- 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, mengatur lingkup kewenangan pemberian persetujuan substansi yang dilimpahkan kepada Gubernur meliputi pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan Perda tentang rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan Perda tentang rencana tata ruang strategis kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
KABUPATEN/KOTA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam
Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Rinci Tata
Ruang Kabupaten/Kota, mengatur lingkup kewenangan
pemberian persetujuan substansi yang dilimpahkan kepada
Gubernur meliputi pemberian persetujuan substansi dalam
penetapan rancangan Perda tentang rencana detail tata ruang
kabupaten/kota dan Perda tentang rencana tata ruang
strategis kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan
Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan
- 3 -
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
beserta Rencana Rincinya;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan
Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda tentang
Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
13. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 15);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA
KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail
Tata RuangBagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disebut Raperda Kabupaten/Kota adalah
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail
Tata RuangBagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota di
Jawa Timur.
6. Ruang
- 4 -
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya
disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah negara.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang
selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten/kota, yang merupakan penjabarand ari RTRWP
yang berisitujuan, kebijakan, strategi penataan ruang
wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah
kabupaten/kota,rencana pola ruang wilayah
kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis
kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten/kota.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi kabupaten/kota.
11. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan
strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau
yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang
bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan
zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Badan
- 5 -
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat BKPRD Provinsi adalah Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Kelompok Kerja PengendalianPemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disebut Pokja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang adalah kelompok kerja pada BKPRD Provinsi yang
memiliki tugas memberi masukan, melakukan fasilitasi,
inventarisasi dan kajian terkait dengan kegiatan
pemanfaatanruang danpengendalianpemanfaatanruang di
Provinsi.
14. Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan
oleh Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan
teknis RaperdaKabupaten/Kota tentang RDTR BWP
Kabupaten/Kotatelah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait dan pedoman bidang penataan ruang
dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum
dalam Lampiran G.
(2) Lampiran A sampai dengan Lampiran G merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
- 14 -
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
SUPRIANTO, S.H.,M.H.
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E.
- 1 -
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 MEI 2013
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA
A. TABEL PENCANTUMAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWPKABUPATEN/KOTADALAM
MATERI TEKNIS DAN RANCANGAN PERDA
No. Muatan Penuangan
Dalam Materi Teknis
Penuangan Dalam
Rancangan Perda
Keterangan
Menimbang
Mengingat (Dasar Hukum)
Menetapkan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Penyusunan laporan RDTR
1.3 Dasar Hukum
1.4 Ruang Lingkup Perencanaan
1.5 Sistematika Pembahasan
- 2 -
No. Muatan Penuangan
Dalam Materi Teknis
Penuangan Dalam
Rancangan Perda
Keterangan
Bab II KETENTUAN UMUM
2.1 Istilah dan Definisi
2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi
2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ
2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi
2.5 Masa Berlaku RDTR
Bab III TUJUAN PENATAAN BWP
3.1 Tinjauan RTRW terhadap wilayah perencanaan
3.2 Profil Wilayah perencanaan
3.3 Isu Strategis (memuat potensi, permasalahan, dan urgensi)
3.4 Tujuan Penataan BWP
3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP
BAB IV RENCANA POLA RUANG
4.1 Konsep Pengembangan BWP (Mengakomodasi Sistem Pusat Kegiatan)
4.1.1 Skenario Pengembangan
4.1.2 Sistem Pusat Kegiatan
4.1.3 Arahan Pengembangan
4.2 Pembagian Sub BWP, dan Blok (Mendelineasi batas bagian wilayah perkotaan, Sub BWP, dan Blok)
4.3 Penetapan kode zona dan subzona
4.4 Rencana pola ruang BWP
4.4.1 Rencana Zona Lindung
4.4.1.1 Zona Hutan Lindung
- 3 -
No. Muatan Penuangan
Dalam Materi Teknis
Penuangan Dalam
Rancangan Perda
Keterangan
4.4.1.2 Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
4.4.1.3 Zona Perlindungan Setempat
4.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau
4.4.1.5 Zona Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4.4.1.6Suaka Alam dan Cagar Budaya
4.4.1.7Zona Rawan Bencana Alam
4.4.2 Rencana Zona Budidaya
4.4.2.1 Zona Perumahan
4.4.2.2 Zona Perdagangan dan Jasa
4.4.2.3 Zona Perkantoran
4.4.2.4 Zona Industri
4.4.2.5 Zona Sarana Pelayanan Umum
4.4.2.6 Zona Peruntukan Lainnya
4.4.2.7 Zona Peruntukan Khusus
4.4.2.8 Zona Peruntukan Campuran
BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA
5.1 Rencana Jaringan Pergerakan
5.1.1 Jaringan transportasi darat
5.1.1.1 Sistem Jaringan Jalan
5.1.1.1.1 jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
5.1.1.1.2jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
5.1.1.1.3 jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
5.1.1.1.4 jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;
5.1.1.2 Sistem jaringan pedestrian
5.1.1.3 Sistem Pelayanan Angkutan Umum
- 4 -
No. Muatan Penuangan
Dalam Materi Teknis
Penuangan Dalam
Rancangan Perda
Keterangan
5.1.1.4 Jaringan Perkeretaapian
5.1.1.5 jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
5.1.2 jaringan Transportasi Laut
5.2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
5.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
5.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
5.6 Rencana Pengembangan Air Limbah
5.7 Rencana PengembanganPrasarana Lainnya
BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
6.1 Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan
Kriteria Penetapan Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan
6.2 Rencana Penanganan Sub BWP yang diprioritaskan
BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
7.1 Program Perwujudan Tata Ruang
7.1.1 Program perwujudan rencana pola ruang di BWP
A. perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam A. pemenuhan kebutuhan RTH; dan
B. perwujudan zona budi daya pada BWP
7.1.2 program perwujudan rencana jaringan prasarana
A. Perwujudan sistem jaringan prasarana
i. perwujudan sistem jaringan pergerakan;
ii. perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan;
iii.perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- 5 -
No. Muatan Penuangan
Dalam Materi Teknis
Penuangan Dalam
Rancangan Perda
Keterangan
iv. perwujudan sistem jaringan air minum;
v.perwujudan sistem jaringan drainase;
vi. perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau
vii.perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
7.1.3 Program Perwujudan Ketahanan terhadap perubahan iklim (bila ada)
7.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Lampiran Album Peta RDTR 1. Peta Orientasi 2. Peta Batas Administrasi 3. Peta Guna Lahan 4. Peta Rawan Bencana 5. Peta Sebaran Penduduk 6. Peta Rencana Pola Ruang 7. Peta Rencana Jaringan Sarana Prasarana 8. Peta SUB BWP yang diprioritaskan
BAB VIII PERATURAN ZONASI
8.1 Peraturan Zonasi Zona Lindung
Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif
- 6 -
No. Muatan Penuangan
Dalam Materi Teknis
Penuangan Dalam
Rancangan Perda
Keterangan
- Penggunaan lahan yang tidak sesuai
Materi Opsional, meliputi :
- Ketentuan Tambahan
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan Standar Teknis
- Ketentuan Pengaturan Zonasi
8.2 Peraturan Zonasi Zona Budi Daya
Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif - Penggunaan lahan yang tidak sesuai
Materi Opsional, meliputi :
- Ketentuan Tambahan
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan Standar Teknis
- Ketentuan Pengaturan Zonasi
II Matriks Ketentuan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX)