-
PAJAK UNTUK BANTUAN SOSIALDIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN
KELEMBAGAANDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONALDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 1Bekerja sama
denganDIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMASDIREKTORAT JENDERAL
PAJAKDEPARTEMEN KEUANGAN Jakarta, 20 Oktober 2009DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONALDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMALINFORMAL
-
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badansebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAKUU - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th
2009 (KUP)- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)- UU No.
8 Th 1983 stdtd UU No. 18 Th 2000 (PPN)-PP No. 80 Th 2007
(Peraturan Pelaksanaan UU KUP)-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah
Undian)-PP No.51 Th.2008 (Jasa Kosntruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh
Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan
Humas 2PPPERMENKEU -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak
Tanah/Bngnan)-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)-PP No.143
Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)-PP No.146 Th 2000 jo PP
38/2003 (PPN dibebaskan)-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN
Brg Strategis) -PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)-PMK No.
184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)-PMK No.186 Th
2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)-PMK No.190 Th 2007
(Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)-PMK No.252 Th 2008
(Petunjuk pemotongan Pph Pasal 21)-PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa
dikecualikan dari Objek PPh)-PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan
Biaya Pensiun)-PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan
Mingguan)-PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal
23)
-
DIKELOLAHDIKELOLAHINSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAHINSTANSI
PEMERINTAH PUSAT/DAERAHLEMBAGA NEGARA LEMBAGA NEGARA
BANTUANBANTUANAPBN/APBDAPBN/APBDDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan
Humas 3MELALUI SUATUMELALUI
SUATUKEGIATANKEGIATANBENDAHARA/PEMEG.KASBENDAHARA/PEMEG.KASWAJIB
MELAK.PEMOTONGAN DANWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DANPEMUNGUTAN PAJAK
PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSATPPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 22, 23 DAN
26PPN & PPnBM
-
DIKELOLAHDIKELOLAHBADAN (PT, CV, YAYASAN, KOPERASI, KUMPULAN,
DLL)BANTUAN BANTUAN APBN/APBDAPBN/APBDKEWAJIBAN YG Direktorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 4MELALUI SUATUMELALUI
SUATUKEGIATANKEGIATANWAJIB MELAKSANAKAN PEMOTONGAN WAJIB
MELAKSANAKAN PEMOTONGAN PAJAK PUSATPAJAK PUSATPPh PASAL 4 AYAT (2),
21, 23, DAN 26KEWAJIBAN YGTELAH ADA KETIKABADAN ITU BERDIRI &
MEMILIKI NPWP
-
KETENTUAN KEWAJIBAN NPWP BAGI SEKOLAH LEMBAGA/SEKOLAH/PELATIHAN
NEGERI YAYASAN/LEMBAGA/KURSUS/PKBMSWASTADirektorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 5WAJIB MEMILIKI NPWP DGN MENDAFTARKANKE
KPP/KP2KP, 1. A.N SKB PEMDA WONOSOBO ATAU2. A.N UNIVERSITAS NEGERI
JAMBI WAJIB MEMILIKI NPWP PADA SAAT DIDIRIKANDGN MENDAFTARKAN KE
KPP/KP2KP, 1. A.N PKBM SOLOTIGO ATAU2. A.N YAYASAN PENDIDIKAN X
ATAU3. A.N LEMBAGA KURSUS KECANTIKAN..JENIS WAJIB PAJAK SEBAGAI
PEMUNGUT JENIS WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK(PUSAT) ATAUWAJIB
PAJAK BADAN (CABANG) YG HANYA MELAKSANAKAN PEMOTONG
-
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, BADAN Pasal 1 ayat (3)
UU KUPDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 6milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap. .
-
Pasal 1 butir 2 UU KUPWajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.LANDASAN HUKUMLANDASAN
HUKUMPasal 2 ayat (1) UU KUPSetiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Direktorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 7UU PPhSetiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg
mempunyai penghasilan diatas PTKPyang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.UU PPhSetiap Wajib Pajak Badan yg
mulai DIDIRIKANPersyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek
pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau
diwajibkanuntuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan
perubahannya.
-
Kewajiban Mendaftarkan DiriKewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2
ayat (1) UU KUPBendahara yang Mengelola APBN/APBD Badan (mis PT,
CV, Yayasan, dll Termasuk cabang2nya)yang
dibentuk/didirikanDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
8WajibMendaftarkan DiriUntuk Mendapatkan NPWP
-
OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BENDAHARA PPh
Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org
pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan.
PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu. PPh Pasal 22 :
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan
pembelian Barang. PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg
dibayarkan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 9 PPh Pasal 23
: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl
21. PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
Luar Negeri. PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg
dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa
Kena Pajak. Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2
tertentu.
-
OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BADAN
(PT,CV,YAYASAN, KUMPULAN DLL BAIK PUSATNYA MAUPUN CABANGNYA) PPh
Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org
pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan.
PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.Direktorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 10 PPh Pasal 23 : Pemotongan atas
penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa,
royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21. PPh Pasal 26
: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar
Negeri. Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2
tertentu.
-
"Pasal 22(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan : MENGAPA LSM,
YAYASAN SWASTA, KURSUS, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN
MEMUNGUT PPh PASAL 22 ? BUNYI UU NO.36 TH 2008 TTG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
JAWABANNYADirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 11(1) Menteri
Keuangan dapat menetapkan : bendahara pemerintah untuk memungut
pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
;Penjelasan Pasal 22 Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk
sebagai pemungut pajak adalah :Bendahara pemerintah, termasuk
bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaganegara lainnya, berkenaan
dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk juga dalam
pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang
menjalankan fungsi yang sama;
-
"Pasal 16A(1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai.MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, LEMBAGA SWASTA
LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ? BUNYI UU NO.18 TH 2000 TTG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN
DAN PPnBM JAWABANNYADirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
12disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.(2)
Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Menteri Keuangan."BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NO.563/KMK.03/2003 TTG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH &
KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM
BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA Pasal
2(1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
-
PERLAKUAN PERPAJAKAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAMATAS
PROGRAM--PROGRAM DIKSETARAPROGRAM DIKSETARADEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONALDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALBANTUAN/BANTUAN/SUBSIDI
SUBSIDI DARI APBNDARI APBN(Rp)(Rp) BUKAN OBJEK BUKAN OBJEK PPh
& PPNPPh & PPNPenjls. Pasal 4 ayat (3) UU PPhPenjls. Pasal
4 ayat (3) UU PPhPasal 4 UU PPNPasal 4 UU PPNDirektorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 131. ORANG PRIBADI2. ORGANISASI SOSIAL3.
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT4. LEMBAGA KURSUS 5. INSTANSI/LEMBAGA
PEMERINTAH6. PTN YG BHMN DAN NON BHMN7. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB),8. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN FORMAL
-
Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPhPenjelasan Pasal 4
ayat (3) huruf a UU PPh Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg
menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm
rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau
hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan Harta hibahan
bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima
keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh
badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk
yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan
Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja,
hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan Direktorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 14ditetapkan Menkeu, sepanjang
diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha,
hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak
yg bersangkutan.Penjelasan Pasal 4 UU PPNPenjelasan Pasal 4 UU
PPNPPN dikenakan atas :a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
daerah pabean,b) Import Barang Kena Pajak (BKP); c)penyerahan Jasa
Kena Pajak di dlm daerah pabean; d) pemanfaatan BKP tidak berwujud
dari luar daerah pabean di dlm daerah pabean; e)pemanfaatan JKP
dari luar daerah pabean di dlm daerahPabean atau; f)eksport BKP
oleh Pengusaha Kena Pajak
-
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM-PROGRAM
DIKSETARABANTUAN/SUBSIDI DARI APBN(Rp)Lembaga/Org./Badan/Sekolah
Lembaga/Org./Badan/Sekolah Orang PribadiMilik Swasta Milik Negeri
(beasiswa)Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 15Kegiatan
Kegiatan Belajar Wajib Potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23,PPh Pasal
4 ayat (2) Wajib Potong & Pungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22PPh
Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)& PPN Tidak Dipotong PPh dan
tidak Dipungut PPN
-
