspek hukum

192. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Kalau bisa dipercepat yang aspek hukum. 193. AHLI DARI PEEMERINTAH : GABRIEL MAHAL (PENGAMAT ANTI

TEMBAKAU) Aspek hukum saya langsung masuk ke. Maaf. Saya bacakan saja

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya masuk kepada masuk kepada isu hukumnya. Pertanyaan hukumnya adalah, apakah ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf C yang melarang iklan niaga promosi rokok yang memperagakan wujud rokok melanggar, merugikan hak-hak konstitusional anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 in casu Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F.

Analisis, pertama bahwa rasio dari ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 merupakan perlindungan kepada masyarakat termasuk anak-anak dari pengaruh promosi rokok yang memperagakan wujud rokok yang secara visual langsung dapat dilihat anak-anak.

Dalam promosi rokok yang tidak memperagakan wujud rokok ini tercantum peringatan “ merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin.” Tertayangnya pesan ini tanpa adanya peragaan wujud rokok memberikan informasi peringatan, pendidikan kepada masyarakat termasuk anak-anak akan bahaya merokok itu secara jelas dan terang. Dengan demikian promosi rokok tanpa peragaan wujud rokok tetapi memberi peringatan tersebut memenuhi hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ke dua, bahwa dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut di samping memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk anak-anak, sekaligus memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak konstitusional dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut Pasal 27 ayat (2) berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak konstitusional ini merupakan hak dari tiap-tiap warga negara yang bekerja di dalam industri penyiaran, periklanan, industri rokok dan industri lain yang terkait industri periklanan dan industri rokok. Hak kehidupan yang layak bagi kemanusiaan ini juga menjadi hak para anggota keluarga termasuk anak-anak dari setiap warga negara yang bekerja pada industri-industri tersebut.

Page 85: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

84

Pasal 28 berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Ini merupakan hak konstitusional “commercial freedom of speech” dari industri penyiaran, periklanan dan industri rokok. Ini juga sesuai dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Nah, ketentuan pasal dari Undang-Undang Penyiaran itu juga sesuai dengan Pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ini merupakan hak konstitusional dari setiap orang yang menggantungkan sumber nafkah kehidupannya pada industri penyiaran, periklanan, rokok dan industri-industri lain yang terkait. Di dalamnya juga terkandung hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan dari para anggota keluarga termasuk anak-anak dari setiap orang yang bekerja di dalam industri tersebut. Pasal 28B ayat (2) berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang ini juga menjadi hak anak-anak dari setiap orang tua yang bekerja di industri penyiaran, periklanan, rokok serta industri lainnya yang terkait dengan ketiga industri tersebut. Pasal 28 ayat C berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dari teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hak ini tidak hanya menjadi hak konstitusional dari setiap orang yang bekerja dalam industri penyiaran, periklanan dan rokok serta industri-industri lain yang terkait dengan ketiga industri tersebut terutama menyangkut hak pengembangan diri melalui penggunaan kebutuhan dasar tetapi juga menjadi hak setiap orang yang mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dari acara-acara penyiaran yang disponsori oleh iklan rokok.

Ketentuan pasal Undang-Undang Penyiaran tersebut juga sesuai dengan Pasal 28C ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Ini adalah hak konstitusional dan setiap orang yang bekerja dalam industri-industri tersebut di atas yang secara kolektif ikut membangun masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan hak konstitusional tercantum dalam Pasal 28F berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, membikin, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Page 86: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

85

Peringatan bahaya merokok dalam iklan rokok memberikan hak konstitusional ini, bersamaan itu memberikan hak akan informasi dari acara-acara yang disponsori oleh iklan rokok.

Memperhatikan poin satu dan dua di atas ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah secara tepat menjaga keseimbangan, perlindungan dan jaminan hak-hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia termasuk anak-anak. Dari perspektif doktrin Parents Patriee [Sic!] Pemerintah telah bertindak sebagai The Ultimate Guardian bagi anak-anak secara seimbang dan proporsional tanpa mengabaikan atau melanggar hak konstitusional warga negara lainnya. Dengan demikian ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tidak melanggar dan tidak merugikan hak-hak konstitusional anak. Kemudian larangan iklan rokok merupakan pelanggaran atas commercial freedom of speech dan freedom of choice yang merupakan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat diingkari, tidak dapat dihilangkan merupakan kemerdekaan yang fundamental dan merupakan prinsip-prinsip eksistensial dan sumber dari moralitas.

