Standar Kompetensi : 2. Memahami APBN dan APBD Kompetensi Dasar : 2.1 Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD 2.2 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG FISKAL i. KEBIJAKAN FISKAL A. PAJAK. Berbagai pungutan dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu berupa pajak dan non pajak. Pajak di dasarkan pada undang-undang, sedangkan pungutan non pajak didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan menteri dari suatu departemen. Setiap bulan pebruari pemerintah mengumumkan penerimaan pajak terbesar dari masyarakat. - Mengapa pemerintah mengumumkan pembayaran pajak terbesar ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telitilah uraian berikut ! 1. Landasan Pemungutan Pajak. Untuk menjalankan roda pembangunan diperlukan dana yang bersumber dari masyarakat. Untuk memungut sumber dana ini didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 : “Segala pajak untuk keperluan negara 1 Landasan Pemungutan Pajak adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 2
58
Embed
Perhitungan PPh 21 pada Akhir Tahun · Web viewBarang pribadi meliputi barang yang dibeli oleh seseorang atau organisasi untuk digunakan sendiri atau dipinjamkan pada orang lain.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Standar Kompetensi : 2. Memahami APBN dan APBD
Kompetensi Dasar :
2.1 Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD
2.2 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG FISKAL
i. KEBIJAKAN FISKALA. PAJAK.
Berbagai pungutan dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu berupa pajak dan non
pajak. Pajak di dasarkan pada undang-undang, sedangkan pungutan non pajak
didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan menteri dari suatu departemen.
Setiap bulan pebruari pemerintah mengumumkan penerimaan pajak terbesar dari
masyarakat.
- Mengapa pemerintah mengumumkan pembayaran pajak terbesar ?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut telitilah uraian berikut !
1. Landasan Pemungutan Pajak.
Untuk menjalankan roda
pembangunan diperlukan dana
yang bersumber dari
masyarakat. Untuk memungut
sumber dana ini didasarkan
pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 : “Segala
pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”. Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini
adalah undang-undang no. 16, 17, 18 tahun 2000.
2. Pengertian Pajak.
Setiap anggota
masyarakat dalam suatu negara
harus mengetahui segala
permasalahan yang
berhubungan dengan pajak.
Dengan demikian, setiap orang
1
Landasan Pemungutan Pajak adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 2
Pajak adalah pungutan resmi yang wajib di bayar oleh wajib pajak tanpa memperoleh imbal jasa secara langsung
Tarfi Pajak di tetapkan berdasarkan system. Tarif
Progresif Tarif
proporsional Tarif
tetap
mengetahui segala hak dan kewajibannya yang berhubungan
dengan perpajakan.
Dalam artian ekonomi, pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang
dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum,
yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung. Berdasarkan pengertian diatas,
pajak mengandung ciri-ciri :
o Merupakan iuran (pembayaran) kepada pemerintah
o Di pungut berdasarkan undang-undang.
o Untuk membiayai pengeluaran pemerintah
o digunakan untuk kesejahteraan umum;
o tanpa imbalan jasa (kontra prestasi) secara langsung.
3. Sistem Pemungutan Pajak.
Pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.
a. Official assessment system, yaitu pemungutan dan perhitungan besarnya
pajak ditentukan oleh aparatur pemerintah.
b. Self assessment system, yaitu pemungutan dan perhitungan besarnya pajak
ditentukan sendiri oleh pembayar (wajib) pajak.
c. Withholding system, yaitu pemungutan dan perhitungan besarnya pajak
ditentukan oleh pihak ketiga.
4. Sistem Penetapan Tarif Pajak
Besar pajak yang dipungut dari wajib pajak tergantung dari sistem tarif yang
dianut oleh suatu negara. Sistem tarif pajak dapat dibedakan atas empat macam :
a. Sistem tarif progresif, artinya penetapan besarnya tarif pajak yang semakin
naik berdasarkan peningkatan pendapatan.
Jika pendapatan semakin besar maka tarif
pajak semakin besar pula.
b. Sistem tarif sebanding (proporsional),
antinya pada sistern ini hanya terdapat satu
tarif pajak dan tidak berubah seining dengan
perubahan pendapatan.
c. Sistem tarif tetap, artinya besarnya tarif pajak ditetapkan dalam suatu nilai
rupiah tertentu dan tidak berubah-ubah berapapun besarnya pendapatan.
d. Sistem tarif degresif, artinya besarnya tarif pajak semakin menurun. Semakin
besar penghasilan semakin kecil tarif pajak yang dikenakan.
2
Agar semakin jelas, perhatikan contoh penerapan sistem tarif pajak pada Tabel 3.1
berikut !
5. Asas Pemungutan Pajak
Asas pemungutan pajak dapat dibedakan atas asas domisili, asas sumber,
dan asas kebangsaan.
a. Asas Domisili, yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada domisili (tempat
tinggal) wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, dikenakan
pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di dalam maupun diluar negeri.
Tabel 3.2
Perbedaan Pajak dan Pungutan Non Pajak
Objek Perbedaan Pajak Non Pajak
1. Dasar
Pemungutan.
2. Imbal Jasa
3. Cara
perhitungan
4. Jatuh tempo
pembay aran.
5. sifat
pemungutan
6. sanksi hukum
- Menurut undang-undang.
- Tidak di terima secara
langsung.
- Wajib pajak
- Sesuai dengan tahun fiskal
- Bayar paksa
- Di tentukan dalam un-
dang-undang
- Menurut peraturan
pemerintah, menteri atau
kepala daerah.
- Diterima secara
langsung
- Aparatur
pemerintah
- Sesuai dengan
pemakai- an
- Sesuai dengan
kebijakan
- Sesuai dengan
kebijakan pemerintah
b. Asas Sumber, yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber
pendapatan. misalnya, bila di Indonesia diadakan pertunjukan musik artis luar negeri,
maka pemerintah memungut pajak pendapatan tanpa memperhatikan tempat tinggal
wajib pajak.
3
c. Asas Kebangsaan, yaitu cara pemungutan pajak yang tidak tergantung kepada
kebangsaan wajib pajak. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia menetapkan
bahwa setiap orang yang tidak berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di
Indonesia dipungut pajak.
B. PUNGUTAN RESMI LAINNYA.Pungutan resmi lainnya (nonpajak) ditandai dengan adanya imbal jasa secara langsung
yang diterima oleh individu. Macam pungutan resmi lainnya misalnya retribusi dan
sumbangan. Yang termasuk dalam retnibusi misalnya iuran televisi, iuran pungutan hasil
hutan, karcis pasar, dan kancis parkir. Pungutan yang termasuk sumbangan misalnya
SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan SWPJ (Sumbangan
Wajib Perbaikan Jalan).
C. FUNGSI PAJAKPajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi,
pemerataan pendapatan masyarakat, dan sarana stabilisasi perekonomian.
d. Sumber Pendapatan Negara.
Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari pembayaran pajak masyarakat.
Pajak sebagai sumber pendapatan negara digunakan untuk tambahan pengadaan barang
dan jasa publik.
Para ahli ekonomi mengelompokkan barang menjadi
barang pribadi serta barang dan jasa publik. Barang pribadi
meliputi barang yang dibeli oleh seseorang atau organisasi
untuk digunakan sendiri atau dipinjamkan pada orang lain.
Contohnya, seseorang membeli mobil untuk dipakai sendiri
atau untuk dipinjamkan ke tetangganya.
Sedangkan barang publik adalah barang-barang yang mernpunyai dua ciri utama berikut:
pengkonsumsian oleh seseorang tidak menyebabkan habisnya
barang, dan
pengkonsumsian tidak dapat dibatasi hanya untuk seseorang
sekelompok orang tertentu.
Ciri yang pertama menyiratkan bahwa penambahan konsumsi oleh seseorang tidak
menurunkan jumlah yang mungkin dikonsumsi oleh orang lain. Contohnya, lampu
penerangan jalan yang sudah dipasang, tidak akan bertambah biayanya bila lampu tersebut
dinikmati oleh satu orang, dua orang, atau seribu orang. Ciri yang kedua menyiratkan bahwa
sulit mencegah seseorang untuk mengkonsumsi barang publik.
Dalam contoh di atas, tidak bisa ditetapkan hanya orang kaya yang
boleh menikmati lampu penerangan jalan.4
Pajak berfungsi sebagai :- sumber
pendapatan negara- pemerataan
pendap atan masyarakat
- sarana stabilitas eko nomi
Jasa publik adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dan
pemelihanaan kesehatan merupakan contoh jasa publik. Tenaga kerja yang Lebih terdidik
dan sehat akan Lebih produktif. Karena besar manfaatnya bagi masyarakat, jasa-jasa publik
tertentu diberikan secara gratis atau dengan harga yang disubsidi oleh negara untuk
mendorong konsumsi terhadap jasa-jasa tersebut ke tingkat yang optimum, sehingga
masyarakat memperoleh manfaat yang maksimum.
e. Pengatur Kegiatan Ekonomi.
Pemerintah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam
masyarakat. Peranan itu dapat terwujud jika penerimaan pajak sesuai dengan yang
direncanakan oleh pemerintah.
Pemungutan pajak dapat menyebabkan seseorang
mengubah perilakunya di bidang ekonomi. Kurva Laffer pada
Peraga 3.2 menunjukkan hubungan antara pendapatan
Negara dari pajak clan tingkat tarif pajak.
Bila tidak ada pajak atau tarif pajaknya nol, pendapatan
pajak negara juga nol. Sebaliknya, bila tarif pajaknya 100%,
pendapatan pajak Negara juga
nol karena kegiatan produksi di seluruh negara akan terhenti
kecuali untuk produksi barang-barang yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia.
Tarif pajak 100% akan menghilangkan dorongan masyarakat untuk bekerja. Masalah bagi
pemerintah adalah bagaimana menetapkan tingkat pajak yang dapat memaksimumkan
pendapatan pajak negara, sekaligus meminimumkan keengganan masyarakat untuk bekerja.
f. Pemerataan Pendapatan Masyarakat.
Pendapatan masyarakat berbeda antara daerah satu dengan lainnya, sehingga
rriengakibatkan perbedaan pula pada pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak daerah
maju dapat digunakan untuk mernbangun sarana dan prasarana ekonomi, Pemerintah juga
dapat menetapkan sistem perpajakan, di mana orang berpenghasilan tinggi dipungut pajak
Lebih besar daripada orang yang berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerataan
pendapatan dilakukan pula melalui penyediaan barang-barang oleh pemerintah secara gratis
atau melalui subsidi. Jadi, perawatan kesehatan di rumah sakit atau pembelian obat-obatan,
terutama obat genenik, diberikan subsidi yang besar, yang berasal dari hasil pemungutan
pajak terhadap masyarakat berpenghasilan tinggi.
g. Sarana Stabilitas Ekonomi
Kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kesempatan kerja maupun stabilitas harga.
Tarif pajak penghasilan yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya 5
lebih banyak untuk membeli barang atau jasa. Peningkatan permintaan terhadap barang
atau jasa itu menuntut perusahaan melakukan aktifitas lebih tinggi dan pada gilirannya
menuntut perusahaan menambah tenaga kerjanya.
Perpajakan juga berpengaruh tenhadap harga barang. Pajak tidak langsung, misalnya
cukai tembakau, akan meningkatkan harga rokok. Untuk mencapai stabilitas harga,
pemerintah perlu melakukan pemilihan barang apa yang harus dikenakan pajak dan yang
harus disubsidi.
5. Alat pengendali inflasi
Sebagai pengedali inflasi, pajak sangat penting, dengan kebijakan fiskal yang
diharapkan dapat menstabilkan nilai rupiah, dapat juga mendorong mningkatnya
kesempatan kerja. Dengan stabilnya nilai tukar rupiah, menjadi salah satu faktor utamayang
mempengaruhi tingkat inflasi dan suku binga dalam negeri.
D. JENIS-JENIS PAJAK.Berbagai jenis pungutan
pajak yang dilakukan
pemerintah terhadap warganya
dapat dikelompokkan
berdasarkan sifat, wewenang, subjek, dan objek pajak.
Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi:
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat
dipindahkan kepada orang lain. Termasuk dalam pajak jenis ini adalah pajak
penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor
(PKB).
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dipindahkan pembebanannya kepada
orang lain, misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), bea balik nama
(BBN), dan cukai.
h. Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungutan.
Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibagi menjadi :
Pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah
pusat. Termasuk dalam jenis ini misalnya pajak yang dipungut oleh Direktorat
Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP). Contoh pajak jenis ini adalah PPh, PPN, dan pajak minyak
bumi.
Pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh
pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Termasuk pajak jenis ini misalnya pajak
kendaraan bermotor (PKB), pajak tontonan, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
6
Pajak dapat di bedakan berdasarkan : Sifat Wewenang
pemungutan Subjek dan Objek
i. Subjek dan Objek Pajak.
Subjek pajak yaitu pihak yang wajib membayar pajak. Dasar pengenaan pajak
menurut keadaan diri wajib pajak, misalnya kawin atau belum kawin.
Objek pajak, yaitu dasar pemungutan pajak. Pajak ini dipungut karena kejadian,
perbuatan atau keadaan, misalnya:
- karena kejadian : lalu lintas barang (bea masuk),
- karena perbuatan ( PPN dan BBN),
- karena keadaan ( PPh, PBB),
- karena pemakaian (cukai rokok).
E. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA.Sistem perpajakan di Indonesia selalu disempurnakan agar mencerminkan :
1. adanya jaminan hukum untuk mencapai keadilan bagi negara
maupun warganya (syarat yuridis),
2. adanya keseimbangan dalam gerak perekonomian agar dapat
meningkatkan produksi dan perdagangan (syarat ekonomi),
3. agar hasil pemungutan pajak dapat menutup pengeluaran
pemerintah (syarat finansial).
Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia bertujuan mengatur setiap
orang/lembaga yang terlibat dalam bidang pajak, sehingga memudahkan untuk
melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Saat ini, undangundang perpajakan yang
berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 16, 17, 18, tahun 2000.
F. Undang-undang No. 16/2000.
Undang-undang ini
memuat ketentuan umum dan
tata cara perpajakan. Ciri dan
corak sistem pajak dalam
undang-undang ini adalah sebagai berikut.
1. Sifat Pajak.
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta langsung
masyarakat, yang secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk
pemuliaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung Jawab Pelaksanaan.
Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan berada pada anggota masyarakat.
3. Pihak Penghitung Pajak
Anggota masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar, dan
rnelaporkan (self assessment) pajak yang harus ditanggungnya.7
Undang-undang No.
16/2000 memuat ketentuan
umurm dan tara cara
perpajakan di Indonesia
G. Undang-undang No. 17/2000
Undang-
undang ini
mengatur tentang
pajak
penghasilan.
Objek Pajak.
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dan luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama clan dalam bentuk apapun.
1. Wujud Penghasilan
Penghasilan dapat berupa balas jasa yang diterima seperti hadiah, laba usaha,
keuntungan, maupun warisan.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak
Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan uu no.17/2000 Pph pasal
21 adalah sebagai berikut :
1. Rp 2.880.000,00 (untuk wajib pajak sendiri (bujangan).
2. Rp 1.440.000,00 untuk wajib pajak yang sudah menikah.
3. Rp 2.880.000,00 untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami.
4. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda, dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat clan anak sendiri, paling banyak 3 (tiga) orang.
3. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah jumlah tertentu yang dikenakan atas objek pajak. Tarif pajak yang
dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak dapat dikelompokkan seperti
perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi
lainnya sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan
g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium
atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
h. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
i. Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
perusahaan swasta sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-10
UU No. 18/2000 mengatur tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn) serta penjualan atas barang mewah
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
3. Bagi pemotong pajak yang tidak wajib memasukkan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771) wajib menyampaikan daftar biaya.
4. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan lampiran 1721 A-1 dalam
bentuk media elektronik
3. Undang-undang no.18/2000
Undang-undang ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai barang clan jasa (PPN)
serta pajak penjualan atas barang mewah.
Objek Pajak.
Yang menjadi objek pajak dalam undang-undang ini
adalah penyerahan barang dan jasa. Penyerahan ini
bisa dari produsen ke produsen lain, atau dari
produsen ke perantara perdagargan atau ke
konsumen.
Pengertian Barang
Barang dalarn pengertian perpajakan terdiri dari barang berwujud, yang menurut sifat dan
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak
berwujud.
Pengertian Jasa.
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum,
yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai.
Pengertian itu mencakup juga jasa yang menghasilkan barang karena pesanan dengan
bahan baku dan pemesan.
Pengertian Menghasilkan
Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu
barang clan bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau
kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain
melakukan kegiatan tersebut.
Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai
ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan, yang dipakai sebagai
dasar untuk menghitung pajak terhutang.
11
PPn BM
Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah penyerahan barang kena pajak
yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang
kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabeandalarn
lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
Tarif Pajak
Tarif pajak pertambahan nilai barang clan jasa clan pajak penjualan barang mewah
dapat dilihat dalam Tabel 3.5.
Tabel 3.5
Tarif Pajak PPn dan PPnBM
No. Jenis Pajak Sifat Tarif Pajak
1.
2.
3.
4.
5.
Pertambahan nilai
Pertambahan nilai
Pertambahan nilai atas eksport
Penjualan atas barang mewah
Barang kena pajak barang
mewah atas eksport
Umum
Khusus
-
Umum
-
10 %
5 – 15 %
0 %
10 – 75 %
0 %
Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 205/KMK.04/2000, Pasal 3, yaitu: Besarnya nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan pendapat
Pemerintah Daerah setempat
H. Undang-undang No. 13/1985.
Undang-undang ini mengatur tentang bea materai.
1. Objek Pajak.
Objek pajak bea materai adalah bea materai atas dokumen.
2. Pengertian Dokumen
Dokumen dapat berupa surat perjanjian, akte notanis, akte tanah, suratsurat berharga
(bernilai satu juta rupiah atau lebih), serta dokumen lainnya yang digunakan sebagai
alat pembuktian.12
Undang-undang No. 13/1985 yang di sempurnakan oleh PP No. 24/2000 mengatur tentang bea materai
3. Tarif Materai
Tarif bea meterai yang berlaku saat ini didasarkan pada PP No.24/2000. Tarif bea
meterai adalah Rp 3.000,00 untuk nilai nominal Rp 250.000,00 sampai dengan Rp.
1.000.000,00 dan Rp 6.000,00 untuk nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00.
7. Perhitungan PPh 21 pada Akhir Tahun.Biasanya yang menjadi perhitungan PPh 21 itu sulit karena tidak mengerti peraturan
pajaknya. Sekali kita mengerti semua peraturan pajak PPh 21, menghitung pajak itu mudah.
Sekarang coba kita lihat bagaimana cara menghitung pajak dengan tunjangan
kesehatan dan juga menentukan PTKP.
Contoh 1
Bapak Sidik bekerja di Mall dengan gaji Rp. 750.000,- sebagai kepala pembukuan. Dan
mendapatkan tunjangan kesehatan setiap bulan Rp. 100.000,- uang transport sebesar Rp.
62.500,-. Setiap bulannya Pak SIDIK sudah menikah dan belum mempunyai anak. Berapa
PPh 21 per tahun dan per bulan yang harus dibayarkan oleh Pak Sidik?