Lembaga/Org./Badan/SekolahMilik Swasta Digunakan untuk Honor
pelatih/panitia, honor tutor, uang transpor, honor penyelenggara
dan honor lainnya, konsumsi peserta/pelatih, ATK & bahan habis
pakai, buku, 1. Untuk honor
pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusunan
test/evaluasi/supervisi/monitoring yg diterima oleh bukan pegawai
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17
UU PPh) X 50% X penghasilan bruto. Tarif Pasal 17 UU PPh yaitu
dimulai tarif 5% untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,-Apabila Honor
yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali
Apabila Honor yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari
satu kali dalam 1 tahun), maka Penghitungan PPh Pasal 21dalam 1
tahun), maka Penghitungan PPh Pasal 21--nya : tarif Pasal 17 x (50%
x nya : tarif Pasal 17 x (50% x Jumlah Bruto Honor sebulan
dikurangi PTKP bulanan).Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi PTKP
bulanan).Bagi pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusun yang
tidak memiliki NPWP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
16Bagi pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusun yang tidak
memiliki NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari yg memiliki
NPWP, jadi tarifnya 6% dari jumlah bruto. Objek Pemotongan Pph
Pasal 21 diatur PMK No.252/PMK.03/2008dan Perdirjen No.31/PJ./2009
jo. Perdirjen No.57/PJ/20092. Uang Transport kepada tenaga pengajar
dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% atau 6% (bila penerima tidak
memiliki NPWP) x 50% x jumlah bruto, sepanjang tidak bisa
membuktikan bukti-bukti pengeluarannya3. Pengadaan konsumsi dan ATK
+ Bahan habis pakai, buku, pengadaan konsumsi, cangkul, benih dan
pengadaan barang lainnya tidak dipungut PPh PPh Pasal 22 dan tidak
dipungut PPN. 4. Jasa catering dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif
2% atau 4% (bila pemberi jasa catering tidak memiliki NPWP) dari
jumlah bruto pembayaran (tidak ada batasannya). Objek Pemotongan
PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008
-
BUKAN PEGAWAIMENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA
TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN,
NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA,
PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,
SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA,
PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYAOLAHRAGAWAN;
PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR
PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN; PEMBERI JASA DLM
SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA
PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA PENJAJA
BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS
LAINNYADirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 17DIPOTONG PPH
PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17 DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN
PPh PASAL 21HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN
NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA
TDKBERKESINAMBUNGANJIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH
TINGGI * SYARATNYA BUKAN PEGAWAIHARUS MEMILIKI NPWP &
TDKMENERIMA SUMBER PENGHASILANLAINNYADASAR PENGENAAN
&PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN
BRUTOHONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA &
DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN
BERKESINAMBUNGANPTKP*DIKURANGIDASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
-
Digunakan untuk Honor pelatih/panitia, uang transport, konsumsi
peserta/pelatih, ATK & bahan habis pakai1. Untuk honor
pelatih/panitia/penyelenggara dan sejenisnya yg diterima
PNS/TNI/Polri dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif 15%
dari penghasilan bruto (bersifat final) sepanjang pangkat PNS
tersebut golongan III a ke atas atau sepangkatnya. Bila honor
diterima mahasiswa/masyarakat lainya dipotong PPh Pasal 21 dengan
tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) yaitu mulai 5% atau 6% (bagi
penerima yg tidak memiliki NPWP untuk penghasilan s.d Rp
50.000.000,-. ) x 50% x jumlah bruto. Apabila yang dibayarkan
secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1 tahun), maka
Penghitungan PPh Pasal 21-nya : Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x
Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi
PTKP).LEMBAGA/ORG./BADAN/SEKOLAHMILIK PEMERINTAHDirektorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 182. Uang Transport kepada tenaga
pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final bila yg
menerima PNS/TNI/Polri atau tarif Pasal 17 yaitu 5% atau 6% (bagi
penerima yg tidak memiliki NPWP) x 50% x jumlah bruto, bila yg
menerima bukan PNS/TNI/Polri, sepanjang tidak bisa membuktikan
bukti-bukti pengeluarannya3. Pengadaan konsumsi dan ATK + Bahan
habis pakai, buku dan pengadaan barang lainnya yang jumlah
pembayarannya melebihi Rp 1 juta (tidak termasuk PPN-nya) dipungut
PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atau 3% (bagi penjual barang yg tidak
memiliki NPWP) dari jumlah bruto, dan dipungut PPN juga sebesar 10%
dari jumlah bruto apabila pembayarannya (nilai kuitansi) diatas Rp
1 juta. 4. Jasa catering dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% atau 4%
(bagi pemberi jasa yang tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto
pembayaran dan pengenaan pemotongan PPh Pasal 23 ini tanpa batasan
jumlah rupiahnya. Apabila pembayaran Rp 1 juta lebih, maka dipungut
PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (nilai jasa tanpa PPN).