Lima, kerugian hak-hak konstitusional itu harus signifikan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat with evidence bukan hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi, prediksi-prediksi. Di samping itu juga harus proposional sedemikian rupa sehingga memperhatikan masalah-masalah negara bangsa dan pemerintah, iklan rokok terkait dengan industri penyiaran periklanan rokok dan industri terkait lainnya yang di dalamnya terkandung masalah sumber pendapatan negara, tenaga kerja dan kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa.

Hal inilah kalau kita perhatikan menjadi salah satu dasar pertimbangan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan tidak dapat diterimanya permohonan pemohon dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-II/004, saya kutip pertimbangannya sebagai berikut, “dengan mana Mahkamah berpendapat kerugian yang dialami oleh Pemohon dipandang tidak signifikan dan proporsional sedemikian rupa, karena kerugian yang didalilkan Pemohon yakni hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan keseharian baik di rumah maupun di perjalanan merupakan masalah-masalah negara, bangsa dan pemerintah yang hingga kini belum teratasi secara tuntas sehingga tidak relevan dengan kerugian konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003”.

Perihal hubungan antara iklan rokok dengan konsumsi rokok khususnya yang mendorong dan menyebabkan anak merokok Prof. Haak Hai [Sic!] mengungkapkan hasil suatu critical survey mengenai efek iklan rokok. Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara iklan rokok dengan naik turunnya konsumsi rokok, yang ada adalah bahwa seperti yang tadi sudah dijelaskan lebih banyak berpengaruh pada efek market dari rokok itu, dari brand-brand rokok itu. Demikian hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih banyak.

Page 87: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

86

194. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Cukup ya, sudah lengkap. Baik, Bapak sekalian rasanya kalau

kami di sini adu argumen itu sudah cukup dan cukup bermutu sejak pagi tadi. Kami semua juga belajar, adu data, adu ilmu, kemudian adu fakta lapangan sehingga saya merasa sudah cukup sidang ini. Meskipun begitu kalau ada yang mau menanyakan kepada Pemohon maupun kepada Pemerintah.

Dari pemohon, silakan. 195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009:

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia, perkenankan kami menegaskan

klarifikasi dan melengkapi informasi dan fakta serta data yang akan berguna untuk proses hari ini. Mungkin spesifik nanti ke Ibu Mary Assunta atau ke Pak Thomas Noach Peea dan ahli-ahli yang lain. Barangkali ke Pak Thomas yang pertama. Pak Thomas, kita ketahui bahwa dan itu kita lengkapi dengan bukti bahwa rokok itu adalah adiktif itu ada di dalam PP 19 Tahun 2003 bahkan Phillip Morris sebagai industri rokok juga sebenarnya sudah mengaku, mengakui bahwa smoking is dangerous and addictive itu kita masukkan di dalam P-39A dan WHO report on the global tobacco epidemic menyebutkan bahwa tobacco kills dan dia adalah sebuah global epidemic.

Pertanyaan kami adalah Pak Thomas, mohon berkenan untuk menjawab, apakah rokok yang secara qua akademik, faktual dan juridis itu paling tidak dalam PP 19 Tahun 2003 adalah zat adiktif? Kemudian di dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c boleh diiklankan karena sebelumnya 46 ayat (3) huruf B zat adiktif dilarang diiklankan bagaimana perspektif moral dan etika dari norma ini? Kalau pertanyaan lebih menukiknya adalah apakah di sini tidak ada pertentangan antara B dan C? Itu satu.

Yang ke dua, apakah ini adalah bentuk daripada penyimpangan moral dari status legal rokok sebagi zat adiktif? Yang kedua, kalau tadi ada ahli mengatakan, ahli dari Termohon mengatakan bahwa rokok itu harus diposisikan sebagai free of choice Pak Thomas ahli dan Ibu Mary barangkali, mungkin juga Pak Gabriel bisa menanggapi fakta akademik dan juridis itu sudah kita sampaikan di dalam permohonan ini bahwa rokok itu adalah zat adiktif. Phillip Morris sendiri juga sudah mengaku bahwa rokok itu adalah zat adiktif. Kalau rokok adalah zat adiktif tepatkah dia diposisikan sebagai free of choice seperti halnya kita mengkonsumsi jeruk, buah pisang atau makanan yang tidak adiktif, tidak mengandung racun? Oleh karena itu Pak Thomas, apakah secara moral dan ilmu etika tepat kalau diposisikan bahwa rokok itu adalah mesti direspons secara free of choice ? Yang kedua sebaliknya, apakah sudah benar kalau dikatakan negara harus melindungi konsumen termasuk anak terhadap bahaya merokok karena memang rokok itu

Page 88: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

87

adalah adiktif dan dangerous. Mohon penjelasan untuk hal ini bagi Pak Thomas dan Ibu Mary Assunta. Demikian, Yang Mulia.

196. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Ya dipersilakan, kalau anu disingkat-singkat saja Pak ya, terima

kasih. 197. AHLI DARI PEMOHON : Dr. THOMAS NOACH PEEA (REKTOR

UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA) Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Bahwa ada moral

profesi artinya moral yang dilakukan oleh apakah itu polisi, apakah itu produk rokok dan ada moral publik. Nah, pakar yang memang sudah tidak asing lagi dan memang diterima bukan saja karena kita ini meniru dari barat, tetapi Immanuel Kant itu mengatakan bahwa apabila moral individu itu di-complain oleh publik atau ilmu pengetahuan atau kebenaran-kebenaran yang valid seperti tadi dikatakan bahwa free of choice itu tidak bisa disamakan antara rokok dan jeruk atau dan sebaliknya maka secara moral itu salah, artinya moral itu baik, buruk, benar, salah. Jadi dengan demikian itu salah dan menurut moral publik, maka itu harus ditolak artinya masyarakat harus moral individu atau moral profesi harus dikalahkan oleh moral publik.

Saya kira singkat itu dulu, terima kasih. 198. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Cukup ya? 199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009:

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Yang Mulia selagi masih ingat, di dalam Pasal 46 ayat (3) huruf B

dan C itu ada kontradiksi. Di Pasal 46 ayat (3) huruf B disebutkan bahwa zat adiktif, minuman keras, atau sejenisnya dan/atau zat adiktif itu dilarang, sementara di huruf C, rokok itu dibolehkan. Menurut ilmu moral dan etika, apakah ini ada kontradiksi tidak di dalam hukum? Dan kalau berkenaan juga berpendapat sedikit, apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang dijamin dalam UUD kita termasuk Pasal 28B ayat (2)? Terima kasih, Yang Mulia.

200. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Ya, mau dijawab?

Page 89: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

88

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009: MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.

Mohon berkenan untuk Pak Thomas untuk penegasan saja untuk

karena ada dua pertanyaan tadi. 202. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Silakan, untuk penegasan. 203. AHLI DARI PEMOHON : Dr. THOMAS NOACH PEEA (REKTOR

UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA) Secara moral itu tidak bisa diterima. Dengan demikian maka ini

memang harus diperhatikan bahwa moral publik itu mengalahkan moral profesi, artinya moral profesi di sini adalah rokok dan pabrik rokok. Sebenarnya begini ya, saya sedikit tambahkan, bahwa bukan masalahnya melarang pabrik rokok atau melarang petani rokok, sebenarnya akibat moral daripada biro iklan yang secara kreatif dan secara pencitraannya terlalu membuat masyarakat kita yang belum kritis ini sehingga dampaknya itu sangat membahayakan dan bahayanya itu lebih besar daripada pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari industri rokok.

Sehingga alangkah baiknya barangkali biro iklan ini sasarannya mohon maaf, bukan berarti kita akan menghilangkan biro iklan, tetapi kalau kita lihat tadi data bahwa hanya 1,4% iklan mengenai rokok ini yang terbit dan lagi iklan rokok itu tidak berwujud rokok tetapi berwujud yang lain, artinya kebenaran di dalam iklan itu tidak mutlak itu memang benar. Nah barangkali biro iklan bisa mencari kalau seandainya ada keputusan-keputusan yang mengakibatkan biro iklan itu tidak mengiklankan rokok karena dari dulu juga walaupun orang tidak ada iklan juga orang merokok juga tidak ada masalah. Sehingga sebenarnya hal ini tidak mempengaruhi petani rokok dan industri rokok.

Yang menjadi masalah adalah akibat moral dari iklan rokok terhadap anak-anak usia bukan dewasa, artinya rokok ini untuk orang dewasa, dan kita sebenarnya tidak punya sasaran untuk melarang merokok, tetapi akibat daripada akibat moral yang mempunyai konsekuensi moral masyarakat yang luas itu dampaknya lebih mahal daripada cukai rokok yang diberikan oleh perokok kepada pemerintah.