Gaji per bulan Rp. 750.000,-
Uang transport Rp. 62.000,-
Tunjangan kesehatan Rp. 100.000,-+
Penghasilan bruto per bulan Rp. 912.500,-
Penghasilan bruto per tahun Rp. 912.500,- x 12 Rp. 10.950.000,-
Pengurangan
Biaya jabatan 5% x Rp. 10.950.000,- Rp. 547.500,-
Iuran THT Rp. 50.000,- x 12 Rp. 600.000,-
Rp. 1.147.500,- Rp. 1.147.500,-
Penghasilan netto setahun Rp. 9.802.500,-
PTKP menikah tanpa anak K/- Rp. 4.320.000,-
PKP Rp. 5.482.500,-
PKP dibulatkan Rp. 5.482.500,-
PPh 21 setahun 5% x 5.482.000,- Rp. 274.100,-
Perhitungan di atas PKP dibulatkan dari Rp. 5.482.500,- menjadi Rp. 5.482.000,-.
Adakah aturannya untuk membulatkan?
Peraturan pembulatan ini ada pada Kep. Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 Pasal
17. Pada peraturan tersebut dikatakan PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah
penuh. Jadi, jika PKPnya ada pecahan misalnya Rp. 788.800,- akan dibulatkan menjadi Rp.
788.000,- 13
Contoh 2
Gunawan mulai bekerja pada bulan Mei sebagai General Manager dengan gaji per bulan
sebesar Rp. 3.000.000,- dan mendapatkan uang transport sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
Sebelumnya Gunawan bekerja pada PT. Makmur Selalu dengan gaji per bulan Rp.
2.000.000,- dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 600.000,- per bulan. Gunawan
sudah berkeluarga dan mempunyai 4 orang anak.
Perhitungan PPh 21 di Tempat Lama dari Januari - AprilGaji per bulan Rp. 2.000.000,- x 4 Rp. 8.000.000,-
Uang transport Rp. 600.000,- x 4 Rp. 2.400.000,-
Penghasilan bruto Rp. 10.400.000,-
Pengurangan
Biaya jabatan 5% x 10.400.000,- Rp. 520.000,-
Penghasilan neto Rp. 9.968.000,-
PTKP menikah 4 anak K/3 Rp. 8.640.000,-
PKP Rp. 1.240.000,-
PPh 21
5% x Rp. 1.240.000,- = Rp. 62.000,-
Contoh 3
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara yang mempunyai
gaji Rp.1000,000 dana pensiun Rp.25.000,00 di pindah tugaskan sejak 1Juni 2003
perhitungan PPhnya adalah:
- Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara (TK/-)
dipindahtugaskan sejak 1 Juni 2003.
- Gaji Januari s.d. Mei 2003 (5 bulan): 5 x Rp 1.000.000,00
= Rp 5.000.000,00
- Pengurangan:
1. Biaya jabatan:
5% x Rp 5.000.000,00 = Rp. 250.000,00
2. Iuran pensiun:
5 x Rp 25.000,00 = Rp 125.000,0014
---------------------
Jumlah pengurangan Rp 375.000,00
------------------------
- Penghasilan netto 5 bulan = Rp 4.625.000,00
- Penghasilan netto disetahunkan:
12/5 x Rp 4.625.000,00 = Rp 11.100.000,00
- PTKP (TK/-) = Rp 2.880.000,00
-------------------------
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 8.220.000,00
- PPh Pasal 21 terutang 1 tahun:
5% x Rp 8.220.000,00 = Rp 411.000,00
- PPh Pasal 21 terutang 5 bulan:
5/12 x Rp 411.000,00 = Rp 171.250,00
Dengan demikian Pph pasal 21 yang harus dibayarkan setiap bulannya
adalah Rp 171.250,00.
Contoh 4
Bendaharawan instansi yang baru, adalah sesuai dengan contoh sebagai berikut:
- Gaji Juni s.d. Desember 2003 (7 bulan)
: 7 x Rp 1.000.000,00 = Rp 7.000.000,00
- Pengurangan:
1. Biaya jabatan
5% x Rp 7.000.000,00 = Rp 350.000,00
2. Iuran pensiun
7 x Rp 25.000,00 = Rp 175.000,00
---------------------
Jumlah pengurangan = Rp 525.000,00
------------------------
- Penghasilan netto 7 bulan = Rp 6.475.000,00
- Penghasilan netto di instansi yang lama = Rp 4.625.000,00
------------------------
- Penghasilan netto setahun = Rp 11.100.000,00
- PTKP (TK/-) = Rp 2.880.000,00
-------------------------
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 8.220.000,00
- PPh Pasal 21 terutang 1 tahun:
5% x Rp 8.220.000,00 = Rp 411.000,00
- PPh Pasal 21 terutang pada instansi yang baru15
Rp 411.000,00 - Rp 171.250,00 = Rp 239.750,00
Dengan demikian PPh pasal 21 yang harus dibayarkan adalah Rp 239.750,00.
Contoh 5
Pegawai Negeri Sipil (TK/-) mulai bekerja bulan Juni 2003 dengan gaji Rp
1.000.000,00 sebulan.
- Gaji Juni s.d. Desember 2003 (7 bulan):
7 x Rp 1.000.000,00 = Rp 7.000.000,00
- Pengurangan:
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 7.000.000,00 = Rp 350.000,00
2. Iuran Pensiun
7 x Rp 25.000,00 = Rp 175.000,00
---------------------
- Jumlah pengurangan = Rp 525.000,00
-----------------------
- Penghasilan netto 7 bulan = Rp 6.475.000,00
- PTKP (TK/-) = Rp 2.880.000,00
----------------------
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 3.595.000,00
- PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp 3.595.000,00 = Rp 179.750,00
Dengan demikian PPh Ps.21 yang harus dibayarkan adalah Rp 179.750,00
Contoh 6
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara (K/-) pensiun sejak 1
Juli 2003.
- Gaji Januari s.d. Juni 2003 (6 bulan)
6 x Rp 1.000.000,00 = Rp 6.000.000,00
- Pengurangan:
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 6.000.000,00 = Rp 300.000,00
2. Iuran Pensiun
6 x Rp 25.000,00 = Rp 150.000,00
---------------------
- Jumlah pengurangan = Rp 450.000,00
-----------------------
- Penghasilan neto = Rp 5.550.000,00
- PTKP (K/-) = Rp 4.320.000,0016
-----------------------
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.230.000,00
- PPh Pasal 21 terutang:
5% x 1.230.000,00 = Rp 61.500,00
Dengan demikian Angka 18 ini diisi dengan Rp 61.500,00.
F. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)Objek PPN.Yang menjadi objek PPN atau peristiwa atau transaksi yang menyebabkan rakyat harus membayar PPN adalah peristiwa/transaksi berupa:1. Penyerahan Barang Kena Pajak di Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;
3. Impor Barang Kena Pajak;
4. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;
7. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 M2 yang
dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh orang pribadi
atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain;
8. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,
sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh
dikreditkan.
