Pergantian pemerintahan dari demokrasi terpimpin sampai lahirnya orde baru

PERGANTIAN PEMERINTAHAN

DARI DEMOKRASI

TERPIMPIN SAMPAI LAHIRNYA

ORDE BARU

ANGGOTA:

DHIMAS ERNANDA (05/XI IPA 3)MUZZAMMIL F (20/XI IPA 3)SELPHA JK (31/XI IPA 3)

A.PERJUANGAN MENGHADAPI PERGOLAKAN DALAM

NEGERI

1. Pemberontakan PKI MadiunPada tgl 23 Januari 1948 Amir

Syarifudin menyerahkan mandatnya kepada Presiden RI.Setelah itu Presiden menunjuk Mohammad Hatta untk membentuk kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis.Kemudian Amir Syarifudin menjadi oposisi ,ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat(FDR),yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis.

Pada tanggal 5 Juli 1948, FDRmelakukan ofensif , tampilah Muso seorang tokoh PKI dari zaman sebelum Perang Dunia II . Muso dikirim ke sini dengan tujuan untuk merebut pimpinan atas RI dari tanggan kaum nasionalis .Ia mengembangkan politik yang diberi nama “Jalan Baru”.PKI melakukan provokasi terhadap Kabinet Hatta dan menuduh pimpinan nasional pada waktu itu seolah – olah bersikap kompromistis terhadap musuh.

Kabinet Hatta melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi.Cara yang ditempuh antara lain :

a.)Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan dan kembali kepada pekerjaan semula.

b.)Mengambil 100 ribu orang dari laskar masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementrian Pembangunan dan Pemuda.

Program rasionalisasi itu mendapat tantangan hebat dari kaum komunis ,karena menimpa sebagian besar pasukan bersenjata nya, namun Muso tidak menggoyahkan Kabinet Hatta yang didukung oleh PNI dan Masyumi serta beberapa organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Seberang dibawah pimpinan Mr.Lathuharhary.

Puncak gerakan PKI terjadi pada tnaggal 18 September 1948 dengan berdirinya Soviet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar Pancasila dengan dasar Komunis .PKI melancarkan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati dan melakukan pembunuhan serta penculikan secara besar-besaran terhadap setiap golongan yang dianggap musuh.

Pemberontakan PKI terjadi di Madiun mendorong pemerintahan untuk melakukan tindakan tegas.Presiden Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan negara berada di tangannya,dan Panglima besar Sudirman memerintahkan kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi II Jateng bagian timur) dan kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jatim)untuk mengerahkan kekuatan TNI serta polisi dalam menghadapi gerakan pemberontakan PKI.

Dengan bantuan rakyat ,tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil dikuasai TNI .Dalam pelariannya Muso dan Amir Syarifudin tewas tertembak.Selanjutnya dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah lain.Awal bulan Desember 1948 operasi itu dinyatakan selesai.

2.Gerakan Darul Islam /Tentara Islam Indonesia

a.di Jabar,perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda,Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo mempunyai cita –

cita untuk mendirikan negara islam indonesia.Sejak perjanjian Renvile tanggal 8

Desember 1947 ,pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jabar dan hijrah ke ke Jateng.Pasukan Kartosuwiryo tidak ikut

dalam hijrah tersebut,kemudian ia membentuk gerakan Darul Islam (DI)dan

semua pasukannya dijadikan Tentara Islam Indonesia(TII).Markas besarnya didirikan di

Gunung Cepu .

Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 ,di desa

Cisayong ,Jabar.Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya.Kembalinya pasukan TNI (Divisi

Siliwangi) dari Yogyakarta merupakan ancaman bagi kelangsungan NII.Dan terjadi bentrokan

antara pasukan DI/TII Kartosuwiryo dan pasukan TNI. Tahun 1960 diadakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber oleh pasukan TNI bersama rakyat

.Pasukan Kartosuwiryo banyak yang menyerah .Kartosuwiryo sendiri terkurung dan

tertangkap di Puncak Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962 dan selanjutnya dijatuhi

hukuman mati.

b.Di Sulsel,dipimpin oleh Kahar Mudzakar ,ia menempatkan laskar-

laskar rakyat Sulsel dalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).Tanggal 30 April

1950 , Kahar Mudzakar mengirim surat ke pemerintah pusat yang menyatakan agar semua anggota KGSS(Komando Gerilya Sulawesi Selatan) dimasukan

ke dalam APRIS.Ia mengusulkan pembentukan Brigade

Hasanuddin.Namun hal ini ditolak.

Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan anggota KGSS

kedalam CTN(Corps Tjadangan Nasional).Kahar Mudzakar sebagai

pimpinannya dengan pangkat letnan kolonel .Pada tanggal 17 Agustus 1951,Kahar Mudzakar bersama

pasukannya melarikan diri ke hutan.Dan pada tahun 1952 ia menyatakan bahwa

wilayah Sulsel menjadi bagian dari negara islam indonesia pimpinan Kartosuwiryo di

Jabar.Februari 1955 Kahar Mudzakar berhasil ditembak mati oleh pasukan

TNI ,dan pemberontakan yang dipimpinnya itu berakhir.

Pelaksanaan demokrasi di indonesia sendiri sebenarnya telah ada empat kali perubahan dimulai dari orde baru hingga masa reformasi yang ada sekarang ini.

Lalu jika ditilik dari masa orde lama hingga sampai saat ini yaitu masa reformasi, telah banyak sekali penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Tapi tentu saja ada yang memang sangat dibutuhkan atau memang tidak diperlukan.

Lebih dari itu ada dalam masa beberapa pelaksanaan demokrasi diindonesia juga diwarnai dengan adanya pemberontakan,  pengaruh suatu partai tertentu yang sangat kuat hingga banyak partai yang ada diindonesia ini. Juga ada yang diwarnai dengan KKN. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa berubahnya sistem demokrasi diindonesia ini telah diikuti pula dengan berubahnya  sistim pemerintahan yang ada diindonesia mulai dari presidensil dan parlementerpun pernah dirasakan negri ini. Hingga akhirnya kembali ke sistim pemerintahan presidensil

B.Isi

Pelaksanaan demokrasi diindonesia ini sendiri di bagi menjadi beberapa periode, dimulai dari masa orde lama (1945 -1950) yaitu yang ditandai dengan awal mulanya indonesia merdeka dan juga negara indonesia sendiri masih terus berjuang membenahi sistem ketatanegaraannya dan bertahan dari serangan sekutu yang masih coba – coba untuk menjajah indonesia. Tapi pada saat itu indonesia sudah mulai mengenal dan menganut sistem demokrasi tapi tetap kekuasaan penuh masih ada ditangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, itu terbukti dengan Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

1.  Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 2.  Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. 3.  Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer Hal – hal inilah pemerintah indonesia dulu yang telah mulai dengan sistem demokrasi dengan di tandai mulai dibentuknya partai politik. Kemudian pada masa ini juga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke pada parlementer (1950 – 1959). Pada masa sistem parlementer ini, pelaksanaan demokrasi diindonesia semakin bebas, terbukti dengan banyaknya organisasi partai politik yang berkembang pada masa ini hingga akhirnya sistem ini pun tidak bertahan lama hingga kembali berubah ke masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin yang berlaku mulai dari 1959 - 1966 ditandai dengan keluarnya dekrit presiden yang salah satu isinya kembali kepada UUD ’45. Di masa ini pelaksanaan demokrasipun ikut berubah juga, yang pada saat masa parlementer, demokrasi menjadi hal yang sangat terbuka, tapi pada masa ini demokrasi menjadi hal yang terbatas. Ditandainya dengan adanya keterbatasan pers, dominasi oleh presiden dan terbatasnya peran partai politik serta dimasa ini pula terjadi

pemberontakan yang disebut G30SPKI.d dan hal inilah yang menjadi akhir dari masa pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama pimpinan Bpk. Sukarno.

 Setelah masa orde lama usai maka lahirlah masa ordebaru (1966 – 1998). Masa ini dimulai ketika berhasilnya pemberontakan G30SPKI ditumpas oleh Jendral Suharto. Yang kemudian menjadi presiden yang berikutnya.  Pada masa ini pelaksanaan demokrasi diindonesia itu murni dan konsekuen menurut pancasila dan UUD ’45 tapi pelaksanaan demokrasi pada masa ini pada awalnya berjalan mulus dan memberi harapan baru pada rakyat  serta berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan demokrasi pada masa ini di anggap  gagal  karena beberapa hal yaitu:

1.    Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada 2.    Rekrutmen politik yang tertutup 3.    Pemilu yang jauh dari semangat demokratis 4.    Pengakuan HAM yang terbatas 5.    Tumbuhnya KKN yang merajalela Hingga akhirnya runtuhnya masa demokrasi orde baru ini pada tahun 1998 yang disebabkan oleh: 1.    Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) 2.    Terjadinya krisis politik 3.    TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba 4.    Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden 5.    Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

Setelah itu adalah masa reformasi, masa inilah yang berlaku hingga sampasi saat ini. Pada masa reformasi ini, pelaksanaan demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidakdemokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Selain itu juga lebih ditekankan pada: 1. Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. 2. Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3.  Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.