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu
No.244/PMK.03/2008
-
BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWADasar hukum :1. Pasal 4 ayat (3)
huruf l UU Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas UU
Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan2. Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 246/PMK.03/2008 tanggal31 Desember 2008 tentang
Beasiswa yang Dikecualikan dari ObjekPajakBeasiswa (biaya
pendidikan yang dibayar ke sekolah, Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 19Beasiswa (biaya pendidikan yang dibayar ke sekolah,
Meliputi biaya ujian, biaya penelitian, biaya pembelianbuku dan
biaya hidup yang wajar) yang diterima atau diperoleh WNI dari Wajib
Pajak pemberi Beasiswa (harus tidak mempunyai hubungan
istimewa)dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada
tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
tinggi dikecualikan dari Objek Pajak PenghasilanPenerima Beasiswa
tidak dipotong PPh Pasal 21
-
SUMBANGAN TERTENTU ANTARA LAIN SUMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA,
BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, SUMBANGAN FASILITAS
HAL-HAL YG PERLU DIKETAHUI UNTUK DUNIA PENDIDIKAN
PASAL 6 AYAT (1) UU PPh (PERUBAHAN TERAKHIR)Direktorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 20SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN,
SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGABIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO(BISA
MENGURANGI PPhYG TERUTANG BAGI PERUSAHAAN)
-
SANKSI PERPAJAKANSANKSIADMINISTRASI SANKSIPIDANADirektorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 21DENDA BUNGA KENAIKAN KURUNGANDAN
DENDA PENJARADANDENDAALPA SENGAJA
-
SANKSI ADMINISTRASIDENDAPs. 7 UU KUP BUNGAPs.8(2), 13(2), 14(3),
19(2)&(3) UU KUP KENAIKANPs. 13(3), 15(2) UU KUPRp 100.000 SPT
MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN 2%/BULANmaks
24 BULAN PEMBETULAN SENDIRI SPT HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH
TULIS 50%SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR
TERTULIS100%Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
22Rp500.000DISAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPnBMTERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG HASIL
PEMERIKSAAN (SKPKB) DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN IZIN
PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN
100%PPh TIDAK / KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR100%KARENA
DITERBITKAN SKPKBTPAJAK YANG TIDAK/KURANG DIBAYARDARIRp 100.000 SPT
TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN(Untuk Tahun Pajak
2007 200%DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI
-
SANKSI PIDANAALPAPs. 38 UU KUP SENGAJAPs. 39 UU KUP TIDAK
MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT:ISINYA TIDAK BENARTIDAK
LENGKAPMELAMPIRKAN KETERANGAN TIDAK MENDAFTARKAN DIRI,
MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT
:ISINYA TIDAK BENARTIDAK LENGKAPDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan
Humas 23MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU TIDAK MENYELENGG.
EMBUKUAN/PENCATATAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT
/DIPOTONGKURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA1 TAHUN DAN
DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI
DARI PAJAK TERHUTANG PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DANPALING LAMA
6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN
PALINGBANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANGMENIMBULKAN KERUGIANPADA
PENDAPATAN NEGARA MENYALAHGUNAKANMENYALAHGUNAKAN ATAUATAU
MENGGUNAKANMENGGUNAKAN TANPATANPA HAKHAKNOMORNOMOR POKOKPOKOK
WAJIBWAJIB PAJAKPAJAK ATAUATAU
PENGUKUHANPENGUKUHANPENGUSAHAPENGUSAHA KENAKENA PAJAKPAJAK;;
-
SANKSI PERPAJAKANBAGI PETUGAS PAJAK (Pasal 36 A UU UP)DALAM
MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAKPETUGAS PAJAKDirektorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 24TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU
BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARADIKENAKAN SANKSI SESUAI
PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
-
Hubungi kami di:
500-200Kring Pajak
SMSDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 25Email :
[email protected]@pajak.go.idWebsite:
www.pajak.go.idSMS0813 178 72525( 0813 178 PAJAK )
-
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 26
-
COTOH PEGHITUGA BUKA PEGAWAI POLAN, PENGAJAR (BUKAN
PEGAWAI-PUNYA NPWP), MENERIMA HONORARIUM DARI LEMBAGA KURSUS
MENJAHIT SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER 2009 DAN
TIDAK MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN LAINNYA. PPh PASAL 21 TERUTANG
SETIAP BULANNYA :((50% X PENGHASILAN SEBULAN) PTKP SEBULAN) X TARIF
Pasal 17 =(50% x Rp250.000) Rp1.320.000 = NIHIL PILON, PELATIH
(BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI SANGGAR DKISEBESAR
Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009.PILON
PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS :Direktorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 2750% X PENGHASILAN SEBULAN X TARIF
PASAL 17 =50% X Rp250.000 X 5% = Rp6.250,- POLIN, PENGAJAR (BUKAN
PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI PKBM KASIHRP250.000,-/BULAN DARI
AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DANJUGA SEBAGAI
PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA
:50% X PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =50% X Rp250.000 X 5% =
Rp6.250,-PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp6.250,- SETIAP
BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR
PENGHASILAN DARITK KASIH
-
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21PPh PASAL
21PPh YANG DIPOTONG BENDAHARADISETORDGN SSP KE :- BANK PERSEPSI,
ATAUDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 28- BANK PERSEPSI,
ATAU- KANTOR POS GIROPALING LAMBATTGL 10 BLN BERIKUTNYABILA JATUH
PD HARI LIBUR PENYETORANPADA HARI KERJA BERIKUTNYA
-
TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21PPh YANG
DIPOTONGBENDAHARADILAPORKANDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan
Humas 29PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIMBERIKUTNYAJIKA JATUH PDHARI
LIBUR PD HARI KERJABERIKUTNYADILAPORKANDGN SPT MASA PPhPASAL 21 KE
KPP/KP2KP
-
Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP
mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009)Lembar ke-1
untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
P W P : - - - - - (3)
ama Wajib Pajak :
Alamat :
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
1.