Contoh Suatu Kasus Soal Dikenai PPN atau TidakTentukan apakah peristiwa/transaksi berikut dikenai/terutang PPN atau tidak :
Untuk menjawabnya, Anda cukup mengajukan 3 pertanyaan pokok, yaitu:
a. Apakah transaksi/peristiwa itu merupakan penyerahan di dalam negeri, atau
impor atau ekspor atau bukan ketiganya ?
b. Apakah yang diserahkan/diimpor/diekspor itu barang/jasa kena pajak atau bukan
?
c. Penyerahan itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau bukan ?
Suatu transaksi/peristiwa dikenai/terutang PPN, jika ketiga pertanyaan/unsur tersebut
dijawab 'ya' atau terpenuhi. Jika salah satu dari tiga pertanyaan/unsur ini tidak
terpenuhi (dijawab 'tidak'), maka transaksi/peristiwa itu tidak dikenai/terutang PPN.17
Rumus untuk menghitung PBB terutang sebagai berikut:
Rumus Umum : PBB terutang = DPP PBB x Tarif PBB
Tarif PBB adalah 0,5% (setengah persen)
DPP PBB dihitung sebagai berikut :
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) (-)
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB
20% dan 40% (+)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Sebagai Dasar Perhitungan.
Berdasarkan rumus di atas, NJKP adalah suatu jumlah yang akan diterapkan tarif PBB.
Dalam literatur perpajakan suatu jumlah yang akan diterapkan tarif pajak dinamakan
tax base yang diterjemahkan sebagai dasar pengenaan pajak. Istilah dasar pengenaan
pajak biasa kita temukan dalam UU PPh dan UU PPN/PPnBM. Tetapi dalam UU PBB
yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak adalah NJOP, sedangkan NJKP
diartikan sebagai dasar penghitungan pajak. Ini menunjukkan bahwa pembuat UU PBB
tidak menggunakan istilah baku yang berlaku secara internasional. Tetapi dalam buku
ini Penulis menggunakan istilah bakunya.
Klasifikasi bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan setiap tiga tahun, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun
setelah mendengar pertimbangan Gubernur dan memperhatikan asas self
assessment. Klasifikasi bumi clan bangunan berdasarkan nilai jual diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/Kmk.04/1998 Tanggal
18 Desember 1998 Tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Keputusan ini mulai
berlaku sejak tahun pajak 1999.
Berikut ini adalah penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual bumi dan penentuan
klasifikasi dan besarnya nilai jual bangunan yang berlaku sejak tahun pajak 1999.
Berlaku mulai tahun pajak 1999 berdasarkan Kepmen no 532/KMK.04/1998.
4. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) Nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase
tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase termaksud ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-
tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.(NILAI JUAL OBYEK PAJAK).
22
Berdasarkan PP no 46 tahun 2000 Tanggal 26 Juni 2000 Tentang Penetapan Besarnya
Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan, maka besarnya
persentase NJKP sebagai dasar perhitungan PBB terutang adalah sebagai berikut.
1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi
NJOPTKP untuk
a. Objek pajak perkebunan;
b. Objek pajak kehutanan;
c. Objek pajak lainnya, apabila NJOP atas bumi dan bangunan sama atau
lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk
a. objek pajak pertambangan, dan
b. objek pajak lainnya, apabila NJOP atas bumi dan bangunan lebih kecil
dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
PP no 46 Tahun 2000 tentang besarnya NJKP tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak
2001.
Contoh Penghitungan PBB TerutangBerdasarkan penjelasan mengenai NJOP, NJKOPTKP, dan NJKP tersebut di
atas,maka PBB terutang dihitung sebagai berikut:
NJOP Bumi dan Bangunan
NJOPTKP (-)
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB
20% atau 40% (x)
NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB
0,5% (x)
PBB terutang
Contoh menghitung PBB terutang (dalam rupiah):
1. WP PT A memiliki tanah di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 1000
m2 dengan NJOP tahun 2001 sebesar Rp12.000.000,00 per m2 (NJOP ini
ditentukan oleh Kepala Kanwil PBB). Diatas tanah tersebut didirikan bangunan
kantor satu lantai seluas 800 m2 dengan NJOP tahun 2001 sebesar
Rp4.000.000,00 per m2.
Berdasarkan data objek pajak tersebut, maka perhitungan PBB terutang tahun
2001 sebagai berikut :
NJOP Bumi
1000 m2 x Rp. 12.195.000,00 = Rp. 12.195.000.000,00
NJOP Bangunan 23
800 m2 x Rp. 4.200.000,00 = Rp. 3.360.000.000,00 (+)
Jumlah NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB = Rp. 15.555.000.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp. (10.000.000,00 (-)
NJOP Untuk penghitungan PBB = Rp. 15.545.000.000,00
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
40% x 15.545.000.000,00 = Rp. 6.218.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Terutang
0,5% x 6.218.000.000,00 = Rp. 31.090.000,00
Keterangan:
NJOP sebesar Rp12.000.000,00 per m2 menurut klasifikasi Nilai Jual yang ditetapkan
Menteri Keuangan masuk kelas 36, maka perhitungannya adalah luas bumi harus
dikalikan dengan Nilai Jual kelas 36 sebesar Rp 12.195.000,00, bukan dikalikan dengan
Rp12.000.000,00.
NJKP dikalikan dengan 40% karena NJOP-nya melebihi Rp 1 milyar.
H. KEBIJAKAN FISKAL
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2005 yang meliputi Kebijakan di bidang Penerimaan,
Belanja dan Pembiayaan Anggaran.
24
Sebelum menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal akan disampaikan kaidah utama
yang melatarbelakanginya. Pertama, disadari bahwa pelaksanaan RAPBN 2005 akan
dipikul oleh DPR dan Pemerintah baru. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa
yang terbaik bagi Pemerintah dan DPR sekarang adalah menyusun sebuah APBN yang
merupakan keseimbangan antara kebutuhan untuk melanjutkan konsolidasi fiskal
dengan perlunya memberi ruang yang cukup bagi Pemerintah untuk melaksanakan
prioritas dan programnya. Penentuan asumsi-asumsi dasar bagi APBN 2005 seyogyanya
juga pada kisaran yang benar-benar realistis sehingga tidak menempatkan Pemerintah
dan DPR yang akan datang pada posisi sulit seperti penyesuaian-penyesuaian anggaran
ke bawah karena asumsi-asumsi dasar yang dipakai terlalu optimis.
Kedua, RAPBN 2005 akan menggunakan format baru sesuai Undang-Undang no. 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni, format anggaran terpadu tanpa
memisahkan anggaran rutin dan pembangunan untuk mengurangi adanya tumpang
tindih kedua jenis anggaran tersebut. Ke depan, disamping anggaran terpadu, juga akan
dilakukan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja negara serta
penyempurnaan manajemen belanja negara melalui anggaran berbasis kinerja, rencana
anggaran berjangka menengah, standar akuntansi keuangan Pemerintah, reklasifikasi
belanja menurut fungsi, organisasi dan jenis.