C. Kesimpulan Jadi Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut : 1.  Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal 2.  Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. 3.  Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. 4.  Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter). 5.  Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter). 6.   Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

Pelaksanaan demokrasi diindonesia ini sendiri di bagi menjadi beberapa periode, dimulai dari masa orde lama (1945 -1950) yaitu yang ditandai dengan awal mulanya indonesia merdeka dan juga negara indonesia sendiri masih terus berjuang membenahi sistem ketatanegaraannya dan bertahan dari serangan sekutu yang masih coba – coba untuk menjajah indonesia. Tapi pada saat itu indonesia sudah mulai mengenal dan menganut sistem demokrasi tapi tetap kekuasaan penuh masih ada ditangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan

, itu terbukti dengan Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

1.  Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

2.  Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

3.  Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer

Hal – hal inilah pemerintah indonesia dulu yang telah mulai dengan sistem demokrasi dengan di tandai mulai dibentuknya partai politik.

Kemudian pada masa ini juga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke pada parlementer (1950 – 1959).

Pada masa sistem parlementer ini, pelaksanaan demokrasi diindonesia semakin bebas, terbukti dengan banyaknya organisasi partai politik yang berkembang pada masa ini hingga akhirnya sistem ini pun tidak bertahan lama hingga kembali berubah ke masa demokrasi terpimpin.

Hal – hal inilah pemerintah indonesia dulu yang telah mulai dengan sistem demokrasi dengan di tandai mulai dibentuknya partai politik.

Kemudian pada masa ini juga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke pada parlementer (1950 – 1959).

Pada masa sistem parlementer ini, pelaksanaan demokrasi diindonesia semakin bebas, terbukti dengan banyaknya organisasi partai politik yang berkembang pada masa ini hingga akhirnya sistem ini pun tidak bertahan lama hingga kembali berubah ke masa demokrasi terpimpin.

 Setelah masa orde lama usai maka lahirlah masa ordebaru (1966 – 1998). Masa ini dimulai ketika berhasilnya pemberontakan G30SPKI ditumpas oleh Jendral Suharto. Yang kemudian menjadi presiden yang berikutnya.  Pada masa ini pelaksanaan demokrasi diindonesia itu murni dan konsekuen menurut pancasila dan UUD ’45 tapi pelaksanaan demokrasi pada masa ini pada awalnya berjalan mulus dan memberi harapan baru pada rakyat  serta berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan demokrasi pada masa ini di anggap  gagal  karena beberapa hal yaitu:

1.    Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

2.    Rekrutmen politik yang tertutup 3.    Pemilu yang jauh dari semangat demokratis 4.    Pengakuan HAM yang terbatas 5.    Tumbuhnya KKN yang merajalela

Hingga akhirnya runtuhnya masa demokrasi orde baru ini pada tahun 1998 yang disebabkan oleh:

2.    Terjadinya krisis politik 3.    TNI juga tidak bersedia

menja1.    Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

di alat kekuasaan orba 4.    Gelombang demonstrasi yang

menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden

5.    Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

3 GERAKAN ANGKATAN PERANG RATU ADIL

Gerakan perang angkatan ratu adil atau APRA dipimpin oleh kapten wasterling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram seperti pemerintah yang adil dan bijakasana

Tujuan Gerakan APRA - untuk mempertahankan bentuk negara

federal indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS

4 Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) Gerakan RMS di pelopori oleh Mr Dr. Christian

Robert Steven Soumokil(mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur)

Pada tanggal 24 April 1950, Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan.

5. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik indonesia/Perjuangan rakyat semesta (PRRI/Permesta)

Gerakan PRRI/Permesta muncul di tengah keadaan politik yang sedang tidak stabil dalam pemerintahan. Keadaan itu disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat.

Beberapa panglima militer membantu dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letkol Achmat Husein Pada tanggal 20 Desember 1956

Dewan Gajah yang dibentuk oleh kolonel Simbolon di Medan pada tanggal 22 Desember 1956

Dewan Garuda di Sumatra Selatan dan Dewan Manguni di Monado yang dibentuk oleh Letkol Ventje Sumual pada tanggal 18 Februari 1957

Pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua dewan Banteng Achmad Husein mengeluarkan ultimatum kepeda pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet juwanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam

Pada tanggal 12 Februari 1958 ,KSAD A.H Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung dibawah komando KSAD .Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang dengan Syafrudin Prawiranegara sebagai perdana mentrinya.