3.
6.
2.
4.
5.
BUKTI PEMOTOGA PPh PASAL 21 DA/ATAU PASAL 26
(1)
o. Jenis Penghasilan
(2)
Tarif
(5)
DEPARTEME KEUAGA REPUBLIK IDOESIA
DIREKTORAT JEDERAL PAJAK
KATOR PELAYAA PAJAK
.... (1)
OMOR : (2)
(6)
PPh yang Terutang
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
PWP)
(4)
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
(3)
Lampiran IIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor:
PER-32/PJ/2009Tanggal: 25 Mei 2009Perubahan Direktorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 30Honorarium atau Imbalan kepada AnggotaDewan
Komisaris atau Dewan Pengawas yangtidak merangkap sebagai Pegawai
TetapJasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan
PegawaiPenarikan Dana Pensiun oleh PegawaiImbalan kepada Peserta
KegiatanImbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat
berkesinambunganImbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat
berkesinambunganPenghasilan kepada Pegawai atau PemberiJasa sebagai
Wajib Pajak Luar NegeriJumlah Terbilang : *) Lihat petunjuk
pengisian Perhatian : ., . 20 . (4) 1. P W P : - - - - - a m a : 2.
Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabiladiisi dengan lengkap dan
benar. F.1.1.33.017.8.9.10.11.6.
......................................................... (6)Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran
atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi. Pemotong Pajak (5)Tanda tangan, nama dan
cap12.
-
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
P W P : - - - - - (3)
ama Wajib Pajak :
Alamat :
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APB
atau APBD yang diterima
oleh PS, Anggota TI/
POLRI dan Pensiunan.
(4)
(FIAL)
OMOR : (2)
(1)
o. PPh yang dipotong
(5)(2)
Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif
(3)
.... (1)
BUKTI PEMOTOGA PPh PASAL 21
DEPARTEME KEUAGA REPUBLIK IDOESIA
DIREKTORAT JEDERAL PAJAK
KATOR PELAYAA PAJAK
1.
2.
Perubahan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 31 POLRI dan
Pensiunan. Terbilang : *) Lihat petunjuk pengisian Pemotong Pajak
(5) P W P : - - - - - a m a : Perhatian : 1. Jumlah Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan capdipotong di
atas bukan merupakan kreditpajak dalam Surat Pemberitahuan
(SPT)Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap
sahapabila diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.02
......................................................... (6)., .