1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Peran penerimaan Perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu
upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Dimaksudkan untuk melanjutkan
langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan (tax policy reform) dan modernisasi
dan reformasi administrasi perpajakan (tax administration reform). Sistem pajak yang sehat
dan kompetitif, antara lain: (i) netralitas dan tidak distorsif terhadap pola perilaku ekonomi
masyarakat, (ii) berkeadilan (fairness) dalam pengenaan pajak, (iii) sederhana (simplicity)
dalam pengadministrasiannya dan compliance cost-nya rendah, (iv) stabil dan mudah
diprediksi, (v) transparan dengan peraturan pelaksanaan yang tegas, serta (vi) berdaya
saing (competitiveness).
2. BELANJA NEGARA
Seperti telah disinggung di depan, UU no. 17 tahun 2003 mengamanatkan dimulainya
penerapan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan
dalam satu format anggaran. Penggabungan belanja rutin (meliputi gaji, pemeliharaan,
perjalanan dinas dan belanja barang) dengan belanja pembangunan diharapkan akan
mengurangi alokasi yang tumpang tindih.
25
Kebijakan belanja subsidi, dalam jangka menengah tetap diharapkan adanya
penghematan dengan cara mengalihkan pola subsidi harga ke subsidi tepat sasaran. Namun
demikian dalam baseline budget RAPBN 2005 kebijakan subsidi dan harga BBM dan Non-
BBM akan tetap seperti yang berlaku pada tahun 2004.
3. PEMBIAYAAN ANGGARAN
Dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
disampaikan di depan, RAPBN 2005 masih akan membukukan defisit pada kisaran 0,7
hingga 0,9 persen dari PDB. Rasio antara pokok utang Pemerintah dengan PDB telah
menurun pada angka dibawah 60% pada akhir tahun 2005.
Meskipun besaran defisit anggaran lebih rendah dari tahun 2004, akan tetapi
tantangan yang dihadapi pada sisi pembiayaan tidak ringan. Pembiayaan yang harus
disediakan tidak hanya digunakan untuk menutup defisit APBN semata-mata, akan tetapi
juga untuk memenuhi kebutuhan pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang
luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005 yang jumlahnya besar.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Kebijakan fiskal merupakandasar perbaikan efisiensi dan efektifitaspengelolaan belnja negara.
2. Kebijaakan fiskal merupakan kebijakanpemerintah untuk meningkatkan pendaapatan negara sebagai dasar penyusunan APBNdalam melaksaanakan prioritas dan program.
3. Kebijakan fiskal merupaakan perbaikan sistem pajak yang sehat, komprehensifyang berarti : a.netral dan tidak distortif. b. Berkeadilan. c.sederhana. d.stabil. e.transparan dan f. Berdaya saing.
4. Kebijakan fiskal merupakan dasar penetapan anggaranterpadu dan belanja rutin serta kebijakan subsidi.
5. Kebjiakan fiskalmerupakan dasar kebjikaan pembiayaan anggaran.
II. KEBIJAKAN MONETERPemerintah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku kegiatan
ekonomi, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasarannya antara lain
mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh (full employment), mempertahankan
tingkat inflasi yang relatif rendah clan stabil, mempertahankan keseimbangan neraca
pembayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai sasaran-sasaran
pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Di antara berbagai kebijakan tersebut adalah
kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan tingkat kurs dan kebijakan pendapatan.
Peran kebijakan fiskal tampak jelas pada APBN. Dalam kebijakan itu pemerintah
menentukan pendapatan dan pengeluaran untuk tahun anggaran yang akan datang.
Kebijakan moneter (sering dianggap bagian dari kebijakan fiskal) terdiri dari kebijakan-
kebijakan yang dibuat untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan/atau “harga uang”,
26
yang disebut tingkat bunga. Kebijakan tingkat kurs berpengaruh pada posisi keseirnbangan
neraca pembayar Sementara itu, kebijakan pendapatan biasanya diartikan sebagai
kebijakan "tingkat upah". Pada bab ini kita akan membahas secara khusus kebijakan
moneter.
A. PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER.Kestabilan moneter negara sedang berkembang adalah suatu
kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi
untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian. Dalam
kondisi tersebut jumlah uang yang beredar tidak berlebih ataupun
kurang.
Bilamana terjadi kekurangan atau kelebihan uang, maka pernerintah harus mengambil suatu
tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil.
Kebijakan moneter adalah tindakan penguasa moneter (biasanya bank sentral)
untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlali uang yang beredar itu
pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
Istilah kebijakan moneter banyak dipakai untuk menyebutkan seluruh tindakan yang
mempengaruhi jumlah uang beredar dan harga uang (yakni tingkat suku bunga). Sedangkan
lembaga yang berwenang untuk menjalankan tindakan mempengaruhi jumlah uang yang
beredar adalah bank Sentral (Di Indonesia wewenang itu dipegang oleh Bank Indonesia).
Kebijakan pengontrolan tingkat suku bunga menyiratkan bahwa penawaran uang
(money supply) dibiarkan naik turun mengikuti perubahan permintaan rriasyarakat terhadap
uang pada tingkat bunga patokan. Bank Indonesia tidak membolehkan penawaran uang naik
turun seperti itu, maka kenaikan permintaan uang akan meningkatkan tingkat bunga.
Demikian pula sebaliknya.
Dalam prakteknya, penerapan patokan tingkat suku bunga berarti bahwa Bank
Indonesia harus mengijinkan bank komersial menaik-turunkan bunga deposito. Caranya
adalah dengan menyerap kelebihan atau menambah kekurangan uang kas di pasar uang.
Cara itu merupakan peran Bank Indonesia sebagai "banknya central" dalam
mempertahankan tingkat bunga di pasar uang.
Berbeda dengan pematokan tingkat suku bunga, penentuan penawaran (jumlah uang
beredar) menyiratkan bahwa Bank Indonesia harus menghilangkan kelebihan atau
memulihkan kembali kelangkaan uang yang terjadi, tanpa menghiraukan berapa besar
tingkat bunga jangka pendek naik atau turun. Berbagai teknik yang digunakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai sasaran kebijakan moneter akan dibahas lebih lanjut, setelah kita
membahas tujuan kebijakan moneter.
Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter untuk kestabilan ekonomi dapat
diukur dan peningkatan kesempatan kerja, perbaikan kualitas kerja, serta perbaikan neraca 27
Kebijakan moneter adalah tindakan bank sentra!lmenyangkut penawaran
Tujuan kebijakan moneter
adalah:
• menambah kapa.sitas produksi,
• memperluas lapangan usaha.