Kolonel DJ Somba mengeluarkan pernyataan bahwa pada 17 Februari 1958,di daerah Sulawesi Utara dan Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI pernyataan tersebut disebut Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permista)

B.PERKEMBANGAN POLITIK DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA

1.Masa demokrasi Liberal Demokrasi parlementer meniru sistem

parlementermodel Eropa Barat .setiap tahun terjadi pergantian kabinet sehingga menimbulkan ketdak stabilan dalam bidang politik ,ekonomi ,sosial dan keamanan

a.Kabinnet Narsir (6 September 1950-21 Maret 1951).

Merupakan Kabinet Koalisi dipimpin oleh Masyumi.

Program pokok kabinet Narsir adalah:1.Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman 2. Menkolidasi dan menyempurnakan

pemerintahan

3.Menyempurnakan organisasi angkatan perang

4.Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan

5.Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

Kabinet Sukiman 927 April 1951-3 April 1952)Setelah kabinaet narsir mengembalikan

mandatnya kepada presiden, presiden menunjuk Sartono ketua PNI menjadi formatur. Hampir satu bulan Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dengan Masyumi.

Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)Kabinet ini mendapatka dan dukungan dari

PNI, Masyumi, dan PSI. Program kerja kabinet ini ada 6 pasal dan yang paling memprogramkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kemakmuran dalam negeri.

Masalah yang cukup berat yang di hadapi kabinet Wilopo adalah masalah angkatan darat yang di kenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952.

Tanggal 17 Oktober 1952 muncul demonstrasi rakyat terhadap presiden, menuntut agar membubarkan parlemen serta meminta presiden memimpin langsung pemerintah sampai di selenggarakan pemilu.

Dalam perlembanan selanjutnya muncul golongan yang anti pwristiwa 17 oktober 1952 dari kalangan Angkatan Darat sendiri.

Menteri pertahanan ,sekertaris jendral Ali Budiharjo dan sejumlah perwira merasa bertanggung jawab tas peristiwa 17 oktober 1952 di antaranya

- KSAP T.B Simatupang dan KSAD A.H Nasution mengundurkan diri dari jabatanya .KSAD digantikan oleh bambang sugeng.

Masalah lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo adalah masalah tanah di tanjung Morawa,SumatraTimur.Di kecamatan tersebut terdapat perkebunan asing ,antara lain perkebunan kelapa sawit ,teh dan tembakau .

Aras persetujuan KMB ,para pengusaha asing itu menuntut pengembalian lahan perkebunan ,padahal perkebunan itu telah digarap oleh rakyat sejak pendudukan jepang .Pemerintah menyetujui tuntutan itu, dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya ke Indonesia .Akibatnya Kabinet Wilopo mengembaikan windatnya kepada presiden pada tanggal 2 juni 1953

Kabinet Ali Sastroamidjojo ( 31 juli 1953 – 12 agustus 1955 )

Dua bulan setelah mundurnya kabinet Walipo terbentuk Kabinet Ali Sastroadmojojo yang didukung oleh PNI dan NU .

Sedangkan masyumi memilih menjadi oposisi.Kabinet Ali mempunyai 4 program pasal yaitu:

1. menungkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan pemilihan umum

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya 3. pelaksanaan politik luar negeri bebas –

aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB

4. Penyelesaian pertikaian politik

KABINET BURHANUDIN HARAHAP (12 AGUSTUS 1955-3 MARET 1956)

Burhanudin Harahap berasal dari Masyumi dan PNI membentuk oposisi

Tanggal 29 September 1955 dilakukan pemilu untuk memilih anggota DPR

Tanggal 15 Desember 1955 dilakukan pemilu untuk memilih anggota konstituante

Prestasi yang dicapai adalah A.H Nasution kembali menjadi KSAD dan pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden

KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II (20 MARET1956 – 14 MARET 1957)

Merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU Program pokok :- Pembatalan KMB- Perjuangan mengembalikan Irian Barat

kepangkuan Indonesia- Pemulihan keamanan dan ketertiban,

pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian

- Melaksanakan keputusan konfrensi Asia-Afrika

Tanggal 14 Maret 1957 mengembalikan mandatnya kepada presiden

KABINET KARYA (9 APRIL 1957 – 10 JULI 1959)