20 . (4)JUMLAH
-
No NPWP Nama Wajib Pajak Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal
21 dan/atau Pasal 26 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
Nomor Tanggal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Departemen Keuangan RI Direktorat
Jenderal Pajak DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL) Masa Pajak (Bulan/Tahun) / 2 0
Perubahan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 3215. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman
ke dari halaman JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT
SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
-
No NPWP Nama Wajib Pajak Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal
21 dan/atau Pasal 26 PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
Nomor Tanggal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal
Pajak DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL) Masa Pajak (Bulan/Tahun) / 2 0 Perubahan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 3314. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke dari
halaman JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI
SESUAI DENGAN BENTUK INI
-
SPT NormalSPT Pembetulan Ke-____1 Masa Pajak SPT MasaPajak
PenghasilanPasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun KalenderFormulir ini
digunakan untuk melaporkankewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal21 dan/atau Pasal 26 20DepartemenKeuangan
RIDirektoratJenderalPajak 0 Formulir
17212(Bulan/Tahun)/JumlahPenerimaPenghasilanGolongan
PenerimaPenghasilanDistributor MLMPetugas Dinas Luar Asuransi243(1)
(2)8109 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
5(3)NomorTelepon -NPWPNama WPAlamat6 Pegawai TetapPenerima Pensiun
Berkala 7No JumlahPajak Terut ang( Rp)(4) (5)Alamat Email
JumlahPenghasilan B rut o( Rp)Bagian B Objek PajakBagian A
Informasi Identitas Wajib PajakxPerubahan Direktorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 34Dit.P2Humas 34Kelebihan setor PPh Pasal 21
dan/atau Pasal 26 dari: Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke
angka 26 dan 27 Tahun2015 Penjaja Barang DaganganJumlah Bagian
B(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)2122 Tenaga AhliAnggota Dewan
Komisaris atau Dew an Pengaw as yangtidak Merangkap sebagai Pegaw
ai Tetap Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi,Tantiem, Bonus
atau Imbalan Lain11 Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana
PensiunPeserta KegiatanBukan Pegawai yang Menerima Penghasilan
yangBersifat BerkesinambunganPegawai atau Pemberi Jasa sebagai
Wajib Pajak LuarNegeriBukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Tidak Bersifat Berkesinambungan1213142716171819 Masa Pajak23 1 97
825 25b. Penyetoran dengan SSP 25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal
21 Ditanggung Pemerintah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang
(Lebih) Disetor (angka 20 angka 24)242628 Kelebihan setor pada
angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak PPh Pasal
21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan
(angka 25 angka 26)STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok
Pajak)Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)62 3 4 5PPh Pasal 21
dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d.
November(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)PPh Pasal 21 dan/atau
Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang
Dibetulkan(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang
Dibetulkan)10 11 12 Tahun Kalender
-
PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) Kuasa Wajib PajakTanda Tangan Tanggal
(dd/mm/yyyy)(1) Bagian C Objek Pajak FinalNo Jumlah Pener ima
Penghasilan(3) JumlahPajak Terut ang(R p)(5)JumlahPenghasilan B rut
o(R p)(4)Golongan Pener imaPenghasilan Formulir 1721 I(Disampaikan
hanya pada MasaPajak Desember)Daftar Bukti Pemotongan
PajakPenghasilan Final29 Surat Setoran Pajak ____ lembarDaftar
Bukti Pemotongan PajakPenghasilan Tidak Final Surat Kuasa
Khusus/Surat Keterangan Kematian c)Bagian D Lampiran Surat Setoran
Pajak PPh Pasal 21DTP30 Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d
30)31Nama i)Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya
termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan
yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya
beritahukan di atas besertalampiran-lampirannya adalah benar,
lengkap dan jelas. - Melalui PosTanda TanganTanggal
(dd/mm/yyyy)NPWP SPT Masa Diterima: Langsung dari WPBagian E
Pernyataan dan Tanda TanganDaftar Biaya untuk Wajib Pajak yangTidak
Wajib Menyampaikan SPTTahunan PPh Badan (Disampaikanhanya pada Masa
Pajak Formulir 1721 II(Disampaikan hanya pada Masa Pajakterjadi
perubahan Pegawai Tetap)d) b)a) (2)Penerima Uang Pesangon, Uang M
anfaat Pensiun, TunjanganHari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan
Pembayaran LainSejenis yang Dibayarkan SekaligusPejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRIdan Pensiunan yang Menerima
Honorarium dan Imbalan Lainyang Dibebankan Kepada Keuangan
Negara/Daerah Diisi oleh Petugasf)g) e)h)Perubahan Direktorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 35____/_____/____TARIF PPh PASAL 21
MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPhDalam ketentuan baru ini, tarif
pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17
ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:1.
Pegawai tetap.2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.3.
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara
bulanan.4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku
harian yang tidakdibayarkan secara bulanan.5. Bukan pegawai yang
menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.6. Peserta
kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan
tidak dipecah.7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang
berkesinambungan.8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas
yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau
memperoleh honorarium atauimbalan yang bersifat tidak teratur.9.
Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi,
tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak
teratur.10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai
yang melakukan penarikan Dana Pensiun.(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK
252/PMK.03/2008)PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAIBIAYA
JABATANBiaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto
dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp
500.000,00 sebulan.Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari
penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00
setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.(Pasal 1 PMK
250/PMK.03/2008)BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL
21PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
___/___/_____Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh
pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai
dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidakdipotong PPh Pasal 21.
Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah
melebihAtas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan
pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21
dengan tarif yang lebih tinggi20% daripada tarif yang diterapkan
dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan
pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima
penghasilan tersebut harusmemiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka
suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWPTKP
Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar
asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau
direct selling, penjaja barangdagangan yang tidak berstatus pegawai
atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh
-
2 0A. No(1)1.2.3.4.5.6.7. (5)Nama Wajib Pajak(3) Penghasilan
Bruto(Rupiah)(4) 1721 - ITahun KalenderDAFTAR PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYAMELEBIHI
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)DepartemenKeuangan
RIDirektoratJenderalPajak DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN
PAJAKPENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26UNTUK PEGAWAI TETAP
DANPENERIMA PENSIUN BERKALA(2)NPWP PPh Pasal 21dan/atau Pasal
26Terutang(Rupiah)Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa
DesemberDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 36Dit.P2Humas
368.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.C. Jumlah (A1 + B)Pegawai
Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yangPegawai Tetap dan
Penerima Pensiun atau THT/JHT yangPenghasilan Netonya Melebihi PTKP
(jumlah nomor 1 s.d. 20)Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP GG.
OrangA1.B.
-
/ 2 0A. Pegawai Tetap yang KeluarNo(1)1.2.3.4.5.B. Pegawai Tetap
yang Masuk (4) (5)Penghasilan Bruto (Rupiah)DAFTAR PERUBAHAN
PEGAWAI TETAPNPWP Nama Wajib Pajak(3)No NPWP 1721 - IIMASA
PAJAK(Bulan/Tahun )PPh Pasal 21Dan/Atau Pasal26
Terutang(Rupiah)(2)DepartemenKeuangan RIDirektoratJenderalPajak
Nama Wajib Pajak Status Karyawan(TK, K, JumlahContoh Formulir yg
dilampirkan hanya pada masa DesemberDirektorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 37Dit.P2Humas 37(1)1.2.3.4.5.C. Pegawai yang Baru
Memiliki NPWP No(1)1.2.3.4.5. halamanNo NPWP Nama Wajib Pajak (TK,
K,K/I, PH,HB) JumlahTanggungan(2) (3) (4) (5)NPWP TanggalTerdaftar
Nama Wajib Pajak(2) (3) (4)JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT
DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke dari
-
/ 2 0(1)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.No NPWP* Nama Wajib Pajak(3) Status
Karyawan(TK, K, K/I,PH, HB)(4) Jumlah
Tanggungan(5)DepartemenKeuangan RIDirektoratJenderalPajak DAFTAR
PEGAWAITETAP/PENERIMA PENSIUNBERKALA 1721 - TMASA PAJAK(Bulan/Tahun
)(2)Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan
PertamaAtau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah
MelaporDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 38Dit.P2Humas
3810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. *
Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP
dikosongkan
-
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
:
......
......
......
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Masa Pajak
ALAMAT WP
ALAMAT OP
NOP
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
Uraian Pembayaran : ....
:
NAMA WP :
:
1OktSep Nov Des
Tahun Pajak
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran
untuk masa yang berkenaan
Jan Feb Mar Apr Ags
......
......
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran......
Diisi Tahun terutangnya Pajak
.....
.....
Mei Jun Jul
Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang BaruHanya diisiDlm
transaksiPengalihan hakAtas tanah danAtau bangunan Dan Kegiatan
Membangun sendiri Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 39Diisi
sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBTJumlah Pembayaran
:Terbilang : , Tanggal ....Cap dan tanda tanganNama Jelas : . Nama
Jelas : ..F.2.0.32.01Tanggal Wajib Pajak/Penyetor..Diterima oleh
Kantor Penerima Pembayaran Cap dan tanda tanganRuang Validasi
Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak -
Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "/ /:..............Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuh ......./../Perubahan
-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Untuk PemerintahPemerintaho Objek Tarif Dasar
Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu
pelaporan
1. Penyerahan Barang Kena Pajak
Kecuali :
a. Barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran , yang diambil langsung dan
sumbernya ;
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang
10% Dasar Pengenaan
Pajak
Tgl 7 bln
berikutnya
(utk
bendahara)
Tgl 15 bln
Tgl 14 bln
berikutnya (utk
bendahara)
Tgl 20 bln
berikutnya (utk Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 4040b.
Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak ;c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel , restoran,
rumah makan, wrung. Dan sejenisnya ;d. Uang , Emas batangan, dan
surat-surat berharga Tgl 15 bln berikutnya (utk non bendahara)
berikutnya (utk non bendahara)
-
o Objek Tarif Dasar
Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu
pelaporan
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak
Kecuali :
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan
medik;
b. Jasa dibidang pelayanan social;
c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan
perangko;
d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan
sewa guna usaha dengan hak opsi;
e. Jasa dibidang keagamaan;
f. Jasa dibidang Pendidikan;
g. Jasa dibidang keseniaan dan hiburan
yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
10% Dasar Pengenaan
Pajak
Tgl 7 bln
berikutnya
Tgl 15 bln
berikutnya
(utk non
bendahara)
Tgl 14 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya (utk
non bendahara)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
GlanjutanDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 41yang telah
dikenakan Pajak Tontonan;h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan
bersifat iklan ;i. Jasa dibidang angkutan umum didarat dan di
air;j. Jasa dibidang tenaga kerja;k. Jasa dibidang perhotelan ;l.
Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
-
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG
DIBEBASKAN DARI PPNAtas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :a. Barang
modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang
diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak
tersebutb. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku
untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikanDirektorat
Penyuluhan Pelayanan dan Humas 42pembuatan makanan ternak, unggas
dan ikanc. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
-
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG
DIBEBASKAN DARI PPNAtas penyerahan di dalam negeri :a. Barang modal
berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara
langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebutb. Makanan
ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan
makanan ternak, unggas dan ikanDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan
Humas 43c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil
langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil
pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu d. Bibit dan atau
benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
penangkaran atau perikanane. Air bersih yang dialirkan melalui pipa
atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum
milik Pemerintah maupun Swastaf. Listrik, kecuali untuk perumahan
dengan daya di atas 6600 Watt
-
h.h. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan
Imunisasi Nasional (PIN); Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan
Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); i.i. BukuBuku--buku
pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran umum, kitab suci
dan buku--buku pelajaran agama;buku pelajaran agama;j.j. Kapal
laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal
angkutan Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau
dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal
penangkap ikan, kapal tongkang penyeberangan, kapal pandu, kapal
tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta
alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan dan suku cadang
serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang
diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga
manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan
nasional;Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;k.k.
Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan
atau alat Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan
penerbangan atau alat BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP
& JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNGlanjutanDirektorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 44k.k. Pesawat udara dan suku cadang serta alat
keselamatan penerbangan atau alat Pesawat udara dan suku cadang
serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia,
peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang keselamatan
manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang
diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara
Niaga diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan
Udara Niaga Nasional;Nasional;l.l. Kereta api dan suku cadang serta
peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan Kereta api dan suku
cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta
prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api
serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta
Api Indonesia;Indonesia;m.m. Peralatan yang digunakan untuk
penyediaan data batas dan photo udara wilayah Peralatan yang
digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah
Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.Negara
Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.
-
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG
DIBEBASKAN DARI PPNAtas penyerahan dalam negeri berupa :Atas
penyerahan dalam negeri berupa :a.a. jasa yang diterima oleh
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan jasa yang
diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan
penangkapan ikan nasional yang meliputi :penangkapan ikan nasional
yang meliputi :1.1. Jasa persewaan kapal;Jasa persewaan kapal;2.2.
Jasa. kepelabuhanan meliputi jasa tunda,jasa pandu,jasa tambat, dan
jasa labuh;Jasa. kepelabuhanan meliputi jasa tunda,jasa pandu,jasa
tambat, dan jasa labuh;3.3. Jasa perawatan atau reparasi (docking)
kapal;Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;b.b. Jasa yang
diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan
Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau
perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi :penangkapan
ikan nasional yang meliputi :1.1. Jasa persewaan pesawat udara;Jasa
persewaan pesawat udara;2.2. Jasa perawatan atau reparasi pesawat
udara;Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;c.c. Jasa
perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api
Indonesia;Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima
oleh PT Kereta Api Indonesia;GlanjutanDirektorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 45d.d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor
untuk pemborongan bangunan berupa rumah Jasa yang diserahkan oleh
kontraktor untuk pemborongan bangunan berupa rumah sederhana, rumah
sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, sederhana,
rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama
mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya
ditetapkan asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya,
yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar
pertimbangan Menteri Pemukiman dan oleh Menteri Keuangan setelah
mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan
pembangunan tempat yang semataPrasarana Wilayah dan pembangunan
tempat yang semata--mata untuk keperluan mata untuk keperluan
ibadah;ibadah;e.e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah
sederhana, dan rumah sangat Jasa persewaan rumah susun sederhana,
rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan,sederhana;
dan,f.f. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam
rangka tersedianya data Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional
Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara
wilayah Negara Republik Indonesia.batas dan photo udara wilayah
Negara Republik Indonesia.
-
Hubungi kami di:
500-200Kring Pajak
SMSDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 46Email :
[email protected]@pajak.go.idWebsite:
www.pajak.go.idSMS0813 178 72525( 0813 178 PAJAK )
-
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 47