• meningkatkan pendapatan.• menyeimbangkan posisi
neraca pembayaran internasional.
perribayaran internasional. Alat kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, kebijakan
diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral suasion.
B. UJUAN KEBIJAKAN MONETER.Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai
kestabilan ekonomi yang diwujudkan dalam
kestabilan harga-harga barang, sehingga iklim
berusaha terkondisi sedemikian rupa dan pada
gilirannya tercapai peningkatan kegairahan
berusaha. Tujuan kebijakan moneter meliputi hal-
hal berikut.
a. Stabilitas Ekonomi.
Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung
secara terkendali dan berkelanjutan, Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus
uang berjalan seimbang.
b. Kesempatan Kerja.
Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi
biasanya diikuti dengan perbaikan nasib Para karyawan ditinjau dari segi upah maupun
keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf
hidup karyawan dan akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
c. Kestabilan Harga.
Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga
yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat
harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dan
waktu ke waktu adalah sama.
d. Neraca Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai barang
yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca
pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter.
misalnya, dengan melakukan devaluasi.
C. MACAM KEBIJAKAN MONETER.Bila jumlah uang beredar dalam masyarakat berlebih atau
berkurang, penguasa moneter (Bank Indonesia) dapat
melakukan tindakan sebagai berikut.
B. Operasi Pasar Terbuka.28
Dalam prakteknya, kebijakan moneter di lakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah :- Operasi pasar
terbuka.- Kebijakan
diskonto- Kebijakan
perubahan
Pada politik pasar terbuka (open market policy), bank
sentral sebagai penguasa moneter membeli surat-surat
berharga di pasar modal jika jumlah uang yang beredar terlalu
sedikit. Sebaliknya,
b.Kebijakan Diskonto.
Pada politik diskonto (discount policy), bank sentral menetapkan tingkat suku bunga
pada tingkat tertentu. `
i. Menaikkan Suku Bunga.
Suku bunga dinaikkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebih.
Dengan naiknya suku bunga, masyarakat akan berlomba-lomba menabung uang di
bank. Di pihak lain, Para pengusaha mengurangi investasi yang dibiayai dengan
pinjaman.
ii. Menurunkan Suku.
Suku bunga diturunkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat kurang.
Penurunan suku bunga akan mendorong pengusaha mengadakan investasi dengan
meminjam uang dari bank.
c. Kebijakan Perubahan Cadangan Minimum.
Cadangan minimum (minimum reserves requirements) adalah perbandingan antara
uang tunai yang ditahan perbankan (atau yang tidak dipimjamkan ke nasabah) dengan
jumlah simpanan para nasabah. Simpanan nasabah meliputi giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan.
i. Menaikkan cadangan Minimum.
Cadangan minimum dinaikkan bila jumlah uang yang beredar benlebih. Peningkatan
cadangan minimum berarti membatasi jumlah uang yang bisa dipinjamkan ke nasabah
sehingga kemampuan bank memberi kredit benkurang.
ii. Menurunkan Cadangan Minimum
Cadangan minimum diturunkan apabila jumlah uang yang beredar dianggap tidak
mencukupi. Penurunan cadangan minimum berarti memperbesar jumlah uang yang bisa
dipinjamkan ke nasabah sehingga kemampuan bank umum memberi kredit bertambah.
d. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
Bank sentral menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada nasabahnya.
misalnya 80% clan nilai surat-surat berharga yang dibeli oleh pedagang surat-surat
berharga dibiayai dengan dana sendiri, sedangkan 20% sisanya dibiayai dengan
meminjam dana ke bank. Jika jumlah uang beredar melebihi kemampuan ekonomi, bank
• Mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter
36
Wewenang BI atas Cadangan Devisa
• Pengelolaan Cadangan Devisa
• Pengembangan Pasar Valuta Asing
• Pengelolaan Mai Tukar
Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur daiam UU No. 24 24 tahun 1999 -
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
Sejarah Sistem Nilai Tukar
37
Sistem Nilai Tukar Tetap(1971 – Maret 1983)
Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “anchor”. Dalam system ini, excess demand dan supply akan di penuhi/diserap oleh Bank Indonesia melalaui intervensi.Sistem Nilai Tukar
Mengambang Terkendali secara ketat
(April 1983 – Sep 1986)
Sistem Nilai Tukar Mengambang Flexible(Sep. 1986 – Agt.1987)
Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga di pengaruhi oleh unsure “managed” dari Bank Sentral melalui intervensi.
Sistem Nilai Tukar Mengambang Flexible(Sep. 1986 – Agt.1987)
Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar.
Sistem dan kebijakan Nilai tukar.
Periode Nilai Tukar mengambang Ketat.
- Setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian
- Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar berada
dalam koridor yang telah ditetapkan.
Sejarah Sistem Devisa
38
Sistem Devisa Kontrol,UU No. 32 / 1964
Sistem Devisa Semi Kontrol,
PP No. 64/1970
Seluruh Devisa wajib di serahkan kepada negara (cq Bank Indonesia), Devisa di kelompokan :
DHE (Devisa Hasil Export)DU (Devisa Umum)
Devisa Export wajib diserahkan kepada Bank Indonesia sementara DU bebas di gunakan.
Sistem Devisa Bebas,PP No. 1/1982
Seluruh Devisa Bebas di gunakan oleh penduduk.
Penegasan Sistem Devisa Bebas,
UU No. 24/1999
Penegasan system devisa bebas dan monitoring lalu lintas devisa.
Kebijakan BI Terhadap Nilai Tukar.
Menerapkan kebijakan moneter melalui operasi Pasar terbuka.
Melakukan sterillisasi dengan memasok Valas Ke pasar
Pengawasan Langsung bank pelaku terbesar
Pemantauan rekening vostro.
Non-internasionalisasi Rupiah.
- Membatasi aliran rupiah ke luar negeri yang dapat di gunakan untuk spekulasi
- Mendorong transaksi antarbank domestik.
PILIHAN GANDA
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Kebijakan moneter meliputi . .
1) stabilitas moneter.