Dampak panjangnya sangat mahal dan ini sangat kepada generasi lost generation kemudian itu akan mengakibatkan mahal sekali dibandingkan dengan pendapatan yang diterima sekarang. Saya menyetujui dan sepakat dengan perlindungan anak, bahwa iklan untuk rokok ini karena ini hanya 1,4% itu ditiadakan saja, terima kasih.

Page 90: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

89

204. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Ya, mungkin ada sedikit yang perlu diperjelas karena dasarnya

sama-sama ilmiah. Tadi Pak Serad dan Pak Gabriel itu menyatakan sebenarnya bukan adiktif tetapi kebiasaan tetapi lalu disebut adiktif begitu, bagaimana Bapak menjelaskan itu? Karena pertanyaan ini seolah-olah adiktif. Silakan, Bapak.

205. AHLI DARI PEMOHON : Dr. SOEWARTA KOSEN (KETUA KOMISI

ILMIAH, BAPEPAM DEPKES) Saya mencoba menjawab Yang Mulia. Ini sebetulnya sejak tahun

1992 dalam International Classification of Diseases and Health Order zat nikotin itu digolongkan menjadi satu dengan narkotika sebetulnya, karena itu dengan kokain, kemudian dengan yang lain-lainnya, juga morfin dan sebagainya. Lalu di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebetulnya juga dalam satu direktorat itu termasuk rokok digolongkan. Jadi secara internasional sebetulnya karena ICD ini diadopsi oleh berbagai negara secara internasional memang diakui nikotin itu mempunyai zat adiktif. Malah berbagai penelitian patologis yang ditunjukkan oleh international institution of health menunjukkan akibatnya pada otak sebetulnya. Terima kasih.

206. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Pak Serad masih? Silakan, Bapak. 207. AHLI DARI PEMERINTAH : SUWARNO M. SERAD (AHLI

BIOKIMIA) Yang Mulia sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, kita

dengan kepala dingin meletakkan proporsi secara proporsional derajat, tingkatan daripada adiktifitas nikotin terhadap seperti opium dan senyawa-senyawa nafza lainnya. Dr. Bahri dari Badan POM juga sepakat dan pernah membantah pada pertemuan Depkes sama WHO, nikotin itu tidak seadiktif senyawa-senyawa nafza seperti itu, Dr. Bahri dia sepaham sekali dan saya juga memahami dan nyatapun kita-kita ini tidak pernah ketergantungan sesuai dengan diet atau makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, badan kita sendiri sudah mampu menanggulangi. Mungkin penjelasan saya singkat Yang Mulia, terima kasih.

208. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Saya kira cukup ya. Masih ada? Oh, silakan.

Page 91: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

90

209. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Terima kasih yang Mulia, once product has been classified as

addictive, then the question of freedom of choice doesn’t exist anymore and that is why a product has to be regulated.

210. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Yang Mulia jika sebuah produk telah terkategori sebagai zat yang

adiktif maka freedom of choice tidaklah berlaku di sini, dan oleh karena itu harus diregulasi, harus diatur.

211. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So Singapore for example has classified nicotine as an addictive

substances and there are several countries that they have got prominent warning on their cigarette pack for examples Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, put on their cigarette pack that smoking is an addictive.

212. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Sebagai contoh Singapura telah mengklasifikasikan tembakau

sebagai zat yang adiktif dan selain itu juga beberapa negara telah memberlakukan health warning atau peringatan kesehatan, seperti di Malaysia, Singapura, di Australia, dan Selandia Baru. Peringatan kesehatan bahwa rokok adalah zat yang adiktif.

213. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And cigarettes are highly engineered product. The internal

document of the large American Tobacco Company has now been made public and there are million and million of internal documents available. In one of those documents the tobacco industries saying that the cigarette should be viewed as nicotine delivery device, that’s the definition they have given. Sorry, the internal industries documents of a six American company have been made public since 1998.

Page 92: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

91

214. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Dokumen internal industri rokok yang telah di-disclose, yang

telah dibuka untuk public sejak tahun 1998 215. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And in one of those document. 216. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Dan di salah satu dokumen tersebut. 217. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Cigarettes are referred to by the industries as a nicotine delivery

device 218. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Jadi disebutkan dalam dokumen internal industri rokok tersebut

itu mengatakan bahwa rokok adalah zat yang mengandung nikotin, sebuah alat untuk men-delivered nikotin, alat untuk menyampaikan nikotin. Sebagai media penyampaian nikotin.

219. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Because nicotine is so addictive it guarantees long term customers

to the tobacco industry. 220. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Karena nikotin bersifat adiktif maka nikotin sebenarnya menjamin

keberlangsungan konsumen bagi industri rokok. 221. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And tobacco companies can regulate what level of nicotine they

Page 93: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

92

want to put into the cigarette. 222. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Dari industri rokok dapat memutuskan level nikotin yang dia

inginkan dalam produk mereka. 223. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) If the tobacco companies want to make a decision tomorrow itself

they can completely remove the nicotine and makes cigarette nicotine free but they would not do that.

224. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Jika mau industri rokok dapat menghilangkan nikotin dari rokok

tetapi mereka tidak akan pernah mau melakukan itu. 225. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So early today that we heard it is not impossible to quit smoking. 226. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Kita baru saja mendengar bahwa sangat amat sulit untuk

berhenti merokok. 227. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) I would like to say that while it is not impossible however it is very

very difficult to quit smoking. So that’s why smokers have to try many times before they can succeed is because of the addictiveness of nicotine in the cigarette.

228. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Meskipun hal ini bersifat memungkinkan untuk berhenti merokok

tetapi ini sangat amat sulit hingga seorang perokok harus mencoba berkali-kali untuk bisa berhenti merokok.

Page 94: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

93

229. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

So today there are few very large tobacco companies that selling

cigarette in many countries around the world they are the trans national companies.

230. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Saat ini banyak perusahaan rokok multi nasional yang menjual

rokok di seluruh dunia. 231. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So if they want to regulate cigarette, we need to look at

international best practices. 232. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Sehingga jika kita ingin mengatur mengenai industri rokok maka

kita harus melihat kepada praktik-praktik terbaik pada tingkat internasional.

233. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And international best practice would develop over many years. 234. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Dan praktik terbaik internasional itu terbangun dalam jangka

panjang. 235. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) Between 2000 and 2003 the member organization of WHO

negotiated a global treaty on tobacco.

Page 95: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

94

236. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU)

Di antara tahun 2000 hingga 2003 anggota dari badan kesehatan

dunia menegosiasikan mengenai pengaturan mengenai rokok ini. 237. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) While this treaty was sponsored by WHO the decision as to what

goes into the treaty was decided by member organization of WHO that 192 countries were members of WHO.

238. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Meskipun konvensi ini disponsori oleh badan kesehatan dunia

akan tetapi keputusan-keputusan yang diambil dalam konvensi ini adalah keputusan yang diambil oleh anggota dari badan kesehatan dunia yaitu 192 negara.

239. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So prior to the treaty being negotiated between 1975 to 1995

there were at least 17 resolutions that were passed by WHO which were agree the point by the government and members state of WHO.

240. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Sebelum FCTC—Framework Convention on Tobacco Control ini

diberlakukan pada tahun 1975 hingga 1995 telah terdapat 17 resolusi yang dihasilkan oleh WHO akan tetapi ini telah disepakati oleh pemerintah.

241. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So the global treaty the FCTC today contains the minimum

standard for best practice for parties to adopt. 242. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Oleh karena itu konvensi pengendalian tembakau internasional

Page 96: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

95

atau FCTC saat ini mengatur mengenai standar-standar minimum mengenai praktik-praktik terbaik internasional untuk meng-handle pengendalian tembakau.

243. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) For many other diseases today we referred to international

standard for guidance so for tobacco control we are also referring to international best practice.

244. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Untuk berbagai penyakit lainnya kita seringkali merujuk kepada

praktik terbaik internasional dan begitu pula dengan pengendalian tembakau kita merujuk kepada praktik internasional.

245. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) So Yang Mulia, I’d like to respectfully say that I am not

recommending a ban on tobacco at all, today we are talking about regulating tobacco and to restrict its promotion because it is an addictive substance.

246. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Oleh karena itu Yang Mulia, saat ini saya tidak merekomendasikan

untuk larangan tembakau atau rokok tetapi bagaimana kita mengatur atau mengendalikan tembakau.

247. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA

TOBACCO CONTROL ALLIANCE) And because there are other proceeding cases for addictive

substances which should be regulated. 248. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Dan karena juga terdapat preseden lainnya dimana produk-

produk berbahaya lainnya juga diatur dan dikendalikan.

Page 97: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

96

249. AHLI DARI PEMOHON : MARY ASSUNTA (SOUTH EAST ASIA TOBACCO CONTROL ALLIANCE)

Thank you. 250. PENERJEMAH : DINA KANIA, S.H. (KOMNAS PERLINDUNGAN

ANAK, KOORDINATOR ADVOKASI PENGENDALIAN TEMBAKAU) Terima kasih. 251. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Baik, saya kira sudah cukup, jadi ini begini (…) silakan dari

pemerintah ada? 252. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Terima kasih Yang Mulia, kami hanya ingin mengajukan

pertanyaan kepada ahli yang pertama Pak Thomas, yang kedua ahli Pak Gabriel Mahal. Pertanyaan saya singkat saja dan bisa dijawab secara nominal ya dan tidak saja. Dikaitkan dengan pokok pengujian yang diajukan Pemohon yaitu apakah; pertama, rokok sebagai industri? Kedua, merokok sebagai kebiasaan? Ketiga, iklan sebagai sarana promosi atau memperkenalkan produksi? Dan yang keempat, iklan rokok sebagai sarana promosi rokok itu bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon? Cukup dijawab dengan iya dan tidak.

Terima kasih Yang Mulia. 253. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Silakan, Pak Gabriel. 254. AHLI DARI PEMERINTAH : GABRIEL MAHAL, S.H. (PENGAMAT

AGENDA ANTITEMBAKAU) Bisa diulang lagi Pak? Itu pertentangannya dimana? 255. PEMERINTAH : FREDY. H. TULUNG (DIRJEN SARKOM DAN

DESTINASI INFORMASI, DEPKOMINFO) Pertanyaannya adalah kembali kepada pokok pengujian

Pemohon yang diajukan Pemohon yaitu pertama rokok sebagai industri, dan yang kedua merokok sebagai kebiasaan, dan yang ketiga iklan sebagai sarana promosi, dan yang keempat iklan rokok sebagai sarana

Page 98: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

97

promosi rokok. Apakah itu bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh pihak Pemohon? Cukup dijawab dengan iya dan tidak.

256. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Jawab singkat saja, bertentangan apa tidak bertentangan? 257. AHLI DARI PEMERINTAH : GABRIEL MAHAL, S.H. (PENGAMAT

AGENDA ANTITEMBAKAU) Tidak bertentangan. 258. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Oke. Pak Thomas? 259. AHLI DARI PEMOHON : Dr. THOMAS NOACH PEEA (REKTOR

UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA) Iklan rokok bertentangan. 260. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Baik, kalau begitu pada sidang berikutnya kita akan bacakan

putusan vonis, nah untuk itu dalam waktu seminggu ke depan Pemohon maupun pemerintah sudah menyampaikan kesimpulan kepada Mahkamah nanti akan kita tentukan jadwal pengucapan putusannya. Argumen-argumen silakan disusun, diperkuat juga pada Majelis Hakim ini ada sembilan orang nanti juga akan membuat argumen-argumen sendiri kita gabung mana putusannya yang paling tepat untuk konstitusionalitas pasal yang diuji tadi. Pemohon, masih ada?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009:

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Mohon izin Yang Mulia, kiranya berkenan untuk dipertimbangkan

karena ada tiga ahli lagi yang kita akan sampaikan yaitu Dr. Zulasmi, Prof. Hasballah Thabrani, dan Dr. Kartono Mohammad yang berkenan untuk menjadi ahli juga. Mohon berkenan Majelis untuk mempertimbangkan.

Page 99: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI

98

262. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Kalau begitu nanti akan diberitahu jadwal sidang berikutnya tetapi

pastikan dulu siapa-siapa ahli yang akan dihadirkan dan didaftarkan secara resmi lagi nanti ke kepaniteraan. Begitupun kepada pemerintah kalau mau menghadirkan lagi. Jadi ini hari Selasa, mungkin kepastian tentang nama-nama orang yang akan dihadirkan itu kami tunggu hari Kamis sehingga nanti hari Jumat kita beritahu sidang berikutnya.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009:

MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia. 264. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H. Demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.24 WIB

KETUK PALU 3X

Page 100: PERIHAL - Mahkamah Konstitusi RI