Ir. Djuanda sebagai perdana menteri dalam kabinet

Merupakan Zaken kabinet (kabinet Kerja) Pancakarya :- Membentuk Dewan Nasional- Normalisasi Keadaan Republik- Melancarkan pelaksanaan pembatalan

persetujuan KMB- Memperjuangkan Irian Barat- Mempercepat Proses Pembangunan Berhasil mengatur kembali batas perairan

nasional indonesia (Deklarasi Djuanda)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Latar Belakang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1955

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1955 Perkembangan Pemerintahan Setelah

Pemilihan Umum Tahun 1955

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Persiapan pemilu diselesaikan pada masa pemerintahan kabinet Ali-Wongso

Tanggal 31 Mei 1954 dibentuk panitia PEMILU Pusat yang diketuai Hadikusumo dari PNI

Pemilu dilaksanakan tanggal 29 September 1955

Kabinet Ali-Wongso berakhir sebelum pemilu terlaksana

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Moh Hatta menunjuk Burhanudin Harahap membentuk kabinet

Tanggal 29 September 1955 dilakukan pemilu untuk memilih anggota DPR

Tanggal 15 Desember 1955 dilakukan pemilu untuk memilih anggota konstituante

Lebih dari 39 juta rakyat indonesia memberikan hak suaranya

Pemilu dimenangkan 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Tanggal 8 Maret 1956 kabinet Burhanudin Harahap Jatuh dan dibentuk kabinet Ali Sastroamidjojo II

Tanggal 3 Mei 1956 presiden menandatangani pembatalan perjanjian KMB

Tanggal 19 Maret 1956 menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi pengusaha-pengusaha nasional karena tidak mampu bersaing dengan pengusaha nonpribumi

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Konstitusi Gagal Menyusun Undang Undang Dasar Baru

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pengaruh Dekrit Presiden Kehidupan Politik Di Masa Demokrasi

Terpimpin

KONSTITUSI GAGAL MENYUSUN UNDANG UNDANG DASAR BARU

Presiden mengajukan konsepsi yang berisi :- Dibentuk kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil

partai dan golongan fungsional- Dibentuk dewan nasional yang anggotanya wakil

partai dan golongan fungsional dalam masyarakat Konsepsi ditolak Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan

PRI Presiden mengajukan konsepsi yang bernama

Demokrasi Terpimpin dan mendapat tantangan hebat Konstituante mengalami kemacetan dalam

menetapkan dasar negara Tanggal 22 April 1959 presiden menganjurkan UUD

1945 menjadi dasar negara Tanggal 3 Juni konstituante memasuki masa resesinya

yang terakhir

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Dekrit Presiden Berisi :1. Pembubaran konstituante2. Berlakunya Kembali UUD 19453. Tidak Berlakunya UUDS 19504. Pembentukan MPRS dan DPRS

PENGARUH DEKRIT PRESIDEN

UUD 1945 tidan dilaksanakan murni dan konsekuen karena :

1. Kedudukan presiden seharusnya di bawah DPR bukan diatasnya

2. Pembentukan MPRS seharusnya oleh pemilu bukan oleh presiden

3. Manifesto Politik Republik Indonesia4. Pembubaran DPR hasil pemilu dan

pembentukan DPR-GR5. Masuknya pengaruh PKI dengan konsep

NASAKOM6. Arah Politik Luar Negeri berubah dari Bebas

Aktif menjadi Satu Poros

KEHIDUPAN POLITIK DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

TNI dan POLRI disatukan menjadi ABRI Berdasrkan Penpres no 7 tahun 1959 partai

politik harus memenuhi persyaratan, misal jumlah anggotanya tidak boleh terlalu sedikit

PKI mendapat perlindungan dari kebijakan politik presiden Soekarno

TINDAKAN PKI UNTUK MEWUJUDKAN KOMUNISME DI INDONESIA Menyusup ke PARPOL dan ORMAS lawan-lawannya

kemudian memcah belah Mengusahakan agar marxisme-leninisme menjadi

salah satu mata pelajaran wajib Mengindoktrinasi para perwira denagn ajaran komunis Berusaha mengubah politik luar negeri bebas aktif

menjadi politik komunis Mempengaruhi presiden Soekarno untuk melarang

Manikebu dan BPS Mempengaruhi Antara Memfitnah partai murba sehingga dibubarkan presiden Melalui BTI berhasil mengacaukan landefrom dan

penyerobotan tanah Menempatkan komisaris Politik Nasakom di ABRI

TERIMA KASIH