2) kesempatan kerja
3) praktek diskonto
4) moral suasion
Yang merupakan tujuan kebijakan moneter adalah . .
a. 1 dan 2 d. 2 dan 4
b. 1 dan 3 e. 3 dan 4
c. 2 dan 3
2. Kebijakan moneter adalah ....
a. usaha pemerintah mempengaruhi permintaan agregat melalui sarana pengeluaran
publik dan pajak.
b. usaha pemerintah mempengaruhi permintaan agregat dengan mengendalikan biaya
dan ketersediaan kredit.
c. usaha pemerintah menaikkan tunjangan hari tua
d. usaha pemerintah meratakan pendapatan
e. usaha pemerintah mengurangi pengangguran
3. indakan pemerintah melakukan devaluasi termasuk
kebijakan . .
a. ekspor dan impor d. fiskal
b. ekonomi e. moneter
c. produksi
39
4. Kebijakan untuk mengizinkan penanaman modal asing di
Indonesia adalah
a. peningkatan impor negara yang memberikan modal
b. menghemat devisa
c. penggalian sumber alam yang masih terpendam
d. membantu modal dalam negeri
e. mempenluas kesempatan kerja
5. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan
untuk ...
a. meningkatkan kesejahteraan negara
b. menambah sumber negara
c. mencapai kemakmuran secara adil dan merata
d. meningkatkan kekayaan negara
e. mengatur pemerintahan yang kuat
6. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah
uang yang beredar diantaranya disebutkan di bawah ini :
1.) Menjual surat berharga
2.) Menaikan suku bunga
3.) Menurunkan suku bunga
4.) Membeli surat benharga
5.) Menurunkan cash ratio di bank
Tindakan untuk mengatasi inflasi adalah ....
a. 1, 2, dan 5 d. 3, 4, dan 5
b. 2, 4, dan 5 e. 1, 4, dan 5
c. 1, 3, dan 5
7. Tujuan kebijakan fiskal adalah menyeimbangkan anggaran.
Maksudnya...
a. anggaran pendapatan sama dengan anggaran biaya.
b. anggaran pembangunan sama dengan anggaran penerimaan pembangunan
c. anggaran pendapatan sama dengan anggaran rutin untuk biaya
d. anggaran rutin sama dengan penerimaan rutin
e. anggaran pendapatan sama dengan anggaran pengeluanan
8. Tujuan pemerintah menurunkan cash ratio bank adalah.....
a. merupakan kebijakan pemerintah di bidang moneter
b. untuk menarik uang yang beredar
c. untuk menahan pemberian kredit agan uang tidak banyak beredar
d. untuk membantu bank dalam pemberian kredit
e. untuk menahan uang yang beredar40
II. ESAI
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Sebutkan dan jelaskan tujuan kebijakan moneter !
2. Sebutkan dan jelaskan macam kebijakan moneter !
3. Apakah tujuan dan menurunkan cadangan minimum?
4. Apakah kegunaan dan menurunkan batas maksimum pemberian kredit?
5. Apakah tujuan dan menaikkan batas maksimum pemberian kredit?
Rangkuman
1. Pajak adalah pungutan resmi yang wajib dibayar oleh wajib pajak tanpa memperoleh
imbal jasa secara langsung.
2. Ciri-ciri pajak adalah berupa iuran, dipungut berdasarkan undang-undang, dan untuk
membiayai pengeluaran umum demi kesejahteraan umum.
3. Sistem pemungutan pajak meliputi official assesment system, self assessment system,
dan withholding system. Indonesia menganut self assessment system, artinya wajib
pajak menghitung pajak sendiri.
4. Sistem penetapan tarif adalah suatu sistem penetapan besar pajak yang terhutang oleh
wajib pajak. Tarif terbagi atas sistem progresif, proporsional, tetap, dan sistem degresif.
5. Asas pemungutan pajak : asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.
6. Pungutan resmi lainnya adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah dan imbal
jasanya diterima langsung oleh wajib pajak.
7. Pajak berfungsi sebagai sumber dana keuangan negara, untuk mengatur kegiatan
ekonomi, mempercepat pemerataan pendapatan, dan alat menstabilkan ekonomi,
8. Jenis pajak dibedakan menurut sifat, wewenang, subjek, dan objek pajak.
9. Sistem pajak di Indonesia mencerminkan jaminan hukum, keadilan, dan pemerataan.
10. Undang-undang pajak di Indonesia adalah :
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur tentang pajak penjualan dan pajak
penjualan atas barang mewah.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, mengatur tentang pajak bumi dan bangunan.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, mengatur tentang bea materai yang diatur
kembali berdasarkan PP No. 7/1995.
11. Pelaksanaan undang-undang perpajakan diatur lebih rinci melalui Keputusan Presiden,
Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
41
12. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang
beredar.
13. Tujuan kebijakan moneter adalah meningkatkan kapasitas produksi, memperluas
kesempatan kerja clan meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki posisi neraca
pembayaran internasional.
14. Macam kebijakan moneter : operasi pasar tenbuka, kebijakan diskonto, kebijakan
perubahan cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, clan moral suasion.
PILIHAN GANDAPilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !
1. Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut, kecuali :
a. UU No. 16/2000 d. UU No. 12/1994
b. UU No. 17/2000 e. UU No. 6/1984
c. UU No. 18/2000
2. Pajak merupakan ….
a. iuran wajib d. tanda kebaktian
b. sumbangan sukarela e. tanda terima kasih
c. hadiah
3. Semakin besar pendapatan, semakin besar tarif pajak yang dikenakan, sistem tarif
seperti itu adalah ….
a. progresif d. degresif
b. sebanding e. prospektif
c. tetap
4. Wajib pajak memungut dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sistem
pemungutan pajak seperti itu dinamakan ….
a. official assessment system d. economic system
b. self assessment system e. social system
c. withholding system
5. Seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia dipungut pajak. Asas pemungutan
pajak seperti itu dinamakan ….
a. asas domisili d. asas kesetiakawanan
b. asas sumber e. asas berdikari
c. asas mufakat
6. Ciri pungutan resmi lainnya (nonpajak) adalah ….
a. Imbal jasa dinikmati langsung oleh pembayaran
b. Pembayar tidak mendapatkan tanda terima
c. Pemungutan dilakukan secara liar42
d. Tergantung pada jumlah kekayaan yang dimiliki pembayar
e. Dipungut berdasarkan undang-undang
7. Pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat dilihat dalam ….
a. APBN d. daftar isian proyek
b. GBHN e. sisa hasil usaha
c. lembaran negara
8. Pajak yang dapat dipindahkan pemungutannya kepada orang lain disebut.
a. pajak langsung d. pajak daerah
b. pajak tidak langsung e. pajak tontonan
c. pajak pusat
9. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan
dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak disebut :
a. penghasilan d. tarif pajak
b. pajak e. objek pajak
c. wajib pajak
10. Pajak atas penyerahan barang dan jasa disebut :
a. pajak pertambahan nilai d. pajak daerah
b. pajak penghasilan e. pajak pusat
c. pajak bumi dan bangunan
II. ESAI
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Apakah perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya ?
2. Apakah perbedaan official assessment system dan self assessment system